aeronusa aerial mapping & survey company profile · pemetaan bendungan bajulmati, situbondo,...
TRANSCRIPT
AERONUSA – AERIAL MAPPING & SURVEY
COMPANY PROFILE
Profile Perusahaan
CV. Aeronusa Global Survey merupakan perusahaan yang didirkan pada Januari
2016, sebagai wadah dari kegiatan usaha jasa yang bergerak dibidang survey dan
pemetaan menggunakan UAV (Unmanned Aerial vehicle) atau yang lebih popular
disebut dengan Drone. Walaupun baru didirikan sejak tahun 2016, namun personel
yang ada telah bergerak dibidang nya dengan pengalaman lebih dari 3 tahun
dibidangnya. Pilot & Operator Drone yang turun dalam project-project kami
merupakan anggota resmi dari Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI) yang telah
memiliki minimal 2 tahun pengalaman dalam menerbangkan wahana UAV.
Visi
Menjadi perusahaan swasta yang selalu terdepan dalam pemanfaatan teknologi
bagi kemajuan bangsa
Misi
Memberikan hasil survey yang professional serta mengedepankan unsur safety dan
kepuasan bagi customer
Bidang Usaha
Bidang usaha yang telah dijalankan oleh CV. Aeronusa Global Survey, antara lain :
1. Survey Udara Konstruksi & Non Konstruksi
2. Pemetaan wilayah
3. 3D Scanning & Modeling
4. Konsultasi GIS (Geographic Information System)
5. Foto & Video Udara
Data Perusahaan
1. Nama Perusahaan : CV. Aeronusa Global Survey
2. Alamat : Jl. Mendut Utara II / 28 Manyaran, Semarang –
50147
3. Telepon : (024) 7623376 / 085712457263
4. E-Mail : [email protected]
Dokumen Perusahaan
1. NPWP : 74.846.282.7-503.000
2. SIUP : 517/107/11.01/PK/I/2016
3. TDP : 11.01.3.70.21340
4. Kepengurusan :
a. Ardi Wicaksono (Direktur)
b. Dadang Setiawan (Komisaris)
Referensi & Pengalaman Proyek
1. Survey Udara Monitoring Progress Pembangunan Jalan Tol Semarang –
Solo Seksi III (Bawen-Salatiga)
2. Survey Udara Pemeliharaan Jalan Tol Semarang – Solo Seksi I-II
3. Pemetaan 7 Kota Pusaka di Indonesia, Proyek Penyusunan Peraturan
Menteri Kota Pusaka (Dinas Pekerjaan Umum)
4. Pemetaan Bendungan Bajulmati, Situbondo, Jawa Timur
5. Pemetaan Lahan Perkebunan & Peternakan PT. Rehobat
6. Pemetaan 3D Lahan Pertambangan Emas Awak Mas, Sulawesi Selatan
7. Pemetaan 3D Kawasan Kotalama Semarang
8. Pemetaan Masterplan Kabupaten Rembang
9. Inspeksi & Deteksi Kerusakan pada Jembatan Jalan Tol Semarang Solo
10. Inspeksi & Deteksi Kerusakan & Longsor pada galian atau timbunan jalan tol
semarang solo
Dokumen legalitas
KONTRAK
JASA INSPEKSI JEMBATAN
DENGAN METODE UNMANNED AERIAL VEHICLE
PADA JALAN TOL SEMARANG - SOLO RUAS SEMARANG -
BAWEN
Nomor : TMJ.AC.1.KNTRK/lNSJ.lX/001/2017
Tanggal : 22 September 2017
Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua, bulan September, tahun Dua Ribu Tujuh Belas
(22-09-2017), kami yang bertandatangan di bawah ini:
Ir. Prajudi, General Manager Teknik dan Operasi PT Trans Marga Jateng, yang
berkedudukan di Semarang Jalan Murbei Nomor I Sumurboto Banyumanik Semarang,
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan karenanya sah mewakili
Direksi dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Trans Marga Jateng,
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
ll. Ardi Wicaksono, Direktur CV Aeronusa Global Survey, yang berkedudukan di Jalan
Mendut Utara Il No. 28 Manyaran, Semarang, Jawa Tengah 50147, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama CV Aeronusa Global Survey, berdasarkan Akta
Pendirian Tri Isdiyanti, S.H. No. 02 tanggal 02 Desember 2015, untuk selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut
PARA PIHAK Berdasarkan .
1 . Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi (Gunning)
Nomor : TMJ.AC.I .1JM.489
Tanggal : 19 September 2017
2. Surat Pengumuman Pemenang
Nomor : 006/PAN-lNSJ.TMJ/ADM/W2017
Tanggal : 14 September 2017
3. Surat Penetapan Pemenang
Nomor : TMJ.AC.I .UM.482
Tanggal : 14 September 2017
4. Surat Penawaran PIHAK KEDUA beserta lampiran-lampirannya
Nomor : 28.1/SP/AGS/08/2017
Tanggal : 28 Agustus 2017
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju
dan sepakat untuk mengadakan Jasa Inspeksi Jembatan dengan Metode Unmanned Aerial
Vehicle Pada Jalan Tol Semarang - Solo Ruas Semarang - Bawen (untuk selanjutnya disebut
"Kontrak"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
1-10
PERNYATAAN
PIHAK KEDUA dengan ini sepakat dan setuju menerima dengan baik penyerahan
hasil pekerjaan pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknik yang telah
dilaksanakan oleh PT Trans Marga Jateng, dan PIHAK KEDUA dengan ini
menyatakan menerima segala konsekuensi hukum atas pelaksanaan penyerahan
dimaksud.
Pasal 2
PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN
1 . PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan
memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menerima
dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA
untuk menyelenggarakan Pekerjaan Jasa Inspeksi Jembatan dengan Metode Unmanned Aerial
Vehicle Pada Jalan Tol Semarang Solo Ruas Semarang — Bawen (untuk selanjutnya disebut
"Pekerjaan").
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 Pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.
Pasal 3
LINGKUP PEKERJAAN
PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1
Kontrak ini, sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference), serta
ketentuan- ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Kontrak dan Lampiran
Kontrak.
Pasal 4
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, harus dilaksanakan sesuai dan tidak
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang meliputi :
a. Kontrak;
b. Berita Acara yang berkaitan dengan proses pengadaan;
c. Dokumen Penawaran yang diajukan PIHAK KEDUA;
d. Addendum dokumen pengadaan (jika ada); e. Ketentuan Umum Kontrak;
f. Kerangka Acuan Kerja; g. Dokumen lain yang menjadi lampiran Kontrak.
Pasal 5
HARI KALENDER DAN HARI KERJA
1 . Hari Kalender yang berlaku dalam Kontrak adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius,
termasuk hari Minggu dan hari Iibur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00
atau 00.00;
2. Hari Kerja yang berlaku dalam Kontrak adalah hari kerja yang berlaku di PT Trans Marga Jateng
yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan
hari-hari besar lainnya.
6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1 . Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut : a. PIHAK PERTAMA berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK
KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak.
b. PIHAK PERTAMA berkewajiban melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 10 Kontrak ini.
c. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam kontrak ini.
2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut : a. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan
sesuai ketentuan dalam Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 10 Kontrak ini.
b. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini.
c. Dengan cara apapun PIHAK KEDUA tidak berhak untuk mengalihkan dan atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
d. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan. e. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 8 Kontrak ini.
Pasal 7
JENIS DAN NILAI KONTRAK
1 . Jenis kontrak didasarkan atas harga satuan tetap (Fixed Unit Price).
2. Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal kontrak ini adalah sebesar
Rp 580.448.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu
Rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh perseratus).
3. Harga satuan sebagaimana dimaksud dalam dafter kuantitas dan harga dalam kontrak ini adalah
harga pasti dan tidak berubah, kecuali :
a. Apabila terdapat harga satuan yang dinyatakan sebagai Harga Satuan Timpang pada saat klarifikasi Dokumen Penawaran dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani olein PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai bagian/lampiran dari Dokumen Kontrak, dimana harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas awal.
b. Apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang moneter, maka seluruh harga satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian.
Pasal
18-27
8
JANGKA WAKTU KONTRAK
1 . Jangka waktu kontrak adalah terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak
sampai dengan disetujuinya Laporan Akhir Hasil Pekerjaan oleh PIHAK
PERTAMA.
2. Jangka waktu masa pelaksanaan pekerjaan adalah selama 3 (tiga) bulan kalender
terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
Pasal 9
JAMINAN PELAKSANAAN
1. PIHAK KEDUA sebelum menandatangani Kontrak ini, wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima per seratus) dari Nilai Kontrak (termasuk PPN 10 %) sebagai jaminan bagi pelaksanaan pekerjaan, dengan masa berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan ditambah 30 (tigapuluh) hari kalender serta dapat diperpanjang masa berlakunya apabila diperlukan.
2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berupa
Jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank
Pemerintah yang mempunyai ijin mengeluarkan produk Bank Garansi dari
instansi yang berwenang dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh Bank
yang berdomisili di wilayah lokasi Kantor Pusat dari Penyedia Barang/Jasa atau
wilayah dari lokasi Pengadaan Barang/Jasa atau di wilayah dari lokasi pekerjaan.
3. Biaya untuk mendapatkan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA akan mengembalikan jaminan pelaksanaan sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu
selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesainya pekerjaan yang
dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
Pasai 10
CARA PEMBAYARAN
Pembayaran pekerjaan dilakukan melalui Bendahara pada Unit Administrasi dan
Keuangan Kantor PT Trans Marga Jateng secara bertahap dengan cara sebagai
berikut:
1. Pembayaran pertama sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari Nilai Kontrak dan
dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Pendahuluan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 Kontrak ini dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA yang dinyatakan
dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA.
2. Pembayaran kedua sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari Nilai Kontrak dan dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Konsep Laporan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Kontrak ini dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA yang dinyatakan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
19-27
3. Pembayaran ketiga sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari Nilai Kontrak dan dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Kontrak ini dan diterima dengan baik Oleh PIHAK PERTAMA yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pli-IAK PERTAMA dan Pli-IAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA akan melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan administrasi terhadap permintaan pembayaran Pekerjaan dalam Sertifikat Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini.
5. Pada setiap sertifikat pembayaran harus sudah diperhitungkan atau dikurangi dengan hal-hal sebagai berikut:
a. Pemotongan untuk pengembalian IJang Muka sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5) Kontrak ini;
b. Potongan-potongan Iain sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan ketentuan Iainnya, antara Iain kewajiban perpajakan dan denda (bila ada).
6. PIHAK PERTAMA melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja, terhitung sejak sertifikat pembayaran termasuk seluruh administrasi pembayaran diterima secara lengkap dan benar oleh Pli-IAK PERTAMA.
7. Apabila sertifikat pembayaran termasuk administrasi pembayaran belum lengkap dan benar maka ketentuan jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini menjadi tidak berlaku.
Pasal 11
TENAGA KERJA DAN UPAH
1. Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan,
PIHAK KEDUA harus menyiapkan tenaga kerja yang cukup, jumlah, keahlian dan
keterampilannya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam kerangka Acuan Kerja
(Term of Reference).
2. Tenaga ahli yang disetujui Oleh PIHAK PERTAMA tidak dapat diganti sampai dengan pekerjaan selesai kecuali dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.
3. Penggantian tenaga ahli tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah total orang dan memiliki pengalaman dan kualifikasi yang minimal sama dengan yang digantikan. 4. Ongkos-ongkos dan upah kerja untuk pelaksanaan tersebut adalah merupakan bagian dari jumlah nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) kontrak ini.
Pasal '12
ADDENDUM KONTRAK
1. Addendum kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan antara Iain terhadap jangka
waktu Kontrak dan/atau perubahan lingkup pekerjaan dan/atau jumlah personil dan/atau jadwal
penempatan personil dan/atau Nilai Kontrak sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA dan Pli-IAK
KEDUA.
2. Jika dalam Addendum Kontrak tersebut terjadi perubahan nilai Kontrak dan/atau jangka
waktu Kontrak, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai
Jaminan Pelaksanaan dan/atau jangka waktu masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan
sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 1 Kontrak
Pasal 13....... ..
20-27
Pasai '13
WAKIL PARA PIHAK Dl LAPANGAN
1 . PIHAK PERTAMA menunjuk Wakil Pengguna Jasa sebagai wakil PIHAK PERTAMA yang
berwenang dan bertanggungjawab untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan
sebagaimana dimaksud Pasal 2 kontrak ini.
2. PIHAK KEDUA menunjuk Team Leader sebagai Kepala Pengawas di lapangan yang mewakili PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) kontrak ini, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakannya.
3. Wakil Pengguna Jasa dapat merekomendasikan kepada PIHAK PERTAMA untuk mengganti Kepala Pelaksanaan / Team Leader dan/atau tenaga ahli lainnya dan personil pengganti harus memenuhi kualifikasi yang diisyaratkan dan memiliki kemampuan dan pengalaman yang minimal sama dengan personil yang akan diganti dan harus disetujui oleh Wakil Pengguna Jasa.
Pasai 14
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dalam
pelaksanaan Pekerjaan ini antara lain dengan melakukan upaya-upaya menghindarkan risiko
kecelakaan kerja, menghindarkan risiko penyakit akibat kerja, terpenuhinya peralatan keselamatan
dan kesehatan kerja.
Pasai 15
ASPEK LINGKUNGAN
PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan langkah-langkah yang memadai untuk menjaga dan
melindungi lingkungan baik di dalam lokasi Pekerjaan maupun di luar sekitar lokasi Pekerjaan.
Pasal '16
HASIL PEKERJAAN
PIHAK KEDUA harus menyerahkan hasil Pekerjaan Jasa Inspeksi Jembatan dengan
Metode Unmanned Aerial Vehicle Pada Jalan Tol Semarang — Solo Ruas Semarang
Bawen kepada PIHAK PERTAMA, yang terdiri dari:
No. Jenis Laporan Jumlah Satuan
1 . Laporan Pendahuluan 3 Buku
2. Konsep laporan Akhir 3 Buku
3. Laporan Akhir 3 Buku
Pasai 17
KELALAIAN, DENDA, SANKSI, DAN PEMUTUSAN KONTRAK
1 . Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah satu ketentuan
dan/atau kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan
peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir.
2. Atas kelalaian.......
21-27
2. Atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini maka PIHAK KEDIJA harus memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kelalaiannya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Kontrak ini.
4. Denda dikenakan kepada PIHAK KEDUA sebesar 1960 (satu perseribu) per Hari Kalender dari Nilai tagihan bulan yang bersangkutan berkenaan dengan penyerahan laporan sebagaimana diwajibkan dalam Kerangka Acuan Kerja.
5. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 Kontrak ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1 0/00 (satu perseribu) dari seluruh Nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatan, dengan maksimum denda sebesar 5% (lima perseratus), apabila denda keterlambatan sudah mencapai 5% maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Kontrak secara sepihak.
6. PIHAK PERTAMA tanpa mengurangi hak PIHAK KEDUA untuk menagih pembayaran dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak PIHAK KEDUA.
7. Pengenaan denda akibat keterlambatan tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini
8. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memenuhi dan tidak melaksanakan semua ketentuan dalam dokumen Kontrak maka PIHAK PERTAMA dapat langsung memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA berupa antara Iain : a. Memberikan peringatan tertulis pertama dan selanjutnya peringatan tertulis terakhir; b. Menangguhkan pembayaran Pekerjaan;
c. Mencairkan Jaminan Uang Muka dan /atau Jaminan Pelaksanaan;
d. Menghentikan Pekerjaan dan atau mengambil alih Pekerjaan dengan menunjuk Penyedia
Jasa Iain untuk melaksanakan Pekerjaan atas beban PIHAK KEDUA;
e. Mengambilalih Pekerjaan di lapangan;
f. Tidak membayar bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
g. Melakukan pemutusan Kontrak;
h. Memasukkan PIHAK KEDUA dalam daftar hitam.
9. Pemutusan Kontrak juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan.
10. Akibat pemutusan kontrak :
a. Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibankewajibannya berdasarkan kontrak ini kecuali pemutusan yang diakibatkan Oleh keadaan memaksa (force majeure) maka jaminan pelaksanaan menjadi milik Pli-IAK PERTAMA.
b. PIHAK KEDUA hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan tahap pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima dengan baik Oleh PIHAK PERTAMA.
22-27
11. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak dapat melaksanakan pembayaran sesuai dengan Pasal 10 ayat 6 Kontrak ini maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1 960 (satu perseribu) dari nilai tagihan, setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5% (lima perseratus).
12. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebelum masa berlakunya berakhir, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 KUHPerdata yang berlaku di Indonesia sepanjang mengenai diisyaratkannya keputusan Badan Peradilan untuk pengakhiran sesuatu perjanjian, serta Para Pihak sepakat untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 18
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (force majeure) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut: a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir,
guntur dan kebakaran. b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada
hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan Oleh Pemerintah.
3. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini terlampaui maka keadaan memaksa (force majeure) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
4. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (force majeure) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.
5. Setelah PIHAK PERTAMA melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, PIHAK PERTAMA mempunyai waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (force majeure) dan apabila PIHAK PERTAMA belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui keadaan memaksa (force majeure).
6. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (force majeure) Kontrak ini diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (force majeure) tersebut ditanggung Oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak Iainnya.
Pasal
23-27
Pasal 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing Dokumen Kontrak, maka isi dari dokumen yang
rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Bila terjadi kerancuan diantara
lebih dari 1 (satu) dokumen maka hirarki Dokumen Kontrak adalah sebagai sebagaimana urutan
berikut ini:
a. Addendum Kontrak (bila ada);
b. Kontrak Jasa Konsultansi (Kontrak);
c. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada); d. Ketentuan Umum Kontrak;
e. Kerangka Acuan Kerja;
f. Berita Acara yang berkaitan dengan proses Pengadaan; g. Dokumen Penawaran yang diajukan PIHAK KEDUA;
h. Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak
2. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Kontrak ini dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kerja melalui musyawarah di antara Para Pihak; 3. Apabila penyelesaian tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kerja
melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, maka semua
perselisihan yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan melalui Kantor Panitera Pengadilan
Negeri Kota Semarang.
Pasal 20
PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN
1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Kontrak ini sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini dibebankan
kepada PIHAK KEDUA.
Pasal 21
HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU
1 . Kontrak ini akan tunduk pada hukum Republik Indonesia dan karenanya Para Pihak
sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang
tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kota Semarang.
3. Pelaksanaan Kontrak ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan
Bahasa Indonesia.
24-27
Pasal 22
KETENTUAN TAMBAHAN
Syarat - syaratdan atau ketentuan yang belum diatur dalam Kontrak akan diatur lebih lanjut dalam
addendum kontrak atas persetujuan Para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak.
Pasal 23........
9-10
Pasal 23
PENUTUP
I . Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama
antara kedua belah pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian integral serta tak
terpisahkan dari Kontrak ini.
2. Kontrak ini dibuat di Semarang, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masingmasing
berkekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu lainnya untuk PIHAK
KEDUA, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada
awal Kontrak ini.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT Trans Marga Jateng CV Aeronusa Global Survey
Ir. Prajudi Ardi Wicaksono
GM Teknik & Operasi Direktur
10-10
25-27
Gambar 1 Monitoring Pembangunan Jalan Tol Semarang - Solo Seksi III
Gambar 2 Pemetaan Masterplan Kabupaten Rembang
Gambar 3 Pemetaan Lahan Perkebunan & Peternakan PT. Rehobat
Sample Foto Project Yang Dikerjakan
26-27
Gambar 4 Pemetaan & Digitasi Desa Dasun (Masterplan Kabupaten Rembang)
Gambar 5 Pemetaan 3D Kawasan Kotalama Semarang
27-27
Dokumentasi Proses Pengerjaan Proyek