aspek legal pkpr

5/17/2018 Aspek Legal PKPR - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aspek-legal-pkpr-55b07d7e2ff77 1/26

Biro Hukum dan Organisasi

Kementerian Kesehatan RI

ASPEK LEGAL PELAKSANAAN

STANDARISASI PELAYANAN

KESEHATAN REMAJA



UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009

TENTANG KESEHATAN



UNDANG-UNDANG NOMOR 36

TENTANG KESEHATAN

Pasal 136: upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan

untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yangsehat dan produktif baik sosial maupun ekonomi.

upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksiremaja dilakukan agar terbebas dari berbagaigangguan kesehatan yang dapat mengambatkemampuan menjalani kehidupan reproduksi secarasehat.

upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah,pemerintah daerah dan masyarakat.



Pasal 137: Pemerintah berkewajiban menjamin agar remaja

dapat memperoleh edukasi, informasi, dan layananmengenai kesehatan remaja agar mampu hidup

sehat dan bertanggung jawab. Ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah dalam

menjamin agar remaja memperoleh edukasi,informasi dan layanan kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuaidengan pertimbangan moral nilai agama danberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TENTANG KESEHATAN

( Lanjutan 1)



Pasal 19

Pemerintah bertanggung jawab atasketersediaan segala bentuk upaya

kesehatan yang bermutu, aman, efisien, danterjangkau.


( Lanjutan 2)



Setiap Orang berhak:

Kesehatan

Akses atas sumber daya

Yankes yg aman, bermutu dan terjangkau

Menentukan sendiri yankes yg diperlukan

Lingkungan yg sehat

Info & edukasi kesehatan yg seimbang danbertanggungjawab

Informasi ttg data kesehatan dirinya

Pasal 4 –

8 UU No 36/2009 ttg Kesehatan


( Lanjutan 3)



Pasal 35(1) Pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis

fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izinberoperasi di daerahnya.

(2) Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehpemerintah daerah dengan mempertimbangkan: a. luas wilayah; b. kebutuhan kesehatan;

c. jumlah dan persebaran penduduk; d. pola penyakit; e. pemanfaatannya; f. fungsi sosial; dan g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi


( Lanjutan 4)



EXISTING CONDITION



PERUNDANG-UNDANGAN SAAT INI

Strategi Nasional Kesehatan Remaja (2005), DirektoratKesehatan Anak Departemen Kesehatan

Kebijakan dan Strategi Nasional Kesehatan ReproduksiIndonesia, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.

Ketua Komisi Kesehatan Reproduksi, 2005. Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di

Puskesmas, 2005, Direktorat Kesehatan Keluarga.

Pedoman Pengendalian Cacingan. 2007. KeputusanMenteri Kesehatan No 424/MENKES/SK/V/2006. DirektoratJenderal P2PL. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.Jakarta

Draft Kebijakan dan Strategi Nasional KesehatanReproduksi Remaja, Diknas, Depkes, Depsos, Depag,BKKBN, Jakarta 2007



SK MENKES No 486/MENKES/SK/IV/2007 tentangRencana Strategi dan Kebijakan untuk PenanggulanganNarkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif

Panduan Pemberian Pelayanan Kesehatan untuk Siswa

Sekolah Menengah Atas. (2007). Departemen KesehatanRepublik Indonesia

Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS padaAnak dan Remaja 2007-2010,Komisi PenanggulanganAIDS Nasional, 2008.

Buku Panduan Pelayanan Terpadu Kesehatan Remaja(Draf-3), 2008, Direktorat Bina Kesehatan Anak bekerjasama dengan UNICEF. Departemen Kesehatan RepublikIndonesia.

PERUNDANG-UNDANGAN SAAT INI(Lanjutan 1)



PERUNDANG-UNDANGAN SAAT INI(Lanjutan 2)

Panduan Teknis: Skrining Kesehatan pada SiswaSekolah. (2008). Departemen Kesehatan RepublikIndonesia

Strategi dan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Jiwauntuk Anak dan Remaja (Slide Presentasi)



PENYUSUNAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



FILOSOFI KEBIJAKAN PUBLIK

Peraturan Perundang-undangan mengenai halyang menyangkut hajat hidup orang banyaksebaiknya disusun dengan melibatkan sebanyakmungkin komponen masyarakat

Undang-Undang dan Peraturan Daerah adalahKebijakan Publik yang paling “representatif” karenamelibatkan wakil rakyat.

PP, Perpres, Peraturan/Keputusan Menteri disusundalam rangka melaksanakan UU (eksplisit ataupunimplisit)



DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Perpres Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Mempersiapkan RUU, RPerpu, RPP, dan RPerpres.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :

96/Mekkes/SK/IV/76 Tentang Tata Cara

Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-

Undangan Pada Departemen Kesehatan RI



PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

1. Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negaraatau pejabat yang berwenang dan mengikat secaraumum.

2. Jenis dan Hierarki (Pasal 7 ayat (1) UU 10/2004):a. UUD RI Tahun 1945b. UU/Perpuc. PP

d. Perprese. Perda

3. Pasal 7 ayat (4) UU 10/2004), Peraturan MenteriMempunyai Kekuatan Hukum yg mengikat



PRATURAN PEMERINTAH NOMOR 38

Menteri/kepala lembaga pemerintah nondepartemen menetapkan norma, standar,prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan

urusan wajib dan urusan pilihan.

Pemerintahan daerah provinsi danpemerintahan daerah kabupaten/kota dalammelaksanakan urusan pemerintahan wajibdan pilihan erpedoman kepada norma,standar, prosedur, dan kriteria



DISKRESI

(KEPUSTAKAAN)

Diskresi merupakan kebijakan pejabat administrasinegara, untuk mengisi kekosongan hukum, untukmenyelesaikan permasalahan yang timbul

dimasyarakat, yang belum terakomodasi ataudiatur kedalam peraturan-perundang-undangan



TOLOK UKUR PENGGUNAAN DISKRESI OLEH PEJABAT

ADMINISTRASI NEGARA

Adanya keleluasaan administrasi untuk bertindakatas inisiatif sendiri

Untuk menyelesaiakan persoalan-persoalan yang

mendesak yang belum ada aturannya

Harus dapat dipertanggungjawabkan

Diskresi merupakan alternatif kebijakanuntuk mengisi kekurangan dan kelemahan

didalam penerapan asas legalitas



PERINTAH PRESIDEN

Bahwa setiap penyusunan PeraturanPerundang-undangan yang penting danmengenai orang banyak agar dimintakan

persetujuan Presiden terlebih dahulu,khususnya RUU, RPP, R-Perpres (TermsukPeraturan/Keputusan Menteri)



Tahapan pembuatan peraturan perundang-

undangan yang pada dasarnya dimulai dari

perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,perumusan, pembahasan, pengesahan,

pengundangan dan penyebarluasan.

TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN



ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Kejelasan tujuan;

Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; Dapat dilaksanakan;

Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Kejelasan rumusan; dan

Keterbukaan



PENGUNDANGAN & PENYEBARLUASAN

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannyadalam:

a. Lembaran Negara RI;

b. Berita Negara RI;c. Lembaran Daerah; atau

d. Berita Daerah.

Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam

LNRI atau BNRI wajib disebarluaskan oleh Pemerintah. Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam LD

atau BD wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah.

UU 10/2004



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

TENTANG

STANDAR NASIONAL PKPR



MUATAN MATERI

STANDAR NASIONAL PKPR

Isi pokok-pokok pikiran terdiri dari:

a. Latar Belakang

b. Maksud dan tujuan pengaturan

c. Dasar hukumd. Materi yang diatur

• SDM Kes/Tenaga Kesehatan

• Fasilitas Pelayanan Kesehatan

• Pelayanan Kesehatan

e. Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ……………………..

TENTANG

STANDAR/PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN REMAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

RANCANGAN



TERIMA KASIH

aspek legal pkpr

Documents