bendahara psl 22 - psl 23 - ppn

KEWAJIBAN BENDAHARAPPh Pasal 22PPh Pasal 23PPN

By : Koe2h_Nugi3KPP Pratama Penajam

PPH Pasal 22

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 22).

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Imporatau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

BENDAHARA REKANANPembelian (Pengadaan)

Terutang PPh Psl 22

1,5 % x Harga Pembelian

OBJEK PEMUNGUTAN

Apabila Rekanan tidak/belum ber-NPWP, dikenakan tarif 100% lebih tinggi atau

menjadi 3%

PERHATIAN !!!

• Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

• Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos;

• Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS Pusat

DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN

PENYETORAN DAN PELAPORAN

Penyetoran• pada tanggal yg sama dengan

saat pembayaran

Pelaporan• paling lambat 14 hari setelah

masa pajak berakhir

PPH Pasal 23

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 23).

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain yang Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-undang Pajak Penghasilan

DASAR HUKUM

• Dipotong 2% x Jumlah Bruto atas :

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, royalti, hadiah/penghargaan;

2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain.

OBJEK PEMOTONGAN

a. Jasa penilai (appraisal);

b. Jasa aktuaris;

c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;

d. Jasa perancang (design);

e. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);

JASA LAIN

f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;

g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;

h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;

i. Jasa penebangan hutan;

j. Jasa pengolahan limbah;

JASA LAIN

k. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)

l. Jasa perantara dan/atau keagenan;

m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yg dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;

n. Jasa kustodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yg dilakukan oleh KSEI;

JASA LAIN

o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;

p. Jasa mixing film;

q. Jasa sehubungan dgn software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;

JASA LAIN

r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yg dilakukan oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sbg pengusaha konstruksi;

s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yg dilakukan oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sbg pengusaha konstruksi;

JASA LAIN

t. Jasa maklon;

u. Jasa penyelidikan dan keamanan;

v. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;

w. Jasa pengepakan;

x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;

JASA LAIN

y. Jasa pembasmian hama;

z. Jasa kebersihan atau cleaning service;

aa. Jasa catering atau tata boga.

JASA LAIN

Apabila Rekanan tidak/belum ber-NPWP, dikenakan tarif 100% lebih tinggi atau

menjadi 4%

PERHATIAN !!!


Penyetoran• paling lambat tanggal 10

setelah masa pajak berakhir

Pelaporan• paling lambat 20 hari setelah

masa pajak berakhir

PPN & PPnBM

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya.

DASAR HUKUM

OBJEK PEMUNGUTAN

BENDAHARA REKANANPenyerahan BKP / JKP

Terutang PPN / PPnBM

• PPN10% x Harga Jual/Penggantian/Nilai Impor/nilai lain

• PPnBMDiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok BKP yang Tergolong Mewah yang Dikenakan PPnBM

TARIF


a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

b. pembayaran untuk pembebasan tanah;

c. pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN;

d. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina (Persero);


e. pembayaran atas rekening telepon;

f. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;

g. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.


a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;

b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan

d. uang, emas batangan, dan surat berharga.

BUKAN BARANG KENA PAJAK

a. jasa pelayanan kesehatan medis;

b. jasa pelayanan sosial;

c. jasa pengiriman surat dengan perangko;

d. jasa keuangan;

e. jasa asuransi;

f. jasa keagamaan;

g. jasa pendidikan;

h. jasa kesenian dan hiburan;

BUKAN JASA KENA PAJAK

i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;

j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;

k. jasa tenaga kerja;

l. jasa perhotelan;


m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;

n. Jasa penyediaan tempat parkir;

o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;

p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan

q. Jasa boga atau katering


• Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menkeu setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman Dan Prasarana Wilayah

• Senjata, Amunisi, Alat Angkutan Di Air, Alat Angkutan Di Bawah Air, Alat Angkutan di Udara, Kendaraan Lapis Baja, Kendaraan Angkutan Khusus Lainnya, dan Komponen Atau Bahan yang diperlukan dalam Pembuatan Senjata dan Amunisi Oleh PT. Pindad Untuk Keperluan TNI Dan Polri

DIBEBASKAN DARI PPN

• Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN)

• Buku-buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan buku-buku Pelajaran Agama

• Kapal Laut, Kapal Angkutan Sungai, Kapal Angkutan Danau dan Kapal Angkutan Penyeberangan, Kapal Pandu, Kapal Tunda, Kapal Penangkap Ikan, Kapal Tongkang dan Suku Cadang Serta Alat Keselamatan Pelayaran atau Alat Keselamatan Manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional

DIBEBASKAN DARI PPN

• Pesawat Udara dan Suku Cadang serta Alat Keselamatan Penerbangan atau Alat Keselamatan Manusia, Peralatan untuk Perbaikan atau Pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional

• Kereta Api dan Suku Cadang serta Peralatan untuk Perbaikan atau Pemeliharaan serta Prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (KAI)

• Peralatan yang digunakan untuk Penyediaan Data Batas dan Photo Udara Wilayah Negara R.I yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia

DIBEBASKAN DARI PPN

• Jasa yang diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional yang meliputi : Jasa Persewaan Kapal, Jasa Kepelabuhan Meliputi Jasa Tunda, Jasa Pandu, Jasa Tambak, dan Jasa Labuh, serta Jasa Perawatan atau Reparasi (Docking) Kapal

• Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi : Jasa Persewaan Pesawat Udara dan Jasa Perawatan atau Reparasi Pesawat Udara

DIBEBASKAN DARI PPN

• Jasa Perawatan atau Reparasi Kereta Api yang diterima oleh PT. Kereta Api Indonesia

• Jasa yang diserahkan oleh Kontraktor untuk Pemborongan Bangunan (RS, RSS, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menkeu setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman Dan Prasarana Wilayah)

DIBEBASKAN DARI PPN


Penyetoran

• Untuk bendahara pengeluaran sbg Pemungut PPN, paling lama tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.• Untuk Pejabat Penandatangan SPM sbg Pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan

pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui KPPN.

Pelaporan

• paling lambat akhir bulan setelah masa pajak berakhir

STUDI KASUS

Sultan yang merupakan bendahara Dinas Pendidikan dengan NPWP 00.321.675.3-726.000 melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 2 Februari 2011, memesan snack dari sebuah restoran untuk keperluan rapat tanggal 4 Februari 2011 dari sebuah restauran seharga Rp 1.500.000,00 dan akan dibayar pada tanggal 4 Februari 2011.

BELANJA BARANG DAN JASA

• Cek nota pemesanan/pembelian dari restauran.• Memotong PPh Pasal 23 atas Jasa Catering :

2% x Rp. 1.500.000,00 = Rp. 30.000,00

dan membuat Bukti Potongnya• Membayar tagihan restauran :

Rp. 1.500.000,00 – Rp. 30.000,00

= Rp. 1.470.000,00

dan menyerahkan Bukti Potongnya• Menyetorkan PPh Pasal 23 paling lambat tgl 10 Maret 2011 dgn NPWP

pd SSP adalah NPWP Bendahara (00.321.675.3-726.000)• Melaporkan pd SPT Masa PPh Pasal 23 utk Masa Februari paling lambat

tgl 20 Maret 2011 (dilampiri SSP lembar 3 dan Daftar Bukti Potong)

Kewajiban Bendahara

2. Pada tanggal 4 Februari 2011, membeli secara tunai alat-alat tulis kantor Rp1.100.000,00 dan buku pelajaran umum Rp 1.500.000,00 dari sebuah toko buku PERWIRA (PKP) yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak 01.325.456.3-529.000.


Kewajiban Bendahara

3. Pada tanggal 15 Februari 2011, membeli bensin dari SPBU Pertamina untuk keperluan kendaraan dinas seharga Rp500.000,00, membayar tagihan rekening listrik sebesar Rp 1.000.000,00 kepada PLN, serta membeli benda-benda pos sebesar Rp 500.000,00 di sebuah kantor pos.


Kewajiban Bendahara

4. Pada tanggal 18 Februari 2011, membeli secara tunai buku pelajaran umum sebesar Rp2.500.000,00, pakaian seragam jadi sebesar Rp 3.000.000,00, pengadaan formulir dan kertas untuk ujian sekolah sebesar Rp2.000.000,00 dari sebuah toko pedagang eceran atas nama tuan Bagus (PKP) yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak 06.456.321.2-726.000.

Kewajiban Bendahara

5. Melakukan pembelian 4 (empat) buah printer kepada CV Susant1 yang merupakan PKP (NPWP 01.222.355.5-726.000) seharga Rp20.000.000,00

BELANJA MODAL

Kewajiban Bendahara

TERIMA KASIH

KPP Pratama Penajam

bendahara psl 22 - psl 23 - ppn

Documents