bentuk pengawasan hakim oleh komisi yudisial dan .../bentuk... · implikasinya terhadap prinsip...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

BENTUK PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL

DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP KEKUASAAN

KEHAKIMAN YANG MERDEKA

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam

Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

AFIF DARMAWAN

NIM E0007004

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)




Oleh

AFIF DARMAWAN

E0007004

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 19 Januari 2012

Dosen Pembimbing Skripsi

Pembimbing I Pembimbing II

M. Madalina, SH.,M.Hum Isharyanto, SH.,M.Hum NIP. 19601024 1986602 2 001 NIP. 19780501 200312 1 002


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)




Oleh

Afif Darmawan

E0007004

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada : Hari : Senin Tanggal : 30 Januari 2012

DEWAN PENGUJI

(1) Djatmiko Anom Husodo S.H.,M.H. NIP. 19700621 200604 2 001__________________:....................................

Ketua

(2) Isharyanto, SH.,M.Hum NIP. 19780501 200312 1 002__________________:...................................

Sekretaris

(3) M. Madalina, SH.,M.Hum NIP. 19601024 1986602 2 001_________________:...................................

Anggota

Mengetahui :

Dekan

Prof. Dr. Hartiwiningsih S.H.,M.Hum NIP. 19570203 198503 001


commit to user

iv

BENTUK PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DAN

IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG

MERDEKA adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam

penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar

pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi)

dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skipsi) ini.


Yang membuat pernyataan

Afif Darmawan NIM.E0007004


commit to user

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Rome Isn't Built In One Night "

"Going an Extra Mille"

"No Pain No Gain"

"1% talent, 99% hardwork"

"If you think you Can, It Can!"

"Lets Do The Best and Let God Do The Rest"

"Jangan banyak bicara sebelum mempunyai Karya"


commit to user

vi

PERSEMBAHAN

Persembahan seutuhnya hanya untuk ALLAH SWT

Dan Baginda Rasullulah SAW

yang Telah Menunjukan Jalan Terang akan Kehidupan

dan :

Fafa


commit to user

vii

ABSTRAKSI

AFIF DARMAWAN, E0007004, BENTUK PENGAWASAN HAKIM OLEH

KOMISI YUDISIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA, Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dimiliki Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim ketika menjalankan tugasnya. Selain itu untuk mengetahui bagaimana implikasi dari pengawasan tersebut ditinjau dari prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: jenis penelitian normatif, sifat penelitian preskriptif, pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, teknik analisis bahan hukum dengan metode interpretasi, pengumpulan bahan hukum dengan mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber penelitian hukum dari bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, cetakan-cetakan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim serta bahan hukum sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan memiliki dua instrumen yaitu membuat kode etik dan mengawasi hakim. Pengawasan terhadap hakim dengan cara pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat positif dan negatif. Sedangkan pengawasan represif juga dibagi menjadi dua yaitu positif dan negatif. Setiap laporan atau informasi yang diberikan oleh masyarakat tentang adanya pelanggaran hakim dapat disampaikan ke Komisi Yudisial melalui surat tertulis yang bisa langsung dikirim ke alamat kantor dan sistem pengaduan online. Terdapat 97 hakim yang direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi kepada Mahkamah Agung. Kebebasan meliputi hakim secara individu dan kelembagaan dan ditopang prinsip impartiality ketika memutus sebuah perkara dan political insularity serta pengawasan justru akan mendorong hakim untuk bersikap lebih imparsial dan independen.

Kata Kunci: Komisi Yudisial, Pengawasan Hakim, Kekuasaan Kehakiman.


commit to user

viii

ABSTRACT

AFIF DARMAWAN, E0007004, THE FORM OF JUDGE

SUPERVISION BY JUDICIAL COMMISSION AND ITS IMPLICATION TO

THE PRINCIPLE OF INDEPENDENT JUSTICE POWER, Faculty Of Law Of

Sebelas Maret University Surakarta.

This research aims to find out what the supervision form the Judicial Commission has in supervising the judge in its task performance. In addition, it also aims to find out what the implication of such the supervision viewed from the principles of independent justice power.

The research method used in this legal writing included: normative type of research, prescriptive nature of research, statute and conceptual approaches, technique of analyzing law materials used was interpretation method, the law material was collected by looking for legislation about or relating to the issue and primary, secondary and tertiary law materials. The legal study source from primary law material consisted of legislation, official publication or treatise in legislation and judge’s verdicts as well as secondary law material constituting all publications about the law not belonging to official document.

Based on the result of research and discussion, the following conclusions can be drawn. Judicial commission in implementing the supervision function has two instruments: developing ethical code and supervising the judge. The supervision against the judge was done preventively and repressively. Preventive supervision was divided into two: positive and negative. The repressive supervision was also divided into two: positive and negative. Every report or information given by the society about the judge violation can be conveyed to the Judicial Commission in written document that could be sent to the office address and online grievance system. There were 97 judges recommended to be imposed with penalty by the Supreme Court. Independence including the judge individually and institutionally and supported by impartiality principles when adjudicating a case and political insularity as well as supervision even encouraged the judge to have more impartial and independent attitude. Keywords: Judicial commission, Judge Supervision, Judicial Power


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan

rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

BENTUK PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DAN


MERDEKA. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh

gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan,

bimbingan, dorongan, saran dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan

setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada

penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Ibu Prof. Dr Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Ibu Madalina, S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara sekaligus

Pembimbing I dan Bapak Isharyanto S.H,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II

serta Tim penguji yang telah menguji untuk menyempurnakan penulisan hukum

ini.

4. Ibu Djuwityastuti, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik.

5. Keluarga yang selalu memberi dorongan dan harapan.

6. Semua anggota Kontrakan La Roiba Wahyu, Pery, Budi, dan Bang Rohmadi

yang selalu memberi inspirasi dan dukungan.

7. Teman-teman satu perjuangan Angkatan 07 Mbah Muhson, Gatot, dan Bung

Rian yang selalu heppy di penghujung masa kuliah.

8. Adik-adiku seperjuangan Mustain, Ismail, Rintis, Deddy, dll yang selalu

bersemangat dalam setiap langkahnya.


commit to user

x

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan

bantuannya bagi penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini.

Demikian semoga penulisan hukum ini dapat memmberikan manfaat bagi

kita sebagai kalangan akademisi, terutama untuk penulisan, praktisi, maupun

masyarakat umum.


penulis


commit to user

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................ ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ...................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ....................................................................... iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................... v

ABSTRAK ..................................................................................................... vii

KATA PENGANTAR ................................................................................... x

DAFTAR ISI .................................................................................................. xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..................................................................... 1

B. Perumusan Masalah ........................................................................... 8

C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 8

D. Manfaat Penelitian ............................................................................. 9

E. Metode Penelitian .............................................................................. 10

F. Sistematika Penulisan Hukum ........................................................... 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori .................................................................................

1. Negara Hukum ............................................................................

2. Konstitusi.....................................................................................

3. Kekuasaan Kehakiman.................................................................

4. Pengawasan Hakim.......................................................................

14

20

25

33

14

B. Kerangka Pemikiran ...........................................................................

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial.............................

1. Instrumen Pengawasan.................................................................

37

40

40


commit to user

xii

2. Metode Pengawasan.......................................................................

3. Mekanisme Pengajuan Laporan......................................................

4. Hasil dari Pengawasan....................................................................

B. Implikasi Pengawasan Terhadap Prinsip Kekuasaan Kehakiman yang

Merdeka.................................................................................................

1. Implikasi secara Yuridis.................................................................

2. Implikasi secara Kultural................................................................

53

54

57

59

59

64

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan………………………………………………………......... 70

B. Saran……………………………………..……………………………. 72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR


commit to user

DAFTAR TABEL

2. Tabel Sanksi Untuk Hakim................................................................................48


commit to user

DAFTAR BAGAN

1. Bagan Proses Pengawasan Hakim.......................................................................46

3. Proses Penjatuhan Sanksi Bagi Hakim................................................................50

4. Bagan Alur Pengaduan Online............................................................................55


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini masalah lembaga peradilan di Indonesia sangat marak dibicarakan.

Peradilan sebagai lembaga yang banyak dijadikan tumpuan harapan masyarakat

dalam memperjuangkan keadilan dihadapkan dengan permasalahan rumit. Intervensi

dari pihak luar peradilan seperti kekuatan legislatif, eksekutif, maupun kekuatan lain

seperti media massa turut andil dalam memperkeruh jati diri peradilan dalam

melaksanakan tugasnya dengan baik. Nilai independensi atau kemerdekaan seorang

hakim dalam sebuah institusi peradilan merupakan harga mutlak untuk tercapainya

keadilan hukum yang mampu memberikan rasa puas ke semua pihak. Tapi

tampaknya hal ini kian sulit terwujud melihat banyak sekali tantangan yang dihadapi

baik dari lingkungan internal maupun eksternal dari sebuah institusi peradilan.

Banyak bermunculanya kasus-kasus seputar mafia hukum dan mafia kasus

semakin menjadikan masyarakat kian tidak percaya kepada keadilan. Terlebih kepada

hakim, jaksa, maupun pihak kepolisian. Permasalahan ini sebenarnya sudah ada sejak

institusi peradilan mulai terbentuk di Republik Indonesia. Pada era pra kemerdekaan

yaitu masa penjajahan Belanda, pengadilan diberlakukan secara berbeda antara

golongan Eropa dengan golongan diluar Eropa. Pengadilan untuk orang Eropa

dikelola oleh hakim-hakim yang berkeahlian hukum profesional bahkan hingga

mendatangkan ahli-ahli hukum dari Belanda. Tetapi di sisi lain pengadilan untuk

orang-orang pribumi justru dikelola dibawah yuridiksi pejabat-pejabat eksekutif. (Adi

Sulistiyono, 2011: 3) Akibatnya tentu pengadilan menjadi tidak memihak. Apalagi

sarat dengan nuansa kepentingan politis kolonial. Pihak pribumi tidak bisa menikmati

keadilan karena disamping tidak tersedianya fasilitas dan sarana pengadilan yang baik

juga dihadapkan dengan intervensi eksekutif Belanda yang sangat ketat.

Pada era penjajahan Jepang. Pemerintahan berkuasa saat menerapkan

kebijakan untuk menghapuskan dualisme dalam tata peradilan di Indonesia dengan


commit to user

2

melakukan reorganisasi dan restrukturisasi dengan menghapuskan pembedaan antara

peradilan Gubernemen dan Peradilan Bumiputera. Sehingga Jepang pada saat itu

menerapkan kebijakan yang pada akhirnya kelak menjadi prelude yang menuju

kepada sistem peradilan nasional setelah Indonesia merdeka dan memiliki sistem

peradilanya sendiri. (Adi Sulistiyono, 2011: 4)

Tiba pada masa pasca kemerdekaan era orde lama pimpinan presiden

Soekarno. Pembagian kekuasaan seperti halnya dalam konsep Trias Politica

dihilangkan, karena Presiden Soekarno mempunyai anggapan bahwa doktrin tersebut

adalah barang usang. (Adnan Buyung Nasution, 2007: 53) Pada saat itu tercatat

sebagai masa kelam bagi sistem peradilan di Indonesia karena Presiden

diperbolehkan untuk melakukan intervensi terhadap jalanya persidangan dan presiden

diperkenankan menghentikan perkara yang sedang diperiksa atau mempengaruhi

jalanya persidangan. Disamping itu muncul Per.Pres.4/1962,Ln.38 dimana Ketua

Mahkamah Agung Wirjono Projodikoro ditetapkan menjadi penasehat hukum dari

presiden dengan pangkat menteri. Sehingga kedudukan Ketua Mahkamah Agung

yang harusnya sejajar dengan Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945 menjadi

dibawah Presiden. Sehingga pada saat itu kebanyakan hakim pada semua tingkatan

termasuk Mahkamah Agung merasa terpukul dengan kebijaksanaan Presiden yang

menempatkan insitutsi peradilan dibawah bayang-bayang kekuasaan terpimpin atau

otoriter. (Adi Sulistiyono, 2011: 8)

Di sisi yang lain menurut Andy Hamzah bahwa pada zaman orde lama

Kejaksaan dan Pengadilan tidak mandiri karena berada dibawah atap kementerian

(departemen) kehakiman, namun independen karena Jaksa Agung pada Mahkamah

Agung bukan anggota kabinet, dapat menangkap menteri kehakiman yang secara

administratif adalah atasannya. Sehingga jika kejaksaan independen akan menunjang

putusan hakim yang independen pula. (Andy Hamzah, 2003: 3)

Pada masa orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto hukum

ditempatkan dalam posisi strategis dalam proses kenegaraan di Indonesia. Pada saat


commit to user

3

itu pembangunan telah menjadi suatu ideologi yang tidak hanya ditaati tetapi juga

ditakuti. Pengadilan dalam memutus perkara tidak boleh menyimpang dari konsep

pembangunan menurut penafsiran pemerintah. Hakim disisi yang lain juga menjadi

pribadi yang mudah diintervensi penguasa, mudah disuap, bahkan seringkali

putusanya banyak mencederai rasa keadilan. (Adi Sulistiyono, 2011: 10) Hal ini

dibuktikan dengan banyak sekali putusan hakim yang sarat dengan kepentingan

penguasa dengan dalih pembangunan. Salah satu contohnya adalah putusan dalam

perkara Palang Merah Indonesia pada tanggal 8 Juni 1992 yang menyatakan putusan

Mahkamah Agung tidak dapat dijalankan karena pada saat itu ketua Mahkamah

Agung yaitu Purowoto Ganasubrata mengeluarkan sebuah surat sakti. (Adi

Sulistiyono, 2011: 11)

Hingga sampai pada era reformasi dan sampai saat ini, tak henti-hentinya

permasalahan seputar lembaga peradilan menjadi momok dalam perkembangan

ketatangaraan di Indonesia. Namun Perkembangan lebih baik dan cukup melegakan

muncul ketika era reformasi. Hal ini dapat dilihat dengan muncul pembaharuan terus

menerus terhadap hukum positif yang mengatur tentang fungsi kekuasaan kehakiman.

Munculnya TAP MPR NomorX/MPR/1998 menjadi awalan dibentuknya sistem

peradilan yang lebih independen. Dalam TAP MPR tersebut diatur tentang:

a. Pemisahan fungsi yudikatif dan eksekutif. b. Mewujudkan sistem hukum nasional melalui program legislasi nasional

terpadu. c. Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarkat, berbangsa dan

bernegara. d. Terbentuknya sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk

penyelenggaraan negara yang menghormati dan munjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Kemudian pada era pemerintahan Presiden Bacharuddin Yusuf Habibie

disahkan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 14 Tahun 1970 yang dalam undang-undang tersebut mulai diatur

tentang mekanisme perubahan manajemen dalam Mahkamah Agung menjadi satu


commit to user

4

atap. Semula sistem manajamen pengadilan berada di dalam dua atap yaitu dibawah

Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman. (Adi Sulistiyono, 2011: 14)

Namun dalam kenyataan praksis ternyata masih banyak ditemui banyak

penyimpangan dalam proses peradilan. Bahkan kasus-kasus yang melibatkan mafia

peradilan semakin banyak terjadi, padahal istilah mafia hukum sendiri sudah muncul

sejak tahun 1970 sebagaimana dilontarkan oleh kalangan advokat melalui Peradin.

(Sirajuddin, 2006: 61) Apalagi mafia peradilan tidak hanya melibatkan hakim saja

tetapi juga semakin merambah ke aparat penegak hukum yaitu kepolisian. Hasil

penelitian dari YPSDI di Jawa Timur menunjukan bahwa secara kualitatif dan

kuantitatif terjadi penyelewengan yang dikeluhkan oleh para pencari keadilan.

Penyelewengan tersebut melibatkan instansi kepolisian (polsek, polresta, polwil,dan

polda), kejaksaan (negeri dan tinggi), dan pengadilan (negeri dan tinggi). (Sirajuddin,

2006: 64)

Jajak pendapat Litbang Kompas pada tanggal 9 sampai 11 November 2011

memperlihatkan 86% masyarakat menyatakan bahwa hakim belum bebas dalam

memutuskan vonis perkara dari intervensi pihak di luar kekuasaan kehakiman.

Sedangkan hanya 6,1% menyatakan bebas dan 7,6% menyatakan tidak tahu. Hal ini

menunjukan bukti mencengangkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada

hakim masih rendah. Masyarakat juga masih beranggapan bahwa hakim belum

independen dalam memutus suatu perkara. Lebih jauh lagi survei jajak pendapat

Kompas juga memaparkan bahwa 95,2% masyarakat menilai bahwa keputusan hakim

dalam membebaskan koruptor dari jeratan hukum belum sesuai dengan rasa keadilan

masyarakat. Sedangkan hanya 2,7% setuju, dan 2,1% tidak tahu. (Adi Sulistiyono,

2010: 18) Hal ini tentu menyebabkan kepercayaan publik terhadap institusi

pengadilan menjadi semakin rendah.

Dari beragam permasalahan tersebut muncul pemikiran penting bahwa

pelaku utama dalam proses pemeriksaan perkara dengan segala tujuanya berporos

kepada hakim. Hakim memiliki posisi sentral dalam mengeluarkan putusan atau


commit to user

5

vonnis. Baik buruknya putusan dan adil tidaknya putusan akan kembali lagi kepada

hakim. Jabatan hakim merupakan jabatan yang mulia karena dapat memutuskan nasib

dari seseorang dengan putusanya. Putusan hakim yang dilakukan dengan jujur dan

menggunakan akal pikiran dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan nilai yang

benar. Sehingga ada istilah tentang justice cant do wrong, bahwa hakim tidak bisa

salah. (Taufiqurrohman, 2011: 76) Hakim menjadi kekuatan sentral dalam

menjalankan fungsi dari kekuasaan kehakiman, dan karena itu menjadi

penanggungjawab utama dalam mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap sistem, moral dan integritas lembaga peradilan. (Suparman

Marzuki, 2011: 2)

Berdasarkan pentingnya posisi hakim tersebut maka muncul gagasan tentang

dibentuknya Komisi Yudisial. Sebuah Komisi yang sifatnya independen yang

bertugas untuk mengawasi perilaku dan tindak tanduk hakim dalam melaksanakan

kewenanganya dalam menjalankan proses peradilan. Komisi ini memiliki tugas

penting untuk menjaga hakim agar tetap berwibawa dan on the right track

berdasarkan kode etiknya. Alasan dibentuknya Komisi Yudisial sendiri merupakan

cerminan dari politik hukum dari sebuah negara yang mengalami proses transisi dari

rezim otoritarian ke rezim demokrasi. (Suparman Marzuki, 2011: 1)

Komisi Yudisial secara prinsipal sebenarnya ingin menegakan martabat dan

keluhuran hakim, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 24B UUD 1945 yaitu

Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan mengakkan

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pengawasan yang dilakukan

sebenarnya tidak didasarkan ketidakpercayaan atau kecurigaan, tetapi sistem yang

harus ada untuk memastikan terlaksananya prinsip transparansi dan akuntabilitas dari

pelaksanaan kekuasaan kehakiman sehingga dapat dijalankan prinsip fair trial.

(Suparman Marzuki, 2011: 2)

Namun yang menjadi permasalahan adalah tentang mekanisme pengawasan

hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial itu sendiri. Selama ini memang muncul


commit to user

6

banyak sekali perdebatan tentang bagaimana cara mengawasi hakim yang tepat.

Bahkan lebih ekstrim lagi muncul dua kutub yang saling berseberangan dalam

melihat bagaimana bentuk ideal dalam mengawasai hakim. Ada yang menggap

bahwa seluruh hakim memang masuk dalam kategori pengawasan Komisi Yudisial.

Namun ada juga yang berpandangan bahwa Komisi Yudisial boleh mengawasi hakim

diluar Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.

Hal ini tecermin dari adanya permohonan judicial review terhadap Undang-

undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang diajukan oleh 31 Hakim

Agung ke Mahkamah Konsitusi beserta peristiwa penting yang mengawali dan

melatar belakangi munculnya permohonan tersebut. Pertama, Komisi Yudisial

merekomendasikan untuk menjatuhkan sanksi lima hakim pengadilan tinggi Jawa

Barat termasuk Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nana Juwana dan akhirnya

Mahkamah Agung menonpalukan dan menarik Nana Juwana ke Mahkamah Agung.

Kedua, Komisi Yudisal memeriksa kasus suap di Mahkamah Agung. Hakim Agung

Usman Karim dan Parman Suparman yang terlibat kasus suap dengan pengusaha

Probosutedjo hingga Komisi Yudisial memanggil ketua Mahkamah Agung dua kali,

dan tetap menolak karena telah memberikan keterangan kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi. Ketiga, Munculnya usulan kocok ulang hakim Agung oleh

Komisi Yudisial melalui sebuah perpu. Keempat, Komisi Yudisial menggulirkan

informasi bahwa 13 Hakim Agung bermasalah dan terhadap informasi ini beberapa

Hakim Agung melaporkan ke pihak kepolisian. Kelima, Gagasan mengenai revisi

Undang-undang Komisi Yudisial juga semakin kuat di publik. (Muji Kartika, 2006:

53)

Sehingga pada ujungnya Mahkamah Konstitusi seperti yang diketahui

bersama mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

yang isinya membatalkan dan mencabut pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 22

tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terkait fungsi pengawasan hakim. Dalam

putusan tersebut Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal-pasal yang berkaitan


commit to user

7

dengan mekanisme pengawasan hakim dan juga objek pengawasanya. Akibat dari

putusan itu Komisi Yudisial tidak mempunyai landasan hukum untuk mengawasi

hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Konsitusi karena definisi hakim Agung dan

Konsitusi diterjemahkan berbeda oleh Hakim Konstitusi.

Ketua Komisi Yudisial periode 2010-2015 berpendapat bahwa putusan yang

lahir dari persepsi seperti itu secara yuridis konstitusional cacat moral dan hukum.

Apalagi peran pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim Mahkamah Konstitusi

belum sempat dijalankan, sehingga belum ada alat ukur untuk menilai bahwa praktik

pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim Mahkamah Konstitusi bermasalah.

Adalah tidak fair apabila legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi itu mengambil

praktik pengawasan hakim dilingkungan Mahkamah Agung selama ini sebagai dasar

pembenaran putusan Mahkamah Konstitusi, karena tugas dan kewenangan, jumlah

dan problem hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sangat berbeda.

(Suparman Marzuki, 2011: 1)

Namun akhirnya muncul revisi undang-undang terbaru dengan disahkanya

Undang-undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Undang-undang tersebut sebagai

jawaban atas perdebatan selama ini tentang bagaimana bentuk pengawasan ideal

terhadap hakim yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial. Bentuk pengawasan ini

terbilang berbeda karena mekanisme yang tercantum adalah mengganti sistem yang

lama dengan sistem yang baru. Hal ini menjadi menarik mengingat pengawasan

selalu menjadi perdebatan panjang bagi para pemangku kepentingan. Apakah

pengawasan hakim bertentangan dengan prinsip kemerdekaan atau independensi

hakim dalam menjalankan fungsi dan tugas yudisialnya.

Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan latar belakang diatas maka

penulis mengadakan penelitian mengenai bentuk pengawasan hakim oleh Komisi

Yudisial dan juga implikasi dari pengawasan tersebut terhadap prinsip kekuasaan

hakim yang merdeka, Sehingga penulis menyusun judul penulisan ini dengan


commit to user

8

“BENTUK PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DAN


MERDEKA”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disusun

rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana bentuk pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial?

2. Bagaimana implikasi bentuk pengawasan hakim tersebut terhadap prinsip

kekuasaan kehakiman yang merdeka?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial.

b. Untuk mengetahui bagaimana implikasi bentuk pengawasan hakim oleh Komisi

Yudisial terhadap prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memperoleh hasil penelitian yang nanti digunakan penulis sebagai syarat

untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret.

b. Untuk memperoleh dan menambah wawasan bagi sumbangsih ilmu

pengetahuan di bidang ilmu hukum .

c. Untuk menambah pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata

Negara.

d. Untuk mengembangkan proses penalaran yang dinamis bagi penulis

berdasarkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum yang diperoleh dan

dipelajari.


commit to user

9

e. Untuk mengembangkan cara berfikir yang kritis bagi penulis dalam bidang

ilmu hukum yang didapat dalam perkuliahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu di bidang hukum

pada umumnya.

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu di bidang hukum

tata negara pada khususnya.

c. Memberikan sumbangan pemikiran dalam hal kewenangan Komisi Yudisial

dalam mengawasi hakim .

d. Memberikan pemikiran dalam hal pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial

terhadap prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka.

e. Menambah dan memberikan sumbangan referensi bagi penelitian dalam

konteks kewenangan Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsinya .

2. Manfaat Praktis

a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti.

b. Meningkatkan daya penalaran, daya kritis, dan menerapkan ilmu pengetahuan

di bidang ilmu hukum yang dipelajari penulis dalam perkuliahan yang didapat.

c. Menambah pemikiran dan wawasan pengetahuan di bidang hukum bagi

masyarakat terkait dengan bentuk pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial.

d. Memberikan pemahaman bagi masyarakat agar menyadari pentingnya

pengawasan terhadap hakim demi terciptanya peradilan yang adil dan tidak

memihak serta bersih dan berwibawa.

e. Memberikan sumbangan referensi bagi penelitian dalam bidang bentuk dan

kewenangan Komisi Yudisial di berbagai negara dalam melakukan pengawasan

terhadap hakim.


commit to user

10

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis nanti dalam penelitian adalah

1. Jenis Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mengatakan penelitian hukum dilakukan sebagai

preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jawaban yang dihasilkan

adalah right, appropriate, inappropriate, atau wrong. Lebih jauh penelitian hukum

tidak mengenal adanya hipotesis dan istilah data. (Peter Mahmud Marzuki, 2008:

36) Sehingga jenis penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian hukum. Yaitu

penelitian dengan melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum meliputi bahan

hukum primer dengan bahan hukum sekunder. Penelitian merupakan penelitian

hukum normatif atau bisa disebut penelitian hukum doktrinal atau kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan

konseptual (conceptual approach). Istilah pendekatan penelitian dengan metode

pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang

dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang

tersebut. (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 93). Sedangkan pendekatan penelitian

dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan dengan beranjak dari

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu

hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu

yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 95).

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum

primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder


commit to user

11

berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen

resmi. (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 141).

4. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer, yaitu:

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-

undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama

Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009

dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim.

6) Bahan Hukum Sekunder, yaitu: Buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis,

dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.

b. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan peneliti dalam

penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (literature research)

yaitu pengumpulan dan identifikasi bahan hukum yang didapat melalui buku

referensi, karangan ilmiah, dokumen resmi, makalah, jurnal, media massa

seperti koran, internet, serta bahan-bahan yang memiliki keterkaitan dengan

penelitian yang dibuat. Kemudian bahan hukum disusun serta dikonstruksikan

dengan sistematis.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan peneliti adalah menggunakan

metode interpretasi. Di dalam literatur, interpretasi dibedakan menjadi interpretasi

berdasarkan kata-kata undang-undang, pembuat undang-undang, interpretasi

sistematis, dan interpretasi historis. (Peter Mahmud, 2005: 106 )


commit to user

12

F. Sistematika Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam penulisan ini penulis menguraikan mengenai:

a. Latar Belakang Masalah

b. Rumusan Masalah

c. Tujuan Penelitian

d. Manfaat Penelitian

e. Metode Penelitian

f. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kerangka teori dan

kerangka pemikiran yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti,

yaitu:

a. Kerangka Teori

1) Tinjauan Tentang Negara Hukum

2) Tinjauan Tentang Konstitusi

3) Tinjauan Tentang Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka.

4) Tinjauan Tentang Pengawasan Hakim

b. Kerangka Pemikiran

Memaparkan dan mendeskripsikan mengenai ide penelitian, dan

menjelaskan mengenai permasalahan dan hasil penelitian yang dituangkan

dalam bentuk bagan.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil yang diperoleh dari analisis

yaitu berupa hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang

telah ditentukan sebelumnya yaitu: Bagaimana bentuk pengawasan hakim oleh

Komisi Yudisial? Bagaimana implikasi bentuk pengawasan hakim tersebut terhadap

prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka?


commit to user

13

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai kerangka teori dan

kerangka pemikiran yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti

, yaitu: A. Kesimpulan dan B. Saran


commit to user

14

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Negara Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah negara adalah organisasi

dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati

oleh rakyat atau sebuah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah

tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif,

mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan

nasionalnya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008)

Dalam literatur bahasa asing dikenal istilah Staat, State, dan Etat. Bahasa

Belanda mengartikan negara sebagai Staat, Inggris state, dan Perancis adalah etat.

Istilah staat mempunyai sejarah sendiri. Istilah itu mula-mula dipergunakan di

abad ke-15 di Eropa Barat. Anggapan umum yang diterima bahwa kata staat itu

dialihkan dari kata bahasa Latin yaitu status atau statum. (Nimatul Huda, 2010: 1)

Negara hukum sering dikenal dengan istilah rechtstaat, the rule of law,

dan nomocracy. Istilah rechstaat banyak ditemui di dalam konsep negara-negara

Eropa dan dikembangkan oleh para sarjana hukum seperti Immanuel Kant, Paul

Labland, Julius Stahl, dan Ficthe. Istilah rechtsaat sendiri berasal dari Bahasa

Belanda yang artinya negara hukum. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Saxon di

negara-negara Amerika tidak dikenal istilah rechstaat tetapi the rule of law.Secara

harfiah dapat diterjemahkan sebagai hukum yang berlaku atau hukum yang

berkuasa. Hal ini sering dikaitkan dengan prinsip the Rule of Law, and not of Man

seperti yang dicetuskan oleh A.V. Dicey yang artinya bahwa yang dianggap

pemimpin dalam sebuah negara adalah hukum bukan orang. Mengenai istilah

nomocracy berasal dari perkataan nomos dan cratos. Nomos berarti norma,

sedangkan cratos atau kratien adalah kekuasaan. Hal ini dibayangkan sebagai


commit to user

15

faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum.

(Jimly Asshiddiqie, 2011: 198)

Gagasan the rule of law dicirikan pada konstitusi yang bersumber pada

hak-hak asasi manusia, adanya persamaan dimuka hukum bagi semua warga

negara, dan adanya keyakinan bahwa hukum dijadikan dasar menyelesaikan segala

permasalahan. Roberto Mangabeira Unger berpendapat bahwa kekuasaan

pemerintahan harus dipisahkan dengan kekuasaan peradilan agar terjamin

persamaan dan demikian halnya dengan jaminan kesetaraan yang tercipta dengan

adanya pembedaan kekuasaan peradilan dengan kekuasaan pemerintahan. Melalui

adanya pemisahan kekuasaan tersebut maka sistem hukum diharapkan dapat

menjadi penyeimbang bagi organisasi sosial. (Andi M. Asrun, 2004: 49)

Terdapat sedikit perbedaan mengenai konsep rechstaat dan the rule of

law. Tetapi memang perbedaan tersebut tidak begitu dipermasalahkan karena

memang keduanya berasal dari dua sistem yang berbeda. “Konsep rechstaat

bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut civil law, sedangkan konsep

the rule of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut common law.

Karakteristik common law adalah judicial”. (Nimatul Huda, 2010: 93) Jadi

keduanya berasal dari tradisi hukum yang berbeda antara Eropa Kontinental

dengan sistem civil law dan Anglo-Saxon dengan sistem common law.

Konsep negara hukum bisa dikaji sebagai suatu kondisi masyarakat,

dimana hukum dalam negara demokratis ditentukan oleh rakyat yang tidak lain

merupakan pengaturan hubungan diantara sesama rakyat. Rakyat sebagai pemilik

kedaulatan menentukan proses pembuatan peraturan perundang-undangan melalui

wakil-wakilnya sebagai upaya perlindungan hak-hak rakyat. (Andi M. Asrun,

2004: 40).

Aristoteles mengemukakan gagasanya tentang negara hukum sebagai he

who bids the law rule may be deemed to bid God and Reason alone rule, but he

who bids man rule adds and element of the beast for desire is a wild beast, and


commit to user

16

passion perverts the minds of rulers, even when they are the best of men. The law

is reason unaffected by desire. Aristoteles berpendapat bahwa hukum harus

diberikan lebih besar kepada pelaksanaan kekuasaan negara daripada kehendak

setiap manusia. Penghormatan terhadap hukum juga harus dilaksanakan oleh

kelompok warga masyarakat yang tidak setuju dengan suatu peraturan perundang-

undangan. (Andi M. Asrun, 2004: 41)

Utrecht membedakan negara hukum, yaitu negara hukum formil atau

negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum modern.

Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan

sempit dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Tugas negara adalah

melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan

ketertiban. Sedangkan pengertian negara hukum materiil mencakup lebih luas

termasuk keadilan di dalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban

dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai

bentuk keadilan (Welfarestate). (Jimly Asshiddiqe, 2011: 131)

Lahirnya konsep negara hukum formal berkembang pada abad

kesembilan belas di Eropa, dengan corak pemikiran utamanya terletak pada

gagasan pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik

yang tertulis maupun tidak tertulis. Melalui konstitusi inilah ditentukan batas-batas

kekuasaan pemerintah dan jaminan hak-hak politik rakyat, di mana kekuasaan

pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum.

Peran pemerintah lebih sebagai pelaksana dari berbagai keinginan rakyat

sebagaimana dirumuskan dalam lembaga perwakilan rakyat. Negara hukum formal

ini kemudian dikenal dengan sebutan nachtwachterstaat atau negara penjaga

malam. (Andi M. Asrun, 2004: 46)

Munculnya konsep negara hukum material lahir akibat reaksi terhadap

gagasan negara hukum formal, yang melahirkan ekses dari industrialisasi pasca

revolusi industri dan sistem kapitalisme. Negara dituntut untuk aktif


commit to user

17

mengembangkan segenap upaya mensejahterakan masyarakat melalui pengaturan

kehidupan ekonomi dan sosial. Aksentuasi perjuangan negara untuk turut

membangun kesejahteraan rakyat itulah kemudian melahirkan istilah welfare state.

Pemerintah diberi tugas membangun kesejahteraan umum dalam berbagai bidang

dengan pemberian kemerdekaan kepada administrasi negara untuk menjalankan

misi tersebut. (Andi M. Asrun, 2004: 47)

Pandangan akademisi dengan paradigma lain seperti yang dikemukakan

M. Tahir Azhary, menyebutkan ada lima konsep dari sebuah negara hukum yaitu:

a. Negara hukum nomokrasi islam yang diterapkan di negara-negara islam. b. Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan rechtstaat. c. Negara hukum rule of law yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon. d. Negara hukum socialist yang diterapkan di negara-negara komunis. e. Negara hukum Pancasila. (Sirajuddin, 2006: 14)

Masalah negara hukum pada hakikatnya tidak lain daripada persoalan

tentang kekuasaan. Di satu pihak terdapat negara dengan kekuasaan yang menjadi

syarat mutlak untuk dapat menjalankan pemerintahan atau memerintah. Di lain

pihak terdapat rakyat yang diperintah yang pada dasarnya enggan melepaskan

segala kekuasaanya untuk diserahkan kepada pemerintah. Oleh karena itu paham

negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan paham kerakyatan atau demokrasi.

Hukum harus tampil sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan pemerintah

negara yang diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kehendak dan

kekuasaan rakyat. Hubungan negara hukum dan demokrasi adalah begitu erat,

karena kedaulatan atau demokrasi menjadi unsur material dari negara hukum.

(Djatmiko Anom Husodo, 2007: 3).

Ahsin Thohari berpendapat ada beberapa syarat dasar bagi pemerintahan

yang demokratis di bawah konsep rule of law adalah pertama, perlindungan

konstitusional; kedua, kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;

ketiga, pemilihan umum yang bebas; keempat, kebebasan menyatakan pendapat;

kelima, kebebasan berserikat dan beroposisi; dan keenam, pendidikan

kewarganegaraan. Sekali lagi ingin ditekankan di sini bahwa kekuasaan


commit to user

18

kehakiman yang bebas menjadi pilar yang sangat penting baik dalam Negara

Hukum tradisi Rechtsstaat maupun dalam tradisi Rule of Law. Dengan kata lain,

keberadaan kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak menjadi syarat

yang penting bagi kedua tradisi negara hukum tersebut. (Ahsin Thohari, 2004: 7)

Constitution mengemukakan tiga prinsip penting dari negara hukum.

Ketiga prinsip tersebut yaitu:

a. Supremasi absolut atau predominasi dari regular law untuk menentang

pengaruh dari arbitary power dan meniadakan kesewenang-wenangan,

prerogatif atau discretionary authority yang luas dari pemerintah.

b. Persamaan di depan hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua

golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary

court, ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, tidak ada

peradilan administrasi negara.

c. Konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, bahwa hukum

konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak

individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan. (Nimatul Huda,

2010:1)

F.J. Stahl memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur dari negara

hukum yaitu adanya:

a. Jaminan terhadap hak-hak asasi. b. Penyelenggaraan negara berdasarkan trias politika (pemisahan kekuasaan). c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. d. Peradilan administrasi.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan beberapa prinsip pokok yang terdapat

dalam negara hukum. Kedua pokok prinsip tersebut yaitu:

a. Supremasi Hukum (Supremacy Law). b. Persamaan dalam Hukum (Equality Before the Law). c. Asas Legalitas (Due Process of Law). d. Pembatasan Kekuasaan. e. Organ-organ Penunjang yang Independen. f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak. g. Peradilan Tata Usaha Negara.


commit to user

19

h. Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court). i. Perlindungan Hak Asasi Manusia. j. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtstaat). k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtstaat). l. Transpransi dan Kontrol Sosial.(Jimly Asshiddiqie, 2010:127)

Nimatul Huda memberikan pendapatnya mengenai ciri-ciri dari negara

hukum menjadi tiga hal yaitu:

a. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.

b. Adanya pembagian kekuasaan negara. c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. (Nimatul Huda, 2010: 93)

Franz Magnis Suseno menyebut empat syarat dalam gagasan negara

hukum yaitu Pertama, adanya asas legalitas yang berarti pemerintah bertindak

semata-mata atas dasar hukum yang berlaku; Kedua, adanya kebebasan dan

kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan

hukum dan keadilan; Ketiga, adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi

manusia; dan Keempat, adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau

hukum dasar. (Ahsin Thohari, 2004: 8)

Menurut The International Comission of Jurist negara hukum harus

memiliki beberapa prinsip-prinsip yang dianggap sebagai ciri penting, yaitu:

1. Negara harus tunduk pada hukum. 2. Pemerintah menghormati hak-hak individu. 3. Peradilan bebas dan tidak memihak. (Jimly Asshiddiqie, 2010: 126)

Sedangkan Nimatul Huda dalam pandanganya mengenai negara hukum

yang berlandaskan kepada perspektif hukum islam atau nomokrasi Islam. Terdapat

sembilan prinsip-prinsip umum negara hukum yaitu: “Kekuasaan sebagai amanah,

Musyawarah, Keadilan, Persamaan, Pengakuan dan Perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia, Peradilan bebas, Perdamaian, Kesejahteraan, dan Ketaatan

Rakyat”. (Nimatul Huda, 2010: 38)

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

negara hukum adalah negara yang memegang prinsip perlindungan hak asasi

manusia, sistem hukum sebagai supremasi tertinggi, bersifat demokratis, dan


commit to user

20

mengedepankan kesejahteraan rakyat serta memiliki sistem peradilan yang

obyektif dan baik.

2. Konstitusi

Konstitusi diterjemahkan dengan istilah yang berbeda-beda dalam

berbagai bahasa. Bahasa Latin menyebutnya constitutio. Sedangkan constitution

adalah istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris. Sedangkan dalam literatur

bahasa Perancis dikenal istilah droit constitutionnel. Bahasa Belanda

mengidentifikasikan dengan istilah constitutie , dan Bahasa Jerman dengan

gerundgesetz. (Jimly Ashiddiqqie, 2007: 119) Keempat istilah dalam berbagai

bahasa tersebut memiliki makna yang tidak jauh berbeda satu sama lain. Hanya

saja muncul pemaknaan yang agak berbeda untuk membedakan penamaan dari

bentuk atau macam konstitusi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian konstitusi yaitu

“segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan dan, atau Undang-undang

Dasar suatu negara”. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). Dalam kamus

Oxford Dictionary of Law, perkataan consitution diartikan sebagai the rules and

practices that determine the composition and functions of the organs of the central

and local goverment in a state and regulate the relationship between individual

and the state. Artinya yang dinamakan konstitusi itu tidak saja aturan yang tertulis,

tetapi juga apa yang dipraktikan dalam kegiatan penyelenggaraan negara, dan yang

diatur itu tidak saja berkenaan dengan organ negara beserta kompisisi dan

fungsinya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat pemerintah daerah (local

goverment), tetapi juga mekanisme hubungan antara negara atau organ negara itu

dengan warga negara. (Jimly Asshiddiqie, 2007: 120)

Menurut Carl Schmitt dalam bukunya “Verfassungslehre”, Konstitusi

dapat dipahami dalam empat pengertian. Keempat kelompok pengertian itu adalah:

(1) konstitusi dalam arti absolut (absoluter verfassungbegriff), (2) konstitusi dalam


commit to user

21

arti relatif (relativer verfassungbegriff), (3) konstitusi dalam arti positif (der

positive verfassungbegriff), (4) konstitusi dalam arti ideal (idealbegriff der

verfassung). (Jimly Asshiddiqie, 2007: 126)

James Bryce, menyatakan konstitusi adalah A frame of political society,

organized through and by law, that is to say on in which law has estabilished

permanent institutions with recognised functions and definite rights. Dari definisi

tersebut, pengertian konstitusi dapat disederhanakan rumusanya sebagai kerangka

negara yang diorganisasi dengan dan melalui hukum, dalam hal mana hukum

menetapkan pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen,

Fungsi dari alat-alat kelengkapan, dan Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan.

(Dahlan Thaib, 2010: 11)

C.F. Strong melengkapi pendapat tersebut dengan pendapatnya sendiri

sebagai berikut Constitution is a collection of principles according to which the

power of the goverment, the rights of the governed, and the relations between the

two are adjusted. Artinya konstitusi dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan asas-

asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan (dalam arti luas), Hak-hak

dari yang diperintah, dan Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah

(menyangkut di dalamnya masalah hak asasi manusia). (Dahlan Thaib, 2010: 11)

Dapat dilihat bahwa para sarjana hukum mempunyai definisi yang

beragam mengenai konstitusi. Menurut salah satu pakar hukum tata negara yang

bernama Herman Heller, konstitusi adalah mencakup tiga faktor penting: (1)Die

Politische verfassung als gessellschaftlich wirk leit yaitu pencerminan dari

kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan, (2)Die

Verselbstandigte rechtsverfassung atau kesatuan kaidah yang hidup dalam

masyarakat, (3)Die gesheriben verfassung yaitu sebuah naskah tertulis yang

menjadi undang-undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. (Dahlan

Thaib, 2011: 9) Jika dipahami, pengertian konstitusi menurut Herman Heller


commit to user

22

mencakup aspek sosiologis kemasyarakatan, aspek yuridis atau hukum yang

berlaku, dan aspek konstitusi secara formal atau tertulis.

Ada pula pandangan dari sarjana tata negara F. Lassalle yang menyatakan

bahwa konstitusi adalah meliputi Sosiologische politische begrip yaitu sintesis

faktor-faktor kekuatan yang nyata (dereeke machtsfactoren) dalam masyarakat dan

Yurisdische begrip atau suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan

sendi-sendi pemerintahan. (Dahlan Thaib, 2011: 10) Pandangan F. Lassale tidak

jauh berbeda dengan pandangan Herman Heller, keduanya menjelaskan bahwa

konstitusi meliputi bentuk nyata atau cerminan dari kehidupan masyarakat yang

sesungguhnya. Artinya keadaan sosiologis politis suatu masyarakat akan menjiwai

bentuk dari konstitusi. Kemudian dikenal adanya bentuk konstitusi tertulis yang

diwujudkan dalam bentuk naskah atau dokumen tertulis.

Konstitusi dapat berwujud baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Ada

pandangan yang beranggapan bahwa konstitusi mencakup pengertian naskah yang

sifatnya tertulis atau dibukukan secara terkodifikasi. Pandangan ini seperti dianut

dalam perisitilahan negara-negara yang sistem hukumnya bercorak eropa

kontinental dimana pandangan legisme begitu kuat dalam membentuk sistem

hukumnya. Sehingga di negara Belanda misalnya dikenal pembedaan antara

consitutie atau konstitusi dengan grondwet atau undang-undang dasar.

Demikian juga ada pandangan yang menganggap konstitusi wujudnya

tidak harus tertulis. Konstitusi dapat berbentuk adat istiadat ataupun kebiasaan-

kebiasaan yang mengatur aturan ketatanegaraan sebuah negara. Hal ini

diungkapkan oleh Phillips Hood dan Jackson bahwa konstitusi adalah “a body of

laws, customs and conventions that define composition and powers of the organs

of the State and that regulate the relations of the various State organs to one

another and to the private citizen”. (Jimly Asshiddiqie, 2009: 17 ) Secara umum

dapat diterjemahkan bahwa konstitusi berwujud adat istiadat dan konvensi-


commit to user

23

konvensi. Konstitusi dalam bentuk seperti ini dianut oleh negara-negara seperti

Inggris, Israel dan Mesir.

Secara konseptual konstitusi muncul dari hasil perjuangan politik sebuah

bangsa dalam suatu negara. Yang pada prinsipnya meliputi prinsip-prinsip umum

yang dipegang oleh bangsa tersebut. Apa yang diungkapkan A.A.H. Struyken

bahwa sebuah undang-undang dasar merupakan dokumen tertulis yang berisi

tentang hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, tingkat-tingkat

tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, pandangan-pandangan tokoh

bangsa yang hendak diwujudkan sekarang maupun masa datang, dan suatu

keinginan dimana perkembangan kehidupan ketatanegaraan hendak dipimpin.

(Dahlan Thaib, 2011: 14)

Konstitusi mulai dikenal dalam kerangka kehidupan politik telah disusun

melalui dan oleh hukum sejak zaman sejarah Yunani, dimana mereka telah

mengenal beberapa kumpulan hukum. Pada tahun antara 624-404 SM Athena

pernah mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi. Koleksi Aristoteles sendiri

berhasil terkumpul sebanyak 158 buah konstitusi dari berbagai negara.

Pemahaman awal konstitusi pada saat itu hanyalah suatu kumpulan dari peraturan

adat istiadat semata. Pada masa Kekaisara Roma, pengertian constitutionnes

memiliki arti suatu kumpulan peraturan yang dibuat oleh para kaisar atau para

preator. Termasuk didalamnya pernyataan-pernyataan pendapat para ahli hukum

atau negarawan, serta adat kebiasaan setempat, dan undang-undang. Konstitusi

Roma mempunyai pengaruh besar sampai abad pertengahan. Konsep kekuasaan

tertinggi dari para Kaisar Roma telah menjelma dalam bentuk L’Etat General di

Prancis, bahkan kegandrungan orang Romawi akan ordo et unitas telah

memberikan inspirasi bagi tumbuhnya paham Demokrasi Perwakilan dan

Nasionalisme. (Dahlan Thaib, 2011: 2)

Konstitusi juga ditemukan pada tahun 622 M di kota Madinah. Konstitusi

ini berbentuk piagam tertulis yang dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi


commit to user

24

Muhammad dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah tidak lama setelah beliau

hijrah dari Mekah ke Yatsrib, nama kota Madinah sebelumnya. Para ahli menyebut

Piagam Madinah ini dengan sebutan berbeda-beda. Ada isitilah The Constitution

of Medina, Charter, Treaty, Agreement, atau piagam serapan dari kata al-shahifah.

Secara keseluruhan Piagam Madinah itu berisi 47 pasal ketentuan. Yang salah

satunya berisi tentang jaminan persamaan dan persatuan dalam keragaman. (Jimly

Asshiddiqie, 2010: 14)

Konsitusi kemudian berkembang dalam sejarahnya. Inggris pasca

pecahnya The Glorius Revolution pada tahun 1688. Kemenangan kaum bangsawan

dalam revolusi istana telah menyebabkan berakhirnya absolutisme di Inggris serta

munculnya parlemen. Pada akhirnya muncul Declaration of Independence dan

menetapkan konstitusinya sebagai dasar negara yang berdaulat. (Dahlan Thaib,

2011:4)

Konstitusi mempunyai peranan besar dalam relasi antara rakyat dengan

negara. Peran dari konstitusi hakekatnya menjaga kekuasaan dari negara yang

pada dasarnya bersifat mutlak dan harus ditaati. Kekuasaan tersebut sangat mudah

diselewengkan jika tidak ada instrumen yang kuat dan tegas untuk membatasinya.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Lord Acton dengan adagiumnya. Power

tends to corrupt, Absolute power corrupt absoluetly. Bahwa kekuasaan cenderung

disalahgunakan dan bahkan kekuasaan yang absolut tanpa pembatasan sudah pasti

kekuasaan yang otoriter.

Hal tersebut menjadikan pentingnya cakupan dari konstitusi agar mampu

mewujudkan mekanisme pembatasan bagi penguasa atau negara. “Pada prinsipnya

tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah,

untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan

kekuasaan yang berdaulat”. (Dahlan Thaib, 2011: 23) Mirriam Budiarjo

mengatakan setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai

Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif,


commit to user

25

eksekutif, dan yudikatif. Kemudian pengaturan hak asasi manusia, prosedur

mengubah undang-undang dasar, serta adakalanya memuat larangan untuk

mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. (Dahlan Thaib, 2011: 16)

Oleh karena konstitusi itu sendiri adalah hukum yang dianggap paling

tinggi tingkatanya, maka tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk

mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Tujuan yang dianggap tertinggi

itu adalah keadilan, ketertiban, perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan

atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaimana

dirumuskan sebagai tujuan bernegara pleh para pendiri negara (the founding

fathers and mothers). (Jimly Asshidiqqie, 2007: 149)

Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa

konstitusi adalah dasar hukum tertinggi suatu negara baik bersifat tertulis maupun

tidak tertulis yang berisi tentang ketentuan ketetatanegaraan beserta tujuan

bernegara dari negara itu sendiri.

3. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka

Kekuasaan Kehakiman memiliki arti kekuasaan dalam menjalankan

fungsi-fungsi terkait kewenangan yudisial. Dalam bahasa Indonesia dikenal istilah

kekuasaan yudikatif. Bahasa Belanda menyebutnya sebagai judicatief. Sedangkan

dalam bahasa Inggris dikenal istilah judicial, judiciary, atau judicature.

Menurut Bagir Manan kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara hukum

yang demokratis adalah:

a. Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi bagi kehidupan demokrasi dan terjaminnya perlindungan dan penghormatan atas hak asasi manusia.

b. Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi tegaknya paham negara berdasarkan konstitusi yang menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi.

c. Kekuasaan kehakiman yang mandiri diperlukan untuk menjamin netralitas terutama apabila sengketa terjadi antara warga negara dengan negara atau pemerintah.


commit to user

26

d. Penyelesaian sengketa hukum oleh keuasaan kehakiman yang mandiri merupakan dasar bagi berfungsi sistem hukum dengan baik. (Sirajuddin, 2006: 30)

Sudikno Metrokusumo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

peradilan sebagai realisasi dari kekuasaan kehakiman mengandung arti menerima,

memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Atau

dengan kata lain, “peradilan adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya

tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan

diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapa pun dengan cara

memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah

eigenrichting”. (Djatmiko Anom Husodo, 2007: 5).

Hakim sebagai komponen terpenting dalam menjalankan fungsi

kekuasaan kehakiman memiliki beberapa prinsip dasar yang sangat penting.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan bagi hakim agar mampu menjalankan tugas

dan fungsi yudisialnya seperti memeriksa perkara, memutus perkara, dan tugas-

tugas lain dengan baik. Tanpa adanya prinsip tersebut kedudukan hakim dalam

menjalankan tugasnya menjadi tidak berarti. Lars P. Feld mengemukakan

mengenai pentingnya fungsi dari sebuah peradilan yaitu:

“If contracting parties voluntarily entered into a contract and one of the parties believes that the other side hasn’t lived up to the contract, impartial dispute resolution is important” Apabila salah satu pihak mentaati kontrak sedangkan pihak yang lain

menolak untuk mentaati sebuah kontrak yang dibuat. Maka sebuah penyelesaian

melalui pengadilan yang bersifat tidak memihak menjadi sangat penting.

“The citizens are in need of an organization that can adjudicate who is right, i.e. who has acted according to the law. If the judiciary is not independent from executive and legislature, citizens will not trust in the relevance of the rule of law,” Masyarakat membutuhkan sebuah lembaga yang mampu memutuskan

mana yang benar dan mana yang salah. Apabila kekuasaan kehakiman tidak


commit to user

27

independen dari pengaruh eksekutif maupun legislatif maka masyarakat menjadi

tidak percaya kepada konsep negara hukum.

“In the absence of an impartial arbiter, conflicts between government

branches are most likely to develop into power games. An independent

judiciary can keep them within the rules laid out in the constitution”.

(Lars P. Feld, 2003: 2)

Kekosongan dari penyelesaian sengeketa yang tidak berpihak antara

cabang kekuasaan akan menyebabkan permainan kekuasaan. Kekuasaan

kehakiman yang merdeka akhirnya menjadi solusi untuk membatasi hal tersebut

dengan berpatokan dari konstitusi. Konsepsi diatas menekankan begitu pentingnya

prinsip independensi kehakiman yang merdeka yang ditopang dengan asas

independensi. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak adalah

sesuatu yang mutlak yang harus ada karena merupakan prasyarat bagi terciptanya

cita negara hukum dan jaminan terwujudnya hukum dan keadilan. (Ahsin Thohari,

2007: 69)

Menurut Christopher M. Larkins secara konseptual independensi atau

kebebasan hakim memiliki arti:

a. The independence of the individual judges ; 1) Substantive Independence, yaitu dalam membuat keputusan dan

menjalankan tugasnya, hakim hanya tunduk pada hukum. Hakim harus bebeas dari encroachment (gangguan) dari lembaga eksekutif dan legislatif.

2) Personal independence, yaitu bahwa undang-undang, tradisi-tradisi peradilan serta kebiasaan-kebiasaan untuk meningkatkan independensi hakim dalam masa jabatan dan kedudukanya yang bersifat tetap.

b. The collective independence of the judiciary as a body, Independensi Badan Judisial, yaitu sejauh mana pengadilan secara keseluruhan ditopang dengan administrasi pengadilan yang mampu menegakkan independensinya. (Djatmiko Anom Husodo, 2007: 6)

Lebih jauh dan mendalam Chirstoper M. Larkins menyatakan bahwa

independensi kehakiman sebagai suatu ajudication oleh neutral third mempunyai

dua arti penting, Pertama yaitu penerapan prinsip keadilan, tanpa memandang

status para pihak yang berperkara. Kedua, prinsip independensi ini menjadi sangat


commit to user

28

penting manakala pemerintah merupakan salah satu pihak yang berperakara.

(Djatmiko Anom Husodo, 2007: 6)

Alexies de Tocqueville menyatakan ada tiga ciri bagi independensi

kehakiman. Pertama, kekuasaan kehakiman disemua negara merupakan pelaksana

fungsi peradilan dimana pengadilan hanya bekerja kalau ada pelanggaran hukum

tanpa ada satu kekuasaan lainya yang dapat melakukan intervensi. Kedua, fungsi

peradilan hanya berlangsung kalau ada kasus pelanggaran hukum yang khusus.

Hakim dikatakan masih dalam koridor tugasnya jika dalam memutuskan perkara ia

menolak menerapkan prinsip yang berlaku umum. Namun jika ia menolak pada

saat tidak dalam memeriksa suatu perkara, ia dapat dihukum atas dasar

pelanggaran tersebut. Ketiga, kekuasaan kehakiman hanya berfungsi jika

diperlukan dalam hal adanya sengketa yang diatur dalam hukum. (Andi M. Asrun,

2004: 52)

Independensi menurut Joel G. Verner dinyatakan the ability to decide

cases on the basis of estabilished law and the merits of the case, without

substansial interference from other political or govermental agent. Intervensi

substansial tersebut dapat dilihat dari tekanan kepada hakim mulai dari proses

persidangan kasus. Bentuk tekanan tersebut bermacam-macam. Tekanan dapat

berupa intimidasi atau ancaman fisik kepada hakim. Tekanan dapat datang dari

kelompok politik atau pihak-pihak yang diperiksa di pengadilan, dan bahkan

melalui media massa. Tekanan kepada hakim tersebut membuka peluang bagi

ketidaknetralan hakim dalam memeriksa suatu perkara. Hakim pada akhirnya

menjatuhkan putusan bukan didasarkan kepada fakta-fakta dalam persidangan,

tetapi lebih pada keberpihakan pada salah satu pihak sebagai upaya

menyelamatkan diri. (Andi M. Asrun, 2004: 55)

Dalam perspektif sistem peradilan Islam dikenal beberapa prinsip-prinsip

yang dipegang oleh hakim. Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Manan ada tiga

kondisi apa yang seharusnya hakim lakukan pada saat memeriksa perkara yaitu:


commit to user

29

a. Seorang hakim tidak boleh mengadili suatu perselisihan yang mana salah satu

pihaknya memiliki hubungan kekerabatan denganya.

b. Seorang hakim tidak boleh memeriksa kasus yang mana salah satu pihak yang

terkait adalah musuhnya.

c. Seorang hakim dituntut untuk tidak melakukan hubungan di luar urusan

perkerjaan dengan pihak yang berperkara, diluar pengadilan. (Abdul Manan,

2007: 144)

Adanya potensi gangguan terhadap pelaksanaan peradilan, independensi

peradilan dapat dirumuskan sebagia berikut Judicial independence refers to the

exisctence of judges who are not manipulated for political gain, who are impartial

toward the parties of a disputes, and who form a judicial branch which has the

power as an institution to regulate the legality of goverment behaviour, enact

“neutral” justice, and determine significant constitutional and legal values. (Andi

M. Asrun, 2004: 55)

Jadi secara konseptual independensi dapat diuji melalui dua hal, yaitu

ketidakberpihakan (impartiality) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik

(political insularity). Apa yang disampaikan Muhammad Asrun bahwa

imparsialitas proses peradilan setidaknya mencakup beberapa hal penting.

Pertama, imparsialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan

mendasarkan putusanya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas

dasar keterikatan dengan salah satu pihak yang berperkara. Kedua, Imparsialitas

hakim memang bukan sesuatu yang mudah dideteksi dimana hal itu hanya dapat

dilacak dari prilakunya selama menjadi hakim vis-a-vis kerterkaitanya dengan

pihak berperkara dalam konteks hubungan sosial ataupun hubungan politik.

Ketiga, imparsialitas proses peradilan hanya dapat dicapai jika hakim dapat

melepaskan diri dari konflik kepentingan atau faktor semangat pertemanan

(collegial) dengan pihak yang berperkara. Karenanya, hakim harus mengundurkan


commit to user

30

diri dari proses persidangan jika melihat adanya potensi imparsialitas. (Andi M.

Asrun, 2004: 53)

Ketidakberpihakan (impartiality) kekuasaan kehakiman tidak hanya

ketiadaan bias atau kecurigaan tertentu terhadap hakim saja, melainkan juga

berlaku bagi hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan lain

seperti pandangan politik dan agama yang ianut oleh hakim. J.A.G. Griffith

mengatakan:

Impartiality means not merely absence of personal bias or prejudice in

the judge, but also the exclusion of relevant considerations, such as his

political or religious views. Individual litigants expect to be heard fairly

and fully and to receive justice. Essentially, this view rests on an

assumption of judicial neutrality.

Kekuasaan kehakiman memang bukan merupakan entitas yang hampa

dari kepentingan-kepentingan politik, karena politik memiliki potensi dan

kecenderungan yang sangat besar untuk melakukan intervensi terhadap kekuasaan

kehakiman. Politik mempunyai derajat determinasi yang tinggi terhadap

independensi kekuasaan kehakiman. (Ahsin Thohari, 2004: 10)

Dalam hal political insularity, Keterputusan relasi dengan dunia politik

bagi hakim akan sangat mendukung imparsialitas proses peradilan. karena hal ini

merupakan sesuatu yang masuk akal bahwa hakim diasumsikan menjadi bagian

dari partai politik tertentu dalam pemilihan umum. Karena itu keterikatan seorang

calon hakim dengan partai politiknya harus dilepaskan ketika dia diangkat menjadi

hakim. (Andi M. Asrun, 2004: 54)

Paulus E. Lotulung, menyatakan bahwa batasan atau rambu-rambu yang

harus dilihat dalam implementasi kebebasan adalah aturan-aturan hukum baik

yang sifatnya prosedural maupun substansial materiil yang merupakan batasan

bagi kekuasaan kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak

melanggar hukum, dan bertindak sewenang-wenang. Hakim adalah bertindak


commit to user

31

subordinated pada hukum dan tidak bertindak contra legem. (Ahsin Thohari,

2010: 72)

Basic Principles on the Independence of the Judiciary dirumuskan untuk

membantu negara-negara di dunia mengaplikasikan gagasan kekuasaan kehakiman

yang merdeka dan tidak memihak. Khusus mengenai kemerdekaan kekuasaan

kehakiman ada sembilan pasal yang mengatur tentang hal tersebut yaitu Pasal 1

menyatakan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara

yang ditetapkan di dalam konstitusi atau undang-undang negara. Tugas

penghormatan dan pengamatan terhadap kemerdekaan kehakiman merupakan

tugas pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Pasal 2 menyatakan bahwa

kekuasaan kehakiman harus memutuskan suatu perkara dengan tanpa sikap

memihak, berdasarkan fakta-fakta sesuai dengan peraturan perundang. undangan,

tanpa pembatasan apa pun juga, tanpa pengaruh-pengaruh yang tidak benar, tanpa

bujukan, tanpa tekanan, tanpa ancaman atau campur tangan, baik secara langsung

maupun tidak langsung, dari bagian apa pun atau untuk alasan apa pun. Pasal 3

meyatakan bahwa kekuasaan kehakiman harus mempunyai yurisdiksi dan harus

kewenangan untuk memutuskan apakah perkara-perkara yang diajukan untuk

diputuskan tersebut berada dalam kompetensinya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Pasal 4 menyatakan tidak boleh ada campur tangan terhadap

proses peradilan dalam bentuk apa pun, juga putusan-putusan pengadilan tidak

boleh direvisi. Pasal 5 menyatakan setiap orang mempunyai hak untuk diselidiki

dan diputus oleh pengadilan biasa atau pengadilan yang menggunakan prosedur-

prosedur hukum yang telah ditetapkan. Pasal 6 menyatakan prinsip kemerdekaan

kekuasaan kehakiman membutuhkan pengadilan yang dapat menjamin bahwa

proses peradilan dilaksanakan secara jujur dan hak-hak dari para pihak dihormati.

Pasal 7 menyatakan negara anggota mempunyai tugas untuk menyediakan sumber

daya-sumber daya yang memadai untuk memungkinkan kekuasaan kehakiman


commit to user

32

dapat melakukan fungsi-fungsinya secara sebagaimana mestinya. (Ahsin Thohari,

2004: 16)

Kemudian dalam Vienna Declaration and Programme of Action diatur

bahwa administrasi pengadilan, termasuk penegakan hukum dan lembaga

penuntutan, khususya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan profesi hukum

yang sepenuhnya sesuai dengan dengan ukuran-ukuran yang dapat dilaksanakan

yang terdapat dalam instrumen HAM internasional adalah suatu hal yang

mendasar untuk memenuhi dan merealisasikan HAM tanpa diskriminasi dan

sangat diperlukan dalam proses demokrasi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan administrasi pengadilan harus dibiayai

secara memadai, serta bantuan finansial dan teknik yang meningkat harus

disediakan oleh masyarakat internasional. Hal ini merupakan kewajiban PBB

untuk membuat bergunanya program-program pelayanan laporan dalam

memprioritaskan dasar untuk mencapai administrasi pengadilan yang merdeka dan

kuat. (Ahsin Thohari, 2004: 17)

Lebih lanjut dikatakan bahwa independensi harus diikat dengan

pertanggungjawaban atau akuntabilitas, dimana keduanyanya pada dasarnya

merupakan dua sisi koin mata uang yang sama.(Ahsin Thohari, 2010:72) Hal ini

seperti apa yang dikemukakan oleh Stephen B. Burbank, Bahwa independesi

peradilan adalah sebuah koin dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dengan

akuntabilitas peradilan. “Judicial independence is merely the other side of the coin

from judicial account ability..”. (Stephen B. Burbank, 2007: 911)

John Ferejohn, menyatakan bahwa independensi adalah sebuah konsep

yang relatif dan bukan absolut. Ferejohn mengatakan bahwa one definitonal

problem is that judicial independence is a relative, not an absolute concept. The

following definiton of ‘dependency’ highlights the relative nature of judicial

independence: in a person or institution is...dependent...if unable to do its job

without relying on some other institution or group. Artinya independensi peradilan


commit to user

33

adalah keadaan dimana peradilan dapat menjalankan tugasnya tanpa memiliki

ketergantungan dengan pihak lain. (Ahsin Thohari, 2007: 71)

Sebagai badan peradilan yang independen kekuasaan kehakiman dalam

menjalankan sifat independenya harus dapat dikontrol oleh publik atau melalui

lembaga khusus. Harus disadari bahwa independensi diikat pula dengan

pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa

tanggung jawab. Dengan perkataan lain dipahami bahwa dalam konteks kebebasan

hakim haruslah diimbangi dengan pasanganya yaitu akuntabilitas peradilan

(judicial accountability). (Ahsin Thohari, 2010: 72)

Ahsin Thohari menyimpulkan ada lima syarat dari kekuasaan kehakiman

yaitu pengangkatan terhadap pejabat lembaga peradilan yang tidak bersifat politik,

masa jabatan dan gaji yang terjamin, tidak ada intenvensi dari kekuasaan eksekutif

dan legislatif terhadap proses peradilan dan pengadilan, dan adanya otonomi

secara administratif, dan anggaran belanja. Kelima hal tersebut menjadi semacam

tonggak yang dapat dijadikan parameter kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

(Ahsin Thohari, 2004: 11)

Jadi berdasarkan penjelasan diatas pengertian prinsip kekuasaan

kehakiman yang merdeka adalah kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya

baik secara individual maupun kelembagaan dengan memiliki patokan bahwa

adanya prinsip ketidakberpihakan kepada pihak manapun dalam sebuah perkara

(impartiality) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik atau kepentingan

apapun (political indularity).

4. Pengawasan Hakim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan diartikan sebagai

penilikan dan penjagaan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008) J.S. Badudu

mengartikan kontrol dengan pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian. Dalam

lingkup teori ilmu manajemen, kontrol disamakan dengan pengawasan yang


commit to user

34

merupakan salah satu elemen dari tugas-tugas manajerial yaitu mencakup tindakan

pengukuran dan perbaikan (koreksi) suatu performa, oleh karenanya kontrol atau

pengawasan meliputi tindakan menetapkan standar-standar, mengukur performa

dengan standar-standar yang ditetapkan, umpan balik hasil-hasil yang dicapai, dan

memperbaiki (mengoreksi) penyimpangan-penyimpangan dari standar-standar

yang ditetapkan. (Agus Budi Susilo, 2007: 63)

Kata kontrol sendiri merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa

inggris yaitu control. Sedangkan pengertian kontrol secara etimologis menurut

Oxford Advance Learner’s Dictionary mempunyai arti power or authority to

direct, order or limit dan means of limiting or regulating. (Agus Budi Susilo,

2007: 63)

George R. Terry menyatakan bahwa pengawasan ialah “Control is to

determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if

needed to insure result in keeping with the plan”. Henry Fayol juga

mengemukakan pendapatnya bahwa pengawasan adalah “Control consist in

verivying wether everything occur in conformity with the plan adopted, the

instruction issued and principles estabilished. It has for object to point out

weakness and errors in order to rectivy then and prevent recurrance”. Newman

mengatakan pengawasan adalah “control is assurance that the performance

conform to plan”. (Muchsan, 2007: 37) Tampak dari ketiga pengertian tersebut

bahwa pengawasan dijalankan untuk mengukur apakah sebuah persitiwa itu sesuai

dengan apa yang direncanakan sebelumnya atau tidak.

Menurut Siagian memberikan definisi mengenai pengawasan yaitu

“proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk

menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan

rencana yang telah ditentukan”. Sedangkan Suyamto memberikan definisi

pengawasan yaitu “segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai


commit to user

35

kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah

sesuai dengan yang semestinya atau tidak”. (Muchsan, 2007: 37)

Muchsan mengatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai

suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanyalah

terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan

tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak, Sehingga kegiatan

pengawasan tidak terdapat kegiatan korektif atau pengarahan. Jadi muncul istilah

yang berbeda antara pengawasan dan pengendalian. Pengendalian lebih luas

lingkup pengertianya daripada pengawasan. Hal ini disebabkan karena

pengendalian memiliki kegiatan pengawasan ditambah dengan kegiatan korektif

dan pengarahan. (Muchsan, 2007: 38)

Menurut pendapat Muchsan, pengawasan memiliki beberapa unsur

penting yaitu antara lain:

a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas. b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan

suatu tugas yang akan diawasi. c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang

sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut. d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunya evaluasi akhir terhadap

kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya.

e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis. (Muchsan, 2007: 38)

Secara lebih terperinci pengawasan dibagi menjadi empat jenis. Pertama,

Pengawasan melekat yaitu pengawasan yang langsung dilakukan oleh pejabat

terhadap bawahannya atas setiap tugas yang menjadi tanggung jawab bawahannya

itu. Kedua, Pengawasan preventif yaitu pengawasan terhadap peraturan daerah dan

keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu yang baru akan berlaku sesudah

ada pengarahan pejabat yang berwenang. Ketiga, Pengawasan represif yaitu

penangguhan atau pembatalan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah oleh

pejabat yang berwenang. Keempat, Pengawasan umum yaitu pengawasan yang


commit to user

36

dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap segala kegiatan pemerintah daerah.

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008)

Menurut Paulus Effendi Lotulung, pengawasan yang dilakukan sebelum

dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah ataupun peraturan

lainnya yang pengeluarannya memang menjadi wewenang pemerintah (preventif)

maka disebut kontrol a-priori. Sedangkan pengawasan yang dilakukan itu baru

terjadi setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah

terjadinya tindakan atau perbuatan pemerintah (represif atau korektif), hal ini

disebut sebagai kontrol a-posteriori. (Agus Budi Susilo, 2007: 63)

Agus Budi Susanto berpendapat kontrol merupakan suatu instrumen

untuk mengawasi jalannya suatu tugas, fungsi, wewenang seseorang ketika

mendapat suatu jabatan (amanah) tertentu agar tercapai suatu tujuan yang telah

ditetapkan sekaligus mengoreksinya ketika ada penyimpangan-penyimpangan.

Bila kata “kontrol” di atas disandingkan dengan kata “yuridis” yang mengandung

arti “menurut hukum” atau “secara hukum”, maka kontrol yuridis kaitannya

dengan fungsi administrasi negara akan mempunyai makna sebagai suatu

instrumen yang mengawasi dan mengoreksi dari segi hukum terhadap pelaksanaan

tugas administrasi negara dalam menjalankan urusan pemerintahan untuk

mencapai tujuan negara yang adil dan makmur (welfare state). (Agus Budi Susilo,

2007: 63)

Jadi berdasarkan penjelasan diatas pengawasan adalah kegiatan yang

bertujuan untuk menjaga agar semua pekerjaan atau wewenang yang sedang

dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana atau aturan perundang-undangan

dengan tujuan agar tujuan dari pelaksanaan kewenangan tersebut dapat tercapai

dengan semestinya.


commit to user

37

UUD 1945 pasal 24B ayat (1)

UU no. 22 Tahun 2004 dan UU no. 18 Tahun 2011

KOMISI YUDISIAL

PENGAWASAN

HAKIM

Independensi Hakim

Implikasinya

A. Kerangka Pemikiran

Instrumen Pengawasan

Metode Pengawasan

Mekanisme Pengajuan Laporan

Hasil Pengawasan


commit to user

38

Penjelasan:

Undang-undang Dasar 1945 pasal 24 mengatur tentang fungsi dan

kewenangan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang meliputi Mahkamah Agung

beserta lembaga peradilan dibawahnya, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial diatur di dalam pasal 24B dimana pengaturan lebih khusus mengenai

bentuk pengawasan hakim tercantum di dalam ayat (1) yaitu:

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan

pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga

dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Fungsi

pengawasan tersebut kemudian diatur lebih lanjut di dalam Undang-undang Nomor

18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang

Komisi Yudisial

Berdasarkan bentuk pengawasan hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial

maka dalam menjalankan kewenanganya akan dikaji melalui 4 faktor. Pertama,

Instrumen pengawasan. Faktor ini akan mengkaji instrumen apa yang akan digunakan

oleh Komisi Yudisial untuk menjalankan fungsi pengawasanya. Kedua, Metode

Pengawasan. Faktor ini akan memaparkan bagaimana metode atau sistem

pengawasan yang digunakan dalam mengawasai hakim dalam menjalankan tugasnya.

Ketiga, Mekanisme pengajuan laporan. Artinya mekanisme dalam pelaporan

jika terjadi tindakan atau perilaku hakim yang bertentangan dengan kode etik.

Bagaimana mekanisme dan sistematikanya. Keempat, Hasil dari pengawasan. Disini

akan dijelaskan mengenai akibat dari keputusan Komisi Yudisial apabila telah

dinyatakan adanya pelanggara kode etik yang telah dilakukan hakim berdasarkan

hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan. Bentuk pengawasan oleh Komisi

Yudisial akan bersentuhan dengan hakim yang sedang menjalankan tugas

yudisialnya.


commit to user

39

Tentu pengawasan ini akan berbenturan diantara prinsip Independensi atau

kemerdekaan hakim. Pengawasan disatu sisi akan berseberangan dengan kebebasan

hakim disisi yang lain. Sehingga akan dianalisa dan dipaparkan bagaimana implikasi

dari pengawasan tersebut berkaitan dengan karakter independen hakim.


commit to user

40

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial

1. Instrumen Pengawasan

Untuk mengetahui bagaimana Instrumen Pengawasan Komisi Yudisial

terlebih dahulu kita merujuk kepada konstitusi, dimana disana tercantum mengenai

mandat konstitusional dari Komisi Yudisial. Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945

menyebutkan bahwa:

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sebagaimana disebutkan di pasal diatas Komisi Yudisial memiliki

wewenang pokok yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan ditambah

wewenang lain yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,

serta perilaku hakim. Arti menjaga dan menegakkan bisa dikatakan sebagai dasar

bagi Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan kepada hakim. Menjaga

berarti mencegah dan menegakkan berarti menindak apabila ada hakim yang

melakukan pelanggaran. Disinilah peran Komisi Yudisial dalam mengawasi tindak

tanduk hakim demi semata-mata menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan

perilaku mereka.

Sebelum melihat lebih jauh tentang instrumen pengawasan hakim, harus

diketahui terlebih dahulu objek yang diawasi. Tentu objek yang diawasi adalah

hakim. Namun hakim manakah yang akan dijadikan objek pengawasan. Pada

awalnya didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

dijelaskan di dalam BAB I Ketentuan Umum pasal (1) ayat 5 Undang-undang

Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bahwa yang dimaksud:

Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta


commit to user

41

hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya Berpijak dari pasal diatas yang menjadi objek pengawasan

Komisi Yudisial adalah Hakim Agung, Hakim Mahkamah Konsitusi dan hakim

disemua lingkungan peradilan Negeri, peradilan Militer, peradilan Agama, dan

peradilan Tata Usaha Negara serta peradilan khusus didalamnya sampai tingkat

dibawah Mahkamah Agung. Seharusnya berdasarkan pasal tersebut hakim adhoc

juga termasuk didalamnya.

Tetapi objek tersebut dicabut, sebagaimana kita ketahui bersama dalam

putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Komisi Yudisial tidak berhak melakukan

pengawasan terhadap Hakim Agung dan juga Hakim Konstitusi. Sehingga

berdasarkan ratio legis maka yang menjadi objek pengawasan hakim saat itu

adalah seluruh hakim saja diluar Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi.

Hingga setelah dicabutnya ketentuan dalam Undang-undang itu setelah enam baru

muncul Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-


Pasca munculnya Undang-undang terbaru objek pengawasan hakim

Komisi Yudisial berubah. Didalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2011

perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

BAB I Ketentuan Umum pasal (1) ayat 5 disebutkan bahwa:

Hakim adalah hakim dan hakim adhoc di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan. Berdasarkan pasal diatas yang menjadi objek pengawasan Komisi

Yudisial adalah seluruh baik hakim karier ataupun hakim adhoc baik di

lingkungan Mahkamah Agung maupun di semua lingkungan Badan Peradilan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek pengawasan oleh Komisi

Yudisial saat ini hanya meliputi hakim dan hakim adhoc, sedangkan Hakim Agung

dan Hakim Konstitusi diluar pengawasan Komisi Yudisial. Hal ini tentu

meneruskan kembali apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konsitusi bahwa


commit to user

42

Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat diawasi karena

inkonstitusional.

Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana

dijelaskan diatas memiliki dua instrumen penting yaitu: Membuat kode etik dan

Mengawasi Hakim. Keduanya merupakan instrumen yang dijadikan cara bagi

Komisi Yudisial untuk menjaga agar hakim tetap berada didalam jalurnya yaitu

sesuai apa yang dicita-citakan dalam konstitusi. Hakim dalam menjalankan fungsi

yustisialnya dapat tetap berjalan secara profesional dan bermartabat. Keduanya

pun akan bermuara dalam titik yang sama yaitu secara prinsipal adalah untuk

melaksanakan pengawasan.

Instrumen pertama, Membuat kode etik. Komisi Yudisial mempunyai

kewenangan untuk menetapkan kode etik atau code of conduct yang akan

dilaksanakan sebagai tatanan moral dan tuntunan perilaku secara tertulis. Fungsi

dari kode etik ini sendiri adalah selain menjadi pedoman baik bagi Komisi

Yudisial untuk melakukan pengawasanya, menjadi pedoman bagi hakim sendiri

untuk mengetahui kode etik profesinya sebagai hakim. Sehingga mereka dapat

memahami dan mengamalkanya. Instrumen ini berdasarkan kepada Undang-

undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pasal (13) poin c bahwa Komisi Yudisial

berhak untuk:

Menetapkan Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Segala bentuk pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan hakim

nanti, akan ditentukan oleh Komisi Yudisial dengan berpatokan kode etik yang

telah dibuat ini. Bagaimana mengetahui, menilai, dan mempertimbangkan bahwa

seorang hakim itu tidak lagi menjalankan fungsinya dengan baik maka kode etik

adalah tolak ukurnya. Selama kode etik tidak dilaksanakan dengan baik dan hal

tersebut dapat dibuktikan maka Komisi Yudisial mempunyai dasar untuk

memberikan sanksi. Tidak hanya digunakan untuk kedua hal tadi, kode etik juga


commit to user

43

salah satunya dipergunakan untuk dasar pengawasan bagi Mahkamah Agung

untuk mengawasi hakim. Tentu yang dimaksud adalah pengawasan dari internal

Mahkamah Agung. Hal ini merujuk kepada salah satu kode etik yang dibuat

Komisi Yudisial bersama dengan Mahkamah Agung ,yaitu Keputusan Bersama

Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomo: 047/KMA/SKB/2009

dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim. Dimana Keputusan Bersama tersebut dijadikan dasar bagi kedua lembaga

untuk dijadikan pedoman pengawasan.

Instrumen kedua, Pengawasan Hakim. Instrumen ini adalah instrumen

yang paling utama dari Komisi Yudisial. Pengawasan Hakim yang dilakukan

Komisi Yudisal dilakukan dengan cara pemantauan, pemeriksaan, dan usulan

pemberian sanksi kepada Mahkamah Agung dan Majelis Kehormatan Hakim.

Dalam melakukan upaya-upaya pengawasan terhadap perilaku hakim baik ketika

saat dinas maupun diluar dinas Komisi Yudisial berpedoman pada kode etik dan

pedoman perilaku hakim. (Pasal 19A Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011) Hal

penting yang perlu dicatat adalah Komisi Yudisial harus tetap menjaga

kemandirian dan kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus

perkara juga menjaga kerahasiaan, keterangan atau informasi yang diperoleh dari

pengawasan dan pemantauan. (Pasal 20A ayat (1) poin d Undang-undang Nomor

18 Tahun 2011) Informasi ini bersifat rahasia dan tertutup.

Mekanisme dalam pengawasan dijalankan dengan cara Pertama, Tahap

penerimaan laporan dan informasi terkait dugaan pelanggaran kode etik atau

pedoman perilaku oleh hakim. Komisi Yudisial menerima laporan dari masyarakat

berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim yang

terjadi dan diketahui oleh masyarakat. (Pasal 20 ayat (1) poin b dan Pasal 22 ayat

(1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011) Laporan dari masyarakat ini bisa

didapat melalui pengaduan secara tertulis baik disampaikan melalui surat biasa

atau melalui jalur online melewati situs resmi Komisi Yudisial. Selain


commit to user

44

mendapatkan laporan dari masyarakat, Komisi Yudisial juga berinisiatif aktif

dalam melakukan pemantauan (pasal 20 ayat (1) poin a Undang-undang Nomor 18

Tahun 2011) dan memperoleh informasi di lapangan, misalnya dengan melakukan

pemantauan dan pengawasan hakim di persidangan atau ketika sedang berdinas.

Kedua, Tahap verifikasi. Berdasarkan keterangan dan informasi yang

diperoleh, Komisi Yudisial melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi

terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim.

Proses pemeriksaan ini dilaksanakan secara tertutup. (Pasal 20 ayat (1) poin c

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011) Sebelum melakukan pemeriksaan,

Komisi Yudisial memverifikasi terlebih dahulu dari laporan yang diterima

sebelum diproses lebih lanjut apakah termasuk laporan pelanggaran atau tidak.

Ketiga, Tahap pemeriksaan. Proses selanjutnya adalah pemeriksaan

dengan cara melakukan pemanggilan hakim yang bersangkutan untuk dimintai

keterangan. Hakim yang dipanggil akan menjalani proses pemeriksaan

berdasarkan informasi yang telah didapat. Setiap pemeriksaan yang dilakukan

wajib disertai dengan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim

dan juga Komisi Yudisial. (Pasal 22B ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun

2011) Hakim dalam proses ini diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi

terlebih dahulu. Apakah benar dia telah melakukan tindakan yang diduga

melanggar kode etik. Waktu yang diberikan adalah 14 hari bagi Hakim tersebut

semenjak adanya pemanggilan dari Komisi Yudisial. (Pasal 22B ayat (1) poin b

dan Pasal 22B ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011) Selain memanggil

dan meminta keterangan kepada hakim, Komisi Yudisial juga memanggil dan

meminta keterangan kepada Saksi. Pemanggilan terhadap saksi dapat dilakukan

dengan paksa apabila ternyata saksi tidak berkehendak untuk menghadiri

panggilan. Begitu juga Badan Peradilan dapat dimintai untuk memberikan

keterangan terkait adanya pelanggaran hakim yang bersangkutan. Setiap informasi

dan keterangan yang didapat dari pencarian data yang dilakukan oleh Komisi


commit to user

45

Yudisia bersifat rahasia dan tertutup. (Pasal 20A ayat (1) poin c Undang-undang

Nomor 18 Tahun 2011)

Dalam upaya pengawasan bagi Komisi Yudisial, Undang-undang Nomor.

18 Tahun 2011 mengatur tentang batasan waktu bagi hakim atau Badan peradilan

dalam memberikan keterangan informasi dan data yang diminta untuk kepentingan

pemeriksaan. Waktu yang diberikan adalah selama 14 hari sejak Komisi Yudisial

memberikan permintaan kepada mereka, Namun apabila terjadi penolakan atau

tidak memberikan keterangan selama waktu yang telah ditentukan. Maka Komisi

Yudisial dapat meminta kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yang

nantinya meminta kepada hakim dan badan peradilan tersebut untuk memberikan

keterangan. Waktu yang diberikan selama 14 hari sejak Mahkamah Agung

menerima permintaan dari Komisi Yudisial. Jika ternyata dalam tempo waktu 14

hari hakim dan badan peradilan yang bersangkutan tetap tidak memberikan

keterangan maka Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi kepada mereka. (Pasal 22

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011)

Sebagai tambahan untuk menunjang perolehan keterangan yang akurat

Komisi Yudisial dapat meminta bantuan dalam hal ini berkoordinasi dengan aparat

penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan untuk

memperoleh data dan keterangan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran

kode etik dan atau pedoman perilaku hakim oleh hakim. Bahkan aparat penegak

hukum dalam hal ini meliputi kepolisian wajib menindak lanjuti permintaan

Komisi Yudisial sebagaimana yang dimaksud. (Pasal 30 ayat (3) dan (4) Undang-

undang Nomor 18 Tahun 2011) selain itu Komisi Yudisial juga diberi wewenang

mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan,

kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran

martabat hakim. Artinya jika ada usaha untuk mencemarkan hakim maka Komisi

Yudisial harus bertindak. (Pasal 20 ayat (1) poin e Undang-undang Nomor 18

Tahun 2011)


commit to user

46

Keempat, Kesimpulan Pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas

dugaan pelanggaran Kode Etik dan atau Perilaku Hakim yang telah dilakukan.

Komisi Yudisial menyimpulkan hasil pengawasan dengan mengeluarkan sebuah

keputusan. Sifat dari keputusan ini berupa usulan. Usulan yang akan disampaikan

kepada Mahkamah Agung dan Majelis Kehormatan Hakim dan kemudian

dilaksanakan penjatuhan sanksinya oleh Mahkamah Agung. Adapun hasil

keputusan itu terdiri dari dua jenis: terbukti dan tidak terbukti.

1. Bagan Proses Pengawasan Hakim Sumber: Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-


Informasi dugaan

pelanggaran

Laporan dari

Masyarakat Komisi Yudisial

Pemanggilan dan Meminta Keterangan

Verfikiasi Laporan

Pemeriksaan

Dugaan Pelanggaran

Terbukti

Dugaan Pelanggaran

Tidak Terbukti

Badan Peradilan

Kesimpulan Pemeriksaan

Hakim Saksi


commit to user

47

Jika hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti, Maka Komisi Yudisial

menindaklanjutinya dengan memberikan usulan berupa penjatuhan sanksi terhadap

hakim yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Usulan ini ditujukan kepada

Mahkamah Agung (Pasal 22D ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011)

dan Majelis Kehormatan Hakim. (Pasal 22F ayat (1) Undang-undang Nomor 18

Tahun 2011) Sanksinya terdiri dari tiga tingkatan yaitu: sanksi ringan, sanksi

sedang, dan sanksi berat. Disetiap tingkatan tersebut terdapat beberapa jenis sanksi

yang berbeda-beda. Sanksi ringan terdiri dari: Teguran lisan, Teguran tertulis, dan

Pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang terdiri dari: Penundaan

kenaikan gaji berkala paling lama selama satu tahun, Penurunang gaji sebesar satu

kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, Penundaan kenaikan pangkat

paling lama satu tahun dan hakim non palu paling lama enam bulan. Sanksi berat

terdiri dari: Pembebasan dari jabatan struktural, hakim non palu lebih dari enam

bulan sampai dengan dua tahun, Pemberhentian sementara, Pemberhentian tetap

dengan hak pensiun dan Pemberhentian tetap dengan tidak hormat. (Pasal 22D

ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011)

Semua sanksi tersebut terkecuali sanksi berat berupa pemberhentian tetap

dengan hak pensiun dan pemberhentian tetap dengan tidak hormat ditujukan

kepada Mahkamah Agung. Yang berhak untuk menjatuhkan sanksi adalah

Mahkamah Agung, sementara Komisi Yudisial hanya sebatas mengajukan usulan.

Namun terdapat beberapa ketentuan untuk memberikan ruang agar usulan Komisi

Yudisial tersebut bisa berjalan dan ditindaklanjuti. Sehingga tidak berhenti saja di

tangan Mahkamah Agung. Jika tidak terdapat perbedaan pendapat antara

Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial mengenai usulan yang diajukan, Maka

sanksi tersebut berlaku secara otomatis dan wajib bagi Mahkamah Agung untuk

melaksanakanya. Dalam hal ini dalam waktu 60 hari secara usulan diterima. (Pasal

22E ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011)


commit to user

48

2. Tabel Sanksi Untuk Hakim

Sanksi Ringan Sanksi Sedang Sanksi Berat

- Teguran lisan.

- Teguran tertulis.

- Pernyataan tidak

puas secara tertulis.

- Penundaan kenaikan gaji berkala

paling lama selama satu tahun.

- Penurunang gaji sebesar satu

kali kenaikan gaji berkala paling

lama satu tahun.

-Penundaan kenaikan pangkat

paling lama satu tahun.

-Hakim non palu paling lama

enam bulan.

-Pembebasan dari

jabatan struktural.

-Hakim non palu lebih

dari enam bulan sampai

dengan dua tahun.

-Pemberhentian

sementara.

- Pemberhentian tetap

dengan hak pensiun.

- Pemberhentian tetap

dengan tidak hormat.

Sumber: Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-


Jika terdapat perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dengan

Komisi Yudisial mengenai usulan yang diajukan. Maka dilakukan pemeriksaan

bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial terhadap hakim yang

yang bersangkutan. (Pasal 22E ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011)

Namun apabila dalam waktu 60 hari sejak diterimanya usulan kepada Mahkamah

Agung, ternyata tidak ada kata sepakat. Maka usulan tersebut tetap wajib dan

otomatis dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Tetapi dengan syarat hasil usulan

tersebut memang sudah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-

undang dalam hal pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik atau


commit to user

49

pedoman perilaku hakim. (Pasal 22E ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun

2011) Khusus bagi sanksi berat yang berupa pemberhentian tetap dengan hak

pensiun dan pemberhentian tetap dengan tidak hormat. Komisi Yudisial

mengajukan usulan sanksi tersebut melalui Majelis Kehormatan Hakim. (Pasal

22F ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011)

Majelis Kehormatan Hakim adalah perangkat yang dibentuk antara

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus

adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 1

ayat (7) dan pasal 22F ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011) yang

terdiri dari empat perwakilan dari Komisi Yudisial dan tiga perwakilan dari

Mahkamah Agung. (Pasal 22F ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011).

Majelis ini memiliki mekanisme musyawarah mufakat untuk mengambil

keputusan, namun jika tidak tercapai sepakat terdapat mekanisme pengambilan

suara terbanyak. (Pasal 22F ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011)

Majelis mempunyai waktu 60 hari sejak diterimanya usulan untuk

memeriksa dan memutus usulan yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Hasil dari

keputusan Majelis Kehormatan Hakim nantinya harus dilaksanakan oleh

Mahkamah Agung. (Pasal 22F ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011)

Pelaksanaan tersebut terhitung sejak 30 hari diucapkanya keputusan oleh Majelis

Kehormatan Hakim. (Pasal 22F ayat (5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011)

Jika ternyata hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dinyatakan

tidak terbukti. Maka Majelis Kehormatan Hakim menyatakan bahwa dugaan

pelanggaran tidak terbukti dan juga memulihkan nama baik hakim yang

bersangkutan. (Pasal 22G Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011)


commit to user

50

3. Proses Penjatuhan Sanksi Bagi Hakim Sumber: Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

USULAN SANKSI dari KY

Sanksi ringan, sedang, dan berat (kecuali

pemberhentian tetap)

Sanksi pemberhentian tetap.

Mahkamah Agung

Majelis Kehormatan Hakim

Tidak ada perbedaan pendapat

Ada perbedaan pendapat

Keputusan MKH

DILAKSANAKAN OLEH MAHKAMAH

AGUNG

Pemeriksaan bersama

dengan KY

60 Hari

60 Hari

30 Hari


commit to user

51

Pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial akan dilaksanakan oleh

perangkat-perangkat khusus yang terdapat di dalam struktur organisasinya.

Perangkat khusus yang berwenang menjalankan fungsi pengawasan dilakukan oleh

dua perangkat yaitu Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, dan Bidang

Pencegahan dan Layanan Masyarakat. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 tahun

2011 tentang Wewenang dan Tugas Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Bidang

Komisi Yudisial menjabarkan mengenai fungsi pengawasan yang akan

dilaksanakan oleh kedua bidang tersebut.

Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi adalah bidang khusus yang

melaksanakan program pengawasan langsung kepada hakim dalam melaksanakan

tugas-tugas keseharianya baik di lingkungan dinas maupun diluar kedinasan.

Secara umum Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi yang memiliki fungsi

dan wewenang sebagai berikut:

a. Pengawasan hakim yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik

dan Pedoman Perilaku Hakim dalam rangka menegakkan kehormatan,

keluhuran martabat serta perilaku hakim dan pengamatan perilaku hakim baik

secara langsung maupun tidak langsung.

b. Investigasi hakim yang meliputi pengusulan penetapan anggota sidang panel

untuk pemeriksaan perkara kepada Wakil Ketua Komisi Yudisial, penetapan

jadwal pemeriksaan, pemanggilan hakim terlapor, mengundang pelapor dan

pihak-pihak yang diperlukan untuk dimintai keterangan, pemeriksaan hakim,

pengiriman rekomendasi, dan investigasi dalam rangka pengawasan hakim,

c. Penanganan laporan yang meliputi penerimaan laporan masyarakat,

penerimaan audiensi terkait laporan masyarakat, proses penelitian berkas

laporan masyarakat, dan pengiriman hasil rekapitulasi perilaku hakim

berdasarkan laporan masyarakat.

d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan serta investigasi hakim yang

meliputi monitoring tindak lanjut rekomendasi.


commit to user

52

Bidang Pencegahan dan Layanan Masyarakat adalah salah satu bidang

khusus di Komisi Yudisial yang melakukan pengawasan dengan cara pencegahan

dan tindakan preventif. Upaya yang dilakukan juga melibatkan partisipasi dan

pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pendidikan serta pencegahan

yang sifatnya jangka panjang. Kewenangan bidang ini secara umum adalah

sebagai berikut:

a. Upaya pencegahan terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku

hakim yang meliputi kegiatan diseminasi tentang kewenangan dan kelembagaan

Komisi Yudisial serta kode etik dan pedoman perilaku hakim, kegiatan

peningkatan kemampuan teknis yudisial dalam rangka menjaga kehormatan,

keluruhan martabat serta perilaku hakim, permintaan laporan berkala dari badan

peradilan, dan mengkoordinasikan kegiatan pemantauan persidangan.

b. Layanan masyarakat dalam rangka layanan informasi dan peningkatan

partisipasi publik yang meliputi kegiatan penyusunan laporan tahunan,

penyediaan akses informasi untuk masyarakat dalam rangka transparansi dan

akuntabilitas.

c. Sosialisasi peran, fungsi, dan kewenangan Komisi Yudisial yang meliputi

kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Jadi Komisi Yudisial memiliki dua instrumen penting dalam menjalankan

fungsi pengawasanya yaitu menetapkan kode etik dan pengawasan hakim. Kedua

instrumen tersebut didukung dengan alat kelengkapan berupa bidang khusus yang

terdapat dalam struktur organisasi Komisi Yudisial. Kedua bidang tersebut adalah

bidang pengawasan dan investigasi hakim sebagai pelaksana pengawasan secara

langsung dan bidang pencegahan dan layanan masyarakat sebagai pelaksana

pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.


commit to user

53

2. Metode Pengawasan

Komisi Yudisial dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat

serta menjaga perilaku hakim (Pasal 24B ayat (1) UUD 1945), melakukan

pengawasan terhadap hakim dimana akan menghasilkan dua hal yaitu pengawasan

preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dibagi menjadi dua yaitu

yang bersifat positif dan negatif. Sedangkan pengawasan represif juga dibagi

menjadi dua yaitu positif dan negatif.

Pengawasan preventif meliputi pengawasan yang dilakukan Komisi

Yudisial ketika hakim menjalankan tugas-tugasnya maupun ketika diluar tugasnya

secara umum. Hal ini ditafsirkan dari kata “menjaga” perilaku hakim. Menjaga

berarti memiliki makna melakukan pencegahan. Pengawasan ini mengacu dan

berpedoman kode etik atau pedoman perilaku hakim. Pengawasan preventif yang

sifatnya positif adalah dengan memberikan dan mengusahakan upaya-upaya untuk

meningkatkan kesejahteraan para hakim dan juga kapasitas hakim. (Pasal 20 ayat

(2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011)

Sedangkan Pengawasan preventif yang sifatnya negatif adalah

pengawasan Komisi Yudisial secara langsung maupun tidak langsung kepada

Hakim. Dalam bentuk secara tidak langsung pengawasan meliputi penerimaan

laporan masyarakat tentang adanya hakim yang diketahui telah melakukan dugaan

pelanggaran kode etik. Sedangkan secara langsung meliputi upaya Komisi

Yudisial mengawasi hakim secara langsung di lapangan seperti memantau di

dalam proses persidangan atau dalam bentuk pengawasan lain.

Metode pengawasan represif dilakukan Komisi Yudisial dengan

melakukan upaya dan proses pemeriksaan apabila terjadi pelanggaran yang

dilakukan oleh hakim. Pengawasan ini dalam rangka menegakkan kehormatan,

keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kata “menegakkan” dapat ditafsirkan

sebagai upaya agar hukum atau aturan dapat ditaati atau dipatuhi dengan ancaman

sanksi apabila aturan tersebut dilanggar. Pengawasan represif negatif dilakukan


commit to user

54

jika ada hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman

perilaku hakim Komisi Yudisial melakukan upaya-upaya pemeriksaan dan

berujung kepada penjatuhan sanksi apabila ternyata terbukti.

Sedangkan Pengawasan represif yang sifatnya positif adalah upaya-upaya

hukum yang dilakukan oleh Komisi Yudisial apabila ada pihak-pihak seperti

perseorangan, badan hukum, atau kelompok yang merendahkan kehormatan dan

keluhuran martabat hakim. (Pasal 20 ayat (1) poin e Undang-undang Nomor 18

Tahun 2011) Komisi Yudisial memiliki kewajiban untuk menjaga tidak hanya dari

sikap dan perilaku tetapi juga menjaga dari upaya dari luar yang ingin merusak

kehormatan dan keluhuran serta martabat hakim.

3. Mekanisme Pengajuan Laporan

Setiap laporan atau informasi yang diberikan oleh masyarakat tentang

adanya pelanggaran hakim dapat disampaikan ke Komisi Yudisial melalui surat

tertulis yang bisa langsung dikirim ke alamat kantor. Selain itu sebagai salah satu

lembaga modern Komisi Yudisal juga dilengkapi sistem pengaduan online atau

melalui internet sistem pengaduan laporan masyarakat ini dikembangkan melalui

aplikasi yang berbasis web. Untuk mengakses aplikasi ini dibutuhkan web

browser.

Aplikasi pengaduan online ini mengandung pengertian bahwa aplikasi

perangkat lunak ini terhubung dengan jaringan internet dengan harapan

masyarakat dapat dengan mudah memberikan pengaduan dari mana dan kapan saja

tanpa terhambat masalah waktu dan geografis. Aplikasi pengaduan online

dibangun dan dikembangkan dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat

pelapor dari seluruh lapisan untuk mengadukan perlakuan tidak adil yang dialami

yang dilakukan oleh pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman atau untuk

mengadukan perilaku hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku

hakim. (Laporan Tahunan Komisi Yudisial tahun 2010, 2010: 49)


commit to user

55

Cara pengaduan online cukup dengan mengakses situs Komisi Yudisial

yang beralamat di www.komisiyudisal.go.id. Disitu akan ditemui link yang

berjudul “Pengaduan Online”. Melalui link tersebut Pengadu dapat mendaftar

dengan mengisi form pendaftaran yang tersedia. Setelah mengisi form pendaftaran

, pengadu memperoleh username dan password yang akan digunakan untuk login.

Setelah login pengadu dapat mengakses form pengaduan. Disini pengadu dapat

mengisi form pengaduan dan setelah selesai cukup klik kirim. Maka pengaduan

diterima ke Komisi Yudisial. Setelah selesai dalam pengisian data, cetak dokumen

tersebut sebagai tanda bukti pengiriman. Kemudian menyerahkan bukti pengaduan

online, dokumen pengaduan asli dan dokumen pendukung kepada Komisi Yudisial

melalui Loket Pengaduan dalam tenggang waktu 14 hari kerja setelah pengaduan

online. Jika tidak dipenuhi selama 14 hati maka pengaduan yang diajukan dengan

sendirinya akan terhapus.

4. Bagan Alur Pengaduan Online Sumber: http://www.komisiyudisial.go.id

Mengakses situs Komisi Yudisial : www.komisiyudisial.go.id

Mengakses Pengaduan Online dan Pilih Pendaftaran

Mengisi Fromulir Pendaftaran (untuk mendapatkan username dan password)

Login dengan Username dan Password

Mengisi Formulir Pengaduan dan klik KIRIM

Menyerahkan bukti pengaduan online secara tertulis dalam waktu 14 hari


commit to user

56

Laporan pengaduan yang disampaikan baik melalui cara biasa atau online

harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Setidaknya laporan pengaduan yang

diajukan oleh pelapor atau kuasanya yang mendapat kuasa khusus harus berbentuk

tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan melengkapi syarat-syarat:

a. Identitas pelapor yang lengkap, meliputi: nama, alamat, pekerjaan, Nomor

telepon disertai dengan KTP pelapor. Jika pelapor bertindak selaku kuasa,

disertai dengan surat kuasa khusus melaporkan pengaduan ke Komisi Yudisial

RI.

b. Identitas terlapor (hakim) secara jelas, meliputi Nama, jabatan, alamat instansi,

nomor perkara (jika terkait perkara di Pengadilan)

c. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar laporan, yang meliputi alasan

laporan diuraikan secara jelas dan rinci disertai alat bukti yang diperlukan (copy

salinan sah putusan atau penetapan yang telah dilegalisir Pengadilan, surat-surat

bukti, saksi dan lain-lain) dan hal-hal yang dimohonkan untuk diperiksa dalam

laporan dimaksud.

d. Bukti-bukti pendukung, meliputi:

1) Dalam hal terlapor hakim Pengadilan Tingkat Pertama, melampirkan copy

putusan pengadilan tersebut;

2) Dalam hal terlapor hakim Pengadilan Tingkat Banding, melampirkan copy

putusan pengadilan pertama dan putusan pengadilan tinggi;

3) Dalam hal terlapor hakim agung (kasasi), melampirkan copy putusan

pengadilan pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung (kasasi);

4) Dalam hal terlapor hakim agung (peninjauan kembali), melampirkan copy

putusan pengadilan pertama, pengadilan tinggi, kasasi dan peninjauan

kembali;

5) Jika laporan terkait eksekusi harus melampirkan copy salinan putusan yang

terkait dengan eksekusi tersebut, surat permohonan eksekusi (bagi

pelapornya pemohon eksekusi), Copy surat penetapan eksekusi, Copy surat


commit to user

57

teguran (aanmaning), Copy berita acara pelaksanaan eksekusi, Copy berita

acara sita eksekusi, Laporan pengaduan ditandatangani oleh pelapor atau

kuasanya.

(http://komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=

2188&Itemid=197&lang=in)

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Laporan Pertanggungjawaban

Tahunan Komisi Yudisial tahun 2005-2010 jumlah pengguna sistem pengaduan

online sejak tahun 2010 hingga 2011 mencapai 69 pengaduan. Dengan rincian

tahun 2010 sebesar 28 dan tahun 2011 mencapai sebesar 41 pengaduan.

Sedangkan data jumlah pengaduan melalui jalur biasa dari tahun 2005 hingga

tahun 2011 mencapai sebesar 1527 pengaduan. Rincianya adalah tahun 2005

sebesar 308 pengaduan, 2006 sebesar 482 pengaduan, 2007 sebesar 549

pengaduan, 2008 sebesar 639 pengaduan 619 pengaduan, 2009 sebesar 1360

pengaduan, 2010 sebesar, 2011 sebesar 1527 pengaduan. Terlihat bahwa jumlah

pengaduan melalui sistem online lebih sedikit jumlahnya daripada melalui jalur

biasa.

4. Hasil dari Pengawasan

Hasil dari mekanisme pengawasan yang telah dijelaskan diatas Komisi

Yudisial bersama dengan Mahkamah Agung telah menjatuhkan sanksi ke beberapa

hakim. Data diperoleh melalui Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Komisi

Yudisial periode 2005 sampai 2010 adalah bahwa:

Terdapat 97 hakim yang direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi kepada

Mahkamah Agung dengan rincian sebanyak 45 hakim direkomendasikan untuk

dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. 36 hakim direkomendasikan sanksi

pemberhentian sementara dari jabatan hakim yang lamanya mulai dari 6 bulan

sampai dengan 2 tahun. Sedangkan sisanya sebanyak 16 orang direkomendasikan

untuk dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dari jabatan hakim.


commit to user

58

97 hakim tersebut dilihat dari tingkat pengadilanya, Sebanyak 83 hakim

berasal dari tingkat pertama dan 14 hakim berasal dari hakim tingkat banding.

Sedangkan bila dilihat dari jenis pengadilanya, Sebanyak 74 hakim berasal dari

peradilan umum tingkat banding, 3 hakim berasal dari pengadilan hubungan

industrial, 2 orang hakim dari pengadilan agama, 2 orang hakim dari pengadilan

tipikor dan 2 hakim dari pengadilan tata usaha negara.

Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan 97 hakim tersebut dibagi menjadi

dua kelompok yaitu sebelum dan sesudah adanya Surat Kesepakatan Bersama

(SKB) Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim antara Mahkamah Agung

dengan Komisi Yudisial. Sebelum adanya SKB hakim dinyatakan: Tidak

profesional 17 hakim, Tidak berdisiplin tinggi 13 hakim, Melanggar sikap

berperilaku Jujur 5 hakim, dan Melanggar sikap berperilaku adil 5 hakim. Setelah

adanya SKB hakim yang dinyatakan Tidak berperilaku adil sejumlah 8 hakim,

Tidak berperilaku jujur 16 hakim, Tidak berperilaku arif dan bijaksana 1 hakim,

Tidak berintegritas tinggi 13 hakim, Tidak bertanggungjawab 3 orang, Tidak

menjunjung ringgi harga diri 3 hakim, Tidak berdisiplin tinggi 51 hakim dan Tidak

bersikap profesional 68 hakim. Dari data tersebut satu orang hakim dapat

melakukan lebih dari satu macam pelanggaran.

Sedangkan untuk hakim yang direkomendasikan melalui Majelis

Kehormatan Hakim berjumlah 3 orang yang diajukan oleh Komisi Yudisial.

Sedangkan ada 5 hakim yang diajukan sendiri oleh Mahkamah Agung. Sejak

pertama kali dibentuk Majelis Kehormatan Hakim telah melakukan sidang selama

8 kali dengan mengeluarkan putusan 5 pemberhentian tetap dengan tidak hormat

dan sisanya tidak bersidang selama lebih dari dua tahun dan dimutasikan. Untuk

sanksi mutasi dan pemberhentian sementara tidak berlaku lagi karena sudah diatur

berebeda dengan munculnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.


commit to user

59

A. Implikasi Pengawasan Terhadap Prinsip Kekuasaan Kehakiman yang

Merdeka.

1. Implikasi Yuridis

Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti kuasa untuk menjalankan

fungsi yudisial seperti menyelenggarakan peradilan dan memutus suatu perkara

dengan bebas tekanan maupun intervensi. Seperti yang telah dijelaskan di bab

sebelumnya. Kebebasan atau kemerdekaan itu meliputi hakim secara individu

maupun kelembagaan. Keduanya juga ditopang dengan prinsip penting bahwa

kekuasaan kehakiman harus bebas dan tidak memihak kepada siapapun

(impartiality) ketika memutus sebuah perkara serta bebas dari campur tangan dari

kepentingan luar (political insularity). Prinsip tersebut menjadi sangat penting

untuk menjaga agar sebuah keputusan pengadilan dapat dinilai sebagai keputusan

yang mampu memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Tanpa adanya kebebasan

dan kemandirian sebuah keputusan hakim akan sangat rentan sekali pengaruh

kepentingan asing. Sehingga hasil keputusanya pun diragukan keabsahanya. Jadi

mutlak adanya bahwa kekuasaan kehakiman mempunyai perlindungan yuridis

untuk menjaga agar mereka tetap dalam relnya yaitu independen atau merdeka.

Hukum positif Indonesia menjamin bahwa kekuasaan kehakiman dan

hakim selaku subyek yang menjalankan pilar tersebut merupakan pihak yang

memiliki hak konstitusional sebagai lembaga yang independen. Konsitusi dengan

tegas mengatur dalam bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 ayat (1)

bahwa :

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Apa yang tercantum diatas menunjukan bahwa hakim memiliki hak

konsitusional sebagai subyek yang mampu menjalankan sebuah proses peradilan

dengan merdeka dengan tujuan agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan.

Mandat dalam konstitusi tersebut juga menunjukan bahwa hakim memang secara


commit to user

60

nyata adalah subyek yang bebas dalam menjalankan fungsinya tetapi dengan

dengan batasan untuk mencapai hukum dan keadilan. Selain itu, di dalam beberapa

peraturan perundang-undangan hakim juga memiliki jaminan yuridis bahwa

mereka mendapat perlindungan agar tetap independen.

Sebagaimana tercantum dalam konsitusi di dalam Undang-undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kehakiman pasal (3) ayat (1) dan (2) diatur mengenai

jaminan kemerdekaan dan kebebasan hakim:

(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

(2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun jaminan

tersebut tentu tidak berarti, jika tanpa adanya upaya pengawasan. Apa yang

dijelaskan di bab sebelumnya bahwa prinsip independensi dengan akuntabilitas

merupakan dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan. Kebebasan dalam sebuah

peradilan harus juga dibarengi dengan pertanggungjawaban yang benar dan

terbuka. Tanpa adanya pertanggunjawaban maka kebebasan akan digunakan tanpa

kontrol dan menjadi sewenang-wenang. Akibatnya esensi dari kebebasan untuk

mencapai keadilan justru disalah artikan.

Maka Komisi Yudisial dengan perangkat pengawasan yang telah

dijelaskan di bab sebelumnya, melakukan pengawasan terhadap kekuasaan

kehakiman dalam ranah etika. Pengawasan dalam ranah etika berarti mengawasi

dalam konteks tata perilaku dan bukan kepada bidang teknis yudisial. Pengawasan

ini berpatokan dengan kode etik atau pedoman perilaku hakim yang didalamnya

terdapat berbagai macam ketentuan mengenai tata perilaku hakim. Pengawasan ini

berjalan dengan pengawasan teknis yudisial yang dilakukan oleh Mahkamah

Agung.

Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok


commit to user

61

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memegang kewenangan tertinggi di bidang

pengawasan atas peradilan dan tingkah laku hakim dalam menjalankan tugas di

seluruh tingkatan peradilan. Aspek yang diawasi oleh Mahkamah Agung biasa

disebut sebagai aspek teknis yudisial. Dalam melakukan kewenangannya,

Mahkamah Agung dapat melakukan tindakan-tindakan seperti meminta

keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan, memberi

petunjuk, teguran atau peringatan yang dianggap perlu, dan lain-lain. (Ahsin

Thohari, 2004: 30) Jadi Komisi Yudisial mengawasi perilaku sedangkan

Mahkamah Agung mengawasi substansi perkara.

Hal penting yang perlu diketahui bahwa Komisi Yudisial dalam

menjalankan pengawasan perilaku tersebut memiliki batasan yang sangat jelas

yaitu dijelaskan dalam pasal 20A ayat (1) poin d Undang-undang Nomor 18 Tahun

2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 tentang Komisi Yudisial

bahwa:

Komisi Yudisial wajib: menjaga kemandirian dan kebebasan Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dua hal penting yang tertulis disana adalah Komisi Yudisial harus

menjaga kemandirian dalam hal ini adalah jangan sampai Komisi Yudisial justru

mempengaruhi kemandirian hakim dalam memeriksa perkara. Kewenangan untuk

memeriksa perkara adalah milik hakim. Disitulah esensi dari kemandirian seorang

hakim. Pengawasan yang justru mengganggu kemandirian hakim adalah

berbahaya. Hakim misal jadi merasa tertekan, takut, atau merasa terlalu diawasi

oleh Komisi Yudisial. Karena muncul intervensi berlebihan yang dilakukan oleh

Komisi Yudisial terhadap kebebasan hakim. Hal ini tentu tidak tepat apabila hakim

memang memiliki prinsip political insularity atau kemandirian tanpa adanya

intervensi darimanapaun. Secara pribadi dia tidak boleh terlalu diawasi dalam hal

memeriksa perkara .


commit to user

62

Kewenangan Komisi Yudisial tentu hanya sebatas perilaku hakim dalam

menjalankan tugasnya. Bahkan pengawasan tersebut berpatokan atas kode etik

yang telah ditetapkan. Namun Komisi Yudisial tetap dapat melakukan pengawasan

perilaku hakim ketika menjalankan proses persidangan. Pada waktu itulah dapat

dilaksanakan proses pemantauan dalam persidangan. Pemantauan ini bertujuan

untuk mendapatkan sebuah persidangan yang fair (fair trial). Komisi Yudisal

dapat mengawasi misalnya sikap hakim dalam mentaati tata tertib persidangan.

Apakah dia mampu bekerja profesional atau tidak . Misalnya apakah hakim dapat

menjalankan sidang sesuai waktu yang ditentukan. Tepat waktu dan disiplin sesuai

ketentuan yang telah dibuat.

Hanya muncul problematika dengan adanya boleh tidaknya keputusan

pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim diperiksa oleh Komisi Yudisial. Apakah

pemeriksaan putusan menjadi sebuah bentuk intevensi Komisi Yudisial terhadap

kemandirian dan kebebasan hakim. Secara yuridis pengawasan Komisi Yudisial

terhadap sebuah putusan yang sifatnya mengikat tentu tidak berpengaruh dan tidak

dapat merubahn isinya. Putusan hakim hanya bisa dirubah dengan mekanisme

hukum yang telah ditetapkan. Seperti banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Selain itu terdapat asas res judicata pro veritatae habiteur yaitu putusan

hakim dianggap benar. Apapun hasil keputusanya keputusan hakim dianggap

benar dan tidak salah. Sehingga hasil tersebut tidak bisa dirubah-rubah lagi. Jika

putusan hakim dapat dirubah tanpa mekanisme hukum yang jelas berarti sama saja

putusan tidak memiliki kepastian hukum yang justru akan mencederai rasa

keadilan. Terlebih putusan hakim adalah termasuk wilayah teknis yudisial.

Sedangkan pengawsaan Komisi Yudisial hanya terbatas kepada perilaku dan etika

hakim. Putusan bukan masuk wilayah perilaku tetapi wilayah yudisial. Wilayah ini

merupakan tanggung jawab Mahkamah Agung selaku lembaga yang mengawasi

teknis yudisial dari lembaga peradilan.


commit to user

63

Sedangkan jika dicermati Komisi Yudisial tentu dapat melakukan

pengawasan terhadap putusan hakim. Bukan terhadap substansi atau yudex factie

dalam putusan tersebut. Tetapi lebih kepada perilaku atau sikap hakim dalam

memeriksa dan memutus sebuah perkara apakah sudah profesional ataukah tidak.

Jika hakim tidak mentaati prosedur persidangan dengan misalnya secara sengaja

mengabaikan keterangan saksi atau mengabaikan bukti yang secara jelas bisa

menjadi pertimbangan, maka Komisi Yudisial dapat menilai hal tersebut sebagai

bentuk pelanggaran kode etik. Karena hakim dinilai tidak profesional dengan

mengabaikan prinsip-prinsip dalam sebuah proses peradilan yang fair. Pedoman

atau dasar Komisi Yudisial tentu dengan menilai hasil keputusan hakim tersebut

atau sering disebut dengan istialah eksaminasi.

Sirajuddin menjelaskan bahwa proses eksaminasi terhadap putusan hakim

bukanlah bertujuan untuk mencari dampak hukum (legal impact) tetapi lebih

kepada dampak moral (moral impact) sebagai bentuk kontrol publik terhadap

putusan. (Sirajuddin, 2004: 144) Artinya dampak secara moral adalah tujuanya

agar para aparat, pihak, atau siapapun yang terlibat dalam sebuah persidangan

mengetahui untuk tetap mentaati kepada prosedur-prosedur beracara yang telah

ditetapkan.

Apa yang dilakukan Komisi Yudisial dengan mengawasi sebuah putusan

akan menjadi langkah awal dicetuskannya istilah eksaminasi putusan dalam dunia

peradilan di Indonesia. Untuk saat ini langkah Komisi Yudisial hanya sebatas

mengawasi putusan tersebut dan menghasilkan keputusan berupa rekomendasi.

Tentu saja rekomendasi itu akan berujung di Mahkamah Agung. Disitulah letak

kelemahannya. Besar kemungkinan Mahkamah Agung akan menilai bahwa

rekomendasi Komisi Yudisial ini akan tidak sesuai dan menjadi perbedaan

pendapat. Karena hal tersebut diluar kewenangan Komisi Yudisial dalam

mengawasi hakim.


commit to user

64

Secara yuridis pun belum ada payung hukum untuk mengatur tentang

upaya eksaminasi putusan. Sehingga Komisi Yudisial hanya sebatas menilai

dengan paradigma yang berbeda dengan paradigma Mahkamah Agung. Tanpa

adanya payung hukum yang jelas besar kemungkinan timbul predebatan

berkepanjangan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam menilai

sebuah pelanggaran hakim di dalam putusan yang dikeluarkan di sidang.

Padahal menurut Ahsin Thohari dasar dibentuknya Komisi Yudisial

adalah untuk menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena

senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen. Di

sini diharapkan inkonsistensi putusan lembaga peradilan tidak terjadi lagi, karena

setiap putusan akan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari Komisi

Yudisial. Dengan demikian, putusan-putusan yang dianggap kontroversial dan

mencederai rasa keadilan masyarakat dapat diminimalisasi kalau bukan

dieliminasi. (Ahsin Thohari, 2004: 2) Artinya memang eksaminasi putusan

menjadi sesuatu yang tepat untuk diterapkan dalam rangkan mengawasi hakim di

lembaga peradilan Indonesia.

2. Implikasi Kultural

Pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial pada dasarnya untuk

menjaga perilaku hakim agar menjalankan tugasnya dengan baik. Sebenarnya

pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh Komisi Yudisial bersamaan dengan

Mahkamah Agung saja. Tetapi juga melibatkan masyarakat. Menurut Ahsin

Thohari dibentuknya Komisi Yudisial adalah melakukan monitoring secara

intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan cara melibatkan unsur-unsur

masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring

secara internal saja. (Ahsin Thohari, 2007: 30) Hal ini menunjukan bahwa

dibutuhkan berbagai macam elemen untuk melakukan pengawasan terhadap

lembaga peradilan pada umumnya dan hakim pada khususnya.


commit to user

65

Sedangkan Komisi Yudisial dengan kewenanganya mengawasi hakim

dengan berpatokan kode etik atau pedoman perilaku hakim yang ditetapkan

bersama Mahkamah Agung. Melalui kode etik ini Komisi Yudisial berpegang

kepada prinsip-prinsip umum kode etik hakim yaitu seperti yang disebutkan dalam

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Ketua

Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor:047/KMA/SKB/IV/2009 dan

Nomor:02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim. Terdapat

10 aturan yaitu : (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku jujur, (3) Berperilaku Arif

dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegrasi Tinggi, (6) Bertanggung

Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku

Rendah Hati, (10) Bersikap Professional.

Dalam hal berperilaku adil ada beberapa ketentuan dalam kode etik yang

menunjukkan bahwa hakim ketika menjalankan tugas dinasnya harus bersikap:

menghormati asas praduga tak bersalah dan tanpa mengharapkan imbalan, wajib

tidak memihak, menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan

haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Dilarang memberikan kesan

bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut

dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang

bersangkutan. Dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan,

prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal, dsb. Hal

ini mengindikasikan bahwa hakim dituntut untuk bersikap adil bahkan hingga hal-

hal terkecil. Seperti menunjukan rasa tidak suka maupun tidak suka tidak

diperbolehkan. Sehingga diharapkan hakim dapat memberikan rasa kepercayaan

kepada pencari keadilan di pengadilan.

Kemudian dalam hal berperilaku Jujur disebutkan dalam kode etik bahwa

hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau

yang dapat menimbulkan kesan tercela, Hakim harus memastikan bahwa sikap,

tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu


commit to user

66

menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta

para pihak berperkara. Sehingga tercermin sikap ketidak berpihakan Hakim dan

lembaga peradilan (impartiality). Artinya hakim memang dituntut untuk benar-

benar manjaga sikapnya agar masyarakat atau pihak-pihak yang berperkara mau

mempercayai adanya keadilan dalam diri hakim.

Selain itu hakim juga dilarang untuk menerima atau menerima hadiah dari

pihak-pihak yang berperkara. Di dalam kode etik diatur bahwa hakim tidak boleh

meminta atau menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua,

anak, atau anggota keluarga hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji,

hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari:

Advokat, penuntut orang yang sedang diadili, pihak lain yang kemungkinkan kuat

akan diadili, pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak

langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan

diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar (reasonable) patut

dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi hakim dalam

menjalankan tugas peradilannya.

Selain bersikap jujur hakim juga akan diawasi dalam sikap arif dan

bijaksana. Kode etik menjelaskan bahwa hakim dilarang mengadili perkara dimana

anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang

berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut,

dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu

profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari

profesi hukum tersebut, wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga

lainnya, dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi,

keluarga atau pihak ketiga lainnya, dilarang mempergunakan keterangan yang

diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan

wewenang dan tugas yudisialnya.


commit to user

67

Dalam hubungan dengan publik atau umum hakim juga dituntut untuk

tidak mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi,

menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil,

independen, dan tidak memihak. Kemudian tidak boleh memberi keterangan atau

pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan,

baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain dan

hakim yang diberikan tugas resmi oleh Pengadilan dapat menjelaskan kepada

masyarakat tentang prosedur beracara di Pengadilan atau informasi lain yang tidak

berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara.

Dalam hal berperilaku rendah hati, hakim dituntut untuk berjiwa

pengabdian kepada negara. Hakim harus melaksananakan pekerjaan sebagai

sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata

pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan

sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan

Yang Maha Esa. Popularitas hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau

melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari

siapapun juga.

Integritas merupakan salah satu prinsip yang sangat penting. Hakim

dituntut untuk memiliki sikap integritas yang tinggi. Baik ketika berhubungan

dengan urusan keluarganya sendiri. Kode etik mengatur bahwa hakim dilarang

mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, Ketua Majelis,

Hakim, Anggota lainnya, Penuntut, Advokat dan Panitera yang menangani perkara

tersebut dan juga hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu

memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara,

Penuntut, dan Advokat yang menangani perkara tersebut.

Kemudian dalam konteks pekerjaanya, Hakim dilarang untuk mengadili

suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi Penuntut, Advokat atau

Panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di Pengadilan tingkat yang lebih


commit to user

68

rendah, dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang

berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat

menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi, dilarang mengijinkan

seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan

berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar

dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan, dilarang mengadili suatu perkara yang

salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik

apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok

masyarakat atau partai politik tersebut.

Selain integritas prinsip yang cukup penting adalah profesionalitas.

Karena dengan adanya prinsip ini dalam diri hakim, perkara-perkara di

persidangan dapat diputuskan dengan baik. Dalam penerapanya seperti

dicantumkan dalam kode etik yaitu: Pertama, hakim harus mengambil langkah-

langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan

kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik,

Kedua, hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan

bekerja sama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan

administrasi peradilan, Ketiga, hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya

diatas kegiatan yang lain secara profesional. Keempat, hakim wajib menghindari

terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang

dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat

pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili

suatu perkara yang ditanganinya.

Ada beberapa ketentuan penting dalam kode etik tentang pembatasan

pekerjaan bagi seorang hakim. Dalam kode etik diatur bahwa hakim dilarang

menjadi Advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara. hakim

dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat,

sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam


commit to user

69

jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang

atau peraturan lain, dan menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa

pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga hakim tersebut, dan

hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (reasonable) tidak akan

mempengaruhi pelaksanaan tugasnya.

Selain itu untuk bertindak independen, hakim seperti yang dicantumkan

dalam kode etik harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari

pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun

tidak langsung dari pihak manapun, hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak

patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang

berpotensi mengancam kemandirian hakim dan badan peradilan dan hakim wajib

berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan

peradilan.

Jadi berdasarkan beberapa prinsip yang tercantum dalam kode etik inilah

yang nantinya menjadi dasar acuan bagi Komisi Yudisial dalam melakukan

pengawasan perilaku hakim. Memang secara konseptual pedoman atau kode etik

sudah komperhensif dan menyeluruh. Jika hakim dengan kemauanya sendiri mau

menjalankan itu semua bisa dikatakan lembaga peradilan kita adalah lembaga yang

independen.

Jika dicermati pengawasan hakim dalam konteks perilaku yang dilakukan

Komisi Yudisial ini akan mendorong agar hakim bertindak dengan baik dalam

menyelesaikan perkara di pengadilan. Pengawasan justru akan mendorong hakim

untuk bersikap lebih imparsial dan independen. Semakin diwasai seharusnya

hakim akan bersikap lebih independen dalam menyelesaikan tugasnya. Sikap-

sikap seperti profesional, adil, jujur, dan bersikap mandiri adalah indikasi bahwa

hakim tersebut bersikap independen dalam peradilan.


commit to user

70

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan,

maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut :

1. Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana

dijelaskan diatas memiliki dua instrumen penting yaitu: Membuat kode etik dan

Mengawasi Hakim. Keduanya merupakan instrumen yang dijadikan cara bagi

Komisi Yudisial untuk menjaga agar hakim tetap berada didalam jalurnya yaitu

sesuai apa yang dicita-citakan dalam konstitusi. Hakim dalam menjalankan

fungsi yudisialnya dapat tetap berjalan secara profesional dan bermartabat.

2. Komisi Yudisial dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta

menjaga perilaku hakim melakukan pengawasan terhadap hakim dimana akan

menghasilkan dua hal yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pengawasan preventif dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat positif dan

negatif. Sedangkan pengawasan represif juga dibagi menjadi dua yaitu positif

dan negatif.

3. Setiap laporan atau informasi yang diberikan oleh masyarakat tentang adanya

pelanggaran hakim dapat disampaikan ke Komisi Yudisial melalui surat tertulis

yang bisa langsung dikirim ke alamat kantor. Selain itu sebagai salah satu

lembaga modern Komisi Yudisal juga dilengkapi sistem pengaduan online atau

melalui internet sistem pengaduan laporan masyarakat ini dikembangkan

melalui aplikasi yang berbasis web. Untuk mengakses aplikasi ini dibutuhkan

web browser.

4. Terdapat 97 hakim yang direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi kepada

Mahkamah Agung dengan rincian sebanyak 45 hakim direkomendasikan untuk

dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis dan 36 hakim direkomendasikan sanksi

pemberhentian sementara dari jabatan hakim yang lamanya mulai dari 6 bulan


commit to user

71

sampai dengan 2 tahun. Sedangkan sisanya sebanyak 16 orang

direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dari jabatan

hakim.

5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti kuasa untuk menjalankan fungsi

yudisial seperti menyelenggarakan peradilan dan memutus suatu perkara

dengan bebas tekanan maupun intervensi. Seperti yang telah dijelaskan di bab

sebelumnya. Kebebasan atau kemerdekaan itu meliputi hakim secara individu

maupun kelembagaan. Keduanya juga ditopang dengan prinsip penting bahwa

kekuasaan kehakiman harus bebas dan tidak memihak kepada siapapun

(impartiality) ketika memutus sebuah perkara serta bebas dari campur tangan

dari kepentingan luar (political insularity).

6. Pengawasan hakim dalam konteks perilaku yang dilakukan Komisi Yudisial ini

akan mendorong agar hakim bertindak dengan baik dalam menyelesaikan

perkara di pengadilan. Pengawasan justru akan mendorong hakim untuk

bersikap lebih imparsial dan independen. Semakin diwasai seharusnya hakim

akan bersikap lebih independen dalam menyelesaikan tugasnya. Sikap-sikap

seperti profesional, adil, jujur, dan bersikap mandiri adalah indikasi bahwa

hakim tersebut bersikap independen dalam peradilan


commit to user

72

B. Saran

Berdasarkan atas penelitian yang telah dilakukan terhadap pengawasan

hakim oleh Komisi Yudisial dan implikasi pengawasan tersebut terhadap prinsip

kekuasaan kehakiman yang merdeka, Maka penulis memberikan beberapa saran

yaitu:

1. Pengawasan perilaku hakim mutlak dibutuhkan bagi sebuah negara yang

mengedepankan hukum sebagai panglima dalam menyelesaikan berbagai

permasalahan di masyarakat. Tanpa ada pengawasan maka hakim

dikhawatirkan akan menjadi bertindak tidak terkontrol dalam menjalankan

fungsi yustisialnya dan melakukan perilaku tidak terpuji yang bertentangan

dengan kode etik.

2. Pengawasan hakim tidak hanya terfokus dalam pengawasan represif yang

sifatnya negatif yaitu seputar investigasi atas dugaan pelanggaran dan proses

penjatuhan sanksi. Pengawasan yang sifatnya preventif positif perlu

ditingkatkan pula. Misalnya dengan peningkatan jumlah gaji yang bertujuan

untuk memperbaiki kesejahteraan hakim. Tujuanya tidak lain adalah untuk

meningkatkan kinerja hakim itu sendiri dalam menjalankan fungsinya. Hakim

menjadi lebih fokus menyelesaikan perkara yang ditangani sehingga hasil

putusan menjadi lebih baik.

3. Perlu segera diatur mengenai peraturan eksaminasi putusan. Komisi Yudisial

agar mampu memberikan pengawasan yang lebih kuat dan ketat terhadap

kinerja hakim dalam mengeluarkan sebuah putusan . Agar hakim dan seluruh

pihak yang berperkara di pengadilan bisa mentaati prosedur peradilan yang

berlaku dengan baik.

4. Perlu peningkatan dalam kapasitas baik kuantitas maupun kualitas dari Komisi

Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan. Komisi Yudisial tidak hanya

mengawasi hakim-hakim yang berada di satu wilayah saja tetapi mengawasi


commit to user

73

hakim di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga peningkatan sumber daya

manusia serta dukungan struktural dan kelembagaan mutlak dibutuhkan.

5. Perlu dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan upaya pengawasan

terhadap hakim. Tidak hanya dari pihak Komisi Yudisial saja bersama dengan

Mahkamah Agung. Peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga lain non

pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat atau media sangat membantu

dan berperan penting dalam mengawasi perilaku hakim.

6. Semakin dibuat sistem pengawasan yang lebih baik terhadap perilaku hakim

melihat Hakim Mahkamah Konsitusi tidak menjadi obyek pengawasan Komisi

Yudisial. Padahal akan sangat berbahaya jika hakim lepas dari pengawasan

secara etik dari sebuah lembaga yang sifatnya eksternal dan terpisah dari

lembaga yang bersangkutan.

7. Peningkatan sistem peradilan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung

untuk mewujudkan hakim yang lebih kompeten dan independen dengan cara

penguatan dalam aspek administratif seperti penggajian, kenaikan pangkat,

penempatan hakim, promosi jabatan, dsb. Sehingga dalam aspek administratif

hakim tidak terkendala masalah dan dapat bekerja lebih fokus.

8. Penguatan sistem peradilan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk

mewujudkan hakim yang lebih kompeten dan berkualitas dengan cara

penguatan dalam aspek substantif seperti pelatihan dan pembekalan yang

terukur dan tercencana bagi hakim, pemberian sanksi yang tegas dan disiplin,

serta pengawasan secara kontinyu. Sehingga dalam aspek substantif hakim

menjadi lebih bagus kualitas sumber daya manusianya dalam menunaikan

tugas.


commit to user

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Manan. 2007. Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian

dalam Sistem Peradilan Islam. Jakarta:Kencana.

Adnan Buyung Nasution. 2007. Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Hukum dan

Peradilan. Jakarta:Kata Hasta Pustaka.

A. Ahsin Thohari. 2004. Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan. Jakarta:ELSAM.

Andy Muhammad Asrun. 2004. Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah

Soeharto. Jakarta:ELSAM.

Dahlan Thaib. 2011. Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta:Rajawali Pers.

Jimly Asshiddiqie. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I & II.

Jakarta:Konstitusi Press.

______________. 2009. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. Jakarta:Bhuana

Ilmu Populer.

______________. 2010. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta:Sinar

Grafika.

______________. 2010. Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca

Reformasi. Jakarta:Sinar Grafika.

______________. 2011. Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi. Jakarta:Sinar

Grafika.

Komisi Yudisial. 2010. Laporan Akhir Periode Komisi Yudisial Republik Indonesia

2005-2010. Jakarta:Komisi Yudisial.

Muchsan. 2007. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan

Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta:Liberty.

Ni’matul Huda. 2010. Ilmu Negara. Jakarta:Rajawali Pers .

Peter Mazhmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta:Kencana .


commit to user

Sirajuddin. 2006. Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik. Bandung:Citra Aditya

Bakti.

Soehino. 1998. Ilmu Negara . Jakarta:Liberty.

Taufiqurrohman Syahuri. 2007. Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum.

Jakarta:Kencana.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Jakarta:Balai Pustaka.

Makalah

Adi Sulistiyono. 2011.”Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka: Sebuah Mitos”.

Makalah. Disampaikan pada Seminar Nasional Menggagas Kekuasaan

Kehakiman yang Ideal untuk Indonesia yang diselenggarakan kerjasama

Forum Hakim Progresif Indonesia dengan KSP Principium Fakultas Hukum

UNS Surakarta, pada tanggal 17 Desember 2011.

Andy Hamzah. 2003.”Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman”.

Makalah. Disampaikan pada Seminar Nasional “Penegakan Hukum dalam

Era Pembangunan Berkelanjutan” yang diselenggarakan kerjasama Badan

Pembinaan Hukum Nasional dan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia RI, pada tanggal 14-18 Juli 2003.

Djatmiko A. Husodo. 2007. “Tinjauan Teori Tentang Kekuasaan Kehakiman yang

Merdeka dan Implementasinya dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun

2009”. Makalah. Disampaikan sebagai bahan perkuliahan Hukum Konstitusi

dan Demokrasi Pancasila Fakultas Hukum UNS Surakarta.

Hamdan Zoelfa. 2011. “Kekuasaan Kehakiman dalam Konstitusi dan Praktiknya di

Negara Indonesia”. Makalah. Disampaikan pada Seminar Nasional

Menggagas Kekuasaan Kehakiman Yang Ideal Untuk Indonesia yang

diselenggarakan kerjasama Forum Hakim Progresif Indonesia dengan KSP


commit to user

Principium Fakultas Hukum UNS Surakarta, pada tanggal 17 Desember

2011.

Suparman Marzuki. 2011. “Prospek dan Peluang Komisi Yudisial dalam Pengawasan

Hakim MK”. Makalah. Disampaikan pada Seminar Nasional Menggagas

Kekuasaan Kehakiman Yang Ideal Untuk Indonesia yang diselenggarakan

kerjasama Forum Hakim Progresif Indonesia dengan KSP Principium

Fakultas Hukum UNS Surakarta, pada tanggal 17 Desember 2011.

_______________. 2011. “Independensi Kekuasaan Kehakiman”. Makalah.

Disampaikan pada Seminar Nasional Menggagas Kekuasaan Kehakiman

Yang Ideal Untuk Indonesia yang diselenggarakan kerjasama Forum Hakim

Progresif Indonesia dengan KSP Principium Fakultas Hukum UNS

Surakarta, pada tanggal 17 Desember 2011.

Jurnal

Agus Budi Susilo. 2007. “Kontrol Yuridis PTUN dalam Menyelesaikan Sengketa

Tata Usaha Negara di Tingkat Daerah”. Jurnal Hukum. Vol.14, No.1.

Ahsin Thohari. 2010. “Desain Konstitusional Komisi Yudisial dalam Sistem

Ketatanegaraan Indonesia”. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.7, No.1.

Lars P. Field. 2003. “Economic Growth and Judicial Independence: Cross Country

Evidence Using A New Set of Indicators”. Cesifo Working Paper. Vol. April

2003, No.906.

Muji Kartika R. 2006. “Sistem Peradilan Kita Harus Dibenahi: Analisis Putusan MK

tentang Undang-Undang Komisi Yudisial”. Jurnal Konstitusi. Vol.3, No.3.

Stephen B. Burbank. 2007. “Judicial Independence, Judicial Accountability, and

Interbranch Relations”. The Georgetown Law Journal. Vol.95, No.909.


commit to user

Internet

Komisi Yudisial Republik Indonesia. Pengaduan Online.

<http://203.142.65.118/pengaduan/pengaduan_online/index.php>[14Januari

2012 pukul 08.17].

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Ketua

Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor:047/KMA/SKB/IV/2009 dan

Nomor:02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim.

bentuk pengawasan hakim oleh komisi yudisial dan .../bentuk... · implikasinya terhadap prinsip...

Documents