LINGKUNGAN BISNIS DAN HUKUM KOMERSIAL

FAKTOR EKONOMI: ANTITRUST, MERGER

DAN KEBIJAKAN ORGANISASI BISNIS

Disusun Oleh:

Lukas Tandi Tola

Made Rossalita Mirah Utami

Masagus Asaari

Myrna Agustina

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRISAKTI

2012

PENDAHULUAN

Dalam dunia usaha, persaingan harus dipandang sebagai hal yang positif. Dalam

Teori Ilmu Ekonomi persaingan yang sempurna adalah suatu kondisi pasar yang ideal. Paling

tidak ada empat asumsi yang melandasi agar terjadinya persaingan yang sempurna pada suatu

pasar tertentu. Pertama, pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas

produk atau jasa, harga ditentukan oleh pasar berdasarkan equilibrium permintaan dan

penawaran. Kedua, barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha mempunyai kebebasan

untuk masuk ataupun keluar dari pasar. Ketiga, pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk

masuk ataupun keluar dari pasar, dan keempat konsumen dan pelaku pasar memiliki

informasi yang sempurna tentang berbagai hal.

Walaupun dalam kehidupan nyata sukar ditemui pasar yang didasarkan pada

mekanisme persaingan yang sempurna, namun persaingan dianggap sebagai suatu hal yang

esensial dalam ekonomi pasar. Oleh karena dalam keadaan nyata yang kerap terjadi adalah

persaingan tidak sempurna. Persaingan yang tidak sempurna terdiri dari persaingan monopoli

dan oligopoli.

Persaingan memberikan keuntungan kepada para pelaku usaha maupun kepada

konsumen. Dengan adanya persaingan maka pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus

memperbaiki produk ataupun jasa yang dihasilkan sehingga pelaku usaha terus menerus

melakukan inovasi dan berupaya keras memberi produk atau jasa yang terbaik bagi

konsumen. Persaingan akan berdampak pada efisiensinya pelaku usaha dalam menghasilkan

produk atau jasa. Disisi lain dengan adanya persaingan maka konsumen sangat diuntungkan

karena mereka mempunyai pilihan dalam membeli produk atau jasa tertentu dengan harga

yang murah dan kualitas baik.

Suatu pasar dimana tidak terdapat persaingan disebut sebagai monopoli. Ada

beberapa asumsi yang menjadi dasar untuk menentukan adanya monopoli. Pertama, apabila

pelaku usaha mempunyai pengaruh untuk menentukan harga. Kedua, pelaku usaha tidak

merasa perlu untuk menyesuaikan diri terhadap pesaing dan ada entry barrier bagi pelaku

usaha yang ingin masuk dalam pasar yang sudah dimonopoli oleh pelaku usaha.

Persaingan yang tidak sehat akan mematikan persaingan itu sendiri dan pada

gilirannya akan memunculkan monopoli. Dibeberapa negara, hukum persaingan dikenal

dengan istilah Antitrust Laws atau antimonopoli. Di Indonesia istilah yang sering digunakan

adalah hukum persaingan atau antimonopoli. Hukum anti monopoli diatur dalam Undang-

1

undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan prakek monopoli dan persaingan usaha tidak

sehat. Undang-undang ini merupakan pengaturan secara khusus dan komprehensif yang

berkaitan dengan persaingan antar pelaku usaha.

Bagian paling penting dari kebijakan antimonopoli adalah kekuasaan perusahaan dan

jika sejauh apa pemerintah harus membatasinya. Kekuasaan perusahaan mengacu pada

kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi pemerintah, ekonomi, masyarakat berdasarkan

sumber daya organisasi itu. Perusahaan-perusahaan memiliki sumber daya untuk membuat

kontribusi besar untuk kampanye politik. Perusahaan-perusahaan itu mendominasi tidak

hanya mengutamakan  pembuatan produk dan pelayanan, tetapi juga semakin menjadi seperti

kegiatan meraih sektor public seperti pendidikan, penegakan hukum, dan penyediaan layanan

sosial.

Secara teoritis globalisasi ekonomi dengan makna keterbukaan dengan persaingan

bebas memang merupakan suatu the best solution dalam hubungan ekonomi antar negara dan

memakmurkan umat manusia. Persaingan akan memaksa masing-masing pihak mencari

metoda produksi yang paling efisien. Produk yang dihasilkan dengan efisien akan dapat

dijual dengan harga murah.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa monopoli adalah suatu pasar tanpa

persaingan. tetapi sebaliknya monopoli dapat juga diperoleh melalui kemampuan usaha,

kejelian terhadap bisnis yang tinggi, sehingga pelaku usaha dapat mengelola usahanya pada

tingkat efisiensi yang tinggi yang akan menjadikan perusahaannya dapat tumbuh dengan

pesat, yaitu dengan cara menawarkan produk kombinasi kualitas dan harga sesuai yang

diinginkan oleh konsumen sehingga pangsa pasarnya dapat bertambah dengan cepat dan

secara alamiah dapat merebut pangsa pasar yang luas. Dengan adanya pangsa pasar yang

luas untuk suatu produk sejenis maka akan dapat terjadi monopoli alamiah dalam suatu pasar.

Hukum persaingan diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya sistem

ekonomi pasar, agar persaingan antar pelaku usaha dapat tetap hidup dan berlangsung secara

sehat, sehingga konsumen dapat terlindungi dari ajang ekploitasi bisnis. Meskipun persaingan

usaha sebenarnya merupakan urusan antar pelaku usaha, dimana pemerintah tidak perlu ikut

campur, namun untuk dapat terciptanya aturan main dalam persaingan usaha, maka

pemerintah perlu ikut campur tangan untuk melindungi konsumen. Karena bila hal ini tidak

dilakukan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi persengkongkolan (kolusi) antar

pelaku bisnis yang akan menjadikan inefisiensi ekonomi, yang pada akhirnya konsumen yang

2

akan menanggung beban yaitu membeli barang atau jasa dengan harga dan kualitas yang

kurang memadai.

Dalam dunia bisnis selalu terjadi tarik menarik antara pendapat yang cenderung

menyukai sistem pasar bebas dengan pasar yang diatur oleh pemerintah. Akhirnya digunakan

jalan tengah yaitu prinsip kebebasan pasar yang diatur oleh pemerintah, dimana persaingan

yang terjadi antar pelaku bisnis menimbulkan persaingan yang sehat dengan cara

meningkatkan efisiensi dan produktifitas serta penemuan-penemuan yang baru atas barang

maupun jasa. Sebaliknya persaingan tidak sehat akan dapat merusak perekonomian negara

dan akan merugikan masyarakat secara luas. Oleh karena itu diperlukan perangkat hukum

yang dapat mengakses persaingan yang sehat dan mencegah terjadinya persaingan tidak

sehat. Perangkat hukum tersebut dapat menjadi sarana bagi pencapaian demokrasi ekonomi di

Indonesia dan dapat memberikan peluang usaha yang sama bagi semua pelaku bisnis untuk

berpartisipasi dalam proses produksi barang maupun jasa dalam iklim usaha yang sehat,

efektif dan efisien serta dapat mendorong adanya pertumbuhan ekonomi pasar yang kondusif.

Pada tanggal 5 Maret 1999 telah diundangkan Undang-undang Republik Indonesia

No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

(Undang-undang Anti Monopoli). Tujuan pembentukan Undang-undang ini adalah untuk

menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan

iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli

dan menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dengan adanya undang-undang ini, sistem perekonomian yang monopolistik di

Indonesia harus diubah menjadi sistem perekonomian yang mengikuti arus persaingan atau

ekonomi pasar bebas sesuai dengan arus globalisasi perekonomian dunia. Beberapa perangkat

hukum baru harus diciptakan untuk mengikuti perubahan tersebut, misalnya peraturan

tentang merger antar perusahaan, peraturan tentang hak istimewa dari hak milik intelektual

serta perhatian pemerintah yang lebih kusus kepada para pelaku usaha kecil dan menengah

yang ternyata dapat menghadapi krisis ekonomi dengan tegar, dibandingkan para

konglomerat atau pengusaha berskala ekonomi besar.

3

PEMBAHASAN

1. Dilema Kekuasaan perusahaan

Kekuasaan perusahaan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi

pemerintah, perekonomian, maupun masyarakat luas berdasarkan sumber daya organisasi

yang dimiliki. Bagi perusahaan-perusahaan dengan asset yang besar maka uang tidak menjadi

masalah, dan sebagai mana sudah menjadi rahasia umum bahwa kekuasaan terkadang

ditentukan oleh uang. Dengan uang yang dimilikinya, perusahaan-perusahaan besar dapat

berkontribusi mendanai kampanye politik dengan harapan imbal balik yang tidak kecil, dan

dengan demikian akan mengungkung bagi pihak pemerintah terkait saat berkuasa.

Perusahaan-perusahaan itu mendominasi tidak hanya mengutamakan  pembuatan produk dan

pelayanan, tetapi juga semakin luas merambah ke kegiatan sektor publik seperti pendidikan,

penegakan hukum, dan penyediaan layanan sosial.

Sedangkan kekuatan ekonomi dari suatu perusahaan akan tampak begitu jelas jika

membandingkan antara revenue dari perusahaan-perusahaan persebut dengan GDP suatu

Negara. Berikut komparasi antara GDP Negara dengan beberapa perusahaan yang masuk

dalam perusahaan dengan revenue terbesar tahun 2011 :

Perbandingan GDP Negara dan Revenue Perusahaan Transnasional Tahun 201 1

CompanyRevenue(U.S. $ Millions)

GDP(U.S. $ Millions)

Country

ExxonMobil 486.429 485,803 Norway

Walmart 446.950 445,989 Argentina

Vitol 297.000 298,734 Greece

Sinopec 273.420 278,671 Malaysia

ConocoPhillips 251.226 248,585 Chile

Toyota Motors 235.890 235,923 Nigeria

State Grid Corporation of China

226.294 224,754 Philippines

Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_companies_by_revenue http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)

4

Kekuatan dari perusahaan tersebut akan sangat berdampak buruk jika tidak digunakan

dengan baik. Namun dilemma yang sebenarnya bukan pada kekuasaan yang timbul dari

kekuasaan perusahaan, akan tetapi adalah pada bagaimana perusahaan akan menggunakan

kekuasaannya tersebut. Kekuasaan perusahaan tersebut dapat berdampak positif maupun

negatif tergantung pada kebijakan yang diambil eksekutifnya dan regulasi yang ditetapkan

untuk mengatur dan menetapkan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

2. Regulasi Antitrust di Amerika

“Antitrust” untuk pengertian yang sepadan dengan istilah “anti monopoli” atau istilah

“dominasi” yang dipakai masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istlah

“monopoli” Disamping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama yaitu “kekuatan pasar”.

Dalam praktek keempat kata tersebut, yaitu istilah “monopoli”, “antitrust”, “kekuatan pasar”

dan istilah “dominasi” saling dipertukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut

dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar.

Intervensi pemerintah dalam pasar monopoli dan oligopoly bertujuan untuk mempengaruhi

harga, jumlah yang diproduksi, dan distribusi pendapatan dari kegiatan ekonomi. Intervensi

itu dilaksanakan melalui 2 cara, yaitu: Peraturan (regulation) dan Undang-undang anti-

monopoli (Parkin: 2003; 390).

Antitrust law merupakan undang-undang yang mengatur tentang praktik bisnis yang

tidak kompetitif dan tidak adil. Istilah antitrust diambil dari kata trust yang berarti

penggabungan sekelompok perusahaan untuk membagi-bagi pasar dan membatasi

persaingan. Istilah trust juga dikenal dengan kartel. Tujuan utama undang-undang antitrust

diantaranya:

a. Melindungi dan menjaga kelangsungan kompetisi

b. Melindungi konsumen dengan melarang praktek bisnis yang curang dan tidak

adil

c. Melindungi praktek bisnis kecil dari tekanan ekonomi oleh perusahaan-

perusahaan besar

d. Menjaga kelangsungan nilai-nilai dan kebiasaan kehidupan kota kecil

5

Tujuan-tujuan ini akan tercapai manakala terdapat kebebasan masyarakat dalam memilih

produk-produk yang hendak dikonsumsinya. Bentuk-bentuk pilihan masyarakat itu

diwujudkan dalam keunggulan harga (price), kualitas (quality), ketepatan penyerahan

(delivery), dan layanan (service). Berbagai keunggulan yang dituntut masyarakat tersebut

akan mengarahkan produsen menjadi lebih efisien dalam menjalankan usahanya.

Undang-undang lahir karena ada kebutuhan, yang bisa berubah dan berkembang dari

waktu kewaktu. Amerika, Eropa, maupun Asia mempunyai alasan yang berbeda sewaktu

melahirkan ataupun mengubah undang-undang anti-monopoli. Di Amerika Serikat pada

tahun 1890, Kongres menyetujui pemberlakuan Undang-undang yang berjudul “Act to

Protect Trade and Commerce Against Unlawful Restraint and Monopolies”.

Undang-undang itu lebih dikenal sebagai Sherman Act. Undang-undang ini melarang setiap

bentuk praktek monopoli atas suatu produk atau pemasaran barang dan atau jasa yang

menghambat perdagangan (barrier trade) dalam kegiatan bisnis dan melindungi usaha kecil

yang lemah. Sherman Act merupakan pencetus pertama dari undang-undang antitrust,

peraturan ini terdiri dari tiga poin:

a. Melarang kontrak, kombinasi, atau konspirasi yang dapat mengendalikan

perdagangan

b. Melarang terjadinya monopoli dan segala usaha untuk memonopoli

perdagangan

c. Menyediakan pelaksanaan hukum oleh departemen kehakiman dan

mengotorisasi hukuman jika terjadi pelanggaran.

Larangan praktek monopoli dalam The Sherman Act ditekankan pada penguasaan

produksi dan pemasaran atas barang/jasa satu pelaku atau kelompok pelaku usaha dengan

unsur larangan monopoli ini, yakni ”possesion of monopoly power in relevant market;

willfull acquisition or maintenance of that power”. Artinya, kekuasaan atas monopoli

merupakan hal yang penting dalam pemasaran, karena keinginan pengambilalihan atau

menjaga agar kekuasaan tersebut tetap ada agar tidak ada persaingan pihak lain.

Untuk memperoleh kekuatan pasar, maka pengusaha kuat melakukan tindakan dengan

menciptakan hambatan dalam perdagangan, menaikkan harga dan membatasi produk

barang/jasa guna mendorong terjadi inefisiensi sehingga tindakan demikian dalam persaingan

usaha yang sehat perlu dilakukan delegalisasi. Tiada persaingan perusahaan dari lain

merupakan keinginan atau tujuan utama pengusaha memperoleh keuntungan sebesar-

besarnya. Keadaan ini menyebabkan konsumen dianggap sebagai “sapi perahan” dan bukan 6

“raja” dalam kegiatan ekonomi. Artinya, hak konsumen untuk memperoleh harga wajar dan

barang atau jasa yang baik diabaikan pengusaha yang ingin mengeruk keuntungan bisnis

dalam waktu singkat. Tidak jarang pengusaha mempengaruhi tingkat penawaran meraih

keuntungan berlipat ganda tanpa mempedulikan tingkat kemampuan ekonomi dari konsumen

yang lemah untuk memperoleh barang/jasa. Sikap monopoli para pengusaha ini didasarkan

pada akses kondisi dari competititve viability.

Tahun 1914 muncul Clayton Act sebagai penyempurnaan untuk memperjelas ambiguitas

dan ketidakpastian dari Sherman Act. Clayton Act terdiri dari:

a. Melarang terjadinya diskriminasi harga oleh penjual

b. Melarang suatu pihak melakukan pembelian barang/jasa yang tidak diperlukan

demi memperoleh barang/jasa lain yang diinginkan

c. Melarang perusahaan untuk melakukan merger yang dapat memicu terjadinya

monopoli

d. Melarang adanya direktorat yang sama pada perusahaan yang saling bersaing

Pada tahun 1914 juga dibentuk Federal Trade Commission untuk membantu

menegakkan undang-undang antitrust, melarang persaingan tidak adil, dan memberika

perlindungan kepada konsumen dengan melarang praktik usaha yang tidak sehat. Pasal 5

FTC diamandemen tahun 1938 menegaskan, “Unfair methods of competition in or affecting

commerce, and unfair or deceptive acts or practices in commerce, are hereby declared

unlawful” atau diterjemahkan adalah cara-cara persaingan yang tidak terbuka atau

berpengaruh terhadap perdagangan dan perbuatan atau praktek-praktek tidak jujur dan penuh

tipu muslihat dalam perdagangan adalah perbuatan-perbuatan bertentangan dengan hukum.

Pada tahun 1976 Kongres Amerika Serikat membentuk peraturan baru dan terpisah

yang disebut Antitrust Impovements Act untuk memperkuat peran pemerintah dalam

penerapan ketiga undang-undang sebelumnya. Peraturan ini:

a. Mensyaratkan perusahaan-perusahaan untuk menyampaikan kepada Departemen

Kehakiman dan Komisi Perdagangan jika akan melakukan merger dan akuisisi.

b. Memperluas kekuatan pemeriksaan Departemen Kehakiman dalam bidang

antitrust.

c. Memberi otorisasi kepada pengacara umum di 50 negara bagian untuk menuntut

perusahaan-perusahaan yang melakukan pengaturan harga dan untuk memperbaiki

kerugian yang dialami konsumen.7

3. Isu-Isu Utama Terkait Pelaksanaan Hukum Antitrust

a. Kekecualian

Tidak semua organisasi menjadi subjek dari keempat undang-undang antitrust, ada

beberapa organisasi yang dibebaskan (exemptions), diantaranya serikat buruh, koperasi

pertanian, perusahaan asuransi (diatur undang-undang negara), dan transaksi bisnis yang

berkaitan dengan pertahanan nasional. Pemberian pengecualian dalam Hukum Persaingan

umumnya didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

Adanya instruksi atau perintah dari UU

Adanya instruksi atau perintah dari UU ataupun peraturan perundangan lainnya;

Instruksi atau pengaturan berdasarkan regulasi suatu badan administrasi.

Untuk itu perlu kita mengetahui alasan apakah yang menjadi dasar pertimbangan

diberikannya pengecualian dalam undang-undang Hukum Persaingan. Pada umumnya

pengeculian yang diberikan berdasarkan dua alasan, yaitu:

Industri atau badan yang dikecualikan telah diatur oleh peraturan perundang atau

diregulasi badan pemerintah yang lain dengan tujuan memberikan perlindungan

khusus berdasarkan kepentingan umum (public interests), misalnya: transportasi,

air minum, listrik, telekomunikasi, dan lain-lain.

Suatu industri memang membutuhkan adanya perlindungan khusus karena praktek

kartelisme tidak dapat lagi dihindarkan dan dengan pertimbangan ini maka akan

jauh lebih baik memberikan proteksi yang jelas kepada suatu pihak daripada

menegakkan undang-undang Hukum Persaingan itu sendiri.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan ini maka umumnya berbagai Negara memberikan

atau mengatur tentang pengecualian di dalam undang-undang Hukum Persaingan mereka.

Dengan kata lain, pengecualian merupakan hal yang umum dalam undang-undang Hukum

Persaingan dan tidak dianggap sebagai hal yang dirasa dapat menghambat persaingan usaha

itu sendiri.

b. Monopoli

Apakah mendominasi sebuah industri atau pasar oleh satu atau beberapa perusahaan

besar berarti telah melanggar undang-undang antitrust? Pemerintah telah memutuskan bahwa

monopoli secara per se adalah tidak ilegal. Jika sebuah perusahaan mendominasi pasar

karena dapat menyediakan produk/jasa yang superior, telah menemukan sesuatu yang unik,

atau karena beruntung, maka hal tersebut tidak melanggar hukum. Namin jika perusahaan

8

menggunakan dominasinya untuk mengendaliakn perdagangan, bersaing secara tidak adil,

atau merugikan konsumen, maka perusahaan dapat dinilai bersalah dan telah melanggar

undang-undang antitrust.

Menurut undang-undang No.5 tahun 1999, monopoli adalah penguasaah atas produksi

dan atau penguasaan barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku atau satu

kelompok pelaku. Menurut undang-undang tersebut, pelaku usaha patut diduga atau dianggap

melakukan monopoli jika barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya,

mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk dalampersaingan dan atau jasa yang

sama, dan atau satu pelaku usaha/kelompok menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau jenis

barang/jasa tertentu.

c. Isu Inovasi

Pada prinsipnya Antitrust tidak tidak melarang pelaku usaha menjadi perusahaan besar,

justru mendorong pelaku usaha untuk dapat bersaing pada pasar yang bersangkutan.

Persaingan inilah yang memacu pelaku usaha untuk melakukan efisiensi dan inovasi-inovasi

untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan harga yang kompetitif dibandingkan

dengan kualitas produk dan harga jual dari pesaingnya. Persainganlah yang mendorong

pelaku usaha menjadi pelaku usaha yang dominan dan mungkin pada akhirnya akan terjadi

monopoli alamiah karena mampu merebut hati konsumennya. Kejadian sebaliknya akan

terjadi jika pelaku usaha tidak melakukan inovasi, diamana dia dia akan tersingkir secara

alami.

d. Isu High-Technology Business

Pada prinsipnya isu ini sama dengan inovasi, karena dengan penerapan teknologi yang

bagus akan membantu perusahaan dalam efisiensi, peningkatan kualitas produk dan

penetapan harga yang bersaing atau bahkan lebih murah. Dengan demikian maka produk

tersebut dengan sendirinya akan mampu mengambil tempat tersendiri di benak konsumen

sehingga dengan sendirinya monopoli alami akan terjadi.

Adanya monopoli dalam industri bisnis yang berteknologi tinggi adalah hal yang tidak

dapat dihindari karena tidak adanya batasan yang kuat untuk menghalangi pelaku usaha untuk

masuk ke pasar dan perubahan teknologi yang dinamis telah merubah dasar-dasar kompetisi

sehingga undang-undang antitrust perlu diseduaikan dengan jenis industri ini.

9

4. Antitrust di Indonesia

Persaingan pasar berjalan dengan baik apabila tidak ada tindakan diskriminatif atau

restriktif oleh suatu negara terhadap produk negara lain. Tindakan diskriminatif dan restriktif

dapat menimbulkan distorsi pasar bagi produsen negara-negara maju di pasar negara

berkembang. Kebijakan ekonomi negara-negara berkembang dan miskin tentu ingin

menyelamatkan produk dalam negeri yang berlawanan dengan perdagangan bebas, karena

pengusha negara berkembang belum siap menghadapi persaingan pasar bebas dengan

meningkatnya serbuan produk barang/jasa dari negara-negara maju.

a. Undang-undang

Pada tanggal 5 Maret 1999 telah diundangkan Undang-undang Republik Indonesia No.5

tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-

undang Anti Monopoli). Tujuan pembentukan Undang-undang ini adalah untuk menjaga

kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha

yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan

menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Undang-undang yang mengatur tentang monopoli di Indonesia sudah beberapakali

mengalami perkembangan, adapun undang-undang tersebut diantaranya :

1. Undang-Undang No.5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian

Pada prinsipnya Undang-Undang Perindustrian juga melarang industri yang

mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan curang. Hanya saja, makna dan

konsep larangan dalam Undang-Undang tersebut sangat tidak terfokus dan terkesan tidak

jelas, sehingga larangan tersebut sangat jarang dipraktekkan. Beberapa ketentuan dalam

Undang-Undang Perindustrian yang melarang monopoli atau persaingan curang terdapat

pada pasal-pasal sebagai berikut :

a. Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang ini juga mempermasalahkan tentang persaingan curang yang

mungkin terjadi dalam keberadaan badan usaha, yaitu ketika mengatur mengenai

perusahaan yang akan merger, akuisisi atau konsolidasi. Penjelasan atas Undang-

Undang No.1 tahun 1995 tersebut pada bagian umum dengan tegas menyatakan

bahwa tujuan utama dari pengaturan tentang merger, akuisisi dan konsilidasi

perusahaan, terutama adalah untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan bisnis

dalam satu tangan dengan cara melakukan monopoli atau monopsoni.

10

b. Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat :

Sebagai langkah yang paling jelas dalam penataan persaingan usaha di Indonesia, agar

tidak terjadi penguasaan Industri oleh kelompok pelaku bisnis tertentu, dan agar

terjadi iklim yang kondusif dalam dunia usaha serta memberikan kesempatan

berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil, agar terjadi

efisiensi dalam perekonomian nasional maka diundangkan Undang-Undang No.5

Tahun 1999 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mencapai

masyarakat adil dan makmur yang merata. Ada beberapa ketentuan mengenai

larangan terhadap beberapa hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut, ialah

mengenai hal-hal sebagai berikut:

Larangan melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang dapat

mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Larangan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak

sehat.

c. Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional

(Propenas) Tahun 2000 – 2004

Undang-undang ini sebagian mengatur tentang program penguatan institusi pasar.

Dimana pasar dalam kaitan ini diuraikan sebagai suatu entitas kelembagaan ekonomi

yang merupakan interaksi ekonomi diantara pelaku pasar, institusi pasar, dan

perangkat peraturan yang bekerja dalam mekanisme suatu pasar. Mekanisme pasar

yang berkeadilan ditandai oleh peran serta penuh oleh rakyat dan kesempatan yang

sama dalam mengakses sumber-sumber ekonomi. Kedua prinsip tersebut diharapkan

dapat bermuara pada alokasi sumber daya yang efisien, transparan, dan hubungan

yang saling menguntungkan diantara pelaku usaha. Ketidaksempurnaan pasar secara

umum ditandai oleh kesenjangan kemampuan dan kesempatan diantara para pelaku

pasar dan pemusatan kekuatan ekonomi pada sekelompok pihak dan dalam

penguasaan faktor produksi dan mata rantai usaha yang terjadi baik melalui integrasi

vertikal maupun horizontal.

11

b. KPPU

Untuk mengawasi pelaksanaan UU No 5 Tahun 1999 (UU Antimonopoli) dibentuk suatu

komisi. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 34 UU No. 5 Tahun1999 yang

menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi

ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keppres

No 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Tugas

dan wewenang dari KPPU sendiri diatur Pasal 35 & 36 UU No. 5/1999, antara lain adalah

melakukan penilaian terhadap semua perjanjian dan atau kegiatan yang dapat mengakibatkan

terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 35 UU No.5 Tahun 1999

menentukan bahwa tugas tugas KPPU terdiri dari:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang

dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak

sehat.

3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha.

4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam

Pasal 36.

5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan

dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU No.5/1999

7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan DPR.

Dalam menjalankan tugas tugasnya tersebut, Pasal 36 UU No.5/1999 memberi

wewenang kepada KPPU untuk:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan

pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat.

3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau

oleh pelaku usaha atau yang ditemukan komisi sebagai hasil penelitiannya.12

4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan UU No.5/1999.

6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap

mengetahui pelanggaran ketentuan UU No.5/1999.

7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau

setiap orang yang dimaksud dalam nomor 5 dan 6 tersebut di atas yang tidak bersedia

memenuhi panggilan Komisi.

8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan

dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU

No.5/1999.

9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain untuk

keperluan penyelidikan dan atau pemeriksaan.

10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku

usaha lain atau masyarakat.

11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga

melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang

melanggar ketentuan UU No.5/1999.

Untuk menilai tindakan pelaku usaha apakah melanggar UU No.5 th 1999, KPPU

menggunakan dua metode pendekatan yaitu :

1. Per se illegal

Merupakan suatu metode pendekatan yang menganggap tindakan tertentu sebagai

ilegal, tanpa menyelidiki lebih lanjut mengenai dampak tindakan tersebut terhadap

persaingan. Penggunaan metode ini diperuntukkan pada pasal-pasal yang menyatakan

“dilarang”.

2. Rule of reason

Merupakan suatu pendekatan yang menggunakan analisis pasar serta dampaknya

terhadap persaingan, sebelum dinyatakan melanggar Undang-undang. Penggunaan

metode ini lebih tepat diterapkan untuk pasal-pasal yang mengandung klausal-klausal

seperti “patut diduga” atau “yang dapat mengakibatkan”.

13

5. Corporate Mergers

Merger merupakan salah satu strategi yang diambil perusahaan untuk mengembangkan

dan menumbuhkan perusahaan. Merger berasal dari kata “mergere” (Latin) yang artinya (1)

bergabung bersama, menyatu, berkombinasi; (2) menyebabkan hilangnya identitas karena

terserap atau tertelan sesuatu. Merger didefinisikan sebagai penggabungan dua atau

perusahaan yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan

hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar. Bentuk umum merger

(Gambar 1) berdasarkan aktivitas ekonomik dibagi tiga tipe yaitu (Moin, 2003) :

a. Merger horisontal.

Merger horisontal adalah merger antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak

dalam industri yang sama. Bentuk merger ini memberikan pengaruh pada

perluasan operasi perusahaan dalam lini produk. Dan pada saat yang sama akan

mengurangi persaingan pada tingkat industry perusahaan tersebut.

b. Merger vertikal.

Merger vertikal adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang

bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi atau operasi yang mengambil

alih supplier atau konsumenya.

Contoh : perusahaan yang bergerak di bidang furniture membutuhkan bahan kayu

untuk membuat produknya. Perusahaan ini melakukan merger dengan perusahaan

kayu yang merupakan supplier dari perusahaan furniture ini.

c. Merger konglomerat.

Merger konglomerat adalah merger dua atau lebih perusahaan yang masing-

masing bergerak dalam industri yang tidak terkait.

Pada prinsipnya terdapat dua motif yang mendorong sebuah perusahaan melakukan

merger yaitu motif ekonomi dan motif non-ekonomi.

a. Motif ekonomi.

Esensi tujuan perusahaan dalam perspektif manajemen keuangan adalah seberapa

besar perusahaan mampu menciptakan nilai (value creation) bagi perusahaan dan

bagi pemegang saham. Merger dan akuisisi memiliki motif ekonomi yang tujuan

jangka panjangnya adalah untuk mencapai peningkatan nilai tersebut. Oleh karena

itu seluruh aktivitas dan pengambilan keputusan harus diarahkan untuk mencapai

tujuan ini.14

Motif strategis juga termasuk motif ekonomi ketika aktivitas merger dan akuisisi

dilakukan untuk mencapai posisi strategis perusahaan agar memberikan

keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Biasanya perusahaan melakukan merger

dan akuisisi untuk mendapatkan economies of scale dan economies of scope.

b. Motif sinergi.

Salah satu motivasi atau alasan utama perusahaan melakukan merger dan akuisisi

adalah menciptakan sinergi. Sinergi merupakan nilai keseluruhan perusahaan

setelah merger yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing

perusahaan sebelum merger dan akuisisi. Sinergi dihasilkan melalui kombinasi

aktivitas secara simultan dari kekuatan atau lebih elemen-elemen perusahaan yang

bergabung sedemikian rupa sehingga gabungan aktivitas tersebut menghasilkan

efek yang lebih besar dibandingkan dengan penjumlahan aktivitas-aktivitas

perusahaan jika mereka bekerja sendiri.

c. Motif diversifikasi.

Diversifikasi adalah strategi pemberagaman bisnis yang bisa dilakukan melalui

merger dan akuisisi. Diversifikasi dimaksud untuk mendukung aktivitas bisnis dan

operasi perusahaan untuk mengamankan posisi bersaing. Akan tetapi jika

melakukan diversifikasi yang semakin jauh dari bisnis semula, maka perusahaan

tidak lagi berada pada koridor yang mendukung kompetensi inti (core

competence). Disamping memberikan manfaat seperti transfer teknologi dan

pengalokasian modal, diversifikasi juga membawa kerugian yaitu adanya subsidi

silang.

d. Motif non-ekonomi.

Aktivitas merger terkadang dilakukan bukan untuk kepentingan ekonomi saja

tetapi juga untuk kepentingan yang bersifat non-ekonomi, seperti prestise dan

ambisi. Motif non-ekonomi bisa berasal dari manajemen perusahaan atau pemilik

perusahaan.

Hubris hypothesis.

Hipotesis ini menyatakan bahwa merger dilakukan karena “ketamakan” dan

kepentingan pribadi para eksekutif perusahaan. Mereka menginginkan ukuran

perusahaan yang lebih besar. Dengan semakin besarnya ukuran perusahaan,

semakin besar pula kompensasi yang mereka terima. Kompensasi yang mereka

15

terima bukan hanya sekedar materi saja tapi juga berupa

pengakuan,penghargaan dan aktualisasi diri.

Ambisi pemilik.

Adanya ambisi dari pemilik perusahaan untuk menguasai berbagai sektor

bisnis. Menjadikan aktivitas merger dan akuisisi sebagai strategi perusahaan

untuk menguasai perusahaan-perusahaan yang.

Terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya merger, yaitu;

1) Perubahan dalam hukum atau perundang-undangan. Sebgai contoh merger Babk A &

B karena rasio CARnya dibawah ketentuan API.

2) Merger yang dilakukan karena kesadaran akan pentingnya teknologi dalam bisnis.

Biasanya hal ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang masih menjalankan

usahanya secara konvensional ke perusahaan yang telah menggunakan teknologi

dengan harapan efisiensi dan peningkatan kualitas.

3) Merger dilakukan karena adanya faktor globalisasi. Sebagai contoh, karena adanya

efek globalisasi maka perusahaan-perusahaan local membutuhkan tambahan

kekuatan untuk bersaing denga perusahaan multy nasional. Untuk bersaing dengan

perbankan asing, maka beberapa perbankan lokal melakukan merger. Contohnya

Bank Lippo dan Niaga, serta Bank Buana.

Dalam melakukan merger, akan selalu memberikan konsekuensi berupa dampak dari

merger itu sendiri. Adapun dampak-dampak positifnya dapat berupa :

a. Mendapatkan cashflow dengan cepat karena produk dan pasar sudah jelas.

b. Memperoleh kemudahan dana/pembiayaan karena kredititor lebih percaya dengan

perusahaan yang telah berdiri dan mapan.

c. Memperoleh karyawan yang telah berpengalaman.

d. Mendapatkan pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal.

e. Memperoleh sistem operasional dan administratif yang mapan.

f. Mengurangi resiko kegagalan bisnis karena tidak harus mencari konsumen baru.

g. Menghemat waktu untuk memasuki untuk memasuki bisnis baru.

h. Memperoleh infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat.

16

Sedangkan dampak negatifnya diantaranya :

a. Proses integrasi yang tidak mudah.

b. Kesulitan menentukan nilai perusahaan target secara akurat.

c. Biaya konsultan yang mahal.

d. Meningkatnya kompleksitas birokrasi.

e. Biaya koordinasi yang mahal.

f. Seringkali menurunkan moral organisasi.

g. Tidak menjamin peningkatan nilai perusahaan.

h. Tidak menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham

Gambar 1. Bentuk Umum Merger

Pelaku usaha sebagai subjek ekonomi senantiasa berupaya untuk memaksimalkan

keuntungan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Maksimalisasi keuntungan diharapkan

dapat terjadi karena secara teori, merger dapat menciptakan efisiensi sehingga mampu

mengurangi biaya produksi perusahaan hasil merger. Selain untuk alasan efisiensi, merger

juga merupakan salah satu bentuk pelaku usaha untuk keluar dari pasar atau bagi pelaku

usaha kecil jika dianggap tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk meneruskan usahanya.

Sehingga merger juga dapat menjadi salah satu jalan keluar jika pelaku usaha mengalami

kesulitan likuiditas, sehingga kreditor, pemilik, dan karyawan dapat terlindungi dari

kepailitan. Merger juga menjadi jalan keluar bagi pelaku usaha dalam memenuhi peraturan

pemerintah apabila masih ingin bertahan dalam pasar.

17

Kegiatan merger dapat menjadi pro kepada persaingan, namun juga dapat menjadi anti-

persaingan apabila tidak ada kontrol dari otoritas persaingan usaha. Keberadaan merger di

dalam dunia usaha seharusnya membawa pengaruh yang cukup positif bagi perusahaan yang

gagal dari segi operasional. Namun, pada prakteknya, kegiatan merger banyak

disalahgunakan oleh pelaku usaha yang bermaksud untuk mengekspansi pasarnya. Selain itu

sering kali juga timbul benturan antara kepentingan merger dengan alasan efisiensi dan

permasalahan persaingan usaha. Merger yang mengarah kepada anti-persaingan adalah

merger yang dikhawatirkan oleh hukum persaingan. Karena secara langsung maupun tidak

langsung, merger dapat membawa pengaruh yang relatif besar terhadap kondisi persaingan di

pasar yang bersangkutan. Pada kondisi dimana terdapat dua atau lebih perusahaan bergabung,

maka pangsa pasar kedua perusahaan yang bergabung tersebut akan bersatu dan membentuk

gabungan pangsa pasar yang lebih besar. Inilah yang menjadi fokus dari hukum persaingan.

Merger dapat menimbulkan atau bahkan memperkuat market power dengan

meningkatkan konsentrasi pada produk relevan dan pasar geografis. Penguasaan pangsa pasar

erat kaitannya dengan posisi dominan, persentase pangsa pasar menjadi patokan dalam

penentuan posisi dominan suatu perusahaan. Apabila dua atau lebih perusahaan bergabung,

maka perusahaan hasil merger tersebut dapat meraih atau memperkuat posisi dominan dalam

pasar. Jika demikian halnya, maka peluang terjadinya penyalahgunaan posisi dominan pun

akan semakin besar. American Bar Association memisahkan dampak penggabungan merger

horizontal ke dalam dua kategori:

a. Unilateral Effect

Merger ini menciptakan satu pelaku usaha tunggal yang memiliki kekuatan penuh atas pasar,

memantapkan posisi satu pelaku usaha yang sebelumnya telah memiliki kekuatan atas pasar

dan menghalangi para pelaku usaha baru untuk masuk ke pasar

b. Coordinated Effect.

Merger ini memudahkan para pelaku usaha yang telah ada didalam pasar untuk

mengkoordinasikan perilaku para pelaku usaha tersebut sehingga mengurangi persaingan

harga, kualitas, dan kuantitas. Dampak terkoordinasi ini sering terjadi dalam industri yang

mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu produk yang homogen, penjualan dalam volume kecil,

serta kesamaan dalam biaya produksi barang atau jasa.

18

6. Antitrust dalam Bisnis Global

Globalisasi telah menciptakan tantangan baru bagi penegakan antitrust di semua

negara. Regulator, pembuat kebijakan, dan pengadilan sekarang menghadapi tantangan

yang sulit dan kompleks, dan sering tidak diantisipasi oleh para perumus undang-undang

antitrust. Baik di Amerika Serikat dan di tempat lain, regulator telah menjadi semakin

sensitif terhadap dampak dari penegakan pada kemampuan perusahaan domestik untuk

bersaing secara efektif dalam ekonomi global. Mereka enggan untuk memblokir merger,

memecah monopoli, atau mencegah upaya-upaya penelitian bersama di mana ini akan

memperkuat daya saing nasional. Hal ini kadang-kadang menciptakan dilema untuk

regulator, ketika tujuan dari sebuah pasar, bebas dan kompetitif secara nasional

bertentangan dengan tujuan ekonomi yang kuat terhadap negara-negara lain. Dalam

beberapa tahun terakhir, regulator telah berusaha untuk mengatasi kemungkinan

pelanggaran hukum antitrust oleh perusahaan asing. 

Dalam beberapa kasus, regulator mulai membatasi perusahaan-perusahaan internasional

yang telah menyiapkan operasi atau membeli sebuah anak perusahaan di negara mereka.

Bangsa-bangsa lain memiliki versi mereka sendiri undang-undang antitrust atau

sering disebut sebagai kebijakan persaingan. Pada tahun 2000, 80 negara, 80 persen dari

perdagangan dunia, telah mengadopsi beberapa bentuk PoIicy of antitrust.  Eropa memiliki

sejarah yang lebih lambat dalam pembentukan peraturan antitrust dibanding Amerika Serikat,

tetapi telah dengan cepat menyesuaikan. Pada akhir 1960, hanya satu negara di Eropa yaitu

Jerman yang memiliki lembaga penegakan antitrust. Hari ini, Uni European (UE) memiliki

set lengkap kebijakan persaingan, mencakup banyak masalah yang serupa dengan hukum

antitrust AS. Karena pengalaman yang unik sejarah Eropa, penekanan penegakan ada

beberapa yang berbeda dari Amerika Serikat. Regulator telah memberikan perhatian khusus

pada dominasi pasar dengan perusahaan dari negara timur dan negara-negara Eropa

Tengah. Mereka juga mempertimbangkan tentang diskriminasi harga di seberang perbatasan

nasional di Eropa. Negara-negara berkembang di seluruh dunia telah juga pindah untuk

mengadopsi kebijakan persaingan, karena mereka telah semakin memasuki ekonomi global.

Regulator antitrust AS telah bekerja dengan para pejabat di Kazakhstan Zimbabwe, misalnya

untuk membantu mereka mengembangkan undang-undang antitrust mereka

sendiri. Kebijakan persaingan bahkan telah diusulkan di negara-negara berkembang lainnya.

19