apotek panel
DESCRIPTION
.TRANSCRIPT
APOTEK PANEL
APOTEK PANEL• Apotek panel adalah apotek yang bekerjasama dengan PBF dalam
mendistribusikan obat keras kepada pihak-pihak yang diinginkan oleh PBF yaitu : Dokter, Rumah sakit tanpa apoteker, poliklinik tanpa apoteker, paramedik, toko obat, dan perorangan/freelancer.
• Dengan praktek apotek panel ini, praktek dokter/bidan/perawat (yang tidak pernah diakui memiliki kompetensi melakukan pekerjaan kefarmasian) mendapatkan obat dan memberikan obat kepada pasien (dispensing) tanpa pengawasan dari seorang yang berkompetensi dibidang layanan kefarmasian.
• Hal ini melanggar aturan karena obat seharusnya keluar dari apotek berdasarkan permintaan dari resep. Resep sesuai definisi adalah diperuntukkan bagi pasien tertentu sebagai terapi dan dengan jumlah tertentu pula.
Jalur Distribusi Obat Keras
Pabrik Obat PBF APOTEK
DokterDari PBF langsung ke dokter tanpa lewat Apotek menyalahi peraturan tentang jalur distribusi, maka terjalinlah kerjasama antara PBF dan Apotek untuk mendistribusikan obat-obatan kepada Dokter, apotek menjadi perpanjangan tangan PBF yang disebut apotek panel.
Apotek panel terjadi karena apoteker melupakan tanggung jawab profesinya demi mendapatkan keuntungan dari adanya Apotek panel.
Dampak dari apotek panel tersebut antara lain :• Profesi lain akan tetap dispensing karena kebutuhan obatnya
selalu terpenuhi.• Peran apoteker dalam pharmaceutical care tidak ada. • Apotek tidak dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang
semestinya (hanya bisa menjual obat-obat bebas/otc dan tidak mendapatkan resep dari dokter), merugikan apotek lain terutama apotek kecil yang terkadang pemiliknya adalah teman sejawat.
• Masyarakat tidak mendapatkan KIE dengan benar terkait obat yang di dapatkan dari profesi lain, DRP tidak dapat ditelusuri oleh dokter.
Edaran Larangan Praktek Panel(Terhitung mulai tanggal 19 Juni 2011)
Macam-macam Apotek Panel1. Apotek Panel Tipe 1
Macam-macam Apotek Panel2. Apotek Panel Tipe 2
Macam-macam Apotek Panel3. Apotek Panel Tipe 3
Macam-macam Apotek Panel4. Apotek Panel Tipe 4
ETIKA DAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. Dispensing Dokter dan Bidan
2. Fee dari PBF untuk Apotek
3. Penandatanganan
Surat Pesanan yang masih kosong
4. Distribusi Obat
Etika dan Perundang-undangan1. Dispensing dokter dan bidan PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
Pasal 21 ayat 2 seharusnya penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh apoteker.Pasal 22 dokter dan bidan melakukan peracikan dan penyerahan obat kepada pasien, padahal tempat praktek mereka tidak berada di daerah terpencil yang tidak ada apoteknya.Pasal 25 ayat 2 PSA mencampuri pekerjaan kefarmasian yang seharusnya dilakukan oleh apoteker tanpa campur tangan PSA.
Kode Etik Kedokteran Pasal 2 Dokter melakukan praktek yang tidak sesuai dengan standar profesinya.Pasal 7c Dokter tidak menghargai hak apoteker yang merupakan sesama tenaga kesehatan.
2. Fee dari PBF untuk apotek Kode Etik Apoteker Indonesia Bab I tentang
Kewajiban Umum Pasal 5 Apoteker menghalalkan segala cara untuk mencari
keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara menjadi apotek panel.
Etika dan Perundang-undangan
3. Penandatanganan Surat Pesanan yang masih kosong
PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 ayat 1 - definisi pekerjaan kefarmasian Apoteker tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan
tugasnya mengenai pengadaan obat, karena apoteker mau menandatangani surat pesanan yang masih kosong sehingga dapat disalahgunakan.
Etika dan Perundang-undangan
4. Distribusi obat Permenkes No. 918 tahun 1993 tentang PBF Pasal 16
Seharusnya PBF hanya melaksanakan penyaluran obat keras kepada PBF, apotek dan rumah sakit serta institusi yang diijinkan berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani APA atau apoteker penanggung jawab PBF atau apoteker penanggung jawab unit yang diijinkan oleh menteri.
Etika dan Perundang-undangan
Daftar PustakaAnonim, 1999, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999,
Departemen Kesehatan RI, Jakarta.Anonim, 2006, Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan
Kode Etik Kedokteran Indonesia, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta.
Anonim, 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
Hartini, Y.S., Sulasmono, 2007, Apotek Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-undangan Terkait Apotek Termasuk Naskah dan Ulasan Permenkes tentang Apotek Rakyat, Penerbit USD, Yogyakarta.