bab iii penutup a. kesimpulan - core.ac.uk · ( 2) kodi.net bagi tempat2 yang di-nyatakan dalam...

39
36 BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut: Permasalahan tentang wilayah Niger Gesong merupakan masalah tentang tindakan Malaysia membangun menara Suar serta memasukkan Niger Gesong ke dalam Peta Baru 1979 yang mengklaim secara Sepihak serta mempromosiksan daerah tersebut sebagai wisata bahari Malaysia dan pengusiran secara sepihak nelayan Indonesia yang mencari Ikan di Karang Niger gesong oleh Tentara Malaysia. Inti permasalahan mengenai staus Hukum dan siapa Negara yang mempunya kedaulatan di Niger Gesong, sebelum masalah ini muncul Indonesia dan Malaysia telah duduk bersama dalam perjanjian Bilateral tentang landas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia tahun 1969, dimana dalam perjanjian yang sudah disahkan ini Indonesia melalui plotting pada Peta medapatkan 2/3 wilayah Niger gesong, akan tetapi seirng jalan waktu Malaysia menerbitkan Peta Baru (1979) di mana Tanjung datuk serta wilayah Niger Gesong di klaim secara sepihak. Sebagai Negara Kepulauan sesuai yang di perjuangkan Indonesia dan di tuangkan dalam UNCLOS 1982 Indonesia di akui sebagai Negara Kepulauan, yang dalam hal ini sesuai berdasarkan Pasal 47 UNCLOS 1982, sehinga jika acuan Negara Kepulauan ini dibawa dalam Proses Negosiasi dengan Malaysia akan memberikan tawar menawar yang kuat dalam perundingan, karena dalam hal ini juga posisi Malaysia di pandang sebagai negara Continental / Daratan bukan sebagai negara Kepulauan. Walaupun Niger Gesong dalam konsepnya bukan Pulau tetapi paradigma pembangunan sekarang mengarah dari wilayah pesisir dan Laut

Upload: others

Post on 13-Sep-2019

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

36

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan

sebagai berikut:

Permasalahan tentang wilayah Niger Gesong merupakan masalah tentang

tindakan Malaysia membangun menara Suar serta memasukkan Niger Gesong ke

dalam Peta Baru 1979 yang mengklaim secara Sepihak serta mempromosiksan

daerah tersebut sebagai wisata bahari Malaysia dan pengusiran secara sepihak

nelayan Indonesia yang mencari Ikan di Karang Niger gesong oleh Tentara

Malaysia.

Inti permasalahan mengenai staus Hukum dan siapa Negara yang

mempunya kedaulatan di Niger Gesong, sebelum masalah ini muncul Indonesia dan

Malaysia telah duduk bersama dalam perjanjian Bilateral tentang landas kontinen

antara Indonesia dengan Malaysia tahun 1969, dimana dalam perjanjian yang sudah

disahkan ini Indonesia melalui plotting pada Peta medapatkan 2/3 wilayah Niger

gesong, akan tetapi seirng jalan waktu Malaysia menerbitkan Peta Baru (1979) di

mana Tanjung datuk serta wilayah Niger Gesong di klaim secara sepihak.

Sebagai Negara Kepulauan sesuai yang di perjuangkan Indonesia dan di

tuangkan dalam UNCLOS 1982 Indonesia di akui sebagai Negara Kepulauan, yang

dalam hal ini sesuai berdasarkan Pasal 47 UNCLOS 1982, sehinga jika acuan

Negara Kepulauan ini dibawa dalam Proses Negosiasi dengan Malaysia akan

memberikan tawar menawar yang kuat dalam perundingan, karena dalam hal ini

juga posisi Malaysia di pandang sebagai negara Continental / Daratan bukan

sebagai negara Kepulauan. Walaupun Niger Gesong dalam konsepnya bukan Pulau

tetapi paradigma pembangunan sekarang mengarah dari wilayah pesisir dan Laut

37

makan bisa dikatakan dapat menjadi kajian yang sama seperti Tanjung Datuk,

tentunya harus ada aturannya yang mengatur hak tersebut.

B. SARAN

Dalam penulisan ini, penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Indonesia dan Malaysia harus lebih aktif dalam bernegosiasi untuk menegaskan

posisi masing masing mereka, Indonesia yang mempunya posisi yang kuat

dalam Negosiasi ini harus segera merampingkannegosiasinya agar nelayan

Indonesia yang ingin melaut dan mencari Ikan di perairan sekitar Niger Gesong

tidak resah lagi akan di usir dari wilayahnya sendiri.

2. Kedua negara seharusnya mengerti sekali, bahwa menunda negosiasi akan

menghabiskan banyak waktu yang dimana ditakutkan belum selesainya

negosiasi sudah lebih dulu ada masalah besar yang terjadi dan saling tumpeng

tindah penguasaan di perairan Niger Gesong.

3. Jika kedua Negara tidak menemui kata sepakat ataupun Penyelesaiannya maka

tidak ada salahnya di bawa ke Pengadilan Arbitrase atau Mahkamah Hukum

Laut Internasional agar masalah bisa cepat terselesaikan dan memberikan

kepastian atas Wilayah Perairan Niger Gesong.

38

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Burke, W. T., 1977. Who Goes Where, When and How: International Law of the Sea for

Transportation. International Organization.

Dahuri, R.,J. Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu, 1996, Pengelolaan Sumberdaya Wilayah

Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, Jakarta, Pradnya Paramita

Kusumo w s. 2009; Indonesia Negara Maritim. Cetakan II. Teraju. Jakarta

Mochtar Kusumaatmadja, 1978. Bunga Rampai Hukum Laut, Binacipta, Bandung

Ogiso, M., 1987. Japan and the UN Convention on the Lawa of the Sea. Japan and

International Law, 25(1),

Starke .J.G,2014,Pengantar hukum internasional(terj, Bambang Iriana Djajaatmadja,

Intrroduction to International Law), edisi kesepuluh, sinar grafika. Jakarta

Suwoto, 2012; Negara Kesatuan Republik Indonesia; cetakan pertama. Balai Pustaka. Jakarta

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UUD 1945; BAB IXA Amandemen ke 2; pasal 25E

United Nation Conferention on The Law of The Sea (Unclos) III tahun 1982.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal

Kepulauan Indonesia.

Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan garis

landas Kontinen antara kedua Negara.

39

Skripsi :

Jayanti.D.Y,2013” Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah darat antara Indonesia dan

Malaysia”, Malang, Universitas Brawijaya

Jurnal :

Agoes.E.R,2004,”Praktik Negara-Negara atas konsepsi negara kepulauan, Indonesian Journal

of International, Vol 1, hal 445

Jayanto.D.S,2004,”Upaya Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik Gosong Niger”,

Hal 625 – 640

Internet:

arsana, 6 Maret 2006; Gosong Niger: Samakah dengan Ambalat?,

http://catatanagam.blogspot.co.id/2008/05/gosong-niger-samakah-dengan

ambalat.html.

https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Djuanda

http://ksp.go.id/deklarasi-djuanda-dan-hari-nusantara/.

http://lembar200.blogspot.co.id/2015/08/penjelasan-isi-deklarasi-djuanda.html

https://nasional.sindonews.com/read/865962/14/malaysia-bangun-mercusuar-di-wilayah

sengketa-tni-kirim-kapal-perang-1400680494.

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_kepulauan.

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_on_the_Law_of_the_Sea.

maskun.S.H.L.L.M, 9 Desember 2011,”Konsepsi Negara Kepulauan”, negara hokum,

http://www.negarahukum.com/hukum/konsepsi-negara-kepulauan-Indonesia.html.

ejournal.hi.fisip.unmul, http://www.ejournal.hi.fisip.unmul.org.

www.geografiana.com.

40

yuliawan.W. 2 Juni 2014, “Analisis Sengketa Perbatasan Indonesia”. Widhiblog,

widhiyuliawan.blogspot.co.id/2014/06analisis-sengketa-perbatasan-Indonesia.html.

I

l

PERSETUDJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA TENTANG

PENETAPAN GARIS BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA KEDUA NEGARA.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH

MALAYSIA,

BERHASRAT untuk memperkuat ikatan persahabatan jang

telah terdjalin lama antara kedua Negara, dan

~ERHASRAT untuk menetap\an garis-garis batas landas

kontinen antara kedua Negara,

TELAH MENJETUDJUI SEBAGAI BERIKUT:

Pasal I

(1) Batas-batas landas kontinen Indonesia dan Malaysia

di Selat Malaka dan Laut Tjina Selatan adalah garis-garis lurus jang menghubungkan titik-titik jang ditentukan dalam kolom 1 dibawah jang koordinat-koordinatnja ditetapkan dalam kolom 2 dan 3 jang segaris dengan titik-titik tersebut.

A. Di Solat Malaka:

(1) (2) (3)

Nomor Titik Garis Budjur Timur Garis Lintang Utara

1. 98° 17.1• 5 os0 27 I• Q

2. 98° 41' . 5 04° 5 5 I • 7

3. 99° 43'.6 03° 59 I• 6

4. 99° 55 I• 0 03° 4 7 I • 4

5. 101° 12' .1 02° 41'. 5

6. 101° 46 I• 5 02° 15 I • 4

7. 102° 13 I• 4 01° SS I. 2

8 . 102° 35 I .0 01° 41' • 2 9. 103° 0 ) I• 9 01° 19 ~. 5

/. 10. 103° 22 I • 8 01° 15 I .0

~

(2)

B. Di Laut Tjina Selatan (Bagian Barat - Lepas Pantai Timur ~alays ia Barat):

(1) (2)

Nomor Titik Garis Budjur Timur 11. 104 O 29 I • 5

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18 .

19.

20.

104° 53'.0

105° 05'.2

1os 0 01' .2

104° 51'.5

104° 46'.S

104° 51'.9

105° 28'.8

105° 47'.1

105° 49' . 2

(3)

Garis Lintang Utara 01° 23' .9

01 ° 38' . 0

01° 54' . 4

02° 22' .5

02° 55'.2

03° 50'.1

04° 03'.0

os0 04 I • 7

os0 40' .6

06° OS' .8

C. Di Laut Tjina Selatan (Bagian Timur - Lepas Pantai Serawak) :

(1) (2)

Nomor Titik Garis Budj ur Timur 21. 109° 38'.8

22.

23.

24.

2 5.

109° 54'.5 110° 02 I .0

109° 59 I .0

109° 38 I • 6

(3)

Garis Lintang Utara 02° 05'.0

03° 00'.0

04° 40'.0

05° 31' .2

06° 18 I• 2

(2) Koordinat-koordinat dari titik-titik jang ditetapkan dalam ajat 1 adalah koordinat-koordinat geografi dan garis­garis jang menghubungkannja diperlihatkan diatas peta jang di­lampirkan kepada Persetudjuan ini sebagai Lampiran "A".

(3) Letak jang sebenarnja dari titik-titik tersebut dilaut akan ditentukan dengan· suatu tjara jang disetudjui ber­sama oleh pedjabat-pedjabat jang berwenang dari kedua Pemerintah.

(3)

(4) Jang dimaksud dengan "pedjabat-pedjabat jang berwenang" tersebut ajat 3 adalah, untuk Indonesia, Direktur Direktorat Hidrografi Angkatan Laut Republik Indonesia, termasuk setiap orang jang dikuasakannja, dan untuk Malaysia, Pengarah Pemetaan Negara, Malaysia, termasuk setiap orang

jang dikuasakannja .

Pasal II

Masing-masing Pemerintah dengan ini berdjandji akan

mendjamin bahwa segala langkah jang perlu akan diambil didalam negeri untuk memenuhi ketentuan-ketentuan jang

tertjantum dalam Persetudjuan ini.

Pasal III

Persetudjuan ini sama sekali tidak akan mempengaruhi persetudjuan jang mungkin diadakan dimasa depan antara kedua Pemerintah berkenaan dengan penetapan garis-garis batas laut wilajah antara kedua Negara.

Pasal IV

.. Apabila suatu struktur tunggal minjak dan gas bumi

melintasi garis-garis lurus jang disebut dalam pasal I, dan

bagian dari struktur tersebut jang terletak di salah satu

sisi dari garis-garis tersebut sebahagian atau seluruhnja dapat diusahakan eksploitasinja dari sisi lain dari garis­garis tersebut, maka kedua Pemerintah akan berusaha untuk mentjapai persetudjuan tentang tjara-tjara jang paling

efektif dalam mengusahakan eksploitasi struktur tersebut.

i

(4)

Pasal V

Setiap perselisihan antara kedua Pemerintah jang timbul da.ri penafsiran atau pelaksanaan Persetudjuan ini

akan diselesaikan setjara damai melalui musjawarah atau perundingan.

Pasal VI

Persetudjuan ini akan disahkan menurut prosedur konstitusionil masing-masing Negara.

Pasal VII

Persetudjuan ini akan mulai berlaku pada tanggal penukaran Piagam Pengesahannja.

Untuk menjaksikannja, kedua Pemerintah jang bertindak melalui wakil-wakil mereka jang telah dikuasakan untuk maksud ini, telah menanda-tangani Persetudjuan ini.

l DIBUAT DALAM RANGKAP DUA di ~. ~ ••••• pada

~anggal :1!., .~,.. [f.§j. ........ dalam Bahasa Indonesia,

Malaysia dan Inggeris. Dalam hal terdapat ketidak-sesuaian pengertian antara naskah-naskah, maka naskah Inggeris jang menentukan.

UNTUKJf'EMERINTAH REPUBLIK /t, INDON~A,

Signed

Af p,,: . "4: j,;;_~ ...... _. . ~ ffAt.~""'17~

~

UNTUK PEMERINTAH MALAYSIA,

~

Signed

/

PERTANJIAN ANTARA KEFAf AAN REPUBLIK INIXlNESIA DAN KEFAf AAN MA.I.AYSIA BER­KENAAN DENGAN PERSEMPADANAN PELANTAR

BENUA DI-.ANTARA KEDUA NEGERI

KERAJAAN REPUBLD< INIXlNESIA DAN KEFAJAAN MALAYSIA,

DENGAN TUJUAN hendak nemperaatkan tali persahabatan sejarah antara kedua. Negeri itu,

DAN DENGAN ID.JUAN hendak irenetapkan s~ pelantar benua antara. kedua Negeri itu,

TELAH BERSE1UJU SAPERTI BERIKUT:

Perkara I

(1) Sernpadan pelantar benua bagi Indonesia dan Malaysia di-Selat Melaka dan Laut China Selatan ia-lah garisan2 lurus yang menghubongi ternpat2 yang di-nyatakan dalam ruang 1 di-bawah ini dan kodinet bagi ternpat2 itu ada-lah di-nyatakan bertentang dengan-nya dalam ruang 2 dan 3 di-bawah ini -

A. Di-Selat M'elaka:

(1) (2) (3) Tempat Garisan Bujor T Garisan Lintang U

1. 98° 17 1 . 5 05° 27 1 .o

2. 98° 41' .5 04° 55' .7

3. 990 43 I .6 03° 59' .6

4. 990 55 I .0 03° 47 ' .4

5. 101° 12' .1 02° 41 1 .5

6. 101° 46' .5 02° 15' .4

7. 102° 13 1 .4 01° 55' .2

.8. 102° 35 I .0 01° 41' .2

9. 103° 03' .9 01° 19' .5

10. 103° 22' .8 01° 15' .o

' f§ 2/-

- 2 -

B. Di-Laut China Selatan (Sa-belah Barat - Luar-nantai Pantai Ti.nor Mala~sia Barat5:

(1) (2) (3) Tempat Garisan Bujor T Garisan Llntang U

11. 104° 29 1 .5 01° 23 1 .9

12. 104° 53' .o 01° 38' .o

13. 105° 05' .2 01° 54' .4

14. 105° 01' .2 02° 22 1 .5

15. 104° 51 1 .5 02° 55'.2

16. 104° 46' .s 03° SO' .1

17. 104° 51' .9 04° 03'.0

18. 105° 28' .8 os0 04'. 7

19. 105° 47' .1 05° 40' .6

20. 105° 49' . 2 06° 05 t .8

c. Di-Laut China Selatan (Sa-belah Ti.nor - Luar-pantai Pantai Sar.awak5:

(1) (2) (3) Terrq?at Garisan Bujor T Garisan Llntang U

21. 109° 38' .8 02° 05 t .o

22. 109° 54' .5 03° OO' .O

23. 110° 02 ' .o 04° 40' .o

24. 109° 59' .o os0 31' . 2

25. 109° 38'.6 06° 18' .2

( 2) Kodi.net bagi tempat2 yang di-nyatakan dalam perenggan 1 ada-lah kodi.net2 dari segi ilrru alam dan garisan2 lurus yang menghulxmgi tempat2 itu ada-lah di-tunjokkan dalam charta yang di-larnpirkan sa-bagai Lampiran 'A' kapada Perj anj ian ini.

( 3) Kedudokan yang sa-benar bagi tempat2 yang tersebut di-atas di-laut hendak-lah di-tentukan dengan suatu chara yang di-persetujui antara pehak-berkuasa yang layak bagi kedua2 Keraja.an.

I. 3/-

- 3 -

( 4) Bagi maksud perenggan ( 3) "pehak-berkuasa yang layak" berkenaan dengan Republik Indonesia erti-nya D.ireki:Lni, Direktorat Hid:rogrefi Angkatan laut Republik Indonesia dan tennasok-lah m:ma.2 orang yang di-berikuasa oleh-nya dan berkenaan dengan Malaysia erti-nya Pengarah Penetaan Negara, Malaysia dan terrrasok-lah nana2 orang yang di-berikuasa oleh-nya.

Perkara II

Tiap2 satu Kerajaan ada-lah dengan ini rrengaku akan rrempastikan supaya segala langkah yang perlu di-arnbil dalam­negeri bagi nenatohi sharat2 Perjanjian ini.

Perkara III

Perjanjian ini tidak akan rrenyentoh dengan apa chara. apa2 perj anj ian yang nungld.n di-buat di-antara kedua2 Keraj aan rrengenai persempadanan wilayah2 laut antara. dua buah Negeri itu.

Perkara IV

Jika m:ma.2 satu bentok muka bumi petroliam atau gas asli rrenjulor keluar garisan2 lurus yang tersebut dalam Perkara di-atas dan bahagi.an bentok muka bumi pada sa-belah garisan2 lurus itu boleh di-hasilusaha dari sa-belah yang satu lagi itu, IIEka kedua2 Kera.jaan hendak-lah berusaha rrenchapai persetujuan tentang chara bagaimana bentok rruka bumi itu boleh di-hasilusaha dengan sa-habis2 baik-nya.

Perkara V

Apa2 pertikaian di-antara. kedua2 Kerajaan yang timbul daripada pentafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini hendak-lah di-selesaikan sa-chara damai dengan berun.ding.

Perkara VI

Perjanjian ini hendak-lah di-sahkan nengikut kehendak2 perlernbagaan kedua2 buah Negeri.

/. '+/-

- 4 -

Perkara VII

Perjanjian :ini hendak-lah rrru.l.a berkuatkuasa pada tarikh pertuk:.aran Suratchara2 Pengesahan.

P.ADA MENYAKSIKAN PERKARA2 DI-ATAS maka yang bertanda­tangan di-bawah ini, sa-bagai di-berikuasa dengan sempurna-nya bagi rnaksud itu oleh Kerajaan rrereka masing2, telah menanda-

(} tangani Perjanjian ini.

&- DI-PERBUAT di~ pada oZ1-. haribulan , 1969, dalam dua sal:inan dalam bahasa Indonesia, bahasa

y a dan bahasa Inggeris. Jika sa-kira-nya ada apa2 pertelingkahan di-antara naskah2 itu, maka naskah Inggeris hendak-lah di-pakai.

/BAGI PEHAK KERAJAAN "- REPUBUK INOONESIA:

Signed

BAGI PEHAK KERAJAAN MAIAYSIA:

~

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA RELATING TO THE DELIMITATION

OF THE CONTINE.NTAL SHELVES BETWEEN THE TWO COUNTRIES

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA,

DESIRING to strengthen the existing historical bonds of friendship between t he two Countries,

AND DESIRING to establish the boundaries of the continental shelves between the two Countries,

HA VE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE I

(1) The boundaries of the Indonesian and the Malaysian continental shelves i~ the Straits of Malacca and the South China Sea are the straight lines connecting the points specified in column 1 below whose co-ordinates are specified opposite those points in columns 2 and 3 below:--

1

A. In the Straits of Malacca~

(1) (2) (3) Point Longitude E Latitude N

1. 98°17'.5 05°27'.0 2 . 98° 41'. 5 04° 55'. 7 3. 99° 43'. 6 03° 59'. 6 4. 99° 55'. 0 03° 47'.4 5. 101° 12'. 1 , 02° 41'. 5 6. 101° 46' . 5 02° 15'. 4 7. 102°13'. 4 01° 55'. 2 8 . 102° 35' . 0 01° 41'. 2 9. 103° 03'. 9 01° 19'. 5

10. 103° 22'. 8 01° 15'. 0

B. In the South China Sea (Western Side • Off the East Coast of West Malaysia):

(1) (2) (3 ) Pcint Lmgitude E Latitude N

11. 104° 29'.5 01° 23'.9 12. 104° 53' .o 010 38' . 0 13. 105° 05'. 2 010 54'. 4

2.

14. 105° 01'. 2 02° 22'. 5 15. 104° 51'. 5 02° 55'. 2 16. 104° 46'. 5 03° 50' .1 17. 104° 51'. 9 04°03'.0 18. 105° 28'. 8 05° 04'. 7 19. 105°47'.l 05° 40'. 6 20. 105° 49'. 2 06° 05'. 8

C. In the South China Sea {Eastern Side - Off the Coast of Sarawak):

(1) (2) (3) Point Longitude E Latitude N

21. 109° 38'. 8 02° 05'. 0 22. 109° 54'. 5 03° 00'. 0 23. no0 02•. o 04° 40'. 0 24. 109° 59' . 0 05° 31'.2 25. 109° 38'. 6 06° 18'. 2

(2) The co ... ordinates of the points specified in paragraph (1) are geographic~ co-ordinates and the straight lines connecting them are indicated on the chart attached as Annexure 'A' to this Agreement.

(3) The actual location of the abovementioned points at sea shall be determined by a method to be mutually agreed upon by the competent authorities of the two Governments.

(4) For the purposes of paragraph (3) "competent authorities" in relation to the Republic of Indonesia means the Direktur, Direktorat Hidrografi Angkatan Laut Republik Indonesia and includes any person authorised by him, and in relation to Malaysia the Pengarah, Pemetaan Negara, Malaysia and includes any person authorised by him.

ARTICLE II

Each Government hereby undertakes to ensure that all the necessary steps shall be taken at the domestic level to comply with the terms of this Agreement.

ARTICLE III

This Agreement shall not in any way affect any future 1 agreement which may be entered into between the two Governments

fCJ

3.

relating to the delimitation of the territorial sea boundaries between the two Countries.

ARTICLE IV

If any single geological petroleum or natural gas structure extends across the straight lines referred to in Article I and the part of such structure which is situated on one side of the said lines is exploitable, wholly or in part, from the other side of the said lines, the two Governments will seek to reach agreement as to the manner in which the structure shall be most effectively exploited.

ARTICLE V

Any dispute between the two Governments arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled peacefully by consultation or negotiation.

ARTICLE VI

This Agreement shall be ratified in accordance with the constitutional requirements of the two Countries.

ARTICLE VII

This Agreement shall enter into force on the date of the exchange of the Instruments of Ratification.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

4.

J DONE IN DUPLICATE at~ ~ the fi\._j J.Td day of ~, 1969, in the Indonesian, Malaysian p7 and English languages. In the event of any conflict between the

texts, the English text shall prevail.

f OR THE GOVERNMENT OF THE

REPUBLIC OF INDONESIA:

Signed

.. EOR THE GOVERNMENT

OF MALAYSIA:

Signed ..... . ., .. 'L ~·; ....... .

tf'tmA:-~~~1~

~~

• • Kuala Lumpur.

22nd September, 1969.

Professor Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Leader of the Indonesian Delegation to the

Malaysian/Indonesian Negotiation on the Continental Shelf Boundaries.

Dear Professor,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 22nd September, 1969 which reads as follows:-

" Kuala Lumpur. 22nd September, 1969.

Enche Mahyuddin bin Haji Mohd. Zain, J. S. M., Secretary, Ministry of Lands and Mines, Malaysia.

Dear Enche Mahyuddin,

With reference to our negotiation and the Agreement concerning the delimitation of the continental shelf boundaries between our two countries, initialled today by us on behalf of our respective Governments, I have the honour to state our under­standing that both the negotiation and the Agreement are purely and wholly of a technical nature .

With my renewed assurances of the highest consideration,

Yours sincerely,

(Professor Dr. Mochtar Kusumaatmadja) Leader of the Indonesian Delegation.

I confirm that your letter and this reply constitute an understanding between us that the negotiation and the Agreement are purely and wholly of a technical nature.

With renewed assurances of my highest consideration,

Yours sincerely,

Signed

"

(Mahyuddin bin Haji Mohd. Zain) Secretary, Ministry of Lands and Mines,

Malaysia.

J

Kuala Lumpur.

22nd September. 1969.

Enche Mahyuddln bln Hajl Mohd. Zain. J. S. M .• Secretary, Ministry of Lands and Mines, Malays la.

Dear Enche Mahyuddin,

With reference to our negotiation and the Agreement concerning the delimitation of the contlnental shelf boundaries between our t o countries, lnltlalled today by us on behalf of our respectlve Governments, I have the honour to state our understanding that both the negotiation and the Aareement are purely and wholly of a techhtcal nature.

conslderatlon, With my renewed as urances of the highest

Y ouis sincerely,

Signed

h rofeuor Dr. Mochtar Kuaumaatmadja) Leader of the Indonesian

Delegation.

....

95° 96 ° 97° 98 ° 99 ° 100°

10"! I I q

·~-~

~"< Ko Phangan,"'-0

+:)Ko Som" L

>:o Katen

0 )(

! I

~~t~x )( ' 1...1"

-4173'-\. .....

' ' '- ...,_1 "t_ I I '-'

I)

0

c:> 0 ,...-

.38~--- ~ \ '

- "" ~

90

( --...... 'TaKtia Pa '

) ~ I

'-

I I I I

.4396

I \ \

' \

I

I

I I , _

' \ \ ~

80 \

I I \

I [_AJ \ •

-1 .o •

I

\

} I f) P. Racna I)

'~. '~ ~

-;;... \

\

-- .... ~ ~~ \'-"' I ~Rock

J

0

v 0

0

M 111 _.__ 0 -

0

N 0

" Is

0

I

\ ~

$1 0

"' "' "' E "' l-

a: 'i? E " 0

2 ;;i 0

0..

I(

:; E ..

IJ)

0

~ c ~ .. :.:: ~

... c .. ·2 "' 0..

a:

o~

-

0 c

00 c .. c .. .c CL

"E "" .. .. 0.. E

~ " t-

~

~

I

J

0 -=rr---r---+----' '

~ 0 ~ • 0

= rt-t---- -·-1---+-~=---

r\

I ' - I '

''\ \ '--', ) ----- ---.... / --1,

\ __ ,,,,. ......

, i 's rr~~~~~~~~--t~~_:_\~,-=-=-=-~-~--=-=-~-~-~-~-4-~~-~-~=-=-::.::_~-~-:_:_:~--

' 0 00

s r~---t-~-i-~-

0

r--

s rr-1 --r---t--~ ~ t> 0

"O c 0

"' 0 3 0

0..

1 ! )(

+ \~ ')(

)(

+ ~

ii

)(

~', )(

+ ')(

' )(

x

x + ' ' + ' )(. , __

')(

+ \ )(

) + I x + \ )(

')( + ')(

xx+ I

-

I i

i I

0 V) --

0

'V --

0

~ - --

ll I ' I ~ . , -- --

" ---I ~

.J

..

:)

l

, __ _ . . ,

11 6

)(

ANNEXURE 'A' to Agreement

117 ° 118 ° 119° 120° ~ I too ! I 1 /1

) ~{an II x x

x:

)(

)( )(

)(

)(

x )(

x

)( )(

x

)(

x x

)(

)(

x

x x

x )(

I I

I

I /

I

x )( /

)( I x /

)( //

X I~ )( - -6.-~

)( l ";) x ,,,. -x /

I x /~ )( ~~o:

x ,.~e; )( ,~-::;.

x ,t.J )( I

)( / Malabungan

)( I

)( I J

/

1" I

I

I j \ Tg Bul1luyonfj;' Coral Boy

P) Banc lan Q o P. Bugsuk

;. Ramo ~ fSJ P. Mantangule

I I

, I

I I I

P. Balabac

/

90

Point

80

SULU EA )( ' + + + + + + + + + + ,.+_ :r _~' + + y.. i-

BA.CABA C STRA T ...,_ y.. I/ ""/-- y..

/ y.. / )(

/ x /I '~ ' )(

P. " • X I .. ·- - - )(

\~ '~· \\ ' ~~ .....

' I \ -r ...

70

60

I I

--- ~ --- ~ I 5°

AO

P. Rondo

P. le Meul~

~ ~uehl.

t? ~unaso

"'C _,.

_ 1

I I

\

(

I

' \ '"'°-?...-.. ,, ....

'~

,,/

Aje

/ I

~ \

' .... ,~ ~."'.'. \:,/'

I I

I

I \

I I

I I

\ ,,. - _)

. .

I

\

/) P. Racl'la ()

\ '

Rock6

0

.. ;

,,,Rocle

2

~~~ Ko libong~

• 0 . Raw1~D

ti o 'R~lc

.•. Pera.k

~

-~ ~

GEbRGf Ts~ PEN~

3

""'

P..

~

P. Pi

P. Se

"Pulau Jar

.,

"'

g

,Ci Rock

~ R"".''# P. Sembilan.

I O(henderiang

'· 0Tapah l Os,dor · -...

I Kg. ----+---a K. Sia

jerlcoho

~v'J

P. Ny ireh,

~ o P. Tenggol

- ·'---

/ I

2(

/ 19 I

I 18

I

\ \ \ I I I \ I

I J

:r::; J

~ i I I

I I l

N ~ ~ I I

I I

I /

/

I

~ ~ /

~ /

/ I

I ,....

I "'f" N

N

a ~ t/) l~ "'

~ ,,.--z

u J /

VJ /

/ /

-- -I I

/ / -------

/ /

- --- -- - - ----_,,..

-~

- -I .. J " c .. .. VI

c 0.: • ~ ... .., •

t~ t>O 5 c: co :> ... c .. :>

..x c .. z VI

0.: ~

.· -'1". ..

" c e " GI

..,. • c ., .. • c ~ .: c• • • L "' ; ... • e c " .: G e .: ., , .: "' ..

c 0

.>< f' 0 ... 0

.: ., .. c 0 ,. 0 ... .:

0 N

"' -

~ • . ..... ""

J

-J

...

l o\ '" ' \

ine1!.,' , Cfl''- -,.,,. '

------

,.., I I

I I

/ ' / l I I r

J>l'~[_ _ _,~_1 ~ I

_,,___

I l '\

' '

/ I I I I I I I I

I

\

' '-- ,

I /

I I I

I

I I

I I

I I

I

,, ----

/ ---/

// -­,,-

I /

I

/ /

I

I I

/ /

/

/

,, I

I

/ /

/

/ /

/

. Q

~

, ---

,,. /

/ /

rT+++-r-r1-++ ..,.,'J _

,,,­/

I I'

I I

. "'

,,. I

, BACA BA(

I /

,,

Bit

G;:g;r, OT,b;

Pudar,-'

1ngkor Tultd ningau 0.J 't> Lanas

1 1.. -1 Lun1 Me lalap __ ,,. " it / L 0 d Sook /.7 impa

1' ,1 \ .. ~ - ~ - .J.F;._- ' I / - - - "' Brunei una,.,ta / )~a~wa~ J''l. .

..... ' ~ - - \ ..... - · oba" - ....... __ _ _ _ ___ _____ _ _,, ! I - ... 't ~

.,.,ibong ~ - i?andewaA\:J ,. ~usr1 - I ' l \ 1 ~<

._ , '::> \ •• \~ I ~~ :l.m - "'<"~t1ku di I ~

9 1 ' , ' v I <.; ' \ Sapulut .It IBt. T ambu

r-'1

+ ~

S. ~

lo.

+ + + + + + + + + + +_ :t-_,,. + + '/. ,, y..

BALABAC STRA T "!-"!-/ 1-"I-'/. ,g

,/ x "~. I X \ -:) // 'e;l· ": xx \~~ ~

I AN ()o )( '-~~ I • X \tf!.

<() tr:?' )( \ ~-x ,__. /,, ~ • X '~. Ca

~~~~~~~~~~--~~~7t"- • x

I

/ /

I /

/

I

I

~~-

I I

/

/ /

I

/ /

/

.o

I /

":;)

,. ,, ,,

/ /

/ ~ .

- ~

x x + + + + +

·+ + + + , P. Boaan

)(. .')(•.

• ' ')( ')( 0

P. Baguan ')(, o P. Tagansk

)(

x x

x IX

)(

-I-"

" ""' l ·~'

.... )( --....x.

--- _J \ I I ~ I

,.

\\.)

I )(

' x '- -.x ' )(

\ )( ~ x ~I X. ..i:::, )( V) )( . ./

. i Vl x

Ir\ I , 0

,/ ' - ...... _,, I

' ' _ x ~ ~~ )('~ J!<'. ,-$"l XX C- Bonggaf 6

U4~~ ~---):,):r I ,~'/ .A 1 0 • - j ,.- g1 x C- \

,, " X 1

- -, t i I Q>.Str /' )( _,. - \/ ()-~ I~

/ ~fl'. O")l!PUi " - ...0 \~ /• l,.;(~: 1 :J ~ P.-Si)> utu-?' J' . 1 .~ f\'Tu1'1 ill(lao / J'

. I\ J ...,C \ I\ I L>

\ I\ ~: I fl /

\ J II I I I ,.

, ./ I ,... _

,~i+~~±~++++++++++

70

60

_J

50

+

40

...

30

20

1 0

"'U

~

P.Blblo

!fl

~Q<"

~'""

P. Udjungbatu

~ ., .. P. Mataharl~~ -~

~'~ ~ Orongan

\) u

)

Bangkaru

' ' 1..,

Ka~and1ahe°

' ' '

/--;077.---

Barus

P.Musala~

OS1bolga

0.ii'~

P. Ber ha la· ""· 4

oGunongtua

~-·

o Panjabungan

7038.

~Ji OS:.'2?

~

~

(./">

p , Si

P.1

\ \

\

// /

Ra~

(;

..

...-...-ll

~

~ p, Tekong S imban~,

P. Tokorg p, Batu

-----!i· 8ongs1 Mandi

\ \

\

/

v / /

I

7 1

<j

.­/

,-r C'

C' ~

OR"\~~p A ~ yr~p :>- Fraser's It ·,Hill

"'O ~ . l r T---L I '.

~

7

~':·

-- --

~<UA~ G 0 s ~~por g ~) K ( ha _

"Ji I

. P. Berha la

oo I

:0

~~

(;"" ~

~~ ~~ '\)

P. A~

&J o\r\

/' 16 \

1

IS

\ \

12

pol'

P. Oom1r.

13

P. Nana

P . p , M"bu,.Jn•k P. Lim

p, '-1 f"11c~j 3.. I mpu 1

P. Ojemadja

P. 81.

P. Reoonir •

•. P. Tokona Ma lan1

...

P. Nana;

P.Baw

P Reoon1r ..

f. Bel aja r

P . Se~ut ,{] P. ~·~·u Oararn

P.Mal 4

P~ P, Ana~bas Sia nta 'A II'

l>·p. v:. "" .TeJaaa 'i1

P.Bv .a. n •O

eban1r e,p , lJJuna

i:. Temian Q

. A1rab1.4..~ P . G e mbili

P . R 1tan.·

•. P . To k on1r Ma la nib•l'"u

• P . P ena •b 1.1

P Ka1u A,.a

P. Du mdum,

• P. M endarlk

P.Uwi~ •. P. Mundaaa ...

p. Salor\l

P. Seda

P. Ba

P.Ou P. Sede,

P. Noordhooibe rg

p, Sedua

P. Tokon1 Kernudi P. Benu~;\J' ·

P. Jangku lan.

P. Badas~P. Keoah lan11 P. Plna n1 S~r1bu•f .. _ •. f?· 8,.-ac:e

P . Anak Awu; p.·Pejarnu

• .,P.

~ J\) P. Kemudi

n

ee (;?p, La&on s apt> •

P. SeraJao

P. Serasa 'P T ebel • n 'eesa ~

P. z. Hoolbe'ra

P . St. Pet,.uso

' P. Kabuns

0 p c;\ •P. •

. Bur'ung P\JP~o.1a Lemu"kuta

.. !· Pengikf Bese r

22

Sempadi

P. Perhantuan

)

""

Tg.

• 4307

o Sebawang. hulu

Penaneh o

Tekalong o

Keluha o

..,. j.

x /~"" 1/ / ..,... ~ <:-')( I

+)( JC~ +~ ~ 'f.. x ~ --,

• 7349

ulcc;nawan

~ {

/ I

o Lg Pahanga1

I \

. 56·76

~

Lgl Bangun o

. 3448

/ '

. 5918

/ ,_ /

. 4179

~"

0

toog '["'~

I

I

I

( ,

I . 6735 /I

)

"' \ \ .....

' '

I

I I • 6562 \

I I \

I I \

'

. 2463

.......

~'t~ \

',

Langap

c Lor

I' -I

Ma Segar

~

__...--

"'

' \ I

0

~· ,-,

~

~ I

~I ~I

<31 . I I I

,

' I ' ' ...

I I I

C/--E L EBE S /

/ , SEA

~~-----,-,-~~~~~- ·-~-=::::-=~~_).~~~~~-4~~~--;~7'3,~._-~~-1-~~~~~~~~~~-j-~~~~~~·

+ '--. ( + +

·-- + ... .... ! ./\ J.""1

+ i-

...... a ...

~

y

~ang. · 0

1. 3448

I

s /

I

I" '

~

I

~ " n . · '"l"" • ._, ,, •. -- ! " _...3--..

. ~ 9 1 8

/ •

/

I f

~ I

I . 6 73 5

Nameh o ~

".. \

\ ..... ;/ I • 6562 \

I . 2463 \ \

\

. 4179

I '-.

\ .... I Taba~g ' c

I

. Y. . \ \ ~ '>

l g Dienew

Ma W ahau

' \ I

I" . 2460

. 3349 \

' ......

I) P. Pa nja ng

', ~- Maratua

Tal1sa1an

' .... ~ P. Kakaban .... ' \

\

\

\

\\

\ I I I

\ I I I ~ ~ \ I , _ _ _ ,- __ ,,, I

, I

I

',

',1 Tg . Mon'<~l1hac

CONTINENT AL SHELF BOUNDARIES between

MALAYSIA and THE REPUBLIC OF INDONESIA

The delineation of In ternationa l bo und arie~ o n this map must not be considered auth o ritative .

_(, ~---- ( i 1 ; ;

J

I

3"

i I I

1 20 I

(

..

lo I

0

2• It--

95° 96 ° East of Greenwich 97 ° 98°

~ • • o" •' .

P. Tan : )~'). . ~hma»

JH6."\ ~P. Tanahbala

Q

"'""";"''"' 0 ~

.·. ~ :

99°

r~ 'V (

\

100°

I /

0 B1..

od2,

....

~ _,,,

-<' u

~\

o Paiakum:iuh

0 Bu~11t1ngg1

~ ''\

0

0 > C'i

l'-

.~ .~,

o r-'~ara

O \. Muarala bQeh o

\

\ 101°

200

\

1246 7'

.._

~ 'I

( ,,,,,,

...., o ... ..,~c: r __, ------- ....,

~C;;:i oEnok V

102° 103° 104°

SCALE 1: 2,000,000 STATUTE MILES

~'""' '\)

~ ~

0 o~~~~

..... '-'o "0

Cl

(::::) 00 '!\;Yo· Singkep

869 .

l..,.J

,,.-.,.

100 0 25 50 75 100

C) p . KadJa n gan

•• ~ .

Tg. Genring

2270. P. BANGKA

105°

P. Bad31P. Kepa~oan1r P . Plnens S~r1b .• ~· ,f.. Brace

• I P- Anak Awur p.·Pejam u

"' .. f· Penaikl Besu·

'<]· P. Pedjantan p , Dau1.

igan

Tg. Punggul

....

\ 3ANGKA I )

106° 107° 108°

P. Tanjun

P.

P . Pal'leban gan a 0 0

()

0

\)

.. •o

. 0 •

0

P. Karimata ng •

{)

10 9° East of I Greenwich

'--

• 3166

• 4337

. 5761

L_

3681 y '...,

110° 111°

.JI lo.

(Q)

J . 5 766 ......

4530 '---.._ . ,

, - - · 1. /-_,!

/ vv oo ,

,- 3~ I Naoga; . -ia~ o J ( /~ - - --... ,--

'-

--. (

\(\ t · o ~ ~ ~ c

" j ' ..

\ L \

3936.

I I I " 112°

j \J

5103.

2460 •

• 1791

200

Tekalong o

4619 .

IB1

• 7474

I \

\

113°

• 56-76 Keluha o

• 5806

• 44 39

....... I • 3609

F -m --0

" " \

'1' " ·~ ~9".

''\ Timpaho

114°

SCALE 1: 2,000.000 STATUTE MILES

100 -

.gj Bangun o

~ dJ~

I

0 11ukahaJI

115°

/ /

0

./ I

. 41 79

/

/ , I

25

'O 1a:>rg

-.- -·-- _, 4527

116°

50 75 100

"'

3angco o

• 3448

"' · ~

. 41 79

.,.,.. 0

"" " :!

',~ J~ang

'

J Lo·g •a~ ] . -

( \_ D ) ""' )-

. '--... ~·.-i \\ I ~ 'J \ (\ ~ \ .'

~, \ 4012 I . I

1la1

~" \_,.. ,...-- • ~ . 45

O '1ukahaJI (

I c Ma F J• r

/

I ~ ,_

........

/

........

r/ )__ ,/ ( 4527 .

1 - ,- f grogot 0

s • ...,J~

[5° 116°

0 25 50 15 100 '

117°

~v1ALA YSIA and THE RE~ JBLIC OF INDONESIA

The delineation of International boundarie~ on

this map must not be considered authoritative. ---

Co111i11e111til Shel( 801111d11riC's

1' ~.-- Ii · , -{f )1 ... _,~¢.~~~--­

~µ)~:v~ /./ - _,

~~~'~ ···········~·· ·~···· · ····· · · · ·············· · · · ·····

For the Government of Malaysia.

i

I / I / , -· /_, -· ~,.,I;,-,(/ ::,,/u-;./' /:,v -· . ........................ .. ~::7 ......• :-:-:-.-:-:.-

----f'oftheGovern ment of the Republic of Indonesia .

, ..... - . _I,.,

. - N(' . . . , /'' ' \ "!/ ::: . k...

/: ' ,'I ": -l'-; - ·• -\Lf .~/ I -r •. ··• i.. , .-,... -~ ,/ '-...) ~ ;.-::::-::- - :_:.::.~ . ~

Hak Chipta Kerajaan Terpelihara

Kebenaran Pengarah Pemeuan Negara. Malaysia. wajib dl­d•patl sabelom pen lni atau seb•hagi•n darlpad•-nya di-salin .

l l 8° 119°

1

~ I

~ I

I ~ i ~

oc

t

20

120° :1 T

Jabatanarah Pemetaan Negara, Ma laysia. No. 30-1969

.. ~