belanja dari apbn/apbd ada pph dan...

Belanja dari APBN/APBD

Ada PPh dan PPN

setor ke kas negara

Laporkan ke KPP

KEWAJIBAN

BENDAHARA

DAFTAR/UPDATE

DATA

POTONG/PUNGUT

PAJAK

LAPOR SPT MASA

SETOR KE KAS

NEGARA

BELUM MEMILIKI

NPWP?

Segera daftarkan Bendahara

Satker/Instansi anda pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama terdekat

SUDAH MEMILIKI

NPWP

Jangan lupa melakukan update data,

terutama bila terjadi perubahan pegawai yang menjabat sebagai bendahara!

5

DIPA

Belanja

Pegawai

Belanja

Barang/Jasa

Belanja

Modal

SKEMA PEMOTONGAN PPH PASAL 21

Pejabat Negara, PNS, TNI/Polri & Pensiunan

Sumber Dana APBN/APBD

Gaji, Uang Pensiun

Dan Tunjangan Lainnya

Ditanggung Pemerintah,

Kecuali atas PPh Pasal 21

Atas tambahan tarif 20% karena tidak berNPWP

Penghasilan Tetap dan Teratur

Setiap Bulan

Tidak Ditanggung Pemerintah

Penghasilan Lainnya

Uang Lembur, Uang Makan,

Honorarium, Jasa Profesi

Diterima Oleh

Terutang PPh Pasal 21

Diterima Oleh

Bukan

Pejabat Negara,

PNS, TNI/Polri

& Pensiunan

Tidak Bersifat Final Bersifat Final

Ketentuan Umum

PPh Pasal 21

Tidak

Bersifat Final

8

GAJI & TUNJANGAN YG TERKAIT

DIKURANGI:

- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO

- IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP

PENGHASILAN NETO

PENGHASILAN KENA PAJAK

DIKURANGI

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

(PTKP)

TARIF PS.17 UU PPh

PAJAK TERUTANG

DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA

TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

PENGHASILAN BRUTO

BIAYA JABATAN MAKS 6 JUTA/SETAHUN

Rp 54.000.000

Rp 4.500.000

Rp 4.500.000

UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN

TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA

SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN

LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI

TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG

PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN

PADA AWAL TAHUN PAJAK

ATAU

AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN PAJAK

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

(PASAL 7 AYAT (1) UU PPh)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 101/PMK.O10/2016

Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang untuk Masa Pajak Juli s.d Desember 2016

dihitung dengan menggunakan PTKP Baru

No Lapisan Penghasilan Tarif

1. s.d. Rp 50.000.000 5%

2. Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000 15%

3. Di atas Rp 250.000.000 s.d.Rp 500.000.000,- 25%

4. Di atas Rp 500.000.000 30%

11

Dokumen

FORMULIR 1721-A2 Nomor bukti pemotongan:

1.2 - mm.yy - xxxxxxxdua digit pertama: kode; mm: masa pajak;

yy: tahun; xxxxxxx: no urut sepanjang tahun.

NIK

Kode objek pajak

Penghasilan tetap dan teratur yang pembayarannya terpisah dari gaji

Penghasilan dari masa sebelumnya (pegawai pindahan).

12

NO. Jenis Penghasilan

1. Uang Makan

2. Uang Lembur

3. Honor Kegiatan

13

Hitung PPh Pasal 21

NO. PENERIMA PENGHASILAN TARIF Ket

1.

PNS Golongan I dan II

Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan

Pangkat Tamtama dan Bintara, dan

Pensiunannya

0% Dibuat Bukti

Pemotongan

2.

PNS Golongan III


Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya

5% Dibuat Bukti

Pemotongan

3.

PNS Golongan IV


Pangkat Perwira Menengah dan Perwira

Tinggi, dan Pensiunannya

15%Dibuat Bukti

Pemotongan

Hamid Abdul Goffar merupakan Pegawai Negeri Sipil golongan III.b di Lingkungan Kementerian ABC menerima honor atas kegiatan sebesar Rp2.000.000,00. Pajak yang dibayarkan atas honor tersebut adalah:

5% X Rp2.000.000,00 = Rp100.000,00

14

Hitung PPh Pasal 21

15

Nomor bukti pemotongan:



NIK/No Paspor

Kode objek pajak

1. Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kerja Lepas/ Honorer

2. Bukan pegawai, antara lain meliputi:◦ Tenaga ahli ( Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, Aktuaris)◦ Seniman/pekerja seni, pembawa acara◦ Olahragawan◦ Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator◦ Pengarang, peneliti, penerjemah◦ Pemberi jasa dalam segala bidang◦ Agen iklan◦ Pengawas dan pengelola proyek◦ Pembawa pesanan/yang menemukan langganan/perantara◦ Petugas penjaja barang dagangan◦ Petugas dinas luar asuransi◦ Distributor MLM, Direct Selling

3. Peserta kegiatan, antara lain meliputi:◦ Peserta perlombaan◦ Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja◦ Peserta/anggota kepanitiaan◦ Peserta pendidikan, pelatihan dan magang◦ Peserta kegiatan lainnya

Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, Satuan, Borongan

Dibayarkan Bulanan

Atau Jumlah Upah

Kumulatif satu bulan

melebihi Rp 7.000.000Upah/Uang Saku Harian

≤ 450.000 > 450.000

Tidak Dipotong Dikurangi 450.000

Dipotong 5%

Upah kumulatif > Rp4.500.000 s.d. Rp10.200.000 sebulan

Upah sehari dikurangi PTKP sehari

Tarif PPh 21 : 5%

Dikali 12

Dikurangi PTKP Setahun

Penghasilan Kena Pajak

Dikenakan Tarif Ps 17

PPh Ps 21 Setahun

Dibagi 12

PPh Pasal 21 Sebulan

Tarif Pasal 17 X 50% Jumlah Penghasilan Bruto

Muhammad merupakan Motivatior yang diundangoleh Kementerian dalam rangka pelaksanaanpeningkatan motivasi dan diberikan imbalansebesar Rp 10.000.000,00. Pajak yang dibayarkanatas honor tersebut adalah:

5% X 50% x Rp 10.000.000,00 = Rp 250.000,-

19

Hitung PPh Pasal 21

Persyaratan :

Memiliki NPWP, Hanya Menerima Penghasilan Dari Pemotong Pajak

Yang Bersangkutan, dan Tidak Memperoleh Penghasilan Lainnya

Tarif Pasal 17 atas Jumlah Kumulatif

Penghasilan Kena Pajak

PKP adalah 50% X Jumlah

Ph Bruto Dikurangi PTKP per

bulan

Tarif Pasal 17 atas 50% X

Jumlah Kumulatif

Penghasilan Bruto

Menyerahkan fotokopi kartu

NPWP dan bagi wanita kawin

menyerahkan fotokopi NPWP

suami serta fotokopi surat

nikah & KK

Dalam hal Dokter Yang Praktik di RS/Klinik

Jumlah Penghasilan Bruto adalah

Sebesar Jasa Dokter Yang Dibayarkan

Pasien melalui RS/Klinik sebelum

Dipotong Biaya-Biaya atau Bagi Hasil RS/Klinik

Memenuhi Tidak Memenuhi

21

Bulan

Penghasilan

Bruto

(Rupiah)

50% dari

Penghasilan

Bruto

PTKP

(Rupiah)

Penghasilan

Kena Pajak

(Rupiah)

PenghasilanKena PajakKumulatif

(Rupiah)

Tarif Pasal 17ayat (1)huruf aUU PPh

PPh Pasal 21terutang

(Rupiah)

(1) (2) (3)=50%x(2) (4) (5) (6) (7) (8)=(4)x(6)

Januari 20.000.000 10.000.000 5.250.000 4.750.000 4.750.000 5% 237.500

Februari 20.000.000 10.000.000 5.250.000 4.750.000 9.500.000 5% 237.500

Maret 20.000.000 10.000.000 5.250.000 4.750.000 14.250.000 5% 237.500

April 20.000.000 10.000.000 5.250.000 4.750.000 19.000.000 5% 237.500

Mei 20.000.000 10.000.000 5.250.000 4.750.000 23.750.000 5% 237.500

Juni 20.000.000 10.000.000 5.250.000 4.750.000 28.500.000 5% 237.500

Juli 20.000.000 10.000.000 5.250.000 4.750.000 33.250.000 5% 237.500

Agustus 20.000.000 10.000.000 5.250.000 4.750.000 38.000.000 5% 237.500

September 20.000.000 10.000.000 5.250.000 4.750.000 42.750.000 5% 237.500

Oktober 20.000.000 10.000.000 5.250.000 4.750.000 47.500.000 5% 237.500

November 20.000.000 10.000.000 5.250.000 2.500.000---------2.250.000

2.500.000---------2.250.000

5%---------

15%

237.500---------

337.500

Desember 20.000.000 10.000.000 5.250.000 4.750.000 57.000.000 15% 712.500

Jumlah 240.000.000 120.000.000 63.000.000 57.000.000 6.700.000

PPh Pasal 21 atas Bukan Pegawai Persyaratan Terpenuhi

TARIF PS. 17 DITERAPKAN ATAS :

PEMBAYARAN YANG BERSIFAT UTUH DAN TIDAK DAPAT DIPECAH

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO

23

Nomor bukti pemotongan:



NIK/No Paspor

Kode objek pajak

a.

Pastikan Orang Pribadi Yang

menerima penghasilan

mempunyai NPWP

Jika Tidak Mempunyai atau

Tidak Memberikan NPWP

dikenakan tarif 20% lebih Tinggi

24

Bayar PPhPasal 21

1. NPWP, Nama danalamat diisi atasnama Bendahara

2. Kode Akun 4111213. Kode Jenis Setor

• PPh 21 ataspenghasilan tetapdan teratur sertaPPh 21 ataspenghasilan lainyag diterima nonPNS : 100

• PPh Pasal 21 ataspenghasilan lainyang di terima PNSdan bersifat final :402

4. Pembayaran dilakukanpaling lambat tanggal10 bulan berikutnya

Billing System

25

Pelaporan

Pelaporan Paling Lambat di Lakukan Setiap Tanggal 20 Bulan Berikutnya

SPT Kertas

e-SPT

• Langsung• Pos/Perusahaan

Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir

• e-filing

DJP

Wajib e-SPT apabila dalam satu masa pajak terdapat:a. pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai

tetap/penerima pensiun/PNS, TNI/POLRI, Pejabat Negara lebih dari 20 orang; dan/atau

b. pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final) dan/atau Pasal 26 dengan bukti pemotonganlebih dari 20 dokumen; dan/atau

c. pemotongan PPh Pasal 21(final) dengan buktipemotongan lebih dari 20 dokumen; dan/atau

d. penyetoran pajak dengan SSP dan/atau buktiPbk lebih dari 20 dokumen.

Apabila telah e-SPT,tidak diperbolehkanlagi menyampaikan SPT manual untuk masa-masa pajak berikutnya.

KPP Madya termasuk KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar wajib menyampaikan e-SPT (PER-6/PJ/2009).

Apabila tidak memenuhi ketentuan, SPT dianggap tidak disampaikan.

Belanja

Barang

PPh Pasal

22PPN

28

Belanja

Jasa

PPh Pasal

23PPN

BENDAHARA SEBAGAI

PEMUNGUT PPh PASAL 22

DITJEN ANGGARAN

BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH

BENDAHARA BEA & CUKAI

MEMUNGUT PPh PASAL 22

YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN

ATAS PEMBELIAN BARANG DI ATAS 2 JUTA

Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.03/2010 stdd Peraturan Menteri Keuangan No.16/PMK.010/2016

Disetorkan paling lambat pada hari yang sama

dengan saat pemungutan PPh Pasal 22

PPh Pasal 22

Pajak sehubungan dengan pembayaran

atas penyerahan barang

DIKECUALIKAN DARI

PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG

YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp2.000.000

DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG

TERPECAH-PECAH

DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB

PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN

BAKAR

MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN

BENDA BENDA POS

DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB

SAAT PEMUNGUTAN

PPh PASAL 22

TARIF 1,5%

DARI HARGA/NILAI

PEMBELIAN BARANG

PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN

ATAS

PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN

JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP

MAKA


Jika Tarif Normal 1,5% maka 100% lebih Tinggi = 1,5% x 200% = 3%

33

TATA CARA

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 22Pasal 2 ayat 11 & 12 PMK 242/PMK.03/2014

PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh KuasaPengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Penandatangan SuratPerintah Membayar (PPSPM) sebagai Pemungut PPh Pasal 22,harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaanpembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak rekananpemerintah melalui Kantor Pelayanan PerbendaharaanNegara.

PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran,harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggalpelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yangdibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, denganmenggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanandan ditandatangani oleh bendahara.

LS

UP

34

Dokumen Pembayaran

1. NPWP, Nama danalamat diisi atasnama Rekanan

2. Kode Akun 4111223. Kode Jenis Setor 9204. Penyetor Cap dan

TandatanganBendahara

PELAPORAN SPT MASA

PPh PASAL 22

SPT Induk Daftar SSP

Dilaporkan paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya

PPh Pasal 23

Pajak sehubungan dengan pembayaran

atas penyerahan jasa

HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN

KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21

SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN

PENGGUNAAN HARTA

IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:

•JASA TEKNIK

•JASA MANAJEMEN

•JASA KONSULTAN HUKUM

•JASA KONSULTAN PAJAK

•JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL

21

PENGHASILAN YANG BERASAL DARI MODAL :

•DEVIDEN

•BUNGA

•ROYALTI

DAFTAR JASA LAIN(PMK-141/PMK.03/2015)

1. JASA PENILAI (APPRAISAL);

2. JASA AKTUARIS;

3. JASA AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN ATESTASI LAPORAN KEUANGAN;

4. JASA HUKUM;

5. JASA ARSITEKTUR;

6. JASA PERENCANAAN KOTA DAN ARSITEKTUR LANDSCAPE;

7. JASA PERANCANG (DESIGN);

8. JASA PENGEBORAN (DRILLING) DI BIDANG PENAMBANGAN MIGAS, KEC. YANG DILAKUKAN OLEH BUT;

9. JASA PENUNJANG DI BIDANG USAHA PANAS BUMI DAN PENAMBANGAN MIGAS;

10. JASA PENAMBANGAN DAN JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN SELAIN MIGAS;

11. JASA PENUNJANG DI BIDANG PENERBANGAN DAN BANDAR UDARA;

12. JASA PENEBANGAN HUTAN;

38


13. JASA PENGOLAHAN LIMBAH;

14. JASA PENYEDIA TENAGA KERJA DAN/ATAU TENAGA AHLI (OUTSOURCING SERVICES);

15. JASA PERANTARA DAN/ATAU KEAGENAN;

16. JASA DI BIDANG PERDAGANGAN SURAT-SURAT BERHARGA, KEC. YANG DILAKUKAN OLEH BURSA EFEK, KSEI DAN KPEI;

17. JASA KUSTODIAN/PENYIMPANAN/PENITIPAN, KECUALI YANG DILAKUKAN OLEH KSEI;

18. JASA PENGISIAN SUARA (DUBBING) DAN/ATAU SULIH SUARA;

19. JASA MIXING FILM;

20. JASA PEMBUATAN SARANA PROMOSI FILM, IKLAN, POSTER, PHOTO, SLIDE,

KLISE, BANNER, PAMPHLET, BALIHO DAN FOLDER;

39


21. JASA SEHUBUNGAN DENGAN SOFTWARE ATAU HARDWARE ATAU SISTEM KOMPUTER, TERMASUK PERAWATAN, PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN;

22. JASA PEMBUATAN DAN/ATAU PENGELOLAAN WEBSITE;

23. JASA INTERNET TERMASUK SAMBUNGANNYA;

24. JASA PENYIMPANAN, PENGOLAHAN, DAN/ATAU PENYALURAN DATA, INFORMASI DAN/ATAU PROGRAM;

25. JASA INSTALASI/PEMASANGAN MESIN, PERALATAN, LISTRIK, TELEPON, AIR, GAS, AC DAN/ATAU TV KABEL, SELAIN YANG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK YANG RUANG LINGKUPNYA DI BIDANG KONSTRUKSI DAN MEMPUNYAI IZIN DAN/ATAU SERTIFIKASI SEBAGAI PENGUSAHA KONSTRUKSI

40


26. JASA PERAWATAN/PERBAIKAN/PEMELIHARAAN MESIN, PERALATAN, LISTRIK, TELEPON, AIR, GAS, AC, TV KABEL, ALAT TRANSPORTASI/KENDARAAN DAN/ATAU BANGUNAN, SELAIN YANG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK YANG RUANGAN LINGKUPNYA DI BIDANG KONSTRUKSI DAN MEMPUNYAI IZIN DAN/ATAU SERTIFIKASI SEBAGAI PENGUSAHA KONSTRUKSI;

27. JASA PERAWATAN KENDARAAN DAN/ATAU ALAT TRANSPORTASI DARAT;

28. JASA MAKLON;

29. JASA PENYELIDIKAN DAN KEAMANAN;

30. JASA PENYELENGARAAN KEGIATAN ATAU EVENT ORGANIZER;

31. JASA PENYEDIAAN TEMPAT DAN/ATAU WAKTU DALAM MEDIA MASSA, MEDIA LUAR RUANG ATAU MEDIA LAIN UNTUK PENYAMPAIAN INFORMASI, DAN/ATAU JASA PERIKLANAN;

41


32. JASA PEMBASMIAN HAMA;

33. JASA KEBERSIHAN ATAU CLEANING SERVICE;

34. JASA SEDOT SEPTIC TANK;

35. JASA PEMELIHARAAN KOLAM;

36. JASA KATERING ATAU TATA BOGA;

37. JASA FREIGHT FORWARDING;

38. JASA LOGISTIK;

39. JASA PENGURUSAN DOKUMEN;

40. JASA PENGEPAKAN;

41. JASA LOADING DAN UNLOADING;

42. JASA LABORATORIUM DAN/ATAU PENGUJIAN KECUALI YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA ATAU INSTITUSI PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENELITIAN AKADEMIS;

43. JASA PENGELOLAAN PARKIR;

42


44. JASA PENYONDIRAN TANAH;

45. JASA PENYIAPAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN;

46. JASA PEMBIBITAN DAN/ATAU PENANAMAN BIBIT;

47. JASA PEMELIHARAAN TANAMAN;

48. JASA PEMANENAN;

49. JASA PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN,PERIKANAN, PETERNAKAN, DAN/ ATAU PERHUTANAN;

50. JASA DEKORASI;

51. JASA PENCETAKAN/PENERBITAN;

52. JASA PENERJEMAHAN;

53. JASA PENGANGKUTAN/ EKSPEDISI KECUALI YANG TELAH DIATUR DALAM PASAL 15 UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN;

54. JASA PELAYANAN KEPELABUHAN;

55. JASA PENGANGKUTAN MELALUI JALUR PIPA;

43


56. JASA PENGELOLAAN PENITIPAN ANAK;

57. JASA PELATIHAN DAN/ ATAU KURSUS;

58. JASA PENGIRIMAN DAN PENGISIAN UANG KE ATM;

59. JASA SERTIFIKASI;

60. JASA SURVEY;

61. JASA TESTER, DAN

62. JASA SELAIN JASA-JASA TERSEBUT DI ATAS YANG PEMBAYARANNYA DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

44

Peraturan ini berlaku 30 hari sejak tanggaldiundangkan.Diundangkan tanggal 27 Juli 2015

WAJIB PAJAK

ORANG PRIBADI /

BADAN

YG DAPAT MENUNJUKKAN

SKB PEMOTONGAN

PPh PASAL 23/26

YG MELAKSANAKAN

PROYEK PEMERINTAH

YANG DIDANAI

HIBAH/PINJAMAN LN

SEWA DAN

JASA LAINNYA

TARIF

15%

DASAR PEMOTONGAN

HADIAH DAN

PENGHARGAAN,

DEVIDEN, BUNGA

DAN ROYALTI

TARIF

2%

JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA


JUMLAH BRUTO

OBJEK

PPh

PASAL 23

DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN

PENGHASILAN OLEH BENDAHARA

1. Disetor ke bank persepsi atau kantor pos dan giro

dgn menggunakan ssp

2. NPWP, Nama dan Alamat diisi dengan identitas Bendahara

3. Kode Akun Pajak : 411124

4. Kode Jenis Setoran

100 untuk PPh pasal 23 selain dividen, bunga, royalti dan jasa

104 untuk PPh Pasal 23 atas jasa

JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM

BUKTI PEMOTONGAN

SELAMA SATU BULAN TAKWIM

PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH

BULAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN

DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26

* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26

* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN

MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR SPT MASA PPh PSL 23/26

+

DILAPORKAN SELAMBAT-LAMBATNYA

20 HARI SETELAHBULAN TAKWIM BERAKHIR

50

Penghasilan dari usaha yang

diterima atau diperoleh wajib

pajak dengan peredaran

bruto (omzet) yang tidak

melebihi Rp4,8 miliar dalam

1 tahun pajak.

peredaran bruto (omzet)

merupakan jumlah peredaran

bruto (omzet) semua

gerai/counter/outlet atau

sejenisnya baik pusat maupun

cabangnya.

Pajak yang terutang dan harus

dibayar adalah 1% dari jumlah

peredaran bruto (omzet)

Tidak dilakukan pemungutan dan/atau pemotongan

Belanja

Modal

PPh Pasal

22

PPh Pasal 4

Ayat 2PPN

52

PPh Pasal 4 Ayat 2

OBYEK PAJAK PPH PASAL 4 AYAT (2)

1

2

3

SEWA TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN

JASA KONSTRUKSI

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

IMBALAN JASA

KONSTRUKSI

DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG

MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN

FINAL

YG MEMILIKI

KUALIFIKASI USAHA

MENENGAH ATAU

KUALIFIKASI BESAR

JASA PELAKSANAAN

2% 4% 3% 4% 6%

YG TIDAK MEMILIKI

KUALIFIKASI USAHA YG MEMILIKI

KUALIFIKASI

USAHA KECIL

JASA

PERENCANAAN &

PENGAWASAN

YG TIDAK MEMILIKI

KUALIFIKASI USAHA

YG MEMILIKI

KUALIFIKASI

USAHA

56

Dokumen Penghitungan dan Pembayaran

1. NPWP, Nama danalamat diisi atasBendahara



Menyetorkan PPh yang

Telah Dipungut Dgn

Menggunakan SSP Pada

Bank Persepsi/ Kantor

Pos , Selambat-lambatnya

tanggal 10 Bulan

Berikutnya

Penghitungan

SUBYEK PAJAK Orang Pribadi atau Badan

OBYEK PAJAKPenghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau

Bangunan

WAJIB PAJAK Penyewa / Bendahara Pemerintah

SUMBER DANA APBN/APBD

TARIF 10% (Sepuluh Persen)

PPh PASAL 4 (2) ATASSEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BENDAHARA

PP NO 5 TAHUN 2002

PPh Pasal 4 (2) 10% x Nilai Persewaan atas Tanah dan Bangunan

SSPdiisi dengan NPWP dan identitas Bendahara,

ditandatangani oleh Bendahara Pemerintah

sebagai penyetor kode jenis setor : 403

Dokumen Penghitungan dan Pembayaran

1. diisi dengan NPWP danidentitas Bendahara,ditandatangani olehBendahara Pemerintah



Menyetorkan PPh yang

Telah Dipungut Dgn

Menggunakan SSP Pada

Bank Persepsi/ Kantor

Pos , Selambat-lambatnya

tanggal 10 Bulan

Berikutnya

SUBYEK PAJAK Orang Pribadi atau Badan

OBYEK PAJAKPenghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan

WAJIB PAJAK Bendahara Pemerintah

SUMBER DANA APBN/APBD

TARIF 2,5% (Nol Persen)

PPh Pasal 4 (2)% X Nilai Pengalihan Hak atas Bumi dan/atau

Bangunan

SSP

diisi dengan NPWP dan identitas Orang Pribadi

atau Badan, ditandatangani oleh Bendahara

Pemerintah sebagai penyetor. Kode Jenis

Setoran 402

PPh PASAL 4 (2) PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BENDAHARA

PP NO 34 TAHUN 2016

60Melaporkan Pemotongan kepada Kepala KPP Setempat, Selambat-lambatnya Tgl 20 Bulan Berikutnya

Pajak Pertambahan Nilai

DIBEBASKANTIDAK DIKENAKAN

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DITANGGUNG

PEMERINTAHTARIF 0%

Pada dasarnya seluruh Penyerahan Barang dan Jasa dikenakanPPN, namun ada pengecualian :

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

TIDAK DIKENAKAN

Barang Hasil Pertambangan

Barang Kebutuhan PokokRakyat Banyak

Makanan & Minuman di Hotel, Rumah Makan

Uang, Emas Batangan & SuratBerharga

Pelayanan KesehatanPelayanan SosialPengiriman Surat dgn PrangkoJasa KeuanganJasa KeagamaanPendidikanKesenian & HiburanPenyiaranAngkutan Umum Darat & AirTenaga KerjaPerhotelanJasa Katering atau Tata BogaJasa yang Disediakan Pemerintah

Barang Jasa


DIBEBASKAN

Senjata & AmunisiVaksin FolioBuku PelajaranKapal LautPesawat Udara & Suku CadangKA dan Suku CadangPeralatan Foto Udara(meliputi penyerahan DN danImpornya)

Rumah Sederhana

Yang Diterima Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Yang Diterima Perusahaan Angkutan Udara NiagaNasional

Yang Diterima PT KAI atasreparasi kereta

Yang Diterima PemborongPembangunan RumahSederhana

Barang Jasa

Dalam rangka mendukung

kebijakan di sektor riil.

Contoh : PPN DTP

MinyaKita


DITANGGUNG PEMERINTAH

Dikenakan atas Ekspor

Barang dan Jasa Kena

Pajak

TARIF 0%

PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN

OLEH BENDAHARA

TIDAK MELEBIHI DARI JUMLAH Rp1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPnBM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH

BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA

ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN

ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU,

MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN/ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN

PPN

UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN TANAH OLEH

REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE

UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK DIPUNGUT

1

3

4

5

6

2

Dasarnya

Kapan?SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA

KEPADA PKP REKANAN

PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA

TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM

TERUTANG PPnBM 20%

CONTOH

TIDAK TERUTANG PPn BM

PPN YG DIPUNGUT

10/110

YG DIPUNGUT

PPN 10/130

PPn BM 20/130

DASAR PEMUNGUTAN

X

HARGA JUAL Rp 800.000,00

PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00

PPnBM=20 % X Rp 800.000 Rp 160.000,00

HARGA JUAL inc. PPN/PPnBM Rp 1.040.000,00

HARGA JUAL Rp 800.000,00

PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00

PPnBM= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00

HARGA JUAL inc. PPN/PPnBM Rp 960.000,00

CONTOH

Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,-DIPUNGUT

PPN/PPn BM

Rp 960.000,- Rp 1.000.000,-TIDAK DIPUNGUT

PPN/PPn BM

PPN/PPnBM TERUTANG

DISETOR SENDIRI

OLEH PKP

DIPUNGUT PPN/PPnBM :

- PENYERAHAN OLEH BKN PKP

- DENGAN PO/SPK

B

A

Tagihan/InvoicePT Rekanan

Rp. xxxx.xxxx

SSP diisi Identitas Rekanan serta

Ditandatangani & Distempel

Bendahara

Disetor ke bank paling lambat 7

hari setelah pembayaran

Dokumen Yang Harus

Diperhatikan

No Seri Faktur Pajak

Nama Rekanan

Nama Bendahara

Barcode

(dapat di scan dengan menggunakan aplikasi QR CODE

READER pada Google Play Store pada smartphone

android)

020.000-15-12345678

Fotokopi

Faktur Pajak

Fotokopi

SSP

Dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak

berakhir

Jenis SPT Sanksi Administrasi (Denda)

SPT Masa PPh Rp 100.000,-

SPT Masa PPN Rp 500.000,-

72

SANKSI ADMINISTRASI

Dalam hal Bendahara tidak menyampaikan atau terlambat

menyampaikan SPT dan/atau pembayaran sesuai dengan batas waktu

yang telah ditentukan maka dikenakan sanksi administrasi berupa:

1. Denda

2. Bunga

Besarnya 2% per bulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran

sampai dengan tanggal pembayaran

73

TERIMA KASIH

belanja dari apbn/apbd ada pph dan...

Documents