BAB I

PAGE 41

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang MasalahOrganisasi pada dasarnya merupakan wadah atau sarana untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini tak lepas dari panduan antara orang-orang, alat perlengkapan, biaya, tempat, pemasaran, bahan-bahan, mesin, waktu, metode, atau unsur manajemen lainnya yang dihimpun menjadi satu dalam hubungan yang teratur, berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan ditentukan dan dirumuskan, akan tetapi dalam pelaksanaannya perlu ada berbagai kegiatan yang sesuai dan mengarah kepada tercapainya tujuan tersebut. Berbagai kegiatan dan pekerjaan itu harus digolongkan atau dikelompokan berdasarkan fungsi, pekerjaan dan orang yang mendapat pekerjaan tertentu sesuai dengan pembagian kerja yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Sutarto, (2002 : 104) menyatakan pembagian kerja adalah rincian serta pengelompokan aktivitas-aktivitas yang semacam atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh satuan organisasi tertentu.Organisasi yang selalu berkembang merupakan dambaan semua pihak. Pemerintah maupun swasta mengharapkan organisasinya dapat tumbuh dan berkembang. Dengan perkembangan tersebut diharapkan organisasi mampu bersaing dan berakselerasi dengan kemajuan zaman. Salah satu faktor terpenting dalam setiap kegiatan organisasi adalah sumber daya manusia yang memiliki prestasi kerja, karena bagaimanapun canggihnya teknologi yang digunakan tanpa didukung oleh sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan operasionalnya tidak akan mampu menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta mampu untuk berubah sesuai dengan tuntutan organisasi.Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh pembagian kerja yang tepat pada organisasi itu sendiri, tanpa pembagian kerja pasti akan terjadinya tumpang tindih antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain, oleh karena itu pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung atau organisasi lainnya diperlukan struktur organisasi sekaligus pembagian tugas yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Darah Kota Bandung Nomor Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Darah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung. Tugas pokok Asisten Administrasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung mempunyai tugas pokok dan fungsi diantaranya a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan aktivitasnya Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung dapat ditentukan oleh sesuai tidaknya pembagian kerja yang diberikan kepadanya. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan dan keterampilan masing-masing Pegawai yang kemudian disesuaikan dengan tugas yang harus diembannya.Pembagian kerja yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang diemban oleh masing-masing Pegawai memang sangatlah penting, selain hal tersebut para Pegawai juga dituntut untuk meningkatkan kemampuan dan memupuk semangat kerja Pegawai agar prestasi kerja pegawai dapat meningkat dan menjadi berkualitas. Mangkunegara (2002 : 67) menyatakan prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Meningkatnya prestasi kerja Pegawai berarti juga meningkatkan Sumber Daya Manusia, dengan meningkatnya Sumber Daya Manusia, maka tujuan organisasi akan lebih mudah tercapai. Seiring dengan adanya Otonomi Daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk mandiri, sehingga pembangunan di daerah tersebut tidak tertinggal oleh pembangunan yang dilakukan di daerah lain, untuk mendukung hal tersebut diperlukan Sumber Daya Manusia yang berprestasi.Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung terdapat permasalahan yang harus segera diketahui dan ditanggulangi oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung, yaitu prestasi kerja pegawai masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari indikasi kwalitas dan ketetapan waktu sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kemampuan kerja pegawai pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung. Hal tersebut terlihat pada Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam yang dinilai kurang mampu menjalankan salah satu tugas pokoknya, yaitu dalam hal melaksanakan monitoring dan evaluasi ke lapangan pada SKPD, contohnya: adanya arsip aktif (mengenai laporan dan data dari tiap-tiap SKPD) yang tidak sengaja terbuang ke gudang, sehingga jika arsip tersebut suatu saat dibutuhkan, sangat sulit sekali untuk mencarinya kembali.2. Ketepatan waktu pegawai Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung masih rendah. Contoh : pada bagian pembangunan dan Sumber Daya Alam yang seharusnya masuk kantor sebelum jam 08.00 menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi karena harus mengikuti Apel Pagi, dikarenakan datang terlambat jadi kebanyakan pegawai tidak dapat mengikuti upacara apel pagi. Berdasarkan uraian tersebut, maka tertarik untuk menyusun makalah dengan judul : Studi Deskriptif Pembagian Kerja dan Prestasi Kerja Pegawai pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian kerja pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung2. Bagaimana prestasi kerja pegawai pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.3. Faktor apa saja hambatan pelaksanaan pembagian keja dan prestasi kerja pegawai pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.4. Bagaimana usaha mengatasi hambatan pelaksanaan pembagian kerja dan prestasi kerja pegawai pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan1.3.1. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pembagian kerja pegawai pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.2. Untuk mengetahui pelaksanaan prestasi kerja pegawai pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.3. Untuk mengetahui faktor apa saja penghambat pembagian kerja dan prestasi kerja pegawai pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.4. Untuk mengetahui usaha-usaha untuk mengatasi hambatan pelaksanaan prestasi kerja pegawai pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.1.3.2. Kegunaan Penulisan1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi perkembangan Ilmu Kebijakan Publik terutama menyangkut prestasi kerja pegawai.

2. Secara Praktis, makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Sekeretariat Daerah Kota Bandung, khususnya Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan untuk menjadi bahan alternative pemikiran atau pertimbangan sebagai masukan dalam mengambil keputusan terutama dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai.BAB IIKAJIAN TEORI2.1 Administrasi Publik

Perkembangan ilmu administrasi (termasuk administrasi Negara) secara periodik menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam penekanan masalah sesuai dengan kemajuan masyarakat yang dibarengi paradigm berpikir. Alamsyah (2009:16) mengemukakan secara garis besar administrasi publik (public administration) adalah kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Negara (government) sesuai dengan aturan-aturan (rules) yang ditetapkan untuk kepentingan rakyat (public). Selanjutnya Alamsyah (2005:46) menyatakan bahwa Administrasi publik diterjemahkan sebagai instrumen untuk mengorganisir berbagai komponen yang ada dalam sebuah organisasi yang secara fungsional terstruktur dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut spesialisasi merupakan karakteristik yang pertama bagi seorang administrator publik, yang bekerja dalam sebuah unit organisasi yang mempunyai tanggung jawab khusus sesuai dengan aturan-aturan dalam meningkatkan kinerja seseorang.

Pendapat lain dikemukakan oleh Suryadi (2009:4) yang menyatakan bahwa: Public administration adalah bagian aktivitas pemerintahan, dimana sasaran dan tujuan utama pemerintahan dapat direalisasikan sebagai wilayah kajian yang konsen terhadap implementasi nilai-nilai politik, dapat diidentifikasi sebagai cabang dari eksekutif pemerintah.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa public administration sasaran utamanya adalah pemerintah sebagai wilayah yang konsen terhadap implentasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pembuatan keputusan dan perilaku para pejabat publik.

Roosenbloom dalam Suryadi (2009:3) mengemukakan bahwa:

Administrasi Publik adalah bagian dari aktivitas pemerintah tujuan dan sasaran yang telah ditentukan pemerintah dapat terealisasikan. Pendapat tersebut dapat diasumsikan bahwa administrasi publik sebagai wilayah kajian yang konsen dengan nilai-nilai implementasi kebijakan politik.

Atmosudirdjo (1976:9) memberikan definisi Administrasi publik sebagai organisasi dan administrasi dari unit-unit organisasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan kenegaraan. Pendapat tersebut mencerminkan, bahwa pendekatan administrasi publik berhubungan dengan peranan birokrasi pemerintahan, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Pengaruh aparatur dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan publik akan mewarnai budaya organisasi birokrasi yang pada gilirannya akan berpengaruh pada tingkat kinerja birokrasi dalam sistem administrasi publik secara keseluruhan.

Senada dengan pendapat di atas Harits (2002:41) mengemukakan bahwa :Terminologi yang luas dari Administrasi Negara diartikan sebagai kegiantan Negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya, sedangkan dalam pengertian sempit, administrasi Negara didefinisikan sebagai suatu kegiatan badan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintah.

Pendapat di atas, nampak bahwa Administrasi Negara dalam arti luas sebagai obyeknya ialah Negara, sedangkan dalam arti sempit yang menjadi obyeknya adalah badan eksekutif (pemerintah). Sedangkan Waldo dalam Nugroho (2004:32) mengemukakan bahwa admnistrasi publik adalah proses tindakan untuk merealisasi kepentingan-kepentingan publik yang sebesar-besarnya. Uraian di atas diasumsikan administrsi publik mencakup makna yang paling luas yang melibatkan kemitraan antara sektor negara dan sektor masyarakat.

Siagian (1997:8) mengemukakan bahwa administrasi negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa administrsi negara (Administrasi publik) menempatkan kebijakan sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari

2.2 Kebijakan Publik

Perkembangan ilmu administrasi (termasuk administrasi negara) secara periodik menunjukkan perbedaan yang signitifkan dalam penekanan masalah sesuai dengan kemajuan masyarakat yang dibarengi paradigma berpikir. Wahab (2002:2) mendefinisikan Kebijakan sangat sederhana sebagai pendoman untuk bertindak, kebijakan dalam maknanya seperti berupa deklarasi mengenai dasar pedoman bertindak, atau arah tindakan, atau suatu program aktivitas atau suatu rencana tertentu. Aktivitas politis tersebut dijelakan sebagai proses pembantuan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang paling bergantung yang diatur menurut waktu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi dan penilaian kebijakan.

Kebijakan publik menurut Nugroho (2004:3) adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah yaitu kebijakan publik berkenan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenan dengan warga ataupun warga dengan pemerintah. Sedangkan Dunn dalam Nugroho (2004:4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian panjang pilihan-pilihan yang kurang lebih berhubungan, termasuk keputusan untuk tidak berbuat, yang dibuat oleh kantor-kantor atau badan-badan pemerintah. Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan dibuat oleh satu atau beberapa unit pemerintah yang merupakan konsep dasar atau pedoman bagi seseorang/instansi pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu, dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintah.

Islamy (2003:18) mengemukakan mengenai kebijakan, yaitu sebagai berikut:

Kebijakan adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seseorang atau kelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangkai mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan kebijakan pbulik (public polity) adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/Negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepenitngan public.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa kebijakan public merupakan serangkaian kegiatan yang dipilih oleh pemerintah. Pendapat lain dikemukakan oleh Wahab dalam Putra (2001:81) dirumuskan sebagai berikut Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Perindah Eksekutif, atau Dekrit Presiden).

Pendapat di atas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sebagai proses pelaksanaan kebijakan yang diterjemahkan dari perundang-undangan, peraturan peradilan, dan keputusan presiden. Disisi lain, implementasi kebijakan perlu dilakukan secara arif, bersifat situasional, mengacu pada semangat kompetisi dan berwawasan pemberdayaan.

Suryadi (2009:36) mengemukakan beberapa aspek pokok dalam implementasi kebijakan antara lain :

1. Adanya kebijakan yang isinya harus benar-benar memuat, serta menjawab tentang kepentingan publik yang berkembang.

2. Adanya pelaksana (implementor) yang merupakan factor penentu berhasilnya serta lancarnya pelaksanaan tersebut.

3. Masyarakat yang merupakan objek sekaligus subjek yang menjadi sasaran dan tujuan utama dari kebijakan tersebut.

Rumusan kebijakan yang dibuat akan tidak mempunyai arti apa-apa manakala tidak benar-benar diimplementasikan secara serius dan terarah. Oleh karena itu implementasi kebijakan perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh secara arif, bersifat situasional, mengacu pada semangat kompetensi dan berwawasan luas.2.3 Lingkup Pembagian Kerja1. Pengertian Pembagian Kerja. Penulis akan memasukan teori pembagian kerja menurut para pakar, agar lebih memperkuat, sehingga skripsi yang dibuat oleh penulis dapat mendekati kearah yang lebih sempurna.

Berdasarkan asumsi-asumsi diatas, maka peeliti akan mengemukakan pengertian pembagian kerja menurut Sutarto (2002 : 104), yaitu :

a. pembagian kerja adalah rincian serta pengelompokan aktivitas-aktivitas yang semacam atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh satuan organisasi tertentu.

b. Pembagian kerja adalah rincian serta pengelompokan tugas-tugas yang semacam atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pejabat tertentu. Pendapat tersebut diasumsikan bahwa pembagian kerja merupakan suatu riancian kerja, tugas-tugas dalam satuan organisasi. Sedangkan pengertian pembagian kerja menurut Adbulsyani (1987 : 118), mengatakan bahwa : Pembagian kerja adalah suatu pemecahan tugas dengan sedemikian rupa sehingga setiap orang atau karyawan dalam organisasi bertanggung jawab dan melaksanakan aktivitas tertentu saja.

Pembagian kerja dalam suatu organisasi sangatlah berperan sekali dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, tidak mungkin pelaksanaannya tidak terdapat pembagian pekerjaan diantara anggota organisasi, karena tujuan-tujuan organisasi tersebut dikelompokan dan diperinci secara jelas terutama dalam aktivitas-aktivitas dan tugas-tugas ataupun pekerjaan-pekerjaan yang satu sama lain salinbg berkaitan erat untuk dilakukan oleh satuan organisasi atau pejabat-pejabat tertentu.

Handayaningrat (1983 : 44), memberikan pengertian pembagian kerja, sebagai berikut : Pembagian kerja berarti kegiatan-kegiatan itu harus dikhususkan secara sempurna (spesialisasi). kegiatan-kegiatan harus jelas ditentukan dan dikelompokan agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan pendapat-pendapat tentang pembagian kerja di atas, maka pembagian kerja dalam suatu proses pencapaian tujuan harus adanya spesialisasi dari orang-orang yang mengerjakan pekerjaan dan melakukan aktivitas-aktivitasnya, karena baik pekerjaan maupun aktivitas tersebut dalam pelaksanaannya sangat berbeda antara pekerjaan dan aktivitas yang satu dengan yang lainnya, begitu juga orang-orang yang mengerjakan sangat berbeda baik itu dilihat dari latar belakang pendidikan, kecakapan, kemampuan ataupun keahliannya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pekerjaan harus ada pembagian kerja yang sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang akan mengerjakannya dengan kata lain harus adanya spesialisasi antara pekerjaan dengan keahlian orang yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut demi tercapainya tujuan organisasi.

Uraian tersebut dapat dilihat dimana pembagian kerja itu mempunyai arti penting dalam proses pencapaian tujuan organisasi, sehingga dalam melaksanakan pembagian kerja tersebut perlu memahami beberapa aturan dasar pembagian kerja agar tidak terjadi suatu pekerjaan yang tumpang tindih, oleh karena itu diperlukan pengaturan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan dalam organisasi serta penempatan orang-orang yang melaksanakan aktivitas tersebut, sehingga aktivitas tersebut dapat mengarah kepada tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.2. Prinsip Dasar Pembagian Kerja

Berikut adalah prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembagian kerja yang dikemukakan oleh Sutarto (2002 : 105-141) yaitu :

1. Tiap-tiap satuan organisasi hendaknya memiliki perincian aktivitas.

2. Tiap-tiap pegawai harus memiliki perincian tugas yang jelas dalam suatu daftar perincian tugas.

3. Beban tugas yang diberikan sebaiknya berkisar antara 4 macam sampai 12 macam.

4. Variasi tugas bagi seseorang hendaknya diusahakan yang sejenis.

5. Beban tugas masing-masing pejabat hendaknya yang merata.

6. Penempatan pegawai hendaknya yang tepat.

7. penambahan atau pengurangan pegawai didasarkan volume kerja.

8. Mempunyai rasa tanggungjawab terhadap keseluruhan tugas organisasi.

9. Memperhatikan penggolongan tugas.

10. Memeperhatikan dasar-dasar pembagian kerja.

11. Melakukan penilaian terhadap pembagian kerja.

12. Melakukan perhitungan kerja.

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Tiap-tiap satuan organisasi hendaknya memiliki daftar perincian aktivitas yang jelas pada suatu daftar perincian aktivitas.

Artinya, bahwa tiap-tiap satuan oraganisasi harus jelas akan aktivitas-aktivitasnya sehingga jelas antara hak dan kewajiban tiap-tiap satuan organisasi tersebut memberikan kejelasan pula mengenai aktivitas-aktivitas yang harus dipertanggung jawabkan.

b. Tiap-tiap pejabat harus memiliki daftar perincian tugas yang jelas dalam suatu daftar perincian tugas.

Artinya, dengan telah dimilikinya daftar perincian tugas bagi para pejabat atau pegawai, maka dapat dihindarkan pula adanya pegawai yang hanya memenuhi syarat formal, yaitu datang kekantor akan tetapi dikantor tidak mengerjakan pekerjaan apapun, sebaliknya disini dikemukakan bahwa tiap-tiap pejabat merasa yakin bahwa apa yang harus dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaan pekerjaannya, karena pada dasarnya kebanyakan orang masuk kerja didasari oleh keyakinan bahwa ada pekerjaan yang benar-benar harus dikerjakan.

c. Jumlah tugas yang diberikan kepada atasan kepada bawahan sebaiknya berkisar antara 4 sampai 12 macam.

Artinya, bahwa pemberian tugas atau aktivitas ideal itu antara 4 sampai 12 macam, karena jika atasan memberikan tugas dibawah 4 macam bawahan akan terlalu santai, sehingga jika ternyata ada tugas banyak yang harus dikerjakannya tidak akan sanggup untuk mengerjakannya. Sebaliknya jika atasan memberikan tugas atau aktivitas diatas 12 macam, bawahan tidak akan mampu mengejakannya dengan sempurna karena kemampuan, tenaga dan pikiran manusia mempunyai keterbatasan didalam menerjakan sesuatu.

d. Variasi tugas yang diberikan pada pegawai hendaknya diusahakan erat hubungannya satu sama lain.

Artinya, apabila seorang pegawai diserahi beban tugas yang sangat jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain, maka pagawai tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena jarang orang yang mempunyai keahlian ganda yang dapat mengerjakan semua jenis pekerjaan. Dengan kata lain diperlukannya spesialisasi, jika seseorang dibebani tugas yang jauh berbeda dengan kedudukan dan keahliannya, maka orang tersebut tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

e. Beban tugas masing-masing pejabat hendaknya yang merata.

Artinya, hal ini ditunjukan agar dapat dihindarkan adanya suatu satuan organsasi yang teralu banyak aktiitasnya dan ada satuan aktivitas yang terlalu sedikit aktivitasnya, demikian pula dapat dihindari adanya pegawai yang terlalu bertumpuk-tumpuk tugasnya dan ada pegawai yang terlalu sedikit tugasnya sehingga nampak terlalu banyak mengatur. Beban tugas yang merata hendaknya sama, meskkipun ada perbedaan tetapi tidak menyolok. Beban kerja yang tidak merata akan menimbulkan rasa tidak adil terhadap sesama pegawai.

f. Penempatan pegawai hendaknya yang tepat.

Artinya, yang dijadikan dasar yang tepat tidak hanya kecakapan atau kepandaian saja, tetapi lebih luas dari itu seperti : keterampilan, jenis kelamin, umur, kesehatan dan lain-lain. Untuk itulah perlu sekali diperhatikan dalam penempatan pegawai yang tepat, hendaknya memperhatikan dan menempatkan fungsi analisa jabatan yang disesuaikan dengan kebutuhn organisasi yang bersangkutan.

g. Penambahan atau pengurangan pegawai didasarkan pada volume kerja.

Bila volume kerja bertambah banyak dan pegawai yang ada tidak dapat menampungnya adalah wajar bila pegawainya ditambah, sebaliknya apabila jumlah pekerjaan sedikit, maka pegawai harus dikurangi dengan maksud agar pengeluaran tidak terlalu banyak. Penambahan tugas yang wajar pada tahap-tahap permulaan sebaiknya ditampung atau dilakukan terlebih dahulu dari pegawai yang ada terlebih dahulu. Sebaliknya jika akan mengurangi pegawai juga harus berdasarkan pada kurangnya volume kerja, jangan sampai menghentikan pegawai yang didasari oleh hal-hal yang sifatnya pribadi.

h. Mempunyai rasa tanggungjawab terhadap tugas organisasi sacara keseluruhan.

Artinya, pembagian tugas jangan sampai menimbulkan pengertian antara pejabat salling lepas satu sama lain, tidak saling bantu, tidak saling tanggungjawab atas keseluruhan organisasi.

i. Memperhatikan penggolongan tugas.

Mengenai hal ini ada beberapa pendapat dari Jeklo yang dikutip oleh Sutarto (2002 : 125) menyatakan bahwa pembagian kerja dibagi kedalam tiga golongan, yaitu :

1. Berdasarkan penting dan urgensinya :

1) Tugas-tugas yang harus diselesaikan seketika

2) Tugas-tugas yang harus diselesaikan sgera

3) Tugas-tugas yang berjangka panjang

2. Berdasarkan sulitnya dan pemakaian waktu :

1) Tugas yang mudah dikerjakan (dapat dikerjakan dengan cepat)

2) Tugas yang lebih sukar dikerjakan (memerlukan waktu lebih banya)

3) Tugas yang sulit dikerjakan (lebih ruwet dan memerlukan banyak waktu)

3. Berdasarkan siapa yang akan mengerjakannya (berdasarkan pelaksanaannya) :

1) Tugas-tugas yang dapat dikerjakan sendiri

2) Tugas-tugas yang dapat dikerjakan bersama dengan bantuan orang lain.

3) Tugas-tugas yang dilimpahkan kepada orang lain (bawahan, teman, anggota keluarga)

j. Memperhatikan Dasar-dasar Pembagian Kerja.

Menurut Sutarto (2002 : 126-132) memberkan sembilan dasar pembagian kerja, yaitu :

1) Pembagian kerja berdasarkan fungsi

2) Pembagian kerja berdasarkan produksi

3) Pembagian kerja berdasarkan rangkaian kerja

4) Pembagian kerja berdasarkan langganan

5) Pembagian kerja berdasarkan jasa

6) Pembagian kerja berdasarkan alat

7) Pembagian kerja berdasarkan wilayah

8) Pembagian kerja berdasarkan waktu

9) Pembagian kerja berdasarkan jumlahk. Melakukan Penilain Terhadap Pembagian Kerja.

Penilaian pembagian kerja bertujuan untuk memperoleh data mengenai tepat atau tidaknya pembagian kerja, seperti menyangkut penggunaan waktua, tugas atau aktivitas yang tidak ada tempatnya, kemampuan pegawai, beban tugas pegawai, jumlah pegawai untuk menangani suatu pekerjaan dan menangani pemerataan tugas. Penilaian perlu dilaksanakan oleh pimpinan dengan mennggunakan langkah-langkah tertentu sesuai dengan organisasi.

l. Melakukan perhitungan kerja

Perhitungan tugas adalah cara untuk menghitung atau banyaknya pekerjaan yang dilakukan pegawai. Tujuan utamanya adalah mencapai keseimbangan antara beban tugas dengan tata kerja, sehingga dengan pengukuran beban tugas pegawai pimpinan dapat mengatur pekerjaan, menggabungkan tugas dengan keutuhan peralatan kerja, pembagian tugas secara merata, menentukan kebutuhan jumlah pegawai dan menentukan letak hambatan-hambatan kerja serta menentukan cara mendorong semangat kerja.2.3 Prestasi Kerja

1. Pengertian Prestasi Kerja

Setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta selalu berupaya agar pegawainya yang terlibat dalam kegiatan organisasi dapat memberikan prestasi kerja yang baik untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu dalam suatu organisasi perlu adanya sistem penilaian prestasi kerja dalam rangka memacu semangat para pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.Pendapat Nainggolan (1984 : 123), mengemukakan pengertian prestasi kerja sebagai berikut : Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Pendapat di atas prestasi kerja dilihat dari aspek hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai. Pendapat sama disampaikan oleh Prayono (1985 : 84), mengemukakan sebagai berikut : Prestasi kerja pegawai adalah hasil kerja yang telah dicapai dan memenuhi syarat tertentu dengan cara yang wajar dan dalam keadaan yang normal serta menunjukkan dengan cepat terhadap pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan pendapat di atas dijelaskan bahwa prestasi kerja dihasilkan dengan cara yang wajar dan normal. Sedangkan Dharma (2003: 1) mengemukakan, sebagai berikut : Prestasi kerja adalah sesuatu yang dikerjakan atau produk jasa yang dihasilkan atau diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang.Pendapat di atas menunjukkan bahwa prestasi kerja merupakan sesuatu yang dihaislkan oleh seorang pegawai. Sedangkan pengertian prestasi kerja menurut Mangkunegara (2002 : 67), mengemukakan bahwa: Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.Pendapat tersebut di atas menjelaskan bahwa prestasi kerja dilihat dari hasil kerha baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai.

Berdasarkan rumusan di atas perlu kiranya digaris bawahi bahwa yang dimaksud dengan hasil kerja adalah yang menyangkut segi kualitas dan kuantitas. Masalah yang sering timbul adalah bagaimana mengukur prestasi kerja tersebut.

Pimpinan dalam mengevaluasi pegawainya agar lebih objektif dan akurat harus mampu mengukur tingkat prestasi kerja para Pegawainya. Apabila diterjemahkan kedalam standar prestasi kerja, pengukuran seperti itu berarti memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mengetahui tingkat prestasi kerja mereka. Pengukuran prestasi kerja dapat juga berfungsi sebagai target atau sasaran, sebagai informasi yang dapat digunakan para Pegawai yang dapat mengarahkan usaha-usaha mereka melalui serangkaian prioritas tertentu. Dengan demikian penilaian prestasi kerja yang efektif dapat sekaligus mempengaruhi dua hal yaitu kemampuan kerja dan motivasinya dalam bekerja.2. Ukuran Prestasi Kerja

Menurut Mangkunegara (2002 : 67-68), mengatakan bahwa ukuran prestasi kerja dapat dilihat dari :

1. Kemampuan (Ability)Pengukuran kemampuan kerja melipiti : kemampuan potensi IQ dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya, pegawai yang memiliki IQdiatas rata-rata (IQ 110 - !20) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

2. Motivasi (Motivation)

Pengukuran motivasi dapat kita lihat dari sikap seorang Pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakan diri pegawai kearah pencapaian tujuan organisasi.Berdasarkan pendapat di atas, bahwa ukuran prestasi kerja dapat dilihat dari kemampuan sebagai sesuatu yang dapat menjadikan dapat terselesaikannya suatu pekerjaan sedangkan motivasi sebagai alat, semagat atau dorongan seorang Pegawai untuk melakukan suatu pekerjaan. Kedua alat ukur tersebut dapat menjadikan prestasi kerja seseorang dapat meningkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa : jika seorang pegawai mempunyai kemampuan dan motivasi yang baik, maka pegawai tersebut pasti mempunyai prestasi yang baik dalam bekerja. 3. Penilaian Prestasi Kerja Apabila membahas tentang prestasi kerja, tidak terlepas dari sistem penilaian prestasi kerja itu sendiri. Syarif (1978:72), sebagai berikut:

Sistem penilaian prestasi kerja adalah suatu proses untuk mengukur hasil kerja, yang dicapai oleh para pekerja dan dibandingkan terhadap standar tingkat prestasi yang diminta guna mengetahui sampai dimana keterampilan telah dicapai.

Sedangkan Handoko (2008:99), mengemukakan sebagai berikut :

Penilaian prestasi kerja adalah suatu proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Kegiatan dapat memperbaiki keputusan-keputusan dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka.

Dalam sebuah penilaian prestasi kerja diperlukan sebuah rating yang diperlukan untuk membandingkan nilai yang telah dicapai. Berikut faktor-faktor sistem rating diklasifikasikan pada dua kelas yang akan diambil dari buku yang sama dengan pengertian diatas :

1. Kualitas pribadi, karakteristik atau sifat-sifat pribadi.

Contoh : kepercayaan, kreativitas, kemampuan verbal dan kepemimpinan

2. Job yang berhubungan dengan tingkah laku

Beberapa faktor antara lain : kuantitas kerja, kualitas kerja dan kemampuan kerja. Berdasarkan uraian di atas diperlukan juga untuk melakukan penilaian prestasi kerja yaitu metode rating menurut Handoko (2008:142-145), sebagai berikut :

a. Skala rating, yaitu :

1. Skala grafik (graphic scales)

2. Skala bermacam-macam tahap

3. Skala angka rating

b. Sistem perbandingan Pegawai :

1. Sistem susunan rank

2. sistem perbandingan pasangan

3. Sistem distribusi kekuatan

c. Teknik kejadian kritis :

d. Checklish prilaku dan skala :

1. Checklish kekuatan pilihan

2. Skala rating prilaku

3. Skala observasi prilaku

4. Skala standar campuran Pendapat tersebut diasumsikan bahwa penilaian prestasi kerja memiliki berbagai teknik dan skala dalam pengukuran prestasi kerja. Adapun sasaran-sasaran prestasi kerja menurut Rao (1991:2), sebagai berikut:

1. Mengendalikan perilaku karyawan dengan menggunakannya sebagai sebuah instrumen untuk memberikan ganjaran, hukuman dan ancaman

2. Mengambil keputusan mengenai kenaikan gaji dan promosi

3. Menempatkan orang supaya dapat melaksanakan pekerjaan yang tepat.

4. Mengenali kebutuhan para karyawan akan pelatihan dan pengembangan. Penilaian prestasi kerja merupakan proses dari suatu organisasi melakukan penilaian atau mengevaluasi terhadap hasil kerja yang dicapai atau diberikan para karyawannya, baik didasarkan keterampilan, kedisiplinan, absensi dan sebagainya.Siagian (2007:227-228) mengemukakan manfaat dari penilaian prestasi kerja sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan kerja

Dengan mengetahui hasil prestasi kerja ketua terpilih yang terlibat dalam mengambil berbagai langkah yang diperlukan agar prestasi kerja pegawai lebih meningkat lagi dimasa-masa yang akan datang

2. Sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pemberian imbalan

Keputusan tentang siapa yang berhak menerima berbagai imbalan dapat didasarkan pada hasil penilaian atas prestasi kerja yang bersangkutan.

3. Untuk kepentingan mutasi kerja pegawai

Prestasi kerja seseorang dimasa lalu merupakan dari bagian pengambilan keputusan mutasi baginya dimasa depan, adapun bentuk mutasi tersebut seperti promosi, alih tugas, alih wilayah maupun demosi.

4. Guna menyusun program pendidikan dan latihan, baik yang dimaksud untuk mengatasi berbagai kekurangan dan kelemahan maupun mengembangkan potensi karyawan yang ternyata belum sepenuhnya digali dan terungkap melalui prestasi kerja.5. Membantu para pegawai menentukan rencana karirnya dan dengan bantuan bagi kemampuan menyusun pengembangan karir yang paling teatap, dalam arti sesuai dengan kebutuhan para pegawai dan dengan kebutuhan organisasi. Lebih lanjut penulis mengemukakan pengertian prestasi kerja Pegawai yang dikemukakan oleh Mangkunegara (2009 : 67), yaitu: Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selanjutnya lebih menjelaskan mengenai prestasi kerja, maka penulis mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja, yang dikemukakan oleh Mangkunegara (2009 : 67-68), yaitu :

1. Kemampuan (Ability)Pengukuran kemampuan kerja melipiti : kemampuan potensi IQ dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya, Pegawai yang memiliki IQdiatas rata-rata (IQ 110 - !20) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu Pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya2. Motivasi (Motivation)Pengukuran motivasi dapat kita lihat dari sikap seorang Pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakan diri Pegawai kearah pencapaian tujuan organisasi.Sedangkan menurut Dharma (2003:355), ukuran prestasi kerja sebagai berikut :

Banyak cara pengukuran yang digunakan seperti, penghematan, kesalahan dan sebagainya tetapi hampir seluruh cara pengukuran mempertimbangkan cara-cara sebagai berikut :

1. Kuantitas, yaitu : Jumlah yang harus diselesaikan

2. Kualitas, yaitu : Mutu yang dihasilkan (baik atau tidaknya)

3. Ketepatan waktu, yaitu : Sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.

Adapun penjelasan dari ukuran prestasi kerja tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Kuantitas adalah jumlah yang harus diselesaikan. Pengukuran kuantitas melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Hal ini berkaitan dengan soal jumlah keluaran yang dihasilkan.

2. Kualitas adalah mutu yang dihasilkan. Pengukuran kualitas keluaran melibatkan perhitungan keluaran, mencerminkan tingkat kepuasan, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Hal ini berkaitan dengan keluaran.

3. Ketepatan waktu adalah sesuai tidaknya waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu pekerjaan.

Dengan adanya kriteria tersebut, maka seorang pemimpin akan dengan mudah menilai prestasi kerja yang dicapai oleh pegawai dan penulis beranggapan bahwa dengan mengetahui manfaat penilaian prestasi kerja pegawai, maka prestasi kerja pegawai dapat ditingkatkan. BAB IIIPEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Pembagian kerja pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung1. Tiap-tiap satuan organisasi hendaknya memiliki rincian aktivitas yang jelas tertulis pada daftar rincian aktivitas.

Dimilikinya rincian aktivitas yang jelas tertulis dalam daftar rincian aktivitas dalam setiap satuan organisasi berfungsi dalam penyusunan daftar pembagian kerja dari seluruh organisasi agar tercapai pembagian kerja yang seimbang diantara satuan-satuan organisasi.

Tabel 5

Fasilitas Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota BandungNo.Jenis BarangJumlah BarangKondisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25Meja rapat 240x120x75

Kursi Putar Chitose

Rak Buku

Meja Biasa

White Board Tokai

Monitor Compaq

Monitor Samsung

CPU Compaq

Cerver

Printer Canon

AC National

Speaker

Lemari Besi

Fille Cabinet

Computer

Meja Pimpinan

Kursi Tamu

Kursi Lipat

Telphone

Jam Dinding

Lambang Garuda

Gambar Presiden

Gambar Wakil Presiden

Meja Kerja

Meja Tik1

10

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1 Set

13

30

8

1

2

30

3

2

1

1

1

15

5Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Sumber: Arsip Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung 2011

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa tiap-tiap satuan organisasi pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung telah memiliki rincian aktivitas yang jelas tertulis dalam daftar rincian aktivitas. Hal ini terlihat dari setiap pegawai pada tiap-tiap satuan organisasi memahami dengan jelas apa yang menjadi bidang tugasnya masing-masing dalam satuan organisasi. 2. Tiap-tiap pejabat dari pucuk pimpinan sampai dengan pejabat yang berkedudukan paling rendah harus memiliki rincian tugas yang jelas dalam suatu daftar rincian tugas.

Rincian tugas merupakan uraian-uraian tugas yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap pegawai yang berada dalam suatu organisasi yang mana rincian tugas ini dibuat dalam suatu daftar rincian tugas yang didalamnya memuat rincian tugas di mulai dari pucuk pimpinan sampai dengan pejabat yang berkedudukan paling rendah.Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung, terlihat dari pucuk pimpinan sampai dengan pejabat yang berkedudukan paling rendah telah memiliki daftar rincian tugas sehingga dengan demikian dalam melaksanakan pekerjaannya pegawai sudah mengetahui tugas pekerjaan yang harus dikerjakan atau dipertanggung-jawabkan setiap harinya walaupun mungkin tidak ada perintah dari atasan.3. Jumlah tugas yang sebaiknya dibebankan kepada seorang pejabat sebaiknya berkisar antara, 4 sampai dengan 12 macam.Berdasarkan hasil observasi peneliti, pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam memberikan tugas kepada seorang pejabat berkisar antara 4 sampai 12 macam tugas dengan memperhatikan jumlah batasan tugas yang dibebankan untuk tidak melebihi kapasitas kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan masih dapat dipertanggung jawabkan selesainya dengan baik. Hal tersebut dilaksanakan agar jumlah tugas yang dibebankan lebih cepat selesai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 4. Variasi tugas bagi seorang pejabat hendaknya diusahakan yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain.Berdasarkan observasi peneliti, bahwa Setda II Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam pembagian kerja, sudah memberikan variasi tugas yang sejenis dan erat hubungannya satu sama lain yang ada kaitannya dengan suatu bidang yang ditempati pejabat. 5. Beban aktivitas bagi tiap-tiap satuan organisasi atau beban tugas masing-masing pejabat hendaknya merata.

Berdasarkan observasi peneliti bahwa pelaksanaan pembagian beban tugas bagi masing-masing pegawai belum terlaksana. Hal ini terlihat bahwa Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam memberikan tugas kepada para pegawai kurang merata, misalnya dalam pengurusan pembuatan laporan daftar inventarisasi perlengkapan kantor, Asda II memberikan tugas kepada pegawai yang dipandang rajin dan patuh dalam menjalankan perintah apapun maka setiap ada pekerjaan selalu dibebankan kepadanya. Hal ini berakibat pegawai yang rajin dan patuh tidak mampu lagi ditambahi beban tugas sedangkan pegawai yang banyak menganggur akan banyak mengganggu pegawai yang sibuk seperti mengajak mengobrol sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan dan hasil pekerjaan menjadi kurang optimal.6. Penempatan para pejabatnya hendaknya yang tepat.

Pada dasarnya mutu personalia/pegawai sangat menentukan untuk kemajuan suatu organisasi. Berdasarkan observasi peneliti, bahwa Asda II Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung kurang memperhatikan penempatan pegawai yang tepat berdasarkan keahlian dan latar belakang pendidikan, hal ini terlihat dari pegawai yang baru diangkat dan berlatarbelakang pendidikan SLTA serta belum pernah mengikuti pelatihan administrasi kearsipan ditugaskan mengurus arsip surat-surat kepegawaian sehingga hasilnya kurang optimal.

7. Penambahan atau pengurangan pegawai hendaknya berdasarkan volume kerja.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung, penambahan atau pengurangan pegawai sesuai dengan volume kerja yang ada, hal ini terlihat bila volume kerja bertambah. Hal ini dilakukan Asda II dengan melihat terlebih dahulu bertambah atau berkurangnya jumlah pekerjaan yang ada pada masing-masing bidang pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

8. Pembagian kerja terutama yang menyangkut para pejabat dalam sesuatu satuan organisasi jangan sampai menimbulkan "pengkotakan pejabat".

Berdasarkan observasi peneliti, bahwa pelaksanaan pembagian kerja yang menyangkut para pejabat dalam satuan organisasi pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung sepenuhnya dilaksanakan untuk tidak menimbulkan pengkotakan pejabat, hal ini terlihat dengan adanya kerjasama dalam pengerjaan tugas.

9. Penggolongan tugas.Berdasarkan hasil observasi peneliti pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung, bahwa pembagian kerja yang dilakukan oleh Asda II sudah dilaksanakan berdasarkan penggolongan tugas. Hal ini terlihat bahwa Kepala Bagian dalam memberikan tugas kepada para pegawai selalu didasarkan pada tingkat penting dan urgensinya, sulitnya dan pemakaian waktu dan berdasarkan siapa yang akan mengerjakannya (berdasarkan pelaksanaannya), sehingga pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya dapat menyelesaikannya dengan baik.

10. Dalam melakukan pembagian kerja harus memperhatikan pada adanya beberapa macam dasar pembagian kerja.Berdasarkan observasi peneliti, pembagian kerja yang dilakukan oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung belum sepenuhnya memperhatikan dasar-dasar pembagian kerja terutama pada pembagian kerja berdasarkan waktu, seperti pembuatan laporan triwulanan yang seharusnya selesai dalam waktu tiga hari tetapi dalam kenyataanya baru dapat terselesaikan dalam waktu satu minggu. sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya pegawai masih mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaannya.

11. Setiap pejabat dalam organisasi atau satuan organisasi yang ada seharusnya sudah pasti memiliki daftar rincian tugas atau daftar rincian aktivitas. Guna menilai apakah sesuatu pembagian kerja telah tepat atau belum.Berdasarkan hasil observasi peneliti, satuan organisasi pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung memiliki daftar rincian tugas atau daftar rincian aktivitas yang jelas yang berguna dalam melakukan penilaian pekerjaan hasil kerja pegawai oleh Pimpinan didalam menjalankan tugasnya dengan menggunakan langkah-langkah tertentu.12. Untuk membantu ketepatan beban kerja pejabat terutama yang bersifat kerja fisik dapat dilakukan dengan jalan melakukan perhitungan kerja.Perhitungan kerja mempunyai peranan yang penting dalam menentukan dalam menggerakkan aktivitas organisasi pegawai pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.Berdasarkan observasi peneliti, perhitungan kerja oleh Kepala Bagian terhadap hasil kerja pegawai terlaksana dengan baik misalnya yang bertujuan untuk terciptanya keseimbangan antara beban kerja dan tata kerja.

Secara umum pelaksanaan pembagian kerja yang dilakukan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung Bandung pada dasarnya telah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya.3.2 Deskripsi Prestasi kerja pegawai pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota BandungPrestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Prestasi kerja akan tercapai apabila sesuatu yang menjadi alat ukur prestasi kerja seluruhnya dimiliki oleh para Pegawai, yaitu motivasi dan kemampuan kerja. Selain alat ukur, sarana penunjang pekerjaan pun harus memadai guna mempermudah dan menambah motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Mengenai deskripsi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pegawai berdasarkan prestasi kerja pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung dapat dilihat, sebagai berikut :

a. Kemampuan

Penulis mengamati kemampuan kerja Pegawai Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung dari sudut pendidikan dapat disimpulkan bahwa kemampuan kerja Pegawai Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung baik, karena paling rendah tingkat pendidikan terakhir para pegawai adalah SLTA. Akan tetapi kalau kita lihat prakteknya masih adanya pegawai yang tidak dapat menyelesaikan tugas pada waktu yang telah ditentukan.

b. Motivasi

Bahwa motivasi kerja Pegawai Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung sudah baik. Hal tersebut dapat terlihat dari absensi harian pegawai yang selalu penuh artinya jarang sekali adanya pegawai yang bolos dalam bekerja. Akan tetapi masih ada sebagian pegawai yang kurang mempunyai motivasi dalam bekerja hal itu juga dapat terlihat dari masih adanya pegawai yang menunda-nunda pekerjaan, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan keterlambatan dan banyaknya Pegawai yang tidak hadir dalam apel pagi yang jika dipersentasekan mencapai 50% dari Pegawai yang ada, juga banyak pula Pegawai yang pulang sebelum jam kerja selesai yang melakukan hal tersebut kebanyakan perempuan.3.3 Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembagian kerja dan prestasi kerja pegawai pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota BandungDalam setiap organisasi pemerintah maupun swasta dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan tidak terlepas dari adanya masalah-masalah dan hambatan-hambatan yang dihadapi, baik itu datang dari luar maupun dari dalam organisasi itu sendiri.

Pada umumnya hambatan-hambatan pada organisasi didalam melaksanakan kegiatannya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi sebagai pelaksana kegiatan maupun berasal dari materiil yang menunjang terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan pegawai.

Lebih jelasnya hambatan-hambatan yang dihadapi tersebut dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Masih banyaknya pekerjaan pegawai yang kurang merata, yang diberikan kepada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung yang terlalu banyak beban tugasnya, sehingga tidak dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya seperti yang diharapkan disebabkan tugas yang diberikan terlalu banyak

2. Pelaksanaan penempatan pegawai yang dilakukan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung belum sesuai dengan pendidikan kemampuan, keahlian, dan kemajuan pegawai sehingga pegawai kurang memahami tugas yang dibebankan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung pada pegawainya yang mengakibatkan prestasi kerja pegawai belum sesuai harapan dan hasil pekerjaan yang masih ada kekurangan

3. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung tidak memberikan batasan waktu yang jelas dalam penyelesaian pekerjaan, sehingga pegawai tidak memiliki target dalam penyelesaian pekerjaan. Maka pekerjaan yang dilakukan mengalami keterlambatan dan lambat cenderung menjadi budaya dalam pelaksana kerja dimana penyelesaian pekerjaan tertutup diharapkan tepat waktu.3.4 Usaha mengatasi hambatan pelaksanaan pembagian kerja dan prestasi kerja pegawai pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota BandungSetiap hambatan tentunya disertai dengan langkah-langkah yang diambil sebagai usaha untuk menanggulangi kemungkinan melebarnya hambatan-hambatan tersebut. Oleh karena itu dalam makalah ini, peneliti sampaikan upaya-upaya yang dilakukan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung, dalam pelaksanaan pembagian kerja sebagai upaya meningkatkan prestasi kerja pegawai.

Usaha-usaha yang dilakukan pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Usaha untuk memberikan perhatian kepada pegawai mengadakan pemerataan terhadap beban kerja, sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. 2. Usaha untuk menempatkan pegawainya sesuai dengan keahliannya dengan cara Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung mengadakan pengarahan dari kesempatan para pegawai untuk mengembangkan diri misalnya dengan mengikuti pendidikan dan latihan sehingga pekerjaan mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan.

3. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung berusaha memberikan batasan waktu terhadap penyelesaian pekerjaan misalnya dalam pembuatan laporan bidang ekonomi yang dilakukan oleh pegawai secara tegas dan memberikan sanksi berupa teguran apabila penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga pegawai memiliki target dalam menyelesaikan pekerjaannya dan diharapkan tugasnya dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

BAB IV

PENUTUP

1. Secara umum pelaksanaan pembagian kerja yang dilakukan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung Bandung pada dasarnya telah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya.2. Prestasi kerja pegawai pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung sudah baik, karena sudah terlaksananya alat ukur prestasi kerja pegawai yaitu kemampuan pegawai dan motivasi pegawai yang sudah terlaksana dengan baik. Selain alat ukur, sarana penunjang pekerjaan pun sudah memadai guna mempermudah dan menambah motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya.3. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembagian kerja dan prestasi kerja pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung adalah Masih banyaknya pekerjaan pegawai yang kurang merata, yang diberikan kepada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung yang terlalu banyak beban tugasnya, sehingga tidak dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya seperti yang diharapkan disebabkan tugas yang diberikan terlalu banyak. Pelaksanaan penempatan pegawai yang dilakukan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung belum sesuai dengan pendidikan kemampuan, keahlian, dan kemajuan pegawai sehingga pegawai kurang memahami tugas yang dibebankan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung pada pegawainya yang mengakibatkan prestasi kerja pegawai belum sesuai harapan dan hasil pekerjaan yang masih ada kekurangan. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung tidak memberikan batasan waktu yang jelas dalam penyelesaian pekerjaan, sehingga pegawai tidak memiliki target dalam penyelesaian pekerjaan. Maka pekerjaan yang dilakukan mengalami keterlambatan dan lambat cenderung menjadi budaya dalam pelaksana kerja dimana penyelesaian pekerjaan tertutup diharapkan tepat waktu.

4. Usaha untuk mengatasi factor penghambat dalam pembagian kerja dan prestasi kerja pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung adalah usaha untuk memberikan perhatian kepada pegawai mengadakan pemerataan terhadap beban kerja, sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Usaha untuk menempatkan pegawainya sesuai dengan keahliannya. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung berusaha memberikan batasan waktu terhadap penyelesaian pekerjaan. Daftar Pustaka

A. Buku :

Alamsyah, Kamal, 2005. Administrasi Publik dalam Perspektif Teori dan Praktek. Bandung: Universitas Pasundan.

Dharma, Agus. 1991. Manajemen Prestasi Kerja. Jakarta : Rajawali.

. 2003. Manajemen Supervisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Handayaningrat, Soewarno. 1983 Dasar-dasar Manajemen, Jakarta : Mas Agung.

Handoko, T. Hani. 2009. Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia, Jakarta : PT Gunung Agung.

Hasibuan, Malayu. 1984 Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah, Jakarta : PT Gunung Agung.

______________ 1992 Manajemen Perbankan, Jakarta : PT Gunung Agung.

Hermawan, Iwan. 2004 PeningkatanKinerja Program Pemantapan Hubungan Kerja Pada Sekretariat BAPEDA KOTA BANDUNG.

Kountur, Ronny. 2004 Metode Penulisan Dntuk Penulisan Skripsi Dan Tesis Jakarta : PPM.

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2002 Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Bandunng : PT Remaja Rosdakarya.

Rao, T.V. 1991Penilaian Prestasi Kerja, Jakarta : Gramedia.

Satibi, Iwan, 2011. Teknik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Bandung: Ceplas,

Siagian, Sondang .P. 1997 Organisasi Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi, Jakarta : PT Gunung Agung.

Sudjana. 1995 Metoda Statistika, Bandung : Tarsito.

Suganda, Daan. 1986 Trilogi Manajemen, Jakarta : PT Gunung Agung.

Sugiyono. 1997 Metode Penulisan Administrasi, Bandung : C.V Alfabeta.

Sutarto. 2002Dasar-dasar Organisasi, Yogyakarta : Gajah Mada University Pers.

Syani, Abdul. 1987 Manajemen dan Organisasi, Jakarta : Gramedia.

1PAGE