ap/fox searchlight, niko tavernise ap/frank .masalah besar dalam penegakan hukum di indo-ne sia...

Download AP/FOX SEARCHLIGHT, NIKO TAVERNISE AP/FRANK .Masalah besar dalam penegakan hukum di Indo-ne sia adalah

Post on 19-Jul-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • MAKAN apel setiap hari terbukti baik bagi kesehatan jan -tung, terutama bagi perempuan. Saya tidak me nyangka konsumsi apel mampu menurunkan kolesterol jahat sekaligus menaikkan kadar ko-lesterol baik atau HDL hingga 4%, tutur Bahram Arjmandi, peneliti nutrisi, makanan, dan kesehatan dari Florida State University, Amerika Serikat.

    Arjmandi meneliti 160 pasien perempuan berumur 45-65 tahun. Mereka diminta mengon-sumsi 75 gram apel yang dikering-kan setiap hari selama satu tahun. Hasilnya, kadar kolesterol berkurang 14% dan kolesterol jahat LDL pun turun hingga 23%.

    Konsumsi harian apel secara signifi kan mengurangi ting kat protein C-reaktif dan hidroperoksida lipid, dua se nyawa yang mengindikasikan risiko penyakit jantung. (HealthDay News/SZ/X-5)

    SISI HITAMSI ANGSA PUTIHAda manusia yang kecanduan tampil sempurna. Namun, secara alami, hidup memang tak pernah sempurna.

    Pop Eskapisme,Hlm 11

    KONTROVERSI pembangun an gedung baru DPR belum ber-akhir. Sejumlah lembaga swa da-ya masyarakat, kemarin, meng-adukan Ketua DPR Marzuki Alie ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Dia dituding melakukan pembohongan publik terkait pemba ngunan gedung baru DPR senilai Rp1,138 triliun itu.

    Kami mengadukan perkata-an Marzuki Alie yang mengan-dung kebohongan terhadap pub lik, juga me lukai hati masya-rakat, ujar Sebastian Salang, Ko ordinator Forum Masyara-kat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), saat ke BK.

    LSM lainnya yang juga bersa-ma Formappi mengadukan Mar zuki ialah Lingkar Madani, TePi, Transparency International Indonesia, Indonesia Budget Cen ter, serta Lembaga Studi Pers dan Pembangunan. Marzu-ki dinilai melanggar Pasal 71 UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR,

    DPR, DPD, dan DPRD, serta kode etik DPR Pasal 2 dan 3.

    Koordinator TePi, Jeirry Su-mam pow, memberi contoh per-nyataan Marzuki yang dinilai pembohongan. Pernyataan Mar-zuki bahwa se mua fraksi setuju dengan pem bangunan gedung baru dalam rapat konsultasi pada 7 April, tapi faktanya mayoritas fraksi malah meminta ditunda bahkan dibatalkan. Ar-tinya, ke simpulan rapat dibuat atas dasar kebohongan.

    Marzuki enggan menanggapi pengaduan itu. Tidak per lu saya komentari, biar BK yang melihat dokumen yang ada, ujar Marzuki dalam jumpa pers di DPR, kemarin.

    Dia menambahkan, yang

    meng gelar jumpa pers seusai ra-pat konsultasi beberapa waktu lalu ialah Wakil Ketua DPR Anis Matta, bukan dirinya.

    Rp602,5 miliarIndonesia Corruption Watch

    (ICW) menduga terjadi pembo-ros an (mark up) Rp602 mi liar dari proyek gedung DPR itu.

    Menurut hitung-hitungan Ko or dinator Pengawasan dan Ana lisis Anggaran Korupsi Po litik ICW Firdaus Ilyas, total kebutuhan ruang dengan biaya pekerjaan mencapai Rp535,6 miliar. Dengan demikian, terda-pat selisih pagu Rp1,138 triliun dengan Rp535,675 miliar adalah Rp602,5 miliar.

    Sekjen DPR Nining Indra Sa-leh membantah tudingan ICW. Dia menantang ICW mela porkan dugaan itu ke KPK. Menurut Nuning, proses pembangunan gedung masih dalam koridor aturan. (NA/ED/*/X-4)

    ADA seorang perwira tinggi Tentara Nasional Indo-nesia berpangkat marsekal madya. Namanya Rio Men dhung Thaleb. Dia menjabat Wakil Gubernur Lemhannas.

    Rio yang masih berdinas di TNI sekarang menjadi perdebatan karena beberapa sebab. Dia menjabat Komisaris Utama PT Sarwahita Global Management. Itulah perusahaan milik Melinda Dee, mantan peja-bat Citibank yang kini ditahan polisi karena dugaan membobol dana nasabah sekitar Rp17 miliar.

    Lalu apa kesalahan Marsekal Rio? Polisi belum meng usut apakah Rio ikut dalam permainan Melin-da menggondol dana nasabah Citibank. Namun, yang dipersoalkan adalah pelanggaran yang amat je las dilakukan Rio.

    Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan amat jelas melarang anggota TNI terjun dalam dunia bis-nis. Larangan itu bukan harga mati. Bila anggota TNI ngotot berbisnis, dia diharuskan pensiun atau mundur dari TNI. Satu-satunya portofo-lio bisnis yang diperbo-lehkan bagi anggota TNI adalah di BUMN karena mengamankan aset negara.

    Undang-undang ini sangat jelas. Karena itu, sangat membingungkan ketika para pejabat ne-gara berbeda pendapat soal jabatan komisaris utama seorang Rio di perusahaan yang didirikan Melinda.

    Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro--seperti pendapat umumnya anggota Komisi I DPR--menilai posisi komisaris utama bagi Rio di perusahaan Me-linda adalah pelanggaran undang-undang. Alasan-nya Rio masih berdinas aktif di TNI.

    Namun, pendapat berbeda dilontarkan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. Menurut Panglima, Rio tidak bersalah karena menjelang pensiun seorang tentara diberi kesempatan menjajaki kerja lain. Itu disebutnya sebagai lex specialis yang membenarkan Rio menjabat komisaris utama sebuah perusahaan swasta.

    Masalah besar dalam penegakan hukum di Indo-ne sia adalah multitafsir perintah undang-undang. Multitafsir itu menjadi sumber ketidakadilan karena terhadap individu yang satu ditafsirkan sebagai la rang an keras, tetapi terhadap individu yang lain di bolehkan. Padahal, sebuah regulasi yang mampu memaksa kan kepatuhan haruslah ditafsirkan sama oleh pub lik, yang pintar maupun yang bodoh. Di sini ter pelihara keadilan.

    Karena itu, kepada Panglima TNI kita ingin berta-nya, apakah semua tentara menjelang pensiun di-bo lehkan berbisnis? Kalau boleh, lantas bagaimana menjelaskan undang-undang melarang tentara aktif terjun ke dunia bisnis? Tentara yang satu tahun men-jelang pensiun berstatus apa sehingga dibolehkan ber bisnis?

    Kalau dua petinggi yang mengurusi tentara berbe-da pendapat soal tafsir undang-undang larangan ber bisnis bagi TNI aktif, siapa yang harus didengar? Bagaimana mempertanggungjawabkan kebenaran argumen masing-masing?

    Mengaku salah bukanlah kebodohan, melainkan ke pintaran. Yang keliru adalah orang-orang yang ngo tot mempertahankan kesalahan. Coba direnung-kan kembali dengan jernih dan tenang, mengapa TNI dilarang berbisnis?

    EDITORIAL

    Marsekal Madyadi Bisnis Melinda

    Apel Kering dan JantungPAUSE

    AP/FRANK FRANKLIN IIAP/FOX SEARCHLIGHT,

    NIKO TAVERNISE

    K AMIS, 14 APRIL 2011 | NO.10997 | TAHUN XLI I | 28 HALAMAN

    Silakan tanggapiEditorial ini melalui:mediaindonesia.com

    Mengaku salah bukanlah

    kebodohan, melainkan kepintaran. Yang keliru adalah orang-orang yang ngotot mempertahankan kesalahan.

    TIYOK

    Pemasangan Iklan & Customer

    ServiceNo Bebas Pulsa:

    08001990990 e-mail:

    cs@mediaindonesia.com

    Rp2.900/eks(di luar P. Jawa Rp3.100/eks)

    Rp67.000/bulan(di luar P.Jawa

    + ongkos kirim)

    BULLS BIDIKGELAR JUARADengan kekuatan mereka yang merata hampir di semua lini, Bulls bertekad mengulang kejayaan mereka seperti di era 1990-an.

    Olahraga, Hlm 26

    AMAHL S AZWAR

    Kondisi 20 ABK WNI kapal MV Sinar Ku-dus yang disandera perompak di Somalia kian memprihatinkan. Ada yang terserang diare dan depresi ting gi.

    Kapten kapal Slamet Juari me-la porkan kondisi tersebut saat dihubungi Media Indonesia via sambungan telepon internasio-nal, kemarin. Saya puasa terus, harus menahan lapar atau haus karena air di sini pun kotor. Sa-lah satu yang terserang diare pa rah dan depresi tinggi ada-lah ABK Slamet Riyadi. Untuk ngomong pun dia sulit, ungkap Slamet.

    Slamet meminta pembebasan anak buah kapal (ABK) tidak dilakukan melalui serangan mi-liter. Saya tidak mau ada upaya militer. Kami akan mati duluan. Kemarin, Angkatan Laut India sudah mau membantu, tapi ba tal karena perompak mengan-cam akan membunuh kami.

    Menurut Slamet, tujuan uta-ma perompak yang berjumlah 35 orang dan dipimpin Moha-med Salah, 38, itu hanya menda-patkan uang tebusan US$3 juta (sekitar Rp27 miliar). Sinar Ku-dus dibajak pada 16 Maret 2011 ketika mengangkut bijih nikel milik PT Aneka Tambang dari Po malaa, Sulawesi Tenggara, me nuju Rotterdam, Belanda. Saat ini kapal berada setengah mil dari garis pantai Somalia.

    Sementara itu, Wakil Dirut PT Samudera Indonesia David Ba-tubara tetap enggan memerinci lebih jauh informasi soal kondisi kapal beserta awaknya. Infor-ma si terperinci seperti besar te-busan dan kapan deadline-nya ti-dak bisa kami disclose. Negosiasi masih terus berjalan, tegasnya, kemarin.

    Somalia sendiri telah mem-beri lampu hijau terhadap opsi militer RI demi membebaskan

    ABK. Dubes Somalia di Jakar-ta, Mohamud Olow Barow, ke marin, menjamin bantuan in-for masi intelijen selain negosiasi via jalur diplomatik.

    Kami meminta maaf dan pri hatin terhadap korban dan ke luarga mereka. Sejak 2008, kami sudah mempersilakan ne gara mana pun memerangi pem bajak, tutur Barow saat di-temui di Kedubes Somalia.

    Perairan Somalia yang kini menjadi momok bagi pelaut ti dak lepas dari gejolak politik. Salah satu pecahan Soma lia, Punt land, membentuk peme-rin tah sendiri. Meski telah me menjarakan sedikitnya 300 ter sangka perompak dari Punt-land, Republik Somalia tetap kewalahan.

    Langkah penyelamatanPemerintah kemarin menga-

    ku telah berupaya membebas-kan 20 ABK. Meski begitu, ke rahasiaan informasi lebih di kedepankan sehingga tidak ada satu pun upaya yang dapat dinyatakan ke muka publik.

    Menko Polhukam Djoko Su-yan to mengatakan pemerintah tidak perlu izin Somalia untuk menyerang perompak. Menurut Djoko, tanpa izin pun pemerin-tah bisa saja menempuh cara itu. Tapi, apakah itu jadi opsi kita satu-satunya, kata Djoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, kemarin.

    Ia menambahkan, pemilik kapal telah menyanggupi mem-bayar tebusan. Mekanisme pem-bayaran itu yang kini sedang di persiapkan secara matang.

    Di sisi lain, Menteri Pertahan-an Purnomo Yusgiantoro mem-bantah kesulitan melakukan ope rasi militer seperti yang di la kukan Korea Selatan. Menu-rutnya, Indonesia lebih memen-tingkan keselamatan ABK. (Atp/Nav/Mad/NA/*/I-1)

    amahl@mediaindonesia.com

    KondisiSanderaKritisPemerintah tidak perlu izin Somal