Rapat Koordinasi Kemenko PMK: Agenda Strategis 2017 dan RKP 2018

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

17 Januari 2017

1

REPUBLIK INDONESIA

2

OUTLINE

(1) Ruang Lingkup Kementerian Desa,

PDT dan Transmigrasi

(2) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Tahun 2016

(3) Program dan Kegiatan Tahun 2017

(4) Pembangunan Embung

(5) RKP 2018

3

RUANG LINGKUP KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

4

5

6

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN

TRANSMIGRASI TAHUN 2016

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2016

No. UKE-1

Pagu Realisasi Anggaran

(Rp)

(%)

Pagu Tanpa Blokir Efisiensi

Jumlah Blokir Pagu Blokir Efisien Terhadap

Pagu Tanpa Blokir

Terhadap Pagu Setelah Blokir

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8

1 ITJEN 40.517.542.000 743.423.900 39.774.118.100 36.422.506.589 89,89% 91,57%

2 Ditjen PPMD 2.674.547.530.000 447.805.390.000 2.226.742.140.000 2.013.759.528.178 75,29% 90,44%

3 DITJEN PKP 1.139.865.578.000 481.879.666.000 657.985.912.000 649.858.735.033 57,01% 98,76%

4 DITJEN PDTu 1.289.868.440.000 639.650.589.400 650.217.850.600 618.514.171.544 47,95% 95,12%

5 DITJEN PDT 887.855.245.000 312.252.733.000 575.602.512.000 523.878.085.012 59,00% 91,01%

6 DITJEN PKP2Trans 706.279.037.000 97.841.897.363 608.437.139.637 578.445.375.555 81,90% 95,07%

7 DITJEN PKTrans 921.848.457.000 71.139.915.363 850.708.541.637 827.246.192.954 89,74% 97,24%

8 BALILATFO 191.338.033.000 30.583.740.121 160.754.292.879 154.907.315.636 80,96% 96,36%

9 SETJEN 431.499.071.000 32.702.195.687 398.796.875.313 379.533.606.309 87,96% 95,17%

TOTAL 8.283.618.933.000 2.114.599.550.834 6.169.019.382.166 5.782.565.516.810 69,81% 93,74%

• Pagu Tanpa Blokir Efisiensi Ditjen PPMD merupakan pagu setelah revisi Droploan dan Penambahan Hibah Langsung

• Realisasi anggaran per tanggal 31 desember 2016 Rp. 5.782.565.516.810,- ( 69,81% terhadap pagu tanpa blokir efisiensi atau 93,74% terhadap pagu setelah dikurangi blokir efisiensi)

• Tingginya realisasi anggaran tidak lepas dari arahan Presiden perihal refocusing dan efisiensi anggaran 2016

• Sumber data dari aplikasi SMART (PMK249/2011) Ditjen Anggaran, Kemenkeu tgl 1 Januari 2017 pukul 22.50 WIB 7

8

9

10

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

11

12

13

14

15

16

17

10

19

20

21

PEMBANGUNAN EMBUNG

Desa desa yang mengalami kekeringan lahan

Desa desa yang memiliki komoditi pertanian

Pertanian Desa yang tidak memiliki jaringan irigasi

Desa yang memiliki sumber air minum dari air hujan dan mata air

Desa Tidak Memiliki Waduk , Situ, Danau, maupun Bendungan

PARAMETER IDENTIFIKASI

DATA PODES BPS TAHUN 2014

TIDAKADA 68,963

49,057

45,591

3,466

ButuhEmbung(Nasional)

ButuhEmbung2

ButuhEmbung1

a b c

a

b

c

Total Desa Membutuhkan Embung

Desa Membutuhkan Embung tanpa Embung

Desa Membutuhkan Embung Meskipun Sudah Ada Embung

(Desa Memiliki Waduk, situ, danau, bendungan, namun masih ada desa yang mengalami kekeringan lahan, sumber air bersih dari mata air dan air hujan,dan tidak memiliki irigas)

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN EMBUNG

ACEH 4,103 BENGKULU 893 D I YOGYAKARTA 134 KALIMANTAN BARAT 1,841 SULAWESI TENGAH 1,327 MALUKU UTARA 994

SUMATERA UTARA 4,135 LAMPUNG 1,563 JAWA TIMUR 2,889 KALIMANTAN TENGAH 1,200 SULAWESI SELATAN 1,445 PAPUA BARAT 1,437

SUMATERA BARAT 456 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 205 BANTEN 607 KALIMANTAN SELATAN 1,571 SULAWESI TENGGARA 1,543 PAPUA 4,713

RIAU 1,446 KEPULAUAN RIAU 256 BALI 302 KALIMANTAN TIMUR 735 GORONTALO 426

JAMBI 1,058 JAWA BARAT 2,297 NUSA TENGGARA BARAT 354 KALIMANTAN UTARA 410 SULAWESI BARAT 459

SUMATERA SELATAN 2,236 JAWA TENGAH 3,165 NUSA TENGGARA TIMUR 2,695 SULAWESI UTARA 1,172 MALUKU 990

49,057 DESA

DESA BUTUH EMBUNG DESA NASIONAL

75

176

249

255

289

389

393

406

442

567

636

841

964

966

1,01

8

1,09

7

1,11

2

1,23

8

1,34

1

1,36

2

1,38

2

1,40

8

1,45

4

1,47

1

1,69

2

2,05

8

2,08

3

2,31

1

2,55

0

2,93

8 3,86

8

3,95

9

4,60

1

(1,000)

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

D I Y

OG

YAKA

RTA

KEPU

LAU

AN B

ANG

KA B

ELIT

UNG

KEPU

LAU

AN R

IAU

NUS

A TE

NGG

ARA

BARA

T

BALI

KALI

MAN

TAN

UTAR

A

GORO

NTA

LO

SUM

ATER

A BA

RAT

SULA

WES

I BAR

AT

BAN

TEN

KALI

MAN

TAN

TIM

UR

BEN

GKU

LU

MAL

UKU

MAL

UKU

UTA

RA

JAM

BI

KALI

MAN

TAN

TEN

GAH

SULA

WES

I UTA

RA

SULA

WES

I TEN

GAH

RIAU

SULA

WES

I SEL

ATAN

PAPU

A BA

RAT

LAM

PUN

G

KALI

MAN

TAN

SELA

TAN

SULA

WES

I TEN

GGAR

A

KALI

MAN

TAN

BARA

T

JAW

A BA

RAT

SUM

ATER

A SE

LATA

N

NUS

A TE

NGG

ARA

TIM

UR

JAW

A TI

MUR

JAW

A TE

NGAH

SUM

ATER

A U

TARA

ACEH

PAPU

A

Jumlah Desa Membutuhkan Embung Menurut Provinsi

Desa Butuh Embung

Masuk pada kriteria lokasi prioritas 1 karena

selain tidak memiliki waduk, danau maupun

bendungan ada desa yang sering mengalami

kekeringan lahan, sumber air minum dari mata air dan air hujan dan dan desa memiliki

potensi pertanian namun tidak memiliki

irigasi

45,591 Desa

D I YOGYAKARTA 75 GORONTALO 393 MALUKU 964 RIAU 1,341 KALIMANTAN BARAT 1,692 SUMATERA UTARA 3,868

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 176 SUMATERA BARAT 406 MALUKU UTARA 966 SULAWESI SELATAN 1,362 JAWA BARAT 2,058 ACEH 3,959

KEPULAUAN RIAU 249 SULAWESI BARAT 442 JAMBI 1,018 PAPUA BARAT 1,382 SUMATERA SELATAN 2,083 PAPUA 4,601

NUSA TENGGARA BARAT 255 BANTEN 567 KALIMANTAN TENGAH 1,097 LAMPUNG 1,408 NUSA TENGGARA TIMUR 2,311

BALI 289 KALIMANTAN TIMUR 636 SULAWESI UTARA 1,112 KALIMANTAN SELATAN 1,454 JAWA TIMUR 2,550

KALIMANTAN UTARA 389 BENGKULU 841 SULAWESI TENGAH 1,238 SULAWESI TENGGARA 1,471 JAWA TENGAH 2,938

DESA MEMBUTUHKAN EMBUNG (PRIORITAS 1)

7 13 17 21 26 28 29 33 40 40 50 52 55 59 60 72 83 89 99 99 103 105 112 117 144 149 153 155227 239 267

339384

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

KEP

ULA

UA

N R

IAU

BA

LI

SULA

WES

I BA

RA

T

KA

LIM

AN

TAN

UTA

RA

MA

LUK

U

MA

LUK

U U

TAR

A

KEP

ULA

UA

N B

AN

GK

A B

ELIT

UN

G

GO

RO

NTA

LO

JAM

BI

BA

NTE

N

SUM

ATE

RA

BA

RA

T

BEN

GK

ULU

PA

PU

A B

AR

AT

D I

YOG

YAK

AR

TA

SULA

WES

I UTA

RA

SULA

WES

I TEN

GG

AR

A

SULA

WES

I SEL

ATA

N

SULA

WES

I TEN

GA

H

NU

SA T

ENG

GA

RA

BA

RA

T

KA

LIM

AN

TAN

TIM

UR

KA

LIM

AN

TAN

TEN

GA

H

RIA

U

PA

PU

A

KA

LIM

AN

TAN

SEL

ATA

N

AC

EH

KA

LIM

AN

TAN

BA

RA

T

SUM

ATE

RA

SEL

ATA

N

LAM

PU

NG

JAW

A T

ENG

AH

JAW

A B

AR

AT

SUM

ATE

RA

UTA

RA

JAW

A T

IMU

R

NU

SA T

ENG

GA

RA

TIM

UR

Jumlah Desa Memiliki Waduk/Danau/Bendungan Menurut Provinsi

Desa Memiliki Danau

3,466 Desa

Masuk pada wilayah Prioritas 2 dalam

pembangunan Embung karena meskipun Desa

yang memiliki waduk/Danau/Bendungan namun masih ada

desa yang tidak ada irigasi, mengalami

kekeringan lahan dan ada desa yang sumber

air minumnya bersumber dari air hujan dan mata air

KEPULAUAN RIAU 7 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 29 PAPUA BARAT 55 NUSA TENGGARA BARAT 99 ACEH 144 SUMATERA UTARA 267

BALI 13 GORONTALO 33 D I YOGYAKARTA 59 KALIMANTAN TIMUR 99 KALIMANTAN BARAT 149 JAWA TIMUR 339

SULAWESI BARAT 17 JAMBI 40 SULAWESI UTARA 60 KALIMANTAN TENGAH 103 SUMATERA SELATAN 153 NUSA TENGGARA TIMUR 384

KALIMANTAN UTARA 21 BANTEN 40 SULAWESI TENGGARA 72 RIAU 105 LAMPUNG 155

MALUKU 26 SUMATERA BARAT 50 SULAWESI SELATAN 83 PAPUA 112 JAWA TENGAH 227

MALUKU UTARA 28 BENGKULU 52 SULAWESI TENGAH 89 KALIMANTAN SELATAN 117 JAWA BARAT 239

JUMLAH DESA MEMBUTUHKAN EMBUNG (PRIORITAS 2)

26

RKP 2018

27

Proses perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (pemerintah, perbankan dan swasta) melalui EFISIENSI, EFEKTIVITAS dan KEADILAN alokasi sumber daya (pengeluaran atau belanja pemerintah, penyaluran kredit perbankan dan investasi swasta).

Teknis perencanaan dan penganggaran melalui efisiensi, efektivitas, dan keadilan adalah dengan melakukan fokus pada PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS dengan memperbaiki KUALITAS BELANJA.

Politik perencanaan dan anggaran harus dikendalikan oleh TUJUAN yang akan dicapai (policy driven), dan tidak seharusnya dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (budget driven).

DASAR PEMIKIRAN RKP 2018 Teknis perencanaan dan anggaran memastikan

tujuan dan sasaran pembangunan nasional yaitu sesuai dengan Nawa Cita yang telah dijabarkan dalam RPJMN 2015 – 2019.

Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.

Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat.

Semua nomenklatur Proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya.

Pemerintah harus bekerja keras mengoptimalkan semua sumber daya (pemerintah, perbankan dan swasta) untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, tidak terbatas pada Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Dekon/TP).

28

SUMATERA

22% terhadap

PDB

KALIMANTAN

7,7% terhadap PDB

JAWA: 58,4%

terhadap PDB

BALI-NUSA TENGGARA

3,2% terhadap

PDB

PAPUA: 2,5%

terhadap PDB

SULAWESI

6,2% terhadap

PDB

Sumber: Kementerian Keuangan, 2017 (diolah)

• Konsentrasi aktivitas ekonomi di Pulau Jawa dan Sumatera melahirkan fokus pembangunan yang hanya berkutat di Pulau Jawa dan Sumatra (Jawa dan Sumatra centric) sejak 35 tahun yang lalu;

• Pada Tahun 2016, kontribusi pembentukan PDB Nasional masih didominasi daerah-daerah di Pulau Jawa yang mencapai 58,4%. Sedangkan daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia masih sangat rendah, seperti Papua hanya menyumbang 2,5%.

KESENJANGAN PEMBANGUNAN ANTARWILAYAH

• Kesenjangan pembangunan antarwilayah juga terjadi antara kawasan perkotaan dan perdesaan;

• Kondisi tersebut kemudian melahirkan permasalahan sosial ekonomi, salah satunya kemiskinan;

• Sejak Maret 2016 hingga September 2016 persentase kemiskinan di Perkotaan dan Perdesaan sama-sama mengalami penurunan;

• Namun persentase penduduk miskin di Perdesaan tetap lebih besar dibandingkan kawasan Perkotaan.

Sumber: BPS, September 2016 (diolah)

PERLU ADANYA KEBIJAKAN YANG BERSIFAT AFIRMATIF DAN ASIMETRIS UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PERDESAAN, DAERAH TERTINGGAL, KAWASAN PERBATASAN, DAN

KAWASAN TRANSMIGRASI

29

1. Belum optimalnya pengelolaan potensi desa dan kawasan perdesaan sebagai pondasi keunggulan daerah dan keunggulan bangsa;

2. Terbatasnya akses pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dan sanitasi, dan listrik) di desa, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan transmigrasi;

3. Terbatasnya infrastruktur dasar terutama transportasi (darat, sungai dan laut, dan udara), energi, informasi dan dan telekomunikasi mengakibatkan terhambatnya kegiatan ekonomi;

4. Rendahnya keterkaitan (konektivitas) menuju kawasan perbatasan negara dan daerah tertinggal menyebabkan ketimpangan harga dan inflasi yang tinggi;

5. Rendahnya akses transportasi dan telekomunikasi membuat masyarakat khususnya di perbatasan negara dan pulau kecil terluar tergantung pada fasilitas dan barang kebutuhan dari negara tetangga menyebabkan lemahnya kedaulatan negara di perbatasan;

6. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014, termasuk belum tertatanya pendampingan kepada masyarakat dan pemerintah desa, rendahnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan desa, belum optimalnya pengelolaan keuangan desa, dan belum berkembangnya kawasan perdesaan yang berkelanjutan;

7. Tingginya kesenjangan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta kesejahteraan masyarakat.

ISU STRATEGIS

• Berdasarkan Peraturan Presiden 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, salah satu tugas dan fungsi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah sebagai koordinator, regulator, dan eksekutor dalam pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

• Sebagai pembangunan multisektor, diperlukan dukungan dan kontribusi kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh pihak dalam percepatan pembangunan desa.

30

KOORDINATOR:

KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI

KEMENTERIAN/

LEMBAGA

PEMERINTAH

DAERAH

SWASTA

PERGURUAN TINGGI

MASYARAKAT

LEMBAGA SWADAYA MASYARA

KAT

PEMERINTAH DESA

KOORDINASI STAKEHOLDERS DALAM PEMBANGUNAN DESA

SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN (PUSAT-DAERAH-DESA)

Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional

(RPJM Nasional)

Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tingkat

Provinsi

(RPJMD Provinsi)

Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tingkat

Kabupaten

(RPJMD Kabupaten)

Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa

(RPJM Desa)

Rencana Kerja Pemerintah Tingkat

Nasional

Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tingkat Provinsi

Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tingkat Kabupaten

Rencana Kerja Pemerintah

Desa

Rencana Pembangunan Lima Tahunan

Rencana Pembangunan Tahunan

• Diperlukan sinkronisasi program kegiatan dalam perencanaan pembangunan mulai dari tingkat pusat hingga ke level desa;

• Perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan hingga ke level desa karena desa sebagai lokus utama

pembangunan termasuk dalam pembangunan daerah tertinggal.

Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

• Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan Rencana Kerja Pemerintah Tingkat Nasional (RKP Nasional). 31

32

PELAKSANAAN KONSOLIDASI DAN HARMONISASI ANGGARAN PEMBANGUNAN DARI BERBAGAI SUMBER KE DESA

PUSAT

PROVINSI

KABUPATEN

KECAMATAN/DESA

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi

Alokasi Dana Desa

Dana Desa

Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan

• Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa harus harus sinergi dan harmonis, diantarnya melalui dokumen RPJMN, RPJMD, dan RPJMDes

• Banyaknya dana yang disalurkan ke tingkat desa sehingga dibutuhkan peningkatan koordinasi yang intensif secara vertikal (dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa).

33

TERIMA KASIH