acuan 4.ppt

Soemiarno 2006Soemiarno 2006 11

PENDIDIKAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANKEWARGANEGARAAN

Bag. KeempatBag. Keempat

Negara & Sistem PolitikNegara & Sistem Politik

NegaraNegara KonstitusiKonstitusi Konstitusi IndonesiaKonstitusi Indonesia Politik dan StrategiPolitik dan Strategi Politik Nasional IndonesiaPolitik Nasional Indonesia


NegaraNegara (1)(1)

Bangsa Bangsa Wilayah/tempat tinggal Wilayah/tempat tinggal NegaraNegara

NegaraNegara state, etat, staat state, etat, staat bhs Latin bhs Latin status/statum: keadaan tegak & tetapstatus/statum: keadaan tegak & tetap

Persekutuan hidup manusia Persekutuan hidup manusia status status civititas civititas sejak abad XVI sejak abad XVI istilah negara istilah negara

NegaraNegara (institusi): wilayah, rakyat, (institusi): wilayah, rakyat, Pemerin-tah (konferensi Motevideo)Pemerin-tah (konferensi Motevideo)

Prasarat lain (Prof. Dr. Sri Sumantri, SH) : Prasarat lain (Prof. Dr. Sri Sumantri, SH) : kedaulatan, konstitusi, tujuan negarakedaulatan, konstitusi, tujuan negara


NegaraNegara (2) Beberapa definisi (2) Beberapa definisi LogemannLogemann: Ormas dgn kekuasaannya : Ormas dgn kekuasaannya

mengatur masyarakat.mengatur masyarakat. WeberWeber: Struktur politik : Struktur politik (ada hukum utk (ada hukum utk

komuniti manusia berlaku dlm wilayah, komuniti manusia berlaku dlm wilayah, memaksa agar tertib, serta monopoli memaksa agar tertib, serta monopoli memiliki & penggunaan senjata)memiliki & penggunaan senjata)

KBBI (1):KBBI (1): org di suatu wilayah yg org di suatu wilayah yg mempunyai kekuasaan tertinggi yg sah & mempunyai kekuasaan tertinggi yg sah & diatati oleh rakyatdiatati oleh rakyat

KBBI (2):KBBI (2): kelompok sosial yg menduduki kelompok sosial yg menduduki wilayah tertentu yg diorganisasi dibawah wilayah tertentu yg diorganisasi dibawah lembaga politik & pemerintah yg efektif, lembaga politik & pemerintah yg efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat mempunyai kesatuan politik, berdaulat hingga berhak menentukan hingga berhak menentukan Tujuan Tujuan NasinalNasinal


Negara Negara (3) (3)

Teori terjadinya Negara (1)Teori terjadinya Negara (1) Theokrasi Theokrasi kedaulatan neg. dari Tuhan kedaulatan neg. dari Tuhan- Tuhan YME (monotheis)/dewa (polytheis) yg - Tuhan YME (monotheis)/dewa (polytheis) yg mencipta/memerintah alam semesta & isinyamencipta/memerintah alam semesta & isinya- Raja adalah wakil Tuhan, turunan dewa- Raja adalah wakil Tuhan, turunan dewa

KekuatanKekuatan dominasi “pok kuat” thp “pok le- dominasi “pok kuat” thp “pok le-

mah”, neg: resultante positif dari sengketa & mah”, neg: resultante positif dari sengketa & penaklukanpenaklukan

OrganisOrganis konsep biologis, berkembang sejak konsep biologis, berkembang sejak abad XIX (bersamaan dgn tumbuhnya ilmu abad XIX (bersamaan dgn tumbuhnya ilmu biologi)biologi)

SejarahSejarah dasar penyelidikan etnologi-antro- dasar penyelidikan etnologi-antro-pologi pologi teori pertumbuhan evolusiteori pertumbuhan evolusi


Negara Negara (4)(4)

Teori terjadinya Negara Teori terjadinya Negara (2)(2) PerjanjianPerjanjian (kontrak sosial) (kontrak sosial)1.1. Thomas HobbesThomas Hobbes Laviathan utk hilangkan “Homo Laviathan utk hilangkan “Homo

homini lupus” homini lupus” manusia menyerahkan hak manusia menyerahkan hak22nya nya pada seseorang atau dewan & memberikan pada seseorang atau dewan & memberikan keabsahan. Teori ini meletakkan dasarkeabsahan. Teori ini meletakkan dasar22 negra negra mutlak.mutlak.

2.2. John LockeJohn Locke manusia hidup bebas & sederajat manusia hidup bebas & sederajat kekuasan tidak bersifat mutlak. kekuasan tidak bersifat mutlak. hak yg tdk hilang hak yg tdk hilang “life, liberty, estate” “life, liberty, estate” melindungi hakmelindungi hak22 kodrati. kodrati.

3.3. Jean Jacques RousseauJean Jacques Rousseau negara/bada korporatif-negara/bada korporatif-kolektif dibentuk utk menyatakan kemauan kolektif dibentuk utk menyatakan kemauan umumnya & ditujukan utk kebahagian bersama, umumnya & ditujukan utk kebahagian bersama, namun harus memperhatikan kepentingan idividualnamun harus memperhatikan kepentingan idividual



Prasyarat Negara Prasyarat Negara (1)(1) WilayahWilayah daerah besar & kecil (provinsi, daerah besar & kecil (provinsi,

kabupaten & kota (ps 2 UUD no 32/2004)kabupaten & kota (ps 2 UUD no 32/2004) Penduduk/warganegaraPenduduk/warganegara (dibahas (dibahas

tersendiri)tersendiri) PemerintahPemerintah sistem monarkhi & republik sistem monarkhi & republik

- Pem. monarkhi - Pem. monarkhi mutlak, parlementer mutlak, parlementer

- Pem. republik - Pem. republik presidensial, parlementer presidensial, parlementer

- Pemerintah - Pemerintah demokrasi, otokrasi, oligarkhi, demokrasi, otokrasi, oligarkhi,

aristokrasi aristokrasi



Prasyarat Negara (2Prasyarat Negara (2)) Kedaulatan Kedaulatan kekuasaan tertinggi utk kekuasaan tertinggi utk

membu-at & melaksanakan UU termasuk membu-at & melaksanakan UU termasuk memaksa.memaksa.

- Kedaulatan kedalam (internal souvereignty) - Kedaulatan kedalam (internal souvereignty)

- Kedaulatan keluar (external souvereignty)- Kedaulatan keluar (external souvereignty)

- Kedaulatan Tuhan - Kedaulatan Tuhan raja wakil Tuhan raja wakil Tuhan

- Kedaulatan Rakyat - Kedaulatan Rakyat dari rakyat dari rakyat

- Kedaulatan Hukum - Kedaulatan Hukum hukum merupakan hukum merupakan

kekuasaan tertinggikekuasaan tertinggi



Prasyarat Negara Prasyarat Negara (3)(3) Tujuan NegaraTujuan Negara, a.l.: memperluas , a.l.: memperluas

kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban hukum, menca-pai kesejahteraan umumhukum, menca-pai kesejahteraan umum

PlatoPlato: Memajukan kesusilaan manusia sbg : Memajukan kesusilaan manusia sbg per-seorangan & makhluk sosialper-seorangan & makhluk sosial

Roger H.SaltauRoger H.Saltau: Memungkinkan rakyatnya : Memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya berkembang serta menyelenggarakan daya cipta sebebas mungkin.cipta sebebas mungkin.

NKRINKRI: (lihat alinea ke-4 Pembukaan UUD-45): (lihat alinea ke-4 Pembukaan UUD-45)


Negara Negara (6)(6)Bentuk Negara Bentuk Negara (1)(1)

Negara KesatuanNegara Kesatuan: neg. merdeka & : neg. merdeka & berdaulat, dgn satu Pem. Pusat yg berkuasa berdaulat, dgn satu Pem. Pusat yg berkuasa & mengatur selurh daerah& mengatur selurh daerah- Neg. Kesatuan dgn sistem sentralisasi- Neg. Kesatuan dgn sistem sentralisasi- Neg. Kesatuan dgn sistem desentralisasi- Neg. Kesatuan dgn sistem desentralisasi

Negara SerikatNegara Serikat: bentuk gabungan dari : bentuk gabungan dari bebe-rapa negara bagian.bebe-rapa negara bagian.- Kekuasan Federal limitatif dari neg. - Kekuasan Federal limitatif dari neg. Bagian Bagian - Pem Federal/Pusat: hub. luar negeri, - Pem Federal/Pusat: hub. luar negeri, perta-pertahanan neg., fiskal & poshanan neg., fiskal & pos



Bentuk Negara Bentuk Negara (2)(2) Negara DominionNegara Dominion: : ex Jajahan Inggris yg ex Jajahan Inggris yg

ingin tetap bersatu & mengakui Monarkhi ingin tetap bersatu & mengakui Monarkhi Inggris sbg kepala negara/lambang Inggris sbg kepala negara/lambang persatuan. Setiap negara merdeka penuh, persatuan. Setiap negara merdeka penuh, baik dlm pol LN/DN.baik dlm pol LN/DN.

Negara ProtektoratNegara Protektorat: : dibawah lindungan dibawah lindungan neg lain/badan internasionalneg lain/badan internasional- Protektorat Kolonial- Protektorat Kolonial- Protektorat Internasional- Protektorat Internasional

Negara Uni: Negara Uni: merupakan bentuk gabungan merupakan bentuk gabungan ne-gara, a.l. : utk perlancar kerjasamane-gara, a.l. : utk perlancar kerjasama

Naning, 1982: 38-43Naning, 1982: 38-43



Bentuk Pemerintahan Bentuk Pemerintahan (1)(1) MonarkhiMonarkhi: : Mono & archie Mono & archie yg berkuasa yg berkuasa

1 orang saja 1 orang saja kerajaan turun temurun kerajaan turun temurun

- Monarkhi Absolut- Monarkhi Absolut

- Monarkhi Konstitusional- Monarkhi Konstitusional

- Monarkhi Parlementer- Monarkhi Parlementer OligarkhiOligarkhi: : oligoi (sedikit) & archieoligoi (sedikit) & archie

- Aristiokrasi - Aristiokrasi (aristos = bangsawan)(aristos = bangsawan)

- Plutokrasi - Plutokrasi (plutos = kekayaan)(plutos = kekayaan)



Bentuk Pemerintahan Bentuk Pemerintahan (2)(2) AutokrasiAutokrasi : auto & cratein : auto & cratein memerintah memerintah

sendiri sendiri

- konsep lama : tdk ada DPR- konsep lama : tdk ada DPR

- konsep baru : DPR sbg pelengkap- konsep baru : DPR sbg pelengkap Demokrasi Demokrasi : demos & cratein: demos & cratein

- konsep : “Vox Populi, Vox Dei”- konsep : “Vox Populi, Vox Dei”

- demokrasi langsung & demokrasi - demokrasi langsung & demokrasi perwakilan perwakilan



Tugas NegaraTugas Negara Tugas NegaraTugas Negara menjamin agar Tujuan menjamin agar Tujuan

Nasional (Tunas) tercapaiNasional (Tunas) tercapai TunasTunas : aman (tetap eksis) & sejahtera : aman (tetap eksis) & sejahtera Tunas dpt dicapai hanya melalui Tunas dpt dicapai hanya melalui

pembangunan bangsa & negarapembangunan bangsa & negara Pembangunan bangsa yg baik melalui Pembangunan bangsa yg baik melalui

proses : perencanaan, pengorganisasian, proses : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian pelaksanaan, pembinaan, pengendalian serta pengawasan—merupakan fungsi serta pengawasan—merupakan fungsi manajemen—dgn seksama thd manajemen—dgn seksama thd bangsa/rakyat, pemerintah & wilayah dgn bangsa/rakyat, pemerintah & wilayah dgn tertib & teratur.tertib & teratur.


Negara mrt PancasilaNegara mrt Pancasila Negara PersatuanNegara Persatuan : (alinea IV /Tunas 1) : (alinea IV /Tunas 1) Negara KebangsaanNegara Kebangsaan : : bangsa : teori bangsa : teori

H.Kohn E. Renan, F. Ratzel,H.Kohn E. Renan, F. Ratzel, Negara kebangsaan (kesatuan : sejarah, Negara kebangsaan (kesatuan : sejarah,

nasib, nasib,

kebudayaan, wilayah, asas kerokhanian kebudayaan, wilayah, asas kerokhanian Negara Integralistik Negara Integralistik Negara Kebangsaan yg berketuhananNegara Kebangsaan yg berketuhanan Negara Kebangsaan yg berkeadabanNegara Kebangsaan yg berkeadaban Negara Kebangsaan yg berkerakyatanNegara Kebangsaan yg berkerakyatan Negara Kebangsaan yg berkeadilan sosialNegara Kebangsaan yg berkeadilan sosial


KONSTITUSIKONSTITUSI (1)(1)

Bhs Perancis: constituir Bhs Perancis: constituir membentuk membentuk Pengaturan dasar pembentukan negaraPengaturan dasar pembentukan negara Konsensus (Konsensus (general agreementgeneral agreement) ) negara negara

utk melindungi kepentingan bersama & utk melindungi kepentingan bersama & diwujudkan bersamadiwujudkan bersama-Tujuan/cita2 bersama (-Tujuan/cita2 bersama (the general goals of the general goals of societysociety).).- Rule of Law sbg landasan & - Rule of Law sbg landasan & penyelenggaraan penyelenggaraan Negara (Negara (the basic of governmentthe basic of government))- Bentuk institusi & prosedur - Bentuk institusi & prosedur ketatanegaraanketatanegaraan ((the form of institutions & proceduresthe form of institutions & procedures) )



Sejumlah aturanSejumlah aturan22 dasar & ketentuandasar & ketentuan22 yang yang dibentuk untuk mengatur fungsi & struktur dibentuk untuk mengatur fungsi & struktur lembaga negara & lembaga pemerintah lembaga negara & lembaga pemerintah terma-suk kerjasama antara rakyat terma-suk kerjasama antara rakyat (masyarakat) & negara dalam rangka (masyarakat) & negara dalam rangka kehidupan berbangsa & bernegarakehidupan berbangsa & bernegara

Grondwet (Belanda) & grundgesetz Grondwet (Belanda) & grundgesetz (Jerman)(Jerman)

Konstitusi merupakan “fundamental law” Konstitusi merupakan “fundamental law” istilah Belanda & Jerman istilah Belanda & Jerman


KONSTITUSIKONSTITUSI (3) (3)

Prof. Sri SumantriProf. Sri Sumantri : suatu naskah yg : suatu naskah yg memuat suatu bangunan negara & sendimemuat suatu bangunan negara & sendi22 sistem peme-rintahan negara.sistem peme-rintahan negara.

Secara terminologiSecara terminologi:: Sejumlah aturan Sejumlah aturan dasar & ketentuan hukum yg dibentuk utk dasar & ketentuan hukum yg dibentuk utk mengatur fungsi & struktur lembaga mengatur fungsi & struktur lembaga pemerintahan termasuk hubungan pemerintahan termasuk hubungan kerjasama antar negara & masyarakat dlm kerjasama antar negara & masyarakat dlm hal kehidupan berbangsa & bernegara hal kehidupan berbangsa & bernegara


KONSTITUSI KONSTITUSI (4)(4) Nawiasky Nawiasky (dikutip (dikutip Dr Hamid AttamimiDr Hamid Attamimi): ):

ada norma tertinggi hukum ada norma tertinggi hukum perlu ditulis perlu ditulis konstitusi atau UUD konstitusi atau UUD agar ada pegangan agar ada pegangan & pemberi batas pengaturan kekuasaan & pemberi batas pengaturan kekuasaan negaranegara

Oesman (edt), 1992: 74Oesman (edt), 1992: 74 Prof Miriam BudiardjoProf Miriam Budiardjo: Dlm negara : Dlm negara

demokrasi konstitusional, UUD berfungsi demokrasi konstitusional, UUD berfungsi khas membatasi kekuasaan pemerintah khas membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa hingga penyelenggaraan sedemikian rupa hingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat se-wenangkekuasaan tidak bersifat se-wenang22..

Budiardjo,178:96Budiardjo,178:96



Pentingnya KonstitusiPentingnya Konstitusi Membagi kekuasaan dalam negara : Membagi kekuasaan dalam negara :

bagaimana kekuasaan dibagi bagaimana kekuasaan dibagi legislatif, legislatif, eksekutif & yudikatifeksekutif & yudikatif

Membatasi kekuasaan organ negara, Membatasi kekuasaan organ negara, mengatur hub antar organ negara, mengatur hub antar organ negara, menagtur kekuasaan organ negara dgn menagtur kekuasaan organ negara dgn warganegarawarganegara

Pembatasan kekuasaan & membagi Pembatasan kekuasaan & membagi legitimasi kekuasan pemerintah serta legitimasi kekuasan pemerintah serta instrumen peng-alihan kewenangan. instrumen peng-alihan kewenangan.



Konsitusi/UUD : Dukumen tertulis formalKonsitusi/UUD : Dukumen tertulis formal Hasil Perjuangan politik bangsa di masa Hasil Perjuangan politik bangsa di masa

lampaulampau Tingkat tertinggi perkembangan Tingkat tertinggi perkembangan

ketatanega-raan bangsaketatanega-raan bangsa Pandangan pendiri/tokoh bangsa yg hendak Pandangan pendiri/tokoh bangsa yg hendak

diwujudkan utk sekarang & yg akan datang.diwujudkan utk sekarang & yg akan datang. Suatu keinginan, perkembangan Suatu keinginan, perkembangan

ketatanega-raan bangsa hendak dipimpin ketatanega-raan bangsa hendak dipimpin



PerubahanPerubahan Miriam BudiardjoMiriam Budiardjo Sidang Legislatif dgn tambahan syaratSidang Legislatif dgn tambahan syarat Referendum/PlebisitReferendum/Plebisit ¾ Neg bagian setuju¾ Neg bagian setuju Musyawarah khusus (Musyawarah khusus (conventionconvention)) K.C.Wheare K.C.Wheare Kekuatan primer (Kekuatan primer (some primary forcessome primary forces)) Dlm peraturan konstitusi (Dlm peraturan konstitusi (formal amandementformal amandement)) Penafsiran hukum (Penafsiran hukum (judicial interpetationjudicial interpetation)) Kebiasaan ketatanegaraan (Kebiasaan ketatanegaraan (usage & conventionusage & convention))


KONSTITUSI INDONESIA KONSTITUSI INDONESIA (1)(1)

Sejarah Lahirnya Konstitusi Sejarah Lahirnya Konstitusi IndonesiaIndonesia

Maklumat Gunseikan no.23/1945 & Ultah Maklumat Gunseikan no.23/1945 & Ultah Tenno Haika 29 April 1945Tenno Haika 29 April 1945

SidangSidang22 BPUPKI 29 Mei 1945 – 16 Juni 1945 BPUPKI 29 Mei 1945 – 16 Juni 1945 Anggota 21 orang, Pimpinan Ir. Sukarno & Anggota 21 orang, Pimpinan Ir. Sukarno &

Drs. Moh Hatta + 19 mewakili daerah.Drs. Moh Hatta + 19 mewakili daerah. Latar belakang sbg janji Jepang memerdeka-Latar belakang sbg janji Jepang memerdeka-

kan Hindia Belanda dari kekuasaan kan Hindia Belanda dari kekuasaan Penjajahan BelandaPenjajahan Belanda


KONSTITUSI INDONESIAKONSTITUSI INDONESIA (2)(2)

Sejarah LahirnyaSejarah Lahirnya Konstitusi IndonesiaKonstitusi Indonesia Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 Menetapkan & mengesahkan pembukaan UUD Menetapkan & mengesahkan pembukaan UUD

yg diambil dari RUU yg disusun Panitia Peru-yg diambil dari RUU yg disusun Panitia Peru-mus tgl 22 Juni 1945mus tgl 22 Juni 1945

Menetapkan & mengesahkan UUD yg Menetapkan & mengesahkan UUD yg bahannya hampir seluruhmya dari RUU yg bahannya hampir seluruhmya dari RUU yg disusun Pani-tia Perancang UUD tgl 16 Juni disusun Pani-tia Perancang UUD tgl 16 Juni 19451945

Memilih Ketua PPKI & Wakilnya sbg Presiden & Memilih Ketua PPKI & Wakilnya sbg Presiden & Wakil PresidenWakil Presiden

Pek. Presiden sementara dibantu PPKI Pek. Presiden sementara dibantu PPKI KNI KNI



Wujud Keformalan IndonesiaWujud Keformalan Indonesia Ada rakyatAda rakyat Wilayah (ex Hindia Belanda)Wilayah (ex Hindia Belanda) Kedaulatan (Proklamasi Kemerdekaan)Kedaulatan (Proklamasi Kemerdekaan) Pemerintah (sejak terpilihnya Presiden)Pemerintah (sejak terpilihnya Presiden) Tujuan Negara (mewujudkan masyarakat Tujuan Negara (mewujudkan masyarakat

adil & makmur berdasarkan Pancasila)adil & makmur berdasarkan Pancasila) Bentuk Negara Bentuk Negara negara kesatuan negara kesatuan



Mekanisme Perubahan UUDMekanisme Perubahan UUD Pasal 37 UUD-1945 (asli) Pasal 37 UUD-1945 (asli) 3 norma 3 norma

utk mengubah :utk mengubah :1.1. Wewenang mengubah UUD pd MPR Wewenang mengubah UUD pd MPR

sbg lembaga tertinggi negarasbg lembaga tertinggi negara2.2. Untuk mengubah diperlukan quorum Untuk mengubah diperlukan quorum

(min 2/3 anggota MPR)(min 2/3 anggota MPR)3.3. Putusan harus disetujui oleh 2/3 Putusan harus disetujui oleh 2/3

anggota MPR yg hadiranggota MPR yg hadir


KONSTITUSI INDONESIAKONSTITUSI INDONESIA (5)(5)PerkembanganPerkembangan

UUD-1945 (17/8-1945 – 27/12-1949)UUD-1945 (17/8-1945 – 27/12-1949) Konstitusi RIS (27/12-1949 – 17/8-1950)Konstitusi RIS (27/12-1949 – 17/8-1950) UUDS RI (17/8-1950 – 5/7-1959)UUDS RI (17/8-1950 – 5/7-1959) UUD-1945 (5/7-1959 -19/10-1999)UUD-1945 (5/7-1959 -19/10-1999) UUD-1945 + Amdn I (19/10-1999 -18/8-2000)UUD-1945 + Amdn I (19/10-1999 -18/8-2000) UUD-1945 + Amdn I & II (18/8-2000–9/11-UUD-1945 + Amdn I & II (18/8-2000–9/11-

2001)2001) UUD-1945 + Amdn I s/d III (9/11-2001–10/8-UUD-1945 + Amdn I s/d III (9/11-2001–10/8-

2002)2002) UUD NKRI 1945 (10/8-2002 kini) UUD NKRI 1945 (10/8-2002 kini)

Amandemen I s/d IVAmandemen I s/d IV



UUD NKRI 1945UUD NKRI 1945

(UUD 1945 + amandemen IV)(UUD 1945 + amandemen IV) Tool of social and political controlTool of social and political control Tool of social and political reformTool of social and political reform Tool of social and political Tool of social and political

engineeringengineering Prinsip Penyelenggaraan NegaraPrinsip Penyelenggaraan Negara


KONSTITUSI INDONESIAKONSTITUSI INDONESIA (7)(7)UUD NKRI 1945UUD NKRI 1945

Prinsip Penyelenggaraan NegaraPrinsip Penyelenggaraan Negara Ketuhanan YMEKetuhanan YME Cita Negara Hukum (nomokrasi)Cita Negara Hukum (nomokrasi) Faham Kedaulatan Rakyat (demokrasi)Faham Kedaulatan Rakyat (demokrasi) Pemisahan kekuasaan & Prinsip check & balancePemisahan kekuasaan & Prinsip check & balance Sistem Pemerintahan PresidensialSistem Pemerintahan Presidensial Prinsip Persatuan & Keragaman dlm Neg Prinsip Persatuan & Keragaman dlm Neg

KesatuanKesatuan Demokrasi EkonomiDemokrasi Ekonomi Cita Masyarakat MadaniCita Masyarakat Madani


KONSTITUSI INDONESIAKONSTITUSI INDONESIA (8)(8)UUD NKRI 1945UUD NKRI 1945Lembaga NegaraLembaga Negara

Majelis Permusyawaratan Rakyat (ps 2 & 3)Majelis Permusyawaratan Rakyat (ps 2 & 3) Presiden & Wakil Presiden (ps 4 s/d 16)Presiden & Wakil Presiden (ps 4 s/d 16) Dewan Perwakilan Rakyat (ps 19 s/d 22B)Dewan Perwakilan Rakyat (ps 19 s/d 22B) Dewan Perwakilan Daerah (ps 22C s/d 22D)Dewan Perwakilan Daerah (ps 22C s/d 22D) Badan Pengawas Keuangan (ps 23E s/d 26G)Badan Pengawas Keuangan (ps 23E s/d 26G) Mahkaman Agung (ps 24 & 24A)Mahkaman Agung (ps 24 & 24A) Komisi Yudisial (ps 24B)Komisi Yudisial (ps 24B) Mahkamah Konstitusi (ps 24C s/d 25)Mahkamah Konstitusi (ps 24C s/d 25)



Tata Urut Per-undangTata Urut Per-undang22anan1.1. Peraturan Dasar (UUD, Perubahan UUD, Pia-Peraturan Dasar (UUD, Perubahan UUD, Pia-

gam Dasar)gam Dasar)

2.2. UU/Perpu/JurisprudensiUU/Perpu/Jurisprudensi

3.3. Peraturan Pemerintah & Peraturan PresidenPeraturan Pemerintah & Peraturan Presiden

4.4. PerMen (Peraturan Pejabat stgkt Menteri)PerMen (Peraturan Pejabat stgkt Menteri)

5.5. Perda ProvinsiPerda Provinsi

6.6. Peraturan GubernurPeraturan Gubernur

7.7. Perda Kabupaten/kotaPerda Kabupaten/kota

8.8. Peraturan Bupati/WalikotaPeraturan Bupati/Walikota

9.9. Peraturan DesaPeraturan Desa


POLITIK dan STRATEGIPOLITIK dan STRATEGI (1)(1)Latar BelakangLatar Belakang

TunasTunas (tujuan nasional) hanya dpt dicapai (tujuan nasional) hanya dpt dicapai melalui pembangunan bangsa & negaramelalui pembangunan bangsa & negara

Pembangunan bangsa & negara yg baik Pembangunan bangsa & negara yg baik melalui proses manjemen dgn tertib, teratur melalui proses manjemen dgn tertib, teratur & sek-sama thd bangsa/rakyat, pemerintah & & sek-sama thd bangsa/rakyat, pemerintah & wil. wil.

Rangkaian kegiatan ini dikenal sbg politik Rangkaian kegiatan ini dikenal sbg politik nasional.nasional.

Utk menyelesaikan politik nasional tdk Utk menyelesaikan politik nasional tdk mudah & diperlukan beberapa cara.mudah & diperlukan beberapa cara.

Salah satu cara Salah satu cara perang (dlm arti luas), utk perang (dlm arti luas), utk memenangkan perang perlu strategi.memenangkan perang perlu strategi.



Perang merupakan kelanjutan dari politik dgn Perang merupakan kelanjutan dari politik dgn cara lain.cara lain.

Perang—kini—tidak hanya berarti Perang—kini—tidak hanya berarti menghadapi konflik tetapi juga menghadapi menghadapi konflik tetapi juga menghadapi kompetisi dgn negara lain.kompetisi dgn negara lain.

Evaluasi pembangunan melalui Evaluasi pembangunan melalui pembandingan antara rencana strategi dgn pembandingan antara rencana strategi dgn hasil pembangunan.hasil pembangunan.

Strategi : upaya utk memenangkan perang.Strategi : upaya utk memenangkan perang. Strategi dpt diubah setelah mengevaluasi Strategi dpt diubah setelah mengevaluasi

hasil setiap tahaphasil setiap tahap



Pengambilan keputusan adalah fungsi Pengambilan keputusan adalah fungsi manajemen yg tidak kalah penting.manajemen yg tidak kalah penting.

Proses pengambilan keputusan dlm politik Proses pengambilan keputusan dlm politik yg baik adalah demokrasi.yg baik adalah demokrasi.

Hakekat demokrasi adalah partisipasi Hakekat demokrasi adalah partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusanrakyat dalam pengambilan keputusan

Membahas politik disamping membahas Membahas politik disamping membahas strategi juga akan membahas masalah strategi juga akan membahas masalah demo-krasi, karena dgn tegaknya demo-krasi, karena dgn tegaknya demokrasi budaya kekerasan dlm demokrasi budaya kekerasan dlm kehidupan berbangsa & ber-negara akan kehidupan berbangsa & ber-negara akan dapat dicegah. dapat dicegah.


POLITIK dan STRATEGIPOLITIK dan STRATEGI (4)(4) Definisi PolitikDefinisi Politik

Politik Politik Yunani (kuno) Yunani (kuno) polis polis negara negara Polis : kota Polis : kota segala masalah yg dihadapi warga kota segala masalah yg dihadapi warga kota Dikembangkan oleh : Socrates, Plato (ttg Republik), Dikembangkan oleh : Socrates, Plato (ttg Republik),

Aristoteles (450 s.M),Aristoteles (450 s.M), India (450 s.M) : buku Dharmasastra & Arthasastra India (450 s.M) : buku Dharmasastra & Arthasastra Cina (500 s.M) : Confusius, Mencius & mazhab LegalisCina (500 s.M) : Confusius, Mencius & mazhab Legalis Indonesia (abad XIII) : Negarakertagama, Babad Tanah Indonesia (abad XIII) : Negarakertagama, Babad Tanah

JawiJawi Thomas Hobbes, John Lock, Jean J. Rousseau (abad Thomas Hobbes, John Lock, Jean J. Rousseau (abad

XVII) s/d pemikir abad XXIXVII) s/d pemikir abad XXI TulisanTulisan22 mereka kini menjadi patokan ilmuwan politik mereka kini menjadi patokan ilmuwan politik

Budiardjo, 1998Budiardjo, 1998


POLITIK dan STRATEGIPOLITIK dan STRATEGI (5)(5) Definisi PolitikDefinisi Politik

Quicy Wright : the art of influencing, manipulating Quicy Wright : the art of influencing, manipulating or controlling major groups, so as the advantage the or controlling major groups, so as the advantage the purpose of some against the opposition of others.purpose of some against the opposition of others.

Chandra, 1979 : 5Chandra, 1979 : 5 KBBI : Segala urusan & tindakan mengenai Pemerin-KBBI : Segala urusan & tindakan mengenai Pemerin-

tahan negara atau thp negara lain tahan negara atau thp negara lain KBBI, 2002 : 886KBBI, 2002 : 886

Politik (politics) : segenap kegiatan yg berpengaruh Politik (politics) : segenap kegiatan yg berpengaruh pada alokasi nilai yg mengikat masyarakat utk dpt pada alokasi nilai yg mengikat masyarakat utk dpt memecahkan masalahnya dgn baik.memecahkan masalahnya dgn baik.

Kebijaksanaan (policy) : penggunaan pertimbanganKebijaksanaan (policy) : penggunaan pertimbangan22 tertentu yg dianggap lebih menjamintertentu yg dianggap lebih menjamin terlaksananya terlaksananya citacita22


POLITIK dan STRATEGIPOLITIK dan STRATEGI (5)(5) Perkembangan Definisi PolitikPerkembangan Definisi Politik

Negara : organ tertinggi penyelenggara kepentingan Negara : organ tertinggi penyelenggara kepentingan bersa-ma seluruh masyarakat & bangsa.bersa-ma seluruh masyarakat & bangsa.

Kepentingan bersama = kepentingan nasionalKepentingan bersama = kepentingan nasional Peranan negara utk mencapai kepentingan nasional : Peranan negara utk mencapai kepentingan nasional :

Meng-Meng-ambil tindakan & Memilih sasaranambil tindakan & Memilih sasaran

Tindakan utk memecahkan masalah nasional Tindakan utk memecahkan masalah nasional politik politik nasionalnasional

Politik : segenap kegiatan yg berpengaruh dlm alokasi Politik : segenap kegiatan yg berpengaruh dlm alokasi nilai yg mengikat masyarakat utk dpt memecahkan nilai yg mengikat masyarakat utk dpt memecahkan masalah negara masalah negara

Nilai : pedoman utk tentukan baik/tdk baik atau Nilai : pedoman utk tentukan baik/tdk baik atau pedoman hubungan antar manusiapedoman hubungan antar manusia

Aturan : pedoman yg lebih khusus yg menyatakan hak & Aturan : pedoman yg lebih khusus yg menyatakan hak & kewajiban manusia yg berkenaan dlm kewajiban manusia yg berkenaan dlm pergaulan/hubunganpergaulan/hubungan


POLITIK dan STRATEGIPOLITIK dan STRATEGI (6)(6)

Pengertian Politik (yg diterapkan)Pengertian Politik (yg diterapkan) Politic Politic (kepentingan umum)(kepentingan umum)

> suatu rangkaian asas/prinsip, keadaan serta jalan, cara > suatu rangkaian asas/prinsip, keadaan serta jalan, cara & &

alat yg akan digunakan utk mencapai tujuan alat yg akan digunakan utk mencapai tujuan

> suatu keadaan yg kita kehendaki disertai dgn jalan, cara > suatu keadaan yg kita kehendaki disertai dgn jalan, cara

& alat yg akan digunakan utk mencapai tujuan& alat yg akan digunakan utk mencapai tujuan Policy (kebijaksanaan) : penggunaan pertimbanganPolicy (kebijaksanaan) : penggunaan pertimbangan22

terten-tu utk menjamin terlaksananya usaha/cita2 spt yg terten-tu utk menjamin terlaksananya usaha/cita2 spt yg dike-hendakidike-hendaki

Hubungan Politic & Policy :Hubungan Politic & Policy :

> Politic memberikan : asas, jalan, cara & alat> Politic memberikan : asas, jalan, cara & alat

> Policy memberikan : pertimbangan utk melaksanakan> Policy memberikan : pertimbangan utk melaksanakan



Budaya PolitikBudaya Politik Sistem kepercayaan & sistem nilai yg berwujud pola Sistem kepercayaan & sistem nilai yg berwujud pola

tingkah laku tertentu—baik berupa perbuatan tingkah laku tertentu—baik berupa perbuatan maupun simbolmaupun simbol22 tertentu—menjadi keadaan yg tertentu—menjadi keadaan yg mewarnai poli-tik masyarakat mewarnai poli-tik masyarakat

atauatau Sikap WN yg dilatar belakangi oleh sistem nilai/sis-Sikap WN yg dilatar belakangi oleh sistem nilai/sis-

tem kepercayaan thd kehidupan pemerintahantem kepercayaan thd kehidupan pemerintahan Penggolongan :Penggolongan :

> Budaya Politik Partisipan> Budaya Politik Partisipan

> Budaya Politik Subyek> Budaya Politik Subyek

> Budaya Politik Parochial > Budaya Politik Parochial Mas’oed, 1983 : 35Mas’oed, 1983 : 35


POLITIK dan STRATEGIPOLITIK dan STRATEGI (8)(8) Struktur (Kelembagaan) PolitikStruktur (Kelembagaan) Politik

> Kerangka hubungan formal antara : rakyat – > Kerangka hubungan formal antara : rakyat –

pemerintah – wilayah – kedaulatanpemerintah – wilayah – kedaulatan

> Yg Umum : Rakyat – Kelompok Kepentingan – > Yg Umum : Rakyat – Kelompok Kepentingan –

Partai Politik – Badan Legislatif – Badan Partai Politik – Badan Legislatif – Badan

Eksekutif – Birokrasi – Badan Yudikatif Eksekutif – Birokrasi – Badan Yudikatif Proses PolitikProses Politik : :

Kegiatan politik—dalam kenyataan—yg moti-Kegiatan politik—dalam kenyataan—yg moti-vasinya bersumber dari budaya politik & vasinya bersumber dari budaya politik & dilakukandilakukan melalui strukur politik yg adamelalui strukur politik yg ada



Partisipasi PolitikPartisipasi Politik : :

Kegiatan seseorang/kelompok orang utk Kegiatan seseorang/kelompok orang utk ikut aktif dlm kehidupan politik, dgn jalan ikut aktif dlm kehidupan politik, dgn jalan memilih pemimpin negaramemilih pemimpin negara

atauatau

Kegiatan WN yg bertindak a.n pribadi utk Kegiatan WN yg bertindak a.n pribadi utk mempengaruhi kebijaksanaan Pemerintahmempengaruhi kebijaksanaan Pemerintah

> Sifat> Sifat : individu/kolektif, : individu/kolektif, spontan/terorga-spontan/terorga- nisasi, nisasi, damai/kekerasandamai/kekerasan

> Bentuk : konvensional/non konvensional> Bentuk : konvensional/non konvensional



Partisipasi Politik Jaman Moderen Partisipasi Politik Jaman Moderen

Myron Wiener Myron Wiener 5 hal 5 hal Modernisasi : komersialisasi pertanianModernisasi : komersialisasi pertanian Pengaruh Kaum Intelektual & Komunikasi Pengaruh Kaum Intelektual & Komunikasi

MassaMassa Perubahan Struktur Sosial Perubahan Struktur Sosial gol gol

menengah menengah Konflik Pimpinan PartaiKonflik Pimpinan Partai Keterlibatan Pemerintah yg meluas dlm Keterlibatan Pemerintah yg meluas dlm

urusan Sosial, Budaya & Ekonomiurusan Sosial, Budaya & EkonomiWeiner, 1966 : 223Weiner, 1966 : 223



Partisipasi Politik Jaman ModerenPartisipasi Politik Jaman Moderen1. Modernisasi1. Modernisasi Komersialisasi Pertanian Komersialisasi Pertanian petani sudah petani sudah

berfikir sbg penghasil utk wilayah/negaraberfikir sbg penghasil utk wilayah/negara Mekanisasi pertanianMekanisasi pertanian bengkel/pabrik bengkel/pabrik

peralatan pertanian peralatan pertanian klas pekerja klas pekerja Industrialisasi Industrialisasi klas pekerja & klas menengah klas pekerja & klas menengah Urbanisasi Urbanisasi migrasi penduduk ke dekat kerja migrasi penduduk ke dekat kerja Pusat kota tidak lagi pada sekitar PuriPusat kota tidak lagi pada sekitar Puri Tuntutan : perbaikan pendidikan, perumahan, Tuntutan : perbaikan pendidikan, perumahan,

dls dls Walikota Walikota social security social security



Partisipasi Politik Jaman ModerenPartisipasi Politik Jaman Moderen2. 2. Pengaruh Kaum Intelektual & Pengaruh Kaum Intelektual &

Komunikasi MassaKomunikasi Massa Kaum Intelektual (cendakiawan, filosof) Kaum Intelektual (cendakiawan, filosof)

ide egaliter, nasionalismeide egaliter, nasionalisme Komunikasi massa Komunikasi massa kemampuan baca tulis kemampuan baca tulis

komersialisasi percetakan komersialisasi percetakan 3. Perubahan Struktur Sosial3. Perubahan Struktur Sosial Struktur Sosial : Kelas Atas (pemilik modal), Struktur Sosial : Kelas Atas (pemilik modal),

Kelas Menengah (intelektual/innovator), Kelas Menengah (intelektual/innovator), Kelas Bawah/ PekerjaKelas Bawah/ Pekerja

Kelas menengah makin besar Kelas menengah makin besar ingin ingin berperan dalam politikberperan dalam politik



Partisipasi Politik Jaman ModerenPartisipasi Politik Jaman Moderen4. 4. Konflik Pimpinan PartaiKonflik Pimpinan Partai Pemimpin Partai Pemimpin Partai ingin menang dlm pemilu ingin menang dlm pemilu

dukungan massa dukungan massa Dapat terjadi khaos (kacau) bila tidak Dapat terjadi khaos (kacau) bila tidak

dikendalikandikendalikan5. 5. Keterliban Pemerintah yg Meluas dalam Keterliban Pemerintah yg Meluas dalam Urusan Sosial, Budaya & EkonomiUrusan Sosial, Budaya & Ekonomi Urusan yg dapat ditangani murni oleh masya-Urusan yg dapat ditangani murni oleh masya-

rakat dilakukan oleh Pemerintah rakat dilakukan oleh Pemerintah masyarakat masyarakat bereaksi bereaksi politisasi politisasi



Pengertian Umum ttg StrategiPengertian Umum ttg Strategi Bhs Yunani kuno Bhs Yunani kuno Strategos Strategos “the art of “the art of

generalship”.generalship”. Ilmu & seni memenangkan perang.Ilmu & seni memenangkan perang. Pra abad XIX semua pemimpin negara Pra abad XIX semua pemimpin negara

pernah/berasal dari panglima perang.pernah/berasal dari panglima perang.

Pengertian Militer ttg StrategiPengertian Militer ttg Strategi Henri Antoine Jomini Henri Antoine Jomini strategi seni strategi seni

menyelenggarakan perang di atas peta yg menyelenggarakan perang di atas peta yg meliputi kawasan perangmeliputi kawasan perang


POLITIK dan STRATEGIPOLITIK dan STRATEGI (16)(16) Pengertian Militer ttg StrategiPengertian Militer ttg Strategi

Karl von Clausewitz :Karl von Clausewitz :> perang merupakan kelanjutan politik dgn > perang merupakan kelanjutan politik dgn cara lain, cara lain, > strategi> strategi cara menggunakan pertempuran cara menggunakan pertempuran utk mencapai tujuanutk mencapai tujuan> taktik > taktik cara menggunakan kekuatan mil cara menggunakan kekuatan mil dlm dlm pertempuran pertempuran

Sir Basil Liddle Hart Sir Basil Liddle Hart strategi seni strategi seni menggunakan kekuatan mil. utk tujuan yg menggunakan kekuatan mil. utk tujuan yg ditetapkan politikditetapkan politik


POLITIK dan STRATEGIPOLITIK dan STRATEGI (17)(17) Perkembangan Pengertian Perkembangan Pengertian

Strategi Strategi Secara umum Secara umum Pengetahuan Penggunaan Pengetahuan Penggunaan

Kekuatan Militer utk menangkan PerangKekuatan Militer utk menangkan Perang Abad XX Abad XX menangkan perang bukan se-mata menangkan perang bukan se-mata22

karena kekuatan militer karena kekuatan militer Andre de Beaufre Andre de Beaufre seniseni menggunakan kek.mil menggunakan kek.mil

sedemikian rupa sehingga memberikan sumbangan sedemikian rupa sehingga memberikan sumbangan yg paling efektif utk mencapai sasaran yg yg paling efektif utk mencapai sasaran yg ditentukan oleh politik.ditentukan oleh politik.

Henry E. Eccles (1959 : 21) Henry E. Eccles (1959 : 21) Mengarahkan Mengarahkan berbagai kekuatan secara komprehensif agar dapat berbagai kekuatan secara komprehensif agar dapat memenuhi tujuan atau sasaran yg lebih luas memenuhi tujuan atau sasaran yg lebih luas termasuk penjadwalan/pentahapan melalui termasuk penjadwalan/pentahapan melalui sasaran antarasasaran antara agar tercapai agar tercapai sasaran utamasasaran utama



Perkembangan Pengertian StrategiPerkembangan Pengertian Strategi

Prof H.Bintoro Tjokroamidjojo, MA (1980 :13)Prof H.Bintoro Tjokroamidjojo, MA (1980 :13) Merupakan “perhitungan” mengenai rangkaian Merupakan “perhitungan” mengenai rangkaian kebijaksanaan & langkahkebijaksanaan & langkah22 pelaksanaan, & perlu pelaksanaan, & perlu diformulasikan secara mantik dgn pendekatan diformulasikan secara mantik dgn pendekatan disiplin tertentu secara ilmiahdisiplin tertentu secara ilmiah

Gordon J. Pearson (1990 : 19) : utk kalangan bisnis Gordon J. Pearson (1990 : 19) : utk kalangan bisnis melakukan pekerjaan utk kemakmuran yg melakukan pekerjaan utk kemakmuran yg panjang. Dan meyakinkan bahwa sumber daya panjang. Dan meyakinkan bahwa sumber daya masih tersedia utk sepuluh hingga duapuluh tahun masih tersedia utk sepuluh hingga duapuluh tahun mendatangmendatang,,


POLITIK dan STRATEGIPOLITIK dan STRATEGI (19)(19) Perkembangan Pengertian Perkembangan Pengertian

StrategiStrategi John M. CollinsJohn M. Collins (1974 : 14) : Strategi Nasional (1974 : 14) : Strategi Nasional

menyatukan seluruh kekuatan nasional (mil & sipil) menyatukan seluruh kekuatan nasional (mil & sipil) untuk masa damai & darurat utk mempertahankan untuk masa damai & darurat utk mempertahankan kepentingan & tujuan nasionalkepentingan & tujuan nasional

Strategi sebagai Metoda berfikirStrategi sebagai Metoda berfikir : sasaran : sasaran

> Menyusun peristiwa dlm skala prioritas> Menyusun peristiwa dlm skala prioritas

> Memilih cara bertindak yg paling efektif> Memilih cara bertindak yg paling efektif

> Hanya ada 1 strategi yg cocok pada waktu > Hanya ada 1 strategi yg cocok pada waktu tertentutertentu

> Setiap strategi mungkin terbaik pada waktu ini, > Setiap strategi mungkin terbaik pada waktu ini,

namun terburuk di masa lainnamun terburuk di masa lain



Hakikat StrategiHakikat Strategi (kini berkembang) (kini berkembang) Rangkaian kebijaksanaan & pelaksanaan utk Rangkaian kebijaksanaan & pelaksanaan utk

mencapai tujuanmencapai tujuan Strategi akan beranjak dari kerangka teori Strategi akan beranjak dari kerangka teori

pemikiran tertentu berisikan pilihan alternatif pemikiran tertentu berisikan pilihan alternatif yg tidak bebas dari kecenderunganyg tidak bebas dari kecenderungan22

Dalam menyusun strategi melalui pendekatan Dalam menyusun strategi melalui pendekatan tertentutertentu

Pendekatan yang dianjurkan oleh negara kita Pendekatan yang dianjurkan oleh negara kita adalah pendekatan keamanan & adalah pendekatan keamanan & kesejahteraankesejahteraan



Beberapa Teori Penerapan StrategiBeberapa Teori Penerapan StrategiMenentukan pilihan yg saling bertentanganMenentukan pilihan yg saling bertentangan

Tujuan terbatasTujuan terbatas >< Tujuan tidak terbatas>< Tujuan tidak terbatas Pendekatan langsungPendekatan langsung >< Pendekatan tidak >< Pendekatan tidak

langunglangung Operasi garis dalamOperasi garis dalam >< Operasi garis luar>< Operasi garis luar

UnsurUnsur22 Pokok Menyusun Strategi Pokok Menyusun Strategi Tujuan/sasaranTujuan/sasaran Situasi LingkunganSituasi Lingkungan Antipasi thd :Tantangan, ancaman, hambatan & Antipasi thd :Tantangan, ancaman, hambatan &

gangguan (di kalangan bisnis dikenal sebagai gangguan (di kalangan bisnis dikenal sebagai opportunity, thread, weakness)opportunity, thread, weakness)

Ketahanan Nasional (di kalangan bisnis : Ketahanan Nasional (di kalangan bisnis : strenght)strenght)


POLITIK NASIONAL INDONESIA POLITIK NASIONAL INDONESIA (1)(1)

Hakekat Politik Nasional Indonesia Hakekat Politik Nasional Indonesia kebijaksanaan dasar yg ditempuh Negara kebijaksanaan dasar yg ditempuh Negara utk mencapai TUNASutk mencapai TUNAS

Politik Nasional harus cerminkan ideologi Politik Nasional harus cerminkan ideologi & sikap bangsa :& sikap bangsa :> Kebutuhan Pokok : Kesejahteraan & > Kebutuhan Pokok : Kesejahteraan & Pertahanan Pertahanan

KeamananKeamanan

> Hal> Hal22 yg timbul di lingkungan sendiri (DN) yg timbul di lingkungan sendiri (DN)

> Hal> Hal22 yg timbul dari luar lingkungan (LN) yg timbul dari luar lingkungan (LN)


POLITIK NASIONAL INDONESIA POLITIK NASIONAL INDONESIA (2)(2)

Politik NasionalPolitik Nasional Politik Pembangunan Politik Pembangunan> > Pembangunan Bid Ekonomi Pembangunan Bid Ekonomi “leverage effect” “leverage effect”> Pembangunan Bid Sosial Budaya> Pembangunan Bid Sosial Budaya> Pembangunan Bid Politik> Pembangunan Bid Politik> Pembangunan Bid Pertahanan Keamanan> Pembangunan Bid Pertahanan Keamanan

Politik Nasional IndonesiaPolitik Nasional Indonesia> Pol. Dalam Negeri > Pol. Dalam Negeri menaikan menaikan harkat/martabat harkat/martabat bangsabangsa> Pol. Luar Negeri > Pol. Luar Negeri bebas aktif bebas aktif> Pol. Ekonomi > Pol. Ekonomi menuju swasembada menuju swasembada> Pol. Pertahnan Keamanan > Pol. Pertahnan Keamanan defensif aktif defensif aktif


POLITIK NASIONALPOLITIK NASIONAL INDONESIAINDONESIA(3)(3)

Budaya PolitikBudaya Politik Sikap WNI yg dilatar belakangi oleh sistem Sikap WNI yg dilatar belakangi oleh sistem

nilai thd kehidupan pemerintahan lebih nilai thd kehidupan pemerintahan lebih mengarah pada Budaya Politik Parochial mengarah pada Budaya Politik Parochial

Konflik Pimpinan PartaiKonflik Pimpinan Partai Pemimpin Partai Pemimpin Partai ingin menang dlm ingin menang dlm

pemilu pemilu dukungan massa (massa masih dukungan massa (massa masih parochial)parochial) masih dominan dpt terjadi masih dominan dpt terjadi khaos (kacau) bila tdk dikendalikankhaos (kacau) bila tdk dikendalikan


POLITIK NASIONALPOLITIK NASIONAL INDONESIAINDONESIA(4)(4)

Struktur Lembaga PolitikStruktur Lembaga Politik : :> > KelompokKelompok22 Kepentingan : Ormas & Orsos : Kepentingan : Ormas & Orsos : LSM, NGOLSM, NGO> Partai> Partai22 Politik : akankah ada Partai lokal ? Politik : akankah ada Partai lokal ?> Badan Legislatif : MPR, DPR & DPD> Badan Legislatif : MPR, DPR & DPD> Badan Eksekutif> Badan Eksekutif> Birokrasi : Sipil & Militer> Birokrasi : Sipil & Militer

> > Badan Peradilan : MA (PT, PN, P khusus), Badan Peradilan : MA (PT, PN, P khusus), MK, MK, KYKY


Daftar RujukanDaftar RujukanAffif, Prof Faisal, 2003. Affif, Prof Faisal, 2003. Melacak Pemikiran StrategikMelacak Pemikiran Strategik. Jakarta, Paramadina . Jakarta, Paramadina

Budiardjo, Prof Miriam, 1980, Budiardjo, Prof Miriam, 1980, Partisipasi dan Partai PolitikPartisipasi dan Partai Politik, Jakarta, , Jakarta, Gramedia Pustaka UtamaGramedia Pustaka Utama

Chandra, Prakash, 1982, Chandra, Prakash, 1982, International PoliticsInternational Politics, , Delhi, Vikas Publishing House Delhi, Vikas Publishing House PVTPVT

Collins, John M, 1974, Collins, John M, 1974, Grang StrategyGrang Strategy, Principles & Practices, , Principles & Practices, Annapolis, MA Annapolis, MA USN InstituteUSN Institute

Eccles, Henry E, 1959, Eccles, Henry E, 1959, Logistics in the National DefenseLogistics in the National Defense, Harrisburg, Penn, , Harrisburg, Penn, The Stackpole co.The Stackpole co.

Huntington, Samuel P.,1983, Huntington, Samuel P.,1983, Tertib PolitikTertib Politik (terjemah. Simamora)(terjemah. Simamora), Jakarta, CV , Jakarta, CV RajawaliRajawali

Mas’oed, Mochtar & Collin Mc Andrews, 1983, Mas’oed, Mochtar & Collin Mc Andrews, 1983, Perbandingan Sistem PolitikPerbandingan Sistem Politik, , Yogya-karta, Gadjah Mada University PressYogya-karta, Gadjah Mada University Press

Paret, Peter, 1985, Paret, Peter, 1985, Clausewitz and the StateClausewitz and the State, , the man his theories, and his the man his theories, and his time, time, Princeton, NJ,Princeton, NJ, Princeton University PressPrinceton University Press

Pearson, Gordon J, 1990, Pearson, Gordon J, 1990, Strategic ThinkingStrategic Thinking, , New York, NY, Prentice HallNew York, NY, Prentice Hall

Suseno, Franz Magnis, 2001, Suseno, Franz Magnis, 2001, Etika Politik, Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Moderen, Kenegaraan Moderen, Jakarta, Gramedia Pustaka UtamaJakarta, Gramedia Pustaka Utama

Tjokroamidjojo, Prof Bintoro, 1980, Tjokroamidjojo, Prof Bintoro, 1980, Teori Strategi Pembangunan Nasional,Teori Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta, PT Gunung AgungJakarta, PT Gunung Agung

Weiner, Myron (edt), 1966, Weiner, Myron (edt), 1966, Modernization : Modernization : The Dynamics of Growth, The Dynamics of Growth, Cambridge, Mass, Voice Of America Forum LecturesCambridge, Mass, Voice Of America Forum Lectures

acuan 4.ppt

Documents