1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

disebutkan Ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sebagai kesatuan

wilayah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam

bumi, maupun sebagai sumber daya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada

Bangsa Indonesia. Hal ini perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung

dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

serta makna yang terkandung dalam Falsafah dan Dasar Negara Republik Indonesia

tersebut.

Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa Negara

menyelenggarakan penataan ruang, yang melaksanakan wewenangnya.Indonesia

merupakan Negara Kesatuan, yang memiliki pulau-pulau yang tersebar diseluruh

wilayah Indonesia, sehingga dalam pengelolaannya akan sangat sulit bagi pemerintah,

untuk itu para pembuat Undang-Undang Dasar 1945 demi efisiensi dan efektifitas serta

demi mencapai hasil yang maksimal di dalam pengelolaan Negara, maka wilayah

Negara Indonesia dibagi dalam daerah besardan daerah yang kecil.

1

2

Substansi tersebut tercermin dengan tegas dalam Pasal 18 UUD 1945 yang

berbunyi sebagai berikut :

Pembagian Daerah Indonesia atas dasar Daerah besar dan kecil dengan bentuk

dan susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan

memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan

Negara dan hak-hak, asal-usul Negara Daerah-daerah yang bersifat istiwewa.

Dari bunyi pasal di atas berarti bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan. Pemberian otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran

serta masyarakat. Konsep otonomi daerah sudah dicanangkan sebelum lahirnya Negara

Republik Indonesia 17 Agustus 1945, dimana Badan Penyelidik Usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) telah mencanangkan pemberian otonomi kepada

Daerah yang disesuaikan dengan Kebinekaan Rakyat Indonesia yang dilambangkan

dalam Garuda Pancasila.

Untuk mendukung dan mendorong konsep dalam rangka pelaksanaan otonomi

daerah dalam bidang penataan ruang maka kemandirian Daerah penting dalam hal

perencanaan yang meliputi konsep kawasan, pembangunan berkelanjutan dan Amdal,

maka daerah dapat diberikan kewenangan untuk menggali potensi yang ada di

daerahnya salah satunya adalah diberikan kewenangan pada daerah melakukan

perencanaan tata ruang sesuai dengan keadaan ruang wilayahnya. Sebagaimana yang

diatur pada UU No 23 Tahun 2014 dalam Pasal 12 ayat (1), dan (2). Dalam era

pembangunan berwawasan lingkungan, hukum lingkungan harus diperankan dalam dua

dimensi, yakni dimensi sebagai sarana sebagai sarana social control dan dimensi

3

sebagai sarana social engineering, guna mendukung lajunya pelaksanaan pembangunan.

Inilah pada hakikatnya fungsi hukum dalam Negara hukum moderen yang sedang

melakukan pembangunan.

Dalam proses pembangunan terdapat banyak permasalahan yang menyangkut

mengenai lingkungan hidup, akan tetapi tidak semua permasalahan tentang lingkungan

dapat terselesaikan secara individu, oleh karena itu agar tidak terjadi kerusakan

lingkungan maka Pemerintah atau khususnya Pemerintah Daerah membuatkan Perda

mengenai Tata Ruang. Terutama dalam pembangunan-pembangunan kepariwisataan

pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek

dan daya tarik wisata, yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alamnya yang

indah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan

Ruang (selanjutnya ditulis UU RI No. 26 Th. 2007 Tentang Penataan Ruang) yang

terdapat di pasal 22 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi disusun

bersadarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi

kebutuhan pembangunan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya.

Sedangkan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dalam pasal 23 ayat

(2) dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan,

keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antar wilayah baik

di dalam provinsi maupun dengan provinsi sekitarnya. Tujuan dari Perencanaan Tata

Ruang Wilayah Provinsi adalah mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang

mengakomodasikan keterkaitan antar Kawasan/ Kabupaten/Kota untuk mewujudkan

4

perekonomian dan lingkungan yang berkesinambungan. Sedangkan sasaran dari

perencanaan tata ruang Wilayah Kabupaten yang terdapat pada Pasal 23 adalah

terkendalinya pembangunan di Wilayah Provinsi baik yang dilakukan oleh Pemerintah

maupun oleh masyarakat, terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan

budidaya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang,

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten berisi tentang :

1. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten yang meliputi kawasan lindung

Kabupaten dan kawasan budi daya Kabupaten yang terdapat dalam Pasal 20

ayat (1) huruf c.

2. Ketentuan pengendalian pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang berisi

ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif

dan disinsentif, serta arahan sanksi yang terdapat pada Pasal 35 bagian

ketiga.

Pasal 28 UU RI No. 26 Th. 2007 Tentang Penataan Ruang perencanaan Tata

Ruang Wilayah Kota yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk

dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan :

1. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau

2. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau, dan

3. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan

kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi

5

bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai

pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

4. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi

ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif

dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Pada tahap awal kegiatan, pengendalian adalah untuk mengetahui sekaligus

mengendalikan apakah dan bagaimanakah dalam pelaksanaannya suatu tindakan

pembangunan telah tercapai kesesuaian ataukah terjadi penyimpangan terhadap rencana

awal yang telah ditetapkan. Aspek yang dimasukkan dalam pertimbangan ini antara lain

ialah bentuk fisik, fungsi waktu atau tahapan pelaksanaan, fungsi pembiayaan dan

sebagainya. Tinjauan kedua yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang

ialah analisis terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan pembangunan.

Analisis terhadap dampak yang ditimbulkan mencangkup dampak positif maupun

dampak negatif yang muncul ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan

hidup dan sebagainya.

Kewenangan dalam bidang penataan ruang mencangkup perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang dan pengendalian perkembangan ruang. Termasuk didalam

pengertian ruang ini adalah tanah milik Negara maupun perorangan, hutan, perairan,

dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya, kecuali yang menurut peraturan

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat untuk mengaturnya. Secara lebih rinci fungsi

penataan ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tujuan dan kebijakan tata

ruang, berwenang dalam menetapkan kebijakan penetapan ruang Daerah Provinsi yang

6

meliputi pengelolaan dan perencanaan pembangunan yang bersifat lintas Daerah

Kabupaten/Kota, seperti wilayah aliran sungai, hutan lindung, sempadan pantai,

sempadan jurang, kawasan terbuka hijau, kawasan terbuka publik dan privat. Ruang

terbuka hijau tersebut terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang ruang terbuka

hijau privat.

Mengenai proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan minimal 30%

dari luas wilayah kota, dengan pengertian proporsi ruang terbuka hijau publik minimal

20% dari luas wilayah kota (Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) UUPR). Mengingat

pentingnya makna perizinan tersebut, pengenaan sanksi tidak hanya dikenakan kepada

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan, tetapi juga bagi

pejabat pemerintah yang berwenang yang memberikan izin pemanfaatan ruang yang

tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.1

Untuk menyikapi hal ini penanganan

masalah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban oleh daerah memberi peran yang

sangat berarti terhadap perkembangan daerah tersebut.

Dengan demikian segala upaya-upaya tentu harus dilakukan khususnya oleh

Pemerintah Daerah dalam memajukan sekaligus menanggulangi masalah-masalah yang

timbul terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat. Masalah ketentraman dan

ketertiban adalah merupakan keadaan dimana Pemerintah dan Rakyat dapat melakukan

kegiatan secara aman, tertib, dan teratur.

Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh pelbagai sebab dan keadaan

diantaranya ialah :

1Yunus Wahid A. M, 2014, Pengantar Hukum Tata Ruang, Kencana Prenada Media Group,

Jakarta, h.13.

7

1. Pelanggaran hukum yang menyebabkan terganggunya keamanan dan

ketertiban masyarakat.

2. Bencana-bencana, bak bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan

oleh manusia.

3. Faktor-faktor yang terletak dibidang ekonomi dan keuangan.2

Pengembangan obyek dan daya tarik wisata tersebut saat ini sedang giat

dilaksanakan yakni seperti pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata, hotel,

restoran, cafe dan usaha-usaha lainnyayang berfungsi meningkatkan daya tarik bagi

wisatawan lokal, maupun wisatawan asing. Masalah tersebut terlihat di sempadan

jurang yaitu di sepanjang jalan raya penelokan kintamani (sepanjang jalur hijau) dengan

berdirinya bangunan-bangunan restouran, rumah makan, pemukiman, perdagangan dan

jasa yang ada saat ini sejumlah 57 bangunan yang melanggar sempadan jurang. Mereka

menjalankan usahanya tanpa memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

Peraturan-peraturan tersebut terkait mengenai larangan pendirian bangunan-bangunan

usaha di setiap jalan atau jalur hijau yang tidak diperbolehkan, karena kawasan tersebut

merupakan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

Perda Kabupaten Bangli No. 9 Tahun 2013 Tentang Tata Ruang mengenai Sempadan

jurang pada dinding kaldera Gunung Batur.

Pada Pasal 38 ayat (1) juga menyatakan bahwa kawasan rawan bencana alam,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e adalah kawasan yang sering atau

berpotensi tinggi mengalami bencana alam, sedangkanpada Pasal 38 ayat (2) kawasan

2 Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, 1996, Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di

Daerah, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 147.

8

rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Kawasan Rawan

Bencana Alam pada Pasal 38 ayat (3) kawasan rawan bencana kebakaran hutan, sebagai

dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup kawasan hutan yang menjadi RPH Kintamani

barat, RPH Kintamani Timur dan RPH Penelokan. Hal ini terkait mengenai ketetapan

pemerintah dalam menjaga sekaligus memelihara lingkungan dari pendirian bangunan-

bangunan di daerah jalur hijau Kabupaten Bangli. Ketetapan itu berupa peraturan-

peraturan yang berisi tentang larangan serta tindakan hukum bagi yang melanggar.

Pada Pasal 77 kreteria dari ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan

jurang sebagaimana diaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf d, pada ayat (1) Penetapan

jarak sempadan jurang, ayat (2) Kegiatan dan bangunan yang diperbolehkan, bersyarat

atau dilarang di kawasan sempadan jurang, ayat (3) persyaratan dan kreteria sempadan

jurang. Kawasan Sempadan Jurang (Jalur Hijau) yang ada di sebelah timur di sepanjang

Jalan Raya Penelokan-Kintamani itu merupakan daerah tempat-tempat yang tidak

diperbolehkan untuk dibuat/mendirikan bangunan. Namun sampai sejauh ini belum

sepenuhnya terealisasi, hal ini bisa dilihat dari maraknya usaha-usaha, pemukiman,

perdagangan dan jasa tersebut terlihat disepanjang Sempadan Jurang di sebelah timur

jalan raya penelokan kintamani yaitu di Daerah Kabupaten Bangli yang makin hari

semakin bertambah banyak. Masalah diatas lebih jelas diterangkan dalam Peraturan

Derah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten

Bangli yang sekaligus berisi tentang Arahan Pengenaan Sanksi bagi yang melanggar

yaitu terdapat pada Pasal 101.

9

Melihat Arahan dan Pengenaan sanksi pidana yang cukup jelas, yang dibuat oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli ini sudah cukup memberikan pengertian kepada

masyarakat tentang larangan pendirian bangunan di daerah Sempadan Jurang (Jalur

Hijau) ini, akan tetapi ancaman kemudian muncul tentang pembatasan hak milik yang

dimiliki oleh masyarakat yang ada di daerah sempadan jurang tersebut yang

dikarenakan masyarakat/warga tidak memiliki pilihan untuk mereka tinggali/ ditempati

karena lahan tersebut juga merupakan tanah ayahan desa dan satu-satunya juga

peninggalan/ warisan dari turun temurun nenek moyang mereka itu sediri yang menjadi

bagian dan hak milik untuk dipergunakan, akan tetapi masyarakat menyalah gunakan

fungsi lahan tersebut sebagaimana mestinya. Maka dari itu untuk pembatasan hak ini

maksudnya bahwa hak milik yang dimiliki oleh masyarakat hanya boleh untuk

dinikmati hasilnya saja tapi tidak boleh untuk membangun untuk usaha dan lain

sebagainya.

Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menegakkan Peraturan Daerah tidaklah

dapat menerapkan aturan-aturan atau paksaan secara sewenang-wenang atau

bertentangan dengan hukum. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam setiap tindakannya

wajib menjaga keseimbangan perlindungan antara kepentingan umum dan kepentingan

perorangan atau hak-hak masyarakat. Pelanggaran atas kewajiban ini dapat melahirkan

adanya sikap tindakan aparat Pemerintah Kabupaten Bangli yang melanggar hukum.

10

Sehubungan dengan hal itu, penelitian terhadap penerapan Perda Kabupaten

Bangli Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli

Tahun 2013-2033 (selanjutnya ditulis Perda Kab. Bangli No. 9 Th 2013) terkait

bangunan-bangunan di sepanjang Jalan Raya Penelokan yang merupakan permasalahan

yang menarik dan aktual untuk dikaji.

1.2. Rumusan Masalah

Oleh karena itu dengan judul penulisan ini berdasarkan latar belakang di atas,

maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah : “PENERAPAN PERDA

TATA RUANG KABUPATEN BANGLI TERKAIT KETENTUAN SEMPADAN

JURANG DI JALAN RAYA PENELOKAN KINTAMANI”

Bertitik tolak dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka ada beberapa

masalah yang akan dikaji. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Apakah daerah di sepanjang jalan raya penelokan kintamani merupakan dinding

kaldera Gunung Batur sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Huruf d Perda

Kabupaten Bangli Tentang Tata Ruang?

2. Apakah bangunan-bangunan di sepanjang Jalan Raya Penelokan Kintamani

memenuhi kriteria bangunan yang diperbolehkan pada sempadan jurang menurut

Pasal 77 Perda Kabupaten Bangli Tentang Tata Ruang?

3. Sanksi hukum apa yang diterapkan terhadap bangunan yang melanggar

ketentuan sempadan jurang yang diatur pada Perda Kabupaten Bangli Tentang

Tata Ruang?

11

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, untuk menghindari

pembahasan yang menyimpang dari pokok bahasan serta tidak mengaburkan obyek

yang akan dibahas,maka terdapat permasalahan-permasalahan tersebut akan dibatasi

ruang lingkupnya. Adapun permasalahan yang nantinya akan dibahas adalah berkisaran

tentang atau bertitik tolak pada hal-hal sebagai berikut :

Mengingat materi dan ruang lingkup masalah Peraturan Daerah ini sangat luas,

maka penulis membatasi ruang lingkup masalah mengenai Peraturan Daerah tentang

sempadan jurang dalam penetapan jalur hijau dan kawasan rawan bencana alam

khususnya tentang perlindungan setempat di sepanjang Jalan Raya Penelokan oleh

Pemerintah Kabupaten Bangli serta upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan

izin pemanfaatan ruang pada kawasan strategis Provinsi yang mempunyai dampak luas

terhadap Wilayah Provinsi mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi sesuai

dengan jenis dan lingkupnya, yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten.

1.4. Orisinalitas Penelitian

Dalam rangka menumbuhkan semangat anti plagiat didalam dunia pendidikan

maka penulis melakukan penelusuran terhadap Judul penelitian sehingga mampu

menunjukan orisinalitas dari penelitian yang sedang ditulis dengan menampilkan

beberapa judul penelitian skripsi terdahulu sebagai pembanding, adapun dalam

penelitian kali ini penulis menampilkan tiga skripsi yang diwajibkan :

12

Tabel

No Judul Skripsi Penulis Rumusan

Masalah

Perbedaan

1 Efektifitas

Penegakan

Peraturan

Daerah No 6

Tahun 2001

tentang Ijin

Bangunan-

Bangunan di

Kota Denpasar.

I Made Arnawa

Nim :

0703005190

(Mahasiswa

Fakultas Hukum

Universitas

Udayana

Denpasar),

Tahun 2011.

1. Apakah

pengaturan

persetujuan

prinsip

membangun dan

ijin mendirikan

bangunan di

Kota Denpasar

telah dapat di

katakana efektif

2. Bagaimana

upaya

pemerintah Kota

Denpasar dalam

penegakan ijin

bangunan?

1. Perbedaanya

terhadap usulan

penelitian yang

saya buat

dengan skripsi

lain yaitu pada

rumusan

masalanya

skripsi lain tidak

merumuskan

masalah tentang

kawasan jalur

hijau dan

penegakan

hukum

bangunan di

daerah

komersial

terbuka publik

yang merupakan

kawasan rawan

bencana.

2 Kajian Yuridis

Tentang

pembangunan

Jalan Tol bali

Mandara terkait

dengan

Peraturan

Daerah Provinsi

Bali Nomor 16

tahun 2009

tentang Rencana

Tata Ruang

wilayah provinsi

Bali Tahun

2009-2029.

Agus Hariyono

Nim :

0916051068

(Mahasiswa

Fakultas Hukum

Universitas

Udayana

Denpasar),

Tahun 2014.

1. Fungsi kawasan

hutan bakau

yang

diperuntunkkan

untuk

membangun

jalan tol Bali

Mandara dikaji

dari Peraturan

Daerah Provinsi

Bali Nomor 16

Tahun 2009

tentang Rencana

tata Ruang

Wilayah?

1. Perbedaanya

pada terhadap

usulan

penelitian yang

saya buat

dengan skripsi

lain yaitu pada

rumusan

masalanya

skripsi lain

tidak membahas

dan

merumuskan

masalah tentang

penegakan

hukum akan

13

Dasar Hukum

Dalam

Pembangunam

jalan Tol Bali

Mandara?

bangunan di

daerah

komersial

disepanjang

sempadan jalan

raya penelokan

yang merupakan

kawasan

komersial jalur

hijau terbuka

publik.

3 Kewenangan

Pemerintah Kota

Denpasar Dalam

Perencanaan

Tata Ruang Kota

Berwawasan

Lingkungan

I Made Hadi

Kusuma

Nim :

0703005175

(Mahasiswa

Fakultas Hukum

Universitas

Udayana

Denpasar),

Tahun 2011.

1. Bagaimana

pengaruh tata

ruang kota yang

berwawasan

lingkungan?

2. Bagaimanakah

kewenangan

Pemerintah Kota

Denpasar dalam

perencanaan tata

ruang kota yang

sesuai dengan

strategi

pembangunan

berwawasan tata

ruang kota yang

sesuai dengan

strategi

pembangunan

berwawasan

lingkungan?

1. Perbedaanya

terhadap usulan

penelitian yang

saya buat yaitu

pada rumusan

masala dengan

skripsi lain

yaitu skripsi

lain tidak

merumuskan

dan membahas

tentang kawasan

komersial rawan

bencana dan

jaluh hijau.

14

1.5. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian biasanya mempunyai tujuan yang di inginkan dan dicapai

sesuai dengan permasalahan hukum yang dikajinya. Dengan demikian, keberhasilan

dari penelitian ini dapat dievaluasi berdasarkan tujuannya. Dalam kaitannya dengan

penelitian “Penerapan Perda Tata Ruang Kabupaten Bangli Terkait Ketentuan

Sempadan Jurang di Sepanjang Jalan Raya Penelokan Kintamani”.

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakan penelitian ini yang digolongkan

menjadi dua bagian yaitu :

a. Tujuan Umum

Agar Penelitian dan Penulisan karya ilmiah memiliki suatu maksud yang jelas,

maka harus memiliki tujuan agar dapat mencapai target yang dikehendaki. Adapun

tujuan dari penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut :

Secara umum tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk dapat mengetahui

tentang daerah Sempadan Jurang yang berada di Jalan Raya Penelokan Kintamani yang

merupakan Dinding Kaldera Gunung Batur sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 30

huruf d Perda Kab. Bangli, dan pada dasarnya penulis juga dapat menuangkan pikiran

secara ilmiah dalam bentuk skripsi mengenai penerapan perda tata ruang terkait pada

kawasan sempadan jurang di Jalan Raya Penelokan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli

dalam pembangunan, terutama penulis ingin mengetahui bangunan-bangunan yang ada

disepanjang jalan raya penelokan kintamani sudah memenuhi kreteria bangunan yang

diperbolehkan pada sempadan jurang menurut Pasal 77 Perda Kab. Bangli. Untuk

memenuhi kepentingan umum sebagai sarana dan prasarana dengan mendirikan

15

bangunan di kawasan komersial rawan bencana alam di sempadan jurang khususnya di

Jalan Raya Penelokan yang merupakan jalur hijau terbuka publik yang dikaji dari

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033, pada Pasal 30 Huruf d jo. Huruf f terhadap

kawasan perlindungan setempat di sepanjang Jalan Raya Penelokan Kintamani.

Selanjutnya tujuan pada Penulisan ini juga ingin mengetahui sanksi hukum apa yang

dapat diterapkan terhadap bangunan yang melanggar ketentuan sempadan jurang

tersebut yang ada di sempadan jurang di Jalan Raya Penelokan Kintamani.

b. Tujuan Khusus

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas adapun tujuan khusus dari penelitian

ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengananlisis, dan mengurai secara lebih mendalam

tentang sempadan jurang pada daerah di sepanjang Jalan Raya Penelokan

Kintamani yang merupakan kawasan perlindungan setempat yang di atur

pada Pasal 30 huruf d Perda. Kab. Bangli sebagaimana di maksud pada pasal

tersebut kawasan sempadan jurang yang merupakan dinding kaldera gunung

Batur.

2. Untuk mengetahui, mengananlisis, dan mengurai dampak yang akan

ditimbulkan dari penetapan jalur hijau dalam pendirian bangunan-bangunan

di kawasan rawan bencana alam yang berkaitan dengan hak kepemilikan

tanah oleh Pemerintah Daerah atas kawasan perlindungan setempat apakah

16

sudah memenuhi kreteria bangunan yang diperbolehkan pada sempadan

jurang menurut Pasal 77 Perda Kab. Bangli No.9 Th 2013.

3. Untuk mengetahui, mengananlisis, dan mengurai dasar hukum dan sanksi

hukum apa yang dapat diterapkan terhadap bangunan-bangunan yang

melanggar ketentuan sempadan jurang di Jalan Raya Penelokan Kintamani.

1.6. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian idealnya memiliki manfaat yang ingin dicapai, oleh karena itu

manfaat yang hendak diperoleh dari skripsi ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari pada penelitian ini adalah dimana agar setiap masyarakat

dan khususnya bagi penulis agar dapat mengembangkan atau melatih diri dalam usaha

menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis. Khususnya bagi perkembangan suatu ilmu

hukum. Adapun manfaat teoritis yang dapat kita pelajari dan kita tanamkan adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum baik secara

umum maupun terkhusus pada penerapan Perda Tata Ruang pada Pasal 30

terhadap perlindungan kawasan setempat. Dan fungsi dari kawasan

komersial rawan bencana alam dan ruang terbuka hijau publik yang dikaji

dari Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033.

2. Memperdalam pengetahuan tentang kebijakan yang diambil oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Bangli dalam pengaturan izin prinsip pemanfaatan ruang

17

strategis provinsi dalam pembangunan di kawasan komersial rawan bencana,

dan jalur hijau terbuka publik di sempadan jurang di Jalan Raya Penelokan

guna memberikan solusi dari obyek wisata di Kintamani agar dapat

mengetahui dampak yang ditimbulkan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari pada penelitian ini adalah dimana agar setiap masyarakat

dan khususnya bagi penulis agar dapat mengetahui tentang bagaimana menjalankan

Peraturan Daerah yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli.

Khususnya pada Kawasan Perlindungan setempat di sepanjang Jalan Raya Penelokan

Kintamani yang merupakan kawasan rawan bencana alam dan jalur hijau terbuka

publik.

Maka terdapat manfaat praktis yang telah dikaji dari pada pembahasan

permasalahan penelitian yang dibahas adalah :

1. Dimana agar setiap masyarakat dan khususnya bagi penulis agar dapat mengetahui

tentang bagaimana larangan dan pengaturan persetujuan prinsip membangun dan

ijin mendirikan bangunan di kawasan ruang terbuka hijau publik dan di kawasan

komersial rawan bencana alam, khususnya di sempadan jurang di Jalan Raya

Penelokan Kintamani. Dan upaya Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penegakan

hukum, pemberian sanksi terkait dalampengaturan izin pemanfaatan ruang strategis

provinsi terhadap penetapan jalur hijau dan kawasan rawan bencana alam yang telah

di tetapkan pada Perda Kabupaten Bangli pada Pasal 30 Huruf d jo huruf f terhadap

kawasan perlindungan setempat yang akan berkaitan dengan hak atas kepemilikan

18

tanah. Sehingga akan muncul dampak yang ditimbulkan oleh Pemeritah Daerah

maka dari itu inilah kesempatan bagi penulis untuk mengetengahkan argument dan

pandangan terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

1.7. Landasan Teoritis

Untuk membahas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka berikut

dipaparkan beberapa teori yang terkait dengan permasalahan tersebut karena Penelitian

selalu harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, oleh karena ada hubungan

timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data,

analisa serta konstruksi data. Dengan mengedepankan teori-teori dalam suatu penelitian

dapat dijelaskan fenomena yang dihadapi. Dalam landasan teoritis akan dipaparkan

beberapa kajian teori, dan konsep yang berkaitan dengan kewenangan yang menjadi

urusan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan daerah

kabupaten/kota, sehubungan dengan pembagian urusan pemerintah dibidang penataan

ruang.

Sejumlah konsep yang perlu dijelaskan sebagai landasan teori dalam

pembahasan permasalahan diatas adalah landasan teoritis yang dipakai dalam penelitian

ini juga menggunakan teori-teori dasar yang relevan dengan masalah hukum dan asas-

asas yang behubungan dengan penelitian ini. Teori, konsep dan asas yang dimaksudkan

antara lain berupa Teori Negara Hukum, Teori Kewenangan, Teori Penegak Hukum dan

Asas Penyelenggaraan Pemerintahan. Adapun penjelasan teori-teori dan asas-asas

tersebut sebagai berikut :

19

a. Teori Negara Hukum

Konsep dari Negara hukum yang digunakan adalah konsep Negara hukum yang

dikemukakan oleh F.J. Stahl dalam unsur ketiganya adalah pemerintahan berdasarkan

peraturan-peraturan hukum. F.J. Stahl mengembangkan ide Immanuel Kant dengan

memantapkan prinsip-prinsip liberalisme yang dikemukakan oleh Rousseau, sehingga

lahirlah Negara Hukum Formal. Menurut Dicey di Negara dengan sistem Anglo Saxon,

dikenal konsep the rule of lawuntuk menyebut Negara hukum dengan unsur-unsur

terdiri dari : supremacy of law, equality before the law, the constitution based on

individual rights.3

Negara Indonesia adalah Negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”, ini menunjukkan bahwa segala tindakan

yang dilakukan oleh penguasa dan masyarakat harus berdasarkan pada hukum bukan

berdasarkan pada kekuasaan.

Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri Negara hukum yaitu :

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia;

2. Pemisahan atau pembagian Kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;

3. Pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan;dan

4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.4

3H.D. Van Wijk & Willem Konijnenbelt, 1988, Hofdstukken van Administratief Recht,Uitgeverij

LEMMA B.V, Moerbeiboom, Culemborg, h. 56. 4 Ridwan HR, 200, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.3.

20

Pada saat yang bersamaan muncul pula konsep Negara hukum (rule of law) dari

A.V.Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum anglo-saxon. Dicey

mengemukakan unsur-unsur rule of law sebagai berikut :

1. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law), yaitu tidak adanya

kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitray power) dalam arti bahwa

seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.

2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality infore the law.

Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.

3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-undang (dinegara lain oleh

Undang –Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan).5

Perkembangan berikutnya muncul pemikiran yang berkaitan dengan ciri-

ciri/unsur-unsur Negara hukum Indonesia. Dalam kaitan itu, Negara hukum yang dianut

Negara Indonesia tidaklah dalam arti formal, namun Negara hukum dalam artian

material, yang juga diistilahkan dengan Negara hukum kesejahteraan (welfare state).

Membahas permasalahan secara mendalam, maka diuraikan beberapa teori-teori dan

landasan dalam menunjang pembahasan permasalahan yang ada.

Dengan adanya teori yang menunjang diharapkan dapat memperkuat,

memperjelas, dan mendukung untuk menyelesaikan permasalahan. Berdasarkan

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Pasal 1 angka 5 menyatakan, penataan

ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang. Menurut Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007

Tentang Penataan Ruang membentuk perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk

menentukan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui

penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, sedangkan pengendalian

5 Ibid, h. 4.

21

pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Menurut

Jayadinata, “Yang dimaksud ruang menurut istilah geografis umum adalah seluruh

permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer, tempat hidup tumbuh-tumbuhan,

hewan dan manusia”.6

b. Teori Kewenangan

Untuk mempertajam pembahasan terhadap permasalahan kewenangan yang

menjadi urusan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah

kabupaten/kota dalam bidang penataan ruang, maka dalam sub bahasan ini akan

diketengahkan uraian tentang konsep kewenangan. Menurut Teori Kewenangan , cara

memperoleh kewenangan dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu : atribusi, delegasi,

dan mandat.7

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari hukum

administrasi, karena pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas

dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar

wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (legalitiet beginselen).8

Menurut S.F.Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan melakukan suatu

tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang

diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan

6 Jayadinata, Johar. T, 1999, Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan

Wilayah, ITB, Bandung, h. 15. 7 Philipus M. Hadjon, dkk, 1994, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet III, UGM

Press, h. 130. 8 Sadjijono, 2008, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, LaksBang Pemerintah

Ressindo, Yogyakarta, h. 29.

22

hukum. 9 Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang

langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil.

Kewenangan yang di dapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah

kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-

undangan (utamanya UUD 1945). Sehubungan dengan ini H.D. Van Wijk & Willem

Koninenbelt mengemukakan bahwa atribusi merupakan “toekening van een bestuurs

bevoegdheid door een wetgever aan een bestuurs organ”.10

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam

lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh

subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek

dalam artiyang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu

melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang

menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu

dengan mendasarkan diripada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia

menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

9 S.F. Marbun, 1997, “Peradilan Hukum Administrasi Negara dan Upaya Administratif di

Indonesia, Liberty, Yogyakarta, h. 154-155. 10

H.D. Van Wijk & Willem Konijnenbelt, 1988, Hofdstukken van Administratief Recht,

Uitgeverij LEMMA B.V, Moerbeiboom, Culemborg, h. 56.

23

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya

diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu

diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. penegakan hukum itu dapat pula

ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya

juga mencakup makna yang luas dan sempit.

Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang

terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup

dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut

penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan

perkataan„law enforcement‟ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan

„penegakanhukum‟ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah „penegakan

peraturan‟ dalam arti sempit. Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis

dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa

Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah „the rule of law‟ versus „the rule of just

law‟ atau dalam istilah „the rule of law and not of man‟ versus istilah „the rule by law‟

yang berarti „the rule of man by law‟.

Dalam istilah „the rule of law‟ terkandung makna pemerintahan oleh hukum,

tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan

yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah „the rule of just law‟.

Dalam istilah „the rule of law and not of man‟ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa

24

pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum,

bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah „the rule by law‟ yang dimaksudkan sebagai

pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan

belaka.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk

menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang

luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek

hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi

tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma

hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian

yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri

batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan

hukum itu, baik dari segisubjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas

hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja.

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang

hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-

norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya,

persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya

ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum

terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang.

25

Karena itu, secara akademis, hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban

asasi manusia.

Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri

terkait erat dengan persoalan ketidak adilan yang timbul dalam kaitannya dengan

persoalan kekuasaan. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi

penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur

penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi,

polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat

dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau

perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan,

penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta

upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen

penting yang mempengaruhi, yaitu:

(i) institusi penegak hukum beserta berbagaiperangkat sarana dan prasarana

pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;

(ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai

kesejahteraan aparatnya, dan

(iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya

maupunyang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik

hukum materielnya maupun hukum acaranya.

26

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek

itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara

internal dapat diwujudkan secara nyata. Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan

berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga

memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu

elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-

citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum

mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya.

Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan

warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman.

Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya

penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena

itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu :

(i) pembuatan hukum („the legislation of law‟ atau „law and rule making‟),

(ii) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (socialization

and promulgation of law, dan

(iii) penegakan hukum (the enforcement of law). Ketiganya membutuhkan

dukungan.

(iv) adminstrasi hukum (the administration of law) yang efektif dan efisien

yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab

(accountable).

27

Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai

agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas.

Dalam arti luas, „the administration of law‟ itu mencakup pengertian

pelaksanaan hukum (rules executing) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam

pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi

dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam

rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (regels), keputusan-keputusan

administrasi negara (beschikkings), ataupun penetapan dan putusan (vonis) hakim di

seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Jika

sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap

aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka? Jika akses tidak ada, bagaimana

mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya?

Meskipun ada teori „fiktie‟ yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal,

hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat

(social reform), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh

dibiarkan tanpa usaha sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis dan

bersengaja.11

11

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara

Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara

Indonesia.

28

d. Asas Penyelenggaran Pemerintah

Urusan pemerintah yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah baik

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Desa

yang ada diwilayahnya, sehingga pengkajiannya didasarkan pada asas-asas

penyelenggaraan Pemerintahan karena asas-asas ini merupakan dasar bagi pengalihan

kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Adapun asas-asas

Pemerintahan ini meliputi:

1. Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana sistem pemerintahan

di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.

2. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh

pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh

Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah kepada instansi

vertikal wilayah tertentu.

4. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah

dan/atau desa; dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

dan/atau Desa; serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk

tugas tertentu.12

12

H. Siswanto. Sunarsono, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h.

7.

29

Dalam memberikan otonomi kepada Daerah lebih menekankan ada asas

desentralisasi yaitu tata cara Pemerintah yang lebih banyak memberikan kekuasaan

kepada Pemerintah Daerah, karena asas ini lebih memberi keuntungan kepada Daerah.

Konsep Negara Hukum Pemerintah memiliki fungsi untuk menyelenggarakan

Pemerintahan. Kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan bukan berarti Pemerintahan

dapat bertindak sewenang-wenang sebab Negara hukum (rechtstaat) sebagaimana yang

disebutkan oleh Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burken : “Adalah Negara yang

menetapkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan kekuasaan

tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum”. 13 Hal lain

dijelaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang mengatakan bahwa tujuan dari pada

hukum ialah “untuk mencapai ketertiban, keadilan dan kepastian hukum dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. 14 Dengan melihat pandangan

tersebut diatas terdapat prinsip yang kuat dimana, Negara hukum menentukan bahwa

Pemerintah harus tunduk dan bukannya hukum yang harus tunduk pada Pemerintah

sehingga setiap tindakan Pemerintah harus mencerminkan kepentingan umum, adil dan

tidak merugikan terlebih mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat.

Lepas dari itu program pembangunan di daerah dalam otonomi yang nyata,

memberi pengertian adanya perubahan orientasi pelaksanaan pembangunan yang harus

dikelola dengan prinsip dan mekanisme yang professional. Menurut Drs. Dewa Made

Beratha (Gubernur Bali), bahwa ada dua tantangan utama pembangunan dalam era

13

Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.18-19. 14

Mochtar Kusumaatmadja, 1995, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan

Nasional, Bina Cipta, Bandung, h. 2-3.

30

otonomi yang nyata, yaitu : 15

“Tantangan sebelum dan sesudah otonomi yang nyata

dilaksanakan sehingga pembangunan setelah otonomi nyata dilaksanakannya otonomi

nyata”. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa pembangunan merupakan proses

perubahan struktur dalam tatanan masyarakat.

Kemutakhiran sebuah jaman adalah ketika masa itu dapat membuat

perubahan sejarah yang membedakan saat sebelumnya dengan sesudahnya, Hal itu

sebagaimana yang terjadi pula pada sistem ketatanegaraan dan pemerintahan daerah di

negara kita. Perubahan sistem ini merupakan perkembangan sebuah regulasi pemerintah

yang bernama UU 23 Tahun 2014 yang melakukan perubahan dan pembaharuan

terhadap marwah dan semangat UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan UU No. 12 Tahun

2011 terakhir dicabut dengan UU No. 23 Tahun 2014 diundangkannya UU 23 tahun

2014 ini tertanggal 2 Oktober 2014 oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

dan masuk dalam lembaran negara tahun 2014 nomor 244. Beberapa peristilahan baru

seperti urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan tidak

berkaitan pelayanan dasar sebagaimana Pasal 12 ayat (1) dan (2) sebutkan yang ada

pada UU 23 Tahun 2014. Semangat inovasi dibangun untuk dilaksanakan di daerah

sesuai pasal 386 dengan mendasar pada pasal 387 peningkatan efisiensi, perbaikan

efektifitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, dilakukan

terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan tidak untuk

kepentingan diri sendiri.

15

Jiwa Atmaja, Ed, 2002, Otonomi Daerah Bali, Kendala dan Harapan, Ikayana & Tabloid

Taksu, Bali, h. 173.

31

Dikenal juga adanya paradigma kecamatan dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan umum diberikan anggaran dari APBN dari pusat seperti dikenal dalam

pasal 25 yaitu pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan antar suku, penanganan konflik,

koordinasi lintas instansi, pengembangan demokrasi, dan semua urusan pemerintahan

terutama yang berorientasi pada pelayanan publik. Pun juga terjadi pada kelurahan, jika

pada UU 32 tahun 2004 posisi kelurahan merupakan sub ordinat langsung di bawah

Bupati, tetapi pada UU 23 Tahun 2014 Kelurahan di bawah struktur kecamatan.

Sehingga berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

yang mengacu pada disentralisasi Daerah Provinsi. Dimana desentralisasi dimaksud

sebagai pelimpahan kekuasaan dari pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah

tangganya sendiri.

Selanjutnya Menurut Webster di dalam kamusnya merumuskan sebagai berikut :

Desentralisasi berarti membagi dan mendistribusikan, misalnya administrasi

pemerintahan, mengeluarkan dari pusat atau konsentrasi.” (To decentralize means

to devide and distribute, as governmental administration, to withdraw from the

center or of concentration).16

Hal tersebut tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18

sebagai dasar, bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Dengan

demikian Pemerintah Daerah mempunyai fungsi khusus baik fungsi Otonom maupun

fungsi Medebewind/ tugas pembantu, yaitu :

16

Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1994, Hukum Administrasi Negara

Pemerintahan di Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, h. 40.

32

1. Fungsi Otonom :

a. Wewenang Pemerintah Daerah untuk membina urusan rumah tangga daerah dan

Pemerintah Daerah otonom yang lebih rendah.

b. Wewenang untuk bersama Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD)

Menetapkan Peraturan Daerah, menyusun Anggaran Belanja Daerah (APBD)

dan lain sebagainya.

2. Kegiatan atau Fungsi Madebewind/Tugas pembantu :

a. Kegiatan atau Fungsi Pemerintah Umum dalam hal, menjaga serta melakukan

inisiatif agar dilaksanakan serta ditaatinya seluruh peraturan daerah oleh seluruh

Badan dan Aparatur Pemerintahan di masing-masing instansi, maupun oleh

setiap warga masyarakat.

b. Fungsi Keamanan dan Ketertiban.

c. Fungsi Pembinaan Hansip dan Wanra/Polisi Pamong Praja.

d. Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang Gangguan/Hider Ordonansi.

sebagai penjagaan terhadap pencemaran lingkungan.17

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya

dalam arti Daerah diberikan wewenang mengurus dan mengatur semua urusan

Pemerintah di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-

undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi

pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang

bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan dimaksud salah satunya

17

Ibid.

33

adalah dengan dibuatnya peraturan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli

mengenai Pasal 30 Huruf d, terhadap Perlindungan kawasan setempat dalam halnya

mengenai larangan pendirian bangunan di sempadan jurang, karena kawasan tersebut

merupakan Dinding Kaldera Gunung Batur sebagaimana dimaksud dalam Perda

Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013, Pasal 77 Ketentuan umum peraturan zonasi

kawasan sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf d.

Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau dan ruang terbuka hijau

kota (RTHK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf f, Pasal 79 ayat (1)

penetapan kawasan ruang terbuka hijau. Dan pada Pasal 79 ayat (2) pengaturan ruang

terbuka hijau huruf e meliputi pemanfaatan taman pekarangan perumahan, halaman

perkantoran, halaman pertokoan dan halaman tempat usaha lainnya sebagai ruang

terbuka hijau dengan proporsi tertentu sesuai luas lahan dan persyaratan Koefisien

Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang ditetapkan.

Selanjutnya pada Pasal 79 ayat (2) huruf f meliputi pendirian bangunan pada RTH pada

ruang terbuka dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan sosial, rekreasi, olah

raga, pertanian, dan keagamaan.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam, kawasan

tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) huruf a, dilaksanakan

dalam rangka mitigasi dan adaptasi. Dari beberapa zonasi ruang yang dimaksud adalah

merupakan tempat-tempat yang tidak boleh untuk dibuat/mendirikan bangunan.

Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menegakkan Peraturan Daerah tidaklah dapat

menerapkan aturan-aturan atau atau paksaan secara sewenang-wenang atau

34

bertentangan dengan hukum. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam setiap tindakannya

wajib menjaga keseimbangan perlindungan antara kepentingan umum dan kepentingan

perorangan atau hak-hak masyarakat. Pelanggaran atas kewajiban ini dapat melahirkan

adanya sikap tindakan aparat Pemerintah Kabupaten Bangli yang melanggar hukum.

Kedua bentuk sikap tindakan Pemerintah itu bila merugikan masyarakat akan dapat

menjadi sebab timbulnya sengketa Tata Usaha Negara. Untuk itu kerugian yang dialami

oleh masyarakat dapat menempuh berbagai sarana perlindungan berupa upaya

administratif dan melalui peradilan administrasi murni.

Upaya administratif ialah suatu prosedur yang ditempuh oleh seseorang atau

badan hukum Perda yang tidak puas terhadap sikap tindak Pemerintah Daerah dalam

penerapan aturan atau paksaan Pemerintah. Prosedurnya dilaksanakan dilingkungan

Pemerintahan itu sendiri serta atas dua bentuk, yaitu prosedur keberatan dan banding

administratif. Keberatan diajukan kepada Pemerintah Daerah atau instansi lain. Bila

melalui upaya administratif belum dapat terselesaikan, Pasal 48 ayat (2) jo Pasal 51 ayat

(3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

memberikan wewenang kepada orang atau badan hukum perdata untuk menyelesaikan

melalui Badan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan catatan persyaratan yang

ditentukan untuk dapat berpekara melalui badan peradilan ini harus dipenuhi.

Di satu pihak untuk berperkara melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara tidak

selalu melalui jalur upaya administratif, bilamana persyaratan itu tidak ditentukan

secara tegas untuk menyelesaikan sengketa atau perkara tersebut terlebih dahulu

sebelum diajukan ke badan Peradilan Administrasi Murni.

35

1.8. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat dalam mencari jawaban yang tepat atas

permasalahan yang diajukan oleh penulis, serta untuk mempertanggungjawabkan

keilmiahannya, maka untuk mendapatkan data guna menguraikan masalah. Dalam

rangka menyatakan pikiran secara tertulis dan agar memiliki bobot ilmiah maka

diperlukan adanya pendekatan tertentu yang dalam penulisannya menggunakan metode

yaitu sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Pada penulisan ini, dalam upaya mengkaji dan mencari pemecahan terhadap

masalah yang dikemukakan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian

Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris artinya suatu penelitian dengan mengkaji

permasalahan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dan penelitian ini didasarkan

dari data primer. penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data

primer.18

Istilah lain yang digunakan pada penelitian hukum empiris adalah “penelitian

hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, karena bertitik

tolak dari data primer, yaitu data yang di dapat langsung melalui penelitian lapangan.

Penelitian lapangan dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun

kuisioner.19

Orientasi pengkajiannya menitik beratkan mengenai pengaturan persetujuan

prinsip membangun dan izin pemanfaatan ruang mendirikan bangunan di daerah

komersial rawan bencana alam yang merupakan kawasan perlindungan setempat yaitu

sempadan jurang dan jalur hijau di Jalan Raya Penelokan Kintamani, upaya Pemerintah

18

Ronny HanitijoSoemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia

Indonesia, Jakarta, h. 9. 19

Bambang Wahyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, h. 16.

36

Kota Bangli dalam penegakan hukum akan ijin bangunan di sempadan jurang tersebut,

karena sebagai kawasan jalur hijau terbuka publik, yakni dalam suatu penelitian yang

beranjak dari adanya kesengajaan das solen dengan das sein yaitu adanya kesenjangan

antar praktek dan teorinya, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum,

dan atau adanya situasi ketidak tahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan

akademik. 20 Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian ini

akan diawali dari teknik pengumpulan data sampai data dengan teknik analisis data,

dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah penelitian sebagai berikut :

b. Jenis Pendekatan

Sebuah karya tulis ilmiah agar dapat mengungkapkan kebenaran jawaban atas

permasalahan secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta

dipertanggungjawabkan keilmiahannya, hendaknya disusun dengan menggunakan

pendekatan-pendekatan yang tepat. Dalam penelitian ini hukum terdapat beberapa

pendekatan, antara lain pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan

kasus (case approach), pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan

koseptual.21

Dalam hal ini permasalahannya dari Penerapan Perda Pasal 30 Huruf d jo

Huruf f terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli yang termasuk dalam

pendekatan hukum empiris, sehingga data yang diperlukan dapat diperoleh dari

informan-informan, wawancara dengan bagian tata ruang Bappeda Bangli sesuai dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli yang diambil oleh peneliti. Pendekatan

perundang - undangan (statute approach) adalah metode penelitian dengan menelaah

20

Fajar Mukti dan Yuliono Ahmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 112. 21

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum,Prenada Media Group, Jakarta,h. 93.

37

semua undang-undang, memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-

undangan. Dikatakan bahwa pendekatan perundang-undangan berupa legislasi dan

regulasi yang dibentuk oleh Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara

umum.22

c. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian yang sifatnya

deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-

sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan

penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu

gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dalam penelitian ini teori, ketentuan

peraturan, norma-norma hukum, skripsi yang dimuat baik dalam literatur maupun

jurnal, doktrin, serta laporan penelitian terdahulu sudah mulai ada dan bahkan

jumlahnya cukup memadai.23

24d. Data dan Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang berasal

dari penelitian langsung untuk mendapatkan data yang nyata. Adapun data yang

dipergunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

b. Bahan Hukum Sekunder

c. Bahan hukum Tersier

22

Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h..

97. 23

Universitas Udayana, 2013, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana,

Udayana University Press, Denpasar, h. 81.

38

a. Bahan Hukum Primer yaitu pangkal tolak dari pendekatan masalah yang ada maka

dalam penulisan skripsi ini terdapat bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan

hukum Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian

lapangan (field research) yang di dalam pokok hal ini adalah hasil wawancara

dengan informan, maupun hasil wawancara kepada bagian tata ruang Bappeda

Bangli. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.25

Dalam hal ini data primer yang diperoleh adalah penelitian yang dilakukan di :

a. Bappeda Kab. Bangli yaitu wawancara dengan staff ahli yang dalam hal ini

berperan untuk pelayanan dan informasi.

b. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Bangli yaitu wawancara

dengan Pegawai dan staff ahli yang dalam hal ini berperan memberikan

pelayanan dan informasi dalam penegakan Perda Kab. Bangli Tentang

Rencana Tata Ruang.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari membaca buku-buku hukum

kepustakaan, literatur, dokumen-dokumen hasil penelitian, pendapat para pakar

(doktrin), jurnal-jurnal hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan permasalahan yang diangkat serta dapat memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer untuk menunjang penulisan dan hasil karya ilmiah. Bahan

Hukum Sekunder ini juga merupakan bahan-bahan yang isinya membahas bahan

primer, seperti buku, artikel, laporan penelitian, berbagai karya tulis ilmiah lainnya.26

25

Peter Mahmud Marzuki,op.cit. h. 30 26

Peter Mahmud Marzuki, loc. cit

39

Adapun dalam penelitian ini juga menggunakan berupa peraturan perundang-undangan

yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diangkat yaitu :

a. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

c. Undang- Undang Nomor. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 1 Tahun 2007, Tentang Penataan

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

e. Peraturan Mentri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010

tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

f. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor. 16 Tahun 2009, Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor. 9 Tahun 2013, Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk yang

bersifat menunjang maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, seperti kamus, buku pegangan, encyclopedia dan karya tulis

lainnya baik diterbitkan maupun yang tidak ditertibkan.

e. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

dilakukan melalui beberapa cara yaitu :

1. Teknik dokumentasi berupa suatu metode pengumpulan data dengan membaca

literatur-literatur, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah-masalah

yang terkait dalam perencanaan tata ruang. Dan pengumpulan studi dokumen yaitu

dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Teknik wawancara yaitu sebuah teknik pengumpulan data dengan mengadakan

wawancara dengan para pihak yang terkait yaitu kepada informan maupun hasil

wawancara kepada bagian Tata Ruang Bappeda Bangli, guna untuk mendapatkan

40

informasi dengan melakukan tanya jawab secara lisan terkait dengan pokok-pokok

permasalahannya yang ada pada Pemerintah Kabupaten Bangli. Terkait dalam

kawasan perlindungan setempat penulis mencari informan untuk nantinya

memperoleh informasi yang dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan

yang akan dibahas dalam skripsi ini. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan-

pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan

dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan.

f. Teknik Analisis

Berkaitan dengan penelitian ini untuk menganalisis data yang telah diperoleh di

lapangan, dengan hasil peneliti yang sudah terkumpul, mengadakan teknik-teknik

analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis data-data yang diperoleh dari

wawancara dalam arti keseluruhan data yang terkumpul diklasifikasikan sedemikian

rupa kemudian diambil yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan

dibahas. Akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang menjawab semua permasalahan

yang diajukan. Setelah data tersebut semua diolah, selanjutnya pembahasannya

disajikan secara analisis deskritif yaitu dengan memaparkan secara lengkap dan

mendetail aspek-aspek tertentu yang bersangkut paut dengan masalah, diberikan uraian-

uraian dan disajikan secara berurutan sesuai dengan data yang diperoleh yang pada

akhirnya menjadi suatu skripsi.27

27

Universitas Udayana,op.cit, h. 87.