bab i pendahuluandkptph.sulselprov.go.id/assets/dokumen/dokumen/e9ce61d15...laporan kinerja tahun...

Laporan Kinerja Tahun 2017

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam menyelenggarkaan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel,

efisien dan efektif, maka kuncinya adalah melakukan evaluasi penilaian dan pelaporan kinerja

pemerintah daerah secara internal yang dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini juga selaras

dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Penetapan Undang

Undang No. 23 Tahun 2014 dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkruen antara

pusat dan daerah menjadi 2 yaitu Urusan Pemerintahan Wajib (yang terkait dengan pelayanan

dasar dan non pelayanan dasar) dan Urusan Pemerintahan Pilihan . Penyelenggaraan urusan

pada hakekatnya bagaimana pemerintah melindungi, melayani, memberdayakan dan

mensejahterakan masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan 2 urusan yaitu :

- Urusan Pemerintahan Wajib : Pangan/Ketahanan Pangan dan

- Urusan Pemerintahan Pilihan : Pertanian.

Urusan Pangan/Ketahanan pangan merupakan urusan wajib yang tidak terkait dengan

pelayanan dasar, tetapi harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota.

Urusan Pertanian menjadi pilihan prioritas berdasarkan luas kawasan, potensi

penyerapan tenaga kerja dan pemanfatan lahan. Sekaitan dengan itu maka pelaksanaan

otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen

masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan

kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan



Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, dalam

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka instansi wajib menyusun Laporan

Kinerja (LKj) di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel

merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi

untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian

kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara

target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan, LKj menjadi dokumen

laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam

mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai

pijakan bagi instansi pemerintah untuk ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat OPD disampaikan kepada

Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi

Selatan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran

strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan

kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi

perbaikan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

Sulawesi Selatan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj,



menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang

akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja

pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan

merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan gabungan dari SKPD Dinas

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Ketahanan Pangan Daerah dan Sekretariat

Badan Koordinasi Penyuluhan, yang sejak akhir tahun 2016 dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Nonor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 79 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan

Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk itu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi

Selatan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pangan dan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah, dan

Peraturan Gubermur atas unit kerja (UPTD) setingkat eselon III sebanyak 8 unit yang

berkedudukan di Kabupaten Maros (Balai Benih Tanaman Pangan, Balai Pengawasan dan

Sertifikasi Benih TPH, Balai Proteksi TPH), di Kota Makassar (Mekanisasi Pertanian, Bina Usaha

Tani, Balai Informasi Penyuluhan Pertanian dan Otoritas Kompotensi Keamanan Pangan

Daerah), dan Kabupaten Gowa (Balai Benih Tanaman Hortikultura).

Perubahan uraian tupoksi yang terjadi dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian

kemajuan dan tuntutan masyarakat sehingga sebagai organisasi dapat melaksanakan tugas

pelayanan yang lebih efektif. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Ketahanan

Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Peraturan Gubernur No.79 tahun 2016) yaitu :

Kedudukan : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin



oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris

Wilayah Daerah.

Tugas Pokok : Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian

Ketahanan Pangan, tanaman pangan dan hortikultura yang

menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Fungsi : a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang

Pangan dan Bidang Pertanian;

b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang

Pangan dan Bidang Pertanian;

c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan

Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas:

e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur

terkait tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Bab IV Pasal 5 menyatakan

bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Privinsi Sulawesi Selatan

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang

pertanian. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan

Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan tersebut kemudian

dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Panga,

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan. Sedang Oarganisasi Tata Kerja

UPT pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi

Selatan diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 s/d 27 Tahun 2017.

Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman



Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan, menurut Peraturan Gubernur Sulawesi

Selatan Nomor 79 tahun 2016 diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada

Pemerintah Daerah. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;

b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang

Pertanian;

c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan

Bidang Pertanian ;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya

dan.

Uraian tugas pokok Kepala Dinas meliputi:

a. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan

Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. Menyusun rencana, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah

Dinas;

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pangan dan Bidang

Pertanian;

g. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis di Bidang Pangan dan

Bidang Pertanian;



h. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di Bidang Pangan dan

Bidang Pertanian;

i. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan,

umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;

j. Menyelenggarakan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian

pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah;

k. Menyelenggarakan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan

lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi

pasokan dan harga pangan;

l. Menyelenggarakan pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga

keseimbangan cadangan pangan provinsi;

m. Menyelenggarakan penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang

tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

n. Menyelenggarakan promosi pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun

sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media Provinsi;

o. Menyelenggarakan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Provinsi

dan Kabupaten/Kota;

p. Menyelenggarakan penanganan kerawanan pangan Provinsi;

q. Menyelanggarakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan

pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota dala 1 (satu) Daerah Provinsi;

r. Menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar, dan

distribusi lintas Daerah Kabupaten/Kota;

s. Menyelenggarakan penyusunan statistik ketahanan pangan, pertanian khususnya

Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan alat mesin pertanian;

t. Mengoordinasikan dan memberikan rekomendasi teknis di bidang produksi dan

peredaran benih, serta saranan produksi lainnya;

u. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan penanggulangan dampak bencana

pertanian di Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;



v. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan

kebijakan teknis di Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;

w. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan

lembaga nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di

bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian;

x. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan pertauran

perundang-undangan;

y. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan sarang

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan

z. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi

penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam

lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai

fungsi :

a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;

b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;

c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;

d. Pengoordinasian administrasi keuangan; dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi Sekretaris dirinci sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;




Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah

dinas;

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnnya;

f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga

terwujud koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kegiatan;

g. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian,

dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan;

h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan

kepegawaian;

i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian, dan

penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau

yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;

j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;

k. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;

l. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;

m. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan

penghapusan barang;

n. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;

o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;

p. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;

q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data

dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;

r. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan

lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Dinas;

s. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;



t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

3. Bidang Ketersediaan, Distribusi, Harga Pangan, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Bidang Ketersediaan, Distribusi, Harga Pangan, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam

mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis ketersediaan,

distribusi, harga pangan, pasca panen dan pengolahan hasil. Untuk melaksanakan

tugas pokok tersebut, Bidang Ketersediaan, Distribusi, Harga Pangan, Pasca Panen

dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Ketersediaan, Distribusi, Harga Pangan, Pasca

Panen Dan Pengolahan Hasil;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Ketersediaan, Distribusi, Harga Pangan,

Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Ketersediaan, Distribusi, Harga

Pangan, Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil;

d. Pelaksanaan administrasi bidang Bidang Ketersediaan, Distribusi, Harga Pangan,

Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil; dan


Tugas pokok dan fungsi Bidang Ketersediaan, Distribusi, Harga Pangan, Pasca Panen

dan Pengolahan Hasil dirinci sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Ketersediaan, Distribusi, Harga Pangan, Pasca

Panen Dan Pengolahan Hasil sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;





Bidang Ketersediaan, Distribusi, Harga Pangan, Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil

untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;


Dinas;


f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis ketersediaan, distribusi, harga

pangan, pasca panen dan pengolahan hasil;

g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis ketersediaan, distribusi,

harga pangan, pasca panen dan pengolahan hasil;

h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis ketersediaan, distribusi,

harga pangan, pasca panen dan pengolahan hasil;

i. Melaksanakan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan

pangan, koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pangan

pendukung kemandirian pangan lainnya, distribusi, harga dan cadangan pangan,

serta pasca panen dan pengolahan hasil;

j. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang

ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, dan koordinasi penyediaan

infrastruktur pangan, dan sumber daya pangan pendukung kemandirian pangan

lainnya, distribusi, harga dan cadangan pangan, serta pasca panen dan

pengolahan hasil;

k. Melaksanakan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan,

dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pangan

pendukung kemandirian pangan lainnya, distribusi, harga dan cadangan pangan,

serta pasca panen dan pengolahan hasil dan koordinasi penyediaan infrastruktur

pangan;

l. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan,

penanganan kerawanan pangan, dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan,



dan sumber daya pangan pendukung kemandirian pangan lainnya, distribusi,

harga dan cadangan pangan, serta pasca panen dan pengolahan hasil;

m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang

ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, dan koordinasi penyediaan

infrastruktur pangan, dan sumber daya pangan pendukung kemandirian pangan

lainnya, distribusi, harga dan cadangan pangan, serta pasca panen dan

pengolahan hasil;

n. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan dan penyaluran pangan pokok

atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;

o. Mengoordinasikan dan melaksanakan bahan rumusan kebijakan harga minimum

pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pusat;

p. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi

kebijakan teknis ketersediaan, distribusi, harga pangan, pasca panen dan

pengolahan hasil;

q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan

lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

r. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Ketersediaan,

Distribusi, Harga Pangan, Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil dan memberikan

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

4. Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, dan Keamanan Pangan

Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala

Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan,

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penganekaragaman, konsumsi, dan

keamanan pangan.



Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Penganekaragaman, Konsumsi,

dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, Dan

Keamanan Pangan;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, Dan

Keamanan Pangan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, Dan

Keamanan Pangan;

d. Pelaksanaan administrasi Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, Dan Keamanan

Pangan; dan


Tugas pokok dan fungsi Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, dan Keamanan

Pangan dirinci sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan, Konsumsi,

Penganekaragaman Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



Bidang Pengembangan, Konsumsi, Penganekaragaman Pangan untuk mengetahui

perkembangan pelaksanaan tugas;


Dinas;


f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis penganekaragaman, konsumsi,

dan keamanan pangan;

g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penganekaragaman,

konsumsi, dan keamanan pangan;

h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis penganekaragaman,




i. Melaksanakan koordinasi di bidang penganekaragaman, konsumsi, dan keamanan

pangan;

j. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan

daerah di bidang penganekaragaman, konsumsi, dan keamanan pangan;

k. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penganekaragaman,


l. Mengoordinasikan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

penganekaragaman, konsumsi, dan keamanan pangan;

m. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang penganekaragaman,


n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di bidang penganekaragaman, konsumsi, dan keamanan pangan;

o. Mengoordinasikan dan melaksanakan promosi di bidang penganekaragaman,

konsumsi, dan keamanan pangan, pencapaian target konsumsi pangan per kapita

per tahun sesuai dengan AKG;

p. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi

kebijakan teknis Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, Dan Keamanan Pangan;

q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan


r. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penganekaragaman,

Konsumsi, Dan Keamanan Pangan dan memberikan saran pertimbangan kepada

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan,

t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

5. Bidang Produksi Tanaman Pangan

Bidang Produksi Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas



pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan

melaksanakan kebijakan teknis Bidang Produksi Tanaman Pangan. Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Produksi Tanaman Pangan mempunyai

fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Produksi Tanaman Pangan;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Produksi Tanaman Pangan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Produksi Tanaman Pangan;

d. Pelaksanaan administrasi Bidang Produksi Tanaman Pangan; dan


Tugas pokok dan fungsi Bidang Produksi Tanaman Pangan dirinci sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Produksi Tanaman Pangan sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;



Bidang Produksi Tanaman Pangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan

tugas;


Dinas;


f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang produksi tanaman pangan

meliputi produksi padi, jagung dan serealia lainnya, serta aneka kacang dan umbi;

g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang produksi tanaman

pangan meliputi produksi padi, jagung dan serealia lainnya, serta aneka kacang

dan umbi;

h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang produksi

tanaman pangan meliputi produksi padi, jagung dan serealia lainnya, serta aneka

kacang dan umbi;



i. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan potensi pengembangan

tanaman pangan;

j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan teknologi dan inovasi

Bidang Produksi Tanaman Pangan;

k. Mengoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan dampak bencana

pertanian di Bidang Produksi Tanaman Pangan;

l. Merumuskan kebijakan teknis terkait perencanaan kebutuhan dan penyediaan

benih, pupuk pestisida, dan sarana pasca panen Bidang Produksi Tanaman

Pangan;

m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis budidaya di Bidang

Produksi Tanaman Pangan;

n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis, fasilitasi bimbingan dan

peningkatan motivasi kepada sumber daya manusia penggerak dan pengembang

di Bidang Produksi Tanaman Pangan;

o. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang

produksi tanaman pangan meliputi produksi padi, jagung dan serealia lainnya,

serta aneka kacang dan umbi;

p. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan


q. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Produksi Tanaman

Pangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan; dan

s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

6. Bidang Produksi Hortikultura

Bidang Produksi Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas




melaksanakan kebijakan teknis Bidang Produksi Hortikultura. Untuk melaksanakan

tugas pokok tersebut, Bidang Produksi Hortikultura mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Produksi Hortikultura;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Produksi Hortikultura;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Produksi Hortikultura;

d. Pelaksanaan administrasi Bidang Produksi Hortikultura; dan


Tugas pokok dan fungsi Bidang Produksi Hortikultura dirinci sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Produksi Hortikultura sebagai pedoman



c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan

Bidang Produksi Hortikultura untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan

tugas;


Dinas;


f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Produksi Hortikultura;

g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Produksi

Hortikultura;

h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis Bidang Produksi

Hortikultura;


hortikultura;


bidang produksi hortikultura;




pertanian di bidang produksi hortikultura;

l. Mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis terkait

perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih, pupuk, pestisida, dan sarana

pasca panen bidang produksi hortikultura;

m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis budidaya di bidang

produksi hortikultura;

n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis fasilitasi bimbingan dan


di bidang produksi hortikultura;

o. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Bidang

Produksi Hortikultura;




perundang-undangan;

r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Produksi Hortikultura

dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijakan; dan

s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

7. Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas


melaksanakan kebijakan teknis Bidang Prasarana Dan Sarana. Untuk melaksanakan

tugas pokok tersebut, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Prasarana Dan Sarana;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Prasarana Dan Sarana;



c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Prasarana Dan Sarana;

d. Pelaksanaan administrasi Bidang Prasarana Dan Sarana;


Tugas pokok dan fungsi Bidang Prasarana dan Sarana dirinci sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Prasarana Dan Sarana sebagai pedoman




Bidang Prasarana Dan Sarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan

tugas;


Dinas;


f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Prasarana Dan Sarana;

g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Prasarana Dan

Sarana;

h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis Bidang Prasarana Dan

Sarana;


prasarana dan sarana;


bidang prasarana dan sarana;


pertanian dibidang prasarana dan sarana;

l. Mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis terkait

perencanaan kebutuhan dan penyediaan pupuk, pestisida pengembangan lahan

dan irigasi, serta peyediaan alat dan mesin pertanian;



m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis budidaya di bidang

prasarana dan sarana;

n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis, fasilitasi bimbingan dan


di bidang prasarana dan sarana;

o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi

kebijakan teknis bidang prasarana dan sarana;




perundang-undangan;

r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana

dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijakan; dan

s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016, pada


terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas, yang mempunyai

wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya organisasi dan tata

kerja UPTD dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu:

1. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan

Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan


Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Hortikultura pada Dinas

Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan




Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman

Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan

Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan


Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulawesi

Selatan


Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Informasi dan Pusat Penyuluhan Pertanian

pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulawesi

Selatan


Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Mekanisasi Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan,

Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan


Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah pada

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulawesi

Selatan


Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bina Usaha Tani pada Dinas Ketahanan Pangan,

Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20, 21, 22, 23, 24, 25,

26, dan 27 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas

(UPTD), maka struktur organisasi UPTD pada Dinas Ketahaan Pangan, Tanaman Pangan

dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. UPT Balai Benih Tanaman Pangan (BBTP), terdiri atas:

a. Kepala Balai Benih Tanaman Pangan;

b. Sub Bagian Tata Usaha;



c. Seksi Produksi;

d. Seksi Sarana dan Prasarana.

UPT Balai Benih Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas

dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang produksi benih

tanaman pangan dan sarana prasarana, dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas

pokok tersebut UPT Balai Benih Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang produksi benih tanaman pangan dan sarana

prasarana;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang produksi benih tanaman pangan dan sarana

prasarana;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang produksi benih tanaman pangan dan

sarana prasarana;

d. Pelaksanaan administrasi UPT; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan

fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi UPT Balai Benih Tanaman Pangan dirinci sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;


c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan

UPT untuk mengetahuiperkembangan pelaksanaan tugas;

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah

dinas;


f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum,

perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPT;



g. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang produksi benih tanaman

pangan dan sarana prasarana;

h. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang produksi benih

tanaman pangan dan sarana prasarana;

i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang produksi benih

tanaman pangan dan sarana prasarana;

j. Melaksanakan kebijakan dan standar teknis di bidang produksi benih tanaman

pangan dan Instalasi Kebun Benih Padi dan Palawija;

k. Mengembangkan teknologi dan informasi produksi benih tanaman pangan pada

Instalasi Kebun Benih Padi dan Palawija;

l. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi

kebijakan teknis bidang produksi benih tanaman pangan dan sarana prasarana;

m. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan

lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;

n. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran


p. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

2, UPT Balai Benih Tanaman Hortikultura (BBTH), terdiri atas:

a, Kepala Balai Benih Tanaman Hortikultura;

b, Sub Bagian Tata Usaha;

c, Seksi Produksi;

d, Seksi Sarana dan Prasarana.

UPT Balai Benih Tanaman Hortikultura mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang produksi

benih tanaman hortikultura dan sarana prasarana.



Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut UPT Balai Benih Tanaman Hortikultura

mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang produksi benih tanaman hortikultura dan

sarana prasarana;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang produksi benih tanaman hortikultura dan

sarana prasarana;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang produksi benih tanaman hortikultura

dan sarana prasarana;



fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi UPT Balai Benih Tanaman Hortikultura dirinci sebagai berikut:




UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;


dinas;



perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;

g. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang produksi benih tanaman

hortikultura dan sarana prasarana;

h. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang produksi benih

tanaman hortikultura dan sarana prasarana;

i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang produksi benih

tanaman hortikultura dan sarana prasarana;

j. Melaksanakan kebijakan dan standar teknis di bidang produksi benih tanaman

hortikultura dan Instalasi Kebun Benih Hortikultura;



k. Mengembangkan teknologi dan informasi produksi benih tanaman hortikultura

pada Instalasi Kebun Benih Hortikultura;


kebijakan teknis bidang produksi benih tanaman hortikultura dan sarana

prasarana;




perundang-undangan;




bidang tugasnya.

3, UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

(BPSBTPH),

Terdiri atas:

a. Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;


c. Seksi Pelayanan Teknis;


UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan

melaksanakan kebijakan teknis bidang sertifikasi dan pengawasan mutu benih.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi

Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang sertifikasi dan pengawasan mutu benih;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sertifikasi dan pengawasan mutu benih;



c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sertifikasi dan pengawasan mutu

benih;



fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan

dan Hortikultura dirinci sebagai berikut :






dinas;




g. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang sertifikasi dan pengawasan

mutu benih;

h. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang sertifikasi dan

pengawasan mutu benih;

i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang sertifikasi dan

pengawasan mutu benih;

j. Melaksanakan kebijakan dan standar teknis di bidang sertifikasi dan pengawasan

mutu benih;

k. Mengembangkan teknologi dan informasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan

mutu benih;


kebijakan teknis bidang sertifikasi dan pengawasan mutu benih;






perundang-undangan;




bidang tugasnya.

4. UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), terdiri atas:

a. Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;


c. Seksi Pelayanan Teknis;


UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan

teknis bidang proteksi tanaman pangan dan hortikultura.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan dan

Hortikultura mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang proteksi tanaman pangan dan hortikultura;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang proteksi tanaman pangan dan hortikultura;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang proteksi tanaman pangan dan

hortikultura;



fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dirinci

sebagai berikut :








dinas;




g. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang proteksi tanaman pangan

dan hortikultura;

h. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang proteksi tanaman

pangan dan hortikultura;

i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang proteksi tanaman


j. Melaksanakan kebijakan dan standar teknis di bidang proteksi tanaman pangan

dan hortikultura;

k. Mengembangkan teknologi dan informasi pelayanan bidang proteksi tanaman



kebijakan teknis bidang proteksi tanaman pangan dan hortikultura proteksi

tanaman pangan dan hortikultura;




perundang-undangan;






bidang tugasnya.

5, UPT Balai Informasi dan Pusat Penyuluhan Pertanian (BIPPP), terdiri atas:

a, Kepala Balai Informasi dan Pusat Penyuluhan Pertanian;


c, Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh;


UPT Balai Balai Informasi dan Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok


teknis bidang sistem informasi dan penyuluhan pertanian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut UPT Balai Informasi dan Pusat Penyuluhan

Pertanian mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang sistem informasi dan penyuluhan pertanian;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sistem informasi dan penyuluhan pertanian;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sistem informasi dan penyuluhan

pertanian;



fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi UPT Balai Informasi dan Pusat Penyuluhan Pertanian dirinci

sebagai berikut :






dinas;






g. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang sistem informasi dan

penyuluhan pertanian;

h. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang sistem informasi

dan penyuluhan pertanian;

i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang sistem informasi

dan penyuluhan pertanian;

j. Melaksanakan kebijakan dan standar teknis di bidang sistem informasi dan


k. Mengembangkan teknologi dan informasi pelayanan bidang sistem informasi dan



kebijakan teknis bidang sistem informasi dan penyuluhan pertanian;




perundang-undangan;




bidang tugasnya.

6. UPT Mekanisasi Pertanian, terdiri atas:

a. Kepala Balai Mekanisasi Pertanian;


c. Seksi Rekayasa Teknologi Mekanisasi;




UPT Mekanisasi Pertanian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam

mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang mekanisasi pertanian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut UPT Mekanisasi Pertanian mempunyai

fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang mekanisasi pertanian;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang mekanisasi pertanian;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang mekanisasi pertanian;



fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi UPT Mekanisasi Pertanian dirinci sebagai berikut :






dinas;




g. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang mekanisasi pertanian;

h. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang mekanisasi

pertanian;

i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang mekanisasi

pertanian;

j. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan fasilitasi alat

dan mesin;



k. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi alat dan mesin;

l. Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi alat dan

mesin;

m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi

kebijakan teknis bidang mekanisasi pertanian;

n. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan


o. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran


q, Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

7, UPT Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD), terdiri atas:

a, Kepala Balai Otoritas Kompoten Keamanan Pangan Daerah;


c, Seksi Mutu OPT OKPD;

d, Seksi Teeknis UPT OKPD.

UPT Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah mempunyai tugas pokok


teknis di bidang sertifikasi sistem jaminan mutu produk pangan segar asal tumbuhan

(PSAT), pendaftaran pangan, pendaftaran PSAT, registrasi packaging house produk

PSAT, rekomendasi ekspor produk PSAT serta pengujian mutu dan keamanan pangan

produk PSAT.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut UPT Otoritas Kompeten Keamanan

Pangan Daerah mempunyai fungsi:



a. Perumusan kebijakan teknis sertifikasi sistem jaminan mutu produk pangan segar

asal tumbuhan (PSAT), pendaftaran pangan, pendaftaran PSAT, registrasi

packaging house produk PSAT, rekomendasi ekspor produk PSAT serta pengujian

mutu dan keamanan pangan produk PSAT;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis sertifikasi sistem jaminan mutu produk pangan

segar asal tumbuhan (PSAT), pendaftaran pangan, pendaftaran PSAT, registrasi

packaging house produk PSAT, rekomendasi ekspor produk PSAT serta pengujian

mutu dan keamanan pangan produk PSAT;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sertifikasi sistem jaminan mutu produk

pangan segar asal tumbuhan (PSAT), pendaftaran pangan, pendaftaran PSAT,

registrasi packaging house produk PSAT, rekomendasi ekspor produk PSAT serta

pengujian mutu dan keamanan pangan produk PSATT;



fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi UPT Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah dirinci

sebagai berikut :






dinas;




g. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis sertifikasi sistem jaminan mutu

produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT), pendaftaran pangan, pendaftaran



PSAT, registrasi packaging house produk PSAT, rekomendasi ekspor produk PSAT

serta pengujian mutu dan keamanan pangan produk PSAT;

h. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis sertifikasi sistem jaminan

mutu produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT), pendaftaran pangan,

pendaftaran PSAT, registrasi packaging house produk PSAT, rekomendasi ekspor

produk PSAT serta pengujian mutu dan keamanan pangan produk PSAT;

i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis sertifikasi sistem jaminan

mutu produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT), pendaftaran pangan,

pendaftaran PSAT, registrasi packaging house produk PSAT, rekomendasi ekspor

produk PSAT serta pengujian mutu dan keamanan pangan produk PSAT;

j. Mengoordinasikan pelaksanaan proses sertifikasi system jaminan mutu produk

PSAT;

k. Mengoordinasikan pelaksanaan proses pendaftaran PSAT;

l. Mengoordinasikan pelaksanaan proses registrasi packaging house produk PSAT;

m. Mengoordinasikan pelaksanaan rekomendasi ekspor produk PSAT;

n. Mengoordinasikan pelaksanaan pengujian mutu produk PSAT dan bahan

berbahaya;

o. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan surveilans system jaminan mutu produk

PSAT;

p. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengambilan contoh produk PSAT;

q. Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan dokumen system mutu UPT;

r. Mengoordinasikan pelaksanaan system manajemen mutu UPT;

s. Mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan pengembangan mutu

UPT;

t. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi

kebijakan teknis sertifikasi system jaminan mutu produk PSAT, pendaftaran

pangan, pendaftaran PSAT, registrasi packaging house produk PSAT, rekomendasi

ekspor produk PSAT serta pengujian mutu dan keamanan pangan produk PSAT;



u. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan


v. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

w. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran


x. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

8. UPT Bina Usaha Tani, terdiri atas:

a, Kepala Balai Bina Usaha ;


c, Seksi Pengembangan Usaha Agribisnis UPT. Bina Usaha Tani;


UPT Bina Usaha Tani mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam

mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang bina usaha tani.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut UPT Bina Usaha Tani mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang bina usaha tani;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina usaha tani;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bina usaha tani;



fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi UPT Bina Usaha Tani dirinci sebagai berikut :








dinas;




g. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang bina usaha tani;

h. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang bina usaha tani;

i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang bina usaha tani;

j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan teknologi dan inovesi

bidang bina usaha tani;

k. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bina usaha tani;

l. Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan bina usaha tani;

m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi

kebijakan teknis bidang bina usaha tani;

n. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan


o. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan


bidang tugasnya.

1.5. ISU STRATEGIS

Berdasarkan permasalahan dan hasil telaahan yang telah dilakukan, maka isu-isu

ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Sulawesi Selatan

mencakup aspek seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, infrastruktur, sarana

prasarana, lahan dan air, kepemilikan lahan, sumberdaya manusia, akses petani terhadap

permodalan, system perbenihan dan perbibitan, peningkatan produktivitas,



kelembagaan petani dan penyuluh, nilai tukar petani (NTP), keterpaduan antar sektor,

dan kinerja pelayanan birokrasi pertanian. Isu-isu strategis tersebut diuraikan sebagai

berikut :

1. Peningkatan produktivitas, mutu dan nilai tambah produk pertanian tanaman

pangan dan hortikultura di beberapa sentra produksi

Kondisi produktivitas komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang

diproduksi oleh petani di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi

genetiknya, karena belum diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran.

Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul

diakui telah menjadi satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi. Surplus 2

juta ton beras dan produksi jagung 1,5 juta ton yang telah dicapai, utamanya

dikarenakan penggunaan benih unggul. Peran benih sebagai sarana utama agribisnis

sangat penting.

Selain itu, sebagian besar produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura masih

belum mampu mencapai standar mutu untuk memenuhi pasar domestik maupun

ekspor. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan

budidaya yang berdasarkan standar prosedur baku, melaksanakan prinsip-prinsip

Good Agriculture Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP), serta

mendorong petani agar menerapkan teknologi budidaya yang ramah lingkungan.

2. Perubahan iklim global dan meningkatnya kerusakan lingkungan

Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi

dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut,

serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan

terjadinya banjir dan kekeringan. Sejak tahun 1998 telah terjadi kenaikan suhu yang

mencapai 1 derajat Celsius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan

dengan perubahan 2 – 3 persen per tahun. Dalam 5 tahun terakhir rata-rata luas

lahan yang terkena banjir dan kekeringan masing-masing sebesar 3.494,2 Ha terkena

banjir (614,1 Ha di antaranya puso karena banjir) dan 1.788,2 Ha terkena kekeringan



(106 Ha di antaranya puso karena kekeringan).

Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola

dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit

tanaman, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Oleh karena itu,

diperlukan upaya khusus untuk pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan.

Namun di tingkat lapangan, kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam

memahami data dan informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga

kurang mampu melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim

yang dapat terjadi sehingga perlu peningkatan kemampuan petani dan petugas

lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi,

mitigasi dan adaptasi yang diperlukan.

3. Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air

a. Jaringan Irigasi

Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya

jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat

menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan sumber

daya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan

jaringan irigasi hingga ke tingkat usaha tani. Tantangan yang dihadapi dalam

pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan jaringan

irigasi pedesaan, pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil

antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan

bawah tanah, pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta

pemanfaatan sumber air tanah, danau, rawa, dan air hujan.

b. Jalan Usaha Tani / Jalan Pertanian / Jalan Produksi

Jalan usaha tani adalah jalan pertanian/jalan produksi yang dapat digunakan



untuk mengangkut sarana produksi dari luar ke lahan usaha tani dan atau

mengangkut hasil panen ke pasar dan atau ke unit pengolahan.

c. Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang

komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan

usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan

berpendingin udara untuk komoditi hortikultura, laboratorium uji standar dan

mutu, kebun dan greenhouse untuk penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi

kesehatan tanaman, balai informasi dan promosi pertanian, serta pasar-pasar

yang spesifik bagi komoditas. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah

bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini dalam

jumlah yang cukup, berada dekat dengan sentra produksi, dan biaya pelayanan

yang terjangkau.

d. Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup

tersedianya benih/biibit unggul bermutu, pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan

mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, belum berkembangnya

kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi, serta belum berkembangnya

usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi.

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat

dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk

kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan

mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih

sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah

bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu,

menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian,

mendorong petani untuk memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk



organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan

tanaman yang ramah lingkungan.

4. Alih fungsi lahan serta status dan luas kepemilikan lahan

Kepemilikan lahan cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Kondisi

kepemilikan lahan tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan

pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum serta terjadinya

fragmentasi lahan karena proses pewarisan, khususnya untuk lahan

beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan. Selain itu status

penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat

dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bias dijadikan sebagai jaminan untuk

memperoleh modal usaha melalui perbankan.

Alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya

menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi juga degradasi agroekosistem,

degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin

sempitnya luas garapan usahatani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga

kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan

yang layak baginya.

Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya pemilikan dan lemahnya status

penguasaan lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha

tani, penataan kelembagaan pengelolaan lahan, serta penguatan status kepemilikan

lahan. Untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana

melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata

ruang; regulasi atau peraturan; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan

ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta

pengendalian pertumbuhan penduduk.



5. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala

penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya

kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan

investasi. Selain itu petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses

sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya diakibatkan oleh tidak

mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan.

Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani

kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal dengan masyarkat petani

yang tersebar di perdesaan. Perlu dilakukan pula pemberdayaan kelembagaan usaha

kelompok dan diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik

masyarakat petani perdesaan.

6. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar

berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya

diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas

terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi

pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Berbagai kelembagaan petani yang

sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, serta Perhimpunan

Petani Pemakai Air dihadapkan pada tantangan ke depan untuk menjadi

kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang

berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan.

7. Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP)

Petani pada umumnya tidak memiliki modal besar. Dengan usahatani berskala kecil

dan subsisten, akses petani terhadap sumber permodalan menjadi terbatas. Kondisi

ini ditambah dengan petani kurang memiliki fasilitas penyimpanan hasil pasca panen,

sementara produk pertanian bersifat mudah rusak. Meskipun hasil survey statistik



menghasilkan perhitungan NTP di atas 100, dimana artinya penerimaan lebih besar

dari pembelanjaan, tetapi nilai NTP saat ini masih sangat kecil untuk menyatakan

bahwa kesejahteraan petani sudah baik.

8. Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian serta belum padunya

antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian

Sumber daya manusia aparat pertanian masih kurang memuaskan. Diperlukan

pembenahan internal agar aparat mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara

efisien dan efektif. Pembenahan mencakup upaya-upaya pergeseran sikap dan

wawasan serta kompetensi aparat agar menjadi aparat yang professional, hingga

upaya penataan kelembagaan agar mampu menjawab tutuntutan zaman yang terus

berubah.

Pembangunan sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura tidak bisa berdiri

sendiri, melainkan melibatkan banyak sektor terkait. Koordinasi antar sektor perlu

lebih sering dilakukan.

9. Perbaikan citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus

Belum berkembangnya agroindustri di perdesaan, sehingga usaha tani masih

dominan di aspek produksi on-farm dengan tingkat pendapatan yang relatif kecil dan

belum berkembangnya usaha jasa pelayanan permodalan, dan teknologi,

menyebabkan citra petani dan pertanian lebih sebagai aktivitas sosial budaya

tradisional, bukan sosial ekonomi yang dinamis dan menantang. Kondisi ini pada

akhirnya kurang menarik minat generasi muda di perdesaan untuk bekerja dan

berusaha di bidang pertanian, terlebih bagi mereka yang telah mengikuti pendidikan

sekolah menengah ke atas. Oleh karena itu ke depan perlu upaya pemantapan

pengembangan agroindustri di perdesaan. Di samping itu, perlu juga mendorong

pengembangan mekanisasi pertanian (alsin tepat guna) agar bidang pertanian lebih

menarik generasi muda selain untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, nilai

tambah, efisiensi dan daya saing produksi komoditas pertanian.



10. Daya saing produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura di pasar global

Karakteristik pertanian adalah berskala kecil dan lokasinya tersebar dengan tingkat

produktivitas dan mutu produk yang rendah dan beragam. Dengan semakin

terbukanya pasar dalam negeri terhadap produk impor pertanian sejenis serta

ketatnya standar mutu di pasar ekspor yang kerap diberlakukan banyak negara di era

globalisasi ini, maka kondisi tersebut akan semakin menekan dan mengancam daya

saing produk-produk pertanian, baik di pasar domestik maupun ekspor. Diperlukan

upaya untuk meningkatkan daya saing produk pertanian melalui peningkatan mutu

dan produktivitas, pengembangan produk, derivasi produk serta memperluas pangsa

dan negara tujuan ekspor yang didorong dengan upaya peningkatan kerjasama

ekonomi antar wilayah (kawasan), baik dalam skala nasional (antar daerah) maupun

kerjasama regional (antar negara).

11. Peningkatan Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang

berbasis pada pangan lokal

Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat

namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih

rendah. Konsumsi pangan dengan bahan baku dari terigu terus mengalami

peningkatan. Diversifikasi pangan dengan meningkatkan konsumsi pangan lokal dapat

dilakukan, namun pangan lokal masih belum mengalami banyak perkembangan.

Faktor penyebab belum berkembangnya pangan lokal adalah : (a) belum

berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan

berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya,

(b) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi

melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta, (c) belum

optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak

usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (d) rendahnya citra pangan

lokal.



12. Pemantapan ketersediaan pangan dan kerawanan pangan

Kapasitas produksi lokal/domestik, menghadapi permasalahan antara lain : a) laju

peningkatan produksi pangan cenderung melandai sedangkan laju pertambahan

penduduk lebib besar dari 2% setiap tahunnya; b) belum berkembangnya kapasitas

produksi pangan daerah dengan teknlogi spesifik lokasi karena hambatan

infrastruktur pertanian; c) petani umumnya skala kecil (kurang dari 0,5 hektar),

aksesibilitasnya terbatas terhadap sumber permodalan, teknologi, sarana produksi

dan pasar relatif sangat kurang; d) banyak dijumpai kasus terhambatnya distribusi

sarana produksi seperti pupuk bersubsidi; dan e) lambatnya penerapan teknologi

akibat kurang insentif ekonomi dan masalah sosial petani.

Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran

pertanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering

timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan) memerlukan

sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya :(a) sistem

cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam

minimal 3 (tiga) bulan, (b) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan

tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (c) kelembagaan lumbung pangan

masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (d) sistem cadangan

pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui optimalisasi

Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya.

Timbulnya kerawanan pangan disebabkan karena produksi pangan yang kurang (tidak

cukup untuk kebutuhan masyarakat) atau pangan tidak terjangkau karena daya beli

masyarakat yang terbatas, anomaly iklim dan/atau karena pangan tidak terjangkau

secara fisik oleh masyarakat terutama yang berada di daerah terpencil / terisolir.

Antisipasi dan penanganan masalah kerawanan pagan (pra dan pasca kejadian)

belum merata karena terbatasnya anggaran sarana dan prasarana serta koordinasi

antara isntansi terkait belum optimal.



13. Peningkatan distribusi, harga dan akses pangan

Kelancaran distribusi dan akses pangan. Permasalahan yang dijumpai adalah: (a)

infrastruktur distribusi, (b) sarana dan prasarana pasca panen, (c) pemasaran dan

distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (d) sistem informasi pasar, (e)

keterbatasan Lembaga pemasaran daerah, (f) hambatan distribusi karena pungutan

resmi dan tidak resmi, (g) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (h)

adanya penurunan akses pangan pangan karena terkena bencana.

14. Penjaminan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Isu stabilitas harga pangan penting karena masa panen yang tidak merata sepanjang

bulan, sehigga harga tinggi pada masa paceklik dan rendah pada waktu musim panen.

Selain itu, harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentan

terhadap pengaruh pasar dunia. Di samping itu, dengan adanya stabilitas harga

pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan

masyarakat.

15. Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Isu dan permasalahan yang terjadi antara lain :

a. Masih ditemukan adanya produk pangan segar asal tumbuhan khususnya sayur

dan buah mengandung residu pestisida yang dilarang.

b. Tingginya penggunaan pestisida ditingkat petani, hal ini tercermin ditemukannya

pangan segar (sayur dan buah) mengandung lebih dari 1 residu pestisida.

c. Masih ditemukan pangan segar yang beredar belum memiliki nomor register dan

sertifikat prima, sehingga diperlukan penanganan dengan melakukan sertifikasi

prima dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan, standar yang menjadi

acuan bagi pelaku usaha (petani) dengan menerapkan sistem jaminan mutu

(GAP/GHP) dan penerapan standar operasional prosedur (SOP).



d. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan.

Oleh karena itu usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan

pangan harus dilakukan

e. Saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap,

pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang

beracun atau berbahaya bagi kesehatan.

f. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun

produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan,

yang ditandai merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan segar

maupun olahan.

1.6. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut maka didalam Peraruran

Gubernur Nomor 79 tahun 2016, struktur organisasi yang terdiri dari Eselon II (1 orang),

eselon III (10 orang) dan eselon IV (30 orang) yang mengacu kepada asas efisiensi dan

efektivitas sehingga pelaksanaan tupoksi organisasi menjadi lebih baik di masa

mendatang yang terdiri atas:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;

b. Sub Bagian Program;

c. Sub Bagian Keuangan;

3. Bidang Produksi Tanaman Pangan, terdiri atas :

a. Seksi Padi;

b. Seksi Jagung dan Serelia Lainnya;

c. Seksi Aneka Kacang dan Umbi.



4. Bidang Ketersediaan, Distribusi Harga Pangan, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil,

terdiri atas :

a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

b. Seksi Distribusi Harga, Informasi dan Pemasaran Pangan;

c. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.

5. Bidang Saranan dan Prasarana, terdiri atas :

a. Seksi Lahan dan Irigasi Pertanian;

b. Seksi Kelembagaan Alat Mesin Pertanian dan Pembiayaan;

c. Seksi Pupuk dan Pestisida.

6. Bidang Produksi Hortikultura, terdiri atas :

a. Seksi Tanaman Buah;

b. Seksi Sayuran dan Tanaman Obat;

c. Seksi Produksi Tanaman Hias.

7, Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamana Pangan, terdiri atas:

a, Seksi Penganekaragaman Pangan;

b, Seksi Konsumsi Pangan;

c, Seksi Keamanan Pangan.

8, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

9. Jabatan Fungsional

Secara rinci Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 1.Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan (Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 79 Tahun 2016)

KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi sangat menentukan sukses tidaknya

jalannya suatu organisasi. Jika SDM yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan memiliki

kapabilitas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing maka organisasi

tersebut diyakini akan berjalan sesuai yang diharapkan apabila SDM tersebut dikelola dengan

baik dan benar.

Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Sumber Daya Manusia Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 berjumlah 699 orang yang terdiri atas 421 orang laki-



laki dan 278 orang perempuan.

Tabel 1. Komposisi Jenis Kelamin SDM Dinas Ketahanan Pangan, TPH Prov. Sulsel Tahun 2017

No. Jenis Kelamin

Laki-Laki (Orang) Perempuan (Orang)

1. 421 278 Total = 699

Grafik 1. Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Pendidikan sangat menentukan kualitas pekerjaan yang dilakukan seorang aparatur

pemerintahan, sehingga jika seorang aparatur atau PNS memiliki pendidikan yang sesuai

pekerjaan yang dilakukan maka pekerjaan tersebut akan mudah dikerjakannya dan kualitas

dari perkerjaannya akan lebih bermutu.

Laki-laki

Perempuan



Tabel 2. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

No Tingkat Pendidikan

Orang Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Dokter (S3) Pertanian

Pasca Sarjana (S-2)

Sarjana (S-1)

Sarjana Muda

(D-3)

(D-2)

(D-1)

SLTA

SLTP

SD

2

69

323

4

27

39

21

194

12

8

0,003

9,871

46,494

0,572

3,863

5,579

3,004

27,753

1,717

1,144

699

100,00

Grafik 2. Presentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

S3

S2

S1

Sarjana Muda

D3

D2

D1

SLTA

SLTP

SD



Tabel 3. Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, TPH Prov. Sulsel Menurut Golongan

Ruang Tahun 2017

No.

Golongan

Ruang

Jumlah A B C D

1 I 0 6 6 0 12

2 II 36 25 92 11 164

3 III 67 102 110 111 390

4 IV 89 36 8 0 133

Jumlah 192 169 216 122 699

Jumlah SDM Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang menduduki eselon sebanyak 57 PNS yang terdiri atas 1

orang untuk eselon II (Kepala Dinas), 14 orang untuk eselon III (Sekretaris, Kepala Bidang,

Kepala UPTD), 42 orang untuk eselon IV (Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi).

Tabel 4. Komposisi Jabatan Struktural menurut Jenis Kelamin

No Eselon Laki-Laki (Orang)

Perempuan (Orang)

1 Kepala Dinas (Eselon II) - 1

2 Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala

UPTD (Eselon III)

9 5

3 Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi

(Eselon IV)

18 24

Total ( Eselon IV – II ) 27 30



Grafik 3. Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural

Selain personil aparatur, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sejumlah aset. Aset yang dimiliki oleh


pada tahun 2017 adalah aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan aset

gabungan dari 3 SKPD yaitu yang berasal dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan dan Sekretriat Badan koordinasi Penyuluhan Provinsi Sulawesi Selatan

Rincian asset tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini

Eselon IV-II

Laki-laki

Perempuan



Tabel 5. Aset yang berasal dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan

No. Jenis Aset Jumlah Aset Jumlah Harga (Rp)

I TANAH 17.224 m2 57.224.068.000

II PERALATAN DAN MESIN

1 Alat-alat Besar - 0

2 Alat-alat Angkutan 28 Unit 8.999.025.000

3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 111 Unit 48.500.000

4 Alat-alat Pertanian/Peternakan 794 Unit 8.342.994.404

5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 824 Unit 6.675.096.553

6 Alat-alat Studio dan Komunikasi 36 Unit 339.975.000

7 Alat-alat Ukur - 129.454.250

8 Alat-alat Kedokteran - 30.250

9 Alat-alat Laboratorium 44 Unit 272.452.556

10 Alat-alat Keamanan - 49.700.000

III GEDUNG DAN BANGUNAN 59 Unit 19.596.163.870

IV JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

1 Jalan dan Jembatan 11 Unit 968.646.500

2 Bangunan Air/Irigasi 3 Unit 158.342.000

3 Instalasi 6 Paket 305.855.000

4 Jaringan 1 Unit 25.900.000

V ASET LAINNYA

1 Aset tak terwujud 2 paket 102.450.000

103.238.653.383

Terdapat Instalasi Kebun Benih (IKB) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan. Instalasi Kebun Benih (IKB) tanaman pangan dan

hortikultura merupakan lembaga utama dalam penyediaan benih unggul bermutu yang

akan ditanami, dan sangat menentukan upaya pencapaian produksi. Berdasarkan data

yang ada, maka jumlah Instalasi Kebun Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di

Sulawesi Selatan sebanyak 48 IKB dengan rincian IKB Padi sebanyak 27 instalasi, IKB

Palawija sebanyak 3 instalasi, dan IKB Hortikultura sebanyak 18 instalasi dengan luas

lahan keeluruhannya 287,52 Ha.

Rincian lokasi IKB Tanaman Pangan (Padi dan Palawija) disajikan pada Tabel 6. dan

rincian lokasi IKB Hortikultura disajikan pada Tabel 7.



Tabel 6. Lokasi dan Potensi Kebun Benih Tanaman Pangan Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2017

Kabupaten Instalasi Kebun Benih Luas Lahan ( Ha )

I. IKB PADI 1 M a r o s IKBI. Padi 6,96 2 Pangkep IKB. Padi Bungoro 8,00 3 B a r r u IKB. Padi Jampue 6,15 IKB. Padi Tanete 7,00

4 Pinrang IKB. Padi Leppangeng 6,50 IKB. Padi Awang-Awang 10,85 5 Sidrap IKB. Padi Rappang 4,00 IKB. Padi Sereang 6,65 IKB. Padi Tanru Tedong 7,15 6 L u w u IKB. Padi Seppong 6,00 IKB. Padi Sinangkala 17,50 IKB. Padi Seriti 3,00 IKB. Padi Kappuna 4,00 7 Luwu Utara IKB. Padi Katulungan 4,00 8 W a j o IKB. Padi Bontouse 8,50 IKB. Padi Sakkoli 4,00 9 Soppeng IKB. Padi Mallanroe 5,00 IKB. Padi Panincong 9,85

10 Sinjai IKB. Padi Bikeru 5,70 11 Bulukumba IKBI. Padi Batukaropa 8,00 IKB. Padi Gangking 6,00

12 Bantaeng IKB. Padi Lamalaka 7,60 13 Jeneponto IKB. Padi Pakkaterang 5,00 14 Takalar IKB. Padi Paddinging 4,00 15 G o w a IKB. Padi Punaga 6,00 IKB. Padi Garing 4,50

16 Luwu Timur IKB. Padi Kalaena Kiri 7,00

JUMLAH ( I ) 178,91

II. IKB PALAWIJA 1 Bulukumba IKBI. Palawija Batukaropa 33,00 2 W a j o IKBI. Palawija Canru 11,25 3 Soppeng IKB. Palawija Mallanroe 5,00

JUMLAH ( II ) 49,25

JUMLAH ( I + II ) 228,16



Tabel 7. Lokasi dan Potensi Kebun Benih Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun

2017

No. Kabupaten Instalasi Kebun Benih Luas Lahan (Ha)

1 G o w a IKBI Bonto-Bonto 7,25 IKB Malino 1,50 IKB Malakaji 10,50 2 Makassar IKB Sudiang 4,30 3 Maros IKB Bantimurung 3,00 6 Sidrap IKB Lajonga 8,30 7 Tator IKB Ulusalu 6,11 IKB Rembon 1,00 IKB Buntuasa 4,00 8 Palopo IKB Latuppa 1,40 9 W a j o IKB Maroanging 1,00

10 Sinjai IKB Bikeru 1,00 IKB Manimpahoi 1,00

11 Bulukumba IKB Batukaropa 5,00 12 Bantaeng IKB Loka 1,00 13 Jeneponto IKB Ti’no 3,00

J U M L A H 59,36

Jumlah asset yang berasal dari Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini



Tabel 8. Aset yang berasal dari Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

No Uraian Jumlah / Unit Keterangan

1 Tanah Bangunan Kantor 2.071 M2 Kantor

2 Tanah Bangunan Rumah Dinas 392 M2 Rumah Dinas

3 Tanah Kebun 50 Ha Di Bulukumba

4 Gedung Kantor 1.083 M2 Kantor

5 Gedung Rumah Dinas 185 M2 Rumah Dinas

6 Gedung Pameran 66 M2 Benteng Somba Opu

7 Kendaraan Roda 4 8 unit Kondisi Baik

8 Kendaraan Roda 2 9 unit Cukup Baik

9 Mesin Forocopy 1 unit Baik

10 Alat Keamanan (CCTV) 5 unit Baik

11 Alat-alat Studio/Komunikasi 18 unit Baik

12 Alat-alat kantor, rumah tangga dan

komputer/printer

306 unit Cukup Baik

13 Peralatan Laboratorium 1 unit Cukup Baik

14 LCD Proyektor 2 unit Cukup Baik



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN

VISI DAN MISI

2.1. Visi dan Misi

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas

Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan untuk

periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi,

tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah yang

tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD,

termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi

dan misi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi

Selatan yang tertuang dalam Perubahan RENSTRA tersebut.

Sesuai perubahan lingkungan strategis dan tuntutan/kebutuhan masyarakat

terhadap pangan yang berubah cepat, maka diperlukan manajemen strategi

pembangunan pertanian yang lebih baik. Dalam meningkatkan keberpihakan kepada

petani/masyarakat agribisnis memanfaatkan peluang serta dengan memperhatikan Visi,

RPJP Sulawesi Selatan 2008 – 2020 yaitu “Sulawesi Selatan Menjadi Wilayah

Terkemuka di Indonesia Melalui Pendekatan Kemandirian Lokal yang Bernafaskan

Keagamaan” dan RPJMD Sulawesi Selatan 2013 – 2018”.

V i s i :

Dalam rangka menentukan hal yang akan dicapai ke depan maka ditetapkan Visi


Tahun 2013 sampai dengan 2018, yaitu :



M i s i :

Merupakan upaya yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan

dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka swasembada berkelanjutan

2. Meningkatkan kualitas hasil serta pengamanan produksi tanaman pangan dan

hortikultura unggulan daerah

3. Optimalisasi infrastruktur dengan mendorong optimalisasi penggunaan lahan, air,

dan sarana produksi untuk berproduksi.

4. Mendorong berkembangnya sistem agribisnis dan agroindustri pangan pokok.

5. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

2.2 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut: Misi 1. Meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka swasembada yang berkelanjutan. Tujuan: 1. Peningkatan produksi dan Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Misi 2 . Meningkatkan kualitas hasil serta pengamanan produksi tenaman pangan dan hortikultura unggulan daerah Tujuan: 1. Meningkatkan kualitas hasil dan daya saing produk pertanian tanaman pangan da

hortikultura unggulan daerah Misi 3 . Optimalisasi infrastrutur dengan mendorong optimalisasi penggunaan lahan, air dan sarana produksi untuk produksi.

Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Penyedia

Pangan Nasional Berkelanjutan dan Berdaya Saing



Tujuan: 1. Pemenuhan prasarana dan sarana dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan

produktifitas tanaman pangan dan hortikultura Misi 4 . Mendorong berkembangnya system agribisnis dan agroindustri pangan pokok Tujuan: 1. Pengembangan sistim agribisnis dan agroindustri pangan pokok.

Misi 5 . Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Tujuan: 1. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

Indikator kinerja dan target kinerja Tahun 2017 untuk masing-masing tujuan strategis

berdasarkan renstra Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 diuraikan dalam tabel berikut ini: Tabel 9. Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Tan. Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan



TUJUAN INDIKATOR SATUAN KONDISI

AWAL

TARGET AKHIR

RENSTRA Tujuan 1 : Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura

Produksi Padi meningkat 6% per tahun

Ton

5.035.831

6,739.078

Produktivitas padi meningkat 2% per tahun

Kw/ha

51,22

56,56

Produksi Jagung meningkat 6,5% per tahun

Ton

1.250.203

1,712.886

Produktivitas jagung meningkat 1,5% per tahun

Kw/ha

42,62

50,43

Produksi Kedelai meningkat 5% per tahun

Ton

45.693

58.317

Produktivitas kedelei meningkat 1,5% per tahun

Kw/ha

14,77

15,91

Produksi Kacang Tanah meningkat 1% per tahun

Ton

28,125

29,560

Produktivitas kacang tanah meningkat 0,25% per tahun

Kw/ha

11,76

11,91

Produksi Kacang Hijau meningkat 1% per tahun

Ton

23,526

24,726

Produktivitas kacang hijau meningkat 0,25% per tahun

Kw/ha

13,23

13,40

Produksi Ubikayu meningkat 1,5% per tahun

Ton

584,177

629,325

Produktivitas ubi kayu meningkat 0,5% per tahun

Kw/ha

218,23

223,74

Produksi Ubijalar meningkat 1,5% per tahun

Ton

75,204

81,016

Produktivitas ubi jalar meningkat 0,5% per tahun

Kw/ha

140,16

143,70

Produksi Cabai Besar meningkat 1 % pertahun

Ton

22,806

23,969

Produktivitas Cabai Besar meningkat 0,5% per tahun

Kw/ha

57,96

59,42

Produksi Cabai Rawit meningkat 1 % pertahun

Ton

20,880

21,945

Produktivitas Cabai Rawit meningkat 0,5% per tahun

Kw/ha

40,10

49,31

Produksi Bawang Merah meningkat 1 % pertahun

Ton

41,650

43,775

Produktivitas bawang merah meningkat 0,5% per tahun

Kw/ha

91,73

94,05

Produksi Kentang meningkat 1 % pertahun

Ton

23,678

24,886



Produktivitas kentang meningkat 0,5% per tahun

Kw/ha

129,74

133,01

Produksi Tomat meningkat 1 % pertahun

Ton

47,022

49,420

Produktivitas tomat meningkat 0,5% per tahun

Kw/ha

102,58

105,16

Produksi Mangga meningkat 1 % pertahun

Ton

159,586

167,727

Produktivitas mangga meningkat 0,5% per tahun

Kw/ha

95,68

98,08

Produksi Jeruk Manis meningkat 1 % pertahun

Ton

14,738

15,489

Produktivitas jeruk manis meningkat 0,5% per tahun

Kw/ha

46,45

47,62

Produksi Jeruk Besar meningkat 1 % pertahun

Ton

31,777

33,398

Produktivitas jeruk besar meningkat 0,5% per tahun

Kw/ha

153,46

157,32

Produksi pisang meningkat 1 % pertahun

Ton

150,552

158,231

Produktivitas pisang meningkat 0,5% per tahun

Kw/ha

48,28

49,50

Produksi markisa meningkat 1 % pertahun

Ton

12,286

12,912

Produktivitas markisa meningkat 0,5% per tahun

Kw/ha

28,68

29,35

Tujuan 2 Mengkatkan kwalitas hasil dan daya saing produkpertanian tanaman pangan dan hortikultura unggulan daerah

Tingkat kehilangan hasil padi pada saat panen turun 0,25% per tahun

Ton 9,96 8,71

Tingkat kehilangan hasil jagung pada saat panen turun 0,25% per tahun

Ton 7,00 5,75

Persentase serangan OPT turun 0,2% per tahun

Ha 5,20 4,20

Persentase penggunaan benih padi bermutu meningkat 0,25% per tahun

Ton 63,18 70,68

Tujuan 3 Pemenuhan prasarana dan sarana dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura

Fasilitasi ketersediaan jaringan irigasi meningkat 5% per tahun

Ha 70.699 90.232

Fasilitasi ketersediaan jalan tani meningkat 5% per tahun

Unit 19 Kab/Kota 24 Kab/Kota

Fasilitasi ketersediaan alat dan mesin pertanian meningkat 3% per tahun

Unit 229.159 265.658

Fasilitasi ketersediaan pupuk meningkat 3% per tahun

Ton 467.800 542.308



2.3 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau

dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1

Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura

Sasaran :

1. Peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas komoditas utama tanaman pangan dan

hortikultura yaitu Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubikayu, dan Ubijalar,

abai besar, cabai rawit, Bawang merah, Kentang, Tomat, Mangga, Jeruk manis, Jeruk Besar,

Pisang, dan Markisa.

Tujuan 2

Meningkatnya kwalitas hasil dan daya saing produk pertanian tanaman pangan dan

hortikultura unggulan daerah.

Tujuan 4 Pengembangan sistim agribisnis dan agroindustri Pangan pokok

Pemasaran beras antar pulau meningkat 10% per tahun

Ton 900.238 1.557.574

Pemberdayaan kelembagaan UPJA Orang 359 489

Sekolah lapang pengembangan usaha agribisnis (SL PUA)

Uniti 8 30

Pasilitasi Permodalan bagi Petani Kelompok MoU dengan pihak perbangkan

MoU dengan pihak perbangkan

Tujuan 5 Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

Skor pola pangan harapan (PPH) Persen 80,90 85,03

Pengembangan kawasan rumah pangan lertari/KRPL

Kolompol 0 50

Penurunan kasus ketidakamanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada pangan segar

Persen 80 80

Peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan

Unit 1 1

Informasi ketersediaan pangan dan kerawanan pangan

Persen 90 100

Ketersediaan informasi distribusi, harga dan akses pangan didaerah

Persen 85 100



Sasaran :

1, Penurunan Tingkat Kehilangan hasil pada saat panen.

2, Penurunan persentase serangan OPT.

3, Persentase penggunaan benih bermutu meningkat

Tujuan 3

Pemenuhan prasarana dan sarana dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan

produktivitas tanaman pangan dan hortikultura.

Sasaran :

1. Ketersediaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani

2. Ketersediaan alat dan mesin pertanian

3. Ketersediaan pupuk.

Tujuan 4

Pengembangan sistim agribisnis dan agroindustry pangan pokok

Sasaran :

1. Pemasaran beras antar pulau

2. Peningkatan profesionalisme kelembagaan tani dan pendukung usaha tani

3. Kelempok tani yang menjalangkan usaha agribisnis yang efektif

4. Fasilitasi aspek permodalan bagi petani dan pelaku usaha lainnya

Tujuan 5

Peningkatan ketahanan pangan masyarakat

Sasaran :

1. Peningkatan konsumsi pangan yang sehat dan aman, dan keragaman pangan

2. Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan



Tabel 10. Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan TPH Prov. Sulsel Tahun 2017

esi

TUJUAN INDIKATOR SATUAN KONDISI

AWAL TARGET AKHIR

RENSTRA Sasaran 1 : Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura

Produksi Padi meningkat 6% per tahun

Ton

5.035.831

6,739.078

Produksi Jagung meningkat 6,5% per tahun

Ton

1.250.203

1,712.886


Ton

45.693

58.317


Ton

28,125

29,560

Produksi Kacang Hijau meningkat 1% per tahun

Ton

23,526

24,726

Produksi Ubi kayu meningkat 1,5% per tahun

Ton

584,177

629,325

Produksi Ubi jalar meningkat 1,5% per tahun

Ton

75,204

81,016

Produksi Cabe Besar meningkat 1% per tahun

Ton

22,806

23,969

Produksi Cabe Rawit meningkat 1% per tahun

Ton

20,880

21,945

Produksi Bawang Merah meningkat 1% per tahun

Ton

41,650

43,775

Produksi Kentang meningkat 1% per tahun

Ton

23,678

24,886

Produksi Tomat meningkat 1% per tahun

Ton

47,022

49,420

Produksi Mangga meningkat 1% per tahun

Ton

159,586

167,727

Produksi Jeruk Manis meningkat 1% per tahun

Ton

14,738

15,489



Produksi Jeruk Besar meningkat 1% per tahun

Ton

31,777

33,398

Produksi Pisang meningkat 1% per tahun

Ton

150,552

158,231

Produksi Markisa meningkat 1% per tahun

Ton

12,286

12,912

Sasaran 2 : Meningkatnya kwalitas hasil dan daya sain produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura unggulan daerah.

Indikator 1 Tingkat kehilangan padi pada saat panen turun 0,25% per tahun

Persentase 9,96 8,71

Indikator 2 Tingkat kehilangan jagung pada saat panen turun 0,25% per tahun


Indikator 3 Persentase serangan OPT turun 0,25% per tahun


Indikator 4 Persentase penggunaan benih padi bermutu


Sasaran 3 : Pemenuhan prasaranan dan saranan dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura

Indikator 1 Fasilitasi Ketersediaan jaringan irigasi meningkat 5% per tahun

Ha

70,699

90,232

Indikator 2 Fasilitasi Ketersediaan jalan tani 5% per tahun

Kab./Kota. 19 Kab/Kota 24 Kab/Kota

Indikator 3 Fasilitasi ketersediaan alat dan mesin pertanian meningkat 3% per tahun

Unit 329.159 265.658

Indikator 4 Fasilitasi Ketersediaan pupuk meningkat 3% per tahun

Ton

467,800

542,308

Sasaran 4 : Pengembangan sistim agribisnis

Indikator 1 Pemasaran beras antar pulau

Ton

900.238 1.557.574



dan Agroindustri pangan pokok

meningkat 10% per tahun Indikator 2 Pebangan Kelembagaan UPJA

Orang 359 489

Indikator 3 Sekolah Lapang Pengembangan usaha Agribisnis (SL PUA)

Unit 8 30

Indikator 4 Fasilitasi aspek permodalan bagi petani

Kelompo MoU dengan pihak perbangkan


Sasaran 5 : Peningkatan Ketahanan pangan masyarakat

Indikator 1 Skor pola pangan harapan (PPH)

Persen 80,90 85,03

Indikator 2 Pengenbangan kawasan rumah pangan lestari/KRPL (Kelompok/Klp.)

Kelompok 0 50

Indikator 3 Penurunan kasus ketidakamanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada pangan segar(% dari BMR)

Persen 80 80

Indikator 4 Peta ketahanan Pangan dan ketentraman pangan

Unit 1 1

Indikatos 5 Ketersediaan pangan dan kerawanan pangan

Persen 90 100

Indikator 6 Ketersediaan informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah

Persen 85 100



2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan

dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Perjanjian

Kinerjan antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi Sulawesi Selatan dengan Gubernur Sulawesi Selatan selaku atasan langsung

seperti di bawah ini :



Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta

program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2017 dilakukan dengan

mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2017, IKU dan APBD. Dinas Ketahanan

Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan

Perjanjian Kinerja (PK) sebagai berikut:

Tabel 11. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

TUJUAN INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN

2017 Sasaran 1 : Peningkatan Kapasitas produksi dan produktivitas komoditas utama tanaman pangan dan hortikultura yaitu: Padi, Jagung, Kedelei, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi jalar, Cabai Besar, Cabai Rawit, Bawang merah, Kentang,Tomat, Mangga, Jeruk Manis, Jeruk Besar, Pisang, dan Markisa

Produksi Padi meningkat 6% per tahun (ton)

Ton 6.357.621

Produksi Jagung meningkat 6,5% per tahun (ton)

Ton 1.608.344

Produksi Kedelai meningkat 5% per tahun (ton)

Ton 55.540

Produksi Kacang Tanah meningkat 1% per tahun (ton)

Ton 29.267

Produksi Kacang Hijau meningkat 1% per tahun (ton)

Ton 24.481

Produksi Ubi kayu meningkat 1,5% per tahun (ton)

Ton 620.024

Produksi Ubi jalar meningkat 1,5% per tahun (ton)

Ton 79.819


Ton 23.732

Produksi Cabe Rawit meningkat 1% per tahun

Ton 21.945


Ton 43.342


Ton 24.640

Produksi Tomat meningkat 1 % pertahun

Ton 48.931

Produksi Mangga meningkat 1 % pertahun

Ton

166.066


Ton

15.336




Ton

33.067

Produksi Pisang meningkat 1 % pertahun

Ton

156.665

Produksi Markisa meningkat 1 % pertahun

Ton

17.784

Sasaran 2 : Meningkatnya kwalitas hasil dan daya sain produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura unggulan daerah yaitu : Tingkat Kehilangan padi, Tingkat Kehilangan Jagung, Serangan OPT, dan Benih padi bermutu.

Tingkat kehilangan padi pada saat panen turun 0,25% per tahun

Persentase 8,96

Tingkat kehilangan jagung pada saat panen turun 0,25% per tahun

Persentase 6,00


Persentase 4,40

Persentase penggunaan benih padi bermutu

Persentase 69,18

Sasaran 3 : Pemenuhan prasaranan dan saranan dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura Yaitu : Jaringan Irigasi, Jalan Tani, Alat dan Mesin Pertanian, dan Pupuk.

Fasilitasi Ketersediaan jaringan irigasi meningkat 5% per tahun

Ha

85.935

Fasilitasi Ketersediaan jalan tani 5% per tahun

Kab./Kota. 24

Fasilitasi Ketersediaan alat dan mesin pertanian meningkat 3% per tahun

Unit

257.920

Fasilitasi Ketersediaan pupuk meningkat 3% per tahun

Ton 526.513

Sasaran 4 : Pengembangan sistim agribisnis dan Agroindustri pangan pokok


Ton

1.415.976

Pemberdayaan Kelembagaan UPJA Orang 463



2.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam

mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai

penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 12. IKU Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan

Yaitu : Beras antar pulau, Kelembagaan UPJA.

Sekolah Lapang Pengembangan usaha Agribisnis (SL PUA)

Unit 25

Fasilitasi permodalan bagi petani Kelompo MoU dengan pihak perbangkan

Sasaran 5 : Peningkatan Ketahanan pangan masyarakat Yaitu : PPH, KRPL, Pangan segar, Peta ketahanan Pangan, Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan, dan Informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah.

Skor pola pangan harapan (PPH) Persen 84,18

Pengenbangan kawasan rumah pangan lestari/KRPL (Kelompok/Klp.)

Kelompok 50

Penurunan kasus ketidakamanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada pangan segar(% dari BMR)

Persen 80

Peta ketahanan Pangan dan ketentraman pangan

Unit 1

Ketersediaan pangan dan kerawanan pangan

Persen 100

Ketersediaan informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah

Persen 100

SASARAN

INDIKATOR

KINERJA UTAMA SATUAN

FORMULASI

PENGUKURAN

SUMBER

DATA

Sasaran 1 : Peningkatan Kapasitas produksi dan produktivitas komoditas utama tanaman pangan

- Produksi Padi 6.357.621

- Produksi Jagung

Ton

Ton

- Produksi padi meningkat 6 % pertahun

- Produksi jagung

Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi



dan hortikultura yaitu: Padi, Jagung, Kedelei, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi jalar, Cabai Besar, Cabai Rawit, Bawang merah, Kentang,Tomat, Mangga, Jeruk Manis, Jeruk Besar, Pisang, dan Markisa

1.608.344 - Produksi Kedelai 55.540 - Produksi Kac. Tanah

29.267 - Produksi Hijau 24.481 - Produksi Ubi Kayu

620.024 - Produksi Ubi Jalar

79.819

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

meningkat 6,5 % pertahun

- Produksi kedelai

meningkat 5 % pertahun

- Produksi kacang

tanah meningkat 1 % pertahun

- Produksi kacang

hijau meningkat 1 % pertahun

- Produksi ubi kayu


- Produksi ubi jalar


Selatan

- Produksi Cabe Besar 23.732

- Produksi Cabe Rawit 21.728

- Produksi Bawang Merah 43.342

- Produksi Kentang

24.640 - Produksi Tomat 48.931 - Produksi Mangga

166.066 - Produksi Jeruk Manis

15.336 - Produksi Jeruk Besar

33.067

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

- Produksi cabe besar meningkat 1 % pertahun

- Produksi Cabe Rawit meningkat 1 % pertahun

- Produksi bawang merah meningkat 1 % pertahun

- Produksi kentang


- Produksi tomat meningkat 1 % pertahun

- Produksi Mangga meningkat 1 % pertahun

- Produksi jeruk manis meningkat 1 % pertahun

- Produksi jeruk besar meningkat 1% pertahun

- Produksi pisang




- Pisang Pisang 156.665

- Produksi Markisa

12.784

Ton


- Produksi markisa meningkat 1 % pertahun.

Sasaran 2 : Meningkatnya kwalitas hasil dan daya sain produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura unggulan daerah yaitu : Tingkat Kehilangan padi, Tingkat Kehilangan Jagung, Serangan OPT, dan Benih padi bermutu.

-‘ Kehilangan padi pada saat panen 8,98%

Persentase - Tingkat kehilangan padi pada saat panen turun 0,25% per tahun

‘- Kehilangan jagung pada saat panen 6,00%

Persentase - Tingkat kehilangan jagung pada saat panen turun 0,25% per tahun

‘- Persentase serangan OPT 4,40%

Persentase - Persentase serangan OPT turun 0,25% per tahun

‘- Persentase penggunaan benih padi bermutu 69,18%

Persentase - Persentase penggunaan benih padi bermutu meningka 0,02% per tahun

Sasaran 3 : Pemenuhan prasaranan dan saranan dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura Yaitu : Jaringan Irigasi, Jalan Tani, Alat dan Mesin Pertanian, dan Pupuk.

- Fasilitasi Ketersediaan jaringan irigasi 85.935

Ha

- Fasilitasi Ketersediaan jaringan irigasi meningkat 5% per tahun

- Fasilitasi Ketersediaan jalan tani 24

Kab./Kota. - Fasilitasi Ketersediaan jalan tani meningkat 5% per tahun

- Fasilitasi Ketersediaan alat dan mesin pertanian 257.920

Unit - Fasilitasi Ketersediaan alat dan mesin pertanian



meningkat 3% per tahun

- Fasilitasi Ketersediaan pupuk 526.513

Ton - Fasilitasi Ketersediaan pupuk meningkat 3% per tahun

Sasaran 4 : Pengembangan sistim agribisnis dan Agroindustri pangan pokok Yaitu : Beras antar pulau, Kelembagaan UPJA, Sekolah Lapan, dan Fasilitasi Permodalan Petani.

- Pemasaran beras antar pulau 1.415.976

Ton

- Pemasaran beras antar pulau meningkat 10% per tahun

- Pemberdayaan Kelembagaan UPJA 463

Orang - Pemberdayaan Kelembagaan UPJA meningkat 5,6% per tahun

- Sekolah Lapang Pengembangan usaha Agribisnis (SL PUA) 25

Unit - Sekolah Lapang Pengembangan usaha Agribisnis meningkat (SL PUA) 20% per tahun

- Fasilitasi permodalan bagi petani dan pelaku usaha lainnya MoU dengan pihak perbangkan

Kelompo - Fasilitasi permodalan bagi petani dan pelaku usaha lainnya MoU dengan pihak perbangkan

Sasaran 5 : Peningkatan Ketahanan pangan masyarakat Yaitu : PPH, KRPL, Pangan segar, Peta ketahanan Pangan, Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan, dan Informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah.

- Skor pola pangan harapan (PPH) 84,18

Persen - Skor pola pangan harapan (PPH) 0,01% per tahun

- Pengenbangan kawasan rumah pangan lestari/KRPL (Kelompok/Klp.) 50

Kelompok - Pengenbangan kawasan rumah pangan lestari/KRPL (Kelompok/Klp.) 0% per tahun

- Penurunan kasus ketidakamanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada pangan segar(% dari BMR) 80

Persen - Penurunan kasus ketidakamanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada



2.6 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman

Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan maka jumlah pendanaan yang

dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.

186.706.260.863 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja

Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 13. Rencana Belanja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan TA 2017

No Uraian Rencana (Rp) %

1 Belanja Tidak Langsung 63.559.459.910,70 32,36

2 Belanja Langsung 132.847.732.775,00 67,64

Jumlah 196.407.192.685,70 100,00

pangan segar(% dari BMR) 0% per tahun

- Peta ketahanan Pangan dan ketentraman pangan

Unit - Peta ketahanan Pangan dan ketentraman pangan 0% per tahun

- Ketersediaan pangan dan kerawanan pangan 100

Persen - Ketersediaan pangan dan kerawanan pangan 0% per tahun

- Ketersediaan informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah 100

Persen - Ketersediaan informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah 0% per tahun



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good governance, adalah alat yang

digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah

memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa

dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan

berbasis kinerja, adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah

daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab SKPD, diorientasikan pada

pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, bukan hanya sekedar melaksanakan

program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis

kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber

daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level

keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. Sehingga, pengendalian dan

pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan

kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah,

menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:



Tabel 14. Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO. INTERVAL NILAI

REALISASI KINERJA KRITERIA PENILAIAN REALISASI

KINERJA KODE

1. 91 < Sangat Tinggi ST

2. 76 < 90 Tinggi T

3. 66 < 75 Sedang S

4. 51 < 65 Rendah R

5. < 50 Sangat Rendah SR

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang

diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas

Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun

2017. Pencapaian Indikator tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 15. Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2017

No Indikator Kinerja Kondisi

Awal

2017 Target Akhir

RENSTRA (2018)

Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)

Target

Realisasi

% Reali-sasi

1 Produksi Padi meningkat 6% per tahun (ton)

5.035.831 6.357.621 6.055.279 95,24

6,739.078 89,85

2 Produksi Jagung meningkat 6,5 % per tahun (ton)

1.250.203

1,608.344

2.341.337 145,59

1,712.886 136,69

3 Produksi Kedelai meningkat 5 % per tahun (ton)

45.693 55.540 16.101 28,99

58.317 27,61

4 Produksi Kacang Tanah meningkat 1% per tahun (ton)

28,125 29.267 16.169 55,25

29,560 54,70



5 Produksi Kacang Hijau meningkat 1% per tahun (ton)

23,526 24,481 20.476 83,64

24,726 82,81

6 Produksi Ubi kayu meningkat 1,5% per tahun (ton)

584,177 620.024 368.436 59,42

629,325 58,54

7 Produksi Ubi jalar meningkat 1,5% per tahun (ton)

75,204 79.819 52.214 65,42

81,016 64,45

8 Produksi Cabe Besar meningkat 1% per tahun (Ton)

22,806 23.732 27,151 144,41

23,969 113,28

9 Produksi Cabe Rawit meningkat 1% per tahun (Ton)

20,880 21.728 42,393 195,11

21,945 193,18

10 Produksi Bawang Merah meningkat 1% per tahun (Ton)

41,650 43.342 129,179 298,05

43,775 295,10

11 Produksi Kentang meningkat 1% per tahun (Ton)

23,678 24.640 53,816 218,41

24,886 216,25

12 Produksi Tomat meningkat 1% per tahun (Ton)

47,022 48.931 88,901 181,69

49,420 179,89

13 Produksi Mangga meningkat 1% per tahun (Ton)

159,586 166.066 76,238 45,91

167,727 45,45

14 Produksi Jeruk Manis meningkat 1% per tahun (Ton)

14,738 15.336 0 0

15,489 0

15 Produksi Jeruk Besar meningkat 1% per tahun (Ton)

31,777 33.067 78,518 237,45

33,398 235,10

16 Produksi Pisang meningkat 1% per tahun (Ton)

150,552 156.665 150,178 95,86

158,231 94,91

17 Produksi Markisa meningkat 1% per tahun (Ton)

12,286 12.784 5,505 43,06 12,912 42,63

18 Produktivitas Padi meningkat 2 % per tahun (kw/ha) 51.22 55.45 50,93 93,29

56,56 89,68

19 Produktivitas Jagung meningkat 1,5% per tahun (kw/ha) 45,62 49.68 56,83 115,04

50,43 111,66

20 Produktivitas Kedelai meningkat1,5% per tahun (kw/ha) 14,77 15.68 13,82 86,46

15.91 83,91

21 Produktivitas Kacang Tanah meningkat 0,25% per tahun (kw/ha)

11,76 11.88 14,13 122,19

11.91 121,58

22 Produktivitas Kacang Hijau meningkat 0,25% per tahun (kw/ha) 11,23 13.37 14,33 82,45

13.40 82,02

23 Produktivitas Ubi kayu meningkat 0,5% per tahun (kw/ha) 218,23 222.62 262,57 116,75

223.74 115,59

24 Produktivitas Ubi jalar meningkat 0,5% per tahun (kw/ha) 140,16 142.98 181,74 113,19

143.70 112,07



25 - Produktivitas cabe besar meningkat 0,5 % pertahun



- Produksi kentang meningkat 1

% pertahun - Produksi tomat meningkat 1

% pertahun - Produksi Mangga meningkat 1

% pertahun - Produksi jeruk manis



- Produksi pisang meningkat 1

% pertahun - Produksi markisa meningkat 1

% pertahun.

57,96 59,13 - - 59,42 -

26 - Produktivitas cabe rawit meningkat 0,5 % pertahun

48,10 49,07 - - 49,31 -

27 - Produktivitas bawang merah meningkat 0,5 % pertahun



- Produksi kentang meningkat 1

% pertahun - Produksi tomat meningkat 1

% pertahun - Produksi Mangga meningkat 1

% pertahun - Produksi jeruk manis





% pertahun.

91,73 93,58 - - 94,05 -

28 - Produktivitas kentang meningkat 0,5 % pertahun

129,74 132,35 - - 133,01 -

29 - Produktivitas tomat meningkat 0,5 % pertahun

102,58 104,64 - - 105,16 -

30 - Produktivitas mangga meningkat 0,5 % pertahun

95,68 97,60 - - 98,08 -

31 - Produktivitas jeruk manis meningkat 0,5 % pertahun

46,45 47,38 - - 47,62 -

32 - Produktivitas jeruk besar meningkat 0,5 % pertahun

153,46 156,64 - - 157,32 -

33 - Produktivitas pisang meningkat 0,5 % pertahun

48,28 49,25 - - 49,50 -

34 - Produktivitas markisa meningkat 0,5 % pertahun



% pertahun.

28,63 29,20 - - 29,35 -

35 Tingkat kehilangan hasil Padi pada saat panen turun 0,25% per tahun 9,96 8,96% 8,94% 99,78 8.71% 102,64

36 Tingkat kehilangan hasil Jagung pada saat panen turun 0,25% per tahun 7,00 6.00% 5,9% 98,33 5.75% 102,61

37 Persentase serangan OPT turun 0,2% per tahun 5,20 4.40% - - 4.20% -

38 Persentase penggunaan benih padi bermutu 63,18 69,18% - 98,99 70.68% -

39 Fasilitasi Ketersediaan jaringan irigasi meningkat 5% per tahun 70.699 85,935 85,935 100 90,232 95,24

Fasilitasi ketersediaan jalan tani 19 Kab/Kota 24 Kab/Kota - - 24 Kab/Kota -

40 Fasilitasi Ketersediaan alat dan mesin pertanian meningkat 3% per tahun

229.159 257,920 4,008 265,658

41 Fasilitasi ketersediaan pupuk meningkat 3% per tahun 467.800 526,513 572,889 108,81 542,308 105,66

42 Pemasaran beras antar pulau meningkat 10% per tahun 900.238 1,415.976 945,614 66,78 1,557,574 60,71

43 Pemberdayaan kelembagaan UPJA 359 463 98,40 489 87,94



44 Sekolah lapang pengembangan Usaha agribinis (SL PUA) 8 25 - - 30 -

45

Fasilitasi permodalan bagi petani MoU

dengan pihak perbangkan






46 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 80,90 84,18 83,13 98,75 85,00 97,8

47 Pengembangan kawasan rumah pangan lestari/KRPL (Kelempok/KLP)

0 50 112 224,00 50 224,00

48 Penurunan kasus ketidak amanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada pangan segar (% dari BMR) 80 80 - - 80 -

49 Peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan

1 1 1 100 1 100

50 Informasi ketersediaan pangan dan kerawanan pangan (%)

90 100 100 100 100 100

51 Ketersediaan informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah (%) 85 100 100 100 100 100

Catatan : - Data Ketahanan Pangan (Angka sementara 2017) - Data Tan. Pangan (Angka Sementera 2017)

- Data Hortikultura (Angka Sementara 2017)

Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas

Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun

2017 ada sebanyak 17, maka ada 12 indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih dan

ada 5 indikator yang capaiannya di bawah 100 %. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan

pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras

seluruh aparat terkait serta stakeholder dalam mencapaian sejumlah indikator tersebut.

Untuk sejumlah target IKU Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi Sulawesi Selatan yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % pada tahun

2017, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan

pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 tahun 2010 terdapat 13 indikator menunjukkan capaian sangat tinggi, 1 indikator



menunjukkan capaian yang tinggi, 2 indikator dengan capaian sedang dan 1 indikator

lainnya yang capaiannya masih rendah.

Tingkat capaian IKU tahun 2017

Grafik 4. Persentase Pencapaian IKU Tahun 2017

3.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2016, serta dengan Target RENSTRA, ditunjukkan tabel berikut ini. Tabel 16. Sasaran dan indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan

No Sasaran Indikator Kinerja

Satuan

Perbandingan

Capaian 2017

Capaian 2016

Capaian 2017

Banding 2016

Target (RENSTRA

)

Capaian 2017

Banding RENSTRA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Peningkatan

Kapasitas produksi dan produktivitas komoditas

Produksi Padi meningkat 6% per tahun Ton 6.055.279 5.727.081 105,73

6,739.078 89,85

Produksi Jagung meningkat 6,5% per tahun Ton 2.341.337 2.065.123 113,38

1,712.886 136,69

0

2

4

6

8

10

12

14

IKU DINASKETAHANANPANGAN TPH

SULSEL

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat Rendah



utama tanaman pangan dan hortikultura yaitu: Padi, Jagung, Kedelei, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi jalar, Cabai Besar, Cabai Rawit, Bawang merah, Kentang,Tomat, Mangga, Jeruk Manis, Jeruk Besar, Pisang, dan Markisa


Ton 16.101 62.054 25,95

58.317 27,61


Ton 16.169 29.404 54,99

29,560 54,70

Produksi Kacang Hijau meningkat 1% per tahun Ton 20.476 33.461 61,19

24,726 82,81

Produksi Ubikayu meningkat 1,5% per tahun Ton 368.436 416.553 88,45

629,325 58,54

Produksi Ubijalar meningkat 1,5% per tahun

Ton 52.214 71.398 73,13

81,016 64,45


Ton 27,151 27.638 98,24

23,969 113,28

Produksi Cabe Rawit meningkat 1% per tahun Ton 42,393 27.543 153,94

21,945 193,18


Ton 129,179 96.256 134,20

43,775 295,10


Ton 53,816 49.895 107,86

24,886 216,25

Produksi Tomat meningkat 1 % pertahun Ton 88,901 49.292 180,36

49,420 179,89

Produksi Mangga meningkat 1 % pertahun Ton 76,238 86.081 88,57

167,727 45,45


Ton 0 10.688 0

15,489 0


Ton 78,518 44.463 176,59

33,398 235,10

Produksi Pisang meningkat 1 % pertahun Ton 150,178 159.788 93,99

158,231 94,91

Produksi Markisa meningkat 1 % pertahun

Ton 5,505 13.383 41,13

12,912 42,63



2.

Meningkatnya kwalitas hasil dan daya sain produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura unggulan daerah yaitu : Tingkat Kehilangan padi, Tingkat Kehilangan Jagung, Serangan OPT, dan Benih padi bermutu.

Tingkat kehilangan padi pada saat panen turun 0,25% per tahun

Persentase

8,94% 9,29% 96,23 8,71 102,64

Tingkat kehilangan jagung pada saat panen turun 0,25% per tahun

Persentase

5,9% 5,20%2, 113,46 5,75 102,61


Persen

tase

- 2,6% - 4,20 -

Persentase penggunaan benih padi bermutu

Persen

tase

- 67,00% - 70,68 -

3 Pemenuhan prasaranan dan saranan dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura Yaitu : Jaringan Irigasi, Jalan Tani, Alat dan Mesin Pertanian, dan Pupuk.

Fasilitasi Ketersediaan jaringan irigasi meningkat 5% per tahun

Ha

85,935 34,071 253,22 90,232 95,24

Fasilitasi Ketersediaan jalan tani 5% per tahun

Kab./K

ota.

- - 24 Kab/Kota -

Fasilitasi Ketersediaan alat dan mesin pertanian meningkat 3% per tahun

Unit

4,008 234,716 265,658

Fasilitasi Ketersediaan pupuk meningkat 3% per tahun

Ton

572,889 522,623 109,62 542,308 105,64



4 Pengembangan sistim agribisnis dan Agroindustri pangan pokok Yaitu : Beras antar pulau, Kelembagaan UPJA.


Ton

945,614 934,885 101,15 1,557,574 60,71

Pemberdayaan Kelembagaan UPJA

Orang

430 489

Sekolah Lapang Pengembangan usaha Agribisnis (SL PUA)

Unit

- - - 30 -

Fasilitasi permodalan bagi petani

Kelompo






5 Peningkatan Ketahanan pangan masyarakat Yaitu : PPH, KRPL, Pangan segar, Peta ketahanan Pangan, Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan, dan Informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah.

Skor pola pangan harapan (PPH)

Persen

83,13 - - 85,00 97,80

Pengenbangan kawasan rumah pangan lestari/KRPL (Kelompok/Klp.)

Kelompok

112 - - 50 224,00

Penurunan kasus ketidakamanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada pangan segar(% dari BMR)

Persen

- - - 80 -

Peta ketahanan Pangan dan ketentraman pangan

Unit

1 - - 1 100

Ketersediaan pangan dan kerawanan pangan

Persen

100 - - 100 100



Ketersediaan informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah

Persen

100 - - 100 100

3.4 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1 Peningkatan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Komoditas Utama Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura merupakan

salah satu sasaran yang paling diprioritaskan karena menyangkut pangan pokok/utama

manusia yang sangat dibutuhkan sehingga sangat strategis karena terkait dengan stabilitas

sosial, politik dan keamanan. Sebagai salah lumbung pangan nasional, Sulawesi Selatan

memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sesuai dengan

kebutuhan peningkatan jumlah penduduk. Sulawesi Selatan menyediakan pangan bukan hanya

untuk wilayahnya saja tetapi juga banyak didistribusikan di sebagian besar wilayah tanah air

sehingga sasaran peningkatan produksi dan produktivitas diutamakan untuk tanaman pangan

dan hortikultura.

Capaian masing-masing indikator sasaran, ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 17. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1. Peningkatan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Komoditas Utama Tanaman Pangan dan Hortikultura


Awal

2017 Target Akhir

RENSTRA (2018)


Target Realisasi %

Reali-sasi

Tanaman Pangan

1 Produksi Padi meningkat 6% per tahun (ton)

5.035.831 6.357.621 6,055,279 95,24

6,739.078 89,85

2 Produktivitas Padi meningkat 2 % per tahun (kw/ha) 51.22 55.45 50,93 91,85 56,56 90,01

3 Produksi Jagung meningkat 6,5 % per tahun (ton)

1.250.203

1,608.344

2,341,337 145,57

1,712.886 136,69

4 Produktivitas Jagung meningkat 1,5% per tahun (kw/ha) 45,62 49.68 56.83 114,39 50,43 112,69



5 Produksi Kedelai meningkat 5 % per tahun (ton)

45.693 55.540 16,101 28,99

58.317 27,61

6 Produktivitas Kedelai meningkat1,5% per tahun (kw/ha)

14,77 15.68 13.82 88.14 15,91 86,86

7 Produksi Kacang Tanah meningkat 1% per tahun (ton)

28,125 29.267 16,168

55,24 55,24

29,560 54,70

8 Produktivitas Kacang Tanah meningkat 0,25% per tahun (kw/ha)

11,76 11.88 14.13 118.94 11,91 118,64

9 Produksi Kacang Hijau meningkat 1% per tahun (ton)

23,526 24,481 20,476 83,64

24,726 82,81

10 Produktivitas Kacang Hijau meningkat 0,25% per tahun (kw/ha) 11,23 13.37 14.53 108,68 13,40 108,43

11 Produksi Ubi kayu meningkat 1,5% per tahun (ton)

584,177 620.024 368.436

59,42 59,42

629,325 58,54

12 Produktivitas Ubi kayu meningkat 0,5% per tahun (kw/ha) 218,23 222.62 262.57 117,95 223,74 117,35

13 Produksi Ubi jalar meningkat 1,5% per tahun (ton)

75,204 79.819 52.214 65,42

81,016 64,45

14 Produktivitas Ubi jalar meningkat 0,5% per tahun (kw/ha)

140,16 142.98 181.74 127,109 143,70 126,47

Tanaman Hortikultura

15 Produksi Cabe Besar meningkat 1% per tahun (Ton)

22,806 23.732 27,151 114,41 23.969 113,28

16 - Produktivitas cabe besar meningkat 0,5 % pertahun

57,96 59,13 - - 59,42 -

17 Produksi Cabe Rawit meningkat 1% per tahun (Ton)

20,880 21.728 42,392 195,10 21.945 193,17

18 - Produktivitas cabe rawit meningkat 0,5 % pertahun

48,10 49,07 - - 49,31 -

19 Produksi Bawang Merah meningkat 1% per tahun (Ton)

41,650 43.342 129,179 298,05 43.775 295,10

20 - Produktivitas bawang merah meningkat 0,5 % pertahun


Prod

91,73 93,58 - - 94,05 -

21 Produksi Kentang meningkat 1% per tahun (Ton)

23,678 24.640 53,816 218,41 24.886 216,25

22 - Produktivitas kentang meningkat 0,5 % pertahun

129,74 132,35 - - 133,01 -

23 Produksi Tomat meningkat 1% per tahun (Ton)

47,022 48.931 88,901 181,69 49.420 179,89

24 - Produktivitas tomat meningkat 0,5 % pertahun

102,58 104,64 - - 105,16 -

25 Produksi Mangga menurun 1% per tahun (Ton)

159,586 166.066 76,238 45,91 167.727 45,45



26 - Produktivitas mangga meningkat 0,5 % pertahun

Produksi Cabe Rawit menin 95,68 97,60 - - 98,08 -

27 Produksi Jeruk Manis meningkat 1% per tahun (Ton)

14,738 15.336 - - 15.489 -

28 - Produktivitas jeruk manis meningkat 0,5 % pertahun

46,45 47,38 - - 47,62 -

29 Produksi Jeruk Besar meningkat 1% per tahun (Ton)

31,777 33.067 78,518 237,45 33.398 235,10

30 - Produktivitas jeruk besar meningkat 0,5 % pertahun

153,46 156,64 - - 157,32 -

31 Produksi Pisang meningkat 1% per tahun (Ton)

150,552 156.665 150,178 95,86 158.231 94,91

32 - Produktivitas pisang meningkat 0,5 % pertahun

48,28 49,25 - - 49,50 -

33 Produksi Markisa meningkat 1% per tahun (Ton)

12,286 12.784 5,505 43,06 12.912 42,63

34 - Produktivitas markisa meningkat 0,5 % pertahun

Produksi Cabe Rawit meningkat 28,63 29,20 - - 29,35 -

Capaian kinerja produksi dan prodiktivitas tanaman pangan dan hortikultura tahun

2017 berdasarkan target yang ditetapkan di RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

untuk komoditas tanaman pangan antara lain padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dan kacang

hijau menunjukkan kinerja yang sedang, kecuali Padi dan jagung. Untuk komoditas kedelai,

kacang tanah dan kacang hijau capaiannya kinerjanya di bawah 100 % belum mencapai target

tahun 2017 . Untuk padi dan Jagung kinerjanya masing-masing 95,24 % dan 145,57 %,

meskipun padi masih di bawah 100 % tetapi masih masih dalam kriteria sangat tinggi yaitu

95.24 %. Untuk melihat sejauh mana capaian kinerja terhadap target akhir renstra di tahun

2018, maka ada 1 komoditas yang telah mencapai target bahkan melampaui yaitu komoditas

jagung 136,69%, sedang 6 komoditas lainnya yaitu padi 89,85%, kedelai 22,61 %, Kacang Tanah

54,70%, kacang hijau 82,81%, %, ubi kayu 58,54 % dan ubi jalar 64,45 % belum mencapai

target .

Tanaman Hortikultura Kelompok sayuran terdiri dari Cabe besar, cabe rawit, bawang

merah, kentang dan tomat capaian kinerjanya di atas 100% bahkan melampaui target tahun

2017, Masing-masing cabe besar 114,41%, cabe rawit 195,10%, bawang merah 298,05%,

Kentang 218,41%, tomat 181,69%. Untuk Kelompok Buah-buahan antara lain mangga, Jeruk



manis, jeruk besar, pisang, dan markisa capaian kinerjanya di bawah 100% belum mencapai

target masing-masing mangga 45,91%, kecuali jeruk besar capaian kinerjanya tinggi 237,45%

diatas 100% melampaui target, pisang 95,86% Kinerjanya cukup tinggi, dan markisa 43,06%

Kinerjanya rendah.

Jika kita membandingkan capaian kinerja Tahun 2017 dengan tahun sebelumnya

(2016), maka produksi komoditas padi meningkat sebanyak 328,198 ton atau sebesar 5,73 %.

Demikian juga untuk jagung produksinya meningkat sangat drastis yaitu sebanyak 276,214 ton

atau sebesar 13,37 %. Komoditas kacang2an menurun produksinya antara lain kedelei

menurun sebanyak 45,95 ton (-74,05%), Kacang tanah turun 13,235 ton (-45,01%), Kacang

hijau turun 12985 ton (-38,81%), ubi kayu turun 48,117 (-11,55%), dan ubi jalar turun 19,184

ton (-26,87%). Ke 5 komoditas tersebut justeru menurun produksinya di tahun 2017. Tanaman

Hortikultura Komoditas sayuran produksinya meningkat sangat drastis yaitu cabe rawit naik

14,850 ton (53,73%), Bawang merah naik 32,923 Ton (34,20%), Kentang naik 3,921 ton

(7,86%), tomat naik 39,609 ton (80,34%) kecuali cabe besar menuru 487 ton (-1.76). Sebaliknya

komoditas buah2an rata2 menurun yaitu manga turun 9.843 ton (-11,43%), pisang turun

9.610 ton (-6,01%), Markisa turun 7,878 ton (-58,87%), kecuali jeruk besar naik 34,055 ton

(76,59%). Mencermati capaian kinerja yang belum mencapai target khususnya untuk

komoditas padi yang baru mencapai 89,85 %, mengingat pengaruh iklim sangat besar

pengaruhnya terhadap produksi tanaman.

Kondisi iklim tahun 2017 merupakan iklim La Nina yang ditandai dengan sebagian besar

wilayah Indonesia termasuk Sulawesi Selatan mengalami kemarau basah, yaitu hujan hampir

turun sepanjang tahun. Kondisi tersebut sangat berbeda yang terjadi pada tahun 2016 yaitu

iklim El Nino yaitu musim kering yang berkepanjangan mulai bulan Juni sampai dengan

Nopember 2016 tidak turun hujan (kemarau). Kondisi iklim La Nina berpengaruh positif dan

negatif terhadap produksi padi. Pengaruh positifnya karena menambah luas tanam dan luas

panen, sedangkan pengaruh negatifnya, kondisi banyaknya hujan turun menyebabkan

menurunnya produktifitas karena proses fotosintesis sedikit terhambat sehingga pengisian

bulir juga akan terganggu. Dibanding tahun sebelumnya Luas Tanam 2017 Sulawesi Selatan



meningkat 304.186 ha, demikian juga luas panen meningkat 59,758 ha. Hal sebaliknya terjadi

pada produktifitas padi yaitu naik sebesar 9,21 kw/ha atau 18,16 % dari produktiftas 50,72

kw/ha (2016) menjadi 50,93 kw/ha (2017). Untuk komoditas ubi kayu belum mencapai target

karena harga produksi ubi kayu kurang menjanjikan sehingga petani lebih memilih menanam

komoditas lain seperti jagung.

Selain karena dukungan dengan iklim yang baik untuk pertumbuhan tanaman, maka

program-program pembangunan tanaman pangan juga sangat membantu dalam peningkatan

produksi. Program-program yang mendukung pencapaian sasaran adalah

Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dimana kegiatan-kegiatannya antara lain :

Perbanyakan Benih dan Pengembangan Kelembagaan Perbenihan Tanaman Pangan,

Peningkatan Produksi dan Pengembangan Padi, Peningkatan Produksi dan Pengembangan

Jagung dan Serealia Lainnya, Peningkatan Produksi dan Pengembangan Kacang-Kacangan dan

Umbi-umbian Lainnya. Program dan kegiatan ini membantu pengembangan produksi tanaman

pangan antara lain membentu menyediakan benih yang baik yaitu benih yang unggul yang

memiliki produktifitas yang tinggi, serta memiliki keunggulan-keunggulan lain seperti tahan

terhadap penyakit-penyakit tertentu, memiliki umur yang lebih pendek sehingga tidak

memerlukan banyak air dan sebagainya.

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi tahun 2017 ini yaitu terbatasnya benih unggul terutama

untuk komoditas kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Kondisi ini semakin diperparah oleh

minimnya dukungan anggaran untuk komoditas ini karena tidak masuk dalam kelompok

komoditas yang diprioritaskan baik untuk program di daerah maupun pada level nasional

sehingga alokasi anggaran sangat minim.

Solusi:

Alokasi anggaran untuk pengembangan kacang tanah dan ubi jalar yang berasal dari

APBN tentu kita tidak berharap banyak karena bukan komoditas prioritas sehingga dukungan

dari APBD tentu lebih diharapkan khususnya untuk penyediaan sarana produksi terutama

benih unggul. Apalagi di Sulawesi Selatan potensi kacang tanah dan ubi jalar masih sangat



besar baik di lahan kering maupun di lahan sawah.

Sasaran 2. Penurunan Tingkat Kehilangan Hasil Pada Saat Panen, Penurunan Persentase OPT, dan Persentase Penggunaan Benih Bermutu Meningkat.

Penurunan tingkat kehilangan hasil padi dan jagung pada saat panen, pengendalian

tingkat serangan OPT, dan peningkatan penggunaan benih padi dan jagung bermutu adalah

untuk meningkatkan kualitas hasil dan daya saing produk pertanian tanaman pangan dan

hortikultura unggulan daerah. Olehkarena itu merupakan komponen penting yang perlu

ditingkatkan apabila ingin mendapatkan produksi yang lebih besar. Peningkatan kualitas dan

daya saing produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura sangat besar apabila

komoditas tanaman pangan ataupun hortikultura berada di areal yang luas.

Penekanan tingkat kehilangan hasil padi dan jagung pada saat panen, Pengendalian

tingkat serangan OPT, dan penggunaan benih padi dan jagung bermutu tahun 201 dapat dilihat

pada tabel di bawah ini :

Tabel 18. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2. Penurunan tingkat kehilangan hasil pada saat panen, Penurunan Persentase seranagan OPT, dan persentase penggunaan benih bermutu meningkat


Awal

2017 Target Akhir

RENSTRA (2018)


Target Realisasi %

Reali-sasi

1 Tingkat kehilangan hasil Padi pada saat panen turun 0,25% per tahun

9,96 8,96 8,94% 99,78 8,71 102,64

2 Tingkat kehilangan hasil Jagung pada saat panen turun 0,25% per tahun

7,00 6.00 5,9% 98,33 5,75 102,61

3 Persentase serangan OPT turun 0,2% per tahun 5,20 4.40 - - 4,20 -

4 Persentase penggunaan benih padi bermutu meningkat pertahuh (%) 63,18 69,18 - - 70,68 -

Capaian Penurunan Tingkat kehilangan hasil pada saat panen untuk komoditas padi

dan jagung, Penurunan serangan OPT, dan Peningkatan penggunaan benih padi bermutu di

atas 100 % dan masuk kategori tinggi. Untuk komoditas padi dan jagung capaiannya di 100 %,



tapi masih dalam kategori tinggi. Khusus untuk serangan OPT kedelai dan kacang hijau masih di

bawah 100 % dan dalam kategori tinggi. Sementara kehilangan untuk padi pada saat panen

capaiannya di atas 100 % (kategori sangat tinggi) dan persentase penggunaan benih bermutu

capaiannya cukup tinggi. Sementara untuk indikator kehilangan hasil jagung capaiannya diatas

100%, masih dalam kategori cukup tinggi dan serangan OPT masih sangat rendah.

Meskipun penggunaan benih padi bermutu meningkat pada tahun 2017 yang diberikan

kepada petani , namun capaian penggunaan benih padi bermutu tidak mencapai 100 % oleh

karena tahun 2017, iklim di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan terdampak dengan Iklim La

Nina yang ditandai dengan banyaknya curah hujan yang turun hampir sepanjang tahun.

Kondisi ini tentu akan berpengaruh pada fotosintesis tanaman padi khususnya pada saat

pengisian bulir padi. Selain itu Penggunaan benih padi bermutu meningkat namum belum

mencapai atrget ini juga disebabkan oleh tambahan lahan-lahan sawah yang baru di cetak di

Sulawesi Selatan. Tahun 2017 sawah yang dicetak seluas 9.400 ha, dimana penggunaan benih

padi bermutu pada sawah baru tentunya mempengarui jumlah kebutuhan penggunaan benih

padi bermutu meningkat.

Sasaran 3. Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Jalan Usaha Tani, Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian dan

Ketersediaan Pupuk

Prasarana dan sarana Pertanian mutlak diperlukan jika kita ingin mendukung

peningkatkan produksi dan produktivitas, produksi serta mutu dari tanaman pangan maupun

hortikultura. Ketersediaan jaringan irigasi terutama komoditas tanaman pangan akan

meningkatkan intensitas pertanaman atau luas tanam. Lahan atau sawah yang sebelumnya

hanya ditanami sekali dan hanya mengandalkan curah hujan dapat meningkatkan intensitas

pertanamannya menjadi dua kali karena ketersediaan irigasi dan bahkan bisa menjadi tiga kali

tanam. Sedangkan jalan usaha tani memperlancar transportasi pengangkutan baik saranan

produksi maupun hasil panen petani begitu juga alat dan mesin pertanian. Demikian halnya

dengan ketersediaan alat mesin pertanian, ketersediaan pupuk, akan mendukung peningkatan

produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, mempermudah pengelolaan

usahatani dan menghemat waktu. Ketersediaan pupuk akan meningkatkan produksi dan

produktivitas sehingga sarana produksi ini sangat penting artinya bagi pertanaman karena



merupakan nutrisi dalam proses pertumbuhan vegetatif dan generatif. Berikut ini adalah tabel

pencapaian sasaran 3 menyangkut Ketersediaan Jaringan Irigasi dan jalan usaha tani,

Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian dan Ketersediaan Pupuk.

Tabel 19. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 3. Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Jalan Usaha Tani,Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian dan Ketersediaan Pupuk


Awal

2017 Target Akhir

RENSTRA (2018)


Target Realisasi %

Reali-sasi

1 Fasilitasi Ketersediaan jaringan irigasi meningkat 5% per tahun

70.699 85,935 85,935 100 90,232 95,24

2. Fasilitasi ketersediaan jalan tani

19 Kab/Kota 24 Kab/Kota - 24 Kab/Kota

3 Fasilitasi Keterse diaan alat dan mesin pertanian meningkat 3% per tahun 229.159 257,920 4,008 93,73 265,658 88,35

4 Fasilitasi ketersediaan pupuk meningkat 3% per tahun 467.800 526,513 572,889 108,81 542,308 105,64

Capaian Indikator kinerja untuk Fasilitasi ketersedian jaringan irigasi dan jalan tani

capaiyannya dibawah 100% dan ini merupakan kategori yang cukup tinggi, namum indikator

kinerja fasilitasi ketersediaan alat dan mesin pertanian juga belum mencapai 100% tetapi

masih kategori sangant tinggi. Demikian juga untu indikator kinerja Fasilitasi ketersediaan

pupuk telah mencapai diatas 100 % dan masuk kateri sangat tinggi. Pada infrastruktur ini

sangat dibutuhkan untuk peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi. Namun

harus dimaklumi bahwa untuk memperbaiki jaringan irigasi yang rusak apalagi membangun

irigasi yang baru butuh biaya yang sangat besar. Sementara negara kita kondisi ekonominya

belum mampu mendukung ketersediaan jaringan irigasi secara massif.

Meskipun dengan alokasi dana yang terbatas, berbagai dukungan program kegiatan

terhadap pencapaian sasaran ini berasal dari pelaksanaaan program Penyediaan dan

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dengan dukungan kegiatan antara lain

Peningkatan Pengelolaan Lahan dan Air. Sedangkan untuk mendukung pencapaian sasaran



untuk indikator lainnya yaitu masih sangat diperlukan Peningkatan Kapasitas Alat dan Mesin

Pertanian, serta Pengelolaan Kebutuhan Pupuk dan Pestisida.

Sasaran 4. Pemasaran Beras antar Pulau, Pemberdayaan kelembagaan UPJA, Sekolah Lapan Pengembangan Usaha Agribisnis (SL PUA) dan Fasilitasi permodalan bagi petani. Kegiatan pemasaran beras antar pulau merupakan suatu indikator bahwa beras yang

diproduksi di Sulawesi Selatan sudah melebihi dari kebutuhan lokal. Sulawesi Selatan beberapa

tahun terakhir sudah surplus beras lebih dari 2 juta ton dimana produksi beras saat ini diatas 3

juta ton, sementara yang dibutuhkan untuk masyarakat Sulsel sekitar 1 juta ton sehingga ada

kelebihan 2 juta ton . Kelembagaan yang terbentuk dan Sekolah Lapang Pengembangan Usaha

Agribisnis dalam pertanian akan menguatkan sistem usahatani yang dijalankan oleh petani

bahkan tahun ini belum direalisasi. Adanya kelembagaan pertanian dan Sekolah Lapang

Pengembangan Usaha Agribisnis akan meningkatkan posisi tawar petani baik pada saat

menjalankan sistem budidaya/on farm maupun pada saat hasil produksinya dipasarkan.

Berikut ini tabel salah satu indikator dari,Pemasaran beras antar pulau, Pemberdayaan

Kelembagaan UPJA, Sekolah Lpang Pengembangan Usaha Agribisnis (SL PUA) dan Fasilitasi

Permodalan bagi petani dan Pelaku Usaha Tani Lainnya

Tabel 20. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 4. Pemasaran Beras antar Pulau, Pemberdayaan Kelembagaan UPJA, Sekolah Lapan Pengembangan Usaha Agriisnis (SL PUA), dan Fasilitasi Permodalan Bagi Petani dan Pelaku Usaha Lainnya


Awal

2017 Target Akhir

RENSTRA (2018)


Target Realisasi %

Reali-sasi

1 Pemasaran beras antar pulau meningkat 10% per tahun 900.238 1.415.976 945,614 66,78 1,557,574 60,71

2 Pemberdayaan kelembagaan UPJA 359 463 441 95,25 489 90,18

3 Sekolah lapang pengembangan Usaha agribinis (SL PUA)

8 25 - - 30 -



4 Fasilitasi permodalan bagi petani



MoU denganpihak perbangkan

MoU Dengan pihak perbangkan


MoU dengan pihak perbang

Indikator di atas menunjukkan masih dalam kategori capaian sangat rendah yaitu di bawa

100%. Dan UPJA Capaian kinerjanya tercapai 90,18%. Ini menunjukkan kinerja cukup tinggi.

Hal ini juga sangat bergantung pada tingkat harga yang berlaku sesuai mekanisme pasar. Jika

harga tinggi tentunya beras yang dikirim keluar provinsi tidak sesuai target. Pencapaian

sasaran ini didukung oleh Pemberdayaan kelembagaan Unit Pelayanan Jasa Alsintan untuk

menunjang produksi khususnya komoditas tanaman pangan sangat dibutuhkan oleh karena

UPJA dapat mempercepat serta menghemat biaya produksi. Semakin banyak UPJA maka

semakin banyak petani yang akan merasakan efisiensi biaya produksi yang mereka lakukan.

Sasaran 5. Skor Pola Pangan Harapan, Pengembangan kawasan rumah pangan lesteari/KRPL, Penurunan Kasus Ketidak amanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada pangan segar, Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan, Informasi Ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, dan Ketersediaan informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah. Skor Pola Pangan Harapan merupakan suatu indikator peranannya sangat menentukan

kualitas konsumsi pangan. Bila dilihat dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) nasional masih

rendah sedangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari merupakan indikator untuk memenuhi

kebutuhan pangan dan gizi secara lestari menuju keluarga dan masyarakat yang sejahtera dan

penurunan kasus ketidak amanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada pangan

segar merupakan indikator yang meliputi aspek kebijaksanaan, standarisasi pengendalian

mutu untuk mengurangi kerusakanhasil produksi dan peta ketahanan pangan dan kerentanan

pangan suatu indikator untuk menjelaskan pengertian ketahanan pangan berdasarkan 3 di

mensi (keterseiaan, akses dan manfaat pangan) dalam semua kendisi bukan hanya situasi pada

kerawanan pangan saja dan informasi Ketersediaan pangan dan kerawanan pangan

merupakan indikator dapat meminimalisasi pengurangan penduduk rawan pangan,

peningkatan akses pangan masyarakat, ketersediaan pangan dengan jumlah yangcukup,

tercapainya konsumsi pangan penduduk dengan pola pangan harapan, terbentuknya desa



mandiri pangan, tersedianya cadangan pangan daerah dan tersedianyan peta rawan pangan

kabupaten dan harga dan akses pangan daerah merupakan indikator yanga dapat mengetahui

perbandingan harga akses pangan di daerah. Berikut ini adalah tabel pencapaian sasaran 5.

Skor pola Pangan Harapan, Pengembangan kawasan rumah pangan lestari/KRPL, Penurunan

Kasus Ketidak amanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada pangan segar, Peta

Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan, Informasi Ketersediaan pangan dan kerawanan

pangan, dan Ketersediaan informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah.

Tabel 21. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 5. Skor pola Pangan Harapan, Pengembangan kawasan rumah pangan lesteari/KRPL, Penurunan Kasus Ketidak amanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada pangan segar, Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan, Informasi Ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, dan Ketersediaan informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah.

No Indikator Kinerja Kondisi Awal

2017 Target Akhir

RENSTRA (2018)


Target Realisasi %

Reali-sasi

1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 80,90 84,18 83,13 98,75 85,03 95,41

Pengembangan kawasan rumah pangan lestari/KRPL (Kelempok/KLP)

0 50 112 224,00 50 224,00

Penurunan kasus ketidakamanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada pangan segar (% dari BMR) 80 80 - - 80 -

Peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan 1 1 1 100 1 100

Informasi ketersediaan pangan dan kerawanan pangan (%) 90 100 100 100 100 100

Ketersediaan informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah (%)

85 100 100 100 100 100

Indikator di atas ada yang mencapai 100 % bahkan KRPL diatas 100%, Kecuali PPH tetapi

masih menunjukkan kategori capaian sangat tinggi. Skor Pola Pangan Harapan merupakan

komposisi kolompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi



dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakian tingginya Skor PPH, maka konsumsi pangan

semakin beragam, bergizi dan berimbang. Untuk mencapai target skor PPH perlu ditunjang 1)

pengembangan kawasan rumah pangan lestari/KRPL yaitu sebuah kosep lingkungan

perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangannya secara

intensif untuk di manfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan

memperhatikan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat dengan Pelaku

utama kelompok KRPL yaitu kelompok wanita sebagai penerima manfaat dan pelaksana

kegiatan dan 2) dukungan Penurunan kasus ketidakamanan pangan dan cemaran biologis,

kimia dan fisik pada pangan segar melalui pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang

dilengkapi dengan perangkat peraturan perundang-undangan dibidang mutu dan keamanan

pangan dan 3) dukungan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan untuk mengetahui

titik pemantapan ketersediaan pangan beragam, bergizi dan berimbang, dan pangan rawan

beragan, bergizi dan berimbag dan, 4) dukungan Informasi ketersediaan pangan dan

kerawanan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan

penduduk dari segi kuantitas,kualitas, keragaman gizi berimbang dan keamanannya dan 5)

dukungan informasi ketersediaan dan kerawanan pangan untuk mengetahui ketersediaan dan

ketidak cukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu

tertentu dan takkalah pentingnnya 6) dukungan ketersediaan informasi distribusi, harga, dan

akses pangan di daerah merupakan salah satu indikator yang bisa menjelaskan kondisi

ketahanan pangan di suatu wilayah pengamatan terhadap kondisi ketersediaan informasi

distribusi, dan harga berguna untuk mengetahui berbagai hal seperti ketersediaan pasokan,

permintaan, kelancaran distribusi pangan, daya beli masyarakat dan akses pangan beragam,

bergisi dan berimbanga di daerah.

➢ Beberapa tabel data yang disajikan terlihat masih kosong karena datanya belum tersedia

pada saat penyusunan laporan kinerja.

3.5 REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar Rp. 129.508.835.606

(97,49 %) dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran,



penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran 3 yaitu Ketersediaan

Jaringan Irigasi (ha), Jalan Tani (Unit), Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (unit) dan

Ketersediaan Pupuk peringkat 1 sebesar Rp. 35.206.756.300 (96,57 %). Sedangkan

penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran 4 yaitu Pemasaran Beras antar Pulau,

Pemberdayaan Kelembagaan UPJA, Sekolah Lapan Pengembangan Usaha Agribisnis (SL PUA),

dan Fasilitasi Permodalan bagi petani yaitu sebesar Rp. 4.088.992.300 (92,92 %).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan

telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi

jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya

akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan

untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2017 secara umum menunjukkan tingkat

efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran

menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna

bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang

efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil

daripada realisasi capaian kinerjanya.

Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada realisasi

anggarannya, seperti pada sasaran 4., yang realisasi anggarannya mencapai 92,92% namun

realisasi kinerjanya baru mencapai 72,63%. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih

jauh faktor apa saja yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji seberapa baik

koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk menjawab persoalan yang dihadapi.

Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih

baik.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel

berikut:



Tabel 22. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No Sasaran/ Indikator

Kinerja Anggaran (Rp)

Target Realisas %

Realisas

Target Realisasi %

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Peningkatan produksi dan Produktivitas komoditas tanaman pangan dan Hortikultura yaitu Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubikayu, dan Ubijalar, Cabe (ton) Besar, Cabe rawit, Bawang Merah, Kentang

Tomat, Mangga, Jeruk Manis, Jeruk Besar, Pisang dan Manggis.

9,321,387 9.435.038 101,22

5,989,709,000.00

5,741,145,571,00

95,85

Produksi Padi meningkat 6% per tahun (ton) 6.357.621 6,055,279 95,24

3.105.160.000,00 2.929.926.750,00 94,36

Produktivitas Padi meningkat 2 % per tahun (kw/ha) 55.45 50,93 91,85

Produksi Jagung meningkat 6,5 % per tahun (ton)

1,608.344

2,341,337 145,57

612.199.000,00 608.341.700,00 99,38

Produktivitas Jagung meningkat 1,5% per tahun (kw/ha) 49.68 56.83 114,39

Peningkatan Produksi Dan Pengembangan Kacang2an dan Umbi2 an lainnya.

342,050,000.00 336,781,400.00 98.46

Produksi Kedelai meningkat 5 % per tahun (ton) 55.540 16,101 28,99

Produktivitas Kedelai meningkat1,5% per tahun (kw/ha) 15.68 13.82 88.14

Produksi Kacang Tanah meningkat 1% per tahun (ton) 29.267 16,168

55,24



Produktivitas Kacang Tanah meningkat 0,25% per tahun (kw/ha) 11.88 14.13 118.94

Produksi Kacang Hijau meningkat 1% per tahun (ton)

24,481 20,476 83,64

Produktivitas Kacang Hijau meningkat 0,25% per tahun (kw/ha) 13.37 14.53 108,68

Produksi Ubi kayu meningkat 1,5% per tahun (ton) 620.024 368.436

59,42

Produktivitas Ubi kayu meningkat 0,5% per tahun (kw/ha) 222.62 262.57 117,95

Produksi Ubi jalar meningkat 1,5% per tahun (ton) 79.819 52.214 65,42

Produktivitas Ubi jalar meningkat 0,5% per tahun (kw/ha) 142.98 181.74 127,109

Peningkatan Produksi dan mutu Serta Pengembang an Sayuran dan Biofarmatika

1,102,500,000,00 1,042,546,200,00 95.56

Produksi Cabe Besar meningkat 1% per tahun (Ton) 23.732 27.638 117,62

- Produktivitas cabe besar meningkat 0,5 % pertahun

59,13

Produksi Cabe Rawit meningkat 1% per tahun (Ton) 21.728 27.543 128,03

- Produktivitas cabe rawit meningkat 0,5 % pertahun

49,07

Produksi Bawang Merah meningkat 1% per tahun (Ton) 43.342 96.256 227,04

- Produktivitas bawang merah meningkat 0,5 % pertahun


Prod

93,58

Produksi Kentang meningkat 1% per tahun (Ton) 24.640 49.895 204,52



- Produktivitas kentang meningkat 0,5 % pertahun

132,35

Produksi Tomat meningkat 1% per tahun (Ton) 48.931 49.292 101,75

- Produktivitas tomat meningkat 0,5 % pertahun

104,64

Peningkatan Produksi dan mutu Serta Pengembang an Tanaman Buah2 an

827,800,000,00 823,549,521,00 99,49

Produksi Mangga meningkat 1% per tahun (Ton) 166.066 86.081 52,35

- Produktivitas mangga meningkat 0,5 % pertahun

Produksi Cabe Rawit menin 97,60

Produksi Jeruk Manis meningkat 1% per tahun (Ton)

15.336 10.688 70,39

- Produktivitas jeruk manis meningkat 0,5 % pertahun

47,38

Produksi Jeruk Besar meningkat 1% per tahun (Ton)

33.067 44.463 135,81

- Produktivitas jeruk besar meningkat 0,5 % pertahun

156,64

Produksi Pisang meningkat 1% per tahun (Ton) 156.665 159.788 103,01

- Produktivitas pisang meningkat 0,5 % pertahun

49,25

Produksi Markisa meningkat 1% per tahun (Ton)

12.784 13.383 105,74

- Produktivitas markisa meningkat 0,5 % pertahun

29,20



2 Meningkatnya kwalitas hasil dan daya sain produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura unggulan daerah yaitu : Tingkat Kehilangan padi, Tingkat Kehilangan Jagung, Serangan OPT, dan Benih padi bermutu.

6,480,600,000,00 6,462,158,450,00 99,72

Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura (Tingkat kehilangan Hasil Padi dan Jagung)

19,37 14,84 76,61

5,312,600,000,00

5,303,528,750,00

99,83

Tingkat kehilangan hasil Padi pada saat panen turun 0,25% per tahun

8,96 8,94% 99,78

Tingkat kehilangan hasil Jagung pada saat panen turun 0,25% per tahun

6.00 5,9% 98,33

Persentase serangan OPT turun 0,2% per tahun (Peramalan dan Pengendalian Serangan Tanaman dan Analisa dampak Perubahan IKlim ) 4.40 - -

3,261,600,000,00 3,256,546,264,00 99,85

Persentase penggunaan benih padi bermutu meningkat pertahuh (%) (Pengembangan Pengawasan dan Pela yanan Sertifikasi Benih TPH 69,18 - -

2,051,000,000,00 2,046,982,486.00 99,80



3 Pemenuhan prasaranan dan saranan dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura Yaitu : Jaringan Irigasi, Jalan Tani, Alat dan Mesin Pertanian, dan Pupuk.

870,392

662,832

76,15

36,268,229,500,00

35,206,756,300,00

97,07

Fasilitasi Ketersediaan jaringan irigasi meningkat 5% per tahun 85,935 85,935 100

6,889,599,500,00

6,880,962,000,00

99,87

Fasilitasi ketersediaan jalan tani 24 Kab/Kota -

11,349,580,000,00 11,336,270,000,00 99,88

Fasilitasi Keterse diaan alat dan mesin pertanian meningkat 3% per tahun 257,920 4,008 93,73

7,653,800,000,00

6,645,007,800,00

86,82

Fasilitasi ketersediaan pupuk meningkat 3% per tahun 526,513 572,889 108,81

10,375,250,000,00

10,344,516,500,00

99,70

4 Pengembangan sistim agribisnis dan Agroindustri pangan pokok Yaitu : Beras antar pulau, Kelembagaan UPJA, Sekolah Lapang Pengembangan Usaha Agribisnis dan Fasilitasi Permodalan bagi petani.

1,416,464

946,055

66,79

4,784,473,000,00

4,775,057,092,00

99,80

Pemasaran beras antar Pulau meningkat 10% per tahun. (Pengem bangan serta penyebaran informasi tanaman pangan dan Hortikultura. 1.415.976 945,614 66,78

2,828,300,000,00 2,822,184,700,00 99,78

Pemberdayaan kelembagaan UPJA (Peningkatan Kapasitas Alat dan Mesin Perta nian 463 441 95,25

1,631,173,000,00 1,628,063,892,00 99,81



Sekolah lapang pengembangan Usaha agribinis (SL PUA) (Pengembangan SDM Usaha Agribisnisn dan pembiayaan usaha tani 25 - -

325,000,000,00 324,809,000,00 99,94

Fasilitasi permodalan bagi petani


MoU denganpihak perbangkan

MoU Dengan pihak perbangkan



-

5 Peningkatan Ketahanan pangan masyarakat Yaitu : PPH, KRPL, Pangan segar, Peta ketahanan Pangan, Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan, dan Informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah.

315,18

396.13

125,67

1,563,525,000,00

1,552,670,300,00

99,31

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Analisis Perkem bangan Kosumsi Pang an dengan pendekatan PPH. 84,18 83,13 98,75

267,675,000,00

261,098,300,00

97,54

Pengembangan kawasan rumah pangan lestari/KRPL (Kelempok/KLP)(Apresiasi bagi aparat/KWT Penerima Mamfaat KRPL

50 112 224,00

942,500,000,00

942,060,800,00

99,95

Penurunan kasus ketidakamanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada pangan segar (% dari BMR) 80 - -

- -

Peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan (Penyusunan Peta

1 1 100

174,400,000,00

171,849,200,00

98,54

Informasi ketersediaan pangan dan kerawanan pangan (%)

100 100 100

- -



Ketersediaan informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah (%) (Pengembangan Dan Pengelelaan Infor masi Harga Pangan Stra tegis melalui media cetak dan elektronik)

100 100 100

178,950,000,00

177,662,000,00

99,28

Analisis Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran

yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa 2 sasaran dari 5

sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sasaran 1 dan 5,

sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran 1, telah

mencapai kinerja sebanyak 101,22% dimana realisasi anggaran hanya sebanyak 95,85 % dari

total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran 5,

dengan pencapaian kinerja sebanyak 125,67%, namun dengan realisasi anggaran hanya

sebanyak 99,31 %.

Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa

efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan

dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip

pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang

efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.



Tabel 23. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No Sasaran Indikator Kinerja

% Capaian Kinerja (>100%)

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5 6

1 Peningkatan kapasitas produksi komoditas utama tanaman pangan yaitu Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubikayu, dan Ubijalar (ton)

- Produksi padi meningkat 6 % pertahun

- Produksi jagung meningkat 6,5 % pertahun

- Produksi kedelai meningkat 5 % pertahun

- Produksi kacang tanah meningkat 1 % pertahun

- Produksi kacang hijau meningkat 1 % pertahun

- Produksi ubi kayu meningkat 1,5 % pertahun

- Produksi ubi jalar meningkat 1,5 % pertahun

101,22%

95,85% 4,15 %

2 Meningkatnya kapasitas produksi komoditas utama hortikultura

- Produksi cabe meningkat 1 % pertahun



- Produksi kentang meningkat 1 % pertahun

- Produksi tomat meningkat 1 % pertahun

- Produksi Mangga meningkat 1 % pertahun

- Produksi jeruk manis meningkat 1 % pertahun


- Produksi pisang meningkat 1 % pertahun

- Produksi markisa meningkat 1 % pertahun.

125,67 %

99,31 %

0,69 %



BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik,

setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi

dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah,

LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.

Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan

publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang

baik.

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

Sulawesi Selatan juga memiliki makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan

fungsi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang

mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2017, namun juga melihat tren

pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir

RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan

dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 adalah sangat baik, karena

terdapat 3 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan 2 indikator memenuhi kriteria tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam

bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Tanaman

Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan pencapaian kinerja

sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan

penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis

maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2017, yang

mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan

hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga

pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.



Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja

Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan ke

depan. Bagi instansi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan

pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari

penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di

lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi

Selatan pada tahun 2017 untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di

tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan

menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada

rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan

pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem

monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan

layanan publik yang semakin baik.



Lampiran-lampiran :

Penghargaan atau Prestasi yang diterima pada tahun 2017 :

1. Penghargaan sebagai terbaik I Kategori SKPD Se Sulawesi Selatan Acara Pameran

Pembangunan Sul-Sel Expo 2017 pada tanggal 28 Agustus 2017 di Makassar Prov. Sul-

Sel.

2. Penghargaan Gabungan Kelompok Tani berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2017 An.

Gapoktan Abbulosibatang Kab. Bulukumba Prov. Sul-Sel pada tanggal 14 Agustus 2017.

3. Penghargaan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan berprestasi Tingkat Nasional

Tahun 2017 An. BPP. Marioriwawo Kab. Soppeng Prov. Sul-Sel pada tanggal 14 Agustus

2017.

4. Penghargaan sebagai Juara Favorit pada Lomba Karnaval/Parade dalam rangkaian

Pameran Pembangunan Sulsel Expo 2017 tanggal, 28 Agustus 2017.

5. Penghargaan Stand Terbaik dalam rangka Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) ke XXXVII

Tahun 2017 di Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat tanggal 22 Oktober 2017.

6. Penghargaan Stand Terbaik 2 pada Batam Agrobusines Expo 2017 di Batam Provinsi Riau

tanggal 20 Nopember 2017.

7. Penghargaan Pelayanan Abditani Tahun 2017 Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP)

Berprestasi pada UKPP OKKPD Prov. Sulsel pada tanggal 23 Pebruari 2018.

8. Penghargaan Pelayanan Abditani Tahun 2017 Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP)

Berprestasi pada UKPP BPSB TPH Prov. Sulsel pada tanggal 23 Pebruari 2018.

bab i pendahuluandkptph.sulselprov.go.id/assets/dokumen/dokumen/e9ce61d15...laporan kinerja tahun...

Documents