analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan …eprint.stieww.ac.id/499/1/141214931 ayu atika...

ANALISIS KINERJA KEUANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(APBD)

(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Tahun 2012-2016

SKRIPSI

Ditulis Oleh :

Nama : Ayu Atika Putri

Nomor Mahasiswa : 141214931

Jurusan : Akuntansi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2018

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at



(APBD)


Tahun 2012-2016

SKRIPSI

Ditulis dan Diajukan untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha

Ditulis Oleh :



Jurusan : Akuntansi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2018

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang

pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu

perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara

tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Referensi. Apabila

kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya sanggup menerima

hukuman / sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 28 Agustus 2018

Penulis

Ayu Atika Putri

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at



(APBD)


Tahun 2012-2016



Jurusan : Akuntansi


Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing

Dra. Sulastiningsih, M.si STIE

Wid

ya W

iwah

a

Jang

an P

lagi

at

HALAMAN PENGESAHAN



(APBD)


Tahun 2012-2016

Telah di pertahankan / diujikan dan disahkan untuk memenuhi syarat guna

memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi

Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha



Jurusan : Akuntansi

Yogyakarta,

Disahkan oleh

Penguji / Pembimbing Skripsi :

Penguji 1 :

Penguji 2 :

Mengetahui

Ketua STIE Widya Wiwaha

Drs Muhammad Subhan, MM

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

ABSTRAK



(APBD)


Tahun 2012-2016

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah

Provinsi DIY tahun 2012-2016. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif

kuantitatif, yang mana data ini berupa data sekunder berupa Anggaran dan

Realisasi Pendapatan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2012-2016.

Selanjutnya, data ini dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan yaitu analisis

varians, derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio

keserasian, analisis pertumbuhan dan analisis efisiensi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara umum kinerja keuangan

daerah Pemerintah Provinsi DIY baik. Hal ini ditunjukan dengan rata-rata analisis

varians pendapatan sangat efektif, derajat desantralisasi baik, rasio kemandirian

delegatif, rasio ketergantungan sangat tinggi, analisis pertumbuhan pendapatan

positif, analisis varians belanja baik, rasio belanja modal rendah, rasio belanja

operasional tinggi, analisis pertumbuhan belanja positif, dan analisis efisiensi

belanja sangat efisien.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan, Rasio Pertumbuhan.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu

Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang

sabar”

(Al-Baqarah: 153)

“Berbuat lah baik terhadap sesama dan jadilah orang yang

bermanfaat”

(Febri K)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT,

Skripsi ini saya persembahkan untuk Mama dan Papa,

yang telah memberi dukungan dan doa untuk kesuksesan anaknya.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahamat dan

hidyah-Nya yang senantiasa dilimpahakan kepada penulis, sehingga bisa

menyelasaikan skripsi dengan judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) Studi Kasus

pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016” sebagai syarat untuk

menyelesaiakan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu

Ekonomi Widya Wiwaha.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penyelesaian

skripsi ini dapat terlakasana berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai

pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis

menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Drs Muhammad Subhan, MM Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu

Ekonomi Widya Wiwaha.

2. Dra. Sulastiningsih, M.si Selaku Dosen Pembimbing yang telah

bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama

penyusunan skripsi.

3. Khoirunnisa Cahya Firdarini, SE, M.Si selaku Ka Prodi Akuntansi yang

telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.

4. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya

Wiwaha.

5. Kedua Orang tua beserta adik yang telah memberikan doa dan

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

dukungan selama proses pembuatan skripsi, yang selalu mensuport dan

memberikan “warna” yang indah dalam perjalanan akhir masa

perkuliahan. sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Brian A Dewangga yang setia menemani, menjadi teman diskusi, yang

selalu bisa menciptakan senyum di tengah-tengah proses “penat” dalam

pengerjaan skripsi ini.

7. Sahabat sejati Ika Aprianti, terimakasih untuk motivasi, dukungan dan

kekonyolan yang telah kita lalui selama ini.

8. Teman-teman kelas Accounting 2014, Teman seperjuangan Aulia, Lulu,

Eka, Putri, Prasti, Ofi, Fitri, Rian, Dion yang saling memberi semangat

dan bertukar ilmu yang bermanfaat.

9. Rekan kerja yang selalu mendorong untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah

membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karna

itu penulis mengharapkan kritik dan saran, semoga skripsi ini dapat memberikan

manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.


Ayu Atika Putri

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ............................................................ ii

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................... iii

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ iv

ABSTRAK ............................................................................................................... v

MOTO DAN PERSEMBAHAN ........................................................................... vi

KATA PENGANTAR .......................................................................................... vii

DAFTAR ISI .......................................................................................................... ix

DAFTAR TABEL .................................................................................................. xi

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1

A. Latar Belakang ............................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ....................................................................................... 7

C. Pertanyaan penelitian ................................................................................... 7

D. Tujuan Penelitian ......................................................................................... 7

E. Manfaat Penelitian ....................................................................................... 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA ................................................................................. 10

A. Anggaran Perndapatan dan Belanja Daerah (APBD) ................................ 10

B. Anggaran Pendapatan Daerah .................................................................... 14

C. Anggaran Belanja Daerah .......................................................................... 15

D. Kinerja Keuangan Daerah .......................................................................... 22

E. Analisis Kinerja Keuangan Daerah ............................................................ 26

F. Penelitian Terdahulu .................................................................................. 36

BAB III METODA PENELITIAN ........................................................................ 39

A. Jenis Penelitian ........................................................................................... 39

B. Subjek dan Objek Penelitian ...................................................................... 39

C. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 39

D. Teknik Analisis Data .................................................................................. 40

1. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah ............................ 40

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

2. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah ................................... 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....................................... 48

A. Hasil Penelitian .......................................................................................... 48

1. Gambaran Umum ........................................................................... 48

2. Deskripsi Data Penelitian ............................................................... 56

B. Analisis Kinerja Keuangan APBD DIY Tahun 2012-2016 ....................... 59



C. Pembahasan ................................................................................................ 70



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................. 77

A. Kesimpulan ................................................................................................ 77

B. Saran .......................................................................................................... 79

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 81

LAMPIRAN ........................................................................................................... 83

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

DAFTAR TABEL

Tabel

2.1 Kriteria Analisis Varians Pendapatan Daerah ......................................... 28

2.2 Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi ............................................ 29

2.3 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah .................................. 30

2.4 Kriteria Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah .................................. 32

4.1 APBD Provinsi DIY Tahun 2012-2016 .................................................. 56

4.2 Realisasi APBD Provinsi DIY Tahun 2012-2016 ................................... 57

4.3 Realisasi Pos-Pos Pembentukan Pendapatan Daerah .............................. 58

4.4 Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal .................................. 59

4.5 Analisis Varians Pendapatan Daerah ...................................................... 60

4.6 Rasio Derajat Desentralisasi .................................................................... 61

4.7 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .................................................... 62

4.8 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah ................................................ 63

4.9 Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah .............................................. 64

4.10 Analisis Varian Belanja Daerah .............................................................. 65

4.11 Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah ............................. 66

4.12 Rasio Belanja Operasional terhadap Total Belanja Daerah .................... 67

4.13 Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah .................................................... 68

4.14 Analisis Rasio Efisiensi Belanja Daerah ................................................. 69

4.15 Ringkasan Analisis Kinerja Keuangan APBD Provinsi DIY .................. 70

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

DAFTAR GAMBAR

Gambar

4.1 Peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ............................................ 48

4.2 Peta Kabupaten Kulon Progo .................................................................. 51

4.3 Peta Kabupaten Bantul ............................................................................ 52

4.4 Peta Kabupaten Sleman ........................................................................... 53

4.5 Peta Kota Yogyakarta .............................................................................. 54

4.6 Peta Kabupaten Gunung Kidul ................................................................ 55

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari

pembangungan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi

daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan

kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat yang

bebas korupsi. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah

diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yang

diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber

daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan

Pemerintah Pusat dan Daerah.

Perspektif kedepan dari sistem keuangan daerah adalah

mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan

tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang

transparan, memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat serta

pertanggungjawaban kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan

antar daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab

otonominya dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang

berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan. (Bastian, 2001: 5)

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004, memberikan

definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban yang

dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih

mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, memudahkan masyarakat

untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah

daerah juga dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah

yang tertib, transparan dan akuntabel agar tujuan utama dapat tercapai

yaitu good govermance dan clean govement.

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai

akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan

keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan

menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi

kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah

dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti

penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang

maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai

target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis

berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam

jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah

(Mardiasmo, 2004:182)

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi

tiga maksud meliputi pertama, pengukuran kinerja sektor publik

dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.

Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah

berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada

akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor

publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja

sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan

pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik

dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan

memperbaiki komunikasi kelembagaan. ( Mardiasmo, 2002: 121)

Menilai Kinerja Keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan

dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara

anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan

Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam

memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai

kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara

menyajikan laporan secara komparatif.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian

dari suatu hasil Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, yang meliputi

anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan

yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran

kinerja tersebut berupa rasio keuangan. Kinerja (performance) menurut

kamus akuntansi manajemen dikatakan sebagai aktivitas terukur dari

suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran

keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu

sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan

yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu

proses atau suatu uit organisasi. Kinerja keuangan pemerintah daerah

adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan

daerah yang meliputi peneriman dan belanja daerah dengan

menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu

kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode

anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio

keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban

daerah berupa perhitungan APBD.

Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan

mendorong pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang

dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya

perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan di masa

mendatang. Salah satu alat menganalisis kinerja pemerintah daerah

dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan

análisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

dilaksanakannya. Menurut Widodo di kutip dalam (Halim, 2002 : 126)

hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam

membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan

pendapatan daerah.

3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah

dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.

4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan

dalam pembentukan pendapatan daerah.

5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan

dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah

daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan

analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian

kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya

Rasio Kemandirian Keuangan Derah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi,

Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan (Halim, 2012: 230)

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja

keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang

bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya

pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur,

demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio

keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan

Mardiasmo (2002: 105).

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota pelajar dan

kota budaya, merupakan salah satu Provinsi yang berkembang. Setiap

tahun ajaran baru, selalu berdatangan calon pelajar yang ingin

melanjutkan studi dari berbagai daerah, baik dari luar Yogyakarta

maupun dari sekitar daerah Yogyakarta. Selain itu, potensi wisata alam

dan budaya yang ada di Provinsi DIY menjadikan keunggulan dan ciri

khas dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Indonesia. Berkaitan

dengan hal tersebut, Provinsi DIY saat ini selalu mengalami kemajuan

dalam pembangunan. Hal ini menandakan bahwa banyak investor dari

negeri sendiri ingin membuka usaha di Yogyakarta. Keadaan ini

tentunya juga mempengaruhi perekonomian Pemerintah Provinsi DIY.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu

pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah.

Dengan memiliki potensi dan perkembangan pada Pemerintah Provinsi

DIY dari tahun ke tahun, semakin banyak kalangan menilai mengenai

kemandirian dan kinerja keuangan Pemerintah DIY. Oleh karenanya,

berdasarkan hal tersebut penulis ingin menilai kinerja keuangan

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

keuangan Pemerintah Provinsi DIY, dengan melakukan analisis

terhadap rasio pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini

berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2012-2016”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

”Para pengguna laporan keuangan kebanyakan tidak mampu

memahami akuntansi dan kurang dapat memahami serta

mengintepretasikan Laporan Realisasi Anggaran, sehingga perlu

analisis Kinerja Keuangan yang dapat menjadi alat bantu untuk

memudahkan para pengguna laporan keuangan dalam memahami dan

mengintepretasikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.“

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas

ditarik pertanyaan penelitian berikut ini :

“Bagaimana Kinerja Keuangan Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2012-2016

yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah?”

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas,

penelitian ini bertujuan untuk :

“Mengetahui Kinerja Keuangan Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2012-2016 yang

diukur menggunakan rasio keuangan daerah.”

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah daerah DIY

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah DIY di

dalam menentukan kebijakan serta bertujuan untuk menentukan arah

dan strategi untuk perbaikan Kinerja Keuangan pemerintahan daerah

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di masa yang akan

datang.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapan akan memberikan informasi yang

berguna kepada masyarakat tentang kinerja pendapatan dan belanja

daerah sebagai bentuk akuntanbilitas pengelolaan dana masyarakat

oleh pemerintah daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai pembelajaran terutama bagi mahasiswa sebagai dasar

pembanding dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada

bidang kajian ini dan menjadi ruang belajar yang sarat nilai positif

yang sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

pengalaman peneliti berkaitan dengan kondisi sosial yang ada dalam

masyarakat terutama berkaitan langsung dengan bidang akuntansi

sektor publik.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam

melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya

APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang

apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa

saja yang harus dikeluarkan, selama satu tahun. Dengan adanya APBD

sebagai pedoman, kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang

merugikan dapat dihindari.

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat

dan dikelola dalam APBD penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut

adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan

penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan

Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Mahsun (2011:81) Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan dan

pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun. Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan

daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan

tanggal 31 Desember.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

Menurut Halim (2012:87) Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yaitu rencana pekerjaan keuangan (financial workplan)

yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, ketika badan

legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif

(kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan kebutuhan rumah

tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar

(grondslag) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua

penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat

1, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan

ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Mardiasmo (2002:11) mengatakan, bahwa salah satu

aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-

hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah.

Anggaran daerah yang tercermin dalam APBD merupakan

instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki

porsi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan

efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya

digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

belanja, alat bantu pengambilan putusan dan perencanaan

pembangunan serta alat otoritas pengeluaran di masa yang akan

datang dan ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja serta alat

koordinasi bagi smeua aktivitas pada berbagai unit kerja.

2. Fungsi APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai

dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan

pendapatan daerah, APBD mempunyai fungsi otoritas,

perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003, pasal 66,

APBD memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Otoritas, berarti bahwa anggaran daerah menjadi dasar

untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang

bersangkutan.

b. Fungsi Perencanaan, yang berarti bahwa anggaran daerah

menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan

kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c. Fungsi Pengawasan, berarti bahwa anggaran daerah menjadi

pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

d. Fungsi Alokasi, berarti bahwa anggaran daerah harus

diarahkan untuk menciptaklan lapangan kerja/mengurangi

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta

meningkatankan efisiensi, dan efektivitas perekonomian.

e. Fungsi Stabilisasi, berarti bahwa anggaran pemerintah daerah

menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan

keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

3. Tujuan APBD

APBD disusun dengan tujuan untuk mengatur penerimaan dan

pengeluaran daerah agar dapat mencapai sasaran yang telah

ditetapkan yaitu pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan

kemakmuran masyarakat di daerah. Tujuan pnyusunan APBD

lainnya, yaitu:

a. Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal dan

meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan

pemerintah daerah.

b. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam

menyediakan barang dan jasa publik melalui proses

pemrioritasan.

c. Memungkinkan pemerintah daerah untuk memenuhi prioritas

belanja.

d. Mingkatkan transparasi dan pertanggungjawaban pemeritah

daerah kepada DPRD dan masyarakat luas.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

B. Anggaran Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui

rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana merupakan

hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali

oleh daerah. Pasal 3 UU No. 25 tahun 1999 mengatakan bahwa sumber

pendanaan bagi daerah otonom meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh

daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

(PAD) kabupaten/kota terdiri dari:

a. Hasil Pajak Daerah

b. Hasil Retribusi Daerah

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan

daerah lainnya yang dipisahkan (antara lainnya: bagian laba,

deviden, dan penjualan saham milik daerah)

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (antara lain hasil

penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

2. Dana Perimbangan

Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan

desantralisasi. Dana perimbangan terdiri atas:

a. Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

dan penerimaan dari sumber daya alam.

b. Dana Alokasi Umum (DAU).

c. Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah bersumber dari dalam negeri dan dari luar

negeri. Pinjaman Daerah dari dalam negeri bersumber dari

Pemerintah Pusat, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan

Bukan Bank, Masyarakat dan sumber lainnya. Sedangkan Pinjaman

dari luar negeri dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman

multilateral.

4. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mencakup: hibah/

bantuan dari pemerintah, dana darurat dari pemerintah dalam rangka

penaggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi

hasil pajak dari teknis kepada kabupaten/kota, dana penyesuaiaan,

bantuan keuangan dari teknis atau dari pemerintah daerah lainnya.

C. Anggaran Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan penurunan dalam manffat ekonomi

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi aset,

atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana,

selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas

dana. (Halim, 2002: 73)

Belanja daerah yang meliputi semua pengeluaran dari rekening

kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban

daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali. Menurut Pasal 26 dan 27 dari Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan

Daerah bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi

atau kabupaten/kota yang terdiri atas:

1. Urusan wajib

2. Urusan pilihan

3. Urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu

yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan

pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah yang ditetapkan

dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah menetapkan target pencapaian kinerja setiap

belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah,

maupun program dan kegiatan. Tujuannya untuk meningkatkan

akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

efisiensi penggunaan anggaran. Berdasarkan Permendagri Nomor 13

tahun 2006 Pasal 32 ayat (2), klasifikasi belanja menurut urusan

pemerintah, organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja

mencakup:

a. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka

melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja untuk honorarium/

upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah

Daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja untuk

pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari

12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program

dan kegiatan Pemerintah Daerah, mencakup belanja barang

habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi,

perawatan kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan, sewa

rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat

berat, sewa perlengkapan dan atributnya, pakaian kerja, pakaian

khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

3) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja untuk

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud

yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk

digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi

dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

b. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan

hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam

bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang

diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan perundangundangan.

2) Belanja Bunga

Belanja Bunga merupakan belanja untuk pembayaran

bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang

berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka

menengah, dan jangka panjang.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

3) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan belanja untuk bantuan biaya

produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual

produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh

masyarakat banyak.

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja Hibah merupakan belanja untuk pemberian

hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada

Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok

masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan

peruntukannya. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja

untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang

kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

5) Belanja Bagi Hasil Pajak

Belanja Bagi Hasil Pajak merupakan belanja untuk dana

bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada

kabupaten/ kota atau pendapatan kabupaten/ kota kepada

Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu

kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

6) Belanja Bantuan Keuangan

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

Belanja Bantuan Keuangan merupakan belanja untuk

bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari

provinsi kepada kabupaten/ kota, Pemerintah Desa, dan kepada

Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau

peningkatan kemampuan keuangan.

7) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk

kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan

berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana

sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun

sebelumnya yang telah ditutup.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali,

baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun

anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah hanya ditemui pada

Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dewan Pertimbangan Agung

(DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) badan pengelolaan

keuangan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan

untuk menutup defisit atau untuk manfaat surplus, yang dirinci

menurut urusan pemerinthan daerah, organisai, kelompok, jenis

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

pembiayaan. Pembiayaan daerah terdiri dari: Pemenerimaan,

pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencankup:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

(SILPA).

b. Pencarian dana dan cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan.

c. Penerimaan pinjaman daerah.

d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

e. Penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan mencankup:

a. Pembentukan dana cadangan.

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

c. Pembayaran pokok utang.

d. Pemberian pinjamandaerah.

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan

pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan

netto harus dapat menutup defisit anggaran. Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya mencangkup sisa

dana untu mendanai kegiatan lanjutan, yang diperoleh dari efisiensi

belanja dan pelampauan target pedapatan daerah. Hasil penjualan

kekayaan yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan

milik daerah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan

dengan pihak ketiga, atau hasil investasi. Pernyataan modal

pemerintah daerah termasuk dalam penerimaan pinjaman adalah

penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun

anggaran berkenan.

D. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik

oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai yang

direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik.

Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat

dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai

dengan apa yang direncanakan atau kurang dengan apa yang

direncanakan, maka kinerjanya buruk. Kinerja keuangan adalah suatu

ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan.

1. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik

oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan

yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan

baik. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang

menggunakan indikator keuangan. Menurut Inpres No. 7 Thaun 1999

tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja adalah

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi

organisasi.

Kinerja (perfomance) diartikan sebagai hasil seorang pekerja,

sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan,

dimana hasil kerja tersebut harus dapat diukur dengan di bandingkan

dengan standar yang telah ditentukan (Sedarmayanti 2003: 64).

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bertujuan

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-

baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan,

penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pengukuran Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan

yaitu (Mardiasmo, 2002:121) :

a. Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah,

b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan

keputusan,

c. Mewujudkan pertanggungjawaban public dan memperbaiki

komunikasi kelembagaan.

2. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan

untuk memenuhi tiga tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002:121):

Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah, membantu

mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta

mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

komunikasi kelembagaan. Salah satu cara yang dapat digunakan

untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan melihat

tingkat efisiensi pemerintah daerah tersebut.

Pengukuran efisiensi dalam organisasi sektor publik

merupakan hal yang penting, hal ini dikarenakan kurangnya net

income sebagai gambaran akan kinerja keuangan pemerintah daerah

saat ini. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan

tersebut telah mencapai hasil (output) maksimal dengan

menggunakan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya

minimal (Hamzah, 2008). Pengelolaan keuangan yang efisien akan

meningkatkan kualitas akan pengambilan keputusan sehingga bila

keputusan yang diambil berkualitas akan meningkatkan kinerja

keuangan pemerintah daerah.

3. Pengelolaan keuangan daerah

Cara mengelola keuangan dengan berhasil dan berdaya guna

merupakan syarat penting untuk peningkatan pelayanan publik di

daerah. Dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang pada prinsip-

prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Menurut

Soleh dan Rohmansjah (2010: 10) bahwa terdapat lima prinsip

manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol

kebijakan keuangan daerah meliputi :

a. Akuntabilitas, mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu

keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan mandat

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

yang diterimanya. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat

diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun

horizontal dengan baik.

b. Value for money, prinsip ini dioperasionalkan dalam

pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan

ekonomis, efektif, dan efisien.

c. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (probity),

dalam pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan

kepada pegawai yang memiliki integritas dan kejujuran

yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi

dapat diminimalkan.

d. Transparansi, merupakan keterbukaanpemerintah dalam

membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga

dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) maupun masyarakat.

e. Pengendalian, dalam pengelolaan keuangan daerah perlu

dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun

pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD), sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat dengan

segera dicari penyebab timbulnya selisih.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 4,

terdapat prinsip penting dalam mengelola keuangan daerah

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

meliputi: Taat pada peraturan perundang-undangan, Efektif,

Efisien, Ekonomis, Transparan, Bertanggung jawab, Keadilan.

E. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2016: 135) Analisis pendapatan daerah

dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam

melaksanakan anggaran. Berdasarkan data pendapatan daerah yang

disajikan dalam laporan realisasi anggaran, dapat dilakukan beberapa

analisis rasio keuangan, diantaranya: Rasio Derajat Desentralisasi,

Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi

Keuangan dan Rasio Keserasian Belanja.

1. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dapat terlihat

dari realisasi pendapatan dan anggaran. Apabila realisasi melebihi

anggaran yang telah dibuat maka kinerja pemerintah daerah dinilai

baik. Berdasarkan realisasi anggaran, Analisis Kinerja Keuangan

Pendapatan Daerah dapat dilakukan dengan cara: (Mahmudi, 2016:

135)

a. Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis Varians Pendapatan Daerah dilakukan dengan cara

menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang

dianggarkan. Informasi selisih anggaran tersebut sangat

membantu pengguna laporan dalam memahami dan

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

menganalisis Kinerja Keuangan Pendapatan. Pada prinsipnya,

anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah

pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah

daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki Kinerja

Keuangan Pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh

pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan (target

anggaran). Sebaliknya, apabila realisasi pendapatan di bawah

jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik.

Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui,

maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena seharusnya

demikian. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih

yang diharapkan (favourable variansce), sedangkan selisih

kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (unfavourable

variansce). Berikut ini rumus untuk menghitung Analisis

Varians Pendapatan Daerah:

Skala yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian

terhadap Analisis Varians Pendapatan Daerah adalah sebagai

berikut:

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

TABEL 2.1

Kriteria Analisis Varians Pendapatan Daerah

Skala Interval (%) Kemampuan Keuangan Daerah

<75 Tidak Efektif

75-89 Kurang Efektif

90-99 Cukup Efektif

100 Efektif

>100 Sangat Efektif

Sumber: Mahmudi (2010)

b. Analisis Rasio Keuangan Daerah

Menurut Djarwanto (2001:123), Rasio adalah suatu

angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan

unsur lainnya dalam Laporan Keuangan. Rasio menggambarkan

suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu

dengan jumlah yang lainnya, dan dengan menggunakan alat

analisis berupa rasio. Rasio ini dapat memberikan gambaran

tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu

koperasi (Munawir, 2001:64). Analisis rasio keuangan dibagi

menjadi tiga, yaitu:

1) Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan

perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

menunjukan derajat kontribusi PAD terhadap Total

Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD

maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah

dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini

dirumuskan sebagai berikut :

Skala yang digunakan untuk mengukur Rasio

Derajat Desentralisasi dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

TABEL 2.2

Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi

Skala Interval Derajat Desentralisasi (%) Kemampuan Keuangan Daerah

00,00-10,00 Sangat Kurang

10,01-20,00 Kurang

20,01-30,00 Cukup

30,01-40,00 Sedang

40,01-50,00 Baik

>50,00 Sangat Baik

Sumber: Wulandari (dalam Adhiantoko 2013)

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukan

tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri

kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi

sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio

Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara

membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah

dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah

pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi

angka rasio ini menunjukan pemerintah daerah semakin

tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rumus

kemandirian dapat dihitung sebagai berikut:

Pola hubungan yang digunakan untuk mengukur Rasio

Kemandirian Keuangan adalah sebagai berikut:

TABEL 2.3

Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan

Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan

Rendah Sekali 0-25% Instruktif

Rendah 25-50% Konsultatif

Sedang 50-75% Partisipatif

Tinggi 75-100% Delegatif

Sumber: Halim (dalam Adhiantoko 2013)

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

a) Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah

pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah

daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan

otonomi daerah)

b) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan

pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah

dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi

daerah.

c) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat

sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang

bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu

melaksanakan urusan otonomi daerah.

d) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan

pemerintah sudah tidak ada karena daerah telah benar-

benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan

otonomi daerah.

3) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung

dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan Transfer

yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total

penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin

besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Rasio ini dapat

dirumuskan sebagai berikut:

Kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan

penilaian terhadap rasio ketergantungan keuangan daerah

menurut Tim Fisipol UGM dan Balitbang Depdagri (1991)

dalam Juliani Dora (2017), adalah sebagai berikut:

TABEL 2.4

Kriteria Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase Pendapatan

Transfer terhadap Total

Pendapatan

Ketergantungan

Keuangan Daerah

00,00-10,00 Sangat Rendah

10,01-20,00 Rendah

20,01-30,00 Sedang

30,01-40,00 Cukup

40,01-50,00 Tinggi

>50,00 Sangat Tinggi

Sumber: Tim Fisipol UGM dan Balitbang Depdagri (1991)

dalam Juliani Dora (2017)

c. Analisis Pertumbuhan Pendapatan daerah

Analisis Pertumbuhan Pendapatan bermanfaat untuk

mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran

bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja

anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif

atau negatif tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan yang

positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukan

terjadi penurunan kinerja pendapatan (Mahmudi, 2010: 138)

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah dapat dirumuskan

sebagai berikut:

2. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dilakukan untuk

mengevaluasi apakah daerah telah menggunakan APBD secara

ekonomis, efisien, dan efektif. Kinerja Keuangan Belanja Daerah

dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang

dianggarkan. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dapat

dilakukan dengan cara:

a. Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis ini merupakan analisis terhadap perbedaan atau

selisih antara realisasi dengan anggaran. Selisih dalam analisis

ini dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu: 1) selisih disukai

dan 2) selisih tidak disukai. Selisih disukai terjadi saat realisasi

belanja lebih kecil dari anggaran, sedangkan selisih yang tidak

disukai terjadi jika realisasi belanja lebih besar dari

anggarannya. Selisih yang signifikan akan memiliki dua

kemungkinan, pertama dapat diartikan jika telah terjadi efisiensi

anggaran. Kedua dapat diartikan sebaliknya, ini terjadi jika

selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi kurang tepat.

Analisis varians belanja daerah dapat dirumuskan sebagai

berikut :

b. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui

keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi

anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi dengan

demikian pemerintah daerah perlu untuk membuat harmonisasi

belanja, guna menjaga fungsi anggaran tetap berjalan dengan

baik. (Mahmudi, 2010:162)

1) Rasio Belanja Modal

Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui proporsi

Belanja Daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam

bentuk belanja modal dalam tahun anggaran bersangkutan.

Sifat dari belanja ini adalah jangka menengah dan panjang,

selain itu belanja modal tidak rutin. Pemerintah daerah

dengan tingkat pendapatan rendah biasanya akan memiliki

proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi

dibandingkan dengan pemerintah daerah dengan tingkat

pendapatan tinggi. Penyebab terjadinya adalah pemerintah

daerah yang memiliki tingkat pendapatan rendah akan

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

berorientasi untuk melakukan belanja modal sebagai bagian

dari investasi modal jangka panjang. Rasio belanja modal ini


2) Rasio Belanja Operasional

Rasio ini memberi informasi mengenai porsi belanja

daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja

operasi adalah belanja yang manfaatnya dapat habis

dikonsumsi dalam satu tahun anggaran. Pada umumnya,

pemerintah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung akan

memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi

dibandingkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah.

Penyebabnya adalah pemerintah daerah dengan tingkat

pendapatan tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang

mencukupi sehingga pemerintah daerah tersebut cenderung

melakukan belanja yang bersifat jangka pendek. Rasio

belanja operasional dirumuskan sebagai berikut:

c. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah bermanfaat untuk

mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Belanja

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

Daerah sendiri biasanya memiliki kecenderungan untuk naik,

kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan

inflasi dan perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan

pelayanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Kenaikan

wajar atau tidaknya perlu melihat beberapa hal yang disebutkan

sebelumnya dan alasan kenaikan belanja terjadi, apakah karena

kenaikan internal yang relatif terencana dan terkendali ataukah

faktor eksternal yang diluar kendalai pemerintah daerah

(Mahmudi, 2010). Analisis ini dapat dirumuskan sebagai

berikut:

d. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Analisis Efisiensi Belanja Daerah ini digunakan untuk

mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan

pemerintah daerah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan

efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%.

Sebaliknya jika lebih dari 100% mengindikasikan terjadinya

pemborosan anggaran (Mahmudi, 2010).Rumus yang digunakan

sebagai berikut :

F. Penelitian Terdahulu

1. “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012” yang dilakukan oleh Bahrun

Assidiqi (2014)

Hasil penelitian dalam Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

secara umum dapat dikatakan baik. Meskipun tingkat ketergantungan

terhadap pemerintah pusat masih tinggi dan pemungutan pajak daerah

masih belum efisien. Dan hasil penelitian dalam Kinerja Keuangan

Belanja Daerah secara umum juga dapat dikatakan baik, tetapi dalam

keserasian belanja belum terjasi keseimbangan antara Belanja Operasi

dengan Belanja Modal.

2. “Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mengenai Kinerja Keuangan

Pemerintah Kota Medan” yang dilakukan oleh Lazyra (2016)

Hasil penelitian ini mengatakan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah

Kota Medan dengan menggunakan Rasio Keuangan daerah mengalami

penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan

daerah Pemrintah Kota Medan, dan meningkatnya belanja daerah,

bahkan melebihi yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Medan,

selain itu juga Pemerintah Daerah Kota Medan tidak mampu

meningkatkan dan mengelola hasil pendapatan asli daerah, sehingga

masih harus tergantung dengan dana Pemerintahan Pusat.

3. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan

APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015” yang dilakukan oleh Anis

Karlina (2017)

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

Hasil penelitian ini mengatakan bahwa kinerja keuangan dalam

pertumbuhan pendapatan daerah Kota Surabaya selama tahun 2012-

2015, dapat dikatakan positif karena setiap tahunnya jumlah realisasi

pendapatan daerah baik dari PAD maupun TPD selalu mengalami

peningkatan dari tahun sebelumnya. Dan dapat dilihat dari Efisiensi

Belanja Daerah, realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Surabaya

tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukan

bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan efisiensi belanja.

4. “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2014” yang dilakukan oleh Juliani Dora (2017)

Hasil penelitian ini menunjukan, dilihat dari Derajat Desentralisasi

Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010-2014 menunjukan masih

rendah. Rasio Ketergantungan menunjukan Pemerintah daerah Kota

Yogyakarta memiliki ketergantungan yang sangat tinggi. Dari Rasio

Kemandirian, menunjukan hasil masih rendah dan memiliki pola

hubungan konsultatif. Dari Rasio Efektivitas Pajak, sangat efektif

dalam mengumpulkan pajak daerah. Dari Rasio Keserasian,

menunjukan bahwa belanja pemerintah daearah Kota Yogyakarta

pengalokasiannya lebih didominasi oleh Belanja Operasi. Dari Rasio

Efisiensi Belanja, menunjukan bahwa pemerintah daerah telah

melakukan penghematan anggaran. Dan dari Rasio Pertumbuhan

Pendapatan, bahwa pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan

pendapatan asli dearah menunjukan hasil yang positif.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif,

yang mana, data ini berupa data sekunder berupa Anggaran dan

Realisasi Pendapatan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta periode

2012-2016.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti, oleh

karena itu subjek pada penelitian ini adalah Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Objek pada penelitian ini

adalah Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Istimewa

Yogyakarta. Tahun 2012-2016.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik

dokumentasi dan data yang digunakan dalam penelitian ini

merupakan data sekunder yaitu Anggaran APBD Pemerintah

Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2016 dan Laporan

Realisasi APBD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun

2012-2016 yang didapatkan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Perwakilan Provinsi DIY.

D. Teknik Analisis Data

Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

dalam pengelolaan Anggaran pendapatan daerah secara umum

terlihat dari realisasi pendapatan dan anggarannya. Apabila

realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerja dapat dinilai

dengan baik. Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak

cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah

melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut

kompenen pendapatan apa yang paling berpengaruh. Mahmudi

(2010:135) menyatakan bahwa, analisis terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah antara

lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam

Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung

selisih antara realisasi pendapatan dengan yang

dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah

diinformasikan dalam laporan realisasi anggaran yang sudah

disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

anggaran-anggaran tersebut sangat membantu pengguna

laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja

pendapatan. Varians pendpatan dapat dirumuskan sebagai

berikut :

Jika terdapat selisih lebih (realisasi pendapatan melebihi

jumlah yang dianggarkan) maka dikatakan memiliki Kinerja

Keuangan Pendapatan yang baik, sebaliknya apabila

terdapat selisih kurang (realisasi pendapatan kurang dari

jumlah yang dianggarkan) maka Kinerja Keuangan

Pemerintah dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah dinilai

kurang baik (Mahmudi, 2010).

b. Analisis Rasio Keuangan Daerah

Menurut Djarwanto (2001:123), Rasio adalah

suatu angka yang menunjukkan hubungan antara suatu

unsur dengan unsur lainnya dalam Laporan Keuangan.

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan

antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya,

dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio. Rasio

ini dapat memberikan gambaran tentang baik buruknya

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

keadaan atau posisi keuangan suatu koperasi (Munawir,

2001:64). Analisis rasio keuangn dibagi menjadi tiga, yaitu:


Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan

perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah

dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan

derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan

daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, maka

semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam

penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2010). Rasio

ini dirumuskan sebagai berikut :


Menurut Widodo (2001:150) rasio kemandirian

adalah rasio yang menunjukan pemerintah daerah dalam

membiayai sendiri kegiatan pemerintah, penggunaan

pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar

pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan

Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan

daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan

pemerintah pusat atau pinjaman. Rumus yang digunakan

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

untuk menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

adalah


Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

dihitung dengan cara membandingkan jumlah

Pendapatan Transfer yang diterima oleh penerimaan

daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi

rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan

pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau

pemerintah propinsi (Mahmudi, 2010). Menurut

Kementerian Keuangan (2011), jika Rasio

Ketergantungan Keuangan Daerah berada di bawah 50%

berarti pemerintah daerah memiliki ketergantungan

keuangan daerah yang rendah. Rumus Rasio

Ketergantungan Keuangan Daerah yaitu:

c. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Rasio pertumbuhan pendapatan bertujuan untuk

mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode

anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan

pendapatan secara positif atau negatif. Rumus yang

digunakan adalah sebagai berikut :

2. Analisis Kinerja Keuangan Pemerinah Daerah dalam

Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk

mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan

APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Mahmudi

(2010:155) menyatakan bahwa, analisis anggaran belanja

dilakukan dengan cara :


Analisis varians merupakan analisis terhadap

perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan

anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang

disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara

langsung besarnya varians anggaran belanja dengan

realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai

nominal atau peresentasenya. Kinerja pemerintah daerah

dinilai kurang baik jika terdapat selisih lebih (realisasi

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

belanja melebihi jumlah yang dianggarkan) sedangkan jika

terdapat selisih kurang (realisasi belanja kurang dari

jumlah yang dianggarkan) maka Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Belanja Daerah

dinilai baik (Mahmudi, 2010) Analisis varians belanja

daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :


Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana

pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada

Belanja Operasional dan Belanja Modal secara optimal.

Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu :

1) Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan

antara total belanja modal dengan total belanja daerah.

(Mahmudi 2010:164). Rasio belanja modal ini


STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

2) Rasio Belanja Operasional

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan

antara total belanja operasional dengan total belanja

daerah. (Mahmudi 2010:164). Rasio belanja

operasional dirumuskan sebagai berikut:


Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah berguna

untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke

tahun. Belanja daerah sendiri biasanya memiliki

kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi

karena adanya penyesuaian dengan inflasi, perubahan nilai

tukar rupiah, perubahan cakupan pelayanan, dan

penyesuaian faktor makro ekonomi. Kenaikan wajar atau

tidaknya perlu melihat beberapa hal yang disebutkan

sebelumnya dan alasan kenaikan belanja terjadi, apakah

karena kenaikan internal yang relatif terencana dan

terkendali ataukah faktor eksternal yang diluar kendalai

pemerintah daerah (Mahmudi, 2010).

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at


Analisis Efisiensi Belanja Daerah ini digunakan

untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang

dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dinilai

telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya

kurang dari 100%. Sebaliknya jika lebih dari 100%

mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran

(Mahmudi, 2010).Rumus yang digunakan sebagai berikut :

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum

a. Kondisi Geografis Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dari 34

provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah.

D.I. Yogyakarta di bagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di

bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi oleh wilayah

provinsi Jawa Tengah yang meliputi : Kabupaten Klaten di sebelah Timur

Laut, Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara, Kabupaten Purworejo di

sebelah Barat, Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut.

PETA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sumber : DPPKA

Gambar 4.1

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak antara 7º.33’- 8 º.12’

Lintang Selatan dan 110 º.00’ - 110 º.50’ Bujur Timur, tercatat memiliki

luas 3.185,80 km² atau 0,17 persen dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²),

merupakan provinsi terkecil setelah Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari

:Kabupaten Kulonprogo, dengan luas 586,27 km² (18,40 persen)

Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km² (15,91 persen) Kabupaten

Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km² (46,63 persen) Kabupaten Sleman,

dengan luas 574,82 km² (18,04 persen) Kota Yogyakarta, dengan luas

32,50 km² (1,02 persen)

D.I. Yogyakarta terdiri dari empat kabupaten dan satu kota dengan

78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa yaitu : Kabupaten Kulonprogo

terdiri dari 12 kecamatan dan 88 kelurahan/desa, Kabupaten Bantul terdiri

dari 17 kecamatan dan 75 kelurahan/ desa, Kabupaten Gunungkidul terdiri

dari 18 kecamatan dan 144 kelurahan/ desa, Kabupaten Sleman terdiri dari

17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa, Kota Yogyakarta terdiri dari 14

kecamatan dan 45 kelurahan/desa.

Ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta.

Daerah ini memiliki nama Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan

masih menggunakan sistem kekerajaan kesultanan. Daerah Istimewa

Yogyakarta meskipun memiliki wilayah yang lebih kecil jika

dibandingkan dengan provinsi lain, tapi tidak menutupi bahwa Daerah

Istimewa Yogyakarta ini memiliki potensi budaya dan sejarah yang dijaga

dengan baik.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga memiliki potensi dalam

perekonomian yang baik dan mendapatkan predikat sebagai Kota Pelajar

dan Kota Berbudaya, sehingga mendatangkan para wisatawan dari

berbagai mancanegara maupun lokal. Dalam hal ini Daerah Istimewa

Yogyakarta memiliki suatu sektor keunggulan yang baik dalam

perekonomian daerah. Sektor yang paling penting dalam memacu

perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah sektor pariwisata.

Sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta ini meliputi pariwisata

alam seperti pantai, gunung, dan lain-lain serta budaya dan candi

peninggalan zaman dahulu.

b. Profil Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta

1) Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten dari

lima kabupaten/kota di Provinsi DIY yang terletak dibagian barat.

Batas Kabupaten Kulon Progo di sebelah timur yaitu Kabupaten

Bantul dan Kabupaten Sleman, disebelah barat berbatasan dengan

Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sebelah utara

berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah

dan sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi

dengan ketinggian antara 0-1000 meter diatas permukaan air laut,

yang terbagi menjadi 3 wilayah meliputi, Bagian utara: merupakan

dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500-

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

1000 meter diatas permukaan air laut, meliputi Kecamatan

Girimulyo, Kokap, Kalibawang dan Samigaluh. Bagian tengah:

merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100-500

meter diatas permukaan laut, meliputi Kecamatan Nanggulan,

Sentolo, Pengasih, dan sebagian Lendah. Bagian selatan:

merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-100 meter diatas

permukaan laut, meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan,

Galur, dan sebagian Lendah.

PETA KABUPATEN KULON PROGO

Sumber: DPPKA

GAMBAR 4.2

Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 58.627,54 hektar,

secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan yang meliputi 88

desa dan 930 dusun, penggunan tanah di Kulon progo, meliputi

sawah 10.732,04 Ha (18,30%); tegalan 7.145,42 Ha (12,19%);

kebun campur 31.131,81 Ha (53,20%); perkampungan seluas

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

3.337,73 Ha (5,69%); hutan 1.025 Ha (1,75%); perkebunan rakyat

486 Ha (0,80%); tanah tandus 1.225 Ha (2,09%); waduk 197 Ha

(0,34%); tambak 50 Ha (0,09%); dan tanah lain-lain seluas 3.315

Ha (5,65%).

2) Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul adalah kabupaten yang terletak di sebelah

selatan Provinsi DIY. Moto Kabupaten ini adalah Projotamansari

sigkatan dari Produktif-Profesional, Ijo royo royo, Tertib, Aman,

Sehat dan Asri.

PETA KABUPATEN BANTUL

Sumber: DPPKA

GAMBAR 4.3

Kabupaten Bantul terletak antara 07° 44’04”- 08° 00’ 27”

Lintang Selatan dan 110° 12’ 34”- 110° 31’ 08” Bujur Timur. Luas

wilayah Kabupaten Bantul 506, 85Km² (15,90% dari luas wilayah

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

Provinsi DIY). Secara administratif Kabupaten bantul terdiri dari

17 Kecamatan, 75 Desa, dan 933 Dusun.

3) Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten di Daerah

Istimewa Yogyakarta. Batas wilayah Kabupaten Sleman, sebelah

timur ada Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebelah Barat

berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten

Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebelah utara berbatasan dengan

Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah dan sebelah Selatan

berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul dan

Kabupaten Bantul.

PETA KABUPATEN SLEMAN

Sumber: DPPKA

GAMBAR 4.4

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau sekitar

18% dari luas Provinsi DIY, dengan jarak terjauh Utara-Selatan 32

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

Km, Timur-Barat 35 Km. Secara administratif kabupaten Sleman

terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

4) Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Provinsi DIY

dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota

disamping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus kabupaten.

Batas wilayah Kota Yogyakarta, sebelah timur ada Kabupaten

Bantul dan Kabupaten Sleman, sebelah Barat berbatasan dengan

Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, sebelah utara berbatasan

dengan Kabupaten Sleman dan sebelah Selatan berbatasan dengan

Kabupaten Bantul.

PETA KOTA YOGYAKARTA

Sumber: DPPKA

GAMBAR 4.5

Luas dari Kota Yogyakarta sendiri lebih sempit jika

dibandingkan dengan daerah kabupaten lainnya yaitu 3.250 Ha atau

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

kurang lebih 1,025% atau 32,5 km2 dari luas wilayah Daerah

Istimewa Yogyakarta. Menurut administratif Kota Yogyakarta ini

mempunyai 14 kecamatan yang mencakup 45 kelurahan, 617 RW,

dan 2.531 RT. Dengan jumlah penduduk sebanyak 489.000 jiwa.

5) Kabupaten Gunung Kidul

Kabupaten Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten di

Provinsi DIY. Batas wilayah Kabupaten Bantul, sebelah timur ada

Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, sebelah Barat

berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman,

sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten

Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dan sebelah Selatan berbatasan

dengan Samudera Hindia.

PETA KABUPATEN GUNUNG KIDUL

Sumber: DPPKA

GAMBAR 4.6

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

Luas dari Kabupaten Gunung Kidul sendiri adalah 1.485,36

km2 atau kurang lebih 46,63% dari luas wilayah Daerah Istimewa

Yogyakarta. Menurut administratif Kabupaten Gunung Kidul ini

mempunyai 18 kecamatan yang mencakup 144 desa, 1.416 dusun,

1.583 RW, dan 6.844 RT. Dengan jumlah penduduk sebanyak

971.511 jiwa.

2. Deskripsi data penelitian Anggaran dan Laporan Realisasi Keuangan

APBD DIY tahun 2012-2016

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DIY Tahun 2012-

2016

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan

daerah.

Berikut ini merupakan tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi DIY tahun 2012-2016:

TABEL 4.1

APBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016 (dalam Rupiah)

Tahun APBD

SURPLUS/DEFISIT Anggaran Pendapatan Anggaran Belanja

2012 2.078.185.750.549,00 2.285.140.075.735,00 (206.954.325.186,00)

2013 2.658.370.090.569,00 2.917.270.974.520,00 (258.900.883.951,00)

2014 3.155.760.939.182,27 3.466.745.462.269,77 (310.984.523.087,50)

2015 3.357.761.886.230,77 3.806.092.624.463,02 (448.330.738.232,25)

2016 3.905.666.302.867,80 4.039.848.730.885,60 (134.182.428.017,80)

Sumber: BPK RI Perwakilan Provinsi DIY

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2012 sampai

dengan tahun 2016 APBD Provinsi DIY lebih memperbanyak anggaran

belanja dari pada anggaran pendapatan.

Berikut ini merupakan tabel Realisasi Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi DIY tahun 2012-2016:

TABEL 4.2

Realisasi APBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016 (dalam

Rupiah)

Tahun Realisasi APBD

SURPLUS/DEFISIT Realisasi Pendapatan Realisasi Belanja

2012 2.171.734.307.663,33 2.053.825.959.467,00 117.908.348.196,33

2013 2.583.056.763.524,01 2.509.643.375.218,35 73.413.388.305,66

2014 3.139.871.880.417,16 2.981.068.320.421,41 158.803.559.995,75

2015 3.400.014.811.777,00 3.496.425.502.266,40 (96.410.690.489,40)

2016 3.899.192.985.313,51 3.847.962.965.846,72 51.230.019.466,79


Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2012-2014

Pemerintah Provinsi DIY mengalami surplus, di tahun 2015 mengalami

defisit dan ditahun 2016 mengalami surplus lagi.

b. Pendapatan Daerah Provinsi DIY Tahun 2012-2016

Menurut Halim (2007:99) Pendapatan Daerah adalah semua

penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dan pada periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan

tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda.

Berikut ini merupakan tabel Pendapatan Daerah Provinsi DIY

tahun 2012-2016:

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

TABEL 4.3

Realisasi Pos-Pos Pembentukan Pendapatan Daerah (dalam Rupiah)

Tahun Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan

yang Sah

2012 1.004.063.125.812,33 1.161.102.204.851,00 6.568.977.000,00

2013 1.216.102.749.617,01 1.356.662.127.537,00 10.291.886.370,00

2014 1.464.604.954.200,60 1.666.443.974.080,00 8.822.952.137,00

2015 1.593.110.769.595,00 1.795.163.924.136,00 11.740.118.046,00

2016 1.673.749.196.521,51 2.215.906.007.176,00 9.537.781.616,00

Total 6.951.630.795.746,45 8.195.278.237.780,00 46.961.715.169,00


Berdasarkan tabel 4.3 menunjukan jika pos realisasi Lain-Lain Pendapatan

yang Sah lebih besar dibandingkan Pendapatan Asli Daerah dan

Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp46.961.715.169,00 untuk

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp6.951.630.795.746,45 dan Pendapatan

Transfer sebesar Rp8.195.278.237.780,00.

c. Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Provinsi DIY Tahun

2012-2016

Belanja Operasi dan Belanja Modal merupakan pos-pos penyusun

belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berikut ini merupakan tabel Realisasi Belanja Operasi dan Belanja

Modal Provinsi DIY tahun 2012-2016:

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

TABEL 4.4

Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal (dalam Rupiah)

Tahun Realisasi Belanja Operasi Realisasi Belanja Modal

2012 1.521.924.861.485,00 216.419.982.440,00

2013 1.640.519.809.958,57 369.395.794.039,00

2014 1.942.797.509.932,94 442.446.473.601,00

2015 2.168.034.330.402,65 627.602.185.565,00

2016 2.312.451.570.808,70 836.873.712.179,35

Total 9.585.728.082.587,86 2.492.738.147.824,35


Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan jika realisasi belanja operasi

lebih besar dari realisasi belanja modal pada semua tahun yang

dibandingkan. Total realisasi belanja operasi dari lima tahun bersangkutan

sebesar Rp9.585.728.082.587,86, sedangkan total realisasi belanja modal

sebesar Rp2.492.738.147.824,35.

3. Analisis dan Pembahasan Kinerja Keuangan APBD DIY Tahun 2012-

2016

3.1 Analisis Kinerja Keuangan APBD DIY

a. Analisis Kinerja Keuangan APBD DIY dalam Pengelolaan

Pendapatan Daerah Tahun 2012-2016

1) Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis Varians Pendapatan Daerah dilakukan dengan cara

menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang

dianggarkan untuk membantu pengguna laporan dalam memahami

dan menganalisis Kinerja Keuangan Pendapatan. Berikut ini tabel

perhitungan Varians Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun 2012-2016

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

TABEL 4.5

Secara rata-rata dalam 5 tahun terakhir (2012-21016),

Analisis Varians Pendapatan Daerah menunjukan bahwa Kinerja

Keuangan Pendapatan Daerah Provinsi DIY dapat dikatakan baik.

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat rata-rata varians pendapatan

yang ditunjukkan sebesar 100,45%. Hal ini menunjukan bahwa

selama lima periode dapat memperoleh pendapatan yang melebihi

jumlah yang dianggarkan. Walaupun di tahun 2013, 2014, dan

2016 mengalami selisih kurang, tetapi selisih kurang tersebut selalu

menurun. Jika dilihat dari lima periode yang diteliti, varians

pendapatan paling tinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu

Rp93.548.557.114,33, sedangkan pendapatan varians paling rendah

terjadi pada tahun 2013 Rp-75.313.327.044,99

2) Analisis Rasio Keuangan Daerah

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan

antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya, dan

Analisis Varians Pendapatan Daerah (dalam Rupiah)

Tahun

Pendapatan

APBD Realisasi Selisih

Persentase

Realisasi

APBD

2012 2.078.185.750.549,00 2.171.734.307.663,33 93.548.557.114,33 104,50%

2013 2.658.370.090.569,00 2.583.056.763.524,01 (75.313.327.044,99) 97,16%

2014 3.155.760.939.182,27 3.139.871.880.417,16 (15.889.058.765,11) 99,49%

2015 3.357.761.886.230,77 3.400.014.811.777,00 42.252.925.546,23 101,25%

2016 3.905.666.302.867,80 3.899.192.985.313,51 (6.473.317.554,29) 99,83%

Total 15.155.744.969.398,80 15.193.870.748.695,00 38.125.779.296,17 100,45%

Sumber: data diolah (2018)

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

dengan menggunakan alat analisis berupa rasio. Rasio ini dapat

memberikan gambaran tentang baik buruknya keadaan atau posisi

keuangan suatu koperasi (Munawir, 2001:64). Analisis Rasio

Keuangan dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) Rasio Derajat Desentralisasi

TABEL 4.6

Rasio Derajat Desentralisasi (dalam Rupiah)

Tahun Pendapatan Asli

Daerah Total Pendapatan

Derajat

Desentralisasi (%)

2012 1.004.063.125.812,33 2.171.734.307.663,33 46,23%

2013 1.216.102.749.617,01 2.583.056.763.524,01 47,07%

2014 1.464.604.954.200,60 3.139.871.880.417,00 46,64%

2015 1.593.110.769.595,00 3.400.014.811.777,00 46,85%

2016 1.673.749.196.521,51 3.899.192.985.313,51 42,92%

Rata-rata 1.390.326.159.149,29 3.038.774.149.738,97 45,94%


Berdasarkan perhitungan rasio derajat desentralisasi dalam

tabel 4.6 di atas, di tahun 2012 derajat desentralisasi Provinsi DIY

sebesar 46,23%, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2013

menjadi 47,07% dan ditahun 2013 adalah derajat desentralisasi

yang paling tinggi selama lima periode tersebut. Tetapi ditahun

2014 mengalami penurunan menjadi 46,64%, di tahun 2015

mengalami penaikan lagi menjadi 46,85% dan di tahun 2016

mengalami penuruan menjadi 42,92%. Secara keseluruhan rata-rata

derajat desentralisasi di Provinsi DIY dari tahun 2012 sampai

tahun 2016 sebesar 45,94% yang artinya kontribusi Pendapatan

Asli Daerah dari Total Pendapatan baik.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

b) Rasio Kemadirian Keuangan Daerah

TABEL 4.7

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (dalam Rupiah)

Tahun Pendapatan Asli Daerah Sumber Pendapatan

(Transfer+Provinsi+Pinjaman)

Rasio

Kemandirian

(%)

2012 1.004.063.125.812,33 1.161.102.204.851,00 86,47%

2013 1.216.102.749.617,01 1.356.662.127.537,00 89,63%

2014 1.464.604.954.200,60 1.666.443.974.080,00 87,88%

2015 1.593.110.769.595,00 1.795.163.924.136,00 88,74%

2016 1.673.749.196.521,51 2.215.906.007.176,00 75,53%

Rata-rata 1.390.326.159.149,29 1.639.055.647.556,00 85,65%


Bersadarkan tabel 4.7 di atas mengenai perhitungan rasio

kemandirian keuangan daerah di Provinsi DIY ditahun 2012-2013,

2014-2015 mengalami kenaikan, dan ditahun 2013-2014, 2015-

2016 mengalami penurunan. Rasio kemandirian paling tinggi yakni

ditahun 2013 jumlahnya 89,63% dan yang paling rendah ada pada

tahun 2016 yakni 75,53%. Secara keseluruhan jika dilihat dari

tingkat kemampuan keuangan daerah Provinsi DIY adalah tinggi,

sedangkan jika dilihat dari pola hubungan di Provinsi DIY adalah

deleglatif yang artinya campur tangan pemerintah sudah tidak ada.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

c) Rasio Ketergantungan keuangan Daerah

TABEL 4.8

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (dalam Rupiah)

Tahun Pendapatan Transfer Total Pendapatan

Daerah

Rasio

Ketergantungan

(%)

2012 1.161.102.204.851,00 2.171.734.307.663,33 53,46%

2013 1.356.662.127.537,00 2.583.056.763.524,01 52,52%

2014 1.666.443.974.080,00 3.139.871.880.417,00 53,07%

2015 1.795.163.924.136,00 3.400.014.811.777,00 52,79%

2016 2.215.906.007.176,00 3.899.192.985.313,51 56,82%

Rata-rata 1.639.055.647.556,00 3.038.774.149.738,97 53,73%


Berdasarkan tabel 4.8 perhitungan Rasio Ketergantungan

Keuangan Daerah dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan

Provinsi DIY tahun 2012-2016 sangat tinggi yang ditunjukkan

dengan rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah sebesar

53,73%. Tingkat ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2016

yaitu 56,82%, sedang tingkat ketergantungan terendah terjadi pada

tahun 2013 yaitu 52,52%. Hasil ini menunjukkan bahwa

ketergantungan Pemerintah Daerah Provinsi DIY cukup tinggi

terhadap pemerintahan pusat.

3) Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah bermanfaat untuk

mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran

bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan

APBD mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

TABEL 4.9

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah (dalam Rupiah)

Tahun Realisasi Pendaptan

Daerah tahun n

Realisasi Pendaptan

Daerah tahun n-1 Pertumbuhan

Rasio

Pertumbuhan

Pendapatan

Daerah (%)

2012 2.171.734.307.663,33 1.604.910.831.405,87 566.823.476.257,46 35,32%

2013 2.583.056.763.524,01 2.171.734.307.663,33 411.322.455.860,68 18,94%

2014 3.139.871.880.417,16 2.583.056.763.524,01 556.815.116.893,15 21,56%

2015 3.400.014.811.777,00 3.139.871.880.417,16 260.142.931.359,84 8,29%

2016 3.899.192.985.313,51 3.400.014.811.777,00 499.178.173.536,51 14,68%

Rata-rata 3.038.774.149.739,00 2.579.917.718.957,47 458.856.430.781,53 19,76%


Dari perhitungan tabel 4.9 di atas, Kinerja Keuangan

Pendapatan Daerah dilihat dari Analisis Pertumbuhan Daerah

Provinsi DIY Tahun 2012-2016 dikatakan mengalami pertumbuhan

positif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang

positif yaitu 19,76%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun

2012 yaitu 35,32% sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada

tahun 2015 yaitu 8,29%.

b. Analisis Kinerja Keuangan APBD DIY dalam Pengelolaan Belanja

Daerah Tahun 2012-2016

1) Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan

atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja.

Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila jika realisasi belanja

lebih kecil dari jumlah yang dianggarakan dan sebaliknya.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

TABEL 4.10

Analisis Varians Belanja Daerah (dalam Rupiah)

Tahun

Belanja

APBD Realisasi Selisih

Persentase

Realisasi

APBD

2012 2.285.140.075.735,00 2.053.825.959.467,00 (231.314.116.268,00) 89,87%

2013 2.917.270.974.520,00 2.509.643.375.218,35 (407.627.599.301,65) 86,03%

2014 3.466.745.462.269,77 2.981.068.320.421,41 (485.677.141.848,36) 85,99%

2015 3.806.092.624.463,02 3.496.425.502.266,40 (309.667.122.196,62) 91,86%

2016 4.039.848.730.885,60 3.847.962.965.846,72 (191.885.765.038,88) 95,25%

Total 16.515.097.867.873,40 14.888.926.123.219,90 (1.626.171.744.653,51) 89,80%


Berdasarkan tabel 4.10 di atas, Analisis Varians Belanja

Daerah Provinsi DIY selama tahun 2012 sampai dengan tahun

2016 terlihat realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari

anggaran belanja atau dapat dinilai baik. Meskipun dari segi

nominal jumlah realisasi belanja yang direalisasikan pemerintah

daerah terus meningkat tiap tahunnya akan tetapi jumlah tersebut

masih lebih kecil dari jumlah yang telah dianggarakan sehingga

kinerjanya tetap dinilai baik karena pemerintah daerah Provinsi

DIY dapat memanfaatkan anggaran belanja tidak sampai melebihi

anggaran yang ditetapkan.

Secara keseluruhan dapat dilihat rata-rata persentase

pemerintah Provinsi DIY selama lima periode menggunakan

89,80% dari jumlah anggaran yang ditetapkan.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

2) Analisis Keserasian Belanja Daerah

Rasio keserasian belanja daerah menggambarkan

bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya

pada Belanja Modal dan Belanja Operasi secara optimal. Ada 2

perhitungan dalam Rasio Keserasian Belanja Daerah, yaitu:

a) Rasio Belanja Modal

TABEL 4.11

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah (dalam Rupiah)

Tahun Total Belanja Modal Total Belanja

Rasio Belanja

Modal

Terhadap

Total Belanja

(%)

2012 216.419.982.440,00 2.053.825.959.467,00 10,53%

2013 369.395.794.039,00 2.509.643.375.218,35 14,71%

2014 442.446.473.601,00 2.981.068.320.421,41 14,84%

2015 627.602.185.565,00 3.496.425.502.266,40 17,94%

2016 836.873.712.179,35 3.847.962.965.846,72 21,74%

Rata-rata 498.547.629.564,87 2.977.785.224.643,98 15,95%


Menurut tabel 4.11 di atas, menunjukan persentase rata-rata

tingkat belanja modal terhadap total belanja daerah yaitu sebesar

15,95%. Tingkat belanja modal terhadap total belanja paling tinggi

terjadi pada tahun 2016 sebesar 21,74%, dan tingkat belanja modal

terhadap total belanja paling rendah terjadi pada tahun 2012 yaitu

sebesar 10,53%.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

b) Rasio Belanja Operasional

TABEL 4.12

Rasio Belanja Operasional terhadap Total Belanja Daerah (dalam Rupiah)

Tahun Total Belanja

Operasional Total Belanja

Rasio

Belanja

Operasional

Terhadap

Total

Belanja (%)

2012 1.521.924.861.485,00 2.053.825.959.467,00 74,10%

2013 1.640.519.809.958,57 2.509.643.375.218,35 65,36%

2014 1.942.797.509.932,94 2.981.068.320.421,41 65,17%

2015 2.168.034.330.402,65 3.496.425.502.266,40 62,00%

2016 2.312.451.570.808,70 3.847.962.965.846,72 60,09%

Rata-rata 1.917.145.616.517,57 2.977.785.224.643,98 65,34%


Sedangkan tabel 4.12 menunjukan persentase rata-rata

tingkat belanja operasional terhadap total belanja yaitu sebesar

65,34%. Tingkat belanja operasional terhadap total belanja paling

tinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 74,10%, dan tingkat

belanja operasional terhadap total belanja paling rendah terjadi

pada tahun 2016 sebesar 60,09%.

3) Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah berguna untuk

mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Belanja

daerah sendiri biasanya memiliki kecenderungan untuk naik,

kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan

pelayanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi.

TABEL 4.13

Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah (dalam Rupiah)

Tahun Realisasi Belanja

Daerah tahun n

Realisasi Belanja

Daerah tahun n-1 Pertumbuhan

Rasio

Pertumbuhan

Belanja

Daerah (%)

2012 2.053.825.959.467,00 1.562.268.734.645,00 491.557.224.822,00 31,46%

2013 2.509.643.375.218,35 2.053.825.959.467,00 455.817.415.751,35 22,19%

2014 2.981.068.320.421,41 2.509.643.375.218,35 471.424.945.203,06 18,78%

2015 3.496.425.502.266,40 2.981.068.320.421,41 515.357.181.844,99 17,28%

2016 3.847.962.965.846,72 3.496.425.502.266,40 351.537.463.580,32 10,05%

Rata-rata 2.977.785.224.643,98 2.520.646.378.403,63 457.138.846.240,34 19,95%


Dari tabel perhitungan tabel 4.13 di atas Kinerja Keuangan

Belanja Daerah dilihat dari Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Provinsi DIY Tahun 2012-2016 mengalami pertumbuhan positif.

Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19,95%,

pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu 31,46%,

sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu

10,05%.

4) Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur

tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensinya kurang dari

100%. Sebaliknya jika lebih dari 100% mengindiksikan terjadinya

pemborosan anggaran (Mahmudi, 2010). Berikut ini perhitungan

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

Analisis Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2012-2016 yang disajikan

pada tabel 4.10:

TABEL 4.14

Analisis Rasio Efisiensi Belanja Daerah (dalam Rupiah)

Tahun Realisasi Belanja Anggaran Belanja

Rasio

Efisiensi

Belanja (%)

2012 2.053.825.959.467,00 2.285.140.075.735,00 89,87%

2013 2.509.643.375.218,35 2.917.270.974.520,00 86,03%

2014 2.981.068.320.421,41 3.466.745.462.269,77 85,99%

2015 3.496.425.502.266,40 3.806.092.624.463,02 91,86%

2016 3.847.962.965.846,72 4.039.848.730.885,60 95,25%

Total 14.888.926.123.219,90 16.515.097.867.873,40 89,80%


Berdasarkan perhitungan tabel 4.14 mengenai rasio

efisiensi belanja daerah bahwa kinerja pemerintah Provinsi DIY

dari segi efisiensi belanja dalam waktu lima taun terakhir yaitu dari

tahun 2012-2016 telah melakukan kinerja yang cukup efisiensi,

yang dimana masing-masing rasio efisiensi setiap tahunnya sebesar

89,87% pada tahun 2012, 86,03% pada tahun 2013, 85,99% pada

tahun 2014, 91,86% pada tahun 2015, dan sebesar 95,25% pada

tahun 2016.

Rasio ini masih di bawah 100% sehingga hal ini

menunjukan bahwa kinerja pemerintah daerah Provinsi DIY telah

melakukan efisiensi belanja untuk tahun 2012-2016.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

3.2 Pembahasan

Ringkasan hasil penelitian mengenai Kinerja Keuangan APBD

Provinsi DIY Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.15

Ringkasan Analsis Kinerja Keuangan APBD Provinsi DIY

No Analisis Kinerja Keuangan Hasil

Penelitian

Keterangan

A Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

1. Analisis Varians Pendapatan Daerah 100,45% Sangat Efektif

2. Analisis Rasio Keuangan Pendapatan

Daerah

a. Derajat Desentralisasi 45.94% Baik

b.Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 85,65% Delegatif

c.Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 53,73% Sangat Tinggi

3. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah 19,76% Positif

B Kinerja Keuangan Belanja Daerah

1. Analisis Varians Belanja Daerah 89,80% Baik

2. Analisis Keserasian Belanja Daerah

a.Rasio Belanja Modal 15,95% Rendah

b.Rasio Belanja Operasional 65,34% Tinggi

3. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah 19,95% Positif

4. Analisis Efisiensi Belanja Daerah <100% Efisien


1. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Hasil analisis menunjukan bahwa Analisis Kinerja Keuangan

Pendapatan Daerah Provinsi DIY tahun 2012-2016 yang meliputi:

d. Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis Varians Pendapatan Daerah dapat dikatakan

memiliki Kinerja Keuangan Pendapatan dengan baik apabila

memiliki selisih lebih (realisasi pendapatan lebih besar dari jumlah

yang dianggarkan) dan sebaliknya, apabila memiliki selisih kurang

(realisasi pendapatan lebih kecil dari jumlah yang dianggarkan)

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

maka Kinerja Keuangan Pendapatan dikatakan kurang baik. Secara

rata-rata, Analisis Varians Pendapatan Daerah Provinsi DIY tahun

2012-2016 menunjukan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan

Daerah dapat dikatakan baik. Dikuatkan dengan target realisasi

anggaran pendapatan dari tahun 2012-2016 memiliki angka rata-

rata sebesar 100,45%. Jika dilihat dari persentase tertinggi terdapat

pada tahun 2012 sebesar 104,50% dan persentase terendah terdapat

pada tahun 2013 sebesar 97,16%. Hasil Penelitian ini mendukung

pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010:137) yaitu

Pemerintah Provinsi DIY selama tahun 2012-2016 dikatakan

memiliki kinerja pendapatan yang baik karena dapat memperoleh

pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan.

e. Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah menunjukkan

secara umum Kinerja Keuangan Pendapatan Provinsi DIY

berdasarkan :


Rasio Derjat Desentralisasi menunjukan derajat kontribusi

PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi

kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah

daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat

desentralisasi Provinsi DIY tahun 2012-2016 menunjukan

angka rata-rata 45,94% yang artinya kontribusi Pendapatan

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

Asli Daerah dari Total Pendapatan baik. Derajat Desentralisasi

tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 46,85% sedangkan

Derajat Desentralisasi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu

42,92%.


Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukan tingkat

kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan

pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber

pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi angka

rasio ini menunjukan pemerintah daerah semakin tinggi

kemandirian keuangan daerahnya. Rasio Kemandirian

Keuangan Provinsi DIY tahun 2012-2016 menunjukan angka

rata-rata sebesar 85,65% yang artinya tingkat kemampuan

keuangan daerah Provinsi DIY adalah tinggi. Pemerintah

Daerah Provinsi DIY mampu dan mandiri melaksanakan

urusan otonomi daerah. Angka rata-rata tertinggi terjadi

ditahun 2013 yakni 89,63% dan yang paling rendah ada pada

tahun 2016 yakni 75,53%.


Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat

dikatakan rendah apabila berada dibawah 50% jika semakin

tinggi Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, maka semakin

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap

pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Rasio

Ketergantungan Keuangan Provinsi DIY tahun 2012-2016

menunjukan angka rata-rata sebesar 53,73%, hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah

Provinsi DIY cukup tinggi terhadap pemerintahan pusat.

Selama lima periode ini tingkat ketergantungan tertinggi

terjadi pada tahun 2016 yaitu 56,82%, sedang tingkat

ketergantungan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu 52,52%.

f. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah menunjukkan

Kinerja Keuangan Pendapatan cenderung meningkat jika

mengalami pertumbuhan secara positif, sedang dikatakan

Kinerja Keuangan Pendapatan mengalami penurunan jika

mengalami pertumbuhan secara negatif (Mahmudi, 2010).

Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dilihat dari Analisis

Pertumbuhan Daerah Provinsi DIY Tahun 2012-2016 dikatakan

mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan dengan

rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 19,76%. Pertumbuhan

tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu 35,32% sedangkan

pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 8,29%.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

2. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Kinerja Keuangan

Belanja Daerah Provinsi DIY selama periode 2012-2016 yang

meliputi:


Analisis Varians Belanja Daerah dapat dikatakan memiliki

Kinerja Keuangan Belanja dengan baik apabila realisasi belanja

lebih kecil dari jumlah yang dianggarkan, dan sebaliknya apabila

realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka

Kinerja Keuangan Pendapatan dikatakan kurang baik. Analisis

Varians Belanja Daerah menunjukan bahwa secara umum Kinerja

Keuangan Provinsi DIY tahun 2012-2016 dikatakakan baik. Hal ini

ditunjukan tidak adanya realisasi belanja yang melebihi anggaran

belanja. Secara keseluruhan dapat dilihat rata-rata persentase

pemerintah Provinsi DIY selama lima periode menggunakan

89,80% dari jumlah anggaran yang ditetapkan. Realisasi tertinggi

terjadi pada tahun 2016 sebesar 95,25% dan realisasi terendah

terjadi pada tahun 2014 sebesar 85,99%.


Analisis Keserasian Belanja Daerah umumnya

menunjukkan bahwa proporsi Belanja Operasi mendominasi Total

Belanja Daerah, yaitu antara 60-90 persen dan proporsi Belanja

Modal terhadap Total Belanja Daerah adalah antara 5-20 persen

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

(Mahmudi, 2010). Analisis Keserasian Belanja Daerah, secara

umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja daerah

dialokasikan untuk Belanja Operasi, dan hanya beberapa persen

dialokasikan untuk Belanja Modal. Selama tahun 2012-2016 rata-

rata belanja operasi sebesar 65,34% sedangkan untuk Belanja

Modal sebesar 15,95%. Hasil ini mendukung pendapat Mahmudi

(2010:164) bahwa pemerintah dengan tingkat pendapatan tinggi

cenderung memiliki porsi Belanja Operasi yang tinggi

dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatan rendah.


Kenaikan belanja daerah dikatakan wajar atau tidak perlu

melihat inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan

pelayanan, penyesuaian faktor makro ekonomi dan alasan kenaikan

belanja terjadi, apakah karena kenaikan internal yang relatif

terencana dan terkendali ataukah faktor eksternal yang diluar

kendali pemerintah daerah (Mahmudi, 2010). Analisis

Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi DIY Tahun 2012-2016

mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-

rata pertumbuhan sebesar 19,95%, pertumbuhan tertinggi terjadi

pada tahun 2012 yaitu 31,46%, sedangkan pertumbuhan terendah

terjadi pada tahun 2016 yaitu 10,05%.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at


Pemerintah daerah dinilai dari Analisis Efisiensi Belanja

Daerah, dikatakan telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio

efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika lebih dari 100%

mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi,

2010). Analisis Efisiensi Belanja Daerah menunjukkan bahwa

Provinsi DIY telah melakukan efisiensi belanja untuk tahun 2012-

2016. Secara rata-rata Rasio Efisiensi Belanja sebesar 89,80%. Hal

ini ditunjukan selama lima periode ini tidak melebihi angka 100%

atau tidak terdapat angka realisasi yang melebihi anggaran belanja.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah

dilaksanakan, maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan

beberapa hal berikut ini:

1. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Hasil Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah secara umum dapat

dikatakan baik, meskipun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah

pusat masih tinggi.

a. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Provinsi DIY dilihat dari

Varians Pendapatan Daerah Provinsi DIY selama Tahun 2012-

2016, secara umum dapat dikatakan sangat efektif. Hal ini

ditunjukkan dengan rata-rata target realisasi APBD Provinsi DIY

sebesar 100,45%.

b. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Provinsi DIY dilihat dari

Rasio Keuangan Pendapatan Daerah Provinsi DIY selama tahun

2012-2016 menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi Provinsi

DIY dapat dikatakan baik dengan rata-rata Derajat Desentralisai

sebesar 45,94%. Dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan

Provinsi DIY selama tahun 2012-2016 dapat dikatakan tinggi

dengan rata-rata 85,65% yang artinya campur tangan pemerintah

pusat sangat rendah. Dan dilihat dari Rasio Ketergantungan

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

Keuangan Provinsi DIY selama 2012-2016 menunjukkan bahwa

Provinsi DIY masih tergantung kepada pemerintah pusat

ditunjukkan dengan angka ketergantungan mencapai 53,73%.

c. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Provinsi DIY dilihat dari

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi DIY selama Tahun

2012-2016, secara umum mengalami peningkatan Kinerja

Keuangan Pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata

pertumbuhan yang positif yaitu 19,76%.

2. Kinerja Keuangan Belanja Daerah

Hasil Kinerja Keuangan Belanja Daerah secara umum dapat

dikatakan baik, tetapi dalam keserasian belanja belum terjadi

keseimbangan antara Belanja Operasi dengan Belanja Modal.

a. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Provinsi DIY dilihat dari

Varians Belanja Daerah Provinsi DIY selama tahun 2012-2016,

secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata

rata target realisasi APBD Provinsi DIY sebesar 89,80%.

b. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Provinsi DIY dilihat dari

Keserasian Belanja Daerah secara umum terlihat bahwa sebagian

besar dana belanja daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi, dan

hanya beberapa persen dialokasikan untuk Belanja Modal. Selama

tahun 2012-2016 rata-rata Belanja Operasi sebesar 65,34% sedang

Belanja Modal sebesar 15,95%.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

c. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Provinsi DIY dilihat dari

Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi DIY selama tahun 2012-

2016, secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal

ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang terjadi yaitu

19,95%.

d. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Provinsi DIY dilihat dari

Efisiensi Belanja Daerah, realisasi anggaran belanja Pemerintah

Provinsi DIY tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hal

ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten telah

melakukan efisiensi belanja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan

keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi DIY

a. Provinsi DIY perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Provinsi DIY dengan cara meningkatkan efisiensi untuk beberapa

pos yang berhubungan dengan PAD Provinsi DIY yaitu

Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah. Ada

juga dengan cara melakukan pengawasan dan pengendalian secara

benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya

penyimpangan dalam pemerolehan PAD oleh yang bersangkutan.

b. Angka ketergantungan yang masih tinggi juga merupakan masalah

dalam Pemerintahan Provinsi DIY, maka dari itu Pemerintah

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

Provinsi DIY perlu menggali lagi guna mencari beberapa potensi

dari masyarakat maupun alam untuk meningkatkan PAD dan

sebagai tambahan sumber dana untuk Pemerintah Provinsi DIY.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Periode penelitian ini terbatas untuk tahun 2012-2016. Diharapkan

penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun penelitian agar

lebih akurat dalam menganalisis Kinerja Keuangan Provinsi DIY.

b. Peneliti selanjutnya perlu untuk menambah teknik pengumpulan

data yaitu dengan melakukan wawancara, guna untuk menanyakan

mengenai penyebab terjadinya suatu kenaikan dan penurunan

terhadap pendapatan dan belanja daerah.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

DAFTAR PUSTAKA

Assidiqi, B. (2014). “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten tahun 2008-2012”. Skripsi.

Universitas Negeri Yogyakarta.

Bastian, I. (2001). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE Unversitas Gajah

Mada.

Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Edisi Ketiga Erlangga.

Dora, J. (2017). “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2014”. Skripsi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta:

Salemba Empat.

Hamzah, A. (2008). Pengaruh Belanja dan Pendapatan terhadap Pertumbuhan

Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran. Jawa Timur: Konferensi

Penelitian.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2005 tantang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta:

Salemba Empat.

Karlina, A. (2017). “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam

Pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2012-2015”. Jurnal. STIESIA

Surabaya.

Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta:

UPP STIM YKPN

Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE

YOGYAKARTA

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

Mahsun, M. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Edisi Ketiga: BPFE

Yogyakarta

Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang

Standar Akuntansi pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahn 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Widodo. (2001). Analisis Rasio Keuangan pada APBD Kab. Boyolali Manajemen

Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan …eprint.stieww.ac.id/499/1/141214931 ayu atika...

Documents