SEJARAH FARMASI

Oleh

DONI SUTIAWAN

DESI YUNITA

JESY IQBAL

JUMAIDIL KHAIRAD

KHARISMA GANDA

NANDA POSERA

AKADEMI FARMASI YARSI

PONTIANAK

2013

DAFTAR ISI

RUANG LINGKUP FARMASI

BAB

ABSTRAK

I PENDAHULUAN

II PERUBAHAN ORIENTASI FARMASI

III SEJARAH PERKEMBANGAN FARMASI

IV PENGETAHUAN, ILMU DAN PROFESI

V KARIR DALAM BIDANG FARMASI

VI PENDIDIKAN KEFARMASIAN

VII PENDIDIKAN TINGGI FARMASI DI LUAR NEGERI

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Farmasi didefinisikan sebagai profesi yang menyangkut seni dan ilmu penyediaan bahan

obat, dari sumber alam atau sintetik yang sesuai, untuk disalurkan dan digunakan pada

pengobatan dan pencegahan penyakit. Farmasi mencakup pengetahuan mengenai identifikasi,

pemilahan (selection), aksi farmakologis, pengawetan, penggabungan, analisis, dan pembakuan

bahan obat (drugs) dan sediaan obat (medicine). Pengetahuan kefarmasian mencakup pula

penyaluran dan penggunaan obat yang sesuai dan aman, baik melalui resep (prsecription) dokter

berizin, dokter gigi, dan dokter hewan, maupun melalui cara lain yang sah, misalnya dengan cara

menyalurkan atau menjual langsung kepada pemakai.

Kata farmasi diturunkan dari bahasa Yunani “pharmakon”, yang berarti cantik atau elok,

yang kemudian berubah artinya menjadi racun, dan selanjutnya berubah lagi menjadi obat atau

bahan obat. Oleh karena itu seorang ahli farmasi (Pharmacist) ialah orang yang paling

mengetahui hal ihwal obat. Ia satu-satunya ahli mengenai obat, karena pengetahuan keahlian

mengenai obat memerlukan pengetahuan yang mendalam mengenai semua aspek kefarmasian

seperti yang tercantum pada definisi di atas.

BAB II

PERUBAHAN ORIENTASI FARMASI

Mengikuti perkembangan zaman, telah terjadi pula perubahan penekanan pada pengertian

dan orientasi farmasi. Pada awalnya profesi farmasi itu dikatakan merupakan seni (arts) dan

pengetahuan (science). Hal ini dapat dilihat pada buku teks yang digunakan di perguruan tinggi

farmasi pada awal pertengahan abad ke-20, yang antara lain berjudul “Scoville’s The Art of

Compounding “ (Seni Meracik Obat), dan “Recepteerkunde” (Ilmu Resep) karangan van Duin,

dan van der Wielen. Definisi obat menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1960 tentang Farmasi :

.. obat yang dibuat dari bahan yang berasal dari binatang, tumbuh-tumbuhan, mineral, dan obat

sintetis.

Definisi ini lebih menekankan sumber atau asal diperolehnya obat. Perkembangan farmasi

setelah itu berorientasi pada teknologi seperti tergambar oleh buku teks yang populer pada saat

itu, dan masih digunakan sampai sekarang : “ Pharmaceutical Technology” oleh Lachman. Dalam

Kebijaksanaan Obat Nasional (KONAS, 1980) : …… obat ialah bahan atau paduan bahan yang

digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam

rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan

kontrasepsi.

Definisi obat ini lebih ditekankan pada tujuan penggunaannya

Perkembangan farmasi sangat dipengaruhi pula oleh perkembangan orientasi di bidang

kesehatan. “World Health Organization” (WHO) yang beranggotakan negara-negara di dunia,

termasuk Indonesia, pada tahun 80-an mencanangkan semboyan “Health for All by the year

2000”, yang merupakan tujuan sekaligus proses yang melibatkan seluruh negara untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya, suatu derajat kesehatan yang memungkinkan

seluruh anggota masyarakat memperoleh kehidupan yang produktif secara sosial maupun

ekonomis. Semboyan tadi dirumuskan melalui suatu konsep bernama “Primary Health Care”

dalam konperensi internasional di Alma Atta 1978, sehingga konsep itu dikenal dengan nama

Deklarasi Alma Atta. Deklarasi ini merupakan kunci dalam pencapaian tujuan pengembangan

sosio-ekonomi masyarakat dengan semangat persamaan hal dan keadilan sosial. Perkembangan

terakhir pengembangan di bidang kesehatan pada milenium baru ini ialah konsep “Paradigma

Sehat”. Paradigma sehat, bukan paradigma sakit, berorientasi pada bagaimana mempertahankan

keadaan sehat, bukan menekankan pada manusia sakit yang sudah menjadi tugas rutin bidang

kesehatan. Jadi jelas perkembangan farmasi yang menjadi bagian dari bidang kesehatan, juga

harus mengikuti perkembangan yang terjadi di bidang kesehatan.

The American Society of Colleges of Pharmacy (AACP) [1] mendefinisikan farmasi

sebagai ”suatu sistem pengetahuan (knowledge system) yang merupakan bagian dari pelayanan

kesehatan (health service)”. Memang agak sulit untuk mendefinisikan farmasi secara lengkap,

yang bukan saja melihatnya dari aspek asal atau sumber obat, atau tujuan pemakaian obat. Pada

Ekspose Perkembangan Ilmu Kesehatan oleh ISFI/IDI di Jakarta bulan Maret 1986 [9] oleh suatu

Tim dari Institut Teknologi Bandung telah dikemukakan definisi Farmasi sebagai berikut :

Farmasi pada dasarnya merupakan sistem pengetahaun (ilmu, teknologi dan sosial budaya)

yang mengupayakan dan menyelenggarakan jasa kesehatan dengan melibatkan dirinya dalam

mendalami, memperluas, menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan tentang obat dalam

arti dan dampak obat yang seluas-luasnya serta efek dan pengaruh obat pada manusia dan hewan.

Untuk menumbuhkan kompetensi dalam sistem pengetahuan seperti diuraikan di atas,

farmasi menyaring dan menyerap pengetahuan yang relevan dari ilmu biologi, kimia, fisika,

matematika, perilaku dan teknologi; pengetahuan ini dikaji, diuji, diorganisir, ditransformasi dan

diterapkan.

Sebagian besar kompetensi farmasi ini diterjemahkan menjadi produk yang dikelola dan

didistribusikan secara profesional bagi yang membutuhkannya.

Pengetahuan farmasi disampaikan secara selektif kepada tenaga profesional dalam bidang

kesehatan dan kepada orang awam dan masyarakat umum agar pengetahuan mengenai obat dan

produk obat dapat memberikan sumbangan nyata bagi kesehatan perorangan dan kesejahteraan

umum masyarakat.

Tidak dapat disangkal bahwa sistem pengetahuan farmasi, karena penerapannya untuk

tujuan kesehatan, merupakan bagian yang berarti secara kuantitatif maupun secara kualitatif

dalam setiap upaya kesehatan.

BAB III

SEJARAH PERKEMBANGAN FARMASI

Sejak dahulu nenek moyang bangsa Indonesia telah mengenal penggunaan obat tradisional

(jamu) dan pengobatan secara tradisional (dukun). Pada zaman itu sebenarnya dukun

melaksanakan dua profesi sekaligus, yaitu profesi kedokteran, (mendiagnose penyakit) dan

profesi kefarmasian (meramu dan menyerahkan obat kepada yang membutuhkannya).

Penggunaan obat dapat ditelusuri sejak tahun 2000 S.M. pada zaman kebudayaan Mesir dan

Babilonia telah dikenal obat dalam bentuk tablet tanah liat (granul), dan bentuk sediaan obat lain.

Saat itu juga sudah dikenal ratusan jenis bahan alam yang digunakan sebagai obat. Pengetahuan

tentang obat dan pengobatan selanjutnya berkembang lebih rasional pada zaman Yunani, ketika

Hippocrates (460 S.M.) memperkenalkan metode dasar ilmiah dalam pengobatan. Dalam zaman

Yunani itu dikenal pula Asklepios atau Aesculapius (7 S.M.) dan puterinya Hygeia. Lambang

tongkat Asklepios yang dililiti ular saat ini dijadikan lambang penyembuhan (kedokteran),

sedangkan cawan atau mangkok Hygeia yang dililiti ular dijadikan lambang kefarmasian.

Perkembangan profesi kefarmasian pada abad selanjutnya dilakukan dalam biara, yang

telah menghasilkan berbagai tulisan tentang obat dan pengobatan dalam bahasa latin yang hampir

punah itu, sampai saat ini dijadikan tradisi dalam penulisan istilah di bidang kesehatan.

Perkembangan kefarmasian yang pesat pula telah terjadi dalam zaman kultur Arab dengan

terkenalnya seorang ahli yang bernama al-Saidalani pada abad ke-9.

Namun demikian tonggak sejarah yang penting bagi farmasi ialah tahun 1240 di Sisilia,

Eropa, ketika dikeluarkan surat perintah raja (edict) yang secara legal (menurut undang-undang)

mengatur pemisahan farmasi dari pengobatan. Surat perintah yang kemudian dinamakan ”Magna

Charta” dalam bidang farmasi itu juga mewajibkan seorang Farmasis melalui pengucapan

sumpah, untuk menghasilkan obat yang dapat diandalkan sesuai keterampilan dan seni meracik,

dalam kualitas yang sesuai dan seragam. ”Magna Charta” kefarmasian ini dikembangkan sampai

saat ini dalam bentuk Kode Etik Apoteker Indonesia dan Sumpah Apoteker.

BAB IV

PENGETAHUAN, ILMU DAN PROFESI

Semua ilmu adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu.

Manusia mempunyai perasaan, pikiran, pengalaman, panca indera, intuisi, dan mampu

menangkap gejala alam lalu mengabstraksikannya dalam bentuk ketahuan atau pengetahuan;

misalnya kebiasaan, akal sehat, seni, sejarah dan filsafat. Apa yang diperoleh dalam proses

mengetahui itu dilakukan tanpa memperhatikan obyek, cara (ways of knowing) dan kegunaannya,

maka ini dikategorikan dalam ketahuan atau pengetahuan, dalam bahasa Inggris disebut

”knowledge”. Ilmu atau ”Science” ialah pengetahuan yang diperoleh melalui ”metode ilmiah”,

yaitu suatu cara yang menggunakan syarat-syarat tertentu, melalui serangkaian langkah yang

dilakukan dengan penuh disiplin.

A. Farmasi Sebagai Sains

Semua bentuk pengetahuan dapat dibeda-bedakan atau dikelompokkan dalam

berbagai kategori atau bidang, sehingga terjadi diversifikasi bidang ilmu pengetahuan atau

disiplin ilmu, yang berakar dari kajian filsafat, yaitu Seni (Arts), Etika (Ethics), dan Sains

(Science). Di satu pihak Farmasi tergolong seni teknis (technical arts) apabila ditinjau dari

segi pelayanan dalam penggunaan obat (medicine); di lain pihak Farmasi dapat pula

digolongkan dalam ilmu-ilmu pengetahuan alam (natural science).

Dalam tinjauan pengelompokan bidang ilmu atau kategori di atas digunakan

kriteria :

1. Obyek ontologis. Di sini ditinjau obyek apa yang ditelaah sehingga menghasilkan

pengetahuan tersebut. Sebagai contoh, obyek ontologis dalam bidang Ekonomi ialah

hubungan manusia dan benda atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup;

obyek telaah pada Manajemen ialah kerja sama manusia dalam mencapai tujuan yang

telah disetujui bersama; obyek ontologis pada Farmasi ialah obat dari segi kimia dan

fisis, segi terapetik, pengadaan, pengolahan sampai pada penyerahannya kepada yang

memerlukan.

2. Landasan epistemologis, yaitu cara atau metode apa yang digunakan untuk

memperoleh pengetahuan tersebut. Contoh landasan Epistemologis Matematika ialah

logika deduktif; landasan epistemologis kebiasaan sehari-hari ialah pengalaman dan

akal sehat; landasan epitemologis Farmasi ialah logika deduktif dan logika induktif

dengan pengajuan hipotesis, yang dinamakan pula metode logiko-hipotetiko-

verifikatif.

3. Landasan aksiologis, yaitu mempertanyakan apa nilai kegunaan pengetahuan tersebut.

Nilai kegunaan pencak silat, matematika dan farmasi sudah jelas berbeda. Dalam hal

ini nilai kegunaan atau landasan aksiologis Farmasi dan Kedokteran itu sama karena

kedua-duanya bertujuan untuk kesehatan manusia.

Sebagai ilmu, Farmasi menelaah obat sebagai ”materi”, baik yang berasal dari alam

maupun sintesis (sama dengan bidang Kimia dan Fisika) dan menggunakan metode logiko-

hipotetiko-verifikatif sebagai metode telaah yang sama seperti digunakan pada bidang Ilmu

Pengetahuan Alam. Oleh karena itu, Farmasi merupakan ilmu yang dapat dikelompokkan

dalam bidang Sains.

B. Farmasi Sebagai Profesi

Dari kajian filsafat di atas terlihat bahwa di samping sebagai Ilmu atau Sains, Farmasi

meliputi pula pelayanan obat secara profesional. Istilah Profesi dan Profesional saat ini

semakin dikaburkan karena banyak digunakan secara salah kaprah. Semua pekerjaan (job,

vacation, occupation) dan keahlian (skill) dikategorikan sebagai profesi. Demikian pula

istilah profesional sering digunakan sebagai lawan kata amatir.

Menurut Schein, F.H. :

…The profession are a set of occupation that have developed a very special set or norms

deriving from their special role in society .

Kelompok profesional dapat dibedakan dari yang bukan profesional menurut kriteria

berikut :

1. Memiliki Pengetahuan Khusus , yang berhubungan dengan kepentingan sosial.

Pengetahuan khusus ini dipelajari dalam waktu yang cukup lama untuk kepentingan

masyarakat umum.

2. Sikap dan Prilaku Profesional . Seorang profesional memiliki seperangkat sikap yang

mempengaruhi prilakunya. Komponen dasar sikap ini ialah mendahulukan

kepentingan orang lain (altruisme) di atas kepentingan diri sendiri. Menurut Marshall,

seorang profesional bukan bekerja untuk dibayar, tetapi ia dibayar agar supaya ia

dapat bekerja.

3. Sanksi Sosial . Pengakuan atas suatu profesi tergantung pada masyarakat untuk

menerimanya. Bentuk penerimaan masyarakat ini ialah dengan pemberian hak atau

lisensi (lincense) oleh negara untuk melaksanakan praktek suatu profesi. Lisensi ini

dimaksudkan untuk menghindarkan masyarakat dari oknum yang tidak

berkompetensi untuk melakukan praktek profesional.

Apabila kriteria di atas diperinci lebih lanjut maka diperoleh sikap dan sifat sebagai

berikut :

1. Profesi itu sendiri yang menentukan standar pendidikan dan pelatihannya.

2. Mahasiswa yang mengikuti pendidikan profesi tertentu harus memperoleh

pengalaman sosialisasi menuju kedewasaan yang lebih intensif dibanding mahasiswa

pada bidang pekerjaan lain.

3. Praktek profesional secara legal (menurut hukum) diakui dengan pemberian lisensi.

4. Pemberian lisensi dan dewan penilai dikendalikan oleh anggota profesi.

5. Umumnya peraturan yang berkaitan dengan profesi dibentuk dan dirumuskan oleh

profesi itu sendiri.

6. Okupasi ini akan berkembang dari segi pendapatannya, kekuasaan, dan tingkat

prestise, sehingga dapat menetapkan persyaratan yang lebih tinggi bagi calon

mahasiswanya.

7. Praktisi profesi secara relatif tidak dievaluasi dan dikontrol oleh orang awam.

8. Norma-norma praktek yang dikeluarkan profesi itu lebih mengikat dibanding kontrol

legal.

9. Anggota profesi sangat erat terikat dan terafiliasi dengan profesinya dibanding

dengan anggota okupasi lain.

10. Profesi ini biasanya merupakan terminal, dalam arti tidak ada yang akan beralih ke

profesi lain.

BAB V

KARIR DALAM BIDANG FARMASI

Perhatian utama para dokter, dokter gigi dan dokter hewan yang menulis resep ialah pada

efek obat pada penderita, nilai terapetika, dan toksiologinya. Para perawat bertugas untuk

memberikan obat, tanggap terhadap bentuk sediaan obat, dan terhadap manifestasi toksisnya.

Maka ahli Farmasi (Farmasis) itulah satu-satunya ahli mengenai obat. Ia diberikan tanggung

jawab legal untuk menangani obat dan pengetahuan segala sesuatu mengenai obat itu adalah

tanggung jawab profesinya. Tidak ada program studi lain selain Farmasi yang memberikan dasar-

dasar pengetahuan lengkap mengenai segala sesuatu yang perlu diketahui tentang obat. Jadi

hanya seorang Farmasis yang mempunya kompetensi keahlian obat secara lengkap.

A. Farmasis Komunitas (Community Pharmacist)

Farmasis atau Apoteker memberikan kesan umum bahwa tempat kerja seorang

farmasi hanyalah di Apotik, yaitu salah satu tempat pengabdian profesi seorang Apoteker.

Seorang Farmasis di Apotik langsung berhadapan dengan masyarakat sehingga fungsi

tersebut dikelompokkan dalam Farmasi Masyarakat (Community Pharmacy). Fungsi

Farmasis Masyarakat di Apotik merupakan kombinasi seorang profesional dan

wiraswastawan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 25/80 tentang Apotik,

bahwa Apotik adalah tempat pengabdian profesi seorang Apoteker, maka makin besar

harapan yang diberikan pemerintah kepada para Farmasis, baik dari segi jumlah tenaga

farmasi maupun dari segi kemampuan profesionalnya.

B. Farmasi Rumah Sakit (Hospital Pharmacy)

Farmasi Rumah Sakit ialah pekerjaan kefarmasiaan yang dilakukan di rumah sakit

pemerintah maupun swasta. Fungsi kefarmasian ini yang sudah sangat berkembang di

negara maju, juga sudah mulai dirintis di Indonesia dengan pembukaan program

spesialisasi Farmasi Rumah Sakit. Jumlah kebutuhan Farmasis di rumah sakit di masa

depan akan semakin meningkat karena 3 hal :

1. Faktor pertambahan penduduk.

2. Meningkatnya kebutuhan untuk perawatan yang lebih baik di rumah sakit.

3. Fungsi dan peranan Farmasis Rumah Sakit akan lebih meningkat dalam berbagai

aspek mengenai penggunaan dan pemantauan obat.

C. Pedagang Besar Farmasi (PBF)

Mata rantai sebagai perantara industri farmasi dan masyarakat dalam hal penyaluran

obat ialah Pedagang Besar Farmasi (PBF). Di luar negeri PBF ini mempunyai tenaga

Farmasis terdaftar sebagai supervisor disebabkan oleh sifat khas produk yang ditanganinya

itu sehubungan dengan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia hanya dipersyaratkan

tenaga menengah farmasi (Asisten Apoteker = AA) sebagai penanggungjawab, mengingat

belum cukup tersedianya tenaga ahli berpendidikan tinggi.

PBF sangat berperanan sebagai sumber penyalur obat dari berbagai industri farmasi

yang secara cepat dapat melayani kebutuhan Farmasis Komunitas (Apoteker) untuk secara

cepat pula melayani kebutuhan penderita akan obat. PBF juga mengurangi beban finansial

Apoteker dalam hal menyimpan stok obat dalam jumlah besar dan menjembatani kerumitan

negosiasi dengan ratusan industri farmasi sebagai produsen obat.

D. Industri Farmasi

Farmasis di industri farmasi terlibat pula dalam fungsi pemasaran produk, riset dan

pengembangan produk, pengendalian kualitas, produksi dan administrasi atau manajemen.

Fungsi perwakilan pelayanan medis (medical service representative) atau ”detailman” yang

bertugas dan langsung berhubungan dengan Dokter dan Apoteker untuk memperkenalkan

produk yang dihasilkan industri farmasi mungkin juga dijabat seorang Farmasis atau tenaga

ahli lain. Namun paling ideal apabila fungsi itu dipegang seorang Farmasis atau tenaga ahli

lain. Namun paling ideal apabila fungsi itu dipegang seorang Farmasis karena latar

belakang pengetahuannya. Saat ini memang tidak banyak Farmasis yang mengisi jabatan

ini karena jumlahnya belum mencukupi, dan lebih dibutuhkan di tempat pengabdian profesi

yang lain. Peningkatan karir jabatan ini dapat mencapai tingkat supervisor dalam

pemasaran produk, dan direktur pemasaran produk dalam organisasi industri farmasi.

Pada unit produksi dan pengendalian kualitas (quality control) industri dipersyaratkan

seorang Apoteker. Untuk bidang riset dan pengembangan (R & D = Research and

Development) biasanya diperlukan lulusan pendidikan pascasarjana, meskipun bukan

merupakan persyaratan.

E. Instansi Pemerintah

Departemen Kesehatan adalah instansi pemerintah yang paling banyak menyerap

tenaga Farmasis, terutama Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Minuman (DitJen

POM) dan jajaran Pusat Pemeriksaan Obat (PPOM) dan Balai Pemeriksaan Obat dan

Makanan (Balai POM) di daerah. Demikian pula Bidang Pengendalian Farmasi dan

Makanan pada setiap Kantor Wilayah Departemen Kesehatan (sekarang dihapus, hanya ada

Dinas Kesehatan Propinsi) dan jajaran Dinas Kesehatan sampai ke Daerah Tingkat II dan

Gudang Farmasi. Fungsi utama Farmasis pada instansi pemerintah ialah administrastif,

pemeriksaan, bimbingan dan pengendalian. Sejak tahun 2001, telah terjadi perubahan

struktur, Direktorat Jendral POM tidak lagi bernaung di bawah Departemen Kesehatan,

tetapi menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang bertanggungjawab

langsung kepada Presiden RI. Demikian pula struktur Balai (besar,kecil) POM di daerah

tingkat I, yang langsung berada di bawah Badan POM, tidak berada di dalam Dinas

Kesehatan Propinsi.

Departemen HANKAM, juga memerlukan Farmasis yang terutama berfungsi pada

bagian logistik dan penyaluran obat dan alat kesehatan. Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan merekrut Farmasis untuk jabatan dosen di perguruan tinggi. Sesuai Tri

Dharma Perguruan Tinggi, maka fungsi seorang Farmasis ialah dalam bidang pendidikan

dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Persyaratan untuk diterima

menjadi dosen akan ditingkatkan menjadi lulusan Pascasarjana, atau mempunyai Sertifikat

Mengajar Program PEKERTI/AA (Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik

Instruksional/Applied Approach), yaitu program penataran dosen dalam aktivitas

instruksional atau proses belajar mengajar.

Sebagai tenaga kesehatan, seorang Farmasis atau Apoteker diwajibkan untuk

mengabdi pada negara selama 3 tahun setelah lulus ujian Apoteker sebelum dapat

berpraktek swasta perorangan. Wajib kerja sarjana ini dikenal sebagai Masa Bakti Apoteker

(MBA) yang dapat dilaksanakan pada instansi pemerintah seperti tersebut di atas atau

penugasan khusus dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan sebagai wakil

Menteri Kesehatan di daerah. Dengan dihapuskannya Kantor Wilayah, tugas ini diambil

alih Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

F. Wartawan Farmasi (Pharmaceutical Journalism)

Profesi ini mulai berkembang di luar negeri bagi Farmasis yang memperoleh latihan

khusus dalam kewartawanan dan mempunyai bakat menulis dan mengedit. Pekerjaan ini

diperlukan oleh instansi pemerintah atau industri farmasi untuk publikasi, mengedit atau

menulis tulisan yang berlatar belakang kefarmasian.

G. Manajemen Perusahaan

Khususnya instansi swasta banyak memerlukan tenaga ahli berlatar belakang

kefarmasian dengan berkembangnya organisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Untuk ini diperlukan pendidikan tambahan, misalnya Magister Manajemen (MBA = Master

of Business Administration).

BAB VI

PENDIDIKAN KEFARMASIAN

Pendidikan Farmasi, khususnya pendidikan tinggi sering berubah dengan perubahan

tuntutan zaman. Pendidikan tinggi secara umum dituntut untuk menghasilkan lulusan yang lebih

berkualitas dan lebih relevan terhadap kebutuhan masyarakat. Khususnya bidang Farmasi di era

reformasi ini semakin banyak didirikan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan

pendidikan Farmasi. Demikian pula terjadi pada pendidikan program profesional di bidang

kesehatan, yang semakin dituntut mutu lulusan yang tinggi, sehingga Sekolah Perawat, Sekolah

Menengah Farmasi, dan lain-lain ditingkatkan menjadi setingkat Akademi (Program D-3 atau D-

4), yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Propinsi, dan dikelompokkan dalam Politeknik Kesehatan

(POLTEKKES).

A. Sejarah Perkembangan Pendidikan Farmasi di Indonesia.

Perkembangan pendidikan tinggi kefarmasian di Indonesia dapat dibagi dalam era pra

Perang Dunia II, Zaman Pendudukan Jepang dan pasca Proklamasi Kemerdekaan R.I.

Sebelum Perang Dunia II, selama penjajahan Belanda hanya terdapat beberapa Apoteker

yang berasal dari Denmark, Austria, Jerman dan Belanda. Tenaga kefarmasian yang dididik

di Indonesia hanya setingkat Asisten Apoteker (AA), yang mulai dihasilkan tahun 1906.

Pelaksanaan pendidikan A.A. ini dilakukan secara magang ada Apotik yang ada

Apotekernya dan setelah periode tertentu seorang calon menjalani ujian negara. Pada tahun

1918 dibuka sekolah Asisten Apoteker yang pertama dengan penerimaan murid lulusan

MULO Bagian B (Setingkat SMP). Pada tahun 1937 jumlah Apotik di seluruh Indonesia

hanya 37. Pada awal Perang Dunia ke-2 (1941) banyak Apoteker warga negara asing

meninggalkan Indonesia sehingga terdapat kekosongan Apotik. Untuk mengisi kekosongan

itu diberi izin kepada dokter untuk mengisi jabatan di Apotik, juga diberi izin kepada

dokter untuk membuka Apotik-Dokter (Dokters-Apotheek) di daerah yang belum ada

Apotiknya.

Pada zaman pendudukan Jepang mulai dirintis pendidikan tinggi Farmasi dengan

nama Yukagaku sebagai bagian dari Jakarta Ika Daigaku. Pada tahun 1944 Yakugaku

diubah menjadi Yaku Daigaku. Pada tahun 1946 dibuka Perguruan Tinggi Ahli Obat di

Klaten yang kemudian pindah dan berubah menjadi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah

Mada di Yogyakarta. Tahun 1947 diresmikan Jurusan Farmasi di Fakultas Ilmu

Pengetahuan dan Ilmu Alam (FIPIA), Bandung sebagai bagian dari Universitas Indonesia,

Jakarta, yang kemudian berubah menjadi Jurusan Farmasi, Institut Teknologi Bandung

pada tanggal 2 Mei 1959.

Lulusan Apoteker pertama di UGM sebanyak 2 orang dihasilkan pada tahun 1953.

Saat ini di Indonesia terdapat 8 perguruan tinggi farmasi negeri dan belasan perguruan

tinggi swasta

B. Sekolah Menengah Farmasi

Dari sejarah perkembangan kefarmasiaan di Indonesia tampak besarnya peranan

pendidikan menengah farmasi (Sekolah Asisten Apoteker), khususnya pada saat langkanya

tenaga kefarmasian berpendidikan tinggi. Pada saat peralihan sampai dikeluarkannya PP 25

tahun 1980, masih dimungkinkan adanya ”Apotik Darurat” yaitu Apotik yang dikelola oleh

Asisten Apoteker yang sudah berpengalaman kerja. Tenaga menengah farmasi ini masih

sangat diperlukan dan berperanan, khususnya pada Farmasi Komunitas, baik di Apotik

maupun di Rumah Sakit. Dengan bertambahnya tenaga farmasi berpendidikan tinggi,

peranan ini akan semakin kecil, sehingga perlu dipikirkan untuk meningkatkan pendidikan

AA ini setingkat akademi (lulusan SMA). Mulai tahun 2000, pendidikan menengah ini

mulai “phasing out”, ditingkatkan menjadi Akademi Farmasi.

C. Program Diploma Farmasi

Sejak 1991 telah dirintis pembukaan pendidikan tenaga farmasi ahli madya dalam

bentuk Program Diploma (D-III) oleh Departemen Kesehatan, yaitu Program Studi Analis

Farmasi. Kebutuhan ini merupakan konsekuensi perkembangan di bidang kesehatan yang

semakin memerluka tenaga ahli, baik dalam jumlah maupun kualitas, dan semakin

memerlukan diversifikasi tenaga keahlian. Tujuan utama program studi ini ialah

menghasilkan tenaga ahli madya farmasi yang berkompetensi untuk pelaksanaan pekerjaan

di bidang pengendalian kualitas (quality control). Adapun peranan yang diharapkan dari

lulusan program Studi Analis Farmasi ialah: Melaksanakan analisis farmasi dalam

laboratorium: obat, obat tradisional, kosmetika, makanan-minuman, bahan berbahaya dan

alat kesehatan; di industri farmasi, instalasi farmasi rumah sakit, instansi pengawasan mutu

obat dan makanan-minuman atau laboratorium sejenisnya, di sektor pemerintah maupun

swasta, dengan fungsi :

Pelaksanaan analisis, pengujian mutu, pengembangan metode analisis dan peserta

aktif dalam pendidikan dan penelitian di bidang analisis farmasi.

Program ini diharapkan dapat dikelola oleh perguruan tinggi negeri yang mempunyai

fakultas atau Jurusan Farmasi dengan status Program Diploma (D-III). Kemungkinan besar

Sekolah Menengah Farmasi di masa yang akan datang dapat ditingkatkan menjadi Program

Diploma seperti yang diuraikan di atas. Ramalan kami lebih dari 10 tahun yang lalu,

sekarang ini sudah menjadi kenyataan melalui ketentuan yang mengharuskan pendidikan

menengah ditingkatkan menjadi Akademi.

D. Pendidikan Tinggi Farmasi

Perkembangan pendidikan tinggi Farmasi di Indonesia sejak berdirinya perguruan

tinggi farmasi yang pertama di Klaten dan Bandung, sampai saat ini terdapat 8 pendidikan

tinggi Farmasi negeri dan belasan perguruan tinggi swasta. Menurut catatan tahun 1983

jumlah lulusan Farmasis (Apoteker) di Indonesia 3552 orang, yang merupakan peningkatan

sebesar 350% dari jumlah Apoteker di tahun 1966. Proyeksi jumlah Apoteker pada tahun

2000 adalah 6666 orang berdasarkan rasio 1 Apoteker untuk 30.000 jiwa, hanya untuk

bidang pelayanan saja. (Rasio yang ideal untuk perbandingan kebutuhan minimum yang

lazim diproyeksikan untuk profesi ini di bidang kesehatan ialah 1 : 15.000). Saat ini jumlah

Apoteker diperkirakan sebanyak 10.000 orang.

Tantangan pembangunan di bidang kesehatan, khususnya dalam bidang yang

merupakan tantangan bagi Pendidikan Tinggi Farmasi di Indonesia ialah menghasilkan

produk pendidikan tinggi yang memenui Standar Profesi Apoteker (Standard Operating

Procedure = SOP) sebagai berikut :

- turut mengupayakan obat yang bekerja spesifik, relatif aman yang dapat meringankan

penderitaan akibat penyakit.

- memberikan sumbangan untuk mengungkapkan mekanisme terinci dari fungsi normal

dan fungsi abnormal organisme.

- mengupayakan obat yang bekerja spesifik, relatif aman yang dapat memodifikasi

penyakit; memulihkan kesehatan; mencegah penyakit.

- mengupayakan obat yang dapat membantu kebehrasilan intervensi dengan cara lain

(bukan obat) dalam upaya kesehatan.

- menciptakan metode untuk mendeteksi sedini mungkin kelainan fungsional pada

manusia.

- menggali dan mengembangkan sumber alam Indonesia yang dapat diperbaharui atau pun

tidak dapat diperbaharui untuk tujuan kefarmasian.

- menciptakan cara baru untuk penyampaian obat ke sasaran yang harus dipengaruhinya

dalam organisme.

- mengembangkan metode untuk menguji, menciptakan norma dan kriteria untuk

meningkatkan secara menyeluruh daya guna dan keamanan obat dan komoditi farmasi,

maupun keamanan lingkungan dan bahan lain yang digunakan manusia untuk

kepentingan kehidupannya.

- membangun sistem farmasi Indonesia dan sistem pengejawantahan profesi farmasi yang

efisien dan efektif selaras dengan konstelasi budaya, geografi dan lingkungan Indonesia.

BAB VII

PENDIDIKAN TINGGI FARMASI DI LUAR NEGERI

Kurikulum pendidikan tinggi Farmasi dapat memberikan gambaran mengenai

perkembangan kefarmasian (state of the art) dalam suatu negara, karena perkembangan

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kefarmasian akan

diejawantahkan dalam kurikulum pendidikan tingginya.

Sekedar melakukan perbandingan, pada tabel di bawah ini disajikan perbedaan pendidikan

tinggi Farmasi di Indonesia dengan beberapa pendidikan tinggi di luar negeri :

Farmasis Master Doktor

Indonesia 4 ½ th.

+ 1 th. profesi

+ 2 th. + 3 th.

Australia 3 th.

+ 1 th. Profesi

(akan diseragamkan

4 th + 1)

Master of Pharmacy

+ 2 th.

Doctor of Philosophy

+ 3 th. (Ph.D)

Amerika Serikat 2 th. (Pre-

professional)

4 th. (Professional)

Pharm. Doctor)

Master of Science

+ 2 th.

Doctor of Philosophy

+ 3 th. (Ph.D)

Sejak tahun 1996 di Amerika Serikat hanya ada 1 jalur untuk mencapai profesi Pharmacist,

yaitu Pharmaceutical Doctor yang membutuhkan waktu 6 tahun (2 tahun pre-professional + 4

tahun professional). Di Australia juga akan diseragamkan lama waktu studi Pharmacist (Bachelor

of Pharmacy = B.P.) menjadi (4 + 1) tahun. Di samping program pascasarjana di bidang

penelitian (Master dan Doctor), sama halnya di Indonesia, di Australia juga disediakan program

Graduate Diploma di bidang tertentu (Hospital Pharmacy; Industrial Pharmacy) bagi Farmasis

yang ingin meningkatkan keahliannya, khususnya keterampilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. American Pharmaceutical Association, The National Professional Society of Pharmacicts,

“The Final Report of the Task Force on Pharmacy education, Washington DC.

2. College Handbook (Nov.1992), MONASH University, The Office of University

Development for the Victorian College of Pharmacy, Melbourne, Victoria.

3. Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Farmasi Negeri se Indonesia, Hasil Rapat Tahunan

(1992).

4. Gennaro, A.R. [Ed.] (1990) “ Remington’s Pharmaceutical Sciences”, Mack Publishing Co,

Easton, Pennsylvania.

5. Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, Keputusan Kongres Nasional XIII, N0.XIII/Kongres

XIII/ISFI/1989 tentang Standar Profesi Apoteker dalam Pengabdian Profesi di Apotik.

6. Ketut Patra dkk. (1988) “ 60 Tahun Dr. Midian Sirait, Pilar-Pilar Penopang Pembangunan di

Bidang Obat”, Penerbit P.T.Priastu, Jakarta.

7. Smith, A.K. (1980) “ Principles and Methods of Pharmacy Management”, Second Edition,

Lea Febiger, Philadelphia.

8. Suryasumantri, Y.S (1985) “ Filsafat Ilmu, Suatu Pengantar Populer”, Penerbit Sinar

Harapan, Jakarta.

9. Wattimena, J.R. dkk. (1986) makalah dalam Ekspose Perkembangan Ilmu Kesehatan oleh

IDI/ISFI, Jakarta.

10. University of Minnesota , (2001) “College of Pharmacy Catalog”, the Regents of the

University of Minnesota, Catalog On Line.

11. University of North Carolina at Chapel Hill, (2002) “ School of Pharmacy”, Catalog on Line.