bagian v - kontras - komisi untuk orang hilang dan ... v priok.pdfdari satuan arhanud tanjung priok...

Bagian VJALAN PANJANG RAIH KEADILAN

(Dalam Kronik)’

Sebuah rekam jejak perjalanan advokasi kasus pelanggaran HAM beratTanjung Priok. Disarikan dari serpihan maupun penggalan catatan korban

serta pendampingan yang berserak dalam advokasinya secara utuh.

1999

27 Agustus 1999Press release KPKP (Koalisi Pembela Kasus Priok: Kontras, YLBHI,API, LBH Jakarta dan ALPERUDI) tentang Mendesakpertanggungjawaban hukum dan HAM kasus Tanjung Priok 12September 1984. KPKP mendesak pemerintah untuk:-Mendesak PUSPOM untuk memanggil Soeharto dan LB Moerdani,Try Sutrisno dan pentinggi-petinggi mliter yang terlibat secaralangsung kasus Tanjung Priok 12 September 1984 sebagai langkahawal pertanggungjawabannya-Memperlihatkan secara serius dan mengadili seluruh pihak yangterlibat dalam rangkaian pelanggaran hukum dan HAM atas kasusPriok mulai dari penembakan masal, pembantaian, penangkapansewenang-wenang, pneyiksaan, intimidasi dan penghilangan orangbaik sipil dan militer.

26 Agustus 1999Memasukkan laporan dan pengaduan secara resmi kasus Priok kePUSPOM TNI yang diterima oleh Kepala Penyidik PUSPOM LetKolCPM Darmadi dengan tanda terima surat laporan bernomor TBLP41/VII/1999 yang ditandatangani Kepala Penyidik PUSPOM danKapten CPM Kemas A. Yani Yulianto sebagai pemeriksa.

217

‘ Tidak termasuk upaya-upaya yang dilakukan korban Tanjung PriokTahun 1999

30 Agustus 1999Korban-korban kasus Priok yang tergabung dalam KBKP (KoalisiBersama Korban Priok) diambil keterangannya oleh PUSPOM (PusatPolisi Militer) guna melengkapi penyidikan kasus priok.

30 September 1999Tanggapan atas permohonan audiensi tgl 1 Oktober 1999, bahwaKomnas pada tgl 23 September 1999 baru saja bertemu dan berdialogmasalah tindak lanjut rekomendasi kasus Priok, dimana disepakatiKomnas HAM akan mengirim surat menanyakan hal itu lagi kepadaPresiden dan sekarang dalam proses. Untuk itu diminta bersabardahulu.

22 September 1999Pernyataan sikap KPKP dan KBKP tentang keharusan DPR RI untukmenjadikan pertanggungjawaban kasus Tanjung Priok dan kasus-kasus pelanggaran HAM sebagai agenda yang terus menerusdiupayakan penuntasannya.

23 September 1999Press release KPKP tentang mendesak dan mempertanyakan sikapkomisi I DPR RI yang mengecewakan dan keseriusan Komnas HAMatas kelanjutan penyelesaian kasus Tanjung Priok.

29 November 1999Siaran pers KPKP/KBKP mendesak pembentukan Pansus Priok danadili para pelanggar HAM Kasus Tanjung Priok. Dalam tuntutannya,DPR RI harus bentuk pansus priok untuk memanggil paksa Soeharto,LB Moerdani, Try Soetrisno dan para pelanggar HAM pada kasusPriok sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan moral.

BAGIAN V (JALAN PANJANG RAIH KEADILAN)

218

2000

03 Maret 2000Surat KPKP ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memintasalinan putusan atas nama ke 28 orang terdakwa dalam kasus TanjungPriok. Ketika Tim KPKP datang untuk menanyakan perihal suratyang dikirimkan, secara lisan Ibu Hj. Murlis, SH mengatakan bahwaberkas-berkas dari kasus Tanjung Priok tersebut sudah tidak adadibagian dokumentasi dengan alasan yang tidak jelas.

Penyelidikan Komnas HAM

14 Maret 2000Tanggapan Komnas atas Surat dari KPKP tertanggal 10 Maret 2000perihal “permohonan penambahan anggota ekstern KPP HAMTanjung Priok”. Isi surat menyatakan bahwa rapat pleno KomnasHAM tgl 29 Februari 2000 dan tgl 7 Maret 2000 telah memutuskanpembentukan KPP HAM di Tanjung Priok beranggotakan 9 orangyaitu 8 orang anggota Komnas HAM dan seorang praktisi hukumperempuan bukan anggota Komnas HAM. Dimungkinkannyadibentuk Komisi Ad Hoc yang dapat mengangkat tenaga dari luarKomnas HAM tersebut adalah berdasarkan ketentuan Perpu No. 1tahun 1999. namun dengan ditolaknya Perpu No. 1 tahun 1999 tgl31 Maret 2000 oleh DPR RI, maka pembentukan komisi inisepenuhnya didasarkan pada UU No. 39 tahun 1999 yang tidakmemerlukan pembentukan komisi Ad Hoc. Namun demikian, KPKPdan KBKP meminta Hartono Mardjono, SH, sdr Dr. Ir. Kusmawan,sdr Irianto Subiakto, SH, LLM, sdr Ahmad Yani, SH dan sdr Drs.Husein Umar sebagai narasumber dan mitra kerja dari KPP HAMPriok.


219

11 september 2000Siran pers Kontras tentang penggalian kubur korban pelanggaranHAM tanjung priok sebagai langkah menemukan keterlibatan parapelaku. KontraS merekomendasikan :-Komnas HAM harus menegaskan para pelaku yang telribat terhadappraktek-praktek summary killing, extra judicial killing, enforceddisappearances dan torture yang telah dilakukan pada peristiwapelanggaran HAM Tanjung Priok.-Komnas HAM juga harus merubah struktur laporan hasilpenyelidikna pelanggaran HAM di Tanjung Priok, yang penemuan 6kerangka korban tersebut juga harus diikuti oleh penegasan terhadappara pelaku yang terlibat baik pelaku lapangan dan pelaku yangmemerintahkan.

31 Maret 2000Siaran pers tentang Evaluasi kerja KPP HAM Priok: melanggengkanimpunity dan upaya penyelesaian secara “damai”

Juni 2000Menanggapi laporan Komnas HAM dalam kasus Priok yangmengandung cacat hukum, pengetahuan HAM dan kejujuran sertamoralitas penyelidik pelanggaran HAM.

2 Mei 2000Siaran pers tentang Tindak Lanjut Pemeriksaan yang harus dilakukanKP3T atas penggalian kuburan dan staf Rumah sakit. KP3T dimintasecepatnya membuat design yang menyeluruh untuk menggalikuburan massal korban pembantaian Tanjung Priok sertamenginvestigasi fakta-fakta seputar kuburan korban priok lainnyauntuk dapat dijadikan salah satu bukti dan kejelasan keberadaankorban yang hingga kini masih simpang siur. KP3T harus mampumengungkap operasi intelejen kekuasaan yang diduga kuat kelatarbelakangi meledaknya peristiwa pembantaian masal ini denganmemanggil aparat intelejen yang pada waktu itu bertugas.


220

Mendesak pemerintah untuk serius menjalankan kerja KP3T, bilaperlu merestrukturisasi para anggota KP3T/Komnas HAM yangtidak melaksanakan kerja secara serius terhadap penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM bukan saja untuk kasus Tanjung Priok tapijuga untuk kasus-kasus pelanggara HAM lainnya.

12 Juni 2000KP3T merekomendasikan beberapa nama yang harusbertangungjawab atas terjadinya tragedi Tanjung Priok meliputi:Dari Satuan Arhanud Tanjung Priok : Serda Sutrisno Mascung ,PratuYajit , Prada Siswoyo , Prada Asrori , Prada Kartijo , Prada Zulfata ,Prada Muhson , Prada Abdul Halim, Prada Sofyan Hadi, Prada Parnu,Prada Winarko, Prada Idrus, Prada Sumitro, Prada Prayogi.Dari Jajaran Kodim Jakarta Utara :Letkol. RA. Butar-Butar, DandimJakarta Utara, Kapten Sriyanto, Pasi II Ops. Kodim Jakarta Utara.Dari Jajaran Kodam V Jaya : Mayjen TNI Try Soetrisno, Pangdam VJaya, Kol. CPM Pranowo, Kapomdam V Jaya, Kapten Auha Kusin,BA, Rohisdam V Jaya, Kapten Mattaoni, BA, Rohisdam V Jaya.Dari Jajaran Mabes TNI AD : Brigjen TNI Dr. Soemardi, KepalaRSPAD Gatot SoebrotoMayor TNI Darminto, Bagpam RSPAD GATOT SOEBROTO.Dari Mabes ABRI : Jenderal TNI L. Benny Moerdani, PanglimaABRI / PangkopkamtibDalam kesimpulanya KP3T menetapkan telah terjadi pelanggaranHAM yang berat meliputi: pembunuhan kilat 24 orang dan luka berat45 orang , penangkapan dan penahanan sewenang terhadap 160 orang,penyiksaan di Laksusda Jaya, Kodim, Guntur dan RTM Cimanggismengalami penyiksaan, intimidasi dan teror dari aparat. Bentukpenyiksaan antara lain dipukul dengan popor senjata, ditendang,dipukul dan lain-lain, penghilangan orang secara paksa berupamenyembunyikan jumlah dan identitas korban dari keluarga sertamerusak barang bukti dan identitas korban .


221

26 Juni 2000Siaran pers dari Yayasan 12 September 1984 yang menyatakanmembantah keras rekomendasi KP3T yang sangat memojokkankorban-korban.

23 februari 2000Audiensi dengan Komisi II DPR RI.

29 Februari 2000Penyerahan bahan-bahan/informasi mengenai kasus Tanjung Priok,tanggal 12 September 1984 kepada Komisi II DPR RI sebagai hasildari pertemuan dengan tgl 23 Februari 2000.

29 Februari 2000Setelah desakan yang cukup kuat dari masyarakat dan keluarga korbanKomnas HAM membentuk KPP HAM Tanjung Priok..

Awal Maret 2000KontraS dan Koalisi Pembela Kasus priok (KPKP) dengan merujukimparsialitas dan memaksimalkan hasil penyelidikan mengusulkanketerlibatan masyarakat non-komnas dalam komposisi keanggotaanKPP HAM. Komnas HAM menolak.

24 Maret 2000KPP HAM priok ‘sowan’ kepada Panglima TNI Laksamana Widododan menyatakan bahwa penyelidikan priok bukan untuk menemukantersangka.

3 Mei 2000KPP HAM memeriksa Try Soetrisno dan LB Moerdani.

Juni 2000Komnas HAM menyerahkan hasil KPP HAM Priok kepada kejaksaanAgung. Hasil penyelidikan itu sendiri diprotes masyarakat termasuk


222

kemarahan masyarakat yang mengakibatkan kantor Komnas HAMdirusak masa yang kecewa dengan kerja KPP HAM.

11 Juli 2000Berkas Komisi Penyelidik dan Pemeriksa Pelanggaran HAM TanjungPriok (KP3T) dipulangkan Kejaksaan Agung ke Komnas HAM untukdilengkapi kekurangannya. Setelah protes yang cukup gencar darikorban dan keluarga korban serta KontraS. Desakan tersebutdilakukan karena KP3T dalam penyelidikannya tidak maksimal danhal tersebut dimungkinkan oleh UU no. 26/2000 tentang PengadilanHAM.

Penyidikan Kejaksaan Agung

14 Oktober 2000Hasil penyelidikannya diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk keduakalinya. Tidak lama setelah pemulangan tersebut Komnas HAMmembentuk Tim Tindaklanjut KP3T yang bertugas melengkapikekurangan-kekurangan penyelidikan kasus Priok.

11 Juli 2000Berkas KP3T (Komisi Penyelidik dan pemeriksa pelanggaran HAMTanjung Priok) dipulangkan Kejaksaan Agung ke Komnas HAMuntuk dilengkapi kekurangannya. Hal itu dilakukan Kejagung setelahprotes yang cukup gencar dari korban dan keluarga korban sertaKontras. Desakan tersebut dilakukan karena KP3T dalampenyelidikannya tidak maksimal dan hal tersebut dimungkinkan olehUU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

14 Oktober 2000Hasil penyelidikan diserahkan ke kejaksaan Agung untuk keduakalinya. Komnas HAM membentuk Tim tindaklanjut KP3T yangbertugas melengkapi kekurangan-kekurangan penyelidikan kasuspriok


223

13 November 2000Kejaksaan Agung melantik 40 staf Jaksa Agung sebagai Tim PenyidikPelanggaran Berat HAM Tanjung Priok (TPBHTP) yang diketuaioleh M.A. Rahman, SH. Atas pembentukan tim tersebut, korban dankeluarga berssama Kontras lewat audiensi-audiensi ke TPBHTPmemberi masukan 2 hal:

a. Sebaiknya Kejaksaan memberi tempat bagi masyarakat untukberpartisipasi dalam melakukan penyelidikan kasus Priokdengan membentuk penyidik ad hoc dengan komposisikeanggotaan jaksa dan masyarakat berimbang.

b.Untuk itu selayaknya Kejaksaan juga perlu mempertimbangkankeanggotaan (commissioners) 40 orang Jaksa dengan merujukefektifitas kerja penyidikan.

19 November 2000Dalam sebuah audiensi Jaksa Umar Bawazier mengatakan bahwa:“Jaksa Agung belum memastikan apakah proses pemeriksaan kasus priok itumenggunakantim penyidik ad hoc”.

22 Desember 2000Kontras mengajukan secara resmi 23 nama untuk menjadi anggotapenyidik ad hoc. Pengajuan tersebut kemudian ditindaklanjuti denganaudiensi KontraS yang pada intinya kami mengingatkan arti pentingpenyidik ad hoc.

2001

11 Januari 2001KontraS dan keluarga korban secara tertulis meminta tanggapanKejaksaan Agung soal rekomendasi 23 nama yang ditujukan ke JaksaAgung.


224

15 Januari 2001Atas protes keras tersebut, Kejaksaan lewat H.M.A Rahman, SHselaku ketua Tim penyidik kasus Priok baru meminta Kontras untukmengirimkan minimal 1 nama calon untuk diangkat menjadi penyidikad hoc dari 9 orang nama yang tertera yaitu: Nursyamsi, SH, LuhutMP Pangaribuan, SH, LLM, Hamid Husein, SH, NursyahbaniKatjasungkana, SH, Ita F Nadia, SH, Drs. Anwar Sanusi, SH, DjuhadMahja, SH, Saleh Amin, SH dan M.M. Billah. Permintaan tersebutternyata tidak diikuti oelh pelaksanaan teknis dilapangan, Tim PenyidikPriok Kejaksaan Agung tidak memberi batasan dan kepastian yangjelas tentang kapan akan dilantiknya nama-nama tersebut seperti yangdiucapkan oleh Umar Bawazier, SH, ‘Penyidik ad hoc’ yang ditunjukKejaksaan sebagai Sekretaris. Hingga diperpanjangnya masapenyidikan (penyidikan tahap II) oleh Ketua Pengadilan HAM adhoc, persoalan keputusan penyidik ad hoc belum juga mendapat titikterang, padahal masa pemeriksaan terus berjalan dan akan berakhirsekitar 1 atau 2 bulan lagi.

16 Januari 2001Atas sikap Kejaksaan Agung yang kurang serius Kontras dan keluargakorban Priok langsung membuat surat terbuka yang menyatakanbahwa Kejaksaan Agung menunjukkan ketidakseriusan dalammelakukan penyidikan kasus priok.

24 Januari – 19 februari 2001Pemeriksaan beberapa saksi korban dan keluarga di Kejaksaan Agung.

25 Januari 2001Sementara Kejaksaan Agung hanya meminta menghubungi ke-9 namatersebut Kejaksaan Agung memilih 1 orang staf Kejaksaan Agungyang telah pensiun yaitu Umar Bawazier, SH untuk diangkat ‘Penyidikad hoc’ dengan surat pengangkatan bernomor: KEP-006/A/J.A/01/2001. Hingga diperpanjangnya masa penyidikan (penyidikan tahapII) oleh Ketua Pengadilan HAM Ad Hoc, persoalan keputusan


225

penyidik Ad Hoc belum juga mendapat titik terang, padahal masapemeriksaan terus berjalan dan akan berakhir sekitar 1 atau 2 bulanlagi.

22 Juni 2001Delegasi AM Fatwa dan KontraS meminta penjelasan KejaksaanAgung mengenai perkembangan penyidikan yang tidak pernahdijelaskan kepada publik. Dari pertemuan yang dihadiri oleh JaksaAgung (Alm) Baharudin Lopa, Ketua Tim Penyidik Priok, A. Rahman,Mulyohardjo, A.M. Fatwa, K.H. Mawardi Noer, Syarifin Maloko, AriefBiki, Beni Biki, Yusron Zainuri, Ahmad Hambali, Ori Rahman, staffatwa dan 4 orang anggota keluarga Biki, terungkap bahwa pada saattersebut Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan penyidikantahap II yang berakhir pada 22 Juli 2001 terhadap 86 orang darirencana 110 orang saksi yang akan diperiksa dengan perincian: 59orang korban, 25 orang unsur TNI, 16 Polri, 4 orang RSPAD, 4 orangsaksi ahli dan 4 orang lain-lain. Dipertemuan itu dihasilkan limakesepakatan yaitu: a) Soal pemeriksaan Beni kita akan suruh untukmenandatangani BAP, b) Menghubungi Depkeh untuk segeramengeluarkan keppres (pengadilan HAM ad hoc) priok, c) Soal hakimad hoc yang masih digodok akan segera menghubungi ke MA, d)Akan merampungkan pemeriksaan siksa 24 saksi, e) akan segeramemproses penyidik ad hoc secepatnya.

7 Maret 2001Terjadi islah antara fihak aparat yang diwakili Tri Sutrsno dengansebagian korban priok, yang diwakili Rambe dkk, sepakat bahwamereka berdamai dan tidak melanjutkan prosesnya di persidangan.

22 April 2001Pesiden Megawati dengan Keppres No 53 tahun 2001 membentukpengadilan HAM Ad Hoc Untuk kasus Tim-Tim dan Tanjung Priok.


226

12 September 2001Ratusan delegasi dari KontraS bersama organisasi mahasiswa danLSM HAM lainnya seperti KAMMI, HAMMAS, KAMTRI, PAHAMIndonesia, keluarga korban dan lain-lain mengingatkan agar KejaksaanAgung tidak menjadi pelindung para pelaku Pelanggaran HAMTanjung Priok dan meminta Jaksa Agung dan ketua Tim PenyidikPriok M.A Rahman yang diwakili oleh Wakil Jaksa Agung Soeparmanuntuk melaksanakan kesepakatan yang belum dilaksanakan padapertemuan dengan (alm) Jaksa Agung Lopa antara lain soal penyidikad hoc dan pemeriksaan Beni Moerdani. Pertemuan tersebut tidakjuga mendapat penjelasan yang berarti.

2002

8 Mei 2002KontraS dan keluarga korban kembali mendatangi Kejaksaan Agungyang diterima oleh Kapuspenkum, Barman Zahir, S.H, DirekturPenyidikan dan anggota Tim penyidikan priok untuk menanyakanproses penyidikan dan pelimpahan berkas ke Pengadilan HAM.

Awal Juli 2002MA Rahman dalam sebuah pertemuan dengan DPR RI menjelaskanbahwa Kejaksaan Agung telah menetapkan 12 tersangka.

24 Juli 2002KontraS dan keluarga korban kembali mempertanyakan standarpenetapan ke-12 tersangka dan meminta transparansi penyidikan danpenetapan nama-nama tersangka. Kejaksaan Agung melaluiKapuspenkum, Barman Zahir tidak memberikan jawaban yang jelasatas masalah tersebut.

11 September 2002Aksi ke Kejaksaan Agung bermaksud bertemu dan mempertanyakanperkembangan penyidikan kasus Tanjung Priok. Pada 11 September


227

ditemui oleh Barman yang menyatakan adanya 2 tersangka namundia tidak dapat menyebutkan nama-nama karena untuk kebutuhanstrategi penyidikan, dan dalam waktu dekat ini akan dilimpahkan kepengadilan.

12 September 2002Aksi ke Komnas HAM. Pembacaan pernyataan sikap dari Kontrasdan korban serta keluarga korban secara pribadi. Pernyataan diberikankepada anggota Komnas HAM yaitu MM Billah, Sholahuddin Wahiddan Chandra Setiawan. Ketiga anggota Komnas HAM yang menerimapernyataan sikap menyatakan meminta kepada lembaga, korban dankeluarga agar setiap sidang mereka turut berpartisipasi, apabila selamamereka berada di Komnas HAM tidak memperjuangkan korban dankeluarga korban maka korban dan keluarga korban dapat memintamereka untuk mundur.

21 Desember 2002Audiensi lanjutan soal komposisi Tim Penyidik pelanggaran HAMkasus Tanjung Priok.

2003

Mei 2003Pertemuan dengan komisi II DPR RI (Firman Djaya Daeli, RahmanGaffar) untuk mendesak penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung.Karena esoknya akan ada pertemuan dengan M.A.Rahman, makamoment itu akan dipakai juga untuk menanyakan proses penyidikanyang dilakukan oleh Kejagung.

Mei 2003Audiensi dengan Kejagung yang menyatakan bahwa tim terhambatkarena Kejaksaan Agung tidak punya dana dan kekurangan SDM.


228

24 Juli 2003Pertemuan dengan dengan Partai Keadilan Sejahtera. Respon positifdan dukungan atas perjuangan korban untuk mendapat keadilan daripemerintah.

Agustus 2003Audiensi dengan Kejaksaan Agung untuk mempertanyakan kepastianpengadilan HAM.

Pengadilan HAM

14 September 2003Pembacaan dakwaan terhadap Sutrisno Mascung CS di PengadilanHAM Jakarta Pusat. Komandan regu III dari Yon Arhanudse beserta11 anak buahnya tersebut didakwa melakukan pelanggaran HAMyang berat meliputi pembunuhan, percobaan pembunuhan danpenganiayaan.

30 September 2003Dakwaan RA butar Butar dibacakan oleh Jaksa di pengadilan NegeriJakarta Pusat. Komandan Kodim tersebut didakwa melakukanpelanggaran HAM berat berupa pembunuhan, penganiayaan danperampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang terhadappenduduk sipil.

23 September 2003Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pranowo didakwa oleh jaksa telahmelakukan pelanggaran HAM berat berupa perampasan kemerdekaandan penyiksaan.

14 Oktober 2003Audiensi dengan Kejaksaan Agung menanyakan keseriusan kejaksaanagung dalam penuntutan kasus priok serta perlindungan terhadap


229

saksi. Kejaksaan akan terbuka terhadap setiap persoalan yang dihadapioleh para saksi serta tetap konsisten dalam penuntutan kasus priok.

23 Oktober 2003Sriyanto (Pasiop Kodim 0502) diajukan ke persidangan dengandakwaan telah melakukan pelanggaran HAM berat meliputi:pembunuhan, percobaan pembunuhan dan penganiayaan.

27 Oktober 2003Pengaduan ke Mabes Polri terhadap intimidasi serta teror terhadappara saksi dan pendamping di pengadilan negeri Jakarta pusat.Kepolisian akan melakukan evaluasi dalam pengaman di pengadilanserta akan memberikan bantuan pengamanan bagi saksi dan korban.

28 Oktober 2003Pengaduan ke Puspom TNI terhadap mobilisasi massa oleh aparatTNI serta pengunjung sidang yang memakai senjata. Akandikoordinasikan dengan majelis hakim yang memeriksa kasus priok.serta akan meminta batua keamanan apabila dianggap perlu.

30 Oktober 2003Pengaduan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melaporkanintimidasi serta teror terhadap para saksi serta mobilisasi aparat TNIserta penggunaan simbolnya di sidang Pengadilan. Akan melakukanpenyelidikan serta bantuan keamanan terhadap intimidasi dan teror,serta pengamanan di pengadilan.

20 November 2003Pengaduan ke Mabes Polri melaporkan tentang terjadinyapenghilangan barang bukti oleh TNI. Akan dilakukan koordinasiuntuk pengungkapan kasus ini.


230

20 November 2003Pengaduan ke Polres Jakarta Pusat melaporkan tentang terjadinyapengroyokan yang dialami oleh korban kasus Tanjung Priok.Kepolisian telah membuat LP serta membuat laporan pemeriksaansaksi korban dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan.

9 Desember 2003Audiensi ke Komnas HAM agar aktif memantau jalannya perngadilan,termasuk alat bukti. Sholahuddin Wahid akan meneruskanpermohonan ini dalam rapat Pleno, termasuk memberitahukan kepadamantan anggota KP3T.

2004

26 JanuariAudiensi dengan Kejaksaan Agung RI. Dalam pertemuanya, kontrasbersama keluarga korban berusaha untuk memberikan masukantentang saksi (penambahan dan pemanggilan), memberikan masukantentang kinerja JPU yang buruk, menanyakan tentang kompensasi,restitusi dan rehabilitasi. Diterima oleh BR Pangaribuan (Satgas HAM)dan Kemas Yahya Harahap (Kapuspenkum). Menerima masukan danakan mengecek kinerja JPU adhoc. Mempelajari aturan tentangkompensasi, restitusi dan rehabilitasi (Kejaksaan Agung tidakmengetahui aturan dan mekanismenya).

31 Maret 2004RA Butar Butar dituntutan 10 tahun penjara.

8 April 2004Audiensi Kejaksaan AgungSekaligus juga melakukan aksi bersama korban dan keluarga korbanTanjung Priok, FKKM, Ikohi, Semanggi I dan II, Kompak, GMNI,FMN, FPPI, KPPI, Komsate menuntut : Mendesak Kejaksaan Agungberfungsi secara maksimal dan profesional dalam upaya penuntasan


231

kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mendesak kejaksaan Agunguntuk memasukkan tuntutan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.Diterima oleh Kapuspenkum Kejaksaan Agung dan DirekturPenanganan HAM Berat I Ketut Murtika. Dalam pertemuan tersebutmereka menjelaskan: -Dalam kasus Priok, penyidik dan penuntutumum merujuk pada Statuta Roma, -Tuntutan JPU dipertimbangkansesuai rasa keadilan, -Benny Moerdani dan Tri Sutrisno dapat diajukansebagai tersangka baru jika ada bukti permulaan yang cukup.

20 April 2004Audiensi Kejaksaan Agung. Diundang oleh I Ketut Murtika,Departemen HAM Kejaksaan Agung. mendiskusikan Kinerja JaksaPenuntut Umum Adhoc dalam pengadilan HAM Tanjung Priok,mekanisme kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

30 April 2004RA Butar Butar divonis 10 tahun penjara dan wajib memberikankompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban.

14 Mei 2004Aksi di Kejaksaan Agung. Mendesak Kejaksaan Agung untuk untukmemasukkan KRR serta memasukan terdakwa baru dalam kasustanjung Priok. Diterima oleh Kiemas yahya dan I.K.Murtika Akandimasukkannya tuntutan pembayaran konpensasi dalam Pledoi, sertatidak menutup kemungkinan adanya terdakwa baru apabila ditemukanbukti baru.

26 Mei 2004Audiensi dengan Kejaksaan Agung. Menanyakan tindak lanjutpelaksanaan KRR dan penyerahan data sementara. Hasil daripertemuan tersebut adalah masih dalam proses, karena belum jelasmekanismenya.


232

3 Juli 2004Pranowo dituntut 5 tahun penjara.

8 Juli 2004Sriyanto dituntut 10 tahun penjara.

9 Juli 2004Sutrisno Mascung cs dituntut 10 tahun penjara.

29 Juli 2004Audiensi Kejaksaan Agung. Mempertanyakan realisasi putusan ButarButar, Mempertanyakan mekanisme PP No. 3 tahun 2002 danpertemuan interdept 1 Juli 2004. Ketut Murtika, M Yusuf (KasubditPenyidikan), Widodo Supriyanto (Kasubdit Penuntutan) pertemuan1 Juni 2004 : Depkeham tidak hadir, akan ada pertemuan lanjutan.Syamsul Bahri sebagai LO untuk negosiasi dan kesepakatan KomnasHAM, DPR dan Depkeham bagi amandemen UU No. 26/2000 danPP 3/2002.

3 Juli 2004Audiensi Komnas HAM. Mempertanyakan kewenangan KomnasHAM dalam pemantauan pengadilan dan pengkajian PP No. 3 /2002yang tidak jelas. Diterima oleh Enny Soeprapto. Enny menjelaskanbahwa isi dalam pertemuan 1 Juni 2004 merupakan pertemuan awalKomnas HAM, Kejaksaan Agung dan Departemen Keuangan.Komnas HAM akan menyampaikan aspirasi Kontras dan korban padapertemuan interdept selanjutnya. Usulan terobosan hukum bagirealisasi KRR : SKB Menkeu atau Kepres.

29 Juli 2004Audiensi Kejaksaan Agung.


233

2 Agustus 2004Audiensi Komnas HAM.

10 Agustus 2004Audiensi Mahkamah Agung.

10 Agustus 2004Pranowo diputus Bebas oleh hakim Pengadilan Negeri.

11 Agustus 2004Audiensi Kejaksaan Agung.

12 Agustus 2004Sriyanto diputus bebas oleh Pengadilan Negeri.

20 Agustus 2004Di Pengadilan Negeri, Sutrisno Mascung dkk diputus 3 tahun danmasing-masing anak buahnya 2 tahun penjara serta memberikankompensasi sebesar 1.015500.000 pada 13 korban.

3 September 2004Peluncuran buku “Mereka Bilang disini Tak Ada Tuhan”

September 2004Aksi di Mahkamah Agung protes atas putusan bebas Pranowo.

2005

2 Februari 2005Audiensi dengan kejaksaan Agung dan diterima oleh Soehandoyo(kapuspenkum) menyangkutpermintaan penjelasan tentang statushukum dari proses keputusan pengadilan HAM adhoc tanjung priokditerima oleh Kapuspenkum Suhandoyo SH beserta staf direktur


234

HAM. Dalam keteranganya, Kejaksaan selaku penuntuk akanberusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan tuntutanya.Kompensasi dapat diberikan apabila keputusan sudah mempunyaikeputusan hukum tetap.

3 Februari 2005Audiensi dengan Ketua pengadilan HAM jakarta I Made Karna gunamenanyakan hal-hal menyangkut keputusan pengadilan tentangKompensasi serta upaya hukum yang telah dilakukan oleh Jaksapenuntut umum. Dalam pendapatnya, Made Karna meminta kepadakontraS untuk membuat surat tertulis tentang hal-hal yang akanditanyakan seputar putusan tersebut yang dianggap kurang jelas.

6 Juli 2005Audiensi ke Pengadilan TinggiMempertanyakan proses banding. Diterima oleh Husyaini AndinKasiim, SH (Kahumas Pengadilan Tinggi Jakarta) dalam pertemuantersebut husyaini mengatakan bahwa: - Perkara dengan terdakwaRudolf Adolf Butar-butar di putus pada tanggal 8 Juni 2005 olehHakim Sri Handoyo, SH (Ketua) H. Rusdy As’ad, SH.MH ProfMuhamad Amin Suma, SH Prof Dr. Ahmad Sutarmadi, SH dan Dr(HC) SPB Roeroe.SH.MBA. - Perkara dengan terdakwa SutrisnoMascung di putus pada tanggal 31 Mei 2005 oleh Hakim H. Basoeki,SH (Ketua) H. Sri Handoyo, SH. Prof DR. Soejono , SH. ProfDR. Muh. Amin Suma,.SH. Prof Dr. Ahmad Sutarmadi. SH

12 Juli 2005Audiensi ke Kejaksaan Agung, mempertanyakan ketertutupan prosesbanding Tanjung Priok serta tindak lanjut kasasi. Diterima olehSoehandoyo, Kapuspenkum Kejaksaan Agung, fihaknya belummenerima putusan PT dan akan segera memberikan memory kasasipada MA. Kapuspenkum tidak banyak mengetahui tentang prosesbanding, ia akan menanyakan lebih dulu kepada jajarannya.


235

19 Juli 2005Audiensi ke Komnas HAM, mempertanyakan sikap Komnas HAMatas putusan bebas terdakwa Priok. Diterima oleh Abdul Hakim GN, Ketua Komnas HAM Komnas HAM tidak dapat mengintervensiproses peradilan, tetapi telah meminta Kejaksaan Agung untukmelakukan kasasi surat 12 Juli 2005. Untuk reparasi korban, KomnasHAM meminta bahan-bahan, kemudian akan membuat surat kepadaPresiden agar segera merealisasikan putusan reparasi tersebut.

12 September 2005Peringatan 21 Th peristiwa tanjung priok. Acara diawali dengan TaburBunga di Jl, Yos Soedarso tanjung priok setelah itu dilanjuti aksi didepan. Maha Kam Agung. Bentukkegiatannya : Tabur bunga di lokasiperistiwa Tanjung priok, kemudian diselinggi orasi dari korban tanjungpriok ,doa bersama serta Happining ART . Aksi selanjutnya didepanMahkamah Agung, selama satu jam. Aksi terrsebut disis berbagielemen yang tergabung dalam peringatan peristiwa tanjung priokterdiri dari : keluarga korban mei , GMNI , Kop BUMI , PRP, dll.

aksi di Kejaksaan Agung


236

29 September 2005Sriyanto dibebaskan oleh hakim Agung ditingkat Kasasi.

2006

13 Januari 2006Mahkamah Agung membebaskan Pranowo ditingkat kasasi.

16 Januari 2006Konferensi pers tentang putusnya Pranowo ditingkat Kasasi. Bersamakeluarga korban, mengecam putusan MA yang tidak mengindahkankeadilan dan penderitaan Korban.

18 Januari 2006Mengirim surat audiensi ke Komisi Yudisial atas bebasnya Pranowodan Sriyanto serta adanya politik uang di dalam sidang kasus Priok.

23 Januari 2006Mengirim surat ke PT DKI, meminta berkas putusan Butar butardan Sutrisno mascung Cs. Diterima oleh Anwari, Sub bagian umumPTDKI. Anwari Tidak bisa mengabil keputusan kapan bias diambilputusanya karena PT sedang renovasi.

24 Januari 2006Audiensi dengan Komisi Yudisial. Bersama keluarga korban priokaudiensi ke KY mengadukan perilaku hakim di PN dan MA yangmembebaskan para terdakwa kasus priok (Pranowo dan Sriyanto)dan juga meminta KY untuk mengawasi berkas Butar Butar dansutrisno mascung Cs yang sedang diproses di kasasi. Dalam pertemuantersebut diterima oleh ketua KY Busyro Mukoddas, dan tiga anggotalainya, irwady Joenes, zainal Arifin dan Soekotjo Soeparto. Dalampertemuan tersebut ketua KY berjanji akan melakukan pengawasanterhadap hakim-hakim yang memeriksa berkas Priok. KY juga akan


237

memeriksa putusan MA yang membebaskan terdakwa Pranowo danSriyanto.

25 Januari 2006Mengirim berkas putusan ke Komisi Yudisial. Hal tersebut dilakukanmenindak lanjuti pertemuan dengan KY untuk mengusut adanyapolitik uang di pengadilan dan Melengkapi berkas-berkas putusanperkara pelanggaran HAM Priok.

28 Februari 2006Sutrsno Mascung CS dibebaskan pada tingkat kasasi.

02 maret 2006Melayangkan surat terbuka dan audiensi dengan KYMempertanyakan putusan MA atas ditolaknya kasasi berkas perkaraSutrisno mscung Cs.- Putusan pranowo masih meunggu kabar dari MA.- Melengkapi data-data berkas pranowo- Akan mengadakan diskusi kajian tentang pengadilan HAM terkait

dengan kewenagngan KY.

11 April 06Mengirim surat permohonan audiensi ke MA bernomor 182/SK-Kontras/IV/2006.Saat dikonfirmasi, sekertaris MA tidak mendapat kepastian waktukarena ketua MA Bagir Manan sedang Tidak ada di Jakarta dan tidakmerekomendasikanya ke bagian terkait. Surat permohonan AudiensiNomor

21 April 06Mengirim surat ke MA , bernomor 191/SK-Kontras/IV/2006.Dalam Prmohonan Audiensi ke II ini juga Bagir Manan tetap tidakbisa menyediakan waktu karena bagir manan tidak merekomendasikanke anggota yang lain.


238

11 April 2006Mengirim surat ke PN. Diterima bagian humas Pengadilan Negeri,berdasar Surat nomor 181/SK-Kontras/IV/2006.

05 Mei 2006Mengirim surat ke permohonan audiensi ke MA benomor 206/SK-Kontras/V/2006.

6 Mei 2006Konfirmasi Surat di humas dan panitra pidana. Mereka berkilah bahwasurat tersebut Tidak jelas dan bersifat peribadi sehingga tidak dapatdi cek. Disarankan membuat lagi dengan alamat ketua PN JakartaPusat bukan langsung Cicut Sutiyarso.

07 Juni 2006Mengirim surat ke II di PN JakpusDiterima bagian humas, dengan Surat Nomor 248/SK Kontras/VI/2006.

11 Juni 2006Konfirmasi surat ke PNTidak dapat putusan karena tidak ada rekomendasi dari ketua PNdan rekomendasinya “dipertimbangkan” Disuruh membuat lagidengan alasan yang jelas serta membuat surat kuasa yang baru.

22 Juni 2006Mengirim surat ke III ke PN Diterima bagian humas dan ketua panitrapidana Surat Nomor 272/SK Kontras/VI/2006 Akan di usahakanoleh panitra pidana (yanwitra SH).

27 Juni 2006Konfirmasi surat ke III Dijanjikan akan diberikan pada hari rabu 29/06/06 Diterima pak nasrun dan Yan Witra. Surat sudah disetujui


239

oleh wakil KPN dan tinggal mengambilnya. Dijanjikan besoknyabaru akan diberikan.

04 September 2006Mengirim surat permohonan audiensi ke Wapres terkaita dengan telahusainya pengadilan HAM, tidak dipenuhinya keadilan dan Hak korbantentang Kompensasi,restitusi dan Rehabilitasi. Ditindak lanjuti denganmengirim posisi kasus priok ke dirjen HAM, Wappres. Surat No 354/SK/kontras/VIII/2006.

12 September 2006Peringatan Tragedi Priok. Diawali dengan ziarah ke makam 10 korbandi TPU Cilincing. Setelahnya melakukan napak tilas Di jalan Koja,depan polres dengan melakukan tabur bunga dan orasi politik. Pukul13.00 dilanjutkan dengan diskusi di Kontras dengan menghadirkanpembicara: Emong komariah (hakim HAM), Lies Sugondo (KomnasHAM) dan Usman Hamid. Dalam diskusi tersebut muncul usulanuntuk membuat tuntutan penetapan putusan ke PN atau membuatgugatan perdata ke pengadilan Negeri.

21 September 2006Surat permohonan putusan pengadilan ke MA. Dari putusan tersebutakan dibuat bahan untuk membuat gugatan ataupun penetapanpengadilan soal kompensasi restitusi dan rehabilitasi. Surat No: 374/SK Kontras/IX/06.

26 September 2006KY menanggapi surat kontras tentang mempertanyakan putusan MAatas kasus Tanjung Priok dengan terdakwa Sutrisno mascung Cs yangdalam putusanya menyatakan bahwa yurisdiksii pengadilan priokadalah pengadilan umum bukan pengadilan HAM. Dari surat ygdikirim pada 2 maret 2006. KY ,merekomendasikan supayamelengkapi data yang dikirim dengan putusan dari Mahkamah Agung


240

RI No. 09K/PID.HAM.ad.hoc/2005. Surat tersebut No 1051/Set.KY/IX/2006. ditandatangani oleh Muzayin Mahbub MSI dengantembusan1. presiden RI 2, Ketua KY, 3. ketua dpr RI, 4 komisi IIIDPR RI.

18 Oktober 2006Dari surat permohonan audiensi KontraS No 354/SK-Kontras/VII/2006 tertanggal 4 September 2006. Dengan alasan kepadatan, dansibuknya tugas negara, Wapres tidak bisa menerima permintaanaudiensi tersebut surat No B.2520/seswapres/P/X/2006, tanggal 18Oktober 2006

2007

31 Januari 2007Korban dan keluarga korban bersama KontraS mengajukanpermohonan penetapan kompensasi ke Pengadilan Negeri JakartaPusat, menindaklanjuti hasil keputusan Majelis Hakim PengadilanNegeri Jakarta Pusat, pada 20 Agustus 2004 yang menetapkan korbandan keluarga berhak menerima kompensasi senilai Rp1.015.500.000.Pendaftaran permohonan penetapan kompensasi diterima olehpanitera muda Coriana J. Saragih, SH, MH dengan nomor pendaftran:18/PDT.P/2007/PN.JKT.PST

28 Februari 2007Pengadilan Negeri menolak permohonan penetapan kompensasidengan alasan putusan pidana atas terdakwa Sutrisno Mascungmenyatakan bebas dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

27 Maret 2007Korban dan keluarga korban mengajukan permohonan MemoriKasasi Atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 18/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST


241

12 September 2007Peringatan 23 tahun Peristiwa Tanjung Priok. IKAPRI, Ikohi danKontraS mengadakan aksi ke Mahkamah Agung dan Tabur Bunga diTPU Budi Darma Cilincing.

14 September 2007Korban dan Keluarga korban Tanjung Priok bersama korban kasus1965, Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, Mei 1998 melakukanaudiensi dengan anggota komisioner Komnas HAM di terpilih untukperiode 2007-2012 guna mendorong langkah nyata Komnas HAMdalam penyelesain kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, terkaitpenolakan penyidikan oleh Jaksa Agung dan keengganan DPR RImerekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad hoc, audiensiditerima Ifdhal kasim, Stanley, Syafrudin Simeuleu, Kabul Supriyadiedan Ahmad Baso. Anggota Komisioner menyatakan akan membawahasil pertemuan dengan korban ke pleno Komnas HAM.

5 November 2007KontraS mengirimkan surat kepada Ketua MA Bagir Manan, perihalpermohonan prioritas penanganan perkara Reg. No. 1658/K/PDT/2007 tentang Putusan Permohonan Penetapan Kompensasi bagikorban Tanjung Priok 1984, dengan nomor surat No. 367/SK/KontraS/IX/2007

20 November 2007Komunitas korban Tanjung Priok yang tergabung dalam IkatanKeluarga Korban Tajung Priok mengrimkan surat ke MahkamahAgung, meminta agar Mahkamah Agung memprioritaskan perkarakorban.


242

2008

31 Januari 2008KontraS mendatangi Mahkamah Agung untuk mengetahui informasiperkembangan penanganan perkara permohonan penetapankompensasi korban, pada kesempatan tersbeut. Kontras diterimaPanitera Bagian Perdata Mahkamah Agung

5 Februari 2008Korban bersama KontraS mengirimkan surat ke Komnas HAMmenanyakan tindaklanjut permohonan korban kepada Komnas HAM,perihal usulan kepada Komnas HAM agar melakukan pengkajianproses persidangan Tanjung Priok dan ikut berperan aktif mendorongupaya permohonan penetapan kompensasi korban di MahkamahAgung.

27 Februari 2008KontraS kembali mengirimkan surat kepada Ketua MA Bagir Manan,perihal permohonan prioritas penanganan perkara Reg. No. 1658/K/PDT/2007 tentang Putusan Permohonan Penetapan Kompensasibagi korban Tanjung Priok 1984, dengan nomer surat Surat KontraSNo. 55/SK-KontraS/II/2008

14 Februari 2008Korban bersama KontraS melakukan audiensi dengan Komnas HAM,di terima Johny Simajuntak, isi pertemuan mendorong Komnas HAMagar mengeluarkan hasil kajian dan analisa hukum serta rekomendasihasil persidangan tanjung Priok yang membebaskan semua pelaku.

23 April 2008Korban dan keluarga korban Tanjung Priok bersama JaringanSolidaritas korban pelanggaran HAM dengan didampingi KontraSmelakukan audiensi dengan Kejaksaan Agung, KontraS meminta agar


243

Kejaksaan Agung ikut terlibat dalam proses permohonan penetapankompensasi korban Tanjung Priok yang sedang berada di MA,sekaligus melakukan pengecekan perkembangan perkara tersebut,mengingat dalam kasus Pengadilan Tanjung Priok Kejaksaan Agungberperan sebagai penuntut. Audiensi diterima Wakil Jaksa Agung,Muchtar Arifin dan Jampidsus, Marwan Effendy beserta jajarannya.

02 Juni 2008KontraS mendatangi Mahkamah Agung untuk mencari informasiperkembangan perkara permohonan penetapan kompensasi korbanTanjung Priok. Dalam pertemuan tersebut KontraS diterima RoziStaf Ketua Muda MA dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwaperkara permohonan penetapan kompenasi tanjung Priok telahdikembalikan ke Panitera Muda MA pada tanggal 06 Desember 2008untuk dikembalikan ke PN Jakarta Pusat dengan alasan antara halaman12 dan 13 berkas perkara tidak sinkron.

Sementara itu, keterangan berbeda diberikan Marten L.P.SmHk stafPanitera Muda Perdata. ia menyampaikan putusan yang telahdikembalikan ke PN Jakarta Pusat pada bulan Mei 2008 telahdikembalikan lagi ke MA. Dan saat ini tengah di proses oleh MajelisTIM G

Jakarta, 24 Juli 2008KontraS kembali menyurati Mahkamah Agung dengan nomer surat224/SK-KontraS/VII/2008, perihal Permohonan PrioritasPenanganan Perkara tentang Putusan Permohonan PenetapanKompensasi bagi korban Tanjung Priok, untuk mengingatkan BapakBagir Manan dan Jajaran Hakim Agung di Tim G untuk segeramempriotaskan penanganan perkara permohonan penetapan korbanTanjung Priok


244

bagian v - kontras - komisi untuk orang hilang dan ... v priok.pdfdari satuan arhanud tanjung priok...

Documents