bupati bupati purbalingga balingga

BUPATI PURBALINGGAPROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGANOMOR 73 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGATAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa dalam upaya untuk melaksanakan pembangunan daerahyang terarah, terkoordinasi, efektif, dan efisien, serta untukmelaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undangNomor 25 tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional, maka perlu untuk menetapkanPeraturan Bupati Purbalingga tentang Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam LingkunganPropinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun 2005 - 2025;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-undang Republik Indoensia Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang MulaiBerlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam LingkunganPropinsi Djawa Tengah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,



TENTANG



BUPATI PURBALINGGA,













TENTANG



BUPATI PURBALINGGA,













TENTANG



BUPATI PURBALINGGA,











Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);

11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun2008 tentang Pedoman Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4815);

12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4817);

13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahProvinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran DaerahProvinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3) ;

14.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahKabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (LembaranDaerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1) ;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenPurbalingga Tahun 2011 – 2031 (Lembaran DaerahKabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah ;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG RENCANAKERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGATAHUN 2016.

Pasal 1Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Purbalingga.

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya

disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Purbalingga.5. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten

Purbalingga.6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga

Tahun 2016 yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumenperencanaan pembangunan Pemerintah KabupatenPurbalingga Tahun 2016.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yangselanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja PerangkatDaerah yang berada di lingkup Pemerintah KabupatenPurbalingga

8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yangselanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumenperencanaan pembangunan SKPD Kabupaten Purbalingga.

Pasal 2(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RKPD Kabupaten

Purbalingga Tahun 2016.

(2) Uraian mengenai RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakansatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatiini.

Pasal 3RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakanpenjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahKabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 tahap ke tiga danmenjadi pedoman bagi SKPD dalam penyusunan:a. Renja SKPD;b. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;c. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Pasal 4SKPD melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD yangdituangkan dalam Renja SKPD.

Pasal 5Kepala SKPD melakukan pengendalian terhadap pelaksanaanRenja SKPD.

Pasal 6Kepala Bappeda bertanggung jawab dalam pelaksanaanPeraturan Bupati ini dengan kewajiban melakukan kegiatanpemantauan terhadap pelaksanaan RKPD yang tertuang dalamRenja SKPD serta menghimpun dan menganalisis hasilpemantauan pelaksanaan Renja SKPD.

Pasal 7Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalinggapada tanggal : Juli 2014

Plt. BUPATI PURBALINGGA

BUDI WIBOWO

I - 1


BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk

menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan

dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia untuk mencapai

suatu keadaan yang lebih baik di masa datang. Dalam perspektif

pembangunan, terdapat periodisasi perencanaan yang meliputi

perencanaan jangka panjang (20 tahunan) yang dituangkan dalam

bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), perencanaan

jangka menengah (5 tahunan) yang dituangkan dalam bentuk

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan perencanaan

jangka pendek (tahunan) yang dituangkan dalam bentuk Rencana

Kerja Pemerintah (RKP).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan

penjabaran dari dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan

berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 merupakan rencana

tahunan pertama pada periodisasi rencana lima tahunan ke 3 RPJPD

Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025. Sehingga RKPD tahun 2016

merupakan RKPD transisi karena RPJMD 2015-2020 belum tersusun

dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Purbalingga.

Substansi RKPD ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun

sebelumnya, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka

pendanaannya, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana

program dan kegiatan prioritas daerah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 telah

melalui proses perencanaan yang meliputi proses teknokratis,

partisipatif, politis, serta top-down planning maupun bottom up

planning. Proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut telah

dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan

pembangunan Tahun 2014 yang telah dilaksanakan dan hasil-hasil

Lampiran : Perubahan Rencana KerjaPemerintah Daerah Tahun 2014NOMOR : 37.1 TAHUN 2014TANGGAL: 1 JUNI 2014

Lampiran: Rancangan Rencana KerjaPemerintah Daerah KabupatenPurbalingga Tahun 2016

1 JUNI 2014

I - 2

kajian secara ilmiah terhadap fakta-fakta empiris, perkiraan capaian

kinerja tahun 2015, memperhatikan tantangan dan isu strategis yang

dihadapi pada tahun 2016, serta memperhatikan kebijakan pemerintah

provinsi dan pemerintah pusat. Penyusunan dokumen perencanaan

tersebut juga melalui proses pelibatan masyarakat secara luas, yaitu

dengan melakukan inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi

usulan program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui

proses Musrenbang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan,

Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Penyusunan RKPD

Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 juga diupayakan sinergis dan

sinkron dengan kebijakan pemerintah melalui 4 (empat) pilar

pembangunan yakni pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment.

Oleh karena itu, penyusunan RKPD Tahun 2016 Kabupaten

Purbalingga, disamping memperhatikan masukan berbagai pemangku

kepentingan dan aspirasi masyarakat, juga mengacu pada RKPD

Provinsi dan RKP Nasional, guna mewujudkan sinkronisasi dan sinergi

program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan

kebijakan pembangunan pada tataran pemerintahan tingkat provinsi

dan pusat. Selanjutnya RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 ini

digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

SKPD, serta menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD

(KUA) Tahun Anggaran 2016, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Tahun Anggaran 2016, sampai dengan tersusunnya APBD

Tahun Anggaran 2016.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD

Kewajiban daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah

Daerah yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD

diamanatkan melalui beberapa peraturan perundang-undangan,

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

I - 3

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2020;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010

tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014

tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Purbalingga Tahun 2005 – 2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011

tentang RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;

1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tujuan perencanaan

pembangunan nasional antara lain adalah menjamin terciptanya

I - 4

integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang,

antar waktu, antar urusan pemerintah, maupun antara pusat dan

daerah. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016

disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan pada tingkat

nasional, provinsi, maupun dokumen perencanaan tingkat kabupaten

yang sudah ada, baik dokumen perencanaan yang bersifat spasial

maupun aspasial. Substansi RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun

2016 ini selaras dengan prioritas, kebijakan, dan program

pembangunan yang tertuang dalam RPJM Nasional, RPJMD Provinsi

Jawa Tengah, dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Purbalingga

tahun 2005 – 2025. Mengingat wilayah Kabupaten Purbalingga secara

administratif dan geografis berbatasan langsung dengan Kabupaten

Pemalang, Banyumas, Banjarnegara dan Pekalongan, maka

penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga juga memperhatikan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) keempat kabupaten tersebut,

sehingga dapat terwujud keselarasan antar wilayah dalam perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan selama satu tahun ke depan.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD

Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 harus menjadi pedoman dan

acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang

merupakan dokumen perencanaan tahunan pada tingkat SKPD.

Gambar 1. Hubungan RKPD Kabupaten Purbalingga dengan DokumenPerencanaan Pembangunan Lainnya

I - 4
























I - 4
























I - 4
























I - 5

1.4. Proses Penyusunan RKPDPenyusunan dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun

2016 dilakukan melalui beberapa pendekatan dalam proses

perencanaan pembangunan yaitu:

1.4.1. Proses Politik;

Pendekatan perencanaan pembangunan melalui proses politik

dalam penyusunan RKPD dilakukan melalui penerjemahan dan

penjabaran yang tepat dan sistematis dari agenda rencana

pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati – Wakil

Bupati Purbalingga. Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2020 belum

terpilih maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 mengacu

pada RPJPD yang antara lain memuat Rencana Tahun 2016 meliputi

Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah,

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Program dan

Kegiatan Pembangunan Tahun 2016. Di samping itu, RKPD Tahun

2016 juga mempertimbangkan pokok – pokok pikiran dan aspirasi

DPRD yakni melalui penelaahan kajian permasalahan pembangunan

daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan

DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan

aspirasi melalui reses. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji

kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan

kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan

prioritas pembangunan daerah.

1.4.2. Proses Teknokratik;

Pendekatan perencanaan pembangunan melalui proses

tenokratik dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan menggunakan

metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan

sasaran pembangunan daerah, yang merupakan proses keilmuan

untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan

pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat,

serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun proses teknokratik dalam

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 dipergunakan dalam :

a. Melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2014;

b. Merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan

pilihan pemerintahan daerah;

c. Merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;

I - 6

d. Memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya

lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;

e. Merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;

f. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja keluaran dan hasil

capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan

pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM;

g. Memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun

yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun

berikutnya; dan

h. Menetapkan SKPD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan

evaluasi rencana pembangunan daerah.

1.4.3. Proses Partisipatif

Pendekatan perencanaan pembangunan melalui proses

partisipatif dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan melibatkan

semua pemangku kepentingan guna mendapatkan aspirasi dan

menciptakan rasa memiliki, dengan mempertimbangkan relevansi

pemangku kepentingan yang dilibatkan, kesetaraan antara para

pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non

pemerintahan, transparasi dan akuntabilitas dalam proses

perencanaan, pelibatan media massa, mempertimbangkan

keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok

masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender.

1.4.4. Proses Atas - Bawah (top - down);

Perencanaan pembangunan melalui Proses Atas - Bawah (top -

down) pendekatan perencanaan dari atas dimana suatu program

pembangunan berasal langsung / given dari pemerintahan diatasnya

baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, misalnya

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Pengembangan Kota

Hijau (P2KH), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

1.4.5. Proses Bawah – Atas (bottom - up);

Pendekatan perencanaan ini merupakanrespon positif terhadap

aspirasi masyarakat Kabupaten Purbalingga yang dilakukan dengan

melibatkan dan berdasarkan usulan dari bawah (bottom - up).

I - 7

1.4.6. Pendekatan Inovasi;

Dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan Tahun 2016

Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melakukan inovasi berupa

implementasi/penerapan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan

Pembangunan Daerah (Simrenbangda). Melalui Simrenbangda ini,

proses rekapitulasi dan kompilasi usulan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Tingkat Kecamatan dilaksanakan secara digital dan

online sehingga diharapkan dapat terlaksana dengan lebih cepat dan

mudah. Disamping itu, prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik

(keterbukaan, efisiensi, efektifitas)

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2015

didasarkan pada Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai

berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD

1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4. Proses Penyusunan RKPD

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

1.6. Maksud dan Tujuan

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Tahun 2014 dan Realisasi Target RPJMD pada Tahun

2014

2.3. Evaluasi Capaian MDG’s

2.4. Lingkungan Strategis

2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah.

2.6. Isu Strategis Pembangunan Daerah

I - 8

Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan

Keuangan Daerah

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

Pembangunan Jangka Menengah Daerah

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

4.3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kewilayahan

Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Bab VI Penutup

1.6. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016

dimaksudkan sebagai :

a. Pedoman bagi SKPD Kabupaten Purbalingga dalam

penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016;

b. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Kabupaten

Purbalingga Tahun 2016;

c. Pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purbalingga Tahun

2016;

d. Menciptakan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan

daerah, serta mewujudkan keterpaduan pembangunan antar

wilayah dan antar urusan guna meningkatkan efisiensi alokasi

sumberdaya dalam pembangunan daerah.

II-1

BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014

DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek GeografiKabupaten Purbalingga termasuk wilayah Propinsi Jawa Tengah

bagian barat daya, tepatnya pada posisi: 101º11’ – 109 º35’ Bujur Timur, dan

7º10’ – 7º29’ Lintang Selatan. Secara administratif berbatasan langsung

dengan Kabupaten Pemalang dan Pekalongan di sebelah Utara, Kabupaten

Banjarnegara sebelah Timur dan Selatan serta Kabupaten Banyumas di

sebelah Barat. Adapun jarak dari Purbalingga ke beberapa kota sekitarnya di

Wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : Semarang : 191 km;

Purwokerto: 20 km; Cilacap : 60 km; Banjarnegara : 45 km; dan Wonosobo :

75 km.

Kabupaten Purbalingga memiliki luas wilayah 77.764.122 ha atau

sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3.254 ribu ha),

dan terbagi menjadi 18 wilayah kecamatan dengan 224 desa dan 15

kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Rembang yaitu 9.174 ha

dan terbagi menjadi 12 desa dan yang tersempit adalah Kecamatan

Purbalingga yaitu 1.594 ha. Sementara itu, kecamatan yang memiliki desa

paling banyak adalah Kecamatan Kemangkon dan Mrebet yaitu sebanyak 19

desa, masing-masing dengan luas 4.513 ha dan 4.789 ha.

Topografi wilayah Kabupaten Purbalingga beragam meliputi dataran

tinggi/ perbukitan dan dataran rendah, tepatnya berada disebelah Timur

hingga Timur Laut Gunung Slamet. Bagian Utara, daerah dataran tinggi yang

berbukit dengan kelerengan lebih dari 40 persen dan ketinggian mencapai

1.000 meter dari permukan laut, yang meliputi Kecamatan Karangreja,

Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian

wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet. Bagian Selatan,

merupakan daerah yang relatif landai dengan ketinggian 15 meter dari

permukaan laut dan kemiringan tanah 25 persen, meliputi wilayah

Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja,

Kejobong, Pengadegan, serta sebagian wilayah Kecamatan Kutasari,

Bojongsari dan Mrebet.

Menurut klasifikasi ketinggian, wilayah Kabupaten Purbalingga

menempati lima kelas dengan klasifikasi sebagai berikut ; 15 – 25 m (0,56%),

25 – 100 m (27,02%), 100 – 500 m (44,13%), 500 -1000 m (23,05%), diatas

II-2

1000 m (5,24%). Sebagian besar wilayah didominasi oleh jenis tanah latosol

coklat dan regosol serta tanah aluvial dan grumosol kelabu. Sedangkan untuk

kondisi hidrologi, Sungai di Kabupaten Purbalingga terdiri dari dua aliran,

yaitu sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya

yaitu Sungai Pekacangan, Sungai Serayu dan Sungai Klawing serta sungai

yang mengalir di Kabupaten Purbalingga saja yaitu Sungai Ponggawa, Sungai

Gemuruh, Sungai Kajar, Sungai Lemberang, Sungai Tlahab, Sungai Soso,

Sungai Lebak, Sungai Tuntung Gunung, Sungai Laban, Sungai Kuning,

Sungai Wotan, Sungai Gintung, Sungai Tambra, Sungai Karang dan Sungai

Muli. Suhu udara di wilayah Kabupaten Purbalingga berkisar antara 21.9ºC –

32.5ºC dengan suhu rata-rata 24.49ºC. Kabupaten Purbalingga memiliki rata-

rata curah hujan 3,739 mm – 4,789 mm per tahun.

2.1.2. Aspek DemografiPenduduk Kabupaten Purbalingga hasil registrasi penduduk Tahun

2013 berjumlah 884.683 yang terdiri dari 437.073 laki – laki dan 443.610

perempuan. Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah 98,03. Jumlah

rumah tangga berjumlah 221.386 atau rata – rata anggota per rumah tangga

4 orang. Dari aspek kewarganegaraan, penduduk Kabupaten Purbalingga

terbagi dalam 881.751 WNI dan 80 WNA.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk yang dihimpun BPS Kabupaten

Purbalingga, laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Purbalingga

dalam 5 (lima) tahun terakhir cukup berfluktuasi. Laju pertumbuhan

penduduk tahun 2013 sangat rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya

yaitu sebesar 0,32 persen dengan kepadatan penduduk sebesar 1.330 orang

per kilometer persegi.

Tabel 2.1.Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 – 2014Tahun Jumlah Penduduk

(Jiwa)Laju Pertumbuhan Penduduk

( persen )(1) (2) (3)

2008 834.241 1,08

2009 844.252 1,20

2010 851.963 0,91

2011 863.391 1,34

2012 881.831 2,14

2013 884.683 0,33

2014** 892.645 0,99

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga, (diolah)**) Angka sangat sementara

II-3

Sex ratio (rasio jenis kelamin) penduduk Kabupaten Purbalingga

adalah 98,03 artinya penduduk perempuan 1,97 persen lebih banyak

dibanding laki-laki. Sex ratio terbesar terdapat di Kecamatan Karangjambu

yaitu sebesar 101,34 persen (laki-laki lebih banyak 1,34 persen dibanding

perempuan), sedangkan Kecamatan yang memiliki sex ratio terendah adalah

Kecamatan Kaligondang yaitu sebesar 92,79 persen (perempuan lebih banyak

7,2 persen dibanding laki-laki).

Tabel 2.2.Indikator Kependudukan Kabupaten Purbalingga

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 **Jumlah Penduduk (jiwa) 851.963 863.391 881.831 884.683 892.645PertumbuhanPenduduk

0.91 1.34 2.14 0,32 0,9

Sex Ratio 98.51 98.71 97,59 98,03 98Dependency Ratio 54 53 58 55,33 54.02Kepadatan pendudukper km2

1.285 1.302 1.330 1.349 1.371

Sumber : BPS-Statistik Daerah Kab. Purbalingga*) Angka sangat sementara**) Angka prediksi

Dilihat dari penggolongan usia, penduduk Kabupaten Purbalingga

terdiri dari 0 – 14 tahun sebesar 27,27 persen, 15 - 65 tahun sebesar 65,29

persen dan usia diatas 65 tahun sebanyak 7,44 persen, sehingga dependency

ratio atau angka ketergantungan penduduknya sebesar 55,33 persen. Artinya

dari 100 orang penduduk usia produktif, menanggung sekitar 55 orang yang

tidak produktif.

Kepadatan penduduk sangat dipengaruhi oleh faktor kelahiran,

kematian dan migrasi. Tahun 2013, setiap km² lahan di wilayah Kabupaten

Purbalingga rata-rata dihuni oleh sekitar 1.330 jiwa. Kecamatan dengan

jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Mrebet sebesar 66.799 jiwa,

diikuti Kecamatan Bukateja sebesar 66.784 jiwa dan kecamatan yang

berpenduduk terkecil adalah Kecamatan Karangjambu sebesar 24.318 jiwa.

Namun demikian Kecamatan Purbalingga, Kalimanah dan Padamara

mempunyai kepadatan penduduk tertinggi, yaitu masing-masing sebanyak

3.914jiwa/km², 2.307 jiwa/km² dan 2.279 jiwa/km².

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat2.1.3.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat diukur

keberhasilannya adalah dengan mengetahui dan menghitung indikator-

indikator yang dapat mewakili, antara lain dengan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kondisi perekonomian, semakin tinggi

II-4

pertumbuhannya mengindikasikan pendapatan wilayah tersebut besar dan

apabila laju pertumbuhan penduduknya rendah, boleh dikatakan pendapatan

perkapita semakin besar. Pembangunan ekonomi sebenarnya tidak hanya

terpancang pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, akan tetapi

pemerataan pendapatan perlu juga menjadi perhatian khusus. Pertumbuhan

ekonomi yang tinggi, jika tidak merata akan mengakibatkan berbagai

permasalahan sosial yang kompleks. Maka kebijakan pemerintah dalam

menyelesaikan masalah perekonomian harus mengarah pada upaya

peningkatan pertumbuhan ekonomi yang baik dan distribusi pendapatannya

lebih merata.

1) Pertumbuhan Ekonomi

Nilai PDRB Kabupaten Purbalingga atas dasar harga berlaku maupun

atas dasar harga konstan tahun 2000 serta perkembangannya mulai tahun

2008 sampai dengan tahun 2013 terus mengalami peningkatan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2013 yang

ditunjukkan oleh PDRB atas dasar Harga Konstan tahun 2000, tumbuh

sebesar 5,66%. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi menalami

pelambatan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 6,26 persen. Dan

laju pertumbuhan tahun 2012 paling tinggi dalam kurun waktu tahun 2008

sampai dengan 2012.

Tabel 2.3.Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 – 2014

TahunBerlaku Konstan

Jumlah Pertumbuhan Jumlah Pertumbuhan( Juta Rp. ) ( % ) ( Juta Rp. ) ( % )

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014***

4.444.058,18

5.161.810,20

5.770.135,41

6.521.622,12

7.298.610,75

8.156.951.90

9.160.257,98

14,32

16,15

11,79

13,02

11,91

12,08

12,30

2.257.392,77

2.390.244,57

2.525.872,74

2.678.085,09

2.845.663,33

3.006.626,67

3.178.093,48

5,30

5,89

5,67

6,03

6,26

5,66

5,7

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga, PDRB Kabupaten Purbalingga 2008-2013**) Angka sangat sementara

Pada tahun 2014, diperkirakan tumbuh sebesar 5,7 persen.

Melambatnya laju pertumbuhan di tahun 2014 diakibatkan dari pengaruh

eksternal. Namun demikian, dibanding tahun 2000 (tahun dasar perhitungan)

indeks perkembangan atas dasar harga konstan tahun 2013 mencapai

187,27 persen, yang artinya perekonomian Kabupaten Purbalingga secara riil

telah berkembang sebesar 187,27 kali dari tahun 2000.

II-5

Adapun peranan/kontribusi masing-masing sektor terhadap perolehan

PDRB total pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Sektor Pertanian (29,22

persen), Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan (19,63 persen), Jasa-jasa

(18,40 persen) dan Industri Pengolahan (10,39 persen), sedangkan lima sektor

lainnya memberikan sumbangan kurang dari 10 persen. Dalam hal

percepatan pertumbuhan ekonomi, hampir seluruh sektor mengalami

percepatan diatas laju pertumbuhan rata-rata umum (5,66 persen), kecuali

sektor pertanian, dan jasa-jasa. masing-masing hanya melaju dengan

kecepatan 2,51 persen dan 4,75 persen.

2) Laju Inflasi

Selama tahun 2014, inflasi year on year (yoy) secara umum mencapai

9,08 persen. Apabila dibandingkan dengan inflasi year on year tahun 2013

terjadi penurunan, karena inflasi year on year tahun 2013 sebesar 9,57

persen. Prosentase perubahan indeks harga konsumen di masing-masing

kelompok pengeluaran dari yang terbesar sampai terkecil adalah sebagai

berikut: kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami

inflasi 15,25 persen; kelompok bahan makanan mengalami inflasi 12,24

persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami

inflasi 9,40 persen; kelompok perumahan, air, Listrik, gas dan bahan

bangunan mengalami inflasi 8,29 persen; kelompok Kesehatan mengalami

inflasi 2,81 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan Olah raga mengalami

inflasi 0,82 persen dan kelompok sandang mengalami inflasi -0,14 persen.

Tabel 2.4. Inflasi YoY Kota PurbalinggaDirinci menurut Kelompok Pengeluaran Desember Tahun 2014

( 2007 = 100)

Kelompok InflasiYoY

(1) (2)UMUM 9,08

I BAHAN MAKANAN 12,24II MKN JADI,MNM, ROKOK& TEMB 9,40III PERMH,AIR,LISTRIK GAS & BHN BAKAR 8,29IV SANDANG -0,14V KESEHATAN 2,81VI PENDIDIKAN, REKREASI & OR 0,82VII TRAN, KOM & JASA KEUANGAN 15,25

Sumber : Bappeda, Indeks Harga Konsumen Kota Purbalingga, 2014

Puncak inflasi selama tahun 2014 terjadi pada bulan November -

Desember yaitu sebesar 1,91 dan 2,58 persen (mtm). Terjadinya inflasi

cukup tinggi pada bulan November - Desember 2014 disebabkan oleh

kenaikan transportasi dan harga sejumlah komoditas bahan pangan.

II-6

Grafik 1. Perkembangan Inflasi per Bulan Kota PurbalinggaTahun 2014

Dibandingkan antar kota, laju inflasi kalender Kota Purbalingga

pada tahun 2014 sebesar 9,08 persen lebih tinggi dari laju inflasi Kota

Purwokerto sebesar 8,50 persen, Jawa Tengah sebesar 7,99 persen dan

Nasional sebesar 8,38 persen. Trend perubahan Inflasi yang terjadi di

Kota Purbalingga, Kota Purwokerto, Kota Semarang dan Nasional

menunjukkan pola yang hampir sama.

Grafik 2. Perkembangan Laju Inflasi Kalender Kota Purbalingga,Purwokerto, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010 – 2014

II-6









Januari

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

0,64

0,14

-0,45

0,23

0,47

1,19

0,59

0,25

0,62

1,91

2,58

I N F L A S I

II-6









0,64

0,6

0,14

0,23

0,47

1,19

0,59

0,25

0,62

1,91

2,58

II-6









II-7

Sumber : BPS, Indeks Harga Konsumen Kota Purbalingga Tahun 2014

3) Pendapatan Per Kapita

Ukuran keberhasilan pembangunan perekonomian yang sering

digunakan dari PDRB adalah PDRB perkapita dan Income percapita. PDRB

perkapita merupakan hasil bagi antar nilai tambah bruto dengan penduduk

pertengahan tahun yang bersesuain. Ukuran ini menunjukkan secara rata-

rata nilai tambah bruto yang dihasilkan setiap individu penduduk, dari yang

masih bayi hingga yang berusia lanjut. Penduduk Kabupaten Purbalingga

pada tahun 2012 secara rata rata-rata menghasilkan PDRB perkapita sebesar

8.317.486,17,- rupiah, dari penduduk sebanyak 877.502 jiwa. Dengan kata

lain, nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh setiap penduduk di Purbalingga

baru mencapai sekitar Rp. 693.123,85,- per bulan.

Tabel 2.5. PDRB per Kapita (rupiah)Kabupaten Purbalingga tahun 2008 – 2013

TAHUN Penduduk1/2 Tahun

Atas Dasar Harga

Berlaku Konstan Th.2000

2008 839.237 5.295.355,40 2.689.815,59

2009 844.646 6.111.211,33 2.829.877,33

2010 849.555 6.791.950,38 2.973.171,52

2011 858.798 7.593.895,33 3.118.410,95

2012 869.160 8.317.486,17 3.242.913,78

2010 2011 2012 2013 2014

PURBALINGGA 6,96 6,04 4,09 9,57 9,08

PURWOKERTO 6,04 3,4 4,73 8,5 7,09

JAWA TENGAH 6,88 2,68 4,24 7,99 8,22

NASIONAL 7,77 3,79 4,3 8,38 8,36

0

2

4

6

8

10

12

Infla

si

II-8

2013 887.760 9.215.150,86 3.392.960,43

2014** 905.160 10.149.344,42 3.531.394,28

Sumber Data : BPS, PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2013**) Angka sangat sementara

Ukuran yang berikutnya adalah pendapatan perkapita (income

percapita mencerminkan pendapatan dari penduduk secara rata rata dalam

satu tahun). Income percapita yang dihasilkan mencapai Rp. 5.803.077,71,-

atau sebesar Rp. 483.589,81,- rupiah per bulan. Yang dimaksud pendapatan

disini adalah nilai tambah bruto (upah, gaji, laba, sewa tanah, bunga uang,

penyusutan dan pajak tak langsung neto), bukan nilai produksi (perkalian

dari jumlah produksi dengan harga satuannya). Nilai tambah bruto

merupakan bagian dari nilai produksi.

Tabel 2.6Pendapatan (income) per kapita (rupiah)Kabupaten Purbalingga th. 2008-2014

TAHUN Penduduk ½Tahun

Atas Dasar Harga

Berlaku Konstan Th.2000

2008 839.237 3.696.174 2.319.874

2009 844.646 4.276.144 2.422.928

2010 849.555 4.705.576 2.530.968

2011 858.798 5.208.899 2.638.845

2012 869.160 5.737.375 2.771.891

2013 887.760 6.366.011 2.894.509

2014** 905.160 5.839.076 2.796.084

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2013**) Angka sangat sementara***)Angka prediksi

4) Pengeluaran Penduduk

Tolok ukur kesejahteraan seseorang dapat dilihat dari pola

pengeluarannya. Pengeluaran rumah tangga per bulan di Kabupaten

Purbalingga setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2011

masih terdapat 0,08 persen rumah tangga yang pengeluarannya antara Rp.

80.000,- sampai Rp. 99.999,- dan pada tahun 2013 sudah tidak ada

pengeluaran rumah tangga yang kurang dari Rp. 100.000,-. Persentase

II-9

rumah tangga yang pengeluarannya diatas Rp. 300.000,- mengalami

peningkatan, dimana pada tahun 2011 sebanyak 60,22 persen meningkat

menjadi 70,43 persen di tahun 2013.

Tabel 2.7.Persentase Pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Purbalingga

Gol. Pengeluaran/bln (Rp.) 2011 2012 201380.000 – 99.999 0,08 0,00 0,00100.000 – 149.999 1,00 1,22 1,08150.000 – 199.000 9,56 8,44 4,39200.000 – 299.000 29,13 28,26 23,10300.000 + 60,22 62,08 70,43

Sumber : Statistik Daerah, BPS

Jenis pengeluaran dapat dibedakan menjadi pengeluaran untuk

konsumsi makanan dan non makanan. Semakin besar seseorang

mengkonsumsi non makanan dapat dikatakan orang tersebut tingkat

kesejahteraannya semakin baik. Proporsi pengeluaran penduduk wilayah

perkotaan dan perdesaan ada sedikit perbedaan meskipun secara umum

sama-sama dominan untuk mencukupi kebutuhan makan ketimbang non

makan. Penduduk perkotaan menghabiskan 52,61 persen pengeluarannya

untuk makanan, sedang penduduk perdesaan mencapai 56,26 persen.

Daging, telur dan susu lebih banyak dikonsumsi penduduk kota, dimana

daging mencapai 1,88 persen, telur dan susu 3,20 persen. Penduduk

perdesaan mengkonsumsi 1,51 persen daging dan 2,53 persen telur dan

susu.

5) Pemerataan Pendapatan

Salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur

tingkat ketimpangan pendapatan adalah koefisien gini (gini ratio). Gini ratio

Kabupaten Purbalingga tahun 2013 sebesar 0,32 yang artinya ketimpangan

cukup rendah atau pemerataan tinggi karena masih dibawah 0,35; walaupun

naik jika dibandingkan tahun 2011 tetapi turun jika dibandingkan tahun

2012. Sementara itu gini ratio Jawa Tengah tercatat sebesar 0,39 pada tahun

2013.

Tabel 2.8 Indikator Pemerataan Pendapatan Kabupaten Purbalingga

Tahun 2011 – 2013

No Indikator 2011 2012 2013

1. Gini Ratio 0,2846 0,3256 0,32

2. Kriteria Bank Dunia

II-10

- 40 % rendah 23,02 20,60 21,02

- 40 % sedang 37,56 34,12 37,44

- 20 % tinggi 39,42 45,28 41,54

Gambaran tersebut mencerminkan bahwa pendapatan yang diterima

masyarakat yang berasal dari berbagai kelompok pendapatan relatif tidak

mempunyai perbedaan yang begitu tajam. Begitu juga kalau dilihat

berdasarkan kriteria dari Bank Dunia, tingkat pemerataan pendapatan

menunjukkan tingkat ketimpangan rendah. Terlihat bahwa 40 persen

pendukuk berpendapatan rendah di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2013

sebesar 21,03 persen. Angka ini lebih rendah dari tahun 2011 sebesar 23,02

persen.

6) Tingkat Kesejahteraan PetaniTingkat kesejahteraan petani dapat dilihat dari kemampuan atau daya

beli petani di pedesaan. Hal ini dapat diukur melalui Nilai Tukar Petani (NTP)

yang merupakan perbandiangan antara indeks harga yang diterima petani

dengan indeks harga yang dibayar petani. Semakin tinggi nilai NTP, secara

relatif semakin tinggi kemampuan atau daya beli petani.

NTP Kabupaten Purbalingga selama tahun 2014 diawali pada posisi

indeks 105,57 dan di bulan Desember pada posisi 105,55 atau mengalami

penurunan sebesar 0,02 persen dibandingkan dengan NTP blan Januari

2014. Selama tahun 2014 nilai indeks yang berada di bawah 100 terjadi pada

April dan Mei. Hal ini menunjukkan kondisi petani pada tahun 2014 secara

umum cukup baik karena nilai yang diterima petani dari hasil produk

pertaniannya lebih besar dibandingkan nilai yang dibayar petani untuk

konsumsi rumah tangga, biaya produksi dan penambahan barang modalnya.

2.1.3.2. Kesejahteraan Sosial

1) Pendidikan

Disamping ketersediaan fasilitas pendidikan, capaian kinerja

di bidang pendidikan antara lain dapat dilihat dari beberapa

indikator, sebagai berikut :

Tabel 2.9. Indikator Penting Bidang Pendidikan di KabupatenPurbalingga Tahun 2010 – 2014

II-11

Ket : *) Angka putus sekolah 2014 APS SD/MI

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga

Pada tabel 2.9 terlihat bahwa angka putus sekolah mengalami

perbaikan dari 0,24 persen pada tahun 2013 turun menjadi 0,22 persen

pada tahun 2014. APM sekolah dasar dari 86,82 persen pada tahun 2013

meningkat menjadi 101,98 persen pada tahun 2014, tingkat SLTP dari

86,30 persen turun menjadi 72,32 persen. Sedangkan untuk APM SLTA

mengalami peningkatan dari 41,18 persen pada tahun 2013 naik menjadi

41,22 persen, diduga hal ini disebabkan oleh adanya minat untuk

melanjutkan ke SLTA di luar wilayah Kabupaten Purbalingga. Sejalan

dengan peningkatan angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan

penduduk Kabupaten Purbalingga juga mengalami peningkatan. Adapun

tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Kabupaten

Purbalingga Tahun 2011 – 2013 sebagai berikut :

Tabel 2.10. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun KeatasMenurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yangditamatkan

Persentase Penduduk Usia 10 TahunKeatas Menurut Tingkat Pendidikan

Yang Ditamatkan2011 2012 2013

1. Tidak/belum pernah sekolah2. Tidak / belum tamat SD3. SD/MI4. SLTP5. SLTA6. Perguruan Tinggi

a. DI/DIIb. DIII/DIV,S1,S2,S3

4,5327,3636,6519,249,272,951,321,63

3,7625,2134,7119,6112,024,681,233,45

2,6720,9737,6719,7513,954,994,790,20

Jumlah 100,00 100,00 100,00Jumlah penduduk usia 10 th keatas

692.694 723.189

Sumber : Susenas 2011 – 2013.

Angka Melek Huruf (AMH) penduduk 10 tahun keatas di Kabupaten

Purbalingga mengalami peningkatan, dari 93,33 pada tahun 2011 menjadi

menjadi 94,47 persen ditahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa dari setiap

No. U r a i a n 2010 2011 2012 2013 20141. Angka Putus Sekolah (%) 0,15 0,19 0,24 0.24*) O,22*)2. Angka Kelulusan (%) 97,79 99,55 98,18 99.97 99,983. Angka Partisipasi Murni :

S D/MI/Sederajat SLTP/MTs/Sederajat SLTA/SMK/MA/Sederajat

91,0768,4941,72

91,2567,2145,93

86.7250.5055.81

86.8286.3041.18

101,9872,3241,22

4. Angka Partisipasi Kasar : S D/MI/Sederajat SLTP/MTs/Sederajat

108,3896,05

109,5295,92

104.3490.06

103.3494.65

130,80100,68

II-12

100 penduduk yang ada, sekitar 94 orang sudah melek huruf. Sedangkan

AMH penduduk usia muda yakni 15-24 tahun sebesar 100 persen. AMH

untuk penduduk laki-laki baik di Kabupaten Purbalingga maupun di Provinsi

dan Nasional lebih tinggi dibanding AMH penduduk perempuan. Namun

demikian setiap tahunnya AMH perempuan mengalami peningkatan.

Tabel 2.11. Angka Melek Huruf (AMH)Tahun 2010- 2013

ANGKA MELEK HURUF 10 TAHUN KEATAS

TAHUN GENDER NASIONALJAWA

TENGAHPURBALINGGA

2010

LAKI-LAKI 95.65 94.40 95.75

PEREMPUAN 90.52 86.48 91.33

JUMLAH 92.91 89.95 93.48

2011

LAKI-LAKI 95.73 94.42 95.76

PEREMPUAN 90.55 86.50 91.34

JUMLAH 92.99 90.34 93.50

2012

LAKI-LAKI NA 94,47 95,76

PEREMPUAN NA 86,55 91,35

JUMLAH NA 90,45 93,52

2013

LAKI-LAKI NA NA 96,22

PEREMPUAN NA NA 92,78

JUMLAH NA NA 94,47

2014

LAKI-LAKI NA NA NA

PEREMPUAN NA NA NA

JUMLAH NA NA 93,78

Sumber : BPS-Indikator Kesra tahun 2013

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Purbalingga

mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 7,18 tahun pada tahun 2010

meningkat menjadi 7,23 tahun pada tahun 2013. RLS menunjukkan bahwa

seorang penduduk di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2013, secara umum

telah menempuh pendidikan selama 7,23 tahun dan ini mengindikasikan

bahwa sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan tingkat SD

sederajat.

Tabel 2.12. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2010- 2013

RATA-RATA LAMA SEKOLAH

TAHUN GENDER NASIONALJAWA

TENGAHPURBALINGGA

2010

LAKI-LAKI 8.34 7.72 7.38

PEREMPUAN 7.50 6.78 6.99

II-13

JUMLAH 7.92 7.24 7.18

2011

LAKI-LAKI 8.35 7.73 7.39

PEREMPUAN 7.54 6.78 7.00

JUMLAH 7.94 7.29 7.2120

12

LAKI-LAKI NA 7,81 7,41

PEREMPUAN NA 6,86 7,01

JUMLAH NA 7,39 7,23

2013

LAKI-LAKI NA NA NA

PEREMPUAN NA NA NA

JUMLAH NA NA 7,23

Sumber : BPS-Indikator Kesra tahun 2013

2) Kesehatan

Semakin meningkatnya pelayanan kesehatan di Kabupaten

Purbalingga dalam beberapa tahun terakhir memberi dampak pada semakin

membaiknya derajat kesehatan masyarakat, yang antara lain ditandai dengan

meningkatnya usia harapan hidup. Usia harapan hidup pada akhir tahun

2011 adalah 70,44 meningkat menjadi 71,08 pada tahun 2013. Jumlah ibu

hamil gizi buruk yang semula sebesar 1.136 orang pada tahun 2012, turun

menjadi sebesar 514 orang pada tahun 2013, begitu pula dengan jumlah

balita kurang gizi dari 2.708 anak pada tahun 2012, turun menjadi 530 anak

di tahun 2013.

Namun demikian ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu

meningkatnya Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu. Angka

Kematian Bayi berfluktuasi, tahun 2011 tercatat sebesar 11,16 / 1000 KH

turun menjadi 9,5/1000 KH pada tahun 2012 dan mengalami kenaikan

ditahun 2013 menjadi 10,32/1000 KH, sedangkan untuk Angka Kematian

Ibu melahirkan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada

tahun 2011 sebesar 99,64 / 100.000 KH, Tahun 2012 sebesar 136,16 / 1000

KH dan pada tahun 2013 menjadi 179,8 / 1000 KH. Adapun penyebab Angka

Kematian Ibu melahirkan meningkat disebabkan karena eklamsia dan sebab

lain saat nifas yang sulit mendapat penanganan.

Grafik 5. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH

II-14

Sumber : Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) 2014

Grafik 5. Angka Kematian Bayi per 1.000 KH

Sumber : SIPD Tahun 2014

Untuk prioritas ke depan, pemerintah akan memperkuat sistem

kesehatan dan meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan terutama bagi

masyarakat miskin. Upaya menurunkan angka kematian ibu didukung

dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi, dan untuk ke depannya

upaya peningkatan kesehatan ibu diprioritaskan pada perluasan pelayanan

kesehatan berkualitas, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan

penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga serta

mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, Pemerintah Kabupaten

105,98121,17

97,99 99,64126,16

170,9

94,47

020406080

100120140160180

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ANGKA KEMATIAN IBU PER 100.000 KH

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Series1 6,75 10,2 11,2 11,1 10,8 11,3 10,9

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1.000 KH

II-15

Purbalingga menempatkan Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu

program prioritas. Sampai dengan akhir tahun 2013 jumlah peserta program

KB aktif di Kabupaten Purbalingga tercatat sebanyak 158.001 peserta atau

sebesar 81,82 persen dari total PUS (Pasangan Usia Subur) sebesar 193.106

pasangan. Peserta KB aktif perempuan sebanyak 151.983 jiwa dan peserta

KB aktif laki-laki sebanyak 6.018 jiwa.

Sampai dengan akhir tahun 2013, cakupan imunisasi di

desa/kelurahan di Kabupaten Purbalingga (Universal Child Immunization)

selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2010

sebesar 96,65 persen (231 desa/kelurahan), naik di tahun 2014 menjadi 100

persen (239 desa/kelurahan).

3) Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin penduduk yang berada dibawah garis

kemiskinan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2010 sebanyak 208.698

jiwa (24,57 persen), berkurang 27.598 jiwa (13,23 % persen) jika

dibandingkan penduduk miskin pada tahun 2013 yang sebesar 181.100 jiwa

(21,19 persen).

Tabel 2.14. Penduduk Miskin Di Kabupaten Purbalingga dan ProvinsiJawa Tengah Tahun 2008 – 2013

Tahun KabupatenPurbalingga

Prov. Jawa Tengah

2008 29,8 19,232009 26 17,722010 24,57 16,562011 23,27 15,762012 21,19 14,982013 20,53 14,56

Sumber : BPS, Provinsi Jawa Tengah

Sementara itu, garis kemiskinan di Kabupaten Purbalingga tahun

2013 sebesar Rp. 265.262,- per kapita per bulan atau mengalami kenaikan

sebesar Rp. 22.035,- per kapita per bulan (9,56 persen) dibanding tahun 2012

yang sebesar Rp. 247.508,- per kapita per bulan.

Tabel 2.13.Data Kemiskinan Kabupaten Purbalingga

Tahun 2008 – 2013

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Penduduk Miskin(jiwa) 205.012 208.698 196.000 181.400

181.100

Persentase PendudukMiskin (persen) 24,97 24,57 23,06 21,19

20,53

II-16

Garis Kemiskinan(Rp/Kap/Bln) 194.529 210.349 230.461 247.508

265.262

Indeks KedalamanKemiskinan 4,60 4,0 3,1 3,71

3,20

Indeks KeparahanKemiskinan 1,27 1,08 0,67 0,96

0,73

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan dari

tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 secara umum mengalami penurunan.

Indeks kedalaman kemsikinan pada tahun 2010 sebesar 4,60 menjadi 3,20

pada tahun 2013. Begitu juga keparahan kemiskinan dari 1,27 pada tahun

2010 menjadi 0,73 pada tahun 2013. Penurunan kedua angka ini

mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung

makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk

miskin juga semakin sempit.

4) Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2013 di Kabupaten Purbalingga

menurun. Hasil Sakernas tahun 2013 mencatat Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK) pada tahun 2013 sebanyak 73,76 persen atau mengalami

penurunan dari tahun 2012 yang sebesar 76,63 persen. Penrunan ini

disebabkan oleh menurunnya persentase penduduk usia kerja.

Tabel 2.15Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Purbalingga

Tahun 2010-2012

Sumber : Sakernas Tahun 2013

Uraian 2010 2011 2012 2013

1. TPAK (%) 71,73 70,50 76,63 73,76

2. Tingkat Pengangguran (%) 3,82 5,54 5,14 5,72

3. Bekerja (%) 68,50 66,60 72,69 69,55

4. Penyerapan Tenaga Kerja pada :

Sektor Pertanian (%) 33,16 31,17 24,87 28,43

Industri Pengolahan (%) 24,48 33,26 33,88 35,73

Perdagangan (%) 18,60 14,76 17,67 14,61

Jasa- Jasa (%) 8,90 7,82 11,43 11,60

Lainnya 14,86 12,99 12,15 9,63

II-17

Tabel 2. 15 Upah Minimum Kabupaten Purbalingga

Tahun 2010 - 2015

Sebagai wilayah agraris, penduduk Kabupaten Purbalingga pada

tahun 2013 yang bekerja di sektor pertanian sebesar 28,43 persen. Jumlah

ini mengalami kenaikan dari tahun 2012 yang sempat mengalami penurunan

pada tahun 2010 sampai dengan 2012 yakni 33,16 persen, 31,17 persen dan

24,87 persen. Penyerapan tenaga kerja terbesar pada sektor industri yakni

35,73 pada tahun 2013. Penyerapan ini mengalami peningkatan dari tahun

2010 sebesar 24,48 menjadi 33,26 persen pada tahun 2011 dan meningkat

lagi di tahun 2012 menjadi sebesar 33,38 persen.

Menjamurnya usaha industri dengan sistem plasma khususnya

pembuatan kasur lantai, bulu mata dan rambut palsu, menjadikan lapangan

usaha yang menjanjikan. Ditunjang peningkatan UMK dari tahun ke tahun,

semakin banyak penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan. Upah

minimum Kabupaten Purbalingga per bulan pada tahun 2010 sebesar Rp.

690.000,- , tahun 2011 naik 10,87 persen atau menjadi sebesar Rp. 765.000,-

dan tahun 2012 sebesar Rp. 818.500,- atau naik sebesar 6,99 persen.

Selanjutnya kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi Rp 896.500,- dan

pada Tahun 2014 meningkat menjadi Rp 1.023.100 atau 100,6 persen dari

Kebutuhan Hidup Layak.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum2.1.4.1. Pelayanan Dasar

Upah MinimumKabupaten

Kebutuhanhidup Layak(KHL)

PersentaseUMK terhadapKHL

2010 695.000

2011 765.000 828.353 92,35

2012 818.500 865175 94,61

2013 896.500 942.000 95,17

2014 1.023.100 1.022.822 100,6

2015 1.101.600 1.101.600 100,3

II-18

1) Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Purbalingga adalah

merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM, dan hal

ini tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana. Berdasarkan data

dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, selama 5 (lima) tahun terakhir

ada peningkatan sarana pendidikan berupa sekolah, terutama pada tingkat

taman kanak-kanak yang semula terdapat 3 TK Negeri dan 206 TK swasta

meningkat ditahun 2014 menjadi sebanyak 9 TK Negeri dan 252 TK Swasta.

Untuk tingkat SD, SD Negeri yang pada tahun 2009 sebanyak 467 SD,

menjadi 470 SD pada tahun 2014, namun untuk SD/MI Swasta, dari 178

buah sekolah menjadi 183 buah sekolah di tahun 2013.

Tabel 2.16. Komparasi Jumlah Sekolah Pada Semua TingkatanTahun 2009 dan Tahun 2014

SEKOLAH Jumlah Sekolah2009 2014

Taman Kanak-Kanak Negeri Swasta

Sekolah Luar Biasa Negeri Swasta

Sekolah Dasar/MI Negeri Swasta

Sekolah Lanjutan TingkatPertama (SLTP)/MTs

Negeri Swasta

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas(SLTA)

Negeri Swasta

3206

1-

467178

5986

2224

9252

1-

470183

6249

2330

Sumber : Dinas Pendidikan, 2014.

Untuk tenaga pendidik terdiri dari guru tetap dan tidak tetap. Pada

tahun 2014 rasio murid dan tenaga pendidik menurun dari tahun 2014 yakni

untuk tenaga pendidik SMA dan SD sederajat yakni masing-masing dari 20:1

menjadi 17:1 sedangkan untuk rasio murid dan tenaga pendidik SLTP

sederajat tetap yakni 20:1.

Tabel 2.17. Rasio Sekolah, Murid dan Guru di Kabupaten Purbalingga

II-19

Tahun 2010 – 2014

Rasio 2010 2011 2012 2013 2014

SD sederajatMurid-Sekolah 165,26 161,74 147,76 157,0 184,9

Murid-Guru 16,68 17,39 16,39 20 17

Guru-Sekolah 9,91 9,30 9,02 9,69 10,69

SLTP sederajatMurid-Sekolah 382,37 375,18 365,35 405,4 404,7

Murid-Guru 18,28 17,69 17,72 20 20

Guru-Sekolah 20,92 21,21 20,62 20,7 21,49

SLTA sederajatMurid-Sekolah 420,53 461,22 477,32 504,15 528,25

Murid-Guru 14,92 15,66 15,86 20 17

Guru-Sekolah 28,18 29,45 30,10 24,60 31,71

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2014

2) Kesehatan

Pembangunan sarana kesehatan di Kabupaten Purbalingga 5 (lima)

tahun terakhir menunjukkan kinerja yang semakin baik, hal ini tidak

terlepas dari dukungan fasilitas yang memadai. Diantaranya adanya

peningkatan jumlah posyandu yang semula sebanyak 1190 unit ditahun

2011 meningkat menjadi 1194 unit pada tahun 2013 dan diikuti peningkatan

polindes dari 187 unit di tahun 2011 meningkat menjadi 194 unit pada tahun

2013 yang tersebar merata diseluruh kecamatan di wilayah Kabupaten

Purbalingga.

Tabel 2.18. Statistik Sarana Kesehatan Di Kabupaten Purbalingga

Uraian 2011 2012 2013PosyanduPolindesPuskesmas IndukPuskesmas PembantuPuskesmas kelilingPoliklinikRS. Umum (RSUD dan Swasta)RS. BersalinApotik

1190187224922123155

119419422492293366

119419422492293361

Sumber : SIPD Kab. Purbalingga Tahun 2013

Jumlah tenaga kesehatan dalam suatu wilayah mempengaruhi derajat

kesehatan pada wilayah tersebut. Di Kabupaten Purbalingga dalam kurun

tiga tahun terakhir, jumlah tenaga kesehatan mengalami penambahan.

Sampai dengan tahun 2013, terdapat tenaga dokter umum sebanyak 88

orang, dokter spesialis sebanyak 31 orang, dokter gigi sebanyak 17 orang,

II-20

dengan dukungan tenaga perawat sebanyak 415 orang, bidan sebanyak 354

orang dan paramedik lain sebanyak 510 orang. Di Rumah sakir dr. R.

Goeteng Taroenadibrata yang dikelola oleh pemerintah daerah menyediakan

apoteker sebanyak 67 orang yang dibantu oleh asisten apoteker sebanyak 17

orang. Disamping itu Kabupaten Purbalingga masih memiliki tenaga dukun

bayi yang telah mendapatkan pelatihan dan bimbingan dari Dinas Kesehatan

sebanyak lebih kurang 700 orang yang tersebar diseluruh wilayah pedesaan.

3) Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan aktifitas pembangunan di segala bidang sebagai imbas

dari peningkatan pembangunan memberikan dampak bagi sumber daya alam

dan lingkungan baik dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu

pengendalian pemanfaatan sumber daya lahan dan ruang sangat strategis

untuk dilaksanakan, karena terbatasnya sumber daya lahan dengan segala

permasalahan merupakan modal dasar pembangunan, di kabupaten

Purbalingga kebijakan yang diterapkan adalah mewujudkan pembangunan

wilayah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemanfaatan ruang yang ideal

sesuai dengan RTRW Kabupaten Purbalingga.

Sampai dengan tahun 2013 kondisi lingkungan hidup di Kabupaten

Purbalingga masih relatif terjaga. Kondisi lahan pada areal budidaya

pertanian di Kabupaten Purbalingga pada saat ini didominasi oleh lahan

dengan kategori potensial kritis yaitu seluas 24.531,31 hektar (44,56 persen),

lahan tidak kritis seluas 17.931,30 hektar (32,57 persen), lahan agak kritis

seluas 9.546,28 hektar (17,34 persen), lahan kritis seluas 1.982,43 hektar

(3,60 persen), dan lahan sangat kritis seluas 1.059,91 hektar (1,93 persen).

Sedangkan kondisi lahan di kawasan lindung di luar kawasan hutan

sudah mulai rusak. Hal tersebut dapat dilihat dari luasnya lahan agak kritis

yang mencapai 5.337,02 hektar (55,42 persen), lahan potensial kritis seluas

2.367,57 hektar (24,59 persen), lahan kritis seluas 1.375,31 hektar (14,26

persen), lahan tidak kritis seluas 539,52 hektar (5,60 persen), dan lahan

sangat kritis seluas 10,25 hektar (0,11 persen).

Adapun kondisi lahan kritis di areal kawasan hutan produksi di

Kabupaten Purbalingga didominasi oleh lahan potensial kritis dengan luas

11.421,97 hektar (95,97 persen), disusul oleh lahan agak kritis dengan luas

480,21 hektar (4,03 persen). Sedangkan kawasan hutan lindung di wilayah

Kabupaten Purbalingga kondisinya didominasi oleh lahan yang dikategorikan

potensial kritis dengan luas 1.181,02 hektar. Untuk mengetahui kualitas air

yang ada di Kabupaten Purbalingga, secara periodik telah dilakukan kegiatan

pemantauan terhadap kualitas air sungai dan air sumur di beberapa titik.

II-21

Dari hasil kualitas pemantauan air sungai (dengan parameter fisika

dan kimia non-organik) yang dilakukan pada 14 titik pantau di 8 sungai yaitu

Sungai Serayu, Klawing, Pekacangan, Gemuruh, Gringsing, Larangan, Ranu,

dan Banjaran menunjukkan bahwa semua jenis parameter yang diteliti secara

fisika maupun kimia menunjukan nilainya masih berada di bawah ambang

batas yang masih diperbolehkan sesuai dengan baku mutunya (Baku Mutu

Air Limbah Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10

Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah).

Pada tahun 2014, Kabupaten Purbalingga kembali mendapatkan Piala

Adipura. Kegiatan Adipura Purbalingga merupakan kegiatan yang bertujuan

untuk mewujudkan Kota Purbalingga yang bersih, hijau dan teduh. Dengan

peran serta masyarakat, diharapkan dapat melaksanakan pengelolaan

lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kualitas

lingkungan hidup. Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh

Kelurahan, Sekolah-Sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas, Perumahan /

Pemukiman, Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Pasar, Pertokoan, Perkantoran,

Hutan Kota, Taman Kota, Sungai / Situ, Saluran Terbuka, TPA dan Terminal

Bus yang ada di wilayah kota Purbalingga yang masuk dalam titik pantau

Adipura.

Apabila dilihat dari tahun ke tahun kriteria penilaian Adipura

semakin bertambah berat, namun dengan kerja keras Tim Adipura serta

peran serta masyarakat yang begitu besar, Kabupaten Purbalingga telah

berhasil mendapatkan Anugerah / Piala Adipura kategori Kota Kecil 3 ( tiga )

kali berturut turut yaitu pada tahun 2009, 2010, 2011,2012, 2013 dan 2014.

Guna memantau perkembangan kondisi lingkungan hidup,

Kabupaten Purbalingga memiliki 1 unit laboratorium penelitian lingkungan

dan 1 unit sarana monitoring polusi udara.

4) Sarana dan Prasarana Umum

Berdasarkan kelasnya, jalan terbagi atas 5 kriteria yaitu jalan

nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, jalan desa/lokal dan jalan tol.

Panjang jalan provinsi di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 adalah

43,21 km, sedangkan total panjang jalan Kabupaten adalah 710,20 km. Dari

keseluruhan panjang jalan kabupaten tersebut, yang telah beraspal

sepanjang 700,35 km, kerikil 8,35 km, tanah 1,5 km dengan perincian

kondisi jalan sebagai berikut : dalam kondisi baik sebesar 85,84 persen;

kondisi sedang sebesar 7,6 persen, dan kondisi rusak sebesar 9 persen.

Prasarana irigasi yang ada di Kabupaten Purbalingga pada saat ini

mampu mengairi sebagian besar lahan sawah yang ada. Panjang irigasi non

teknis 132.753 m, sedangkan panjang irigasi teknis 281.952 m dengan

rincian : irigasi primer 89.951 m, sekunder 183.036 m dan tersier 8.965 m.

II-22

Dari keseluruhan lahan sawah berpengairan di Kabupaten Purbalingga yaitu

seluas 19.159 ha, baru seluas 8.673,75 m yang berkondisi baik.

Akses masyarakat terhadap air minum rumah tangga di Kabupaten

Purbalingga menggunakan Sumur Terlindung yaitu sebesar 40 Persen, diikuti

menggunakan Mata Air Terlindung 22 Persen, Ledeng 20 Persen, Sumur Tak

Terlindung 10 Persen, dan Lainnya 8 persen.

Untuk pelayanan persampahan di Kabupaten Purbalingga, pada

tahun 2013 dari total volume produksi sampah sebesar 1.579 m³ per hari,

hanya 9 (sembilan) kecamatan saja yang produksi sampahnya dapat

terangkut yaitu Kecamatan Purbalingga, Kalimanah, padamara, Kutasari

Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, Kaligondang dan Bukateja. Dari sampah yang

ada baru tertangani atau terangkut ke TPA sekitar 152,20 m³ sampah atau

mengalami kenaikan dibanding dua tahun sebelumnya yang hanya mampu

mengangkut 120 m³ sampah.

5) Perhubungan

Transportasi di Kabupaten Purbalingga dilayani oleh 2 unit terminal

kelas B dan 4 unit terminal kelas C. Untuk terminal kelas B terdapat di

jantung kota Purbalingga dan Bobotsari yang melayani rute antar kota antar

Propinsi, sedangkan terminal kelas C terdapat di berbagai tempat antara lain

di Rembang, Bukateja dan Kejobong. Terminal – terminal kelas C tersebut

melayani transportasi antar kecamatan yang satu dengan kecamatan yang

lain yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Untuk keselamatan pengendara, Kabupaten Purbalingga telah

menyediakan 512 unit rambu-rambu lalu lintas dari 631 unit yang

seharusnya tersedia. Namun demikian dibanding tahun 2009 jumlah rambu-

rambu yang tersedia baru 279 unit rambu-rambu, yang berarti ada kenaikan

40,5 persen pada tahun 2013.

Adapun jumlah angkutan umum selama 5 (lima) tahun terakhir

datanya cukup stabil, pada tahun 2013 sebanyak 814 unit, angka ini tidak

jauh berbeda dengan tahun 2009 yaitu sebanyak 815 unit angkutan umum.

Dari total jumlah angkutan umum yang ada, hanya 71 unit angkutan umum

yang tidak memiliki KIR atau sekitar 8,72 persennya.

Penunjang

1) Penanaman Modal

Kabupaten Purbalingga merupakan tempat yang sangat menarik bagi

para investor yang ingin menanamkan modalnya. Kabupaten Purbalingga

II-23

menyumbangkan 56,10% investasi industri se-Indonesia. Investasi tertinggi

disumbang dari sektor industri rambut dan bulu mata palsu. Disamping

karena kondusifitas daerah dalam aspek sosial, politik dan keamanan, juga

karena mudahnya pengurusan perizinan sebagai upaya mendorong dan

menarik investor. Jumlah PMA dan PMDN serta total nilai investasi yang ada

di Kabupaten Purbalingga dalam perkembangannya dari tahun ke tahun

mengindikasikan adanya trend yang semakin meningkat. Hal tersebut dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19. Jumlah Perusahan Industri Pengolahan dan Nilai InvestasiPMA dan PMDN Kabupaten Purbalingga

Tahun P M A P M D NJumlah

PerusahaanNilai

Investasi(Juta Rp)

JumlahPerusahaan

Nilai Investasi(Juta Rp)

2009 18 169.679,7426 1 8.900,0002010 18 177.821,7426 14 21.548,9102011 18 184.681,7426 36 22.345,2692012 18 186.366,7426 43 29.026,2692013 20 192.845,2825 331 39.535,969

Sumber : SIPD, 2013

Sampai dengan tahun 2013, jumlah PMA di sektor industri

pengolahan sebanyak 18 perusahaan dengan nilai investasi mencapai Rp.

192.845,2825 juta meningkat dari tahun 2012 yang sebesar Rp.

186.366,7426 juta, dan jumlah PMDN sebanyak 331 perusahaan dengan

nilai investasi mencapai Rp. 39.535,969 juta. Bantuan pemerintah pusat

dalam mengembangkan industri rambut palsu dan bulu mata palsu di

Kabupaten Purbalingga diarahkan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM). Kedepan, tenaga kerja Purbalingga bukan diarahkan menjadi buruh

semata tapi menjadi entrepreneur yang bisa menguasai pasar baik lokal

maupun internasional. Pemerintah Kabupaten Purbalingga jangan terlalu

berharap pada PMA, karena tenaga kerja ini nantinya hanya menjadi buruh.

Bantuan dari pemerintah pusat diarahkan pada plasma-plasma atau UMKM

yang ada di pedesaan, BLK-BLK yang bisa menciptakan entrepreneur baru.

Sehingga kesejahteraan lebih dapat dirasakan, dan posisi tawar 22.153

tenaga kerja lebih tinggi.

2) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)

Untuk menunjang kegiatan modal usaha, di Kabupaten Purbalingga

terdapat lembaga koperasi sudah menjangkau ke semua wilayah dengan

jumlah anggota yang cukup besar. Namun demikian dalam perkembangannya

masih mengalami banyak hambatan antara lain masih banyaknya lembaga

koperasi yang belum mampu memenuhi persyaratan perbankan khususnya

dalam penjaminan kredit, kurangnya permodalan dan manajemen koperasi.

Dalam rangka pemberdayaan Koperasi, pemerintah berkepentingan untuk

II-24

menguatkan kelembagaan dengan memfasilitasi penguatan permodalan dan

menejemen pengelolaan koperasi serta pembinaan yang dilakukan secara

terus menerus.

Jumlah Koperasi kabupaten Purbalingga sebanyak 242 koperasi

dengan persentasi koperasi aktif sebesar 88,43 persen. Adapun jumlah

anggotanya adalah 50.925 orang anggota dengan total omset Rp. 269,17

milyar dan total asset Rp. 281,34 milyar.

Di Kabupaten Purbalingga industri pengolahan dikelompokkan dalam

4 (empat) golongan berdasarkan banyaknya tenaga kerja yaitu :

Industri besar dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih.

Industri sedang dengan jumlah tenaga kerja antara 20 – 99 orang.

Industri kecil dengan jumlah tenaga kerja antara 5 – 19 orang.

Industri rumah tangga dengan jumlah tenaga kerja antara 1 – 4 orang.

Sampai dengan tahun 2013, jumlah industri kecil di Kabupaten

Purbalingga tercatat di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

sebanyak 41.891 unit usaha. Dilihat dari jenis usahanya, terdapat 9 unit

usaha industri kecil kerajinan kulit; 1.738 unit keajinan kayu; 1.754 unit

kerajinan logam dan didominanasi oleh kerajinan knalpot; 4.916 unit

kerajinan anyaman/gerabah/keramik; 95 unit kerajinan tenun dan 27.754

unit usaha makanan dan minuman. Sedangkan jumlah industri besar di

Kabupaten Purbalingga tercatat sebanyak 39 industri, yang pada umumnya

bergerak pada industri rambut/bulumata/wig. Jumlah tenaga kerja yang

terserap pada industri besar sebanyak 34.170 orang, sedangkan jumlah

tenaga kerja pada industri kecil sebanyak 121.584 orang.

Adapun nilai ekspor non migas Kabupaten Purbalingga sampai

dengan Juni 2013 sebesar Rp. 364.824,849 juta dan nilai impor sebesar Rp.

70.327,316 juta. Dibanding tahun 2012, nilai ekspor dan import non migas

ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

3) Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)

Dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga serta

mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, Pemerintah Kabupaten

Purbalingga menempatkan Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu

program prioritas. Sampai dengan akhir tahun 2013 jumlah peserta KB Aktif

sebanyak 158.001 orang, terdiri dari peserta laki-laki 6.018 orang (3,81

persen) dan perempuan sebanyak 151.983 0rang (96,19 persen).

Perkembangan tahapan keluarga sejahtera di Kabupaten Purbalingga

semakin membaik, jumlah keluarga pra sejahtera mengalami penurunan dari

27,14 persen (74.598 KK) pada tahun 2011 menjadi 26,66 persen pada

tahun 2012 atau menjadi sebanyak 773.933 KK. Adapun jumlah keluarga di

II-25

Kabupaten Purbalingga pada tahun 2012 sebanyak 277.283 KK atau naik

sebesar 0,89 persen dibanding tahun 2011 yang sebesar 274.821 KK.

4) Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Jumlah kejadian kriminal di Kabupaten Purbalingga tahun 2013

sebanyak 253 kasus, dan banyaknya unjuk rasa dibidang ekonomi 2 kasus.

Untuk mendukung keamanan dan ketertiban di Kabupaten Purbalingga

terdapat personil sebanyak 784 polisi, dengan 9 pos keamanan polisi, dan 47

Polisi Pamong Praja. Jumlah pos kamling tercatat di kesbangpol sebanyak

2.333 unit pos kamling; jumlah patroli petugas satpol PP pemantauan dan

penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 jam sebanyak 600 personil dan

jumalah petugas perlindungan masyarakat sebanyak 5.703 personil yang

tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga.

Untuk perlindungan dari kebakaran, Kabupaten Purbalingga memiliki

3 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 pos unit pemadam kebakaran.

Adapun jumlah kejadian kebakaran selama tahun 2013 tercatat sebesar 30

kasus dan semua kasus terselesaikan dengan tepat waktu.

2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.5.1. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

1) Penataan Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Purbalingga adalah 77.764,122 hektar,

dengan proporsi penggunaan lahan sebagai berikut :

Tabel 2.20. Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten PurbalinggaTahun 2013

sawah; 27,27

perkampungan;21,18

tegalan; 21,42

hutan; 14,57

perkebunan;1,05

kebun campur;6,53 Perikanan; 0,28

lain-lain; 4,47

II-26

2) Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam rangka mengetahui ketaatan terhadap RTRW, pada tahun 2008

Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan kegiatan evaluasi

terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 –

2013. Dari hasil kegiatan tersebut diperoleh data bahwa tingkat

penyimpangan pemanfaatan ruang yang terjadi sampai dengan akhir tahun

2008 hanya berkisar 12 persen, jauh dibawah standar penyimpangan yang

disyaratkan untuk melakukan revisi sebuah Rencana Tata Ruang Wilayah

yakni sebesar 30 persen. Namun demikian berdasarkan Undang-undang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan agar

kabupaten/kota harus melaksanakan revisi terhadap dokumen rencana tata

ruang wilayah selambat-lambatnya tiga tahun setelah undang-undang

penataan ruang tersebut ditetapkan. Pada tahun 2011 telah ditetapkan

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031.

3) Ketersediaan Air Bersih

Air merupakan kebutuhan pokok manusia yang semakin langka,

bahkan pada saat ini air sudah menjadi komoditi ekonomi.

Sampai saat ini PDAM Purbalingga baru mencapai angka 38 persen

untuk wilayah Perkotaan dan 13 persen untuk wilayah pedesaan. Air minum

yang telah disalurkan PDAM selama tahun 2012 sebanyak 7.711.296 m³

untuk melayani 28.938 pelanggan atau mengalami peningkatan sebesar 1,73

persen dibanding tahun 2011 yang sebesar 7.580.230 m³ (melayani 27.825

pelanggan).

Grafik 6. Banyaknya Air Minum Yang Telah Disalurkan ke Pelanggan

oleh PDAM di Kabupatan Purbalingga Tahun 2012

4) Fasilitas Listrik dan Telepon

II-27

Listrik menjadi sumber energy paling utama yang digunakan

masyarakat. Kebutuhan listrik semakin meningkat dengan berkembangnya

teknologi informasi dan komunikasi, terutama alat-alat elektronik. Hal ini

dapat dilihat dari meningkatnya jumlah KWh yang dikonsumsi. Tahun 2010

konsumsi daya listrik PLN meningkat sebesar 19,13 persen atau menjadi

188.186.444 KWh dan jumlah pelanggan bertambah 10,65 persen dibanding

tahu 2009. Tahun 2011 jumlah pelanggan berkurang menjadi 139.725 dan

konsumsi daya listrik meningkat 28,34 persen atau sebanyak 241.521.987

KWh. Baru pada tahun 2012, program hemat listrik menunjukkan hasil,

dimana jumlah pelanggan meningkat yaitu menjadi 166.984 pelanggan,

namun daya listrik yang digunakan lebih hemat yaitu sebanyak 221.560.259

KWh.

Tabel 2.21.Jumlah Pelanggan dan KWH Terjual PT.PLN (Persero)

Ranting Purbalingga Tahun 2010-2012Tahun Pelanggan KWh Terjual

2010 139.926 188.186.444

2011 139.725 241.521.987

2012 166.984 221.560.259

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Purbalingga, 2012

Selain ketersediaan listrik, penunjang perekonomian lainnya adalah

komunikasi. Hasil survey Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas),

menunjukkan semakin berkurangnya rumah tangga yang memiliki pesawat

telepon. Hingga saat ini, yang masih menggunakan pesawat telepon

konvensional kebanyakan adalah kalangan bisnis dan kantor/dinas. Pada

tahun 2007, rumah tangga yang menggunakan pesawat telepon sebanyak

4,62 persen, meningkat menjadi 5,72 persen pada tahun 2008. Namun

persentasenya semakin menurun di tahun berikutnya, ada tahun 2011 hanya

tinggal 3,70 persen pelanggan dan turun lagi pada tahun 2012 menjadi

sebesar 3,30 persen.

Berbeda dengan rumah tangga yang memiliki telepon seluler, trendnya

meningkat terus setiap tahunnya. Ada tahun 2009, rumah tangga yang

memiliki telepon seluler mencapai 50,78 persen atau meningkat dua kali lipat

dari tahun 2007 yang baru sebesar 25,21 persen. Dan pada tahun 2012

kepemilikan telepon seluler oleh rumah tangga meningkat tiga kali lipat

dibanding tahun 2009 yaitu menjadi sebesar 79,97 persen, dan diperkirakan

sampai dengan bulan Maret 2014 sudah diatas 82,5 persen.

2.1.5.2. Iklim Investasi1) Keamanan dan Ketertiban

II-28

Kasus pelanggaran hukum pidana yang terjadi di Kabupaten

Purbalingga selama tahun 2012 tercatat sebesar 365 perkara dan telah

diselesaikan sebanyak 263 perkara. Sedang untuk pelanggaran lalu lintas

tercatat sebanyak 33.016 perkara dan semua telah ditangani dan

diselesaikan. Kasus perempuan dan perlindungan anak yang dilaporkan,

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP)

mencatat sebesar 31 perkara dan telah diselesaikan semua.

Dilihat dari jumlah kelembagaannya, di Kabupaten Purbalingga

terdapat 1 pengadilan agama, 1 pengadilan negeri, 1 Rumah Tahanan

Negara, dan 1 kejaksaan negeri.

2) Kemudahan Perizinan

Kualitas pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten

Purbalingga telah cukup memadai. Melalui kebijakan one stop service, di

bidang pelayanan perijinan telah mampu melayani 13 jenis perijinan dengan

penerapan Standard ISO 9001 : 2000. Sementara pelayanan administrasi

kependudukan telah menggunakan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK) yang didelegasikan ke setiap kecamatan.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2014 dan RealisasiRPJMD Kabupten Purbalingga Tahun 2010-2015

2.2.1 Urusan Wajib

1. Urusan PendidikanKinerja pembangunan urusan pendidikan menunjukkan kinerja

yang kurang baik, terlihat dari sejumlah 123 indikator RPJMD,

sebanyak 77 indikator berstatus telah tercapai dan 46 indikator

berstatus tidak tercapai.

Indikator yang tidak tercapai antara lain:Rasio Guru Murid;

Rasio ruang kelas-murid;Angka Partisipasi murni

SMP/sederajat;Jumlah Sekolah Dasar;Jumlah SMP;Jumlah Murid

SMP/sederajat;Angka partisipasi kasar SMA/sederajat;Jumlah Guru

SMA/sederajat;Jumlah kelompok belajar masyarakat/kejar paket A;

Jumlah kelompok belajar masyarakat/kejar paket B;Jumlah siswa

kelompok belajar masyarakat / kejar paket B yang lulus;Jumlah siswa

kelompok belajar masyarakat / kejar paket C yang lulus;Rasio Ruang

Kelas Murid SLB SMP; Rasio Guru Murid SLB SMA; Rasio Ruang Kelas

Murid SLB SMA;Jumlah Angka partisipasi murni SLB SD;Jumlah

Angka partisipasi murni SLB SMP;Jumlah Angka partisipasi kasar SLB

SD;Jumlah angka partisipasi kasar SLB SMP;Jumlah angka partisipasi

kasar SLB SMA; Kelayakan mengajar guru SMP/ Sederajat;Rata – rata

NEM SMP/sederajat,NEM SMA/sederajat;Angka mengulang

II-29

SMP/sederajat,SMA/sederajat Jumlah Laboratorium SMP/sederajat;

Rasio perpustakaan Sekolah SD/sederajat,SMP/sederajat;Jumlah

Santri TPQ;Jumlah Pondok Pesantren;Jumlah Ustad Pondok

Pesantren;Jumlah Santri Pondok Pesantren;Jumlah Guru Madrasah

Diniyah;Jumlah santri Madrasah Diniyah;Jumlah guru lembaga

keagamaan kristen protestan;Jumlah guru lembaga keagamaan

katolik;Jumlah murid lembaga keagamaan katolik dan Jumlah Sekolah

yang menyelenggarakan MULOK Seni Budaya daerah.

Gambaran pencapaian target kinerja indikator urusan

pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.22.Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d

Tahun 2014 Urusan Pendidikan

No IndikatorKinerja Satuan

Target RPJMD PencapaianKinerja RPJMD Target

AkhirRPJMD2015

%CapaianTargetTahun2014

Status2013 2014 2013 2014

ProgramPendidikan AnakUsia Dini

1. Angka partisipasimurni 50 49 46,30 51,44 55 92,60

2. Angka partisipasikasar 53 50 52,81 57,70 60 99,64

3. Jumlah MuridPAUD Orang 17.250 16.125 24.283 27.290 19.050 140,77

4. Rasio Guru-Murid 1 : 18 1 : 14 1:24 1:27 1 : 22 77,78

5. Rasio RuangKelas-Murid 1 : 18 1 : 14 1:32 1:38 1 : 22 22,22

ProgramPendidikanDasar

6. Angka PartisipasiKasar Murid Baru(SD kelas 1)

% 16,20 16,20 17,43 22,96 16,20 107,59

7. Angka PartisipasiKasar Murid Baru(SMP kelas 1)

% 32,00 31,00 33,29 34,24 33,00 104,03

8. Angka PartisipasimurniSD/sederajat

% 94,00 94,00 86,92 101,00 95,50 92,47

9. Angka partisipasikasarSD/sederajat

% 108,00 109,00 103,19 130,00 108,00 95,55

10. Angka partisipasimurniSMP/sederajat

% 75,00 73,00 86,30 72,32 78,00 115,07

11. Angka partisipasikasarSMP/sederajat

% 96,80 96,75 70,32 100,68 97,00 72,64

12. Jumlah SekolahDasar Unit 648 647 647 644 648 99,85

13. Jumlah Murid SD Orang 106.285

105.968

101.590

119.118

106.806 95,58

14. Jumlah Guru SD Orang 5.905 6.233 6.271 6.883 5.934 106,20

II-30



AkhirRPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

15. Jumlah ruangkelas SD Orang 4.334 4.334 4.559 5.265 4.334 105,19

16. Rasio Guru-MuridSD/Sederajat

% 1:18 1:17 1:20 1:17 1:18 102,56

17. Rasio RuangKelas-Murid SDSederajat

% 1:24 1:24 1:22 1:23 1:24 108,22

18. Jumlah SMP Orang 130 130 113 112 130 86,92

19. Jumlah MuridSMP/sederajat Orang 46.421 46.263 45.818 45.333 46.843 98,70

20. Jumlah GuruSMP/sederajat Orang 2.321 2.313 2.343 2.407 2.037 100,95

21. Rasio Guru-MuridSMP/Sederajat

1:20 1:20 1:20 1:20 1:23 100,00

22. Rasio RuangKelas-MuridSMP/Sederajat

1:32 1:32 1:23 1:31 1:32 128,13

ProgramPendidikanMenengah

23. Angka partisipasimurniSMA/sederajat

% 22 37 22,40 41,22 25 101,82

24. Angka partisipasikasarSMA/sederajat

% 40 52 41,18 63,16 46 102,95

25. Jumlah SMA Orang 55 50 61,76 53 60 112,2926. Jumlah Murid

SMA/sederajat Orang 50 25.162 53 27.998 50 106,00

27. Jumlah GuruSMA/sederajat Orang 26.672 1.181 26.720 1.681 28.317 100,18

28. Rasio Guru-Murid 1.258 1:20 1.304 1:17 1.388

29. Rasio RuangKelas-Murid 1:20 1:36 1:20 1:35 1:20 100,00

ProgramPendidikan Non-Formal

30. Jumlah siswabelajar lembagapendidikanketrampilan

350 334 2.681 100,00

31. Jumlah kelompokbelajarmasyarakat /kejar paket A

kelompok 24 25 14 3 24 58,33

32. Jumlah kelompokbelajarmasyarakat /kejar paket B

kelompok 48 42 34 24 55 70,83

33. Jumlah kelompokbelajarmasyarakat /kejar paket C

kelompok 18 18 26 23 18 144,44

34. Jumlah siswakelompok belajar Orang 480 500 285 94 480 59,38

II-31



AkhirRPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

masyarakat /kejar paket A

35. Jumlah siswakelompok belajarmasyarakat /kejar paket B

Orang

1.030 930 778 648 1165 75,53

36. Jumlah siswakelompok belajarmasyarakat /kejar paket C

Orang

750 750 1.723 1.726 750 229,73

37. Jumlah siswakelompok belajarmasyarakat /kejar paket Ayang lulus

Orang

180 40 114 42 180 63,33

38. Jumlah siswakelompok belajarmasyarakat /kejar paket Byang lulus

Orang

285 225 400 157 285 140,35

39. Jumlah siswakelompok belajarmasyarakat /kejar paket Cyang lulus

Orang

750 750 485 554 750 64,67

ProgramPendidikan LuarBiasa

40. Jumlah SLB SD unit 1 1 1 1 1 100,0041. Jumlah Murid

SLB SD orang 130 130 124 193 130 95,38

42. Jumlah GuruSLB SD orang 15 15 17 22 15 113,33

43. Rasio Guru-Murid SLB SD 1:9 1:9 1:8 1:9 1:9 111,11

44. Rasio RuangKelas-Murid SLBSD

1:14 1:14 1:13,77 1:13 1:14 101,64

45. Jumlah SLB SMP unit 1 1 1 1 1 2215,38

46. Jumlah MuridSLB SMP orang 40 40 52 43 40 130,00

47. Jumlah GuruSLB SMP orang 7 7 11 10 7 157,14

48. Rasio Guru-Murid SLB SMP 1 : 9 1 : 9 1 : 4 1 : 9

49. Rasio RuangKelas-Murid SLBSMP

1 : 14 1 : 14 1 : 7 1 : 14

50. Jumlah SLB SMA unit 1 1 1 1 1 100,0051. Jumlah Murid

SLB SMA orang 10 10 28 34 10 280,00

52. Jumlah GuruSLB SMA orang 2 2 2 6 2 100,00

53. Rasio Guru-Murid SLB SMA 1 : 5 1 : 5 1:14 1:6 1 : 5 -80,00

54. Rasio RuangKelas-Murid SLBSMA

1 : 5 1 : 5 1:6 1:6 1 : 5 80,00

II-32



AkhirRPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

55. Jumlah Angkapartisipasi murniSLB SD

% 0,08 0,08 0,13 0,0015 0,08 162,50

56. Jumlah Angkapartisipasi murniSLB SMP

% 0,04 0,04 0,02 0,0005 0,04 50,00

57. Jumlah Angkapartisipasi murniSLB SMA

% 0,01 0,01 0,0002 0,0002 0,01 2,00

58. Jumlah Angkapartisipasi kasarSLB SD

% 0,13 0,13 0,18 0,002 0,13 138,46

59. Jumlah Angkapartisipasi kasarSLB SMP

% 0,09 0,09 0,11 0,001 0,09 122,22

60. Jumlah Angkapartisipasi kasarSLB SMA

% 0,02 0,02 0,0006 0,0008 0,02 3,00

ProgramPeningkatanMutu Pendidikandan TenagaKependidikanKompetensi guru:

61. - Kesesuaianmengajar guruSD LB

%100 100 100 100 100 100,00

62. - Kelayakanmengajar guruSD LB

%57 80 100 100 70 175,44

63. - Kesesuaianmengajar guruSD/sederajat

%100 100 100 100 100 100,00

64. - Kelayakanmengajar guruSD/sederajat

%45 42 72,86 82,54 56 161,91

65. - Kesesuaianmengajar guruSMP LB

%100 100 100 100 100 100,00

66. - Kelayakanmengajar guruSMP LB

%52 50 100 100 56 192,31

67. - Kesesuaianmengajar guruSMP/sederajat

%93 89 100 90 100 107,53

68. - Kelayakanmengajar guruSMP/sederajat

%90 86 87,84 95,88 100 97,60

69. - Kesesuaianmengajar guruSMA LB

%50 50 100 70 100 200,00

70. - Kelayakanmengajar guruSMA LB

%50 50 100 100 100 200,00

71. - Kesesuaianmengajar guruSMA/sederajat

%95 92 100 93 100 105,26

72. - Kelayakanmengajar guru

% 89 85 98,00 96 100 110,11

II-33



AkhirRPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

SMA/sederajatJumlah danpersentase gurubersertifikasi :

73. - SD/sederajat orang 2.981 2.481 2.817 2.884 3.968 94,5074. - SMP/sederajat orang 1134 994 1.108 1.139 1.306 97,7175. - SMA/sederajat orang 485 425 442 615 557 91,13

ProgramManajemenPelayananPendidikanJumlah SSN

76. - SD/Sederajat sekolah 30 25 13 25 42 43,3377. - SMP/Sederajat sekolah 20 18 18 18 24 90,0078. - SMA/Sederajat sekolah 18 18 17 18 18 94,44

Angka kelulusan:79. - SD/Sederajat % 99,90 99,90 99,97 99,97 99,90 100,0780. - SMP/Sederajat % 98,00 98,00 99,59 99,99 99,00 101,6281. - SMA/Sederajat % 97,75 97,75 99,87 99,97 98,00 102,17

Rata rata NEM :82. - SD/Sederajat 8,00 8,00 7,75 7,84 8,20 96,88

83. - SMP/Sederajat 7,30 7,00 5,53 6,33 7,80 75,75

84. - SMA/Sederajat 7,00 6,75 7,93 6,87 7,50 113,29Angkamelanjutkan

85. - SD/Sederajat % 103 104 103,75 145,43 102 100,7386. - SMP/Sederajat % 96 95,65 98,73 80,28 96 102,84

87. - SMA/Sederajat % 76 75 75 72,18 77 98,68

Angka mengulang88. - SD/Sederajat % 4,89 4,96 6,62 5,50 4,25 135,3889. - SMP/Sederajat % 0,42 0,45 0,23 0,25 0,35 54,76

90. - SMA/Sederajat % 0,19 0,20 0,10 0,19 0,18 52,63

Angka putussekolah

91. - SD/Sederajat % 0,15 0,15 0,24 0,22 0,15 160,0092. - SMP/Sederajat % 0,35 0,37 0,70 0,50 0,30 200,0093. - SMA/Sederajat % 0,48 0,48 0,94 0,80 0,50 195,83

JumlahLaboratorium IPA

94. - SMP/Sederajat unit 73 72 78 90 75 106,8595. - SMA/Sederajat unit 14 13 14 28 17 100,00

RasioLaboratoriumIPA-Sekolah

II-34



AkhirRPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

96. - SMP/Sederajat 1 :1,38

1 :1,40 0,70 1 :

1,251 :1,46

97. - SMA/Sederajat 1 : 1,2 1 : 1,4 0,30 1 : 1 1 : 1JumlahLaboratoriumBahasa

98. - SMP/Sederajat 22 21 19

99. - SMA/Sederajat 15 14 15 15 16RasioLaboratoriumBahasa-Sekolah

100. - SMP/Sederajat 8 8 0,1875 8 8101. - SMA/Sederajat 1 : 12 1 : 12 0,319 1 : 12 1 : 12

JumlahPerpustakaanSekolah

102. - SD/Sederajat unit 215 210 268 309 221 124,65103. - SMP/Sederajat unit 87 85 95 93 93 109,20104. - SMA/Sederajat unit 31 30 27 41 33 87,10

RasioPerpustakaan-Sekolah

105. - SD/Sederajat 1 :3,01 1 : 3,08 0,41 1 : 1,38 1 : 932

106. - SMP/Sederajat 1 : 1 1 : 10 0,85 1 : 12 1 : 1

107. - SMA/Sederajat 1 :1,54 1 : 1,6 0,57 1 : 1,6 1 : 1,45

ProgramInternalisasiNilai-Nilai LuhurBudaya Bangsadan PendidikanBudi Pekerti.

108. Jumlah GuruTPQ orang 3.497 3.497 3.638

109. Jumlah SantriTPQ

orang 62.104 62.104 64.613

110. Jumlah PondokPesantren

orang

111. Jumlah UstadPondok Pesantren

orang 291 291 303

112. Jumlah santriPondok Pesantren

orang 8.514 8.514 8.859

113. JumlahMadrasahDiniyah

114. Jumlah GuruMadrasahDiniyah

orang 761 761 799

115. Jumlah santriMadrasahDiniyah

orang 9.306 9.306 10.260

116. Jumlah lembagapendidikankeagamaan

lembaga 1 1 1 1 1 100,00

II-35



AkhirRPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

kristen protestan117. jumlah guru

lembagakeagamaankristen protestan

12 12 13 13 12 108,33

118. Jumlah muridlembagakeagamaankristen protestan

Orang 186 186 183 183 186 98,39

119. Jumlah lembagapendidikankeagamaankatolik

Lembaga 3 3 3 3 3 100,00

120. jumlah gurulembagakeagamaankatolik

Orang 45 45 40 40 45 88,89

121. Jumlah muridlembagakeagamaankatolik

orang 592 592 482 482 592 81,42

ProgramPendidikan SeniBudaya Daerah.

122. Jumlah sekolahyangmenyelenggarakan MULOK SeniBudaya Daerah

sekolah seluruh SD

seluruhSD

seluruhSD

Keterangan : TelahTercapai

Tidak Tercapai

2. KesehatanKinerja pembangunan urusan kesehatan menunjukkan kinerja

yang baik, terlihat dari sejumlah 113 indikator RPJMD, sebanyak 86

indikator berstatus telah tercapai dan 27 indikator berstatus Tidak

Tercapai (capaian target RPJMD pada tahun 2014 kurang dari 100%)

Indikator yang tidak tercapai pada tahun 2014 antara

lain:Jumlah doketr umum;rasio bidan per 1000 penduduk;Jumlah

fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang terintegrasi;Jumlah industri

obat tradisional skala rumah tangga yang terregistrasi;Presentase

rumah tangga bersanitasi;Presentase rumah tangga yang

menggunakan air bersih;Presntase Rumah Sehat;Presentase Rumah

yang mempunyai SPAL;Presentase tempat umum yang memenuhi

syarat;Presentase rumah tangga sehat;Usia harapan hidup;Presentase

gizi buruk;Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat

oleh tenagag kesehatan atau tenaga terlatih/guru/UKS/Dokter

Kecil;Jumlah rumah sakit umum swasta;Jumlah desa dengan tingkat

konsumsi garam beryodium baik;Jumlah kasus balita gizi

buruk;Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan;Presentase

II-36

pemberian asi ekslusif;Cakupan kunjungan Ibu hamil K4;Cakupan

peserta aktif KB;Presentase balita bawah garis merah (BGM);Cakupan

bayi ( 6 – 11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali;Cakupan Ibu

nifas mendapat kapsul Vit. A;Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet

Fe;Presentase kesembuhan penderita TBC BTA positif (CR/ Cure

Rate);Jumlah penemuan kasus TBC BTA positif (CDR/Case Detection

Rate);Bed Occupacy Ratio dan TOI.


kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.23.Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga

s/d Tahun 2014 Urusan Kesehatan

No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD

PencapaianKinerjaRPJMD

TargetAkhir

RPJMD2015

CapaianTargetTahun2014

Status

2013 2014 2013 2014ProgramPemantapanFungsiManagemenKesehatan.

1. Jumlah dokterumum

orang 135 137 88 110 140 65,19

2. Rasio dokterumum per 1000

penduduk

per 1000penduduk

0,149 1,152 0,1 0,155 0,155 132,88

3. Jumlah dokterspesialis

orang 32 33 31 33 34 96,88

4. Rasio dokterspesialis per 1000

penduduk

per 1000penduduk

0,035 0,036 0,035 0,036 0,037 100,00

5. Jumlah tenagaparamedis

orang 605 610 415 610 615 68,60

6. Rasio tenagaparamedis per

1000 penduduk

per 1000penduduk

0,671 0,677 0,47 0,667 0,682 129,95

7. Jumlah bidan orang 340 345 354 354 350 104,12

8. Rasio bidan per1000 penduduk

per 1000penduduk

0,377 0,382 0,4 0,4 0,388 93,89

9. Jumlah fasilitaspelayanan

kesehatan swastayang terregistrasi

unit 351 356 571 371 360 162,68

10. Jumlah fasilitaspelayanankesehatanpengobat

tradisional yangterregistrasi

unit 35 40 25 25 45 71,43

11. Jumlah industrimakanan dan

minuman skalarumah tangga

yang terregistrasi

unit 95 100 117 117 105 123,16

II-37



TargetAkhir

RPJMD2015


Status

2013 2014 2013 201412. Jumlah industri

obat tradisionalskala rumahtangga yangterregistrasi

unit 1 2 0 0 4 0,00

13. Intensitas kegiatansupervisi ke UPTD

kesehatan(Puskesmas,

Rumah bersalin,Labkesda)

Kali/tahun

2 2 2 2 2 100,00

14. Intensitas kegiatansosialisasipengobat

tradisional untukmemahamiperaturan

perundangan

Kali/tahun

2 2 1 2 2 50,00

15. Intensitaspenyuluhan P3

NAPZA / P3NARKOBA oleh

petugas kesehatan

kali 80 85 80 85 90 100,00

16. Penulisan resepobat generik

% 95 95 95 95 100 100,00

17. Cakupanpelayanan

kesehatan kerjapada pekerja

formal

% 55 60 53 60 65 96,36


kesehatan kerjapada pekerja

informal

% 45 50 100 50 55 222,22


kesehatan pra usialanjut dan usia

lanjut

% 75 75 70 93 80 93,33

ProgramPeningkatan

KualitasKesehatan

Lingkungan.20. Persentase rumah

tangga bersanitasi% 80 85 81,21 82 90 101,51

21. Persentase rumahtangga yang

menggunakan airbersih

% 100 100 99,48 99 100 99,48

22. Persentase RumahSehat

% 80 85 82,18 67 90 102,73

23. Persentasependuduk yangmemanfaatkan

jamban

% 72 75 72,88 75 80 101,22

24. Persentase Rumahyang mempunyai

% 65 70 58,71 53 75 90,32

II-38



TargetAkhir

RPJMD2015


Status

2013 2014 2013 2014SPAL

25. Persentaserumah/bangunan

bebas jentiknyamuk Aedes

% 95 95 97,26 88 95 102,38

26. Persentase tempatumum yang

memenuhi syarat

% 83 85 78,57 77 87 94,66

27. Persentase rumahtangga sehat

% 74 76 72 72 78 97,30

Program PHBSdan

PemberdayaanMasyarakat dalam

BidangKesehatan.

28. Usia harapanhidup

tahun

29. Angka kematianbayi per 1000 KH

per 1000KH

9 9 11,30 10,9 9 74,44

30. Angka kematianibu melahirkan per

100.000 KH

per100.000

KH

94 92 171 94,47 90 18,08

31. Persentase gizikurang

% 2,30 2,20 3,38 3,56 2,00 36,09

32. Persentase giziburuk

% 0,16 0,14 0,11 0,12 0,10 131,25

33. Cakupanpemeriksaan

kesehatan siswaSD dan setingkat

oleh tenagakesehatan atau

tenagaterlatih/guru

UKS/Dokter Kecil

% 100 100 100 98 100 100,00

34. Cakupanpemeriksaan

kesehatan siswaTK, SLTP,SLTA

dan setingkat olehtenaga kesehatan

atau tenagaterlatih/guru/UKS

/Dokter Kecil.

% 100 100 25,69 100 100 25,69

35. Jumlah posyandupratama

unit 10(0,84)

5 (0,42) 16(1,34)

5 0 160,00

36. Jumlah posyandumadya

unit 148(12,44)

141(11,85)

129(10,8)

141 134(11,26)

87,16

37. Jumlah posyandupurnama

unit 508(42,72)

496(41,73)

540(45,23)

496 460(38,74)

106,30

38. Jumlah posyandumandiri

unit 523(44)

547(46)

509(42,63)

547 595(50)

97,32

II-39



TargetAkhir

RPJMD2015


Status

2013 2014 2013 201439. Cakupan

penduduk yangmenjadi peserta

jaminanpemeliharaankesehatan pra

bayar

% 80 80 88 88 80 110,00

40. Cakupan jaminanpemeliharaan

kesehatankeluarga miskindan masyarakat

rentan

% 100 100 100 100 100 100,00

ProgramPeningkatan

Kapasitas danKualitas

Prasarana danSarana Pelayanan

Kesehatan.41. Jumlah rumah

sakit umumpemerintah

unit 1 1 2 1 1 200,00

42. Jumlah rumahsakit umum

swasta

unit 7 7 5 2 7 71,43

43. Jumlahpuskesmas

unit 22 22 22 22 22 100,00

44. Jumlahpuskesmaspembantu

unit 48 48 48 48 48 100,00

45. Jumlah PKD unit 189 190 189 199 191 100,00

46. Jumlah balaipengobatan

unit 1 1 0 10 1 0,00

47. jumlah rumahbersalin

unit 0 0 0 0 0 0,00

48. Jumlahlaboratorium

kesehatan

unit 2 2 3 2 2 150,00

49. Jumlah apotik unit 51 52 61 67 52 119,61

50. Kapasitas rawatinap

unit 130 135 646 135 135 496,92

51. Persentase aksesterhadap

ketersediaan darahdan komponen

yang aman untukmenangani

rujukan ibu hamildan neonatus

% 100 100 100 100 100 100,00

52. Jumlah tempatpelayanan

kesehatan dengankemampuan

pelayanan gawatdarurat yang dapat

% 22 22 22 22 22 100,00

II-40



TargetAkhir

RPJMD2015


Status

2013 2014 2013 2014diakses

masyarakatProgram

Pengelolaan obatPublik, Makanan,

Minuman danPerbekalan

Farmasi53. Persentase

ketersediaan obatsesuai kebutuhan

% 90 90 90 100 95 100,00

54. Persentaseketersediaan obat

esensial sesuaikebutuhan

% 100 100 100 100 100 100,00

55. Persentaseketersediaan obat

generik sesuaikebutuhan

% 100 100 100 100 100 100,00

56. Intensitaspengawasan obat

dan makanan

kali/tahun 2 2 0 2 2 0,00

57. Persentaseketersediaan

narkotikapsikotropika

sesuai kebutuhanpelayanankesehatan.

% 100 100 100 100 100 100,00

ProgramPerbaikan GiziMasyarakat.

58. Jumlah desadengan tingkat

konsumsi garamberyodium baik

Desa 235 239 231 235 239 98,30

59. Cakupan bayiberat badan lahir

rendah/BBLR yangditangani

% 100 100 558 100 100 -358,00

60. Cakupan deteksidini tumbuh

kembang anakbalita danprasekolah

% 77 78 81,29 81 80 105,57

61. Jumlah kasusbalita gizi buruk

Kasus 110 105 61 69 100 144,54

62. Jumlah kasusbalita gizi kurang

kasus 1015 1010 1945 1968 1010 8,374

63. Jumlah balita giziburuk mendapat

perawatan

% 110 105 61 69 100 55,45

ProgramPelayanan KIA,

Remaja, danUsila.

64. Persentasepemberian asi

ekslusif

% 71 78 58,71 62 85 82,69

II-41



TargetAkhir

RPJMD2015


Status

2013 2014 2013 201465. Persentase

pertolonganpersalinan oleh

tenaga kesehatan

% 93 94 98,96 99 95 106,41

66. Cakupankunjungan Ibu

hamil K4

% 98 99 96,63 96 100 98,60

67. Cakupanpertolongan

persalinan olehbidan atau tenagakesehatan yang

memilikikompetensikebidanan

% 93 94 90,96 99 95 97,81

68. Jumlah ibu hamilrisiko tinggi yang

dirujuk

% 20 20 74,53 75 20 372,65

69. Cakupankunjunganneonatus

% 97 98 96,88 100 100 99,88

70. Cakupankunjungan bayi

% 95 95 95,15 100 95 100,16


kesehatan remaja

% 76 78 76,50 78 80 100,66

72. Cakupan pesertaaktif KB

% 82 85 82 82 85 100,00

73. Jumlah balita yangdatang dan

ditimbang (D/S)

% 91 93 57,53 98 95 63,22

74. Persentase balitayang naik berat

badannya ( N/D )

% 78 81 40.622

84 85

75. Persentase balitabawah garis merah

(BGM)

% 1,4 1,2 464 0,6 1

76. Cakupan bayi ( 6-11 bulan)

mendapat kapsulvitamin A 1kali

% 100 100 16.057

99 100

77. Cakupan balita (12-59 bulan)

mendapat kapsulvitamin A 2 kali

per tahun

% 100 100 55.067

99 100

78. Cakupan ibu nifasmendapat kapsul

Vit. A

% 100 100 15.150

98 100 15150,00

79. Cakupan ibu hamilmendapat 90

tablet Fe

% 90 95 15.448

94 95 17164,44

80. CakupanPemberianmakanan

pendamping ASIpada bayi BawahGarah Merah darikeluarga miskin

% 75 80 0 100 80 0,00

II-42



TargetAkhir

RPJMD2015


Status

2013 2014 2013 201481. Jumlah Ibu hamil

resiko tinggi yangditangani

% 100 100 100 100 100 100,00

82. Jumlah Ibu hamildengan komplikasi

yang ditangani

% 100 100 100 100 100 100,00

83. Cakupan wanitausia subur yangmendapatkan

kapsul yodium didaerah endemis

gaki

% 100 100 100 100 0,00

ProgramPencegahan danPemberantasan

Penyakit84. Cakupan Desa /

KelurahanUniversal ChildImmunization

(UCI)

% 100 100 100 100 100 100,00

85. Jumlah desa /kelurahan

mengalami KLByang ditangani <24

jam.

% 100 100 100 100 100 100,00

86. Angka Acute FlacidParalysis (AFP) rate

per 100.000penduduk < 15

tahun

kasus 4 4 7 5 4 25,00

87. Persentasekesembuhan

penderita TBC BTApositif (CR /

Cure Rate )

% 85 87 93 75 90 109,41

88. Jumlah penemuankasus TBC BTA

positif (CDR/CaseDetection Rate)

% 80 90 76 62 100 95,00

89. Cakupan balitadengan pneumonia

yang ditangani

% 100 100 100 100 100 100,00

90. Jumlah klien yangmendapatkan

penanganan HIV -AIDS.

% 0 0 20(100)

20(100)

0 0,00

91. Jumlah kasusInfeksi MenularSeksual (IMS) yg

diobati

% 100 100 100 100 100 0,00

92. Jumlah penderitaDBD yangditangani

% 100 100 100 100 100 100,00

93. Incident Rate DBD Kasus /10.000

4,6/10.000

4,6/10.000

6,5/1000

4,6/10.000

4/10.000

58,70

94. CFR / angkakematian akibat

DBD

% < 2 < 2 0,52 0,54 < 2 174,00

II-43



TargetAkhir

RPJMD2015


Status

2013 2014 2013 201495. Jumlah balita

dengan diare yangditangani

% 100 100 100 100 100 100,00

96. CFR / angkakematian akibat

diare

% 0 0 0 0,13 0 0,00

97. Jumlah darahdonor yangdiskrining

terhadap HIV-AIDS

% 100 100 100 100 100 100,00

98. Jumlah penderitamalaria yang

diobati

% 100 100 100 100 100 100,00

99. Jumlah penderitakusta yang selesaiberobat (RFT rate)

% 100 100 91 100 100 91,00

100. Jumlah kasusfilariasis yang

ditangani

% 100 100 100 0 100 100

ProgramKesehatan Matra.

101. Kegiatan PPPKpada peringatan

Hari BesarNasional, HariRaya Idul Fitri,

Natal, dan TahunBaru

% 100 100 100 100 100 100,00

102. Pelayanankesehatan bagi

calon jema'ah haji

% 100 100 100 100 100 100,00

103. Ketersediaandarah PMI

Kantong 6250 6350 8701 9566 6500 139,22

ProgramPeningkatan

Kapasitas danKualitas

Prasarana danSarana Pelayanan

KesehatanDaya tampung dankualitas pelayananpasien rawat jalandan rawat inap :

104. - Bed OccupacyRatio

80 80 79,22 80

105. - Length of Stay 4,41 4,41 3-4 4,41

106. - TOI 1,10 1,10 1 1,10

107. - BTO 66 66 73 66

108. - GDR 4,0 3,8 3,6 3,6

II-44



TargetAkhir

RPJMD2015


Status

2013 2014 2013 2014109. - NDR 1,74 1,72 1,72 1,70

110. - CRR >80 >80 >80 >80

111. - Persentaseketersediaan

peralatankesehatan sesuai

kebutuhan

% 90 95 100 100

ProgramPeningkatanPelayananKesehatan.

112. Akreditasi Madya

Madya

Madya

Madya Paripurna 100

113. Jumlah pasienmasyarakat miskin

terlayani

% 100 100 100 100 100 100

114. Jumlah danpersentase pasienmasyarakat miskinbukan pemegangpolis jamkesmas(non kuota) yang

terlayani

% 100 100 100 100 100 0,00


Tidak Tercapai

3. Pekerjaan Umum

Kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum menunjukkan

kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 27 indikator yang ditargetkan

pada tahun 2014, sebanyak 18 indikator berstatus telah tercapai

(capaian target tahun 2014 sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak 9

indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2014 kurang dari

100%). Gambaran pencapaian indikator urusan pekerjaan umum

sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.24.Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2014

No Indikator Kinerja SatuanTarget RPJMD Pencapaian

Kinerja RPJMDTargetAkhir

RPJMD2015

% CapaianTargetTahun2014

Status2013 2014 2013 2014

A ProgramPembangunan,Peningkatan,Rehabilitasi, danPemeliharaanJalan dan

II-45



RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

Jembatan.

1. Panjang jalankabupatenberaspal

km 700.372

706.372

703.654 710.20

4

2. - kondisi baik km 400.613

446.427

515.250

491.461

3. - kondisi sedang km 184.613

164.585

99.600

144.171

4. - kondisi rusak km 115.561

95.360

88.804

74.572

5. Panjang jalankabupaten tidakberaspal

km 9.832 3.832 6.550 0

6. - tanah km 2.500 2.500 1.500 0

7. - kerikil km 7.332 1.332 5.050 0

8. - makadam km 0 0 0 0

9. Jumlah jembatan unit 268 270 271 272

10. Panjang jembatan m 2.592,8

2.642,8

2.706,80

2.692,8

Kondisi jembatan

11. - baik unit 16 22 25 28

12. - sedang unit 234 232 244 230

13. - rusak unit 18 16 2 14

B. ProgramPembangunan,Peningkatan,Rehabilitasi, danPemeliharaanPrasarana Irigasidan Pengairan.

14. Jumlah Sungai(anak sungai)

anaksunga

i

153 153 153 153 153 100%

Luas lahanpertanianberirigasi

15. - Teknis (ha) Ha 11.232.593

11.232.593

11.232.593

11.232.593

11.232.593

100%

II-46



RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

16. - Setengah teknis Ha 3.672.795

3.672.795

3.672.795

3.672.795

3.672.795

100%

17. - Sederhana Ha 8.646.726

8.646.726

8.646.726

8.646.726

8.646.726

100%

18. - Tadah hujan Ha 424.443

424.443

424.443

424.443

424.443

100%

Kondisi bangunanIrigasi

% 39% 55%

- BangunanBendung (baik,sedang, rusak)

% 27% 25%

19. '- baik % 34% 45 34,85 20%

20. '- sedang % 29 26,20

21. '- rusak % 50% 26 38,95 60%

- Bangunan bagi(baik, sedang,rusak)

% 20% 22%

22. '- baik % 30% 55 50,80 18%

23. '- sedang % 22 17,50

24. '- rusak % 55% 23 31,70 65%

- Bangunan Sadap(baik, sedang,rusak)

% 18% 20%

25. '- baik % 27% 55 360 15%

26. '- sedang % 39% 20 106 55%

27. '- rusak % 27% 25% 200 25%

Rata-rata

Keterangan : Telah Tercapai Perlu UpayaKeras

Berdasarkan Tabel 2.24 dapat diketahui bahwa indikator

kinerja pada Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang belum sesuai target tahun

2014 yaitu: (1) Panjang jalan kabupaten beraspal kondisi sedang; (2)

Panjang jalan kabupaten beraspal kondisi rusak;(3) Panjang jalan

II-47

kabupaten tidak beraspal tanah dan (4) Kondisi Jembatan rusak.

Panjang jalan kabupaten beraspal yang kondisi rusak dipengaruhi oleh

tingginya penggunaan jalan dan tonase sebagian kendaraan yang

melebihi kapasitas jalan, sehingga kondisi jalan menjadi rusak, serta

prioritas pembangunan infrastruktur yang lebih cenderung pada

pembangunan jalan lingkungan, bukan jalan kabupaten. Oleh karena

itu pembangunan kedepan, prioritas pembangunan selanjutnya perlu

diarahkan pada pembangunan jalan kabupaten. Sementara itu jumlah

jembatan dan panjang jembatan belum mencapai target disebabkan

belum diperlukannya pembangunan jembatan baru dalam rangka

peningkatan ruas jalan kabupaten.

4. Perumahan

Kinerja pembangunan urusan perumahan menunjukkan kinerja

yang cukup baik, terlihat dari sejumlah 20 indikator yang ditargetkan


(capaian target tahun 2013 sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak 1

indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2014 kurang dari

100%). Rata-rata capaian persentase capaian kinerja urusan mencapai

117,4%, termasuk dalam predikat tinggi. Gambaran pencapaian

indikator urusan perumahan sampai dengan tahun 2014 adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.25.Capaian Kinerja Urusan Perumahan

Tahun 2014



RPJMD2015


Status

2013 2014 2013 2014

A ProgramPenataanLingkunganPermukiman danPeningkatanKualitas Sanitasi.

1. Jumlah kawasankumuh

0 0 0

2. Luas kawasankumuh

0 0 0

3. Jumlah rumahtidak layak huni(unit)

0 0 0

II-48



RPJMD2015


Status

2013 2014 2013 2014

4. Persentase rumahtidak layak huni

0 0 0

5. Jumlah danpersentase rumahtangga bersanitasi

149.039

155.562

138.263 166.742

6. Jumlah danpersentase rumahtangga yangmenggunakan airbersih

231.584

233.168

236.236

7. Cakupan airbersih perpipaan

6.381 7.381 38.962 8.381

8. Cakupan airbersih PDAM

41.578

49.894

59.873

9. Jumlah danpersentase gedungpemerintah dalamkondisi baik

112 117 119 123

B ProgramPengembangandan PenataanPrasaranaPerkotaan

10. Jumlah taman /hutan kota / RTH(m²)

M2 38.319

38.320

38.332

11. Panjang drainaseprimer

M2

12. Panjang trotoar M2 95.695

96.255

116.440 96.900

Kondisi trotoar

13. - Baik % 80 86 80 90

14. - Sedang % 12 7 10 5

15. - Rusak % 8 7 10 5

C ProgramFasilitasiPenyediaanRumah LayakHuni

16. Jumlah rumah 0 0 0

II-49



RPJMD2015


Status

2013 2014 2013 2014

tidak layak huni

17. Persentase rumahtidak layak huni

0 0 0

D ProgramPeningkatanKinerjaPengelolaanPersampahan.

18. Cakupan layananpersampahan(m²/hr)

m3/hari

153 154 153 152

19. Jumlah TempatPembuanganSampah (bh)

buah 2726 2.728 2730

20. Rasio tempatpembuangansampah persatuan penduduk(m³/hr/jiwa)

m3/hari

0,0020

0,0021

0,0022

Rata-rata


5. Penataan Ruang

Kinerja pembangunan urusan penataan ruang menunjukkan

kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 12 indikator yang ditargetkan


(capaian target tahun 2014 sebesar 100% atau lebih), 2 indikator

berstatus belum tercapai (capaian target tahun 2014 kurang dari

100%). Rata-rata capaian persentase capaian kinerja urusan mencapai

111,94%, termasuk dalam predikat baik. Gambaran pencapaian

indikator urusan penataan ruang sampai dengan tahun 2014 adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.26.Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang

Tahun 2014

No Indikator Kinerja Satuan Target RPJMD PencapaianKinerja RPJMD

TargetAkhir

CapaianTarget

Status

II-50

2013 2014 2013 2014 RPJMD2015

Tahun2014

A Program Penataandan PengendalianPemanfaatan RuangDaerah.

1. Perda rencana tataruang wilayah(berlaku/kedaluarsa)

Perda PerdaRTRW2011 -

2031

PerdaRTRW2011 -

2031

PerdaRTRW2011 -

2031

PerdaRTRW2011 -

2031

PerdaRTRW2011 -

2031

100%

2. Jumlah Perdarencana detail tataruang kawasan(RDTRK) perkotaanyang masih berlaku

Perda 2 3 2 2 100%

3. Jumlah kawasanperkotaan yangbelum memilikiRDTRK

Buah 1 0 0 0 0 100%

4. Jumlah ibu kotakecamatan yangbelum memilikiRencana RinciPelayanan KawasanKota Kecamatan

Buah 1 4 0 0 3 100%

5. Jumlah Masterplankawasan yang telahdisusun

Dok 4 2 2 4 50%

6. Jumlahrekomendasi/ijinpemanfaatan ruangyang diterbitkan

Dok 14 14 15 15 14 93,33%

7. Intensitas kegiatankoordinasi penataanruang

Keg 4 4 xdalam

1tahun

12 12 4 300%

8. Jumlah penggunadokumenperencanaan tataruang yangberkonsultasi ataspemanfaatan ruang

% 100 100 100 100 100%

9. Tingkatpenyimpanganpemanfaatan ruang

% 28 26 0 0 24 100%

10. Luas kawasanperuntukan industri

Ha 298 298 298 298 100%

11. Luas kawasan rawanbanjir

Ha 12.245 12.245 12.245 12.245 100%

12. Luas kawasan rawankekeringan

Ha 29.044 29.044 29.044 29.044 100%

II-51



RPJMD2015


Status

2013 2014 2013 2014

Rata-rata 98,97


Berdasarkan Tabel 2.26 dapat diketahui bahwa indikator kinerja

pada Program Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah

yang belum mencapai target tahun 2014 yaitu: (1) Jumlah Masterplan

kawasan yang telah disusun; dan (2) Jumlah rekomendasi/ijin

pemanfaatan ruang yang diterbitkan. Kekurangan jumlah Masterplan

kawasan ini tentunya perlu disusun kembali sesuai kebutuhan

sehingga dapat tercapai sesuai dengan target. Sementara itu

rekomendasi/ijin pemanfaatan ruang yang diterbitkan bergantung pada

jumlah permohonan pemanfaatan ruang yang ada.

6. Perencanaan Pembangunan

Kinerja pembangunan urusan perencanaan pembangunan

menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 19 indikator

target akhir RPJM, 11 indikator berstatus telah tercapai di tahun 2013,

8 indikator berstatus akan tercapai dan 2 indikator berstatus belum

tercapai atau masih perlu upaya keras agar bisa tercapai, termasuk

dalam predikat tinggi. Gambaran pencapaian indikator urusan

perencanaan pembangunan sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.27Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

Tahun 2014



RPJMD2015


Status

2013 2014 2013 2014

ProgramPerencanaanPembangunan

II-52



RPJMD2015


Status

2013 2014 2013 2014

Daerah.

1 PDRB atas dasarharga berlaku

(Rp.juta)

8.917.995,66

10.250.979,4

2

8.180.842,55

11.777.249,78

91,73%

2 PDRB atas dasarharga konstan

(Rpjuta)

3.037.636,93

3.246.930,11

3.012.134,63

3.474.215,22

99,16%

3 Pertumbuhanekonomi

(%) 6,67 6,89 5,85 7,00 87,71%

4 Laju inflasi (%) < 7 9,57 < 7 73,15%

5 Pendapatan perkapita

(Rp) 8.141.727

9.215.150,86

10.586.469

113,18%

6 Angka pengangguran (%) 5,33 189,68 5,72 4,5 107,32%

7 Angka kemiskinan (%) 21,39 39,57 NA 19

8 Laju pertumbuhanpenduduk

(%) 0,478 4,92 1,46 0,450 32,74%

9 Indeks kepuasanmasyarakatterhadap pelayananpublik

84,68 65,86 NA 87

10 Tersedianyadokumenperencanaanpembangunan tepatwaktu

- RPJPD Dok Ada Ada Ada Ada Ada 100%

- RPJMD Dok Ada Ada Ada Ada Ada 100%

- RKPD Dok Ada Ada Ada Ada Ada 100%

- KUA-PPAS Dok Ada Ada Ada Ada Ada 100%

11 Jumlah SKPD yangtelah menyusunRenstra

SKPD Seluruh

SKPD

Seluruh

SKPD

Seluruh

SKPD

SeluruhSKPD

(26)

SeluruhSKPD

(26)

100%

II-53



RPJMD2015


Status

2013 2014 2013 2014

(26) (26) (26)

12 Jumlah SKPD yangtelah menyusunRenja

SKPD Seluruh

SKPD(26)

Seluruh

SKPD(26)

Seluruh

SKPD(26)

SeluruhSKPD

(26)

SeluruhSKPD

(26)

100%

13 Tingkat kesesuaianprioritas denganperencanananggaran

100% 100% 100% 100% 100% 100%

ProgramPengendalian danEvaluasiPembangunanDaerah.

14 Tingkat efisiensipelaksanaankegiatanpembangunan

Keg 95 95 95 95 100%

15 Jumlah kegiatantepat waktu

Keg 99 100 99 7 (99) 100 100%

16 Rata-rata tingkatpencapaian targetkinerja programpembangunan

93 96 90 100 96,77%

17 Rata-rata tingkatpencapaian targetkinerja kegiatanpembangunan

97 97 97 98 100%

Rata-rata 94,83%


Berdasarkan Tabel 2.27 dapat diketahui bahwa indikator kinerja

pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang belum

mencapai target tahun 2014 yaitu: PDRB atas dasar harga berlaku;

PDRB atas dasar harga konstan;Pertumbuhan ekonomi; Laju inflasi;

Angka Kemiskinan; Laju pertumbuhan penduduk; Indeks Kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan publik dan Rata- rata tingkat

pencapaian target kinerja program pembangunan. Capaian PDRB atas

dasar harga berlaku dan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi

aktivitas ekonomi di Kabupaten Purbalingga. Perlu adanya transformasi

struktur perekonomiannya dari yang semula sektor pertanian yang

II-54

bersifat tradisional menjadi dominan ke sektor industri manufaktur

yang lebih modern dan sektor jasa-jasa. Oleh karena itu pengembangan

produk industri dan jasa unggulan di Kabupaten Purbalingga perlu

terus ditingkatkan. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang

tinggi, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu melakukan penyediaan

infrastruktur yang dapat mempercepat pertumbuhan antarwilayah;

pengembangan sektor-sektor unggulan daerah seperti industri,

pariwisata dan jasa-jasa; serta meningkatkan investasi sehingga

mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan sehingga

daya beli masyarakat meningkat.

7. PerhubunganKinerja urusan perhubungan menunjukkan kondisi capaian

yang baik ditunjukkan dengan capaian 16 indikator, terdiri dari 10

indikator berstatus telah tercapai (capaian target akhir RPJMD tahun

2014 sebesar 100% atau lebih), dan 6 indikator Tidak Tercapai.

Indikator yang Tidak Tercapai antara lain: Rambu standar; Safety

mirror; Delinior; Jumlah orang yang terangkut angkutan umum;

Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dan Jumlah orang melalui

terminal per tahun.


perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.28.Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga

s/d Tahun 2014 Urusan Perhubungan


TargetRPJMD

PencapaianKinerja RPJMD

TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

ProgramPeningkatanManajemen danFasilitas LaluLintas.Jumlah rambulalu lintas

1. Marka M2155 930 409 1900 200 263,87

2. Rambu Standar Buah60 29 18 28 25 30,00

3. RPPJ Buah5 5 10 6 2 200,00

4. Safety Mirror Buah0 3 0 0 0,00

5. Delinior Buah50 0 0 0,00

6. Guard Raill M84 120 1.752m 20 142,86

II-55


TargetRPJMD


TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

APILL

7. - Traffic Light Set1 2 2 1 200,00

8. - Warning Light Set0 2 2 5 1 100,00

Jumlah terminal

9. - Type B unit2 2 2 2 2 100,00

10. - Type C unit4 4 4 4 4 100,00

ProgramPeningkatanPelayananAngkutan.

11.Jumlah orangyang terangkutangkutan umum

orang 1.870.082

1.870.254

2.519.036

1.724.400

1.870.082

134,70

Jumlah trayek

12. - Dalamkabupaten trayek 26 26 26 26 26 100,00

13. - Antar kota trayek 14 14 14 14 14 100,00

14.Jumlah ijintrayek yangdikeluarkan

ijin 155 147 186 138 155 120,00

15.Jumlah uji kirangkutanumum/barang

unit 9.471 9.285 10.329 11.261 9.471 109,06

16.Jumlah orangmelalui terminalper tahun

orang 3.742.020

3.742.324

2.582.831

2.894.400

3.742.020

69,02


Tidak Tercapai

8. Lingkungan HidupCapaian kinerja urusan lingkungan hidup terdiri dari 20

indikator dengan status capaian telah tercapai sebanyak 12

indikator; tidak tercapai sebanyak 8 indikator.

Indikator yang berstatus Tidak Tercapai yaitu: Persentase

pengelolaan sampah rumah tangga; AMDAL; UKL; Jumlah dan

presentase perusahaan yang memiliki instalasi pengelolaan

limbah; Luas dan presentase bekas tambang yang direklamasi;

Jumlah dan presentase Perusahaan yang mempunyai tempat

penampungan Sementara (TPS) Limbah B3; Jumlah penghargaan

Bidang Lingkungan Hidup dan Jumlah perusahaan memiliki

IPAL.

II-56


lingkungan hidup adalah sebagai berikut:


Tahun 2014 Urusan Lingkungan Hidup


TargetRPJMD


TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

ProgramPerlindungandan KonservasiSumber DayaAlam.

1. Jumlah mata airyang dilindungi Titik 95 95 95 100 100

2.

Presentasepengelolaansampah rumahtangga

Persen 16 6,6 6,6 20 41,25

3.Penurunan EmisiGas Rumah Kaca(Penanaman)

Batang 21.000 21.000 21.000 51.500 100

4. Presentase RTH Persen 29 52 52 17 179

ProgramPengendalianPencemaran danPerusakanLingkunganHidup.

5.

Jumlah kasusperusakanlingkungan hidup(pelanggaranperaturanperundangantentanglingkunganhidup)

Kasus 5 3 3 5 140

6.

Jumlah kasuspelanggaranperaturanperundanganlingkungan hidupyangditindaklanjuti

Kasus 5 3 3 5 140

Jumlah danpersentaseperusahaan yangmemilikidokumenperencanaanlingkungan

7. - AMDAL Unit 5 3 3 5 60

Persen 100 100 1008. - UKL Unit 82

132 132

87

67,01Persen 100 100 100- UPL Unit 115 115 125

Persen 100 100 100

9. Jumlahdanpersentase Unit 82 9 9 87 11

II-57


TargetRPJMD


TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

perusahaan yangmemiliki instalasipengolahanlimbah

10.

Luas danpersentase bekastambang yangdireklamasi

0 0

Tingkatpencemaran :- udara

11. - CO 0 - 50 memenuhibakumutu

memenuhibakumutu

0 - 50 100

baik baik baik Baik

12. -SO2 0 - 50 memenuhibakumutu

memenuhibakumutu

0 - 50 100

baik baik baik Baik

13. - NO2 0 - 50 memenuhibakumutu

memenuhibakumutu

0 - 50 100

baik baik baik Baik

- air (untuksampel Sungaidalam kotaPurbalingga :SungaiGringsing,Larangan,dan Gemuruh)

14.

- Ph6 ,0 -9,0

memenuhibakumutu

memenuhibakumutu

6 ,0 -9,0

100

15.

- BOD

<12

memenuhibakumutu

memenuhibakumutu

<12 100

16.

- COD

< 100

memenuhibakumutu

memenuhibakumutu

< 100 100

17.

Jumlah danpresentasePerusahaan yangmempunyaitempatpenampunganSementara (TPS)Limbah B3

Unit 27 3 3 32 11

18.

Jumlah kelompokpedulilingkungan yangdifasilitasi

Kel 4 8 8 4 200

19.

JumlahpenghargaanBidangLingkunganHidup

Penghargaan 3 1 1 3 33

20. Jumlahperusahaan Unit 27 9 9 32 33

II-58


TargetRPJMD


TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

memiliki IPALKeterangan : Telah

TercapaiTidak Tercapai

9. PertanahanBerkaitan dengan pembangunan pertanahan, dalam dokumen RPJMD

maupun RKPD tahun 2014 tidak ada indikator kinerja program yang

ditargetkan, sehingga tidak dapat diukur capaian kinerjanya.

10. Kependudukan dan Catatan SipilCapaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil

ditunjukkan dengan 10 indikator RPJMD, dengan capaian 3

indikator berstatus telah tercapai dan 7 indikator berstatus tidak

tercapai. Indikator yang berstatus Tidak Tercapai adalah

Presentase penduduk berKTP terhadap penduduk dewasa;

Jumlah pasangan berakte nikah; Jumlah penerbitan dokumen

administrasi kependudukan per tahun, meliputi KTP, Akte

Kelahiran,Akte Nikah dan kartu keluarga ; dan Jumlah dan

persentase keluarga memiliki Kartu Keluarga.


kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut:


Tahun 2014 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil


Target RPJMD PencapaianKinerja RPJMD

TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

ProgramPenataanAdministrasiKependudukan

1. PersentasependudukberKTP terhadappendudukdewasa

ersen 706.073 706.073 636.841 645.950 706.073 90,19

2. Jumlahpendudukberakte kelahiran

Orang 660.000 670.000 678.348 706.635 670.000 102,78

3. Jumlah pasanganberakte nikah

Pasangan 80 80 37 36 80 46,25

1.Jumlahpenerbitandokumenadministrasikependudukanper tahun

II-59



TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

4. - KTP Lembar 100.000 100.000 28.182 46.926 100.000 22,22

5. - Akte Kelahiran Lembar 50.000 50.000 24.794 28.312 50.000 4,95

6. - Akte Nikah Lembar 80 80 37 36 80 46,25

7. - Kartu Keluarga Lembar 50.000 100.000 58.520 46.926 50.000 117,04

2.Jumlah mutasipenduduk

8. - Masuk Orang 780 780 2.669 3.043 780 342,18

9. - Keluar Orang 2.700 2.700 3.475 17.647 2.700 128,70

10. Jumlah danpersentasekeluarga memilikiKartu Keluarga

Persen 356.555 363.686 322.621 298.018 370.959 90,48

Keterangan : Telah Tercapai Tidak Tercapai

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKinerja pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari

sejumlah 7 indikator RPJMD, sebanyak 4 indikator berstatus telah

tercapai; dan 3 indikator berstatus tidak tercapai. Kondisi ini tentunya

perlu menjadi perhatian, khususnya dalam rangka peningkatan

kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan bidang pendidikan,

bidang kesehatan, ketenagakerjaan dan politik.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel dibawah

ini.


Tahun 2014Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


TargetRPJMD

PencapaianKinerja RPJMD Target

AkhirRPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

1Indekspemberdayaan gender

- 64 64,1 NA 68,66 64,2 0

2Indekspembangunan gender

- 64,88 65,88 NA 64,2 66,88 0

3

Jumlahkasuskekerasanterhadapperempuandan anakyangditangani

kasus 12 10 12 18 8 100

II-60


TargetRPJMD

PencapaianKinerja RPJMD Target

AkhirRPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

4

Tingkatpartisipasiperempuan dilembagapemerintah

% 4.929 5.029 4.929 4.237 5.129 100

5

Tingkatpartisipasiperempuan dilembagaswasta

% 29.991

30.991 29.991 29.144 31.991 100

6

TingkatPartisipasiperempuan dilembagapolitik

% 9 9 9 10 9 100

7

Jumlahpekerjadibawahumur

anak 2159 2.119 2159 2.159 2079 100


Tidak Tercapai

12. Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraKinerja pencapaian target RPJMD pada urusan keluarga

berencana dan keluarga sejahtera ditunjukkan oleh capaian kinerja

sebanyak 12 indikator. Pencapaian target akhir RPJMD pada tahun

2013 sebanyak 6 indikator berstatus telah tercapai dan sebanyak 6

indikator berstatus tidak tercapai.

Indikator yang tidak tercapai, yaitu: Laju pertumbuhan

penduduk; Presentase kepesertaan KB;Jumlah peserta KB aktif pria;

Cakupan peserta KB aktif/ Contraceptive Prevalence Rate; Jumlah

Keluarga pra sejahtera. Secara rinci kinerja pembangunan urusan

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat pada tabel

dibawah ini


Tahun 2014Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera



RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

ProgramPeningkatanPelayanan,Perlindungan danPembinaanKepesertaan KB

II-61



RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

1. Lajupertumbuhanpenduduk

% 0,67 0,62 0,67 0,32 0,60 100

2. Jumlahketersediaan alatdan obatkontrasepsi

unit 143.250

145.670

143.250

145.670

148.030100

3. Persentasekepesertaan KB

% 80,12 80,25 80,24 79,47 80,31 100

4. Jumlah pesertaKB aktif pria

orang 5.360 5.579 5.368 5.233 5.720 100

5. Cakupan pesertaKB aktif/ContraceptivePrevalence Rate

% 155.840

158.569

153.185

153.419

161.16098

6. Jumlahpenanganankasus terkaitlayanan KB

% 22 23 22 5 24100

ProgramPembinaan danPengembanganJaringanInstitusi KB.

63.591.550

7. Jumlah kelompokakseptor/institusimasyarakat yangaktif

kelompok

21 23 22 23 22105

8. Jumlah kelompokakseptor/institusimasyarakat yangdibina

kelompok

22 26 24 26 24109

ProgramPemberdayaanKeluarga.

53.190.550

9. Jumlah keluargasesuai normakeluarga kecilbahagia dansejahtera

KK 85.928

86.790

85.358 86.790

86.358

99

10. Jumlah keluargapra sejahtera

KK 76.147

75.387

73.935 71.844

75.766 97

11. Jumlah keluargasejahtera I

KK 51.964

52.490

54.124 58.112

52.224 104

12. Jumlah keluargasejahtera (KS IIIdan KS III +)

KK 74.894

76.399

76.810 80.843

75.643 103


Tidak Tercapai

13. SosialKinerja pembangunan urusan sosial menunjukkan kinerja yang

kurang baik, terlihat dari sejumlah 5 indikator RPJMD dan sebanyak 2

indikator tidak tercapai.Indikator tersebut meliputi: Jumlah PMKS

berdasarkan jenis dan Jumlah karang taruna aktif. Kondisi ini

II-62

menunjukkan bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap

permasalahan social khususnya terkait dengan penanganan PMKS dan

fasilitasi terhadap peningkatan pelayanan panti asuhan masih kurang

optimal. Selain itu, ketersediaan data PMKS di Kabupaten Purbalingga

juga belum diketahui secara pasti, baik jumlah maupun

jenis/kelompok PMKS. Diperlukan adanya pendataan terhadap jumlah

PMKS secara keseluruhan agar pemerintah dapat memberikan

perlindungan sosial bagi PMKS.

Secara rinci kinerjapembangunan urusan sosial dapat dilihat

pada tabel dibawah ini.


Tahun 2014 Urusan Sosial



RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

ProgramPembinaanKesejahteraanSosial,RehabilitasiSosial danPenangananKeluarga Miskin

1. Jumlah PMKSberdasarkan jenis

Orang 172.354 168.907 202.532

165.529 0

2. Jumlah PMKSyang ditanganiberdasarkan jenis

Orang 17.281 17.627 5.916 3.513 18.029 34

3. Jumlahpenyandang cacatberdasarkankelompok umur

Orang 8.525 8.355 26.225 8.1880

4. Jumlah danpersentase pantiasuhan yangdifasilitasi

Unit 10 10 5 18 1050

5. Jumlahkarangtarunaaktif

kel 160 170 136 140 180 85


Tidak Tercapai

14. KetenagakerjaanKinerja pembangunan urusan ketenagakerjaan menunjukkan

kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 12 indikator RPJMD, dan

sebanyak 8 indikator tidak tercapai. Indikator yang berstatus Tidak

Tercapai yaitu: Jumlah angkatan Kerja (L/P); Tingkat partisipasi

angkatan kerja; Jumlah calon tenaga kerja yang telah di latih BLK;

Jumlah dan persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian

II-63

Bersama (PB); Jumlah dan presentase pekerja buruh yang menjadi

peserta program Jamsostek.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan Ketenagakerjaan

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Tahun 2014 Urusan Ketenagakerjaan



RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

PogramPembinaan,PeningkatanKetrampilan danpenempatanTenaga Kerja

1. AngkaPengangguran

Jiwa 27.692 25.200 13.959 22.680 149,59

2. Jumlah angkatanKerja (L/P)

Jiwa 621.945

648.986 675.747 642.889 685.040 109

3. Tingkatpartisipasiangkatan kerja

Jiwa 630.958

648.966 642.890 676.027 0

4. Jumlah calontenaga kerja yangtelah di latih BLK

Jiwa 1.700 1.850 20 161 2.000 1

ProgramPeningkatanPerlindunganTenaga Kerja danPengembanganHubunganIndustrial.

5. Jumlah danpersentase kasusyang diselesaikandengan PerjanjianBersama (PB)

Persen 100 100 85 7 kasus 100

85

6. Jumlah danpersentasepekerja/buruhyang menjadipeserta programJamsostek

Orang 64 63 31.317/45.828

75

98

7. Jumlah tenagakerja yangmendapatperlindunganjamsostek

Jiwa 17.691 18.291 32 31.317 18.291

0

8. Persentaseperusahaan yangtelah menerapkanUMK

% 59 66,00 63 74

107

9. Persentase tenagakerjamendapatkanupah sesuai UMK

% 80 82 80 850

II-64



RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

10. Persentase UMKterhadap KHL

% 97,2 100 97,2 100 29

11. Angka kecelakaankerja

45 40 68 30 151

12. Jumlah kasuspelanggaran/penyimpanganregulasiketenagakerjaan

Kasus 120 110 80 100

67


Tidak Tercapai

15. Koperasi dan Usaha Kecil MenengahKinerja urusan pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah berada dalam kondisi yang tidak baik. Dari 23 indikator

yang ditargetkan dalam RPJMD, Sebanyak 8 indikator berada dalam

kondisi telah tercapai dan 15 indikator lainnya berada dalam kondisi

tidak tercapai. Indikator yang berstatus tidak tercapai yaitu: Total

omset usaha mikro/rumah tangga; Persentase omset usaha

mikro/rumah tangga terhadap total omset UMKM; Jumlah UMKM

yang difasilitasi; Jumlah produk UMKM yang memenuhi Standar

Nasional / Internasional; Jumlah produk UMKM yang bersertifikat

Depkes dan MUI; Jumlah pelaku usaha UMKM; Total nilai Investasi

UMKM; Jumlah UMKM yang difasilitasi permodalan; Jumlah pra

koperasi; Persentase koperasi aktif; Total omset koperasi per tahun;

Total anggota koperasi; Jumlah dan persentase koperasi sehat; dan

Jumlah LKM non koperasi sehat.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan Ketenagakerjaan

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tahun 2014 Urusan Ketenagakerjaan


TargetRPJMD


TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

A.

ProgramPeningkatanProduktivitas,Kualitas Produkdan Daya SaingUMKM.

1.

Total omsetusahamikro/rumahtangga

Rp438.900.000.000

530.640.000.000

5.097.773.850

631.800.000.0

001,16

2. Persentase omsetusaha % 55 60 49,22

% 65 89,49

II-65


TargetRPJMD


TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

mikro/rumahtangga terhadaptotal omsetUMKM

3.

JumlahPenyerapantenaga kerjapada UMKM

Orang 73.150

80.400

347.599

348.651 87.750 475,19

4. Jumlah UMKMyang difasilitasi Unit 995 1.095 1195 0,00

5.

Jumlah produkUMKM yangmemenuhiStandar Nasional/ Internasional

produk - -

6.

Jumlah produkUMKM yangbersertifikatDepkes dan MUI

produk 293 343 40 393 13,65

B.

ProgramPenumbuhandanPengembanganUMKM.

189.411.000

595.793.900

7. Jumlah UMKM Unit 66.500

67.000

171.166 67.500 257,39

8. Jumlah pelakuusaha UMKM Unit 46.55

046.900 47.250 0,00

9.Total nilaiInvestasi UMKM Ro

43.890.000.

000

53.064.000.000

7.097.546.301

63.180.000.00

016,17

C.

ProgramFasilitasiPermodalan bagiUMKM

5.000.000.0

00

5.000.000.000

10.Jumlah UMKMyang difasilitasipermodalan

Unit 0 0 0 0

D.

ProgramPenumbuhan,Pengembangan,danPeningkatanKualitasManajemenKoperasi.

158.289.513

223.630.500

11. Jumlah koperasi koperasi 230 231 240 242 232 104,35

12. Jumlah prakoperasi

Koperasi 91 93 90 95 98,90

13. Persentasekoperasi aktif

Koperasi 93,40 93,77 91,00 88,43 94,14 97,43

14.

Total assetkoperasi Rp

228.354.761.083

251.190.237.191

254.343.379.686,00

281.341.679.221

276.309.260.9

11111,38

15.Total omsetkoperasi pertahun

Rp251.190.237.191

276.309.260.911

220.866.437.823

269.171.046.635

303.940.187.0

0287,93

16. Total SHUkoperasi Rp 4.084.

245.04.125.087.5

4.779.066.9

5.316.001.967

4.166.338.404, 117,01

II-66


TargetRPJMD


TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

78,30 29,80 17,44 37

17. Total anggotakoperasi Orang 55.62

055.705

50.745 50.925 55.825 91,24

18.Jumlah danpersentasekoperasi sehat

% 66,79 67,29 67,79 0,00

19. Jumlah BMT Unit 22 23 22 24 24 100,00

20.Total aset BMT

Rp28.687.893.

921

30.122.288.617

62.244.730.713

31.628.403.04

8216,97

21. Jumlah LKM nonkoperasi sehat unit 68 69 70 0,00

16. Penanaman ModalPencapaian indikator RPJMD pada urusan penanaman

modal menunjukkan kinerja yang kurang baik, terlihat dari

kinerja sebanyak 23 indikator dengan hasil penilaian sebanyak 9

indikator berstatus telah tercapai dan sebanyak 14 indikator

berstatus tidak tercapai. Indikator yang Tidak Tercapai, yaitu:

Jumlah PMA; Nilai Investasi PMA; Jumlah ijin yang dikeluarkan

berdasarkan jenis;Izin Gangguan (HO);Izin Usaha Perdagangan

(IUP); Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);Izin Pengeringan;Izin

Lokasi; Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan (IMPP); Tanda

Daftar Industri (TDI); Izin Usaha Industri (IUI); Izin Usaha

Pertambangan Daerah (Gol.C) dan Jumlah aduan pelayanan

perijinan.

Kinerja yang rendah dari target tahun 2014 menunjukkan

bahwa upaya peningkatan investasi, terutama investasi asing dan

dalam negeri di Kabupaten Purbalingga perlu ditingkatkan.

Peningkatan pelayanan perijinan juga perlu ditingkatkan dengan

mempercepat proses pelayanan perijinan investasi, dan

menyebarluaskan informasi pelayanan perijinan kepada pelaku

usaha, baik dari segi biaya maupun mekanisme pelayanan

perijinan secara terbuka.

Secara rinci gambaran pencapaian indikator urusan

penanaman modal sebagai berikut:


Tahun 2014 Urusan Penanaman Modal

II-67



TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

ProgramPromosi danPemasaranPotensi Daerahserta FasilitasiInvestasi

1. Jumlah investor Orang 91 101 539 533 116 592,31

2. Total nilairealisasiinvestasi

Rp 220.732.021.00

0

282.172.273.500

250.000.000.0

00

314.413.853.4

96

306.823.753.867 113,26

3. Jumlah PMA 23 25 2 21 27 8,70

4. Nilai InvestasiPMA

US$ 18.771.119,00

19.371.119.

300.000

19.971.119,00

0,00

5. Rp 159.554.511.50

0

164.654.511.500

25.000.000.00

0

3.512.100.000

169.754.511.500 15,67

6. Jumlah PMDN 8 11 537 523 14 6712,50

7. Nilai InvestasiPMDN

Rp 32.000.000.000

44.000.000.000

225.000.000.0

00

302.280.853.4

95

56.000.000.000 703,13

8. Jumlah InvestorNon Fasilitasi

60 65 - 532 75 0,00

ProgramPeningkatanPelayananPerizinan

58.259.041

9. Rata-rata lamaproses perijinan

Hari 6 6 6 6 6 100,00

Jumlah ijin yangdikeluarkanberdasarkanjenis

10. - Reklame ijin 948 965 718 966 982 75,74

11. - IzinMendirikanBangunan (IMB)

ijin 669 681 1.249 725 693 186,70

12. - Izin Gangguan(HO)

ijin 805 820 768 788 835 95,40

13. - Izin UsahaPerdagangan(IUP)

ijin 764 778 744 731 792 97,38

14. - Tanda DaftarPerusahaan(TDP)

ijin 547 557 658 751 567 120,29

15. - Izin UsahaJasa Konstruksi(IUJK)

ijin 104 106 74 145 108 71,15

16. - IzinPengeringan

ijin 5 4 0 0 3 0,00

II-68



TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

17. - Izin Lokasi ijin 11 10 1 8 9 9,09

18. - IzinMendirikanPerusahaanPengangkutan(IMPP)

ijin 82 84 3 10 86

3,66

19. - Tanda DaftrIndustri (TDI)

ijin 27 28 3 15 29 11,11

20. - Izin UsahaIndustri (iui)

ijin 20 21 1 3 22 5,00

21. - Izin UsahaPertambanganDaerah (Gol.C)

ijin 7 6 0 0 5 0,00

22. Jumlah aduanpelayananperijinan

Aduan dibawah1 persen

dibawah1 persen

5 16 dibawah1 persen

Keterangan : Telah Tercapai Tidak Tercapai

II-69

17. KebudayaanKinerja pembangunan urusan kebudayaan menunjukkan

kinerja yang kurang baik, terlihat dari sejumlah 10 indikator yang

ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 7 indikator berstatus telah

tercapai dan 3 indikator lainnya berstatus tidak tercapai.

Indikator yang berstatus Tidak Tercapai yaitu: Jumlah

pentas seni tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Secara

rinci kinerja indikator urusan kebudayaan dapat dilihat pada

tabel berikut:


Tahun 2014 Urusan Kebudayaan



TargetAkhir

RPJMD2015


Status

2013 2014 2013 2014ProgramPendidikan SeniBudaya Daerah.Jumlah Pentas Seni:

1. - Tingkat Kabupaten16 16 16 0,00

2. - Tingkat Provinsi4 4 4 0,00

3. - Tingkat Nasional1 1 1 0,00

ProgramPelestarian danPengembanganBudaya Daerah.Jumlah situs danbenda cagar budaya

4. - Jumlah Situs Situs 27 27 25 27 2792,59

5. - Jumlah bendacagar budaya

Unit 222 222 222 224 222100,00

6. - Jumlah situs danbenda cagar budayayang dipelihara adajuru pelihara

Situs 16 18 25 25 20

156,25

7. - Jumlah Monumenbersejarah

Unit 7 7 5 7 771,43

8. - Jumlah Museum Uniy 5 5 2 5 540,00

9. Jumlahkelompok/paguyuban seni budayatradisional yang

Kel 32 35 55 97 40

171,88

II-70



TargetAkhir

RPJMD2015


Status

2013 2014 2013 2014difasilitasi

10. Jumlah kegiatanpentas keseniantradisional yangdifasilitasi

Kegiatan

21 21 4 23 21 19,05

Keterangan : Telah Tercapai TidakTercapai

18. Kepemudaan dan OlahragaKinerja pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga

menunjukkan kinerja yang kurang baik. Terlihat dari sejumlah

25 indikator RPJMD, sebanyak 13 indikator berstatus telah

tercapai dan 12 indikator yang tidak tercapai.

Indikator RPJMD yang berstatus Tidak Tercapai antara

lain: Program Pembinaan dan Pemberdayaan Olah Raga; Jumlah

Prasarana Olahraga; Jumlah Lapangan Bola Voley; Jumlah

Lapangan Bulu Tangkis; Jumlah Klub Sepakbola; Jumlah Klub

Bulu tangkis; Jumlah Klub Fitnes Centre; Jumlah Klub Futsal;

Jumlah prestasi olahraga tingkat regional; Jumlah prestasi

olahraga tk nasional; Jumlah kegiatan OR yang difasilitasi; dan

Kegiatan kepemudaan yang difasilitasi. Banyaknya indikator yang

berstatus Tidak Tercapai menunjukkan bahwa sarana dan

prasarana olahraga di Kabupaten Purbalingga belum memadai,

sehingga kedepan perlu ada pembangunan sarana dan prasarana

olahraga. Pembinaan terhadap organisasi/kelompok pemuda juga

perlu ditingkatkan. Selain itu, fasilitasi kegiatan olahraga dan

kepemudaan dari pemerintah daerah juga kurang optimal,

sehingga perlu ditingkatkan pada tahun mendatang.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan kepemudaan

dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tahun 2014 Urusan Kepemudaan Dan Olahraga



TargetAkhir

RPJMD2015


Status

2013 2014 2013 2014ProgramPemberdayaan danPengembanganPotensi Pemuda.

119.160.13

1

II-71



TargetAkhir

RPJMD2015


Status

2013 2014 2013 20141. Jumlah

organisasi/kelompokpemuda

20 20 38 20 20 190

2. Jumlahorganisasi/kelompokpemuda yang dibina

9 11 4 12 13 44,44

Program Pembinaandan PemasyarakatanOlah Raga.

369.974.13

1Jumlah prasaranaolahraga

1. - Gedung olahraga 8 9 7 14 10 87,50

2. - GOR terbuka 1 1 1 1 1 100

- Lapangan olahraga

3. - Lapangan sepakbola

185 190 207 207 201 111,89

4. - Lapangan BolaVoley

145 147 32 32 150 22,07

5. - Tenis Lapangan 22 23 26 26 23 118,18

6. - Lapangan Basket 20 20 26 26 20 130

7. - Lapangan futsal 6 7 9 9 7 150

8. - Lapangan Bulutangkis

105 105 15 15 110 14,29

9. - Kolam renang 4 4 4 4 4 100,00

10. Jumlah organisasiolah raga tingkatkabupaten

25 25 92 25 25 368,00

11. Jumlah KlubOlahraga

a. - Klub Sepakbola 60 60 56 56 60 93,33

b. - Klub Bulutangkis 15 20 5 5 26 33,33

c. - Klub Fitnes Centre 5 5 - 4 6

d. - Klub Futsal 28 32 25 25 37 89,29

12. Jumlah organisasiolahraga yang aktif

25 25 26 26 25 104,00

13. Jumlah prestasiolahraga tk regional

15 20 6 6 24 40

14. Jumlah prestasiolahraga tk nasional

7 8 2 2 9 28,57

II-72



TargetAkhir

RPJMD2015


Status

2013 2014 2013 201415. Jumlah

kelompok/organisasiOR yang difasilitasi

24 24 26 26 24 108,33

16. Jumlah kegiatan ORyang difasilitasi

137 142 26 26 146 18,98

ProgramPemberdayaan danPengembanganPotensi Pemuda.

1. Organisasikepemudaan yangdifasilitasi

1 1 4 4 1 400

2. Kegiatan kepemudaanyang difasilitasi

45 48 4 4 50 8,89


TidakTercapai

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriKondisi pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014

menunjukkan kondisi yang kurang baik. Dari sejumlah 31

indikator, ketercapaian indikator RPJMD Kabupaten Purbalingga

pada tahun 2013 adalah sebanyak 19 indikator berstatus telah

tercapai, dan 12 indikator lainnya berada dalam kondisi tidak

tercapai.

Indikator RPJMD Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri yang perlu usaha keras antara lain: Tingkat

partisipasi masyarakat dalam Pemilu Presiden, 2) Tingkat

partisipasi masyarakat Pemilu Gubernur, 3) Jumlah kasus

trafficking, 4) Jumlah kasus trafficking 5) Jumlah kasus konflik

horisontal dalam kehidupan masyarakat yang ditangani, 6)

Jumlah pos kamling desa / kel aktif, 7) Intensitas penertiban

tempat-tempat umum, 8) Jumlah PMKS yang terrazia, 8)

Intensitas Razia anak sekolah di luar sekolah, 9) Jumlah PKL

yang dibina, 10) Intensitas sosialisasi pencegahan pengguna

narkoba, 11) Intensitas operasi pengguna narkoba, 12) Intensitas

kegiatan penertiban/penegakan perda.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan kepemudaan

dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut ini

II-73


Tahun 2014Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri


TargetRPJMD


TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

A.

ProgramFasilitasi danPembinaanKehidupanSosial Politik.

53.384.000

1.

JumlahLSM/kelompokswadayamasyarakat yangterdaftar

LSM 19 20 46 51 20 242,11

2.

Jumlahorganisasikemasyarakatanyang terdaftar

Ormas 32 32 82 96 32 256,25

Organisasi

Kepemudaan

12 12 14 14 12 116,67

3.Tingkatpartisipasimasyarakat

a.-Pemilu Legislatif

- 72 73,60 - 100

b.-Pemilu Presiden

- 72 69,80 - 100

c.-PemiluGubernur - 59,02 59,02

Pilgub64%

0,00

d.- Pemilu Bupati

- - 100

B.

ProgramPembinaanWawasanKebangsaan.

37.690.592

1.

Intensitaskegiatanpembinaanwawasankebangsaan

Keg 2 2 2 12 2 100,00

2.

Jumlah wargamasyarakat yangmendapatkanpembinaanwawasankebangsaan

Orang(75 +75 )

(75 +75 )

1020+ 150

2400(75 +75 )

780,00

3.

Jumlahorganisasikemasyarakatanyangmendapatkan

Ormas 63 65 13 65 64 20,63

II-74


TargetRPJMD


TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

pembinaanwawasankebangsaan

4.

Intensitaskegiatan forumkerukunan etnisdan umatberagama

Keg 2 2 12 2 2 600,00

5.

Intensitasperingatan hari-hari besarnasional

Kali 17 17 18 17 17 105,88

C.

ProgramPeningkatanKeamanan,Ketertiban, danPerlindunganMasyarakat.

287.508.62

8

1.Angkakriminalitas 34 32 393 358 33

1155,88

2.

Jumlah kasustindak kekerasandalammasyarakat

9 3 34 23 6 377,78

3.Jumlah kasustrafficking 97 91 94 0,00

4.

Jumlah kasuskonflik horisontaldalam kehidupanmasyarakat yangditangani

95 85 90 0,00

5.Jumlahposkamling desa/ kel aktif

3.451 3.453 333 3.452 9,65

6.

Intensitaspenertibantempat-tempatumum

16 20 18 0,00

7.Jumlah PMKSyang terrazia 70 60 65 0,00

8.Jumlah kejadianunjuk rasa 3 1 4 2 133,33

9.Jumlah unjukrasa yang aman 3 1 4 2 133,33

10.Intensitas Raziaanak sekolah diluar sekolah

9 11 10 0,00

11.Jumlahpertikaian antarpelajar

3 1 0 2 100

II-75


TargetRPJMD


TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

12.Intensitas raziamiras /perjudian

3 1 10 2 333,33

13.Volume mirasyang disita 240

220 0230 100

14.Jumlah PKLyang dibina 70

45 060 0,00

D.

ProgramPencegahan danPemberantasanPenyalahgunaandan PeredaranGelap Narkoba

1.

Intensitassosialisasipencegahanpenggunanarkoba

80 0 0 85 0,00

2.Intensitasoperasi penggunanarkoba

10 0 0 11 0,00

3.

Jumlah kasuspenggunanarkobaterindikasi

163 0 0 153 0,00

ProgramPembinaan danPenegakanPerda.

1.

Intensitaskegiatanpenertiban/penegakan perda

16 0 0 17 0,00

2.Angkapelanggaranperda

400 0 0 380 100

II-76

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, danPersandian

Kinerja penyelenggaraan urusan otonomi daerah

pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat

daerah, kepegaawaian dan persandian ditunjukkan dengan

pencapaian sebanyak 83 indikator RPJMD. Pencapaian target

RPJMD pada tahun 2013, sebanyak 34 indikator berstatus telah

tercapai dan 49 indikator berstatus tidak tercapai

Perincian indikator yang berstatus Tidak Tercapai antara

lain: Ijin Belajar; Jumlah dan persentase Pejabat Struktural yang

mengikuti Diklatpim II ,Diklatpim III dan Diklatpim IV; Jumlah

PNS; Jumlah CPNS;Jumlah Honorer DAN Jumlah Tnaga Harian

Lepas; Jumlah PNS berdasarkan pendidikan Gol I,II dan III;

Jumlah PNS berdasarkan pendidikan SD, SMP, SMA/SMK,

DIPLOMA IV,SRATA I/ D4, STRATA 2 dan STRATA 3; Jumlah

Formasi Jabatan struktural Eselon II B; Jumlah formasi jabatan

Funsional yaitu Penyuluh Pertanian, Penyuluh KB, Peneliti,

Perpustakaan, Sandi, Auditor, Perencana, Analis Kepegawaian;

Jumlah formasi jabatan struktural yang kosong; Jumlah formasi

PNS yang belum terisi; Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan

, Jumlah Perda yang dibatalkan pemerintah pusat; Jumlah

Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan prakarsa DPRD;

Jumlah temuan kekeliruan/penyimpangan pengelolaan

administrasi keungan daerah; Terwujudnya hasil audit dengan

opini wajar tanpa pengecualian;Total Nilai asset Barang bergerak;

Persentase realisasi PAD; Jumlah penerimaan retribusi daerah;

Jumlah penerimaan dana perimbangan;Dana Alokasi Umum;

Jumlah Obrik yang diperiksa; Jumlah uji laboratorium hasil

pemeriksaan; Jumlah pelanggaran disiplin aparatur; Jumlah

temuan hasil pemeriksaan dan Jumlah dan presentase tindak

lanjut hasil pemeriksaan.

Banyaknya indikator yang berstatus Tidak Tercapai

tentunya perlu ditingkatkan kinerjanya melalui peningkatan

pelaksanaan diklatpim II dan III. Diperlukan pula peningkatan

kinerja melalui pendidikan untuk jabatan fungsional sesuai

dengan kebutuhan; pengisian jabatan struktural yang kosong;

II-77

dan pengadaan CPNS untuk mengisi formasi yang belum terisi.

Perlu didorong bagi DPRD untuk menyusun Perda atas prakarsa

DPRD. Peningkatan realisasi PAD, termasuk penerimaan retribusi

daerah perlu dilakukan dengan peningkatan penarikan pajak dan

retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

Secara rinci kinerja penyelenggaraan urusan otonomi

daerah pemerintah umum, administrasi keuangan daerah,

perangkat daerah, kepegaawaian dan persandian dapat dilihat

pada tabel berikut ini:


Tahun 2013Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian



TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

ProgramPembinaan danPeningkatanKualitas SDMAparatur.

1. Jumlah kasuspelanggarandisiplin PNS yangditangani

Persentertan

gani

100 100 100 100100

Jumlah PNS yangmengikuti tugasbelajar dan ijinbelajar

2. - Tugas Belajar Orang 42 37 37 42 88,10

3. - Ijin Belajar Orang 453 163 163 453 35,98

4. Jumlah PNS yangmengikuti diklatteknis/fungsional

Orang 13 13 100

Jumlah danpersentase PejabatStruktural yangmengikutidiklatpim sesuaijenjang

5. Diklatpim II orang 10 4 4 10 40

6. Diklatpim III orang 67 19 19 67 28,36

7. Diklatpim IV orang 135 116 116 135 85,93

b ProgramPeningkatanKualitas

II-78



TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

AdministrasiKepegawaian.Jumlah Pegawai

8. - PNS orang 10.218

9.154 9.154 10.218 89,59

9. - CPNS orang 250 40 40 250 16

10. - Honorer orang 324 317 317 324 97,84

11. - Tenaga HarianLepas

orang 0 0 0 0 0

Jumlah PNSberdasarkangolongan

12. - Golongan I orang 350 302 302 350 86,29

13. - Golongan II orang 2.500 2.123 2.123 2.500 84,92

14. - Golongan III orang 4.178 3.655 3.655 4.178 87,48

15. - Golongan IV orang 3.053 3.074 3.074 3.053 100,69

Jumlah PNSberdasarkanpendidikan

16. - SD orang 200 171 171 200 85,50

17. - SMP orang 450 266 266 400 59,11

18. - SMA/SMK orang 2.400 1.640 1.640 2.400 68,33

19. - DIPLOMA I orang 0 20 20 0 100

20. - DIPLOMA II orang 0 1.915 1.915 0 100

21. - DIPLOMA III orang 0 846 846 0 100

22. - DIPLOMA IV orang 5 3 3 5 25

23. - STRATA 1 / D 4 orang 6.500 4.175 4.175 6.500 64,23

24. - STRATA 2 orang 131 118 118 131 90,08

25. - STRATA 3 2 0 0 2 0

Jumlah formasijabatan struktural

II-79



TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

26. - Eselon II A orang 1 1 1 1 100

27. - Eselon II B orang 26 24 24 26 92,31

28. - Eselon III A orang 58 58 58 58 100

29. - Eselon III B orang 75 77 77 75 102,67

30. - Eselon IV A orang 374 374 374 374 100

31. - Eselon IV B orang 154 159 159 154 103,25

32. - Eselon V A orang 63 63 63 63 100

33. - Eselon V B orang 1 1 1 1 100

Jumlah FormasiJabatanFungsional

34. - Kependidikan orang 5.201 5.581 5.581 5.201 107,31

35. - Kesehatan orang 490 927 927 490 189,18

36. - PenyuluhPertanian

orang 140 90 90 150 66,67

37. - Penyuluh KB orang 125 45 45 173 45

38. - Peneliti orang 0 0 0 0 0

39. - Perpustakaan orang 4 1 1 4 25

40. - Sandi orang 0 0 0 0 0

41. - Auditor orang 40 19 19 56 63,33

42. - Perencana orang 0 0 0 0 0

43. - AnalisKepegawaian

orang 10 0 0 22 0

44. Jumlah danpersentasemasalahkepegawaian yangtertangani

Persen 100 100 100 100

100

45. Jumlah formasijabatan strukturalyang kosong

orang 0 6 6 0 100

II-80



TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

Jumlah formasijabatan fungsionalyang kosong

orang 0

46. - Guru orang 200 1.212 1.212 500 1303,23

47. - TenagaKesehatan

orang 125 262 262 125 422,58

48. Jumlah formasiPNS yang belumterisi

orang 50 2.970 2.970 25 -5740,0

0

49. BerfungsinyaSIMPEG

Persen 100% 100% 100% 100% 100

c ProgramPeningkatanKapasitas DewanPerwakilanRakyat Daerah

50. Jumlah bimbinganteknis/workshopyang telah diikutianggota DPRDberdasarkanbidang

Kali 4 4 4 4

100

51. Jumlah kegiatankunjungan kerjadalam daerah

Keg 60 60 60 60 100

52. Jumlah kegiatankunjungan kerjaluar daerah

Keg 4 4 4 4 100

53. Jumlah Perda yangditetapkan

Perda 22 18 18 22 81,82

54. Jumlah Perda yangdibatalkanpemerintah pusat

Perda 0 0 0 0 0

55. Jumlah PeraturanDaerah yangdisusunberdasarkanprakarsa DPRD

Peda 4 0 0 4

0

56. Jumlah PeraturanDaerah yangkedaluarsa/tidaksesuai denganperaturan/perundangan yang lebihtinggi

Perda 0 0 0 0

100

d ProgramPeningkatanKualitasPengelolaanKeuangan danAset Daerah.

57. Tersedianyadokumenperencanaananggaran tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu

Tepatwaktu 100

II-81



TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

58. Jumlah temuankekeliruan/penyimpanganpengelolaanadministrasikeuangan daerah

0 0 0 0

0

59. Rata-rata lamawaktu penerbitanSP2D

Hari 2 2 hari 2 hari 2 100

60. Terwujudnya hasilaudit dengan opiniwajar tanpapengecualian

WTP WDP WDP WTP75

61. Total nilai asetdaerah

Rupiah

1.578.742.365.07

2

1.677.189.919.

4100

62. - Tanah Rupiah

382.681.032.792

401.025.778.8

530

63. - Gedung Rupiah

1.024.964.955.34

5

1.130.023.863.

2680

64. - Barang bergerak Rupiah

171.096.376.935

146.140.277.2

900

e ProgramIntensifikasi danEkstensifikasiPendapatanDaerah

65. Jumlahpendapatan aslidaerah (PAD)

Rupiah

92.549.324.

700

122.866.228.938

122.866.228.9

38

107.676.790.9

35

139,3954422

66. Persentaserealisasi PAD

Persen 100 100 0

67. Jumlah jenis pajakdaerah

Jenis 11 11 11 11 110

68. Jumlahpenerimaan pajakdaerah

Rupiah

15.111.915.

000

21.424.649.

908

21.424.649.90

8

26.267.510.75

0148,86

69. Jumlah jenisretribusi daerah

Jenis 17 17 17 17 100

70. Jumlahpenerimaanretribusi daerah

Rupiah

60.429.693.

000

29.293.477.

643

29.293.477.64

3

60.429.693.00

048,48

Jumlahpenerimaan danaperimbangan

71. - Dana AlokasiUmum

Rupiah

575.730.238.000

719.185.020.000

719.185.020.0

00

634.742.586.0

00131,16

II-82



TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

72. - Dana AlokasiKhusus

Rupiah

67.544.100.

000

66.641.060.

000

66.641.060.00

0

69.544.100.00

095,83

73. - Dana Bagi Hasil Rupiah

39.187.956.

000

44.743.100.

496

44.743.100.49

6

39.187.956.00

0114,18

74. Jumlah DanaTransferPemerintah Pusatlainnya

Rupiah

282.486.00

0

75.396.578.

000

75.396.578.00

0

282.486.000

26690,38

75. Jumlah obrik yangdiperiksa

155 118 118 175 81,38

76. Jumlah ujilaboratorium hasilpemeriksaan

Jenis 20 7 7 30 46,67

77. Jumlahpelanggarandisiplin aparatur

13 10 10 11 71,43

78. Jumlah danpersentase tindaklanjut pelanggarandisiplin aparatur

13 /100

10 /100

10 /100

11 /100 100

79. Jumlah temuanhasil pemeriksaan

521 505 505 471 92,15

80. Jumlah danpersentase tindaklanjut hasilpemeriksaan

521 /100

337/67

337/67

471 /100 74,3


Tidak Tercapai

21. Ketahanan PanganKinerja penyelenggaran urusan ketahanan pangan

ditunjukkan dengan pencapaian 5 indikator yang di targetkan

dalam RPJMD. Secara umum capaian kinerja urusan ketahanan

menunjukan kinerja yang cukup baik, terlihat dari 5 indikator,

sejumlah 4 indikator berstatus telah tercapai; 1 indikator

berstatus Tidak Tercapai.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan ketahanan

pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tahun 2013Urusan Ketahanan Pangan


TargetRPJMD


TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

ProgramPeningkatanKetahanan

II-83


TargetRPJMD


TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

Pangan.1. Stabilitas

harga danpasokanpangan

Persen 90 90 90 90100,00

2. Pencapaianskor PolaPanganHarapan (PPH)

Persen 86 87.2 87.2 90101,40

3. Penanganandaerah rawanpangan

Persen 100 100 0,00

4. Ketersediaanpangan utama(Normatif :92,87kg/kapita/tahun)

kg/kapita/ta

hun

diatasangkanorm

atif

148,45

148,45 diatasangka

normatif

100,00

5. Jumlah desarawan pangan

Purbalinggatidak

termasuk

Daerah

Rawan

Pangan

(Sumber

BKPProv)

Purbalinggatidak

termasuk

Daerah

Rawan

Pangan

(Sumber

BKPProv)

Purbalinggatidak

termasuk

Daerah

rawanpanga

n(sumb

erBKP

Prov)

Purbalinggatidak

termasuk

Daerahrawan

pangan(sumbe

r BKPProv)

Purbalinggatidak

termasuk

DaerahRawanPangan(Sumbe

r BKPProv)

100,00


AkanTercapai

Tidak Tercapai

22. Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKinerja pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat

menunjukkan kinerja yang kurang baik, terlihat dari sejumlah 3

indikator yang ditargetkan pada tahun 2014, 2 indikator berstatus

telah tercapai (capaian target tahun 2014 sebesar 100% atau lebih) dan

1 indikator berstatus tidak tercapai. Rata-rata capaian persentase

capaian kinerja urusan mencapai 780%, termasuk dalam predikat

tinggi. Secara rinci kinerja pembangunan urusan pemberdayaan

masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.42.Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Tahun 2013



TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

II-84



TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

ProgramPemberdayaanKelembagaanDesa danKelembagaanMasyarakat.

303.882.270,12937

5

1. Jumlah desamenyusundokumenperencanaandesa (RPJMDes)

Desa 239 239 239 224 239 100%

2. Desa/kelurahanyang telahmenyusun profildesa

% 60 80 239 174 100 996%

3. Jumlah desamemilikiBUMDes

6 12 224 224 18 1244%

Rata-rata

Keterangan : Telah Tercapai Akan Tercapai Tidak Tercapai

Melalui berbagai kegiatan pembangunan perdesaan ketersediaan

dan kualitas infrastruktur perdesaan semakin meningkat. Kegiatan

ekonomi produktif juga semakin baik dan sangat berguna dalam

menopang peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan.

Namun demikian perlu terus ditingkatkan keberdayaan masyarakat

perdesaan sehingga dapat keluar dari kemiskinan. Beberapa hal yang

perlu adanya perhatian yaitu kualitas pengelolaan administrasi

keuangan desa dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu

ditingkatkan.

23. StatistikKinerja pembangunan urusan statistik menunjukkan kinerja

yang cukup baik, terlihat dari 7 indikator yang ditargetkan pada tahun

2014, semua indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun

2014 sebesar 100% atau lebih). Rata-rata capaian persentase capaian

kinerja urusan mencapai 100%, termasuk dalam predikat tinggi. Secara

rinci kinerja pembangunan urusan Statistik dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

II-85

Tabel 2.43.Capaian Kinerja Urusan Statistik

Tahun 2013

No Indikator Kinerja SatuanTarget RPJMD Pencapaian Kinerja

RPJMDTargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

ProgramPenyediaan danPenyempurnaanData danInformasiDaerah.

Tersedianya datadan informasipembangunandaerah

1. - KabupatenDalam Angka

tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 100%

2. - PDRB tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 100%

3. - Nilai TukarPetani (NTP)


4. - Survey SosialEkonomi Daerah(Suseda)

tersedia 100%

5. - Sistem InformasiProfil Daerah


6. - Capaian MDG's tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 100%

7. - Indeks KepuasanMasyarakat


Rata-rata 100%


AkanTercapai

Tidak Tercapai

Walaupuan capaian kinerja urusan statistik baik, namun

terdapat permasalahan berkaitan dengan ketersediaan data yang up to

date dan akurat untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi

pembangunan seringkali tidak tersedia. Ketersediaan data menjadi

permasalahan klasik yang menyulitkan dalam perencanaan

pembangunan maupun evaluasi kinerja pembangunan daerah.

24. KearsipanKinerja penyelenggaran urusan kearsipan ditunjukkan oleh

sebanyak 7 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, dengan kondisi

yang baik. Hal ini terlihat dari sebanyak 7 indikator RPJMD, sejumlah

6 indikator berstatus telah tercapai (capaian target RPJMD pada tahun

2014 sebesar 100% atau lebih); dan 1 indikator berstatus Tidak

II-86

Tercapai (capaian target RPJMD pada tahun 2014 kurang dari 100%).

Indikator yang Tidak Tercapai yaitu adalah jumlah arsip statis.

Tentunya peningkatan arsip statis perlu terus ditingkatkan agar dapat

mencapai target yang telah ditentukan.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan kearsipan dapat

dilihat pada tabel berikut ini:


Tahun 2013Urusan Kearsipan



TargetAkhir

RPJMD2015


Status

2013 2014 2013 2014Program Peningkatandan PengelolaanSistem AdministrasiKearsipan.

1.Jumlah depo arsip Buah 2 2 2 2 2 100

2.Jumlah arsip dinamisin aktif

M3 20 18 20 20 15 100

3.Jumlah arsip statis Boks 1.750 1.850 500 600 1.950 29

4.Tersedia danterlaksananya jadwalretensi arsip

ada ada ada ada ada 100

5.Volume penyusutanarsip

M3 20 18 0 20 15 0

6.Jumlah pegawaimemiliki sertifikatkearsipan

Orang 1 1 1 1 1 100

7.Jumlah dan luas ruang/ gudang arsip

M3danM2

144 /72

144/72

144 /72

144 /72

144 /72 100


AkanTercapai

Tidak Tercapai

II-87

25. Komunikasi dan InformatikaKinerja penyelenggaran urusan kearsipan ditunjukkan oleh

21 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. Capaian kinerja

indikator RPJMD menunjukan kondisi kinerja yang kurang baik,

dari sejumlah 19 indikator RPJMD, sejumlah 6 indikator

berstatus telah tercapai (capaian target akhir RPJMD pada tahun

2014 sebesar 100% atau lebih dan 13 indikator berstatus tidak

tercapai (capaian target akhir RPJMD pada tahun 2014 kurang

dari 100%).

Indikator RPJMD yang berstatus Tidak Tercapai, antara

lain: Jumlah desa yang terjangkau layanan telekomunikasi;

Jumlah Warung Internet; Rasio penduduk pengguna internet;

Rasio penduduk pengguna telepon/hp; Jumlah SKPD memiliki

website; Jumlah pelayanan publik secara online; Jumlah

Publikasi Pemda melalui Televisi, Penerbitan majalah, penerbitan

buku, Publikasi spanduk, Publikasi siaran keliling,Jumlah press

release,jumlah kegiatan pembangunan/ pemerintahan yang

terdokumentasi.Kondisi ini menunjukkan bahwa penyebarluasan

informasi kegiatan pembangunan daerah belum optimal, baik

melalui media cetak maupun media elektronik, termasuk dalam

pengembangan sistem informasi manajemen yang terintegrasi.

Oleh karena itu permasalahan ini perlu menjadi prioritas

pembangunan daerah, sehingga target-target RPJMD dapat

tercapai.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan komunikasi dan

informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tahun 2013Urusan Komunikasi dan Informatika



TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

ProgramPengembanganPemanfaatanTeknologiKomunikasi danInformasi

1. Jumlah desa yangterjangkau layanantelekomunikasi

Desa 0 0 0 200 0 0

II-88



TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

2. Jumlah WarungInternet

unit 141 170 106 104 200 75,18

3. Jumlah hot spotarea di ruangpublik

unit 7 8 8 13 10 114,29

4.Rasio pendudukpengguna internet

% 27 30 0 40 35 0,00

5. Rasio pendudukpenggunatelepon/hp

% 43 50 0 70 50 0,00

6.Jumlah SKPDmemiliki website

Skpd 40 57 24 28 67 60,00

7. Jumlahpengunjungwebsite pemda

orang 2.386.276

100 100

8. Jumlah sisteminformasimanajemen (SIM)pemerintahandaerah yangterintegrasi

SIM 1 1 2 3` 4

200,00

9. Jumlah pelayananpublik secaraonline

unit 6 6 1 6 6 16,67

ProgramPeningkatanKualitasPelayananInformasi PublikJumlah PublikasiPemda

10. - Siaran Radio kali 365 365 365 365 365 100,00

11. - Siaran Televisi kali 2 2 0 0 2 0,00

12. - UpdatingInformasi websitePemda

kali setiaphari

setiaphari

setiaphari

setiaphari

setiaphari 100,00

13. - PenerbitanMajalah

kali 12 24 0 0 24 0,00

14. - Penerbitanleaflet/booklet

kali 3 3 13 13 4 433,33

15. - Penerbitan buku kali 5 5 0 0 5 0,00

16. - Publikasispanduk

kali 115 127 0 0 139 0,00

17. - Publikasi siarankeliling

kali 54 60 0 0 66 0,00

18. Jumlah pressrelease

unit 330 363 0 0 399 0,00

19. Jumlah kegiatanpembangunan/pemerintahan yang

kegiatan

306 336 0 335 369 0,00

II-89



TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

terdokumentasiKeterangan : Telah

TercapaiTidak Tercapai

26. PerpustakaanKinerja penyelenggaran urusan perpustakaan ditunjukkan

oleh kinerja sebanyak 4 indikator yang ditargetkan dalam

RPJMD, dengan capaian sebanyak 1 indikator berstatus telah

tercapai (capaian target RPJMD tahun 2014 sebesar 100% atau

lebih), dan 3 indikator berstatus Tidak Tercapai (capaian target

RPJMD tahun 2014 kurang dari 100%). Indikator yang Tidak

Tercapai yaitu rasio perpustakaan per jumlah penduduk, jumlah

perpustakaan desa dan Jumlah angka kunjungan ke

perpustakaan. Untuk mencapai Jumlah perpustakaan desa

sesuai dengan target tentunya perlu dilakukan pembangunan

perpustakaan desa sebanyak mungkin.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan perpustakaan

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.46Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d

Tahun 2013Urusan Perpustakaan



TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

ProgramPembinaan danPengembanganPerpustakaan.

1. Jumlahperpustakaanumum

Unit 1 1 2 2 1 200

2. Rasioperpustakaan perjumlah penduduk

Unit 12 12 - - 12

3. Jumlahperpustakaan desa

Unit 186 186 52 52 186 28

4. Angka kunjunganke perpustakaan

? 3 3 40.078

27.534 3


Tidak Tercapai

II-90

Urusan Pilihan1. Pertanian

Kinerja pembangunan pada urusan pertanian

menunjukkan kinerja yang kurang baik, ditunjukkan oleh

kinerja sebanyak 97 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD.

Indikator yang berstatus telah tercapai (capaian target RPJMD

pada tahun 2013 sebesar 100% atau lebih) sebanyak 373

indikator, sedangkan indikator yang berstatus tidak tercapai

(capaian target RPJMD pada tahun 2013 kurang dari 100%)

sebanyak 60 indikator,

Secara rinci kinerja pembangungan pada urusan pertanian

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tahun 2013Urusan Pertanian



RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

A ProgramPeningkatanKualitas SDM danKelembagaanPetani.

1 Jumlah kelompoktani

926 926 926

2 Jumlah kelompoktani aktif

358,7 358,7 412,7

3 Persentasekelompok tanitingkat utama,madya, pratama

73:20:10

73:20:10

75:20:10

4 Jumlah GAPOKTAN 209 209 209

5 Jumlah GAPOKTANyang difasilitasipemerintah

131,8 131,8 141,8

6 Jumlah GAPOKTANyang memilikisekretariatpermanen

149,6 149,6 171,6

7 Jumlah penerapanteknologi pertanian

100 100 100

8 Jumlah Petani dankelompok tani yangmenerimapenyuluhan

546.583546.58

3568.66

4

9 Jumlah petani yangmenerapkan hasilpenyuluhan

416.163416.16

3432.97

5

II-91



RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

10 Jumlah RTUT yangmenerapkanbudidaya ramahlingkungan (organik)

39% 39% 50%

11 Jumlah RTUTmenggunakanpupuk dan obatkimia di sektorpertanian

61% 61% 50%

B Program Kaji TerapTeknologiPertanian,Perikanan, danKehutanan

1 Jumlah kegiatankaji terapberdasarkan jenisteknologi(pembibitan,produksi, pascapanen, pengolahanhasil, dsb)

%

100 100 100

2 Luas lahanpercontohan/demplot (ha)

a - pertanian tanamanpangan

(ha)6,6 6,6 6,6

b - perkebunan (ha) 12,5 12,5 12,5

c - peternakan (ha) 3 3 3

d - perikanan (ha) 4,5 4,5 4,5

e - Kehutanan (ha) 5 5 5

C ProgramPengembanganPenyelenggaraanPenyuluhanPertanian.

1 Programapenyuluhan(disusun/tidakdisusun)

disusundisusu

ndisusu

n

2 Jumlah penyuluh Orang 151 151 151

3 Jumlah penyuluhswakarsa

Orang80 80 80

4 Rasio penyuluhterhadap petani

1 ; 20001 ;

20001 ;

20005 Jumlah inovasi

penyuluhan17 17 17

6 Jumlah kegiatanpenyuluhan

kali/bl

144.356144.35

6144.35

6

II-92



RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

7 Jumlah petanipeserta penyuluhan

orang549.700

597.500

8 Jumlah arealsasaran penyuluhan

Desa/kelurahan

227desa,15

kel

229desa,15

kelD Program

PeningkatanProduksi,Produktivitas,Mutu ProdukPertanian TanamanPangan,Hortikultura, danPerkebunan.

1 Jumlahrekomendasiteknologi terapanpenyuluhan (Jenis)

2 - SRI, SLPTT, SLPHT,SL Iklim, SLKonservasi,Demplot PadiOrganik, Denmfarm

3 Jumlah ujilaboratorium hamapenyakit tanaman(uji)

Unit

0 0 0 0 0

4 Jumlah dan luaslaboratoriumlapangan (balaibenih, kebun indukdll)

Unit

0 0 0 0 0

5 Jumlah Balai Benih(unit)

Unit4 4 4 4 100

6 Luas lahan BalaiBenih (Ha)

(Ha)32,4 32,0 32,0 32,4 0

7 BB Mewek (Padi) (Ha) 22 22 22 22 100

8 BB Kr Kemiri (Padi) (Ha) 8 8 8 8 100

9 BB Cendana (KopiPanili)

(Ha)2 2 2 2 100

10 BB Gunungkarang(Hortikultura)

(Ha)0,4 0 0 0,4 0

11 Nilai investasi disektor agribisnis

12 Tingkat penggunaanpupuk dan obatkimia di sektorpertanian (Ton)

a Urea Ton15.020

15.237

15.237 14.721 103,50

b ZA Ton 1.080 1.098 1.098 1.058 103,78

II-93



RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

c SP36 Ton 1.388 1.407 1.407 1.360 103,45

d Phonska Ton 2.880 2.901 2.901 2.823 102,76

e Organik (Pabrikan) Ton 1.045 732 732 1.066 68,66

13 Produksi pertaniantanaman pangan(per jenis komoditas)(Ton)

a Padi Ton216.832

213.030

213.030

222.808

95,61

b Jagung Ton53.657

51.945

51.945 56.339 92,20

c Kedele Ton 891 823 823 1.049 78,45

d Ubi kayu Ton158.310 2.556 2.556

171.703

1,48

14 Produktivitas padiatau bahan panganutama lokal lainnyaper hektar (Kw/Ha)

a Padi Sawah Kw/Ha 59,23 57,72 57,72 59,78 96,55

b Padi Gogo Kw/Ha 43,07 45,90 45,90 43,30 106,00

c Jagung Kw/Ha 54,73 67,07 67,07 55,43 120,99

d Kedele Kw/Ha 16,11 15,84 15,84 16,32 97,05

e Ubi kayu Kw/Ha281,19

253,37

253,37 281,48 90,01

f Rata-rata indekpertanaman (%)

%

239 225 225 245 91,83

E ProgramPeningkatan NilaiTambah, DayaSaing danPemasaran ProdukPertanian.

1 Nilai Tukar Petani110 110 115

2 Jangkauanpemasaran per jenisproduk pertanian(lokal, provinsi,nasional, ekspor)

Lokal,Provinsi,Nasional, Ekspor

Lokal,Provins

i,Nasion

al,Ekspor

Lokal,Provin

si,Nasional,

Ekspor

Lokal,Provins

i,Nasion

al,Ekspor

Lokal,Provins

i,Nasion

al,Ekspor

100

II-94



RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

F ProgramPenyediaan danPengembanganSarana PrasaranaProduksi PertanianTanaman Pangan,Hortikultura, danPerkebunan.

1 Jumlah penangkarbenih tanamanpangan (KT + UPTD)

2 Padi Unit 6 6 6 6 6 100

3 Kelapa,Nilam,Cengkeh,Lada

Unit 8 8 8 8

4 Jumlah pembuatpupuk organik(Unit)

Unit 65 70 209 65

5 Jumlah produksipupuk organik (ton)

Ton 1.300 1.400 4.368 1.300

6 Jumlah produksibenih daripenangkar

7 Tanaman panganPadi Benih 558 558 567 567 558 101,61

8 Perkebunana Kelapa

Benih 10.00010.00

010.000 100

b NilamBenih 10.000 10.000

10.000

10.000 10.000 100

c CengkehBenih 10.000

10.000

10.000 10.000 100

d LadaBenih 10.000

10.000

10.000 10.000 100

9 Luas Oncoran yangdari Jitut Jidessudah dibangun /direhab

a DAK 2006 - 2010 =76 lokasi

1.200 1.200 1.500 1.500 1.200 125

b APBN 2006 - 2010 =43 lokasi

700 700 2.000 2.000 700 285,71

10 Jumlah Jitut jidesyang berfungsi baik(unit)

a Total DAK 2006 -2010 = 76 lokasi

25 25 45 24 25 180

b Total APBN 2006 -2010 = 43 lokasi

8 8 23 23 8 287,5

G ProgramPeningkatanProduksi,

II-95



RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

Produktivitas danMutu ProdukPeternakan.

1 Jumlah poskeswan 7 3 3 7 100,00

2 Jumlahdokter/mantrihewan

- 7 7 - 87,50

3 Jumlah semen-

2715straw

2715straw

- 41,77

4 Kapasitaspenyimpanan semen

4 16 16 4 100,00

5 Jumlahrekomendasiteknologi terapanpenyuluhan

32,4 32,4

6 Jumlah ujilaboratoriumpenyakit ternak

22604

sampel

604sampel

22 120,80

7 Nilai investasi disektor peternakan

8 150 m 150 m 82500,0

08 Jumlah populasi

ternak per jenis2 2

a sapi potong 0,4 13 13 0,4 0,01

b sapi perah 194 194 91,51

c kerbau 1 1 0,02

d kuda 15.020 114 114 14.721 104,59

e kambing1.080

296,325

296,325

1.058 91,04

f domba1.388

45,329

45,329 1.360 93,30

g Babi2.880

10,744

10,744 2.823 55,72

h Ayam buras1.045

1,955,465

1,955,465

1.066 107,80

i Ayam Ras petelur 8,650,600

8,650,600

168,21

j Ayam Ras pedaging216.832

6,500,000

6,500,000

222.808

757,86

k Itik53.657

106,207

106,207

56.339 73,36

l Puyuh891

109,096

109,096

1.049 105,64

m Kelinci158.310 4,675 4,675

171.703

65,98

9 Jumlah produksipeternakan

a - daging59,23

14,365,498

14,365,498

59,78 253,47

b - telur 43,07 12,19 12,192, 43,30 122,49

II-96



RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

2,498 498c - susu

54,73285,3

95285,39

555,43 354,95

10 Kejadian penyakithewan menular

16,11 16,32

H ProgramPeningkatan NilaiTambah, DayaSaing danPemasaran ProdukPeternakan.

1 Jumlah pasarhewan

2 2 2 2 100,00

2 Jumlah rumahpotong hewan (RPH)

2 2 2 2 100,00

3 Jumlah hewandipotong di RPH

a Sapi 10/hr 6 hr 6 hr 10/hr 60,00

b Kambing 12/hr 4 hr 4 hr 12/hr 33,33

I Program KesehatanMasyarakatVeterinair.

1 Jumlah kejadianpenyakit karenahewan

- - 0,00

2 Intensitaspemeriksaan produkpeternakan

48 kali54kali

54 kali 48 kali 112,50


Tidak Tercapai

2. Kehutanan3. Energi dan Sumberdaya Mineral4. Pariwisata

Kinerja pembangunan pada urusan Pariwisata

menunjukkan kinerja yang kurang baik. Dari sebanyak 13

indikator, ada 7 indikator yang berstatus telah tercapai (capaian

target RPJMD pada tahun 2013 sebesar 100% atau lebih dan

sebanyak 5 indikator berstatus tidak tercapai (capaian target

RPJMD pada tahun 2013 kurang dari 100%). Indikator yang

berstatus Tidak Tercapai yaitu Jumlah obyek wisata; Jumlah

tenaga kerja pedagang di OW; dan Jumlah PAD sektor

pariwisata; jumlah kunjungna wisatawan nusantara dan jumlah

tenaga kerja dalam obyek pariwisata. Dalam rangka

meningkatkan capaian kinerja indikator tersebut, diperlukan

II-97

pengembangan obyek wisata baru, khususnya obyek wisata yang

potensial, sehingga dapat meningkatkan kontribusi pajak dan

retribusi dari sektor pariwisata.

Secara rinci kinerja pembangungan urusan Pariwisata

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tahun 2013Urusan Pariwisata



TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

AProgramPengembanganDestinasiPariwisata.

1 Jumlah obyekwisata

OW 17 18 10 25 18 59

2 Jumlah wahanabaru pada obyekwisata

Wahana

2 2 9 2 2 450

3 Jumlah kelompoksadar wisata /pemandu wisata

Pokdarwis

9 10 9 9 12 100

4 Jumlahpenyerapan tenagakerja di sektorpariwisata (termasuk hotel,restoran,homestay )

5 - Jumlah tenagakerja dalam obyekwisata

Orang 245 253 194 270 79

6 - Jumlah tenagakerja padahotel/penginapan

Orang 120 130 124 107 135 103

7 - Jumlah tenagakerja pada rumahmakan

Orang 152 157 265 142 167 174

8 - Jumlah tenagakerja pada homestay

Orang 184 188 188 188 192 102

9 - Jumlah tenagakerja pedagang diOW

Orang 410 413 425 416 0

B ProgramPengembanganPromosiPariwisata.

1 Jumlahkunjunganwisatawan(Wisman danWisnus)

Orang 1.625.713

1.706.999

1.458.513

1.319.171

1.792.349 90

2 Rata-rata tingkathunian hotel

Persen 8,01 8,41 15,00 14,62 8,83 187

II-98



TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

3 Rata-rata lamatinggal wisatawan

Hari 1,3 1,4 1,5 1-2 1,4 115

4 Jumlah PADsektor pariwisata

Rp 8.156.835.5

24

8.564.677.3

01

700.198.30

0

694.524.000

8.992.911.166 9

Keterangan : Telah Tercapai AkanTercapai

Tidak Tercapai

5. Kelautan dan Perikanan

Kinerja pembangunan urusan perikanan menunjukkan kinerja

yang baik. Dari sebanyak 13 indikator kinerja yang ditargetkan pada

tahun 2013, sebanyak 7 indikator berstatus telah tercapai (capaian

target tahun 2013 lebih dari 100%), 6 indikator berstatus belum

tercapai (capaian target 2013 kurang dari 100%). Rata-rata capaian

persentase capaian kinerja urusan mencapai 144,69%, termasuk dalam

predikat tinggi. Secara rinci kinerja pembangunan urusan perikanan

dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.48.Capaian Kinerja Urusan Perikanan

Tahun 2013



RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

A ProgramPeningkatanProduksi PerikananBudidaya

1. Produksi benih ikan 301.000.000

306.000.000 305.068

.000

311.000.000

2. Jumlah Penangkarikan 332

337342

3. Produksi ikanbudidaya

12.066 13.0457.219,1

7

14.043

4. Jumlahpembudidaya ikan

9.499 9.54910.711

9.599

5. Luas Kolam 262,7 263,84 112 265,09

6. Produktivitas lahanusaha perikanan(produksi ikan/luaskolam)

45,93 49,44 52,97

B ProgramPeningakatan DayaSaing Produk

13.660.000

1.194.417.400

II-99



RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

Perikanan

7. Jumlah produkolahan hasilperikanan (ton)

88,470

2,96111

90.920

8. Jangkauanpemasaran produkperikanan (lokal,regional, nasional,ekspor)

Lokal,Regional,Nasi

onal

Lokal,Regional,Nasional

9. Jumlah Pasar ikan 2 9 2

10. Kapasitas pasar ikan 154

141

172

ProgramPengembangan danPengelolaanPerikanan Tangkap

75.000.000

209.826.500

11. Produksi ikantangkap 257.00

0 243.170

12. Teridentifikasinyakeanekaragamanhayati perikanan

28 28

Rata-rata

6. PerdaganganKinerja pembangunan bidang perdagangan menunjukkan

kondisi yang tidak baik. Hal ini terlihat dari sebanyak delapan

indicator RPJM, hanya 3 indikator yang telah tercapai dan 5 lainnya

Tidak Tercapai.

Kelima indikator yang telah tercapai, adalah: pengawasan

produk makanan/minuman yang diuji; pengawasan produk

makanan/minuman yang diuji;jumlah warung/toko non modern;

jumlah toko modern; Jumlah distributor kebutuhan pokok dan barang

strategis; dan Jumlah penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan.


Tahun 2013Urusan Perdagangan



TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

A. Program

II-100



TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

PerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan.

1.

Pengawasanproduk makanan/minuman yangdiuji

naik10 %

naik10 %

0 0naik 10

%0

2.

Pengangananpengaduankonsumen yangditindaklanjuti

% 100 100 100 100 100 100

B.

ProgramPeningkatanEfisiensiPerdagangan.

1.

Total nilai ekspor 1.206.444.830.214,00

1.316.698.280.469,00

1.671.732.496.638,68

2.166.385.344.898,24

1.417.468.036.024,00

138,57

2.Jumlah pasartradisional 35 35 36 35 35 102,86

3.Jumlahwarung/toko nonmodern

2.230 2.250 2.300 0

4.Jumlah tokomodern 62 64 40 54 70 64,52

5.

Jumlah distributorkebutuhan pokokdan barangstrategis

50 55 8 55 16,00

6.

Jumlahpenyerapan tenagakerja sektorperdagangan

15.975

16.100

16.235 0

7. IndustriKinerja pembangunan bidang Industri menunjukkan

kondisi yang tidak baik. Hal ini terlihat dari sebanyak 9

inidikator RPJMD yang telah ditetapkan 3 indikator telah

tercapai dan 6 indikator belum tercapai atau dalam kondisi perlu

perhatian.

Secara rinci capaian indicator urusan industry dapat

dilihat pada tabel dibawah ini:


Tahun 2013Urusan Industri

II-101



TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

A.

ProgramPengembanganSentra IndustriPotensial.

70.777.479

96.022.913

921.567.000

96.022.913 0

1.Nilai tambah

sektor industri888.340.741.473

941.641.185.961

998.139.657.1

190

2.Jumlah sentra-sentra industri

192 194 196 0

3.Jumlah industriberbahan bakulokal

23.516

24.222

24.949 0

4.

Jumlah industri(rumah tangga,kecil, menengah,besar)

42.719

45.283

47.999 0

5.

Jumlahpenyerapan tenagakerja sektorindustri

113.945

120.781

128.028

0

B.

ProgramPeningkatanKapasitas Iptekdalam SistemProduksi IndustriKecil danMenengah.

145.547.60

0

194.791.250

0

1.

Jumlah industri(rumah tangga,kecil, menengah)yangmenggunakaninovasi teknologi

618 637 656 0

2.

Jumlah penerapanstandarisasiproduk industri(SNI)

6 7 8 0

8. KetransmigrasianKinerja pembangunan pada urusan Ketransmigrasian

menunjukkan kinerja yang kurang baik. Dari sebanyak 2

indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, 1 indikator berstatus

telah tercapai (capaian target RPJMD pada tahun 2013 sebesar

100% atau lebih); dan 1 indikator berstatus Tidak Tercapai

(capaian target RPJMD pada tahun 2013 kurang dari 60%).

Indikator yang berstatus Tidak Tercapai yaitu Transmigran

Umum. Rendahnya capaian transmigran umum dipengaruhi oleh

II-102

alokasi pengiriman transmigran dari pemerintah pusat dan

provinsi.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan

Ketransmigrasian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tahun 2013Urusan Transmigrasi



TargetAkhir

RPJMD2015


Status2013 2014 2013 2014

AProgramPenyiapan danFasilitasiTransmigran.Jumlahtransmigran yangditempatkan (TSMdan Umum):

100

1 - TransmigranUmum

Jiwa 50 55 15 2 60 25

2 Jumlahtransmigran yangpulang ke daerahasal

Jiwa 0 0 0 0 0


Tidak Tercapai

2.3. EvaluasiCapaian Target Millennium Development GoalsSelain mempertimbangkan gambaran umum kondisi daerah dan

evaluasi capaian pelaksanaan program RKPD Tahun 2013 dan realisasi

capaian target RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015, perlu juga

memperhatikan capaian target kinerja, tantangan dan permasalahan dalam

mencapai target MDGs Kabupaten PurbalinggaTahun 2013 sebagai berikut:

Tabel2.53.Status Capaian Tujuan ke-1 MDGsKabupaten Purbalingga

Indikator Saat IniTargetMDGs2015

Status

Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan KelaparanTarget 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengantingkatpendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurunwaktu 1990-2015

1.1 Tingkat kemiskinanberdasarkan gariskemiskinan nasional

21,19 19

1.2 Indeks KedalamanKemiskinan

3,11 3,08

II-103

Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan dan pekerjaanyang layak untuk semua,termasuk perempuan dan kaum muda

1.3 Laju PDRB per tenagakerja

6,25 7,0

1.4 Rasio kesempatan kerjaterhadap penduduk usia15 tahun keatas

5.447 :671.775

6.500 :820.754

1.5 Proporsi tenaga kerja yangberusaha sendiri danpekerja bebas keluargaterhadap total kesempatankerja

NA NA NA

Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yangmenderita kelaparan dalamkurun waktu 1990-2015

1.6 Prevalensi balita denganberat badan rendah/kekurangan gizi (%)

4,18 3

1.7.a Prevalensi balita giziburuk (%)

0,11 0,1

1.7.b Prevalensi balita gizikurang (%)

3,38 1

1.8 Proporsi penduduk denganasupan kalori dibawahtingkat konsumsiminimum (%)

21,90 0

Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua

Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-lakimaupunperempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar

2.1 Angka PartisipasiMurni (APM) SD/ MI/Paket A (%)

92,50 95

2.2 Proporsi murid kelas 1yang berhasil menamatkanSD/MI (%)

98,70 99,2

2.3 Angka Melek Hurufpenduduk usia 15-24tahun, perempuan danlaki-laki (%)

94,43 96

Tujuan 3 : Mendorong Kesetaraan Gender dan PemberdayaanPerempuanTarget 3A : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikandasar dan lanjutanpada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikantidak lebih dari tahun 2015.

3.1 Rasio Perempuan terhadaplaki-laki ditingkatpendidikan dasar

47,7 48,2

II-104

menengah dan tinggi3.1.a Rasio melek huruf

perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia15-24 tahun (%)

48 49

3.2 Kontribusi perempuandalam pekerjaan upahan disektor non pertanian (%)

53,74 54,75

3.3 Proporsi kursi yangdiduduki perempuan diDPRD (%)

24.44 22,2

Tujuan 4: Menurunkan Kematian Balita

Target 4 A : Mengurangi 2/3 angka kematian balita dalam kurun waktu1990 dan 2015

4.1 Angka Kematian Bayi (AKB)per 1.000 kelahiran hidup

11.20 6

4.2 Angka Kematian Balita(AKABA) per 1.000kelahiran hidup

0, 11 8

4.3 Proporsi anak berusia 1tahun diimunisasi campak(%)

99,1 100

Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu

Target 5 A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga perempatdalam kurun waktu 1990–2015

5.1 Angka Kematian Ibu

per 100.000 kelahiranhidup

171 90

5.2 Proporsi kelahiran yangditolongTenaga kesehatanterlatih (%)

98.96 100

Target 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua padatahun 2015

5.3Angka pemakaiankontrasepsi/ContraceptivePrevalence Rate (CPR) padaperempuan menikah usia15-49 tahun (Cara Modern)(%)

78,6 78,7

5.4 Tingkat kelahiran padaremaja (per 1.000perempuan usia15-19 tahun)

1,07 0,85

5.5 Cakupan pelayananantenatal (K4) (%) 96,63 100

5.6 Unmet need KB(Kebutuhan keluargaberencana/KB yangtidak terpenuhi) (%)

37.716(19.76%)

26.351

II-105

Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit MenularLainnyaTarget 6 A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlahkasus baru HIV/AIDS padatahun 2015

6.1 Prevalensi HIV 1/10.000pendudu

k

<1/10.000 pddk

6.2 Penggunaan kondom padahubungan seks berisikotinggi (%)

70 95

6.3 Proporsi penduduk usia15-24 tahun yangmemiliki pengetahuankomprehensif tentang HIVdan AIDS (%)

85 100

Target 6 B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV / AIDS bagisemua yang membutuhkansampai dengan tahun 2015

6.4 Proporsi pendudukterinfeksi HIV lanjutyang memiliki aksespada obat obatanantiretroviral (%)

95 100

Target 6 C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlahkasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberculosis) hinggatahun 2015

6.5 Angka kejadianTuberculosis (insidensemua kasus/100.000 penduduk/tahun)

118 155

Tingkat prevalensiTuberculosis (per100.000 penduduk)

122 100

Tingkat kematiankarena Tuberculosis(per 100.000penduduk)

45 35

Proporsi kasus TByang ditemukanmelalui DOTS (%)

61.50 100

Proporsi kasus TByang disembuhkanmelalui DOTS(curerate) (%)

79 90

Angka penemuankasus Malaria per1.000 penduduk

0,20 <1/1.000

Angka kejadian DBDper 100.000penduduk

48 40

Angka kematianpenyakit DBD (%)

0,52 < 2

Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Target 7A: memadukan prinsip-prinsip pembangunan yangberkesinambungan dengan kebijakandan program nasional serta

II-106

mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang

7.1 Rasio luas kawasantertutup pepohonanberdasarkanhasilpemotretan citrasatelit dan surveifoto udara terhadapluasdaratan (%)

42% 50%

7.2 Jumlah emisi karbondioksida (CO2) pertahun (Ton/Tahun)

134metx.ton/

kap

134

7.3 Jumlah konsumsibahan perusak ozon(BPO) dalam metrikton

6544 ton 6544 ton

7.4 Proporsi tangkapanikan yang beradadalam batasanbiologis yang aman

NA NA NA

Target 7B : menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati danmencapai penurunan tingkatkerusakan yang siginfikan pada tahun2010

7.5 Rasio luas kawasanlindung untukmenjagakelestarianKeanekaragaman hayatiterhadap total luaskawasan hutan (%)

58 61

7.6 Rasio kawasanlindung perairanterhadap total luasperairan teritorial

Nihil Nihil Nihil

Target 7C : menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tanggatanpa akses berkelanjutanterhadap air minum layak dan sanitasi dasarhingga tahun 2015.

7.7 Proporsirumahtangga denganaksesberkelanjutanterhadap air minumlayak (%) perkotaandan perdesaan

58,82 79

Proporsi rumahtangga denganaksesberkelanjutanterhadap air minumlayak (%) perkotaan

70 80

Proporsi rumahtangga denganaksesberkelanjutanterhadap air minumlayak (%) perdesaan

40 60

II-107

7.8 Proporsi rumahtangga dengan aksesberkelanjutanterhadap sanitasidasar yang layak,perkotaan danperdesaan (%)

67 83,7

Proporsi rumahtangga dengan aksesberkelanjutanterhadap sanitasidasar yang layak,perkotaan (%)

60 75

Proporsi rumahtangga dengan aksesberkelanjutanterhadap sanitasidasar yang layak,perdesaan (%)

36 50

Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupanpenduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.

7.7 Proporsirumahtangga kumuhperkotaan (%)

50 35

Keterangan :Telah Tercapai Akan Tercapai Perlu Perhatian Khusus

Berdasarkan kondisi capaian target Tujuan Pembangunan Millenium

Kabupaten Purbalingga, maka dapat dipetakan permasalahan dan

tantanganyang dihadapi dalam rangka akselerasi pencapaian target Tujuan

Pembangunan Millenium di Kabupaten Purbalingga hingga tahun 2015

sebagai berikut:

a. Tujuan 1 : Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia kelompok masyarakat

miskin, sebagian besar kelompok usia produktif berpendidikan

rendah (SD/sederajat);

2. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah (legalitas);

3. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha;

4. Rendahnya pemilikan aset usaha dan akses terhadap permodalan

sehingga belum dapat melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif

baik pada skala mikro maupun kecil;

5. Rendahnya akses terhadap pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan,

perumahan, air bersih, dan sanitasi);

6. Terdapat sektor-sektor usaha tertentu yang bersifat padat modal,

sehingga berpengaruh terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja;

7. Masih banyaknya penduduk usia kerja yang bekerja di sektor

pertanian dan industri, yang sebagian besar berstatus buruh tani

II-108

dan buruh industri karena tingkat pendidikan yang rendah, sehingga

berpengaruh terhadap tingkat pendapatanya;

8. Masih banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor informal, yang

kurang mendapatkan perlindungan kerja/sosial serta jaminan

kepastian keberlanjutan usaha;

9. Masih banyaknya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan

dibanding laki-laki;

10. Masih terdapat penduduk miskin dengan tingkat konsumsi kalori di

bawah 2.100 Kkal/per kapita/per hari, karena belum mantapnya

ketahanan pangan keluarga;

11. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Pola Gizi Seimbang

yang disebabkan rendahnya pengetahuan, belum optimalnya

pemanfaatan potensi pangan lokal dan belum mantapnya sosialisasi

kepada masyarakat;

12. Masih terdapat Balita yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang,

terutama kelompok masyarakat miskin di perdesaan.

b. Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua

1. Upaya pelestarian angka melek huruf Kabupaten Purbalingga belum

optimal. Pada tahun 2011 Angka Melek Huruf (AMH) telah mencapai

93,50 persen dan hanya meningkat menjadi 93.52 pada tahun 2012.

Hal tersebut berarti bahwa masih terdapat penduduk yang buta

aksara. Capaian tersebut perlu ditingkatkan agar tidak terdapat lagi

penduduk yang buta aksara. Pelestarian penduduk yang sudah melek

huruf pada saat ini masih kurang. Kegiatan-kegiatan yang mendukung

pelestarian seperti Kelompok Belajar Masyarakat (KBM), Kelompok

Belajar Usaha (KBU), dan Ruang Belajar Masyarakat (RBM)

frekuensinya masih perlu diotimalkan;

2. Capaian Angka Partisipasi Sekolah baik penduduk usia 7-12 tahun

yang bersekolah di SD/MI/ Paket A, penduduk usia 13-15 tahun yang

bersekolah di SMP/MTs, dan penduduk usia 16-18 tahun yang sedang

bersekolah di SMA/MA/SMK masih perlu peningkatan. Beberapa

faktor yang menyebabkan belum optimalnya capaian Angka Partisipasi

Sekolah di Kabupaten Purbalingga adalah kondisi layanan pendidikan

dasar dan menengah antar kecamatan belum berimbang; masih

rendahnya kondisi sarana prasarana pendidikan sesuai Standar

Nasional Pendidikan (SNP); disparitas kualifikasi pendidikan pendidik;

disparitas katagori (hasil akreditasi) satuan pendidikan dasar dan

menegah.

3. Proporsi anak kelas 1 yang mampu menamatkan pendidikan di

SD/MI/Paket A masih belum optimal. Masih ada siswa SD/MI/Paket A

II-109

yang drop out walaupun persentasenya relatif kecil. Beberapa faktor

yang menyebabkan drop out antara lain faktor ekonomi dan faktor

kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya hingga tamat

SD/MI/Paket A.

c. Tujuan 3 : Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. Rasio APM perempuan terhadap laki-laki lebih tinggi laki-laki untuk

jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dan SMA/MA/Paket C. Namun

untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B dan Perguruan Tinggi

(PT) Rasio APM perempuan terhadap laki-laki lebih tinggi perempuan;

2. Rasio AMH perempuan terhadap laki-laki menunjukkan pada angka

lebih dari 90 persen, sehingga yang perlu dilakukan adalah upaya

pelestarian kesetaraan rasio agar tetap terjaga;

3. Belum optimalnya kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di

sektor nonpertanian. Produktivitas perempuan di sektor non pertanian

lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki;

4. Belum optimalnya proporsi perempuan yang duduk di DPRD di

Kabupaten Purbalingga. Proporsi perempuan di DPRD di Kabupaten

Purbalingga belum sesuai dengan harapan, karena masih rendahnya

peminatan perempuan di bidang politik di bandingkan dengan laki-

laki. Selain itu partisipasi perempuan di bidang politik, khususnya

sebagai pengurus partai relatif masih rendah. Pengurus Partai Politik

masih didominasi oleh laki-laki. Rendahnya perempuan sebagai

pengurus partai politik menyebabkan partai kesulitan mencari kader

partai perempuan untuk dicalonkan menjadi anggota legislative;

5. Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian rasio APM perempuan

terhadap laki-laki pada semua jenjang pendidikan adalah bagaimana

meningkatkan partisipasi perempuan dalam menempuh pendidikan

menengah dan tinggi;

6. Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian rasio angka melek huruf

perempuan terhadap laki-laki adalah bagaimana meningkatkan

kesadaran perempuan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelestarian

melek aksara;

d. Tujuan 4 : Menurunkan Kematian Balita

1. Dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar baik di Puskesmas,

Puskesmas Pembantu (Pustu) maupun Poliklinik Kesehatan Desa

(PKD), bidan dituntut memiliki kompetensi teknis pelayanan

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), diantaranya kompetensi untuk

menerapkan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);

2. Kesehatan adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya instansi

kesehatan saja tetapi juga instansi/institusi/dinas terkait dan

II-110

masyarakat itu sendiri. Masyarakat bukan lagi menjadi obyek tetapi

subyek yang harus bertanggung jawab terhadap kesehatannya

sendiri, keluarga dan lingkungan untuk itu perlu adanya dukungan

berupa perilaku yang menunjang kesehatan. Sebagaimana kita

ketahui, kesehatan anak dan bayi sangat tergantung pada pola asuh

orang tua dan keluarga. Harapannya, pola asuh yang baik

khususnya pola asuh berperilaku hidup bersih dan sehat, pola

makan yang bergizi dan seimbang akan meningkatkan derajat

kesehatan bayi dan anak, namun pada kenyataannya masih banyak

masyarakat yang belum mengetahui tentang pola asuh bayi dan anak

yang sehat yang salah satunya disebabkan oleh minimnya pusat

informasi kesehatan, promosi kesehatan dan penyuluhan/pendidikan

kesehatan untuk masyarakat secara langsung;

3. Dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan kesehatan bayi

dan balita, bidan sangat dituntut untuk memberikan pelayanan yang

bermutu, sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Untuk

memberikan pelayanan kesehatan anak di unit pelayanan kesehatan

dasar, sudah disusun standar pelayanan kebidanan dan KIA,

prosedur tetap dan Standard Operating Procedure(SOP) sesuai dengan

kewenangan bidan.

4. Masyarakat khususnya ibu dengan latar belakang pendidikan rendah

dan tingkat sosial ekonomi yang rendah, sangat jarang memperoleh

pengetahuan tentang kesehatan anak baik bayi dan balita dari tenaga

kesehatan.Dalam memberikan perawatan bayi dan anak, ibu

cenderung mengandalkan pengalaman orang tua dan keluarganya

serta masukan informasi dari keluarga dan lingkungannya yang

terkadang informasi tersebut secara kesehatan kurang benar. Ada

sebagian kecil masyarakat (tetapi sangat besar pengaruhnya untuk di

contoh masyarakat lain) yang memiliki pemahaman bahwa imunisasi

adalah haram, karena telah memasukkan barang/benda/cairan

asing ke dalam tubuh manusia. Pemahaman seperti itu sangat besar

pengaruhnya terhadap keberhasilan program imunisasi khususnya

untuk anak dan bayi yang sangat rentan terhadap penularan

beberapa penyakit menular;

5. Pengetahuan dan kesadaran orangtua yang memiliki anak usia balita

mengenai tumbuh kembang balita yang optimal masih minim,

terutama bagi masyarakat yang berada di pedesaan/tidak mampu.

Disamping itu kualitas kader posyandu di masyarakat juga sangat

terbatas, karena kurangnya dukungan untuk peningkatan kapasitas

kader;

II-111

6. Pola asuh anak yang benar antara lain dengan memberikan makanan

yang bergizi dan seimbang, mendapatkan pelayanan tumbuh

kembang balita yang benar serta memberikan hak anak untuk

mendapatkan pemeliharaan kesehatan yang maksimal sehingga

derajat kesehatan anak akan tercapai;

7. Belum sesuainya pola asuh anak tentang kesehatan akan

menghambat pencapaian derajat kesehatan anak yang optimal. Pada

kenyataannya, pola asuh ibu/ orang tua terhadap anak masih

kurang sehingga diperlukan upaya yang lebih spesifik dan kerja

keras untuk merubah pola asuh anak yang keliru;

8. Pertumbuhan dan perkembangan anak mulai dilahirkan sampai

dengan usia 5 (lima) tahun harus terpantau secara periodik, sehingga

dibutuhkan peran serta aktif ibu/orang tua untuk memantau dan

memonitoring pertumbuhan dan perkembangan anaknya setiap

bulan. Wadah pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita

di desa adalah posyandu, pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), Bidan Praktek Swasta/BPS yang

terdapat di setiap desa/kelurahan. Di Kabupaten Purbalingga,

sebagaian besar desa/kelurahan sudah tersedia posyandu, pos

PAUD, PKD, dan BPS namun sebagian besar belum berkualitas dan

belum melaksanakan kegiatannya secara rutin dan

berkesinambungan;

9. Belum mencukupinya ketersediaan buku KIA untuk setiap bayi dan

balita sebagai alat komunikasi antara tenaga kesehatan/kader

kesehatan dengan ibu;

10. Belum semua bidan mengikuti pelatihan penanganan bayi Berat

Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, Stimulasi Deteksi Intervensi

Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), Manajemen Terpadu Bayi Muda

(MTBM), dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);

11. Masih kurangnya akses pelayanan kesehatan anak berkualitas di

unit Pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

dan PKD).

e. Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu

1. Keselamatan ibu melahirkan, walaupun menjadi tanggung jawab

suami atau keluarga tetapi perlu adanya dukungan, peran, dan

partisipasi masyarakat di sekitarnya khususnya untuk mendampingi

ibu mulai dari kehamilan sampai dengan melahirkan. Namun pada

kenyataannya keselamatan ibu melahirkan belum dirasakan menjadi

tanggung jawab bersama;

II-112

2. Pengetahuan dan pemahaman orangtua yang memiliki anak remaja

mengenai bagaimana tumbuh kembang anak remajanya saat ini

masih minim. Selain itu kualitas kader di masyarakat juga masih

perlu ditingkatkan serta membutuhkan dukungan untuk

peningkatan kapasitas kader;

3. Dalam pemberian pelayanan kesehatan ibu khususnya untuk ibu

hamil dan melahirkan, terdapat dua tahapan yaitu sarana pelayanan

kesehatan dasar (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, PKD) dan

pelayanan kesehatan rujukan Pelayanan Obstetri Neonatus

Emergency Dasar (PONED) di rumah sakit. Dalam hal ini perlu

optimalisasi pelayanan khususnya IGD maternal, Bank Darah RS,

rujukan konseling ke dokter spesialis, dan kesiapan PONEK 24 jam.

Kualitas pelayanan rujukan (meliputi sarana prasarana dan tenaga

kesehatan (bidan,dokter spesialis obsgyn dan tenaga kesehatan

lainnya), sangat mempengaruhi kecepatan dan ketepatan pelayanan

ibu hamil/melahirkan dengan risiko tinggi;

4. Untuk dapat memberikan pelayanan kehamilan dan persalinan

dipelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) yang bermutu, dibutuhkan

adanya standart peralatan untuk PONED, karena hal ini sangat besar

peranannya dalam menurunkan resiko kematian pada saat ibu

melahirkan dan pelayanan yang diberikan dapat lebih cepat dan

tepat. Namun belum semua Puskesmas memiliki peralatan dan SMD

PONED sesuai dengan standard;

5. Dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan

persalinan di Puskesmas, sangat beresiko tinggi sehingga dibutuhkan

kenyamanan dan ketenangan serta profesionalisme tenaga kesehatan

sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk payung hukum.

Sampai saat ini belum ada produk hukum yang melindungi tenaga

kesehatan dalam memberikan pelayanan PONED di Puskesmas;

6. Pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja sebagai calon Pasangan

Usia Subur masih sangat minim sehingga mempengaruhi pencapaian

kuantitas dan kualitas kegiatan;

7. Pelayanan KB berkualitas merupakan hak asasi reproduksi klien

yang harus selalu diupayakan untuk dipenuhi. Faktor penentu

kualitas pelayanan KB antara lain aspek sarana prasarana dan

ketersediaan SDM terlatih. Kondisi sarana dan prasarana di beberapa

fasilitas pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Pustu, dan PKD)

saat ini masih relatif belum memadai baik dari segi jumlah maupun

kualitas serta dukungan tenaga terlatih pelayanan KB yang memadai;

II-113

8. Dinamika pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dalam era

otonomi daerah mengakibatkan menurunnya kesadaran masyarakat

dalam mengikuti program KB;

9. Usia remaja (15–19 tahun) merupakan usia yang sangat rentan

untuk hamil dan melahirkan karena baik secara fisik maupun

psikologis masih belum sempurna. Kehamilan pada usia remaja tidak

saja berisiko tinggi dan membahayakan (yang dapat berujung pada

kematian) janin dan atau ibunya, tetapi juga membahayakan

keselamatan bayinya. Dinamika pelaksanaan program KB dalam era

otonomi daerah mengakibatkan menurunnya pengelolaan baik dari

sisi kelembagaan maupun pengendalian operasional program KB

menurun;

10. Melahirkan di rumah tanpa bantuan tenaga kesehatan bagi ibu

khususnya ibu hamil dengan risiko tinggi sangat rawan terjadinya

kematian ibu dan bayinya. Sehingga perlu kegiatan/upaya untuk

menghilangkan budaya masyarakat melahirkan di rumah karena

apabila dibiarkan berkembang akan menghambat upaya percepatan

penurunan angka kematian ibu;

11. Peningkatan sarana prasarana PKD;

12. Perilaku masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan

masyarakat akan kesehatan demikian juga halnya dengan ibu hamil,

ibu balita yang wajib mendapatkan informasi/pengetahuan tentang

kesehatan. Namun belum semua desa membentuk Kelas Ibu Hamil

dan Ibu Balita di desa sebagai wadah pelayanan KIE bagi ibu hamil,

ibu bayi, dan ibu balita;

13. Salah satu faktor rendahnya minat masyarakat melahirkan di unit

pelayanan kesehatan adalah masalah sosial ekonomi (biaya tidak

terjangkau) terutama pada masyarakat miskin, sehingga mereka

lebih memilih melahirkan di rumah dengan bantuan dukun yang

rawan terhadap kematian ibu dan bayi. Untuk mengatasi masalah

ini, khususnya masyarakat miskin non PBI yang di luar kuota

Jamkesmas perlu bantuan biaya persalinan dari Pemerintah Daerah.

Pada kenyataannya, belum semua masyarakat memperoleh bantuan

dana persalinan baik dari Jamkesmas maupun Jamkesda;

14. Upaya perbaikan status gizi khususnya untuk ibu hamil dan anak

memerlukan anggaran/ dana yang tidak sedikit karena sebagian

besar masyarakat penderita gizi buruk/kurang berasal dari

masyarakat miskin dengan jumlah penghasilan/pendapatan yang

rendah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan gizinya. Dengan

II-114

keterbatasan dana, anggaran yang disediakan masih belum sesuai

dengan jumlah penderita gizi buruk/kurang;

15. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas

khususnya untuk kegiatan peningkatan kesehatan ibu sangat

dirasakan manfaatnya mengingat keterbatasan APBD Kabupaten

Purbalingga, namun pemberian dana BOK tersebut masih sangat

kurang;

16. Dalam melaksanakan program Keluarga Berencana (KB), banyak

ditemukan beberapa hambatan diantaranya adalah peran

serta/partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan program

keluarga berencana dan perlu adanya dukungan lintas program dan

lintas sektoral, untuk itu perlu adanya kebijakan dan komitmen

mulai dari pemerintahan desa/kelurahan sampaipemerintahan

kecamatan, namun demikian komitmen dalam mendukung

pelaksanaan program KB sampai ke lapangan perlu optimalisasi;

17. Melahirkan di rumah tanpa bantuan tenaga kesehatan bagi ibu

khususnya ibu hamil dengan risiko tinggi sangat rawan terjadinya

kematian ibu dan bayinya. Sehingga perlu kegiatan/upaya untuk

menghilangkan budaya masyarakat melahirkan di rumah karena

apabila dibiarkan berkembang akan menghambat upaya percepatan

penurunan angka kematian ibu;

18. Upaya perbaikan status gizi khususnya untuk ibu hamil dan anak

memerlukan anggaran/ dana yang tidak sedikit karena sebagian

besar masyarakat penderita gizi buruk/kurang berasal dari

masyarakat miskin dengan jumlah penghasilan/pendapatan yang

rendah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan gizinya. Dengan

keterbatasan dana, anggaran yang disediakan masih perlu

optimalisasi guna mengimbangi jumlah penderita gizi buruk/kurang.

f. Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular

Lainnya

1. Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

khususnya HIV dan AIDS, diperlukan adanya surveilans sebagai upaya

deteksi dini penyakit menular. Deteksi dini penyakit menular ini

dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang telah dilatih surveilans

namun karena keterbatasan tenaga surveilans dan keterbatasan

anggaran maka kegiatan surveilans ini masih kurang intensif

dilaksanakan;

2. Penderita penyakit menular khususnya HIV dan AIDS selama ini masih

belum memperoleh keadilan dalam pergaulan di masyarakat karena

II-115

sebagian besar masyarakat masih mendiskriminasikan ODHA

dikarenakan stigma yang negatif;

3. Penderita HIV/AIDS seperti fenomena gunung es, selama ini penemuan

kasus HIV/AIDS masih sangat rendah sementara jumlah penderita

HIV/AIDS yang belum ditemukan masih tinggi karena kurangnya

kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya dan

informasi tentang layanan dan pencegahan penyakit menular

khususnya HIV/AIDS masih belum mampu menyadarkan mereka

untuk segera mengenali dan mengobati sakitnya;

4. Permasalahan HIV/AIDS sudah tidak lagi terjadi pada

kelompokkelompok tertentu saja seperti Pekerja Seksual Komersial

(PSK), ataupengguna jarum suntik narkoba, tetapi juga pada kelompok

yangberhubungan sex beresiko tinggi lainnya;

5. Perlunya surveilans migrasi yang memerlukan partisipasi dan peran

serta masyarakat dengan melapor ke petugas kesehatan / unit

pelayanan kesehatan tentang keberadaan penderita penyakit menular,

namun pada kenyataannya pemberdayaan masyarakat dalam

surveilans migrasi ini masih rendah;

6. Sebagai upaya pelayanan Voluntary Counselling Test(VCT) di Rumah

Sakit Pemerintah bagian penderita HIV/AIDS, diperlukan penyediaan

reagen yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan;

7. Dalam mendiagnosis suatu penyakit, sering terjadi kesulitan diagnosis

sehingga dimungkinkan terjadi overdiagnosis atau underdiagnosis;

8. Adanya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten

Purbalingga dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah

perilaku masyarakat dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit

DBD. Salah satu upaya yang dianjurkan untuk mencegah terjadinya

penyakit DBD adalah program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN),

namun sebagian besar masyarakat belum menyadari arti pentingnya

berperilaku hidup bersih dan sehat dan PSN sehingga perlu

optimalisasi partisipasi masyarakat dalam PSN;

9. Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

khususnya TB, Malaria dan DBD, diperlukan adanya surveilans

sebagai upaya deteksi dini penyakit menular yang dilaksanakan oleh

tenaga kesehatan yang telah dilatih. surveilans namun karena

keterbatasan tenaga surveilans dan keterbatasan anggaran maka

kegiatan surveilans ini masih kurang insentif dilaksanakan.

g. Tujuan 7. : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

1. Masih terdapat lahan kritis dan potensial kritis di luar kawasan

hutan;

II-116

2. Perlunya optimalisasi kesadaran masyarakat di sekitar hutan dalam

pengelolaan dan pemanfaatan hutan;

3. Kemiskinan dan kerentanan sosial penduduk sekitar hutan relatif

tinggi yang dapat mempengaruhi tingkat pemanfaatan hutan;

4. Emisi CO2(e) dihitung dengan mempertimbangkan beberapa

aspek,yakni: sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan,

energi, peternakan dan sampah, sehingga diperlukan data yang

komplek untuk melakukan penghitungan, sedangkan ketersediaan

data kurang memadai untuk bahan penghitungan emisi CO2(e) setiap

tahunnya;

5. Pertambahan kendaraan bermotor sulit dibatasi yang berpengaruh

terhadap konsumsi BBM dan timbulnya pencemaran udara, potensi

pencemaran udara dari industri skala rumah tangga juga

pencemaran dari emisi industri skala menengah;

6. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan konsumsi

penggunaan bahan bakar fosil, serta peningkatan limbah domestik

yangmenyebabkan emisi gas rumah kaca, terutama CO2, semakin

meningkat tiap tahunnya;

7. Permasalahan terkait Bahan Perusak Ozon (BPO) yaitu peredaran

refrigerant dari jenis tidak ramah lingkungan yang sulit terdeteksi

untuk keperluan pendataan;

8. Permasalahan terkait dengan penanganan limbah bahan-bahan

berbahaya dan beracun, terutama dari sektor domestik yang belum

ada fasilitas untuk mengelolanya;

9. Kawasan lindung belum berfungsi optimal baik sebagai penyangga

kehidupan maupun perekonomian masyarakat disekitarnya;

10. Kualitas air permukaan sebagai sumber air baku menurun akibat

pencemaran lingkungan;

11. Rendahnya akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air

minum;

12. Terbatasnya debit mata air yang dapat didayagunakan sebagai

sumber air minum;

13. Rendahnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana

kesehatan lingkungan;

14. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai Perilaku Hidup Bersih

dan Sehat (PHBS), dan kebiasaan masyarakat yang sulit diubah;

15. Kemampuan masyarakat dalam penyediaan sarana sanitasi dasar

masih rendah dan belum optimalnya pengembangan potensi dan

partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan

air minum.

II-117

16. Terbatasnya penghasilan penduduk miskin yang tidak mampu

membangun atau memperbaiki rumah;

17. Rendahnya pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat

dalam pembangunan infrastruktur permukiman terutama pada

masyarakat pedesaan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(MBR);

18. Keterbatasan akses pelayanan sertifikasi tanah;

19. Tantangan terkait rasio luas kawasan tertutup pepohonan, yaitu isu

pemanasan global dan perubahan iklim, serta kerusakan lingkungan,

terutama hutan dan lahan.

20. Tantangan terkait jumlah emisi karbon dioksida, yaitu penambahan

jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak dan sulit dibatasi.

Pada tahun-tahun mendatang penggunaan kendaraan bermotor

semakin banyak, karena masyarakat semakin mudah mendapatkan

akses kredit kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor

mengakibatkan terjadinya kemacetan dan timbulnya polusi udara;

21. Pertambahan industri yang semakin banyak pada tahun-tahun

mendatang juga akan semakin meningkat. Perkembangan industri,

terutama industri pengolahan yang menggunakan bahan bakar fosil

akan menyebabkan timbulnya polusi udara apabila tidak diikuti

penghijauan di sekitar pabrik, pemakaian teknologi ramah

lingkungan dan pengelolaan emisi gas buang;

22. Tantangan terkait jumlah konsumsi bahan perusak ozon, yaitu

penggunaan HCFC(Hydrochlorofluorocarbon) sebagai pengganti

sementara CFC(Chlorofluorocarbon) yang ternyata masih berdampak

negatif pada lapisan ozon walaupun ODP-nya jauh lebih kecil

sekarang ini semakin banyak. Penggunaan HCFC antara lain untuk

Air Conditioner (AC), pendinginan, busa, pelarut, aerosol, dan

pemadam kebakaran. Penggunaan berbagai peralatan tersebut tidak

dapat dibatasi, karena menjadi sebuah kebutuhan masyarakat.

Tantangan ke depan adalah bagaimana menciptakan bahan refrigrant

lain yang lebih ramah lingkungan dan mengembangkan peralatan

yang menggunakan refrigerant ramah lingkungan secara lebih efisien;

23. Tantangan terkait proporsi rumah tangga tanpa akses terhadap air

minum layak antara lain Meningkatnya kebutuhan air minum seiring

dengan pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan perlu diiringi

pembangunan infrastruktur yang memadai;

24. Tantangan terkait proporsi rumah tangga tanpa akses terhadap

sanitasi dasar antara lain adalah Laju Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten Purbalingga yang relatif meningkat terutama di wilayah

II-118

perkotaan yang berakibat pada peningkatan cakupan sanitasi dasar

dan adanya pembuangan limbah secara langsung ke sungai

danpenggunaan lahan perkotaan yang padat terbangun sehingga

mempengaruhi program pengembangan drainase dan penanganan

sampah perkotaan;

25. Tantangan terkait proporsi rumah tangga kumuh perkotaan antara

lain meningkatnya kebutuhan terhadap rumah yang tidak seimbang

dengan kemampuan penyediaan rumah;

26. Banyaknya perumahan yang tidak layak huni baik yang berlokasi di

pedesaan maupun perkotaan.

2.4. Lingkungan Strategis Daerah

2.4.1 Analisis Lingkungan Internal

Faktor lingkungan internal yang dimiliki Kabupaten Purbalingga pada

saat ini yang akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kabupaten

Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang dapat

diidentifikasi sebagai berikut:

2.4.1.1. Kekuatan (Strength)1. Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan.

2. Jumlah dan kualifikasi aparatur Pemerintah Kabupaten Purbalinggarelatif memadai

3. Kapasitas sarana dan prasarana pemerintahan serta pelayanan sosialrelatif memadai.

4. Kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan kesehatan relatif tinggi.

5. Tersedianya Kader kesehatan dan Kader KB di seluruh wilayah

6. Adanya kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan yang telah mapan.

7. Kondisi agroekologis wilayah Kabupaten Purbalingga yangmemungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman.

8. Banyaknya Perusahaan PMA dan PMDN.

9. Banyaknya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

10. Besarnya proporsi penduduk usia produktif dan tersedianya tenaga kerjadalam jumlah relatif banyak.

11. Tersedianya jaringan infrastruktur dan kemudahan akses transportasi diseluruh wilayah

12. Pelayanan Perijinan dengan one stop service berstandar ISO14001.

13. Situasi dan kondisi di bidang politik, keamanan, ketentraman danketertiban umum yang relatif kondusif.

II-119

14. Banyaknya potensi sumberdaya alam yang dapat didayagunakan untukmendorong perekonomian dan pembangunan daerah.

15. Ikon Purbalingga sebagai destinasi wisata regional baru.

16. Banyaknya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan sebagai modal sosialdalam pembangunan.

17. Masih relatif tingginya kesadaran tentang nilai-nilai sosial di kalanganmasyarakat

2.4.1.2. Kelemahan (Weakness)

1. Terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah daerah.

2. Belum ada keseimbangan antara penerapan sistem karir dan sistemprestasi kerja dalam pembinaan karir PNS.

3. Kapasitas dan kompetensi serta penguasaan ilmu pengetahuan danteknologi oleh aparatur pemerintah daerah masih relatif terbatas.

4. Jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi tingkat pendidikanDIV-S1 relatif rendah (48,94 %)

5. Penyelenggaraan pendidikan masih berorientasi pada tingkat kelulusansiswa dan kurang mengutamakan proses pendidikan menyeluruh yangmemperhatikan aspek kemampuan interaksi sosial dan interpersonal,watak, budi pekerti, serta kecintaan terhadap budaya nasional dansemangat nasionalisme.

6. Kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik masih relatif rendah(tenaga pendidik yang memperoleh sertifikat kompetensi : 33,02 %)

7. Belum semua prasarana kesehatan melaksanakan manajemen mutupelayanan kesehatan (quality assurance belum diterapkan di semualembaga pelayanan kesehatan)

8. Terbatasnya prasarana dan sarana pelayanan KB

9. Kualitas SDM kelembagaan pemerintah di tingkat desa/kelurahan relatifrendah.

10. Wilayah Kabupaten Purbalingga berada di luar jalur transportasi utamaPulau Jawa (daerah belakang)

11. Relatif rendahnya kepemilikan lahan pertanian oleh petani (+/- 0,24 haper rumah tangga petani)

12. Relatif rendahnya kapasitas produksi, produktivitas, kualitas produk,dan akses pasar usaha mikro dan kecil.

13. Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

14. Belum tersedianya perangkat lunak regulasi di tingkat daerah bagiperlindungan pasar tradisional dan usaha perdagangan skala kecil.

15. Prasarana, sarana, dan pengelolaan sebagian besar pasar tradisionalmasih belum memadai.

II-120

16. Sistem informasi dan data potensi investasi belum tersedia secaramemadai.

17. Kualitas tenaga kerja relatif rendah dan didominasi tenaga kerjaberpendidikan rendah.

18. Belum optimalnya pendayagunaan potensi sumberdaya lokal.

19. Belum optimalnya peran dan fungsi organisasi dan lembaga sosialkemasyarakatan dalam penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa.

20. Belum optimalnya pembinaan olahraga prestasi.

21. Relatif rendahnya kapasitas dan kualitas prasarana transportasi.

22. Kondisi topografi wilayah yang bervariasi serta banyak dipisahkan olehsungai besar maupun kecil.

23. Banyak wilayah yang rentan terhadap kekeringan atau kekurangan airbaku.

24. Akses masyarakat terhadap sanitasi masih relatif rendah

25. Kualitas lingkungan permukiman masih relatif rendah.

26. Masih relatif rendahnya kesadaran akan pelestarian fungsi lingkunganhidup

27. Penegakan hukum di bidang lingkungan masih lemah.

28. Belum tersedianya sistem deteksi dini terhadap ancaman bencana alam.

2.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Faktor lingkungan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi

keberhasilan pembangunan Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu lima

tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

2.4.2.1. Peluang (Opportunity)

1. Perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk

meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan.

2. Komitmen Pemerintah dalam penganggaran belanja bidang pendidikanyang cukup tinggi.

3. Adanya UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

4. Relatif tingginya kesadaran masyarakat terhadap program KB.

5. Adanya kebijakan otonomi dan desentralisasi fiskal sampai ke tingkatdesa

6. Relatif stabilnya permintaan pasar akan produk pertanian

7. Terbukanya pangsa pasar produk-produk lokal di pasar regional, nasionaldan internasional.

II-121

8. Semakin berkembangnya teknologi tepat guna yang dapat digunakanuntuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas produksi bagi usaha mikrodan kecil.

9. Meningkatnya daya beli masyarakat.

10.Banyaknya pemilik modal yang ingin melakukan kegiatan investasi.

11.Tingginya minat terhadap wisata alam, budaya lokal, klasik, dan unik.

12.Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat di bidang kesehatan danpendidikan.

13.Adanya komitmen untuk mencapai target-target MDGs.

2.4.2.2. Tantangan (Threats)

1. Semakin tingginya desakan penduduk terhadap sumberdaya alam danlingkungan hidup

2. Masih relatif tingginya laju pertumbuhan penduduk

3. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publiksebagai implikasi dari peningkatan standar kehidupan masyarakat danproses demokratisasi.

4. Adanya dinamika lingkungan eksternal yang menghendaki terwujudnyatatakelola pemerintahan yang baik.

5. Adanya target pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) padatahun 2015

6. Adanya tuntutan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan manusiawi.

7. Adanya tuntutan pasar tenaga kerja yang membutuhkan SDM yangterdidik dan terampil.

8. Semakin berkembangnya budaya hedonisme dan individualisme yangmelunturkan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta semangatnasionalisme dan patriotisme.

9. Adanya kecenderungan meningkatnya kasus penyakit degeneratif sebagaiakibat menurunnya kualitas lingkungan hidup dan berkembangnyapenggunaan bahan kimia berbahaya dalam produksi makanan sertakecenderungan mewabahnya penyakit transnasional (flu burung, flu babi,dan HIV)

10. Masih sering munculnya wabah penyakit epidemik (DBD, malaria,chikungunya)

11. Banyak daerah lain yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitifbagi pengembangan investasi

12. Tuntutan pasar yang menghendaki adanya kontinuitas pasokan dantingginya standar kualitas produk.

13. Era perdagangan bebas yang memungkinkan masuknya berbagai produkmancanegara yang sejenis dengan produk lokal dengan kualitas yangjauh lebih baik dan harga lebih terjangkau.

II-122

14. Bergesernya gaya hidup masyarakat yang lebih menyukai pasar/tokomodern

15. Adanya kecenderungan daerah lain untuk membangun obyek wisata yangsama dengan yang ada di Kabupaten Purbalingga.

2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah2.5.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan

sasaran pembangunan daerah.1) Masih tingginya angka kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga berdasarkan

data Susenas BPS masih relatif tinggi, yaitu mencapai angka 21,19 persen

pada tahun 2012, menurun dibanding tahun 2011 sebesar 23,06 persen.

Walaupun mengalami penurunan persentase apabila dibandingkan dengan

tahun sebelumnya, akan tetapi secara jumlah meningkat, yakni dari 230.461

jiwa menjadi 252.496 jiwa. Berbagai program penanggulangan kemiskinan

selama ini telah dilakukan, baik yang merupakan program dari pemerintah

pusat, maupun inovasi pemerintah daerah sendiri. Walaupun belum

menunjukan perbaikan yang signifikan, upaya penanggulangan kemiskinan

tersebut tetap terus dilakukan secara sinergis dan simultan dengan

dikoordinir oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Kabupaten Purbalingga.

Dalam upaya pengentaskan kemiskinan, segala sumberdaya yang

dimiliki harus difungsikan secara optimal, disertai dengan kerja keras,

konsisten, terkoordinasi, serta terus menggali inovasi baru maupun dengan

merevitalisasi program-program yang selama ini telah dijalankan. Meskipun

pertumbuhan ekonomi sudah dapat ditingkatkan, namun pengentasan

kemiskinan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Pengaruh faktor

makro yang tidak dapat dikendalikan daerah seperti misalnya adanya pemilu

legislatif dan pemilu preiden dan wakil presiden berpengaruh terhadap

kenaikan angka inflasi.Berdasarkan data BPS, angka paritas daya beli (PPP)

Kabupaten Purbalingga tahun 2012 sebesar Rp 638.410,- Walaupun

mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp

634.440,- akan tetapi angka tersebut termasuk rendah apabila dibandingkan

dengan rata-rata Jawa Tengah yakni Rp 640.410,-.Faktor eksternal lain

adalah kejadian bencana alam yang secara langsung maupun tidak langsung

sangat berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi masyarakat Purbalingga.

Masalah pokok yang dihadapi dalam upaya mengurangi jumlah penduduk

miskin antara lain sebagai berikut :

II-123

a) Harga bahan kebutuhan pokok cenderung naik sehingga mempengaruhi

daya beli masyarakat miskin. Di sisi lain kemampuan produksi pertanian

dan peternakan, utamanya jagung, kedelai, gandum, buah-buahan,

daging, dan susu belum dapat menjamin permintaan dan kebutuhan

masyarakat sehingga tergantung dari impor.

b) Akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, air minum

dan akses sanitasi masih terbatas. Hal ini disebabkan terutama oleh

cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum

memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan

kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan

yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin

masih perlu dioptimalkan.

2) Kesempatan Kerja Formal

Meskipun angka pengangguran di Kabupaten Purbalingga relatif

rendah yakni 5,14, namun demikian masalah pengangguran tetap harus

mendapatkan perhatian yang serius. Perluasan lapangan kerja dan

kesempatan berusaha harus terus dilakukan utamanya untuk kesempatan

kerja formal. Salah satu upaya menciptakan lapangan kerja baru adalah

melalui implementasi kebijakan dan program pembangunan yang pro

investasi berupa deregulasi perijinan usaha dan investasi guna menjadikan

Kabupaten Purbalingga sebagai daerah yang prospektif untuk berinvestasi.

Disamping itu, pekerja yang saat ini telah bekerja juga belum semuanya

mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak pekerja sesuai dengan

regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

3) Kesenjangan Antar Wilayah

Pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini ternyata masih

menyisakan berbagai permasalahan yang harus diselesaikan, antara lain

adanya ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat baik antarindividu

maupun antarwilayah. Hal tersebut di samping disebabkan perbedaan

kondisi geografis dan potensi sumber daya antarwilayah juga disebabkan

karena terbatasnya ketersediaan infrastruktur sosial dan ekonomi pada

wilayah-wilayah tertentu yang menyebabkan ketimpangan akses masyarakat

terhadap sumberdaya sosial dan ekonomi.

4) Kualitas Pembangunan Manusia.

Pada tataran formal, upaya pembangunan manusia di Kabupaten

Purbalingga masih harus terus ditingkatkan. Ukuran yang umum digunakan

untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia adalah Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi tiga komponen yaitu tingkat

II-124

kesehatan (angka harapan hidup), tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah

dan angka melek huruf), serta tingkat kemampuan ekonomi masyarakat yang

diukur dari paritas daya beli. Dalam lima tahun terakhir IPM Kabupaten

Purbalingga memang mengalami kenaikan. Tahun 2008 IPM Kabupaten

Purbalingga sebesar 70,9 dan pada tahun 2012 telah meningkat menjadi

72,97. Akan tetapi capaian tersebut masih lebih rendah apabila

dikomparasikan dengan capaian rata rata IPM Provinsi Jawa Tengah tahun

2012 sebesar 73,29dan menempati posisi 19 dari 35 kabupaten/kota di Jawa

Tengah.

5) Derajat Kesehatan masyarakat masih rendah

Target SPM 2015 dimana seluruh masyarakat miskin di Kabupaten

Purbalingga harus memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan

kesehatan rujukan merupakan permasalahan yang harus diantisipasi

mengingat saat ini belum semua warga miskin mendapatkan akses dan

jaminan pelayanan dasar termasuk pelayanan kesehatan. Adanya epidemi

HIV-AIDS di Kabupaten Purbalingga yang cukup tinggi juga merupakan

permasalahan yang harus segera dituntaskan. Dikhawatirkan adanya

fenomena gunung es pada kasus epidemi HIV-AIDS di Kabupaten

Purbalingga, sehingga diperlukan upaya maksimal guna mengendalikan

epidemi HIV-AIDS, di sisi lain perlunya penanganan profesional pada

penderita yang telah terjangkit HIV-AIDS.

Selanjutnya rendahnya proporsi rumah tangga dengan akses air bersih

di Kabupaten Purbalingga dan tingginya proporsi rumah tangga tanpa akses

sanitasi dasar yang layak merupakan permasalahan lain yang dijumpai dan

berpengaruh besar terhadap kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten

Purbalingga. Permasalahan kesehatan lainnya adalah perilaku hidup bersih

dan sehat yang belum sepenuhnya membudaya pada masyarakat.

6) Kualitas Pendidikan masih rendah

Permasalahan pendidikan yang masih mengemuka pada tahun

2013adalah rendahnya angka partisipasi sekolah pada seluruh tingkatan,

masih adanya anak usia sekolah yang tidak sekolah atau putus sekolah,

masih relatif tingginya angka buta huruf penduduk, masih banyaknya

kerusakan sarana/prasarana khususnya pada tingkat pendidikan dasar,

relatif tingginya kerusakan sarana/prasarana pendidikan dasar pada sekolah

swasta, masih relatif rendahnya kualitas pendidikan dan layanan pendidikan

bagi masyarakat yang diindikasikan dengan skor nilai IPM yang relatif

rendah, belum adanya dukungan ketersediaan data pendidikan yang valid

dan akurat guna merumuskan arah kebijakan dan evaluasi bidang

pendidikan.

II-125

7) Kependudukan dan Keluarga Berencana

Permasalahan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana antara

lain laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi bila dibanding dengan

laju pertumbuhan Propinsi Jawa Tengah. Bila dilihat dari aspek pelayanan

petugas yakni proporsi antara PKB/PLKB dengan jumlah desa/kelurahan

masih belum memenuhi target SPM tahun 2014, yakni 1 (satu) PKB/PLKB

membina 2 desa/kelurahan dan 1 PPKBD per desa/kelurahan.

Permasalahannya lainnya adalah sebagian besar peserta KB menggunakan

alat kontrasepsi hormonal sehingga menyebabkan tingginya kebutuhan

anggaran yang disediakan untuk penyediaan alat kontrasepsi, dan relatif

rendahnya kepesertaan KB laki-laki.

8) Pertanian dalam Arti Luas

Kecenderungan semakin sempitnya lahan pertanian sementara jumlah

penduduk terus bertambah menyebabkan kepemilikan lahan pertanian

semakin kecil. Hal ini menyebabkan produksi pertanian tidak dapat

mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga petani. Kelurga petani mencari

tambahan penghasilan di sektor lain. Akibatnya banyak lahan pertanian tidak

digarap intensif dan produksinya berkurang. Alih fungsi lahan juga

meningkatkan jumlah buruh tani. Tingginya penggunaan pupuk kimia dan

pestisida.

9) Infrastruktur

Infrastruktur di Kabupaten Purbalingga dalam mendukung dan

menunjang pembangunan daerah khususnya infrastruktur perhubungan

yakni jalan dan jembatan masih menjadi kendala. Kapasitas jalan utama

untuk aksesibiltas barang dan orang memerlukan pelebaran diantaranya

untuk menuju dan dari daerah lain. Beberapa kerusakan infrastruktur

khususnya jalan masih cukup besar, dimana kondisi jalan kabupaten yang

rusak berat mencapai lebih dari 10 persen.

2.6. Isu Strategis Pembangunan Daerah

1). Pengurangan kemiskinan melalui pemenuhan dan peningkatan akseswarga miskin terhadap layanan dasar yakni akses pendidikan,perumahan, dan akses kesehatan dan pembangunan wilayah perdesaan;

2). Pengurangan pengangguran melalui penyediaan dan perluasan akseslapangan kerja,

3). Tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik;

4). Pembangunan infrastruktur;

5). Pengendalian laju pertumbuhan penduduk;

II-126

6). Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembanganumkm,koperasi, pengembangan usaha perdagangan,investasi pembangunanketenagakerjaan, pariwisata dan budaya.

7). Pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran dankerusakan lingkungan serta pemeliharaan dan peningkatan kualitasruang terbuka hijau.

8). Perlunya pembangunan dan pengembangan pertanian dalam arti luas.

III - 1

BAB III.RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi DaerahUntuk membangun sinergitas dan keterpaduan pembangunan

sektor perekonomian, arah kebijakan pembangunan sektor ekonomi

daerah tidak bisa dilepaskan dari garis kebijakan pembangunan

ekonomi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta

pemerintah kabupaten. Arah kebijakan daerah Kabupaten Purbalingga

tahun 2016 diarahkan untuk semakin memantapkan pembangunan

untuk semua yang ditandai dengan semakin mantapnya pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan dan papan yang layak

bagi seluruh masyarakat; terpenuhinya kebutuhan pelayanan

kesehatan yang lebih berkualitas bagi seluruh masyarakat;

terpenuhinya kebutuhan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas

sesuai standar nasional bagi seluruh masyarakat; terpenuhinya

kebutuhan pelayanan pendidikan menengah yang semakin berkualitas;

tersedianya infrastruktur sosial ekonomi dengan kapasitas dan

kualitas yang memadai; terciptanya kehidupan sosial dan politik yang

semakin harmonis dan dinamis; serta kehidupan ekonomi yang

tumbuh secara dinamis yang ditandai oleh meningkatnya partisipasi

seluruh masyarakat dalam proses produksi dan pendapatan per kapita

yang semakin baik dan merata.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014

PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2011 Atas Dasar Harga

Berlaku sebesar Rp. 6,52 triliun, meningkat sebesar Rp.0,78 triliun

menjadi Rp. 7,30 triliunpada tahun 2012, pada tahun 2013 meningkat

sebesar Rp.0,82 triliun menjadi Rp.8,18triliun, sedangkan pada tahun

2014 diperkirakan menjadi Rp. 9,189 triliun. PDRB Atas Dasar Harga

Konstan pada tahun 2011 sebesar Rp.2,68 triliun, pada tahun 2012

meningkat sebesar Rp. 0,27triliun menjadi Rp. 2,85 triliun, dan pada

tahun 2013 meningkat sebesar Rp. 0,26 triliun menjadi Rp.3,01 triliun,

sedangkan pada tahun 2014 diperkirakan menjadi Rp. 3,20 triliun.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Purbalingga tahun

2011 mencapai 6,02 persen, pada tahun 2012 mengalami kenaikan

sebesar 0,24 persen menjadi sebesar 6,26 persen, sedangkan tahun

III - 2

2013 mencapai 5,66 persen. Sedangkan pada tahun 2014 diperdirakan

tumbuh sebesar 5,7 persen dan tahun 2015 diproyeksikan tumbuh

sebesar 5,9 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga

minyak mentah dunia serta krisis ekonomi global sehingga

mengakibatkan ketidakstabilan nilai tukar rupiah, yang pada akhirnya

mempengaruhi kinerja hampir pada seluruh Sektor PDRB. Kenaikan

LPE per sector pada tahun 2013 rata-rata naik sebesar 2,51 – 11,34

persen. Melihat fakta yang ada, kontribusi sektor – sektor tersier dan

sekunder cenderung meningkat, sehingga potensial untuk terus

dikembangkan.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan

Tahun 2016

Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2012 dan 2014

menjadi sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan

perekonomian daerah. Dengan melihat arah kebijakan ekonomi makro

yang ditetapkan pemerintah dan memperhatikan lingkungan eksternal

maupun internal yang berkembang, maka proyeksi perekonomian

tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Proyeksi Ekonomi Makro Tahun 2015-2016 Kabupaten Purbalingga

NO INDIKATOR PROYEKSI 2015 PROYEKSI 2016

1 Jumlah Penduduk 907.769 jiwa 921.022 jiwa2 Laju Pertumbuhan

Penduduk1.1 persen 0,9 persen

3 Inflasi 5-6 persen 5-6 persen4 PDRB ADHB Rp 9.186.781,82 jt Rp 10.250.979,42jt5 PDRB ADHK Rp3.404.248,29 jt Rp 3.404.248,29jt6 Laju Pertumbuhan

PDRB6 persen 6 persen

Sumber : data diolah, Bappeda Kabupaten Purbalingga

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Perubahan lingkungan strategis dalam perekonomian global dan

nasional secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh

terhadap kondisi perekonomian dan kemampuan anggaran

pembangunan daerah. Hal tersebut terjadi mengingat sebagian besar

anggaran pendapatan Kabupaten Purbalingga bersumber dari transfer

III - 3

fiskal yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi, baik berupa

dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana penyesuaian, bagi

hasil pajak, maupun bantuan keuangan lainnya. Sebagai gambaran

dapat dilihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap

total pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Purbalingga Tahun

Anggaran 2010 s.d. 2014 rata-rata sebesar 11,35 persen, sehingga

ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan dari pemerintah

pusat dan provinsi masih sangat tinggi. Realisasi APBD tahun 2010

s/d 2014 sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga

Tahun 2010 – 2014

NO URAIANREALISASI (Rp. 000)

2010 2011 2012 2013 20141 PENDAPATAN

DAERAH

1.1 Pendapatan AsliDaerah 79.803.181 94.944.079 112.727.617

122.866.228202.413.207

1.1.1 Hasil Pajak Daerah 1)11.371.153 15.893.794

19.432.28821.424.649

37.837.517

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah1)

55.759.037 62.832.89227.425.983 29.293.477 33.296.583

1.1.3Hasil PengelolaanKekayaan Daerah YgDipisahkan

7.738.501 8.181.7726.307.014

10.651.72612.016.649

1.1.4 Lain-lain PendapatanAsli Daerah Yang Sah

4.934.490 8.035.62159.562.330 61.496.374 119.262.457

1.2 Dana perimbangan 554.264.416 630.615.401 757.604.355830.569.180

868.377.042

1.2.1 Bagi Hasil Pajak /Bukan Pajak

44.666.895 41.149.86041.349.239

44.743.10033.120.213

1.2.2 Dana Alokasi Umum464.788.521 521.932.241

640.265.476719.185.020

777.989.499

1.2.3 Dana Alokasi Khusus44.809.000 67.533.300

75.989.64066.641.060

57.267.330

1.3 Lain-lain Pendapatanyang Sah 89.966.439 228.617.953 217.379.463 233.104.578 274.651.063

1.3.1 Pendapatan Hibah147.248 2.698.307

1.754.8845.805.148

6.100.074

1.3.3Dana Bagi Hasil Pajakdari Prov & Pemdalainnya

21.261.109 30.443.22041.833.062

46.760.11564.346.027

1.3.4 Dana Penyesuaian danOtonomi Khusus

3.868.000 106.652.03921.945.283 0 173.720.857

1.3.5 Bantuan Keuangan dariProv & Pemda

15.649.676 16.988.19031.167.236

28.636.27930.484.104

1.2.6 Dana PenyesuaianTunjangan Penddkn

49.040.406 71.836.196120.678.998 151.903.035 -

JUMLAH PENDAPATANDAERAH 724.034.036 954.177.433 1.087.711.436

1.187.539.9871.345.441.313

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Purbalingga mengalami

peningkatan, disebabkan oleh besarnya tuntutan masyarakat akan

pelayanan yang mudah dan berkualitas, meningkatnya kondisi

III - 4

infrastruktur yang memerlukan penanganan serta upaya-upaya

pemenuhan standar minimal setiap urusan wajib. Pemerintahan

kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang

berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya, terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan dan

pendukung urusan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang

wajib diselenggarakan oleh pemerintahan kabupaten/kota yang

berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pilihan adalah urusan

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,

kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dibiayai oleh APBD, sedang penyelenggaraan

kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah

dibiayai oleh APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan

kepada Gubernur atau ditugaskan kepada pemerintah daerah

dan/atau desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh

pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan melaksanakan

urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Sedangkan dana desentralisasi adalah dana yang berasal

dari APBD Kabupaten Purbalingga sebagai konsekuensi atas

penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah.

Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah adalah urusan wajib maupun pilihan dimana

pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

yang pendapatannya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah(PAD),

pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD) meliputi : 1) pendapatan pajak daerah; 2) pendapatan

retribusi daerah; 3) pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah. Pendapatan transfer

bersumber dari : 1) dana perimbangan yang terdiri : dana bagi hasil

pajak; dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam); dana alokasi

umum; dana alokasi khusus; dan 2) transfer pemerintah pusat lainnya

III - 5

yang berupa dana penyesuaian. Sedangkan lain-lain pendapatan yang

sah terdiri dari : 1) pendapatan hibah; 2) pendapatan dana darurat;

dan 3) pendapatan lainnya.

Pada tahun 2016 kinerja keuangan daerah diperkirakan akan

mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penataan kelembagaan

pengelola pajak bumi dan bangunan serta berbagai pembaharuan basis

data. Peningkatan ini juga akan terwujud apabila ketersediaan

sumberdaya daya manusia yang cukup dan berkualitas dapat

dipenuhi. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat pun diharapkan

mengalami peningkatan seiring dengan upaya pemerintah pusat untuk

peningkatan penguatan desentralisasi fiskal. Pendapatan Daerah

Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp.

1.526.423.751.000,-.

Tabel 3.2 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga

Tahun 2015 – 2017

NO URAIAN ANGGARAN 2015(Rp. 000)

PROYEKSI2016( Rp. 000)

PRAKIRAANMAJU 2017

(Rp.000)1 PENDAPATAN DAERAH

1.1 Pendapatan Asli Daerah180.202.572 208.262.457 217.262.457

1.1.1 Hasil Pajak Daerah 1)32.746.120 41.000.000 46.000.000

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1)24.554.458 35.000.000 38.000.000

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah YgDipisahkan

12.008.086 13.000.000 14.000.000

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah YangSah

110.893.908 119.262.457 119.262.457

1.2 Dana perimbangan 895.395.641 927.604.530 961.101.775

1.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak29.649.302 29.649.302 29.649.302

1.2.2 Dana Alokasi Umum805.222.229 837.431.118 870.928.363

1.2.3 Dana Alokasi Khusus60.524.110 60.524.110 60.524.110

1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 392.277.026 390.556.764 389.402.108

1.3.1 Pendapatan Hibah2.874.918 1.154.656 -

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov &Pemda lainnya

53.253.927 53.253.927 53.253.927

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus281.092.207 281.092.207 281.092.207

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Prov & Pemda55.055.974 55.055.974 55.055.974

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH1.467.875.239 1.526.423.751 1.567.766.340

III - 6

Belanja daerah Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu

empat tahun (2010-2016) cenderung mengalami peningkatan baik

langsung maupun tidak langsung. Secara porposi, belanja tidak

langsung lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung. Besarnya

belanja tidak langsung bukan berarti pemerintah tidak berorientasi

pada rakyat, hal ini dikarenakan dalam struktur belanja tidak

langsung terdapat belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan

dan bagi hasil dengan proporsi yang cukup besar. Disamping itu dalam

struktur belanja pegawai didalamnya termasuk gaji guru dan gaji

paramedis yang operasionalnya langsung meningkatkan kualitas

kesehatan dan pendidikan. Secara rinci Realisasi Belanja Daerah

Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014, APBD 2015, proyeksi 2016

dan perkiraan maju 2017 terdapat pada dua tabel dibawah ini.

Tabel 3.3. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten PurbalinggaTahun 2010– 2014

NO URAIAN REALISASI (Rp. 000)2010 2011 2012 2013 2014

2 BELANJA DAERAH

2.1 Belanja TidakLangsung

549.370.863 590.542.533 672.457.302 706.646.863 797.400.583

2.1.1 Belanja Pegawai477.934.348 524.363.381 599.311.055 629.339.101 722.485.061

2.1.2 Belanja Bunga47.460 39.869 32.361 24.687 17.096

2.1.3 Belanja Subsidi342.749 278.984 646.483 400.000 400.000

2.1.4 Belanja Hibah12.774.148 4.241.955 13.174.399 16.624.492 14.535.227

2.1.5 Belanja BantuanSosial

7.742.293 12.497.219 7.273.379 8.446.250 8.132.729

2.1.6Belanja Bagi HasilKpd Prov/ Kab/Kota & Pemdes

15.382 14.788 16.834 12.982 13.821

2.1.7

Belanja BantuanKeuangan KpdProv/Kab/Kota &Pemdes

48.643.667 47.699.919 50.539.658 51.722.968 51.816.649

2.1.8 Belanja TidakTerduga

1.870.816 1.406.418 1.463.134 76.383 -

2.2 Belanja Langsung185.915.436 312.001.261 411.629.765 419.910.169 474.439.009

JUMLAH BELANJA DAERAH735.286.299 902.543.793 1.084.087.067 1.126.557.033 1.271.839.592

Tabel 3.3. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten PurbalinggaTahun 2015– 2017

NO URAIAN PROYEKSI (Rp. 000)2015 2016 2017

2 BELANJA DAERAH

2.1 Belanja Tidak Langsung1.044.289.644 1.019.770.670 1.109.907.550

2.1.1 Belanja Pegawai845.883.732 845.883.732 929.581.934

2.1.2 Belanja Bunga24.688 24.688 24.688

III - 7

NO URAIAN PROYEKSI (Rp. 000)2015 2016 2017

2.1.3 Belanja Subsidi 500.000500.000 500.000

2.1.4 Belanja Hibah 69.373.3886.226.756 6.226.756

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 6.613.7985.968.500 6.293.500

2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/ Kab/Kota & Pemdes 4.467.762

5.822.868 8.400.000

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan KpdProv/Kab/Kota & Pemdes

115.426.276 153.344.126 156.880.682

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.000.0002.000.000 2.000.000

2.2 Belanja Langsung 472.293.494524.662.363 508.491.863

JUMLAH BELANJA DAERAH1.516.583.138 1.544.433.032 1.618.399.422

Pembiayaan daerah Kabupaten Purbalingga dari Tahun 2010-

2014 dari sisi penerimaan terbesar dari SiLPA. Sedangkan ari sisi

pengeluaran sebagian besar untuk penyertaan modal. Selengkapnya

pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

3.4 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun2010 – 2014

NO URAIAN REALISASI/ ANGGARAN (Rp. 000)2010 2011 2012 2013 2014

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3.1.1 SILPA Tahun Berjalan46.392.155 35.885.671 86.000.570 83.912.615 132.878.402

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0 0 0

3.1.3 Hasil Penjualan KekayaanDaerah Yg Dipisahkan 0 0 0

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah2.100.000 -

3.1.5 Penerimaan Kembali PemberianPinjaman

3.632.500 556.816 469.154 1.067.076 294.765

3.1.6 Penerimaan Piutang daerah 0 0 0

JML PENERIMAAN PEMBIAYAAN 52.124.655 36.442.487 86.469.724 84.979.691 133.173.167

3.4 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun2015 – 2017

NO URAIANPROYEKSI (Rp. 000)

APBD2015 RKPD 2016 PRAKIRAAN

MAJU20173.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3.1.1 SILPA TA Sebelumnya 29.425.131 10.000.000 16.652.641

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 27.508.000 15.000.000 0

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan 0 00

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0 0 0

III - 8


APBD2015 RKPD 2016 PRAKIRAAN

MAJU20173.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0 0 03.1.6 Penerimaan Piutang daerah 0 0 0

JML PENERIMAAN PEMBIAYAAN 56.933.131 25.000.000 16.652.641

3.5. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun2010 - 2014

NO URAIAN REALISASI (Rp. 000)2010 2011 2012 2013 2014

3.2 PENGELUARANPEMBIAYAAN

3.2.1

Pembentukan DanaCadangan

27.508.000

3.2.2

Penyertaan Modal(Investasi)Pemerintah Daerah

723.000 2.014.000 6.202.000 12.013.033 10.100.000

3.2.3

Pembayaran PokokUtang

2.163.721 63.721 63.721 63.721 63.721

3.2.4

PemberianPinjaman Daerah

2.100.000 -

3.2.5

Pembayaran UtangPihak Ketiga -

JML PENGELUARANPEMBIAYAAN 4.986.721 2.077.721 6.265.721 12.076.754 37.671.721

3.5. Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun2015 - 2017


2015 RKPD 2016 PRAKIRAANMAJU 2017

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

3.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) PemerintahDaerah

8.161.510 8.161.510 8.161.510

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 63.722 63.722 63.722

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

3.2.5 Pembayaran Utang Pihak Ketiga

JML PENGELUARAN PEMBIAYAAN 8.225.232 8.225.232 8.225.232

Alokasi lainnya yang menjadi sumber dalam pembangunan

Kabupaten Purbalingga adalah dana tugas pembantuan. Tugas

pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah

dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota

dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa

untuk melaksanakan tugas tertentu. Sedangkan dana Tugas

III - 9

Pembantuan adalah dana yang berasal dari penugasan pemerintah

kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada

yang menugaskan, yang dananya bersumber dari APBN.

Alokasi dana Tugas Pembantuan Kabupaten Purbalingga tahun

2011 sampai dengan 2014 mengalami kenaikan. Alokasi anggaran

dana Tugas Pembantuan untuk Kabupaten Purbalingga meliputi

bidang pertanian, kesehatan, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat,

ketahanan pangan, dan prasarana pemerintahan.

Selengakapnya alokasi tugas pembantuan tahun 2011 sampai

dengan 2014 sebagai berikut :

Tabel.3.5 Rekapitulasi Alokasi Tugas PembantuanTahun 2011 – 2015

Kabupaten Purbalingga

NO URAIAN ALOKASI2011 2012 2013 2014 2015

1 Bidang Pertanian 7.144.658.000 6.062.650.000 1.395.000.000 1.806.000.000 2.545.050.000

2 Bidang Kesehatan 5.150.000.000 12.437.100.00 1.423.800.000 2.049.300.000

3 BidangTenagakerja

528.000.000 784.000.000 1.049.581.000 760.780.000

4BidangPemberdayaanMasyarakat

24.166.949.000 33.546.364.000 48.120.446.000 81.298.698.000

5BidangKetahananPangan

712.700.000 736.300.000 1.423.800.000 708.500.000

6 BidangInfrastruktur

0 4.512.500.000 5.533.750.000 5.533.750.000

7 BidangPeternakan

2.657.988.000 0 1.029.460.000 0

8 Bidang Pariwisata 0 317.820.000 1.000.000.000 0

9 BidangKeciptakaryaan

0 3.200.000.000 0 0

10 BidangPerindustrian

0 0 0 0

Total Dana TP 40.360.295.000 49.159.634.000 61.469.337.000 92.157.028.000 2.545.050.000

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dana

pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan

kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi

uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani dalam mengelola

pendapatan daerah, belanja daerah,dan pembiayaan daerah. Tujuan

utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan

kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

III - 10

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kebijakan keuangan Pemerintah

Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016 disusun dengan

mengurai Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagai berikut :

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui

rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang

merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang

tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah yang dituangkan

dalam RKPD Tahun 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara

rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang

meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-

lain penerimaan yang sah.

Kebijakan pendapatan daerah yang diterapkan untuk dapat

meningkatkan pendapatan daerah adalah

a. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui

pengendalian pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi retribusi

daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari dana alokasi

umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak dan pembaharuan data.

c. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta

sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah.

d. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan swasta.

e. Mengupayakan peningkatan alokasi dana-dana dekonsentrasi,

tugas pembantuan, dan dana hibah lainnya.

Pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016

diprediksikan mencapai Rp.1.609.972.013.000,- yang bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah/PAD : Rp. 181.130.670.000,-

b. Dana Perimbangan : Rp. 899.527.781.000,-

III - 11

- Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak : Rp. 29.649.302.000,-

- Dana Alokasi Umum/DAU : Rp. 805.222.229.000,-

- Dana Alokasi Khusus/DAK : Rp. 64.656.250.000,-

c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah : Rp.446.999.814.000,-

yang berasal dari pendapatan hibah/sumbangan pihak ke tiga, bagi

hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus

dan bantuan keuangan dari provinsi serta dana penyesuaian

tunjangan pendidikan.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Rencana belanja daerah Kabupaten Purbalingga pada Tahun

Anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp. 1.544.433.032.000,-.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dalam rangka mendanai belanja

tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri

dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah,

belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan,

dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung meliputi

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten

berupa urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya

dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama

antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah

daerah. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung.

Rencana belanja tidak langsung dalam APBD Tahun Anggaran 2016

direncanakan Rp. 1.019.770.670.000,-. Adapun rincian penggunaan

belanja tidak langsung adalah sebagai berikut :

1). Belanja Pegawai, yaitu belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan

tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada

pegawai negeri sipil, dan tunjangan sertifikasi dan nonsertifikasi

guru, uang representasi pimpinan dan anggota DPRD, serta gaji

dan tunjangan Bupati / Wakil Bupati. Pada APBD Tahun Anggaran

2015, anggaran untuk belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp.

845.883.732.000,-. Besaran anggaran tersebut telah belum

mengasumsikan kenaikan gaji, hal ini disebabkan kompenen

penggajian akan melekat pada perubahan alokasi DAU dan pada

tahun 2016 alokasi DAU masih diasumsikan sama dengan tahun

2015.

III - 12

2). Belanja Bunga, yaitu pos belanja untuk pembayaran bunga hutang

yang dihitung atas kewajiban pokok berdasarkan perjanjian hutang

jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada APBD

Tahun Anggaran 2016, anggaran untuk belanja bunga

dialokasikan sebesar sebesar Rp. 24.688.000,-

3). Belanja Subsidi, yaitu pos belanja untuk pemberian subsidi bunga

kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam memperoleh

tambahan modal usaha. Pada APBD Tahun Anggaran 2016,

anggaran untuk belanja subsidi dialokasikan sebesar Rp.

500.000.000,-

4). Belanja Hibah, yaitu pos belanja untuk pemberian hibah berupa

uang, barang dan jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah

lainnya, dan organisasi masyarakat yang berbadan hukum. Pada

APBD Tahun Anggaran 2016, anggaran untuk belanja hibah

dialokasikan sebesar Rp. 6.226.756.000,-.

5). Belanja Bantuan Sosial, yaitu pos belanja untuk pemberian

bantuan berupa uang atau barang kepada masyarakat yang

bertujuan untuk melindungai dari akibat bencana dan

pemberdayaan masyarakat. Pada APBD Tahun Anggaran 2016,

anggaran untuk belanja bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp.

5.968.500.000,-

6). Belanja Bagi Hasil, yaitu pos belanja yang digunakan untuk

menganggarkan belanja bagi hasil retribusi dari pemerintah

kabupaten kepada pemerintah desa. Pada APBD Tahun Anggaran

2016, anggaran untuk belanja bagi hasil kepada desa dialokasikan

sebesar Rp. 5.822.868.000,-. Hal ini dilaksanakan merujuk pada

amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

7). Belanja Bantuan Keuangan, yaitu pos belanja yang digunakan

untuk menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa

dan pemerintah daerah lainnya, dalam rangka pemerataan dan

atau peningkatan kemampuan keuangan desa dan pemberdayaan

masyarakat. Pada APBD Tahun Anggaran 2016, anggaran untuk

belanja bantuan keuangan dialokasikan sebesar Rp.

153.344.126.000,-. Belanja Bantuan Keuangan terbesar

merupakan transfer kepada pemerintah desa, hal ini merujuk pada

amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

III - 13

8). Belanja Tidak Terduga, merupakan pos belanja untuk kegiatan

yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak

dapat diprediksikan sebelumnya, termasuk pengembalian atas

kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah

ditutup. Pada APBD Tahun Anggaran 2016, anggaran untuk

belanja tidak terduga dialokasikan sebesarRp. 2.000.000.000,-.

b. Belanja Langsung.

Dengan telah dialokasikannya belanja tidak langsung, maka

rencana pagu indikatif anggaran yang dapat dialokasikan untuk

belanja langsung dalam APBD Tahun Anggaran 2016 direncanakan

sebesar Rp.524.662.363.000,-. Belanja Langsung tersebut

digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan

seluruh SKPD untuk penyelenggaraan urusan wajib, urusan

pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau

bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara

pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah.

Prioritas belanja langsung Tahun Anggaran 2016 diarahkan untuk

memantapkan pencapaian sasaran pembangunan untuk

mendorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Terus

Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Maju, Manajemen

Pemerintahan yang Baik, serta Ketenteraman, Ketertiban, dan

Kenyaman Masyarakat.

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah tahun 2016 adalah :

a. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya

penggunaan anggaran.

b. Penyertaan Modal pada usaha-usaha daerah yang mendukung

upaya percepatan pembangunan air bersih, peningkatan

pertumbuhan daerah dan daya saing daerah.

IV - 1

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Purbalingga Tahun 2016 yang merupakan pelaksanaan dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Purbalingga

Tahun 2016–2020 dari tahap ke tiga pembangunan jangka panjang

2005-2025. Tahun 2016 merupakan tahun transisi perencanaan

pembangunan karena RPJMD 2016-2020 belum tersusun. RKPD 2016

berisi baseline rencana kerja pemerintah tahun 2016 karena pada

akhir tahun 2015 terjadi pergantian kepemimpinan daerah sehingga

prioritas RKPD Tahun 2016 mengacu pada RPJPD Kabupaten

Purbalingga 2005-2025. Prioritas Pembangunan Kabupaten

Purbalingga Tahun 2016 merupakan pokok-pokok kebijakan

pembangunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan

dokumen perencanaan anggaran tahunan.

Visi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Purbalingga Tahun 2005-2025 merupakan Visi Kabupaten Purbalingga.

Visi Pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2005-2025 adalah

“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJUMASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA”.

Makna yang termuat dalam visi pembangunan Kabupaten

Purbalingga tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Maksud dari Visi “Purbalingga yang mandiri” adalah bahwa

dengan keuletan dan kerja keras, seluruh masyarakat dan Pemerintah

Kabupaten Purbalingga akan melakukan berbagai upaya dalam rangka

meningkatkan akselerasi pembangunan guna meningkatkan kualitas

hidup, kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan daerah. Hal ini

dilakukan melalui strategi, kreasi, dan inovasi yang diciptakan dan

dikembangkannya sendiri, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-

sungguh agar ketergantungan terhadap pihak lain secara bertahap

dapat dikurangi.

IV - 2

Maksud dari “Purbalingga yang berdaya saing” adalah bahwa

dengan kemajuan dan kemandiriannya tidak menjadikan Pemerintah

Kabupaten Purbalingga dan masyarakat mengisolasi diri dari pengaruh

dan perkembangan peradaban, serta dinamika lingkungan, melainkan

senantiasa berupaya meningkatkan kemampuan dengan

mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki sehingga

mampu mengikuti dinamika dan mampu bersaing di era otonomi dan

globalisasi.

Maksud dari “Purbalingga yang sejahtera” yaitu bahwa tujuan

akhir dari pembangunan yang dilaksanakan adalah mewujudkan

masyarakat Purbalingga yang sejahtera. Sejahtera yang dimaksud di

samping terpenuhinya kebutuhan yang bersifat fisiologis dan material,

juga mencakup kebutuhan yang bersifat batiniah seperti

ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih, serta harga

diri (mampu, mandiri, kompeten, reputasi, prestise, dan apresiasi) dan

kebutuhan untuk aktualisasi diri.

Maksud dari “berakhlak mulia” adalah bahwa masyarakat

sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas

moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai

tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga

mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud

kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Sedangkan Misi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun

2005-2025 adalah- Misi I : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik.- Misi II : Mewujudkan Purbalingga yang Aman, Damai, dan

Demokratis Berlandaskan Hukum.- Misi III : Mewujudkan Masyarakat Purbalingga yang

Berkualitas, , Bermoral, Memiliki Jati Diri dan Semangat

Nasionalisme.- Misi IV : Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang

Semakin Meningkat dan Berkeadilan.- Misi V : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan

Sarana Wilayah.- Misi VI : Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

IV - 3

Dengan memperhatikan visi-misi RPJMD kabupaten Purbalingga

dan mempertimbangkan capaian hasil pembangunan pada tahun

tahun sebelumnya dan dengan mempertimbangkan isu dan

permasalahan mendesak yang masih akan dihadapi pada tahun 2016,

sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan Kabupaten

Purbalingga Tahun 2016 ditetapkan dengan tema sebagai berikut

“MEMANTAPKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

DENGAN TERUS MENDORONG TERWUJUDNYA EKONOMI YANG

MAJU, MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG BAIK, SERTA

KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN KENYAMAN WILAYAH”

4.1. Arah Kebijakan Pembangunan

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Purbalingga selama

periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten

Purbalingga Tahun 2015–2019 dari tahap ke tiga pembangunan jangka

panjang 2005-2025, dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur1. Pemantapan kualitas administrasi pemerintahan daerah dalam

rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi administrasipemerintahan serta penguatan fungsi pengawasan melekatmelalui penguatan sistem pembinaan administrasi danpenguatan kompetensi aparatur.

2. Pemantapan kapasitas pengawasan fungsional melaluipeningkatan jumlah auditor yang memiliki kompetensi sesuaikebutuhan sekurang-kurangnya mendekati kebutuhan ideal.

3. Penguatan profesionalisme aparatur antara lain denganmenitikberatkan pembinaan karir PNS berdasarkan merytsystem.

4. Penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan pemerintahandesa sesuai tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkunganserta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Penguatan kinerja penyelenggaraan pembangunan daerahmelalui penguatan sistem perencanaan, pengendalian danevaluasi pembangunan.

6. Penguatan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, ekonomidan kelembagaan masyarakat untuk mendorong terwujudnyamasyarakat mandiri.

7. Penguatan kerjasama antara pemerintah daerah denganberbagai fihak dan kerjasama antar daerah yang ditandaidengan semakin efektifnya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergidalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerahserta dalam pendayagunaan potensi daerah.

B. Kebijakan Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Ketertiban

IV - 4

1. Penguatan keamanan dan ketertiban umum melalui penguatanmanajemen fasilitas umum dan fasilitas pelayanan umum.

2. Penguatan kesadaran sosial, kesetiakawanan sosial, kesadaranhukum, dan budaya hukum dengan semakin menguatkanpenanaman dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya yangsesuai dalam pendidikan formal, non formal, dan informal sertaberbagai bidang kehidupan masyarakat.

3. Penguatan kesadaran dan peran politik rakyat dalam rangkapenguatan dan pemeliharaan kualitas kehidupan politik melaluipenguatan budaya politik yang sehat, demokratis, dan dinamisberdasarkan hukum.

4. Penguatan peran dan fungsi lembaga politik serta penguatankesadaran politik rakyat melalui peningkatan peran politikrakyat dalam setiap pengambilan kebijakan politik.

C. Kebijakan Bidang Sosial, Budaya, dan Kehidupan Beragama1. Melanjutkan upaya peningkatan IPM dan IPG melalui

peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar sesuaiStandar Nasional (SN) dan menjamin akses seluruh masyarakatterhadap pendidikan menengah sesuai Standar PelayananMinimal (SPM), penguatan kualitas upaya kesehatan keluargadan kesehatan masyarakat sesuai standar nasional sertapeningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatandan peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, sertapenguatan keadilan gender dalam segala bidang kehidupanmelalui penguatan kebijakan pembangunan yang peka gender.

2. Peningkatan, pemerataan dan peningkatan kualitas pelayananpendidikan dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitaspelayanan pendidikan dasar sesuai Standar Nasional (SN) danmenjamin akses seluruh masyarakat terhadap pendidikanmenengah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

3. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan IPTEKserta pengembangan hasil penelitian yang sesuai dengankebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,serta mendukung dinamika perekonomian daerah khususnyauntuk meningkatkan daya saing produk lokal.

4. Penguatan fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaanuntuk meningkatkan pembinaan mental, kesehatan jasmani,dan peningkatan prestasi olahraga.

5. Peningkatan dan pemerataan serta peningkatan kualitaspelayanan kesehatan dengan menitikberatkan pada penguatankualitas upaya kesehatan keluarga dan kesehatan masyarakatsesuai standar nasional serta peningkatan partisipasimasyarakat dalam bidang kesehatan dan peningkatan kualitaslingkungan pemukiman.

6. Peningkatan penanganan PMKS dengan pengembangan sistemjaminan sosial.

7. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta penguatankesejahteraan keluarga dengan menitikberatkan padapenguatan kemandirian kepesertaan Keluarga Berencana (KB)serta penguatan kualitas keluarga.

IV - 5

8. Penguatan keberdayaan masyarakat dengan menitikberakanpada penguatan prakarsa, swadaya dan peranserta masyarakatdalam pembangunan melalui peningkatan inovasi upayapemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi sertapenguatan kapasitas dan kualitas kelembagaan masyarakat.

9. Penguatan keadilan gender dalam segala bidang kehidupanserta perlindungan anak melalui penguatan kebijakanpembangunan yang peka gender dan hak-hak anak sertapelembagaan perlindungan anak.

10.Penguatan penanggulangan kemiskinan denganmengembangkan sistem jaminan sosial masyarakat.

11.Penguatan fasilitasi kegiatan keagamaan, prasarana pendidikankeagamaan, lembaga keagamaan serta pembinaan kerukunanhidup beragama.

12.Penguatan internalisasi nilai-nilai luhur budaya melaluipendidikan formal, non formal, dan informal, peningkatanpengembangan seni budaya, budaya membaca dan menulisserta budaya produktif.

13.Penguatan wawasan dan semangat kebangsaan melaluipeningkatan internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalampendidikan formal, non formal, dan informal secara sistematisdan terintegrasi dengan kurikulum pendidikan formal.

D. Kebijakan Bidang Ekonomi1. Penguatan daya saing komparatif dan kompetitif UMKM serta

akses pasar melalui pemanfaatan Litbang dalam peningkatanproduktivitas dan kualitas produk serta pemanfaatan teknologiinformasi.

2. Penguatan peran dan fungsi koperasi dan lembaga keuanganmasyarakat sebagai penggerak ekonomi rakyat denganmenitikberatkan pada penguatan kapasitas kelembagaan dankualitas manajemen.

3. Penguatan peran industri sebagai pendorong pertumbuhanekonomi daerah melalui pengembangan industri berbasisteknologi dan penumbuhan industri kreatif yang memiliki nilaitambah tinggi, ramah lingkungan, serta berperan besar dalampeningkatan pendapatan per kapita riil masyarakat danperluasan kesematan kerja.

4. Penguatan citra Purbalingga sebagai daerah tujuan utamainvestasi dengan memantapkan kondusivitas lingkungan bisnis.

5. Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhanpokok dan barang strategis lainnya serta memperkuat usahaperdagangan yang menjadi katalisator perekonomian daerahuntuk memantapkan perdagangan skala regional.

6. Penguatan kapasitas dan kualitas obyek-obyek wisata untukmenjadikan Purbalingga sebagai daerah tujuan wisata utamaregional.

IV - 6

7. Peningkatan keterampilan dan kualitas serta peningkatan aksestenaga kerja terhadap lapangan kerja, perlindungan tenagakerja dan pelembagaan hubungan industrial yang harmonis.

8. Pengembangan agribisnis melalui peningkatan efisiensi,modernisasi, dan value creation usaha pertanian dalam artiluas.

9. Peningkatan upaya ketercukupan dan penganekaragamankonsumsi pangan yang aman, berkualitas dan terjangkau olehseluruh lapisan masyarakat.

10. Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga keuangan diseluruh wilayah guna menguatkan akses modal bagi kegiatanusaha seluruh masyarakat.

E. Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah serta Tataruang1. Melanjutkan peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana

perhubungan yang semakin mendorong pembangunan sosialekonomi diseluruh wilayah.

2. Peningkatan tata kelola transportasi lokal denganmenitikberatkan pada pengembangan jaringan transportasilokal, peningkatan kualitas manajemen transportasi danmelanjutkan pengembangan moda transportasi udara.

3. Penguatan manajemen pengelolaan sumberdaya air melaluipenyediaan serta peningkatan kapasitas dan kualitas prasaranairigasi dan pengairan melalui pembangunan dan pemeliharaanbangunan irigasi dan bangunan air lainnya serta penguatanperan dan fungsi kelembagaan pengelolaan air.

4. Peningkatan dan perluasan pemanfaatan teknologitelekomunikasi dan informatika dalam berbagai sektor melaluipenyempurnaan regulasi dan pengembangan infrastruktur TIhingga ke wilayah terpencil.

5. Melanjutkan peningkatan pemenuhan kebutuhan energi listrikmelalui peningkatan penyediaan jaringan listrik sertapengembangan pembangkit listrik alternatif.

6. Melanjutkan peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahanlayak huni bagi masyarakat dengan melanjutkan kebijakanpenyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan sistempembayaran perumahan jangka panjang antara lain melaluikerjasama dengan swasta serta penyediaan cadangan lahanuntuk permukiman.

7. Melanjutkan peningkatan penyediaan prasarana permukimanuntuk meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman dansemakin mengurangi permukiman kumuh.

8. Optimaliasi penataan dan pemeliharaan kawasan perkotaanserta peningkatan kualitas prasarana pelayanan umum danruang publik untuk mewujudkan kota yang semakin mampumengakomodasi dan mendorong peningkatan aktivitas sosialekonomi, tertib, sehat, indah, dan nyaman.

9. Pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuhuntuk mendorong pengembangan wilayah-wilayah tertinggal di

IV - 7

sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomiuntuk semakin meningkatkan perkembangan antarwilayah danmeningkatkan pertumbuhan wilayah secara keseluruhan.

10.Review terhadap dokumen perencanaan penataan ruang yangsudah kadaluarsa dan melanjutkan pengendalian pemanfaatanruang secara ketat dan terus menerus sesuai fungsinyasebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaanpemanfaatan ruang.

11.Penguatan lembaga kerjasama antar daerah dalam rangkapenguatan peran dan fungsinya dalam sinergi perencanaan danpelaksanaan pembangunan serta pendayagunaan danpemasaran potensi daerah.

F. Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup1. Penguatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumber dayaalam.

2. Melanjutkan pelestarian dan pengembangan pemanfaatankekayaan keanekaragaman hayati dalam rangka mendorongpeningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Penguatan manajemen pengendalian pencemaran dankerusakan lingkungan hidup melalui penguatan kelembagaanmasyarakat dan pemantapan penegakan hukum lingkungan.

4. Penguatan pengendalian pemanfaatan bahan galian, tambang,dan mineral dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

5. Penguatan pemeliharaan dan pengelolaan sumberdaya airmelalui penguatan kelembagaan dan sistem pemeliharaan dapengelolaan mata air, daerah tangkapan air dan aliran sungai.

4.2. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten Purbalingga :Pro Growth, Pro Poor, Pro Job, Dan Pro Environment.

Dalam upaya meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di

Kabupaten Purbalingga, maka dilakukan strategi pembangunan

disertai pemerataan (growth with equity) yang bertumpu pada

keserasaian pertumbuhan ekonomi (pro-growth) dalam menciptakan

kesempatan kerja (pro-jobs) dan mengurangi kemiskinan (pro-poor) yang

tetap berdasarkan kelestarian alam (pro-environment). Melalui strategi

yang pro growth, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengarahkan

kebijakan ekonomi pada terwujudnya pertumbuhan ekonomi

Purbalingga yang kondusif bagi pengembangan usaha dan terbukanya

kesempatan berusaha yang luas bagi peningkatan kapabilitas

masyarakat yang semakin berkualitas dan berkeadilan melalui

pendayagunaan seluruh potensi daerah.

A. Strategi pro growth, dilakukan antara lain melalui :

IV - 8

1. Meningkatkan pendapatan per kapita riil masyarakat secara

lebih merata dengan mewujudkan struktur perekonomian yang

kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif

dengan sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai basis

aktivitas ekonomi;

2. Meningkatkan peran sektor industri dan jasa dengan

menghasilkan produk yang lebih berkualitas serta memiliki nilai

tambah dan berdaya saing tinggi dengan didukung investasi

swasta yang ramah tenaga kerja, mendorong aktivitas ekonomi

lokal, dan ramah lingkungan, guna menyediakan lapangan kerja

dengan tingkat upah memadai dan menanggulangi kemiskinan.

3. Peningkatan daya saing komparatif dan kompetitif UMKM serta

akses pasar melalui peningkatan produktivitas dan kualitas

produk.

4. Pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga

keuangan bank dan non-bank terutama lembaga keuangan

masyarakat (LKM) guna semakin meningkatkan akses modal bagi

usaha ekonomi rakyat.

5. Peningkatan peran dan fungsi koperasi dan lembaga keuangan

masyarakat sebagai penggerak ekonomi rakyat dengan

menitikberatkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan

kualitas manajemen.

6. Penciptaan lingkungan bisnis (business environment) yang

semakin kondusif untuk meningkatkan kegiatan usaha dan

investasi dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas

sistem pelayanan perizinan, peningkatan penyediaan dan

kualitas infrastruktur penunjang, kemudahan akses terhadap

lahan usaha, serta kepastian usaha.

7. Melakukan upaya penertiban usaha dan sosialisasi tentang

perlindungan konsumen, menjaga stabilitas harga dan

kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang

strategis lainnya, serta meningkatkan perlindungan konsumen.

8. Peningkatan peran usaha perdagangan sebagai katalisator

perekonomian daerah antara lain melalui revitalisasi pasar

tradisional dan fasilitasi pedagang kecil, serta pengaturan pasar

modern.

IV - 9

9. Penguatan industri kecil menengah dan industri padat karya

yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan memiliki

nilai tambah tinggi dan ramah lingkungan untuk semakin

memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan

per kapita masyarakat.

10. Peningkatan kapasitas, kualitas, dan promosi obyek-obyek

wisata untuk meningkatkan daya tarik dan meningkatkan angka

kunjungan wisatawan sehingga akan semakin meningkatkan

perannya sebagai prime mover perekonomian daerah.

B. Strategi Pro Poor, dilakukan dengan mengimplementasikan 4

(empat) strategi intervensi program yakni :

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga,

bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar,

pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup

masyarakat miskin.

2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis

pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan

potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin

untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada

prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat

3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis

pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk

memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha

berskala mikro dan kecil

4. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun

tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat miskin.

C. Strategi Pro Job

Strategi Pro Job antara lain dilakukan melalui perluasan dan

peningkatan akses tenaga kerja atas kesempatan kerja dan

berusaha, peningkatan kualitas SDM, peningkatan keterampilan,

perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan hubungan industrial.

Dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, maka upaya

pembangunan ekonomi disamping harus mampu mendorong

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga harus ramah tenaga

kerja. Pertumbuhan ekonomi yang ramah tenaga kerja berarti akan

semakin membuka dan memperluas kesempatan kerja dan

IV - 10

kesempatan berusaha. Bertambah kesempatan kerja dan

kesempatan berusaha dengan sendirinya akan memperluas

kesempatan untuk memperoleh pendapatan bagi masyarakat.

Dengan meningkatnya kesempatan memperoleh pendapatan, maka

akan meningkatkan kemampuan daya beli yang berarti juga akan

meningkatkan konsumsi masyarakat. Sedang dengan meningkatnya

konsumsi masyarakat secara berantai akan mendorong aktivitas

produksi, yang berarti akan meningkatkan kesempatan memperoleh

pendapatan karena aktivitas produksi secara otomatis akan

membutuhkan berbagi faktor produksi seperti bahan baku, tenaga

kerja dan sebagainya. Upaya perluasan kesempatan kerja dan

berusaha dilakukan melalui berbagai kebijakan yang diarahkan

untuk menciptakan lapangan kerja, peluang berusaha,

meningkatkan produktifitas usaha, meningkatkan produktivitas

tenaga kerja dan berusaha, peningkatan keterampilan dan

peningkatan akses tenaga kerja terhadap lapangan kerja,

perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan hubungan industrial.

D. Strategi Pro Environment

Eksploitasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup

akibat aktifitas yang tidak berwawasan lingkungan telah

menimbulkan dampak negatif yang langsung dirasakan oleh

masyarakat, seperti pencemaran air dan udara, timbulnya berbagai

penyakit, merosotnya hasil tangkapan ikan sungai, hilangnya

populasi berbagai spesies flora dan fauna khas/langka, munculnya

lahan rusak termasuk deforestasi, terjadinya banjir dan tanah

longsor, sulitnya mendapatkan air pada musim kemarau,

berpindahnya aliran sungai, dan sebagainya. Sementara itu

pesatnya peningkatan jumlah penduduk bersamaan dengan terus

menurunnya luasan lahan pertanian menyebabkan kemampuan

penyediaan pangan semakin terbatas. Hal ini disebabkan oleh

meningkatnya konversi sawah dan lahan pertanian produktif

lainnya serta rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian.

Di sisi lain, bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dan

penggunaan lainnya akan mengancam keberadaan hutan dan

keseimbangan tata air. Memburuknya kondisi hutan akibat

deforestasi yang meningkat pesat dan memburuknya penutupan

lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan

IV - 11

menurunnya ketersediaan air untuk pertanian dan kebutuhan

lainnya. Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai salah satu

sumberdaya yang potensial juga belum berkembang sebagaimana

mestinya. Pengembangan nilai tambah keanekaragaman hayati

dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat

dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun mendatang.

Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga

menghadapi tantangan akibat perubahan iklim dan pemanasan

global. Untuk mengantisipasi berbagai hal tersebut di atas maka

perlu mengimplementasikan strategi pembangunan yang pro

environment yang bersifat kolaboratif dalam pengelolaan sumber

daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Strategi

pembangunan berwawasan lingkungan hidup bertujuan untuk

menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, memulihkan

kondisi dan fungsi lingkungan hidup yang mengalami degradasi

akibat eksploitasi sumber daya alam dan dampak aktivitas sosial

ekonomi masyarakat, dan memelihara kekayaan keragaman

sumberdaya hayati dan kekhasan sumber daya alam.

Strategi ini dilakukan melalui perbaikan pengelolaan dan

pendayagunaan sumber daya alam, pelestarian fungsi lingkungan

hidup dan Peningkatan pencegahan, pengendalian, dan

penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui

peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan

lainnya terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup,

pengembangan dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan

berbasis masyarakat, serta penegakan hukum.

4.3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten

Purbalingga

Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, telah

diupayakan adanya keterpaduan pembangunan sektoral dan

wilayah/daerah. Wujud operasional secara terpadu melalui pendekatan

wilayah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang

komprehensif dan berhirarki dari tingkat Nasional, Provinsi sampai

Kabupaten/Kota. Pengembangan Wilayah Kabupaten Purbalingga

menguraikan arah dan strategi pengembangan Kabupaten Purbalingga

sesuai dengan RTRW Kabupaten Purbalingga. Sesuai dengan perubahan

IV - 12

paradigma baru bahwa Strategi pengembangan wilayah merupakan

suatu alat yang dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar

wilayah, menterpadukan antar sektor dan mensinkronisasikan

program pembangunan yang berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan. Penyusunan strategi pengembangan wilayah yang

meliputi rencana pemanfaatan dan struktur tata ruang dalam lingkup

Kabupaten Purbalingga menjadi penting artinya untuk mewujudkan

keserasian pemanfaatan ruang sesuai dengan kebutuhan daerah dan

kemampuan daya dukung lingkungannya

A. Tinjauan Kebijakan Pengembangan Wilayah Nasional

Kebijakan pembangunan nasional dalam RTRWN memuat

arahan pengembangan wilayah yang dilakukan untuk memperkuat

pembangunan daerah, mengingat pembangunan daerah merupakan

bagian integral dari pembangunan nasional yang terpadu dengan

pembangunan sektoral dalam rangka mengupayakan pemerataan

pembangunan antar daerah. Secara umum, pemerataan pembangunan

antar daerah merupakan arahan untuk menyeimbangkan

pembangunan antar wilayah melalui upaya penyebaran kegiatan

ekonomi, sosial budaya, penduduk dan pusat-pusat kegiatan. Arahan

pengembangan wilayah ini juga sangat terkait dengan kebijakan

pengembangan politik dan pertahanan keamanan. Perlunya arahan

pengembangan wilayah untuk merumuskan strategi pemanfaatan

ruang dan struktur ruang nasional didasarkan pada aspek-aspek

efisiensi dan efektifitas penggunaan investasi dan sumber daya dalam

mewujudkan tujuan pembangunan.

Arahan pokok yang tertuang dalam RTRWN mengenai beberapa

pokok kebijakan pengembangan wilayah sebagai berikut :

a. Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dengan tetap memperkokoh kesatuan dan ketahanan

nasional serta mewujutkan wawasan nusantara.

b. Pembangunan sektoral dilakukan untuk meningkatkan

pertumbuhan, pemerataan dan kesatuan wilayah nasional dan

pembangunan berkelanjutan.

c. Pembangunan dititik beratkan pada pembangunan ekonomi dan

penekanan pada pembangunan industri yang kuat dan maju serta

IV - 13

pertanian yang tangguh yang didukung oleh kualitas sumber daya

manusia.

d. Pembangunan wilayah diupayakan saling terkait dan menguatkan

sesuai dengan potensi wilayah dan dalam penggunaan potensi

sumber daya alam dilakukan :

Secara berencana,rasional,optimal,dan bertanggung jawab.

Sesuai kemampuan daya dukung .

Memperhatikan kelestarian, fungsi dan keseimbangan

lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan

Berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, pola tata

ruang nasional yang berwawasan nusantara dijadikan pedoman dalam

perencanaan pengembanan wilayah. Kebijakan RTRWN yang terkait

langsung dengan Kabupaten Purbalingga adalah ditetapkannya

Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu Kota yang memiliki tingkat

pelayanan lokal yang tergabung dalam Kawasan BARLINGMASCAKEB

dengan Kota Purwokerto dan Cilacap sebagai pusatnya. Implikasi dari

kebijakan tersebut, maka dalam pengembangan struktur dan pola

pemanfaatan ruang Kabupaten Purbalingga harus mempertimbangkan

tingkat pelayanan tersebut, baik ruang dalam pengertian spasial

maupun jaringan infra struktur pendukungnya, misalnya jaringan

jalan, jaringan kereta api, jaringan penerbangan dan sebagainya.

B. Tinjauan Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi JawaTengah

Secara garis besar, konsep pengembangan ruang wilayah

Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mencapai pertumbuhan

pemerataan pembangunan antar wilayah, keterkaitan antar sektor dan

antar kawasan dalam pulau, serta kelestarian lingkungan adalah

sebagai berikut:

Mempertahankan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Melindungi atau konservasi sumber daya dalam arti luas, yang

mencakup pemulihan dan pengkayaan.

Menyeimbangkan pertumbuhan antar wilayah dalam Pulau Jawa

dan Bali, baik keseimbangan kegiatan ekonomi maupun

keseimbangan perkembangan penduduk.

Mengurangi konflik pemanfaatan ruang antar kegiatan fungsional.

IV - 14

Identifikasi kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan alternatif-

alternatif yang berciri berkelanjutan, yaitu hemat energi, hemat

ruang, hemat buangan, bersih dan berpotensi daur ulang

Sesuai dengan arahan pembangunan menurut RTRW Provinsi

Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga ditetapkan sebagai Wilayah

Pembangunan VI (WP VI) terdiri dari Kabupaten Banyumas, Kabupaten

Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga dengan pusat

pengembangan di Kota Purwokerto.

C. Kedudukan Kabupaten Purbalingga Dalam PerwilayahanProvinsi Jawa Tengah

Kabupaten Purbalingga adalah salah satu kabupaten di Provinsi

Jawa Tengah yang terletak di bagian tengah dan memiliki keterkaitan

kuat dengan Kota Purwokerto sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

yang mampu melayani kabupaten/kota yang ada di sekitarnya

termasuk Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga sendiri

termasuk dalam kategori Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang mampu

menjadi pusat kegiatan di wilayah kabupaten sendiri dan

hinterlandnya.

Letak Kabupaten Purbalingga di jalur tengah Provinsi Jawa

Tengah memang secara konstelasi regional kurang strategis karena

tidak dilewati jalan nasional yang menghubungkan wilayah utara dan

wilayah selatan Jawa Tengah, namun perkembangan kegiatan di

wilayah Kabupaten Purbalingga termasuk cukup pesat terutama di

bidang industri dan perdagangan, serta permukiman. Kondisi inilah

yang menyebabkan Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu wilayah

yang cukup layak untuk ditingkatkan kegiatannya menjadi Pusat

Kegiatan Wilayah bagi Provinsi Jawa Tengah, karena Kabupaten

Purbalingga memiliki kawasan strategis pertahanan dan keamanan.

Wilayah dalam Provinsi Jawa Tengah yang memiliki keterkaitan

pusat-pusat pembangunan wilayah Kabupaten Purbalingga, antara

lain: Kebumen, Cilacap, dan Purwokerto sebagai bagian yang akan

berpengaruh langsung pada arah persebaran pengembangan wilayah

Kabupaten Purbalingga. Sebagai generator pertumbuhan sektor

ekonomi khususnya industri masih bersandar pada daerah

Purwokerto-Cilacap, Semarang, Kudus dan Tegal. Strategi

pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah melalui pembangunan

IV - 15

sektor pertanian di Kabupaten Purbalingga sangat diandalkan bagi

pengembangan agro-industri dan pertanian.

Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah telah

menumbuhkan kompetisi antar wilayah kabupaten/kota serta

tumpang tindihnya pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu

diperlukan adanya kerjasama antar wilayah kabupaten/kota guna

menyikapi dan memecahkan permasalahan yang terjadi di daerah

khususnya di daerah-daerah perbatasan wilayah antar kabupaten.

Dalam hal ini dibutuhkan kebijakan pembangunan wilayah yang tidak

saja mengarah kepada pemenuhan kebutuhan dasar penduduk (basic

need approach) tetapi juga mengarah kepada pengembangan ekonomi

wilayah secara lebih luas (regional) serta kelestarian lingkungan

(development approach).

Sistem kerjasama dalam pembangunan wilayah menjadi suatu

konsep dalam merencanakan sistem keterpaduan serta menciptakan

sinergi antar wilayah kabupaten/kota. Untuk merealisasi konsep

tersebut diperlukan adanya koordinasi dalam merencanakan tata

ruang dan pemanfaatan ruang dalam lingkup yang lebih makro

(regional).

Gambar 3.2Konstelasi Regional Purbalingga di Wilayah BARLINGMASCAKEB

Kabupaten Purbalingga dapat melaksanakan koordinasi dan

sinkronisasi dalam hal pengembangan dan pemanfaatan wilayahnya

bersama dengan kabupaten-kabupaten sekitar, sesuai dengan pola

perwilayahan dalam lingkup Propinsi Jawa Tengah, antara lain:

pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pekacangan dengan

Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Pemalang, pengelolaan DAS

IV - 16

Klawing dengan Kabupaten Pemalang, pengelolaan DAS Serayu dan

DAS Banjaran dengan Kabupaten Banyumas, DAS Gintung dengan

Kabupaten Banjarnegara, Pengembangan Jaringan Transportasi,

Pengelolaan sektor pertanian, dan sektor agro industri dsb.

D. Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten PurbalinggaSetiap wilayah yang ada di Kabupaten Purbalingga memiliki

potensi sumberdaya alam, sumberdaya binaan dan kegiatan sosial

ekonomi yang beragam. Dalam rangka mengurangi kesenjangan

perkembangan tiap wilayah, maka diperlukan adanya intervensi yang

dapat memberikan fungsi dan peran yang jelas untuk setiap wilayah

sesuai dengan potensi, hambatan dan tantangannya dalam bentuk

suatu rencana struktur yang mempunyai hirarki keruangan. Rencana

struktur yang dikembangkan tersebut akan mengoptimalkan masing-

masing wilayah sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan antara

wilayah satu terhadap wilayah yang lainnya.

Rencana struktur tata ruang mewujudkan hirarki pusat

pelayanan wilayah meliputi sistem pusat-pusat perkotaan dan

perdesaan, pusat-pusat permukiman, hirarki sarana dan prasarana,

serta sistem jaringan jalan. Rencana struktur tata ruang yang

ditetapkan adalah struktur ruang yang mampu mencapai tujuan :

a. Menyelaraskan antara perkembangan penduduk dan kebutuhan

kelengkapan sarana dan prasarana pada setiap wilayah;

b. Mengoptimalkan keterbatasan ketersediaan sumberdaya yang ada,

baik sumberdaya manusia, alam, sumberdaya binaan, dan

sumberdaya pembiayaan;

c. Pemecahan persoalan pengembangan wilayah;

d. Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka

tata ruang wilayah Kabupaten Purbalingga yang tersusun atas

konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain yang

dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama

jaringan transportasi. Pusat kegiatan wilayah Kabupaten Purbalingga

merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau

administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas PKL,

PKLp, PPK dan PPLn.

IV - 17

Struktur Tata Ruang Kabupaten Purbalingga dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kawasan yang dikembangkan

menjadi hierarki pertama dan memiliki skala pelayanan untuk

kegiatan tingkat regional Kabupaten Purbalingga.

Kawasan Perkotaan Purbalingga

Kawasan Perkotaan Bobotsari

2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu Pusat Pelayanan

Kawasan (PPK) yang diprediksi dan dipromosikan tumbuh sebagai

PKL baru dengan skala pelayanan untuk beberapa wilayah

kecamatan

Kawasan Perkotaan Bukateja

Kawasan Perkotaan Rembang.

Gambar Struktur Ruang Kabupaten Purbalingga

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PKK) yaitu Kawasan perkotaan yang

berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau

beberapa desa

Kawasan IKK Kertanegara,

IV - 18

Kawasan IKK Kaligondang,

Kawasan IKK Bojongsari,

Kawasan IKK Karanganyar,

Kawasan IKK Karangmoncol,

Kawasan IKK Karangreja,

Kawasan IKK Kemangkon,

Kawasan IKK Kejobong,

Kawasan IKK Kutasari,

Kawasan IKK Padamara,

Kawasan IKK Mrebet,

Kawasan IKK Pengadegan,

Kawasan IKK Karangjambu,

Kawasan IKK Kalimanah.

4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu Pusat permukiman yang

berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa

PPL Kutawis di Kecamatan Bukateja

PPL Makam di Kecamatan Rembang

PPL Kutabawa Kecamatan Karangreja

PPL Purbayasa Kecamatan Padamara

PPL Picung, Desa Krangean Kecamatan Kertanegara

PPL Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol

PPL Bedagas Kecamatan Pengadegan

PPL Bandingan Kecamatan Kejobong

Wilayah Kabupaten Purbalingga yang akan dikembangkan

maupun memerlukan penanganan khusus akan dibagi per kawasan.

Pembagian kawasan yang diprioritaskan di Wilayah Kabupaten

Purbalingga meliputi:

1. Kawasan Pusat Pertumbuhan, kawasan tersebut diprioritaskan

karena kegiatan perkotaan yang semakin berkembang. Kawasan

pusat pertumbuhan di wilayah Kabupaten Purbalingga antara lain:

Kecamatan Purbalingga

Kecamatan Bobotsari

Kecamatan Bukateja

Kecamatan Rembang

2. Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

IV - 19

a. Kawasan lindung di wilayah Kabupaten Purbalingga terdiri dari

kawasan hutan lindung, kawasan sekitar mata air, kawasan

daerah sempadan sungai dan kawasan bencana longsor dan

kekeringan. Kawasan lindung meliputi:

Kawasan Hutan Lindung, kawasan yang diprioritaskan

penanganannya terletak di Kecamatan Karangreja. Adapun

sesuai SK Menhut No. 359/Menhut-II/2004, luas hutan

lindung di Kabupaten Purbalingga adalah 9.236 ha,

meliputi Kecamatan Bobotsari 104 ha; Kecamatan

Bojongsari 777 ha; Kecamatan Karangjambu 1391 ha;

Kecamatan Karangmoncol 3642 ha; Kecamatan Kutasari

637 ha; Kecamatan Mrebet 56 ha; Kecamatan Rembang

2.214 ha; dan Kecamatan Karangreja 409 ha.

Kawasan Sekitar Mata Air, semua sumber mata air yang

digunakan sebagai air baku PDAM maupun yang berfungsi

sebagai pengairan diprioritaskan penanganannya. Kawasan

sekitar mata air, meliputi: Mata Air Situ Tirtomarto Desa

Karangcegak, Mata Air Walik Desa Kutasari, Tuk Gunung

Desa Limbangan, Mata Air Bandawayu Desa Karangduren,

Mata Air Mudal Desa Dagan, Mata Air Tuk Arus Desa

Serayu Larangan, Mata Air Kali Talun, Mata Air Supiturang

dan Mata Air Kali Pulus Desa Karangambas

Kawasan Daerah Sempadan Sungai, kawasan sempadan

sungai yang mendapatkan prioritas penanganannya adalah

Aliran DAS Serayu-Luk Ulo dan Klawing.

Kawasan Rawan Bencana Longsor dan Kekeringan,

Kawasan rawan bencana tanah longsor yang terdapat di

Kabupaten Purbalingga, terdiri atas zona kerentanan

tingkat menengah yang memiliki kelerengan 30 – 50 %,

sedangkan zona tingkat kerentanan tinggi memiliki

kelerengan sekitar 50 - 70 % sampai > 70 %. Berdasarkan

kondisi eksisting, lahan di daerah tersebut umumnya

digunakan sebagai hutan sejenis, hutan heterogen, tegalan

dan masih ada permukiman. Terdapatnya permukiman di

daerah rawan bencana gerakan tanah, dapat

membahayakan keselamatan masyarakat yang tinggal di

wilayah tersebut. Pemerintah perlu melakukan relokasi

IV - 20

warga yang tinggal di daerah rawan bencana gerakan

tanah guna mengantisipasi dan meminimalisasi bahaya

yang ditimbulkan.

Kawasan rawan bencana kekeringan merupakan kawasan

yang sering/berpotensi tinggi mengalami bencana alam

kekeringan atau tempat-tempat yang secara rutin setiap

musim kemarau mengalami kekeringan dan tidak

mendapatkan suplay air bersih.

Penanganan kawasan rawan longsor ini diprioritaskan di

Kecamatan Rembang. Sedangkan kawasan kekeringan di

Kecamatan Kejobong dan Kecamatan Kutasari.

b. Kawasan Budidaya, merupakan kawasan yang diperuntukkan

bagi berbagai jenis hasil produksi yang meliputi kawasan hutan

produksi dan kawasan pertanian. Kawasan budidaya meliputi:

Kawasan hutan produksi, prioritas penanganan yang

dipusatkan di Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan

Karangreja dan Kecamatan Rembang.

Kawasan pertanian, prioritas penanganan dipusatkan di

Kecamatan Bukateja, Kemangkon, Purbalingga dan

Kalimanah untuk lahan basah. Sedangkan Kecamatan

Rembang dan Kecamatan Karangmoncol untuk tanaman

tahunan, Kecamatan Mrebet untuk perdagangan dan

Kecamatan Kejobong untuk tanaman pangan lahan kering.

3. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi adalah wilayah yang

pertumbuhannya cepat ditinjau dari indikator perkembangan aktivitas

beserta sarana prasarana penunjang. Kawasan pertumbuhan cepat di

Kabupaten Purbalingga diindikasikan oleh tingginya perkembangan

kawasan permukiman, perubahan fungsi serta kecenderungan

pergeseran pusat-pusat aktivitas penduduk bercirikan perkotaan.

Beberapa segmen kawasan pertumbuhan cepat di Kabupaten

Purbalingga antara lain:

a. Kawasan PKL meliputi Perkotaan Purbalingga dan Perkotaan

Bobotsari. Perkotaan Purbalingga sebagai Ibukota Kabupaten

mengalami pertumbuhan skala pelayanan fasilitas perkotaan

dengan skala pelayanan regional. Beberapa segmen cepat

berkembang di Perkotaan Purbalingga antara lain:

IV - 21

- Koridor Jalan Sudirman sampai taman alun alun Kota dan

Jalan Mayong Kia Kia yang tumbuh sebagai jalur pejalan kaki

kota (city walk);

- Koridor Jalan Sukarno Hatta yang menghubungkan terminal

kota sampai perempatan Kedung Menjangan sebagai jalur

lingkar kota mengalami alih fungsi lahan secara cepat;

- Jalan Kalikabong menuju Sirongge yang menghubungkan

terminal hingga RSU Kabupaten Purbalingga tumbuh sebagai

kawasan sentra kuliner;

- Kawasan SEGAMAS (segitiga emas) yang berkembang sebagai

pusat perdagangan dan jasa Kabupaten Purbalingga.

- Kawasan Perkotaan Bobotsari yang tumbuh sebagai pusat

kegiatan perdagangan dan jasa.

b. Kawasan PKLp meliputi Perkotaan Bukateja dan Perkotaan

Rembang. Kawasan ini memiliki potensi yang cukup berkembang

dan diperkirakan pada akhir tahun perencanaan akan menjadi

PKL seperti Perkotaan Purbalingga dan Perkotaan Bobotsari.

c. Kawasan strategis agropolitan Bungakondang meliputi wilayah

Kecamatan Bukateja, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan

Kejobong dan Kecamatan Kaligondang.

d. Kawasan agopolitan lereng Gunung Slamet meliputi wilayah

Kecamatan Karangreja, Kecamatan Mrebet, Kecamatan

Bojongsari dan Kecamatan Kutasari.

e. kawasan minapolitan meliputi sentra pengembangan perikanan

di lokasi berikut:

- Kelurahan Kembaran Kulon berada di Kecamatan

Purbalingga;

- Desa Manduraga berada di Kecamatan Kalimanah;

- Desa Kalitinggar Kidul dan Desa Gemuruh berada di

Kecamatan Padamara;

- Desa Kutasari berada di Kecamatan Kutasari;

- Desa Kajonan berada di Kecamatan Bojongsari; dan

- Desa Mangunegara berada di Kecamatan Mrebet.

f. Kawasan Daerah Tujuan Wisata

Keragaman jenis dan karakter obyek wisata Purbalingga di bagi

kedalam beberapa klaster wisata yakni :

- Daerah Tujuan Wisata I meliputi obyek wisata owabong, Desa

IV - 22

Wisata Karangbanjar, Sanggaluri Park, dan Purbasari

Pancuran Mas, yang dicirikan wisata air, permainan dan ilmu

pengetahuan.

- Daerah Tujuan Wisata II meliputi obyek wisata Goa Lawa,

Pendakian Gunung Slamet, Agrowisata Serang dan Desa

Wisata Limbasari.

- Daerah Tujuan Wisata III meliputi obyek wisata Ardi Lawet

dan Monumen Jenderal Sudirman yang dicirikan religi dan

peninggalan sejarah.

- Daerah Tujuan Wisata IV meliputi obyek wisata Musium Prof

Dr. R. Soegarda Poerbakawatja, Masjid Agung Darussalam

Kabupaten Purbalingga beserta beragam sentra industri

kerajinan rumah tangga.

E. Strategi Pengembangan InfrastrukturPembangunan infrastruktur Kabupaten Purbalingga ditujukan

untuk memenuhi kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana

dasar (PSD) dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana pengembangan dan

pembangunan infrastruktur juga untuk menjadi pendukung utama

fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari

masyarakat. Pengembangan Infrastruktur Kabupaten Purbalingga

diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Air Minum

Rencana pengembangan air minum terkait dengan perwujudan

realisasi Millenium Development Goals sampai dengan tahun 2016

antara lain :

a. Adanya peningkatan akses air minum perpipaan berdasarkan

daerah pelayanan di daerah perkotaan dan perdesaan meliputi :

Wilayah pelayanan Kota, dari 30 % menjadi 60% atau tambahan

pelayanan 17.478 jiwa

Wilayah pelayanan IKK dari 30% menjadi 55% atau tambahan


Wilayah pelayanan Desa dari 30% menjadi 55% atau tambahan


Sedangkan untuk meningkatkan akses air minum perpipaan

dilakukan kegiatan penambahan unit pelayanan yaitu:

IV - 23

Peningkatan akses air minum perpipaan melalui pelayanan

perkotaan dan perdesaan

Penyediaan prasarana sarana air minum bagi daerah yang

belum memiliki sistem baru

Penyediaan prasarana sarana air minum bagi daerah yang

rawan kekeringan

Pengembangan SPAM IKK yang sudah memiliki sistem lama

2. Pengembangan Sistem Persampahan

Rencana penyediaan TPA di Kabupaten Purbalingga saat ini dikelola

di Desa Banjaran perlu mendapatkan pengoptimalan pengelolaan

sampah mengingat kemampuan TPA yang semakin menurun. Perlu

tidaknya pembangunan TPA didasarkan pada jumlah timbunan

sampah. Ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan dalam

pembangunan TPA, yaitu : Peningkatan Kinerja TPA, Revitalisasi

TPA Banjaran , dan Operasional sistem pengolahan sampah dengan

Sanitary Landfill.

Arah pengembangan kedepan sistem Persampahan adalah

a. Kampanye terhadap masyarakat untuk meminimkan produksi

timbulan sampah dengan mengelola sampah dengan sistem

Reuse, Reduce dan Recycle. Salah satunya pemilahan sampah

organik menjadi kompos dan sampah organik dapat dimanfaatkan

lagi ataupun di daur ulang.

b. Peningkatan kelembagaan terhadap instansi yang terkait dengan

pengelolaan persampahan di Kabupaten Purbalingga.

c. Penambahan kemampuan SDM dan Sarana Prasarana

Penunjang, berupa sarana pengumpulan dan sarana

pengangkutan.

d. Pengolahan TPA dari sistem Open Dumping menjadi Sanitary

Landfill disertai dengan DED Kinerja TPA dan Revitalisasi TPA.

3. Pengembangan Sistem drainase

Dalam rencana pengelolaan pelayanan jaringan drainase yang

terdapat di Kabupaten Purbalingga meliputi:

Jaringan Primer yaitu sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten

Purbalingga

Jaringan Sekunder yaitu jaringan yang terdapat di kanan kiri

jalan sebagai penampung luapan air hujan dan penyaluran air

dari permukaan ke saluran primer sungai.

IV - 24

Jaringan tersier merupakan jaringan yang terdapat dalam

kawasan permukiman penduduk

Dalam rencana pengembangan jaringan drainase sebaiknya

dilakukan dengan mengikuti alur perkembangan jalan raya

dengan demikian kondisi jaringan drainase sebagai pengendali

terhadap terjadinya banjir pada wilayah Kabupaten Purbalingga.

Program yang perlu dilakukan dalam perencanaan prasarana

drainase adalah:

a. Peningkatan pemanfaatan jaringan drainase yang sudah ada

b. Perbaikan untuk jaringan drainase yang mengalami kerusakan

dengan pembersihan gorong-gorong dan fasilitas pintu air,

pengerukan sungai.

c. Pembangunan jaringan drainase baru untuk menampung aliran

air dari air hujan dan permukiman penduduk yang semakin

meningkat.

4. Pengembangan Sistem Permukiman

Pengembangan permukiman di Kabupaten Purbalingga terbagi

daerah perkotaan dan daerah perdesaan, terkait dengan penyediaan

sarana prasarana dasar permukiman, antara lain: air minum, air

limbah dan sarana sanitasi, serta persampahan bagi daerah

perkotaan. Sedangkan daerah perdesaan pelayanan persampahan

dapat dilakukan secara mandiri. Permasalahan yang mendesak bagi

pengembangan permukiman perkotaan adalah timbulnya kawasan

kumuh. Sehingga direncanakan pengembangan eco-district untuk

penataan lingkungan permukiman perkotaan dengan pendekatan

smart city akan mulai diinisiasi.

5. Pengembangan Sistem Perhubungan dan Transportasi

a. Jaringan Jalan

Jaringan trasnportasi yang ada di Kabupaten Purbalingga

adalah jaringan transportasi darat khusunya jaringan jalan.

Berdasarkan sistem dan fungsinya dapat dibedakan menjadi

jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer,

jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal

sekunder, dan jalan lingkungan. Sistem dan fungsi jalan yang

terdapat di Kabupaten Purbalingga diuraikan sebagai berikut :

(a) Jalan Kolektor Primer, meliputi ruas jalan yang

menghubungkan :

IV - 25

Kecamatan Purbalingga – Kecamatan Bukateja – ke arah

Banjarnegara

Kecamatan Purbalingga – Kecamatan Kalimanah – ke

arah Purwokerto

Kecamatan Purbalingga – Kecamatan Bojongsari –

Kecamatan Mrebet – Kecamatan Bobotsari – Kecamatan

Karangreja – ke arah Pemalang

Kecamatan Bobotsari – Kecamatan Karanganyar –

Kecamatan Kertanegera – Kecamatan Karangmoncol –

Kecamatan Rembang

(b) Jalan Lokal Sekunder, meiputi ruas jalan yang

menghubungkan :

Purbalingga – Kutasari

Purbalingga – Kemangkon

Purbalingga – Kaligondang – Pengadegan – Kejobong –

Rembang

Karangreja – kearah perbatasan dengan wilayah

Kabupaten Banyumas dan Tegal

Agar kuantitas dan kualitas jalan di Kabupaten Purbalingga dapat

berfungsi dengan baik, maka akan dilakukan upaya untuk

memperjelas hierarki jalan yang ada serta meningkatkan

kuantitas dan kualitas jalan, sehingga tercipta jaringan jalan yang

dapat mendukung perkembangan Kabupaten Purbalingga serta

pergerakan masyarakatnya. Peningkatan kualitas jalan diarahkan

pada :

(a) Jalan-jalan lokal (jalan penghubung antar desa) yang terdapat

di beberapa kecamatan

(b) Jalan kolektor yang menghubungkan antar kecamatan (misal

Kecamatan Karangjambu – Kecamatan Karangmoncol,

Kecamatan Pengadegan – Kecamatan Rembang, Kecamatan

Karangjambu – Kecamatan Karanganyar)

(c) Pengaspalan atau pavingisasi jalan lingkungan (jalan-jalan

lingkungan yang terdapat di wilayah permukiman pedesaan)

b. Terminal dan Subterminal

Kabupaten Purbalingga mempunyai enam buah simpul terminal

transportasi darat yaitu satu terminal tipe A (Bobotsari), satu

terminal tipe B (Purbalingga), satu terminal tipe C (Bukateja)

IV - 26

dan 3 sub terminal (Kutasari, Rembang, Gembrungan). Arah

pengembangan terminal Purbalingga dan Bobotsari dilakukan

pengembangan fasilitas terminal untuk mengantisipasi

perkembangan Perkotaan Purbalingga dan Bobotsari. Saat ini

terdapat beberapa bus trayek AKAP tujuan Jakarta dan

Bandung yang melakukan pelayanan jemput bola ke terminal

tersebut.

c. Bandar Udara

Kabupaten Purbalingga terdapat lapangan udara (Lanud) milik

TNI-AU, yaitu lapangan Udara Wirasaba, yang direncanakan

menjadi bandara komersial. Luas lahan bandara mencapai

115,042 hektar dengan landasarn pacu pesawat sepanjang 850

meter dan lebar 50 meter. Landasan yang sudah diperkeras ini

memiliki pula taxiway ukuran 300 meter x 25 meter. Apron

berukuran 100 meter x 45 meter, treshold 600 meter. Untuk

mengembangkan wilayah Jawa Tengah bagian barat,

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan 5 Kabupaten

bekerjasama untuk mewujudkan pembangunan bandara

wirasaba menjadi bandara komersial.

6. Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi

Prasarana pengairan Kabupaten Purbalingga yang digunakan

untuk mengairi sawah berasal dari bendungan dan saluran irigasi

yang bersumber dari sungai besar meliputi Sungai Serayu,

Klawing dan Pekacangan. Luas daerah irigasi teknis di Kabupaten

Purbalingga seluas 6.044,02 ha yang terseber melalui 61 daerah

irigasi. Arah pengembangan sistem jaringan irigasi terutama

untuk meningkatkan cakupan daerah irigasi yaitu melalui

pengembangan jaringan Irigasi Slinga. Jaringan Irigasi Slinga

direncanakan akan mampu mengiri daerah irigasi seluas 6.696

Ha. Pengembangan daerah irigasi Slinga akan dilakukan

kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten Purbalingga selama kurang lebih 5 tahun

untuk membangun jaringan irigasi ini.

V-1

BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana

tertuang dalam RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 – 2025,

maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional

dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan

permasalahan yang dihadapi hingga saat ini, yang diformulasikan

dalam hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2015,

maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah

untuk Tahun 2016 disusun program pembangunan daerah yang akan

menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun

2016. Rencana program pembangunan daerah yang tercakup dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini pada dasarnya

merupakan baseline sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan

visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan

daerah dalam satu tahun anggaran.

Permasalahan Pembangunan Daerah, Kebijakan dan Program

Prioritas, Serta Indikator Kinerja dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan

dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8

(delapan) urusan pilihan, 5 (lima) penunjang urusan pemerintahan

serta urusan pemerintahan umum tersaji pada tabel V.1 dibawah ini.

VI - 1

BAB VI.PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga

Tahun 2016 penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025 tahap ketiga Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005 – 2020, dan

sekaligus sebagai kelanjutan dari pelaksanaan RKPD Kabupaten Purbalingga

pada tahun – tahun sebelumnya. RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016

disusun dalam upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan dengan

mendorong peningkatan kinerja pemerintah agar Pemerintah Daerah lebih

efektif, efisien dan optimal. Pencapaian ini tentu saja dengan tetap

mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki, memperhatikan capaian

kinerja pembangunan tahun sebelumnya, lingkungan strategis dan tantangan

pokok yang masih mungkin dihadapi, serta mempertimbangkan kemampuan

anggaran yang dimiliki.

RKPD Tahun 2016 selanjutnya digunakan sebagai dasar dan pedoman

dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016. RKPD juga

dijadikan dasar bagi masyarakat untuk mewujudkan peran dan

partisipasinya dalam pembangunan sekaligus mengawasi dan memonitor

dalam pelaksanaannya.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2016 akan sangat tergantung

pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan

disiplin dari semua pihak. Oleh karena itu agar kebijakan dan program yang

telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2016 tersebut dapat dilaksanakan dan

direalisasikan secara optimal serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan,

sangat diperlukan adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan

termasuk DPRD dan seluruh elemen masyarakat.

Dengan tersusunnya RKPD Tahun 2016 diharapkan dapat menjadi

panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada

Tahun Anggaran 2016 sehingga secara bertahap dapat diwujudkan Visi

Pembangunan Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, Juni 2014

BUPATI PURBALINGGA

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

bupati bupati purbalingga balingga

Documents