bab ii sejarah keberadaan yayasan di indonesia .sejarah yayasan di indonesia yayasan adalah badan

Download BAB II SEJARAH KEBERADAAN YAYASAN DI INDONESIA .Sejarah Yayasan di Indonesia Yayasan adalah badan

Post on 13-Mar-2019

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

16

BAB II

SEJARAH KEBERADAAN YAYASAN DI INDONESIA

A. Perkembangan Yayasan di Indonesia

1. Sejarah Yayasan di Indonesia

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang

dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,

keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.1 Awal

keberadaan yayasan sudah lama dikenal oleh masyarakat. Yayasan tumbuh dan

berkembang di Indonesia bersumber pada hukum adat, hukum Islam dan

hukum Belanda.

Yayasan bersumber dari hukum adat berhubungan dengan hukum

tanah. Ada dua hukum tanah, pertama hukum tanah dalam keadaan diam yaitu

mengatur tentang hak-hak atas tanah, baik hak masyarakat hukum atas tanah,

maupun mengenai hak perseorangan atas tanah, seperti hak membuka tanah,

hak milik, hak memungut hasil, hak wenang pilih/hak wenang beli, hak

keuntungan jabatan atas tanah dan sebagainya. Kedua, hukum tanah dalam

keadaan bergerak, yaitu mengatur tentang hak untuk memperoleh dan

memindahkan hak atas tanah, seperti hak menjual tanah, menghadiahkan tanah,

1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan., (Bandung: CitraUmbara, 2002), hlm. 2.

17

menghibahkan tanah, menyediakan tanah untuk badan hukum adat (wakaf,

yayasan) dan sebagainya.2

Sementara itu, yayasan bersumber dari hukum Islam dikenal dengan

istilah wakaf.3 Wakaf berarti menahan harta untuk diwakafkan, tidak

dipindah milikkan. Yang dimaksud dengan menahan harta benda adalah

menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam

bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan

sejenisnya.4 Wakaf juga merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang

menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima`iyah

(ibadah sosial).5 Jadi ada kesamaan antara yayasan dan wakaf yaitu sama-sama

digunakan untuk kegiatan sosial.

Yayasan bersumber dari hukum Belanda dikenal dengan istilah

stiching. Dalam suatu yurisprudensi di Belanda tahun 1882, Hoge Raad

(Dewan Tinggi) yang merupakan badan peradilan tertinggi, telah berpendirian

bahwa yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan

karenanya dapat didirikan. Pendirian Hoge Raad tersebut diikuti oleh

Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) di Hindia Belanda dalam putusannya

2 H.A.M Effendy., Pokok-Pokok Hukum Adat, (Semarang : Duta Grafika,1990), hlm. 3.

3 Ter Haar Bzn, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto., Asas-asar danSusunan Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita,1985), hlm. 161.

4 Muhammad Jawad Mughniyah; penerjemah, Masykur A.B, dkk., FiqihLima Madzhab: Edisi Lengkap, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 1996 ), hlm. 635.

5 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia(Yogyakarta : Nuansa Aksara, 2005), hlm. 1.

18

mulai tahun 1889.6 Artinya keberadaan yayasan di Indonesia sebelumnya

sudah diakui sebagai bandan hukum dan diatur sejak pemerintahan Hindia

Belanda tahun 1889. Namun, Indonesia baru membuat Undang-undang yang

mengatur khusus tentang yayasan sebagai badan hukum pada tahun 2001.

2. Keberadaan Yayasan sebelum Kemerdekaan

Jauh sebelum Negara Indonesia dinyatakan merdeka pada tanggal 17

Agustus 1945, keberadaan yayasan yang sudah lama ada di Indonesia. Yayasan

yang diidentikan dengan organisasi masyarakat (ormas) sudah ada sebelum

Indonesia merdeka. Keberadaan Ormas ini muncul atas dasar kesadaran

masyarakat Indonesia yang mempunyai suatu tujuan tertentu. Sejak zaman

Hindia Belanda bentuk yayasan merupakan suatu bentuk badan hukum yang

banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kecenderungan masyarakat memilih

bentuk yayasan antara lain karena alasan:7

1. Proses pendiriannya sederhana

2. Tanpa memerlukan pengesahan dari pemerintah

3. Adanya persepsi dari masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan

subjek pajak.

Dalam proses menuju suatu negara yang merdeka, Indonesia

mengalami beberapa penjajahan oleh negara lain. Belanda merupakan negara

yang menjajah pertama kali di Indonesia. Belanda datang ke Indonesia sekitar

tahun 1610. Kedatangan Belanda tersebut selain untuk mengeruk seluruh

6 Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi., Hukum Yayasan di Indonesia,(Jakarta : PT. Abadi, 2002), hlm. 18

7 Setiawan., Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, (Bandung:Alumni, 1992), hlm. 201.

19

kekayaan di Indonesia, tapi juga mempunyai misi untuk meyebarkan agama

kristen (kristenisasi). Belanda menerapkan Politik Etis, yang isinya sebagai

bangsa Kristen Belanda merasa berkewajiban untuk memperbaiki nasib orang-

orang Kristen pribumi. Belanda juga mendirikan sekolah-sekolah dengan

model Barat, dalam upaya Kristenisasi.8 Melihat kondisi tersebut menyebabkan

sebagian masyarakat Indonesia membentuk sebuah organisasi sebagai bentuk

perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Di antara organisasi yang lahir pada

masa penjajahan Belanda yaitu berdirinya organisasi-organisasi Islam yang

berhaluan nasional maupun regional dan lokal, seperti: Syarikat Dagang Islam,

Budi Utomo, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama (NU), dan

lain sebagainya.9

Setelah penjajahan Belanda di Indonesia berakhir, giliran Jepang yang

melakukan penjajajahan di Indonesia. Belanda mengalami kekalahan perang

dengan pasukan Jepang. Penyerahan tanpa syarat pasukan Belanda kepada

Jepang berlangsung dalam suatu perundingan di Kalijati pada tanggal 8 Maret

1942.10 Penyerahan Belanda mengakibatkan penghentian semua bentuk

perlawanan di seluruh Indonesia. Sejak itu berakhirlah pemerintahan Belanda

di Indonesia dan dengan resmi ditegakkan kekuasaan kemaharajaan Jepang.

Indonesia memasuki periode baru yaitu periode pendudukan militer Jepang.

8 Bondan Dwi Atmojo., Peran pondok pesantren Al-asyariyyah KalibeberWonosobo dalam pendidikan dan dakwah Islam Tahun 1962-1994, Skripsi,Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, 2007, hlm. 36-37.

9 Hasbullah., Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 58.

10 S. Silalahi., Dasar-Dasar Indonesia Merdeka, (Jakarta: Gramedia PustakaUtama, 2001), hal. 29

20

Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, keberadaan organisasi

masyarakat (ormas) di Indonesia sudah semakin berkembang, khususnya ormas

Islam. Kebanyakan ormas Islam ini bergerak di bidang dakwah dengan

mendirikan pesantren-pesantren. Jepang memang sangat memperhitungkan

kekuatan pesantren yang terdiri dari kyai dan santri, karena Jepang merasa

takut dengan semangat jihadnya.11 Oleh karena itu, Jepang menempuh

beberapa kebijakan untuk mendekati umat Islam, diantaranya dengan

pemberian izin dalam pembentukan Barisan Hisbullah untuk memberikan

latihan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam yang dipimpin oleh K.H. Zaini

Arifin, pembentukan Barisan Peta untuk para ulama dan tokoh-tokoh nasional,

serta pembentukan Majelis Islam Ala Indonesia ( MIAI ) yang bersifat

kemasyarakatan.12

3. Keberadaan Yayasan Setelah Kemerdekaan

a. Keberadaan Yayasan Pada Masa Orde Lama (1945-1965)

Orde Lama adalah sebutan bagi pemerintahan Presiden Soekarno di

Indonesia. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1965. Istilah Orde

Lama muncul pada masa Orde Baru yang dianggap tidak melaksanakan

Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen yang ditandai dengan

diterapkannya demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno.

Presiden Soekarno sebagai tokoh sentral Orde Lama yaitu sebagai kepala

negera dan kepala pemerintahan.

11 Bondan Dwi Atmojo., op.cit., hlm. 40.12 Zuhairini., Metodologi Pendidikan Agama, (Solo: Romadloni, 1993), hlm.

150.

21

Sistem pemerintahan Orde Lama merupakan awal sejarah

pemerintahan bangsa Indonesia. Pada masa Orde Lama inilah, bangsa

Indonesia baru memulai menata segala perihal aturan dalam mengelola negara.

Saat itu, bangsa Indonesia baru saja memproklamirkan diri menjadi negara

merdeka, meskipun belum bebas seratus persen dari kekuasaan penjajah. Orde

Lama menjadi cikal bakal pengaturan sistem untuk bangsa Indonesia.

Pada masa Orde Lama pemerintah sudah mulai membuat peraturan-

peraturan tentang keberadaan yayasan di Indonesia. Namun, belum ada

peraturan yang khusus yang mengatur tentang yayasan. Peraturan mengenai

yayasan pada masa Orde Lama bisa terlihat pada UU Darurat No.7 tentang

Tindak Pidana Ekonomi (LN 1955-27) Pasal 15 tentang penghukuman

terhadap badan hukum yayasan. Demikian pula pada UUPA No. 5 Tahun 1960

(LN 1960-164 TLN 2043) Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 1 PP No. 38 Tahun 1963

tentang Penunjukkan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik

Atas Tanah, mengakui bahwa Yayasan dapat memiliki hak atas tanah.13

b. Keberadaan Yayasan Pada Masa Orde Baru (1966-1998)

Kekuasan Soekarno beralih ke Soeharto ditandai dengan keluarnya

Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966. Setelah dikeluarkan

Supersemar maka mulailah dilakukan penataan pada kehidupan berbangsa dan

bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Penataan dilakukan di

dalam lingkungan lembaga tertinggi negara dan pemerintahan. Dikeluarkannya

Supersemar berdampak semakin besarnya kepercayaan rakyat

13Anwar Borahima., op. cit., hlm. 58

Recommended

View more >