blue economy: sustainable marine and fisheries development

41
Menuju PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BERKELANJUTAN dengan konsep BLUE ECONOMY SUNOTO, MES, PHD Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA (2014)

Upload: sunoto-mes

Post on 24-May-2015

1.654 views

Category:

Government & Nonprofit


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

Menuju PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BERKELANJUTAN dengan konsep BLUE ECONOMY SUNOTO, MES, PHD Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA (2014)

Page 2: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

ISSUE KRITIS �  INDONESIA merupakan negara kepulauan terbesar di dunia

dengan daerah kombinasi ekosistem daratan dan perairan yang kaya secara ekonomi dan ekologi. Daratan terdiri dari pegunungan, dataran landai, dan pulau-pulau kecil, sedangkan perairannya luar biasa dengan kombinasi perairan sungai-sungai besar, daerah basah, pesisir dan laut;

�  Jenis sumberdaya alamnya juga beragam: sumberdaya hayati dan non-hayati dengan keanekaragaman potensi ekonomi dan ekologi yang tinggi;

�  Namun potensi kerusakan alam juga besar: peningkatan intensitas kegiatan ekonomi di daratan akan menyebabkan kerusakan sumberdaya alam, sedangkan kerusakan alam di daratan akan merusak perairan: sungai, pesisir, dan laut, berupa degradasi lingkungan karena pencemaran dan sedimentasi. Sementara itu intensitas kegiatan di perairan sendiri juga terus mengancam kerusakan lingkungan perairan;

�  Kerusakan alam di daratan dan perairan akan berbalik mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi;

�  Sementara itu tantangan pembangunan makin kompleks, terutama sebagai akibat kompetisi ekonomi global, perubahan iklim, dan kependudukan.

�  Untuk itu perlu Kebijakan Pembangunan KP Berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah Konsep BLUE ECONOMY.

Page 3: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

POTENSI KELAUTAN �  Sekitar 2/3 wilayah RI adalah laut yang luasnya 5,8 juta km2 yang

terdiri dari 2,3 juta km2 perairan kepulauan, 0,8 juta km2 perairan tritorial, dan 2,7. juta km2 perairan ZEEI

�  Jumlah pulau 17.504 buah, terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil �  Panjang pantai 104.000 km �  Sekitar 70% minyak dan gas dihasilkan di wilayah pesisir dan laut

serta 60% cekungan minyak ada di laut �  Sekitar 40% barang dan jasa perdagangan diangkut melalui laut �  Jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan sebagian besar

tinggal di pesisir �  Potensi ekonomi sumberdaya dan jasa kelautan besar: bioteknologi,

energi, mineral, perikanan laut, wisata, transportasi, dan industri maritim

�  Posisi strategis Indonesia terletak diantara Samodera Pasifik dan Samudera Hindia

Page 4: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

POTENSI PERAIRAN DAN PERIKANAN

�  Laut Indonesia merupakan wilayah Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia, yang memiliki sekitar 8.500 species ikan, 555 species rumput laut dan 950 species biota terumbu karang.

�  Sumberdaya ikan yang hidup di wilayah perairan Indonesia memiliki tingkat keragaman hayati (bio-diversity) sangat tinggi, diperkirakan meliputi 37 persen dari species ikan di dunia.

�  Potensi sumberdaya perikanan tangkap di laut sekitar 6,5 juta ton per tahun dan telah dimanfaatkan lebih dari 5 juta ton.

�  Jumlah nelayan laut dan perairan umum 2.755.794 orang dan lebih dari 50% atau 1.466.666 nelayan berstatus sambilan utama dan sambilan tambahan,

�  Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap/Usaha Perikanan Tangkap 958.499 buah, naik 2,60%, dan diantaranya 811.453 RTP atau 85% RTP berskala kecil tanpa perahu, perahu tanpa motor, dan motor tempel

�  Armada perikanan tangkap di laut 590.314 kapal, sekitar 94% berukuran kurang dari 5 GT

�  Potensi tambak 1.224.076 ha dan budidaya laut lebih dari 12 juta ha

Page 5: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

PESISIR DAN PENDUDUK MISKIN

�  Pesisir mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar untuk menopang pembangunan perekonomian nasional. Dari 440 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, 297 diantaranya merupakan kabupaten/kota pesisir.Sementara dari 67.439 desa di Indonesia, sekitar 9.261 desa (13,73 %) dikategorikan sebagai desa pesisir.

�  Desa-desa pesisir yang struktur sumberdaya ekonominya sangat bergantung pada produksi perikanan laut, mengakibatkan peluang kerja di luar perikanan yang ada adalah relatif sangat terbatas.

�  Data BPS (2010) menunjukkan jumlah penduduk miskin di kawasan pesisir mencapai angka 7.879.468 orang atau sekitar 13,05 persen dari penduduk miskin nasional. Jumlah penduduk miskin tersebut tergabung pada 2.132.152 rumah tangga miskin atau sekitar 12,29 persen dari rumah tangga miskin secara nasional.

Page 6: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

6

CAPAIAN  2012  DAN  TARGET  2013  KINERJA  UTAMA    

KEMENTERIAN  KELAUTAN  DAN  PERIKANAN  

No. I K U TAHUN 2012 TAHUN 2013

Target Capaian % Target

1 Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 6,85% 6,48% 94,59 7%

2 Produksi perikanan (juta ton) •  Perikanan tangkap •  Perikanan budidaya

14,86 5,44 9,42

15,26 5,81 9,45

102,69 106,80 100,32

18,49 5,47

13,02

Produksi garam rakyat (juta ton) 1,32 2,02 153,03 2,85

3 Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan 110 105,37 95,79 110

4 Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar) 4,20 3,93 93,57 5,0

5 Tingkat Konsumsi ikan dalam negeri (kg/kapita)

33,14 33,89 102,26 35,14

6 Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra (kasus)

< 10 9 110 < 10

7 Luas Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang dikelola secara berkelanjutan dan penambahan kawasan

15,9 juta ha; Penambahan 500

ribu ha

16,06 juta ha; Penambahan 661,4 ribu ha

101,00 132,28

3,6 juta ha; Penambahan 500

ribu ha

8 Jumlah pulau-pulau kecil, termasuk pulau kecil terluar yang dikelola

60 pulau 60 pulau 100,00 60 pulau

9 Persentase wilayah perairan yang bebas IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya KP

41% 41% 100,00 41%

Page 7: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

WAWASAN NUSANTARA �  Kebangkitan sebagai negara bahari muncul kembali melalui

“Deklarasi Djuanda” yang disampaikan pada tanggal 13 Desember 1957, dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 4/PRP tahun 1960 pada tahun 1960.

�  Esensi dari “Deklarasi Djuanda” adalah: ◦  Perairan Indonesia adalah Laut Wilayah beserta perairan pedalaman

Indonesia atau lebih dikenal dengan “Perairan Nusantara”. ◦  Laut Wilayah Indonesia adalah jalur selebar 12 mil laut, diukur dari

pulau-pulau terluar atau bagian pulau-pulau yang terluar dengan dihubungkan garis lurus antara satu dengan lainnya.

�  Konsepsi Nusantara sebagai manifestasi pemikiran politik Indonesia kemudian dimantapkan dengan ditetapkannya “Wawasan Nusantara” sebagai dasar pokok dari pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui Ketetapan MPR No. IV tahun 1973.

�  Dengan ditetapkannya Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kesatuan wilayah, maka bangsa dan negara memandang Indonesia sebagai suatu kesatuan, yang meliputi tanah (darat) dan air (laut) secara tidak terpisahkan.

Page 8: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

UNCLOS 1982 �  ESENSI UNCLOS 1982 ◦  Penegasan hak-hak dan kewajiban negara pantai atas laut teritorial dan laut kepulauan (bagi

negara kepulauan) dan pengelolaan sumberdaya alam yang ada di dalamnya ◦  Negara pantai mempunyai kedaulatan pengelolaan SDA di wilayah laut Zona Ekonomi

Eksklusif (ZEE) sampai batas 200 mil laut yang meliputi permukaan dan kolom air laut, landas kontinen dan udara yang berada di atasnya

◦  Negara pantai mempunyai hak dan kewajiban atas zona tambahan sampai dengan 24 mil laut diukur dari garis pangkal

◦  Negara pantai mempunyai hak atas landas kontimen sampai dengan 200 mil laut diukur dari garis pangkal dan dapat diperluas sampai tidak melebihi 350 mil laut

◦  Dengan hak-hak dan kewajiban atas wilayah laut dan sumberdayanya tersebut negara pantai dapat membuat kebijakan pengelolaan serta penegakan hukumnya

◦  Dengan semua hak-haknya negara pantai berkewajiban untuk menghargai hak-hak masyarakat dunia terkait dengan kepentingan pelayaran, perlindungan lingkungan, ekonomi dan keamanan.

�  LAUT MERUPAKAN FAKTOR DOMINAN PEMBANGUNAN: ◦  Sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut yang mempersatukan pulau-pulau yang

menyebar di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai UNCLOS 1982 dan peraturan perudang-undangan. Laut menjadi faktor dominan pembangunan sehingga patut menjadi acuan penyusunan pola dasar kebijakan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan.

Page 9: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

RATIFIKASI UNCLOS 1982 � Dengan konsep Wawasan Nusantara dan

diterimanya prinsip negara kepulauan dalam Konvensi hukum Laut PBB (UNCLOS, 1982) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, dengan Undang-Undang No. 17 tanggal 13 Desember 1985, maka Indonesia bukan lagi sebagai sekumpulan pulau-pulau yang terpisah-pisah yang masing-masing dikelilingi oleh laut.

�  Laut Indonesia merupakan unsur pemersatu yang menghubungkan dan merangkaikan pulau-pulau, dan bukan unsur yang memisahkan pulau-pulau.

Page 10: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI) �  Pada tanggal 21 Maret 1980 Pemerintah

mengumumkan Deklarasi Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan diundangkan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1983 (Lembaran Negara No. 44 tahun 1983).

� ZEEI adalah laut di luar Laut Wilayah Indonesia sejauh 200 mil laut diukur dari garis pangkal atau garis dasar laut, sehingga kekayaan laut yang ada di dasar laut di wilayah tersebut menjadi milik Indonesia.

Page 11: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

MENGAPA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN?

�  Pada tahun 1972 diselenggarakan pertemuan puncak dunia (world summit), yaitu the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) di Stockholm, Swedia, sebagai refleksi kesadaran dan komitmen masyarakat dunia untuk menyerasikan pembangunan dan lingkungan.

�  Pada pertengahan 1980an lahir konsep Pembangunan Berkelanjutan oleh WCED atau Brundtland Commission yang dikenal melalui buku Our Common Future pada tahun 1987.

�  Pada tahun 1990an diperkenalkan konsep Zero Emmissions oleh Gunter Pauli sebagai pendiri dan aktivis pada Zero Emmissions Research and Initiative Foundation.

�  Pada tahun 1992 diselenggarakan Rio Summit di Rio de Janeiro, Brazil yang mencerminkan makin meningkatnya komitmen masyarakat dunia untuk melaksanakan konsep pembangunan berkelajutan, antara lain melalui program: Agenda 21

�  Selanjutnya berkembang konsep Green Economy oleh UNEP(United Nations Environment Programme).

�  Pada tahun 2010 diperkenalkan konsep Blue Economy oleh Gunter Pauli melalui bukunya berjudul The Blue Economy.

Page 12: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN �  Konsep pembangunan berkelanjutan telah berkembang

dengan rumusan dan ruang lingkup analisis beragam, namun dalam konteks ini dipergunakan rumusan dan semangat WCED (World Commission on Environment and Development).

�  ESENSI: “Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri”: tidak merusak sistem alam : atmosfir, air, tanah, dan makhluk hidup -- mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, mengendalikan eksploitasi sumberdaya alam, dan berkeadilan atau social equity (WCED, 1987)

�  RUMUSAN: “Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses perubahan yang mana eksploitasi sumberdaya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan semuanya dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.” (WCED, 1987)

Page 13: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: DARI GREEN ECONOMY KE BLUE ECONOMY: Prinsip keberlanjutan (sustainability) telah diadopsi sebagai landasan dalam upaya mengintegrasikan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam sistem pembangunan jangka panjang yang berkeadilan. Asumsi dasar: pembangunan yang berkeadilan akan dapat diselenggarakan secara terus-menerus berjangka panjang apabila alam mendukungnya: yaitu sumberdaya alam, lingkungan, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Green Economy dan Blue Economy berkembang dan berakar pada prinsip keberlanjutan (sustainability).

Page 14: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

MENGAPA GREEN ECONOMY ? (UNEP)

�  Green Economy is “… one that results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities.”

�  “… a green economy can be thought of as one which is low carbon, resource efficient, and socially inclusive.”

�  “…a green economy is one whose growth in income and employment is driven by public and private investments that reduce carbon emissions and pollution, enhance energy and resource efficiency, and prevent the loss of biodiversity and ecosystem services.” (UNEP)

Page 15: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

PENJELASAN ESENSI GREEN ECONOMY

�  Ekonomi Hijau adalah sistem ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan manusia dan sekaligus secara signifikan mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi melalui efisiensi sumberdaya alam, rendah karbon, dan kepedulian sosial.

�  Dalam sistem tersebut pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja didorong oleh investasi publik dan swasta yang mampu mengurangi emisi karbon dan polusi, mengembangkan energi dan efisiensi sumberdaya alam, serta melindungi keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem dari kerusakan.

Page 16: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

INDIKATOR UTAMA GREEN ECONOMY (UNEP)

�  TRANSFORMASI EKONOMI: Dari investasi beresiko tinggi terhadap lingkungan menjadi investasi ramah lingkungan (low carbon, clean, waste minimizing, resource efficient, and ecosystem enhancing activities).

�  EFISIENSI SUMBERDAYA (RESOURCE EFFICIENCY): Penggunaan material, energi, air, lahan, perubahan ekosistem, besaran limbah, dan emisi bahan berbahaya terkait dengan aktivitas ekonomi.

�  PROGRESS AND WELL-BEING: Arah investasi menuju green goods and services, strengthening of human and social capital, fulfilled basic human needs, level of education achieved, health status, and availibility of and access by the poor to social safety nets. (UNEP)

Page 17: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

MENGAPA BLUE ECONOMY?

�  SISTEM EKONOMI KONVENSIONAL TIDAK MAMPU MENGAKOMODASI PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, TERUTAMA FAKTOR KESEIMBANGAN ANTARA PERILAKU MANUSIA DAN ALAM: budaya eksploitatif versus keterbatasan sumberdaya alam

�  GREEN ECONOMY MEMANG TELAH CUKUP UNTUK MENDORONG

SISTEM INVESTASI LOW CARBON, RESOURCE EFFICIENT, CLEAN, WASTE MINIMIZING, AND ECOSYSTEM ENHANCING ACTIVITIES, NAMUN TIDAK MAMPU MENJAWAB PERSOALAN DASAR. ◦  SISTEM EKONOMI YG BERLAKU DILIHAT SEPERTI APA ADANYA (THE EXISTING

ECONOMIC SYSTEM IS SEEN AS A GIVEN) ◦  PRODUK DAN JASA GREEN ECONOMY CENDERUNG LEBIH MAHAL KARENA

MEMBUTUHKAN LEBIH BANYAK INVESTASI

�  BLUE ECONOMY: PERUBAHAN PARADIGMA EKONOMI – ◦  THE EXISTING SYSTEM IS PROBLEMATIC KRN ITU PERLU PERUBAHAN ◦  GUNAKAN LOGIKA EKOSISTEM: BELAJAR DARI CARA KERJA ALAM.

Page 18: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

BLUE ECONOMY: BLUE OCEAN – BLUE SKY

�  Landasan Konsepsi: The Blue Economy: 10 years, 100 innovations, and 100 million jobs oleh Gunter Pauli, 2010)

�  Konsep Blue Economy dikembangkan untuk menjawab tantangan, bahwa sistem ekonomi dunia cenderung ekploitatif dan merusak lingkungan: selain karena limbah, juga alam rusak karena eksploitasi melebihi kapasitas atau daya dukungnya.

�  Walaupun prinsip-prinsip resource efficiency, low carbon, social inclusiveness mulai dikembangkan, namun masih belum mampu mengatasi keserakahan manusia untuk mengeksploitasi sumberdaya alam lebih banyak. Bahkan, implementasi pembangunan berkelanjutan dengan konsep green products and services, yaitu produk-produk dan jasa ramah lingkungan harus dibeli mahal dan makin tidak dapat dijangkau masyarakat miskin.

�  Konsep Blue Economy dimaksudkan untuk memberikan tantangan bagi para enterpreneur bahwa a blue economy business model memberikan peluang untuk mengembangkan investasi dan bisnis yang lebih menguntungkan secara ekonomi dan lingkungan: menggunakan sumberdaya alam lebih efisien dan tidak merusak lingkungan, sistem produksi lebih efisien, menghasilkan produk dan nilai ekonomi lebih besar, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan memberikan kesempatan untuk memberikan benefit kepada setiap kontributor secara lebih adil.

�  BLUE ECONOMY: Pertumbuhan ekonomi meningkat, rakyat sejahtera, namun laut dan langit tetap biru.

Page 19: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

ESENSI BLUE ECONOMY �  BELAJAR DARI ALAM: Blue Economy mencontoh alam, yaitu cara

kerja EKOSISTEM: sesuai dengan apa yang disediakan alam dan cara bekerja dengan efisiensi tinggi.

�  LOGIKA EKOSISTEM: Cara kerja ekosistem dijadikan model Blue Economy, yaitu seperti air mengalir dari gunung membawa nutrien dan energi untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan seluruh makhluk hidup dan tanaman yang berinteraksi dan saling menghidupi -- limbah dari sesuatu menjadi makanan/energi bagi yang lain. Hanya dengan gravitasi energi didistribusikan secara efisien dan merata tanpa henti dan tanpa ekstraksi energi eksternal.

�  INOVASI DAN KREATIVITAS: Blue economy berkembang karena inovasi dan kreativitas. Ada 100 inovasi ekonomi praktis yang mengilhami Blue Economy dengan prinsip mencontoh cara kerja ekosistem: ekosistem selalu bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan nutrien dan energi tanpa limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua kontributor dalam suatu sistem.

Page 20: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

PENJELASAN ELEMEN-ELEMEN ECONOMI BIRU

�  KEBERLANJUTAN: ◦  Efisiensi alam (Nature’s Efficiency) ◦  Tanpa limbah - tidak ada sisa untuk limbah: limbah dari satu

proses menjadi bahan baku dari proses produksi yang lain ◦  Kepedulian sosial (social capital and equity): peningkatan

pendapatan, lebih banyak hasil (multiple revenue), lebih banyak penyerapan tenaga kerja, lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat. ◦  Inovasi dan kreativitas: melahirkan bisnis inovatif dan kreatif

untuk melipat-gandakan hasil, memperluas lapangan kerja, namun tidak merusak lingkungan.

�  PERUBAHAN PARADIGMA EKONOMI ◦  Berfikir sistemik mengikuti cara bekerja alam ◦  Perubahan cara berbisnis: multi produk-multi kompetensi-dan

multi revenue.

Page 21: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

KEBIJAKAN BLUE ECONOMY DI INDONESIA: TUJUAN: Kebijakan Blue Economy di Indonesia bertujuan:

1.  MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA LAUT YANG BAIK (GOOD OCEAN GOVERNANCE) berdasarkan prinsip keberlanjutan (sustainability)

2.  MENINGKATKAN efisiensi SDA dan nilai ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat

3.  MENINGKATKAN KERAGAMAN AKTIVITAS EKONOMI YANG BERNILAI TAMBAH DAN YANG BERDAYA SAING dengan konsep pembangunan berkelanjutan

4.  MENINGKATKAN AKSESIBILITAS masyarakat lokal terhadap sumberdaya ekonomi

5.  MENDORONG BERKEMBANGNYA INVESTASI INOVATIF DAN KREATIF untuk peningkatan efisiensi dan nilai tambah sumberdaya alam

6.  MENGEMBANGKAN SISTEM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM secara seimbang antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan

Page 22: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

STRATEGI PENGEMBANGAN BLUE ECONOMY

PENATAAN KEBIJAKAN MAKRO: 1.  PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KELAUTAN NASIONAL

dengan konsep NEGARA KEPULAUAN dan GOOD OCEAN GOVERNANCE

2.  PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA PERTUMBUHAN SEBAGAI PENGGERAK UTAMA EKONOMI KAWASAN

3.  PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBERDAYA KP YANG SECARA EKONOMI DAN LINGKUNGAN MENGUNTUNGKAN: a)  SISTEM PERENCANAAN DAN PENATAAN RUANG b)  SISTEM PENDEKATAN DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN

MOBILISASI INVESTASI INOVATIF: 1.  MENGEMBANGKAN PELUANG INVESTASI BERBASIS

SISTEM PRODUKSI BERSIH DAN PENGELOLAAN SDA BERKELANJUTAN

2.  MENGGALANG KERJASAMA DENGAN INVESTOR UNTUK MENGEMBANGKAN BISNIS INOVATIF DENGAN MODEL BLUE ECONOMY

Page 23: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

KEBIJAKAN INVESTASI MODEL BLUE ECONOMY (2 PENDEKATAN) 1.  PENGEMBANGAN BISNIS DAN INVESTASI

TERINTEGRASI dengan MODEL BLUE ECONOMY: BERBASIS KOMODITAS DAN PRODUK UNGGULAN: Pengembangan investasi dengan kenekaragaman kegiatan ekonomi yang saling terkait: efisiensi sumberdaya alam tapi perkaya hasil produksi dan nilai serta memperluas kesempatan kerja.

2.  PENGEMBANGAN KAWASAN BLUE ECONOMY --PENGKAYAAN FUNGSI EKOSISTEM DAN INVESTASI DALAM KAWASAN: ◦  GUGUSAN PULAU-PULAU KECIL -- MODEL PENGELOLAAN

EKONOMI WILAYAH KEPULAUAN: Kawasan yang terdiri dari pulau-pulau kecil terpisah dari pulau besar atau pulau-pulau kecil yang menjadi bagian ekosistem pulau besar.

◦  KAWASAN TELUK DAN PESISIR -- MODEL PENGELOLAAN TELUK, PESISIR DAN DARATAN TERINTEGRASI: Kawasan teluk relatif luas yang telah dan diproyeksikan menjadi kawasan ekonomi dengan keaneka-ragaman kegiatan tinggi.

◦  KAWASAN KONSERVASI -- MODEL PENGEMBANGAN EKONOMI KAWASAN TERBATAS: Kawasan ekonomi berbasis kawasan konservasi

Page 24: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

USAHA DAN INVESTASI MODEL BLUE ECONOMY (inovasi dan kreativitas)

1.  MULTIPLE REVENUE (hasil berlipat-ganda) 2.  PELUANG BISNIS TERBUKA LUAS:

1)  HEMAT BAHAN BAKU DAN ENERGI (reduce cost) 2)  DIVERSIFIKASI PRODUK/services (more products, money and job) 3)  PRODUKTIVITAS TINGGI (more money) 4)  PENINGKATAN NILAI TAMBAH (more money) 5)  PENINGKATAN KUALITAS (more money) 6)  TANPA LIMBAH: LIMBAH SEBAGAI BAHAN BAKU PRODUK

TURUNAN (more money and job) 7)  EFISIEN SUMBERDAYA ALAM DAN BIAYA, TAPI REVENUE

MENINGKAT (more money for less environmental risk) 3.  PENINGKATAN KESEMPATAN TENAGA KERJA (+) 4.  PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT (+) 5.  TIDAK MERUSAK DAN MENCEMARI LINGKUNGAN (reduce cost

and tax) 6.  EFISIEN DAN MEMPERKAYA ALAM (+)

�  INOVASI DAN KREATIVITAS: produk, sistem produksi, dan manajemen

Page 25: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

HASIL LAUT

Ikan Segar BM = 5% Kapasitas

8.028.800 ton

Gracilaria sp Gelidium sp Prod: 28.500T

Eucheuma sp Prod: 10.500T Eucheuma cott Prod: 93.500T

Sargasum sp Turbinaria sp

Rumput  Laut  BM  =  5%  

Daging

Hati

Sirip

Kepala

Silase

Kulit

Tulang

Ikan Kaleng* BM = 10%

Kap: 415.000T Ikan Beku BM = 15%

Kap: 1.541.729T Tepung Ikan

BM = 5% Kap: 176.245T Minyak Ikan

BM = 5% Kap:

Makanan dari Sirip Ikan

Tepung Ikan BM = 0%

Kap: 176.245T Pakan Ternak

Kulit Samak

Gelatin

Kerajinan Tulang

Minyak goreng

Pharmasi

Pakan Ternak

Barang Kulit

Pharmasi Emulsifier

Bahan Gigi Buatan Shampoo Pasta Gigi

Sabun

Farmasi Pakan Ternak Pengeboran

Cat Printing Tekstil

Kertas Keramik

Soft Drink Ice Cream

Susu Coklat Roti Jam

Fotografi Pembuatan

Kertas Farmasi

Kosmetik Pengolahan Air

Pengawetan Kayu

Agar-Agar BM = 5%

Kap: 23.127T

Karaginan BM = 5%

Kap: 8.400T

Alginat BM = 5%

Udang Segar BM = 5% Kap:+/-4700.000T

Udang Kaleng BM = 5%

Kap: 415.000T

Udang Beku BM = 5%

Kap: 1.587.981T

Kerupuk Udang BM = 5%

Daging BM = 5%

Limbah Kulit

Farmasi  Grade  

Industrial  Grade  

Food  Grade  

Khitin

Khitosan *  Kap.  Ikan  dan  udang  digabung   Sumber KKP

Page 26: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

Hair Cream

Pupuk

Keramik

MODEL INDUSTRIALISASI RUMPUT LAUT BERBASIS BLUE ECONOMY

Sumber: KKP

Page 27: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

MODEL INDUSTRIALISASI UDANG BERBASIS BLUE ECONOMY

Value  added  

27  

Tepung Kepala Udang

Sumber: KKP

Page 28: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

Pertanian (Pupuk, perawat benih, fungisida,

bakterisida, nematocides)

Chitin

Medical Grade (kosmetik, salep, obat2an,

benang operasi, bedah tulang, balut luka)

Chitosan

Industrial

Grade (pengolahan air, kertas,

mengolah limbah, penghilang ion logam)

Food Grade (pengawet alami,

fat blocker, rasa, aditif, anti kolesterol, keseimbangan makkanan)

Produk Turunan dari Limbah Udang dan Crustasea

Kulit, kepala (udang, kepiting, rajungan,

cumi)

Ditjen P2HP, Dit PPN

Page 29: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

Limbah TTC

Kepala

Bantalan mata

Omega 3

Tulang

Tepung untuk pupuk

Gelatin

Untuk pangan, kosmetik,

medis/farmasi

Kolagen Untuk kosmetik,

medis/farmasi

Daging

Tepung untuk pakan

Fish Jelly Product (Pangan)

Minyak Minyak ikan

Daging

Daging Fish Jelly Product

Tepung untuk pakan

Minyak Minyak ikan

Kulit

Kolagen Untuk kosmetik,

medis/farmasi

Gelatin Untuk pangan,

kosmetik, medis/farmasi

Tulang

Tepung Tepung untuk pupuk

Kolagen Untuk kosmetik, medis/farmasi

Gelatin Untuk pangan,

Kosmetik, medis/farmasi

Insang Tepung Tepung untuk

pupuk

Limbah Cair Fish Protein Concentrat

e

TUNA, TONGKOL,

DAN CAKALANG

Ditjen  P2HP,  Dit  PPN  Ketahanan

Pangan Penciptaan

Tenaga Kerja Mata Pencaharian Utama/Alternatif

PRODUK UTAMA: SEGAR, FILET, DAN KALENG

Page 30: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

Limbah Ikan Patin

Kepala

Tulang Tepung untuk pupuk

Gelatin

Untuk pangan, kosmetik, medis/

farmasi

Kolagen Untuk kosmetik,

medis/farmasi

Daging

Tepung untuk pakan

Fish Jelly Product

Daging

Daging Fish Jelly Product

Tepung untuk pakan

Minyak Minyak ikan

Kulit

Kolagen Untuk kosmetik, medis/farmasi

Gelatin Untuk pangan,

kosmetik, medis/farmasi

Tulang

Tepung Tepung untuk pupuk

Kolagen Untuk kosmetik, medis/farmasi

Gelatin Untuk pangan,

Kosmetik, medis/farmasi

Insang Tepung Tepung untuk pupuk

Limbah Cair

Fish Protein

Concentrate

PATIN

Ditjen  P2HP,  Dit  PPN  Ketahanan

Pangan Penciptaan

Tenaga Kerja Mata Pencaharian Utama/Alternatif

PRODUK UTAMA

Page 31: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

s

Penggaraman Industri

Industri Pemurnian (Purifikasi)

Penggaraman Rakyat

Industri Pangan Olahan

Industri Catering/Resto/Hotel

Konsumen Rumah Tangga

Bisnis Pencucian garam

Bisnis Iodisasi

K1

K2

K3

Industri Soda Abu

Industri Khlor Alkali

Industri Farmasi

BITTERN

IMPOR

AIR LAUT

Standar Mutu

Standar Mutu

Standar Mutu

Garam Konsumsi Beryodium

Impor 1.400.000 – 1.800.000 Ton/tahun

Pangan Saat masak/saji

Pangan Siap santap

Garam Bumbu masak =  IMPOR  

Impor 200.000 – 500.000 Ton/tahun

PEMANFAATAN  AIR  LAUT:  GARAM  DAN  PRODUK  TURUNAN  

Tenaga  kerja                        Uang  Sumber: KKP

Page 32: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

BITTERN

INDUSTRI BROM

INDUSTRI MAGNESIUM

OKSIDA/HIDROKSIDA

INDUSTRI KCl

Brom (Br2)

Magnesium Oksida/Hidrok-

sida

KCl

•  Desinfektan •  Isi lampu halogen •  Aditif/bubuhan lumpur

pengeboran minyak •  Obat penenang •  Zat kimia fotografi •  Insektisida •  Racun tikus •  Pengganti freon

•  Beta tahan api/refraktor •  Logam Magnesium •  Obat sakit maag •  Pupuk kieserite •  Garam Epsom (bahan

obat/textile)

•  Pupuk

•  Bittern kosong

PEMANFAATAN  AIR  LAUT  (lanjutan)  

Tenaga  kerja                        Uang  Sumber: KKP

Page 33: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

S

Budidaya Ikan Karang Ikan Karang

mati

Human consumption

Ikan karang Hidup

Makanan

Feces

Perdagangan ke Malaysia

Pembesaran

Budidaya

penelitian

Tulang/kulit

Campuran pupuk

perkebunan Bio-gas

Diadopsi  dari  Huang,  et.al  (2008)  dan  dimodifikasi  oleh  DG  MCSIA  –  MMAF  (2012)  

Ikan Asin

Benih

Ikan Asap

BUDIDAYA  DAN  INDUSTRI  TURUNAN  IKAN  KARANG  

Page 34: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

Pemancingan Diving

Selam Edukasi

Kuliner

Umpan Kapal wisata

non-konvensional

Limbah

Transplantasi Karang

Karang Baru

Ijin Mancing, Ukuran ikan,

Lokasi

Subsisten

Pupuk

Homestay

Limbah

Water treatment facilities

Catamaran

Ketahanan Pangan

Penciptaan Tenaga Kerja Mata Pencaharian

Utama/Alternatif

Outcome Proses Produk Bahan Baku Alur

Keterangan:

Modifikasi  dari  Gunter  Pauli,  2011  

PARIWISATA    

MINAWISATA  BERBASIS  SUMBER  DAYA  KELAUTAN  DAN  JASA  LINGKUNGAN  PULAU-­‐PULAU  KECIL  

Tenaga  kerja                        Uang  

Page 35: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

Resort

Pancing

Ketahanan Pangan

Penciptaan Tenaga Kerja Mata Pencaharian

Utama/Alternatif

Outcome Proses Produk Bahan Baku Alur

Keterangan:

MINAWISATA  

MINAWISATA  BERBASIS  SUMBER  DAYA  KELAUTAN  DAN  JASA  LINGKUNGAN  PULAU-­‐PULAU  KECIL  

Mangrove Kuliner

KJA Hatchery Rumah makan

Organik

Snorkling

Produk sampingan

Kerajinan Pupuk

An-organik

LIMBAH

Pembesaran Ikan

Selam

Tenaga  kerja                        Uang  

Page 36: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

Fasilitas Produksi Asam Laktat

Industri Pakan Ternak

Fasilitas Pengolah Biogas

Rumah Peternakan/Penginapan

Pertanian Organik

Pertanian Rumah Kaca

Lahan Basah Buatan

Tambak Ikan

Tambak Kepiting

Woodland

Sedimen

Jenis Tepung Kotoran sisa

Sedimen

Sedimen

Limbah Panas

Limbah Biogas

Biogas Limbah Padat Manusia

Limbah Domestik

Air Limbah /Buangan

Air Limbah /Buangan

Sisa Panen

Limbah Biogas

Limbah Biogas

Diadopsi dari Huang, et.al (2008)

Kotoran Ternak

SENTRA  PRODUKSI  DAN  KEGIATAN  EKONOMI  TERINTEGRASI  

Page 37: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

CONTOH: LOMBOK TIMUR

PEARL Potency: 3.433,65Ha Existing area : 1.628,15 Ha Total Product : 0,20 tons (2009)

SEAWEED Potency: 2000 Ha Existing area: 526,18 Ha Total Product: 118,975 tons (2009)

GROUPER Potency: 509,40 Ha Existing area : 9 Ha Total Product : 12,60 tons (2009)

LOBSTER Potency: 525,68 Ha Existing area : 28,55 Ha Total of Product : 146 tons (2009)

SALT Potency: 2.183,13 Ha Existing area: 205 Ha Total Product: 9.106,38 tons (2012)

Productive salt pond : 205 Ha Potential salt pond : 2.183,13 Ha Forest Area

DIREKTORAT  TATA  RUANG  LAUT  PESISIR  DAN  PULAU-­‐PULAU  KECIL  Direktorat  Tata  Ruang  Laut,  Pesisir  dan  Pulau-­‐pulau  Kecil  Direktorat  Jenderal  Kelautan,  Pesisir  dan  Pulau-­‐pulau  Kecil  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  

TOURISM Potency: Coral reef, pink sand Existing area : 1 hour from Lombok international airport

Page 38: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

Farming Zone Forest area, Central park Techno Park Industry & Energy Marine Industry Housing

Tourism, Culinary

Salt Evaporation Pond

Lobster Grouper Seaweed Grouper, Lobster, Pampus Argentus Ecotourism Pearl Loligo spp

LEGEND : Plan of Main Road

Planning area boundary

CONTOH: KAWASAN BLUE ECONOMY LOMBOK TIMUR -- REGIONALISASI PENGEMBANGAN EKONOMI

SUMBER DITJEN KP3K

Page 39: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

PETA PUSAT-PUSAT KEGIATAN

CONTOH: ANAMBAS BLUE ECONOMY BERBASIS GUGUSAN PULAU

Page 40: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

CONTOH: REGIONALISASI PENGEMBANGAN EKONOMI SESUAI POTENSI KAWASAN

Page 41: BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT

PENUTUP BLUE ECONOMY: PERTUMBUHAN EKONOMI NAIK, PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENINGKAT, NAMUN LAUT DAN LANGIT TETAP BIRU !

TERIMA KASIH