6) penyajian kapus p2jk

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT TH 2008JAMKESMASSehat Untuk Rakyat

DEPARTEMEN KESEHATAN RI 1

ISI POKOK (8 BAB) dan LampiranBAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII Lampiran : Pendahuluan : Penyelenggaraan : Tatalaksana Kepesertaan : Tatalaksana Yankes : Tata laksana Pendanaan : Pengorganisasian : Pemantauan dan Evaluasi : Penutup : 1. Data peserta kuota Kab/kota2. Jenis Gawat Darurat 3. Formularium Obat 4. Paket Tarif pelayanan2

PENDAHULUANLATAR BELAKANGBIAYA KES MAHAL KARAKTER YANKES

KESEHATAN HAK DASAR

SULIT AKSES YANKES

KEMAJUAN IPTEKPERUBAHAN POLA PENYAKIT PEMBAYARAN TUNAI

FOKUS YANKES MASKIN

JAMKESMAS KENDALI MUTU KENDALI BIAYA BANTUAN SOSIAL BID KESEHATAN

INFLASI

FAKIR MISKIN DAN TIDAK MAMPU MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

3

PENDAHULUAN TUJUAN Meningkat Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Kpd Seluruh Masyarakat Miskin Dan Tidak Mampu Agar Tercapai Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Optimal Secara Efektif Dan Efisien SASARAN KEPESESERTAAN76, 4 JT JIWA (TIDAK TERMASUK YG SUDAH MEMPUNYAI JK)4

PENYELENGGARAANPRINSIP PENYELENGGARAAN Dana amanat dan nirlaba Secara Nasional Menyeluruh (komprehensif ) sesuai kebutuhan medis yang cost effektifdan rasional Yankes terstuktur, berjenjang, Portabilitas dan ekuitas Transparan dan akuntabel5

TATA LAKSANA KEPESERTAANMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH (MENKES) MENETAPKAN JUMLAH SASARAN JAMKESMAS BERDSRK BPS 19,1 JT RTM (76,4 JT JIWA)(SANGAT MISKIN, MISKIN & MENDEKATI MISKIN)

NAMA DAN ALAMAT PESERTA DITETAPKAN MLL SK BUPATI/WALIKOTA (SEJUMLAH KUOTA) BERDASARKAN DATA NAMA DAN ALAMAT TSBT PT ASKES MENERBITKAN DAN MENDISTRIBUSIKAN KARTU SAMPAI KE PESERTA

AGAR MASALAH KEPESERTAAN DAPAT TUNTAS PERLU DILAKUKAN 6 SINKRONISASI DAN VALIDASI DATA PESERTA SECARA CEPAT

TATA LAKSANA KEPESERTAANMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

SKM, KARTU SEHAT, KARTU SLT TETAP BERLAKU SEPANJANG YANG BERSANGKUTAN MASUK DALAM DAFTAR KEPUTUSAN BUPATI TETAPI BELUM MENERIMA KARTU PESERTA

APABILA MASIH TERDAPAT MASKIN YANG BEROBAT TETAPI TIDAK MASUK DALAM KEPUTUSAN BUPATI/ WALIKOTA MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

7

SASARAN NASIONAL 76,4 JUTA JIWASKB

ALUR KEPESERTAAN* PENETAPAN SK BUPATI/WALIKOTA (PESERTA KAB/KOTA)ENTRY DATA BASE KEPESERTAANBLANKO KARTU

SASARAN KAB/KOTA BERDSARKAN KUOTA

SINKRONISASI DATA BPS KAB/KOTA

BATAS AKHIR 1 JULI

TERBIT KARTU

* Catatan Belum tuntas

PESERTA

DISTRIBUSI KARTU

8

TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATANKETENTUAN UMUM 1. Setiap peserta mempunyai hak mendapat YANKES meliputi : RJTP,RITP,RJTL,RITL, dan yankes GD 2. Pelayanan kesehatan berdasarakan rujukan berjenjang. 3. Pelayanan RI di Puskesmas Perawatan dan ruang rawat inap kelas III (tiga) di RS Pemerintah, RS Khusus, RS TNI/POLRI dan RS Swasta yang bekerjasama 4. Dinas Kesehatan kabupaten/kota atas nama Menteri Kesehatan membuat perjanjian kerjasama (PKS) dengan RS setempat9

LanjutanKETENTUAN UMUM 5. Pada keadaan gawat darurat (emergency) seluruh PPK wajib memberikan yankes walaupun tidak memiliki PKS 6. Biaya pelayanan kesehatan diklaimkan dan diperhitungkan menjadi satu kesatuan menurut Tarif Paket yankes bagi masyarakat miskin sehingga dokter berkewajiban melakukan penegakan diagnose penyakit/ prosedur sebagai dasar pengajuan klaim. 7. Verifikasi pelayanan di Puskesmas (RJTP, RITP, Persalinan, dan Pengiriman Spesimen) di laksanakan oleh Tim Pengelola Penyelenggaraan Program Jamkesmas Kabupaten/Kota. 10

Lanjutan7. Ketersediaan obat, BMHP, alat, Darah, dan bahan penunjang lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Rumah Sakit. 8. Peserta tidak boleh dikenakan iur biaya dengan alasan apapun 9. Verifikasi pelayanan di BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM dan RS dilaksanakan oleh Tim Pengelola Penyelenggaraan Program Jamkesmas kabupaten/kota Transportasi Rujukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Biaya Transportasi dari Puskemas menjadi tanggung Jawab Puskesmas11

lanjutan

KETENTUAN UMUM

OBAT

OBAT PUSKESMAS DIKIRIM LANGSUNG INSTALASI FARMASI/APOTIK RS BERTANGGUNG JAWAB MENYEDIA OBAT MENGGUNAKAN FORMULARIUM OBAT PROGRAM INSTALASI RS DPT BEKERJASAMA DNG APOTIK LAIN BERDASARKAN KESEPAKATAN BERSAMA APABILA TERJADI PER R/ DILUAR KETENTUAN, RS BERTANGUNG JAWAB MENANGGUNG SELISIH HARGA PENERAPAN ONE DAY DOSE DISPENSING APABILA TERJD KEKURANGAN OBAT RS BERKEWAJIBAN MELAKUKAN KORDINASI DNG PIHAK-PIHAN TERKAIT INSTALASI RS DPT MENGGANTI OBAT DNG JENIS DAN HARGA YG SEPADAN DENGAN SEPENGETAHUAN DOKTER PENULIS R/12

TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN (2)ALUR PELAYANAN

RJTLPeserta Loket RS-verifikasi

SKP

YANKES

kepesertaan

RITP

P U L A N G

DAFTAR SASARAN SK BPT/WLKT

EMERENGENCY

SKP : SURAT KEABSAHAN PESERTA13

TATA LAKSANA YANKESMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PROSEDUR PELAYANAN1. PESERTA YG MEMERLUKAN YANKEDAS BERKUNJUNG KE PUSKESMAS DAN JARINGANNYA 2. UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN, PESERTA HARUS MENUNJUKAN KARTU ATAU KARTU IDENTITAS LAINYA 3. APABILA PESERTA MEMERLUKAN PELAYANAN KES RUJUKAN , MAKA PESERTA YG BERSANGKUTAN DAPAT DIRUJUK KE FASILITAS YANKES RUJUKAN DNG DISERTAI SURAT RUJUKAN DAN IDENTITAS MISKIN SBGMN DIMAKSUD DALAM BUTIR KE 2 (DUA) YANG DITUNJUKAN SEJAK AWAL. 4. SEJAK AWAL DIKELAS III DAN TIDAK DIPERKENANKAN PINDAH KELAS14

PROSEDUR YENKES

TATA LAKSANA YANKESMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PROSEDUR PELAYANAN5. PELAYANAN RUJUKAN MELIPUTI : a. PELAYANAN RJ SP DI PUSKESMAS YG MEMILIKI PELAYANAN SP b. PELAYANAN RI/PERSALINAN DI PUSKESMAS c. PELAYANAN RAWAT JALAN LANJUT DI RS/BKMM/BP4/BKIM d. PELAYANAN RI KELAS III DI RS e. PELAYANAN RUJUKAN SPESIMEN DAN PENUNJANG DIAGNOSTIK 6. PADA KONDISI GAWAT DARURAT PESERTA TIDAK DIWAJIBKAN DISERTAI DNG SURAT RUJUKAN

PROSEDUR YENKES

15

TATALAKSANA YANKESMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

RS BERKEWAJIBAN MEMBERIKAN JAWABAN ATAS PELAYANAN RUJUKAN (RUJUK BALIK) KE PUSKESMAS ATAU YG MERUJUK DNG DISERTAI KETERANGAN KONDISI PASIEN DAN TINDAK LANJUT YG HARUS DILAKUKAN PUSKESMAS ATAU YG MERUJUK

Bila peserta tidak dapat menunjukkan kartu atau SKTM sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, maka yang bersangkutan di beri waktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja untuk menunjukkan kartu tersebut. Pada kondisi tertentu dimana ybs belum mampu menunjukkan identitas sebagaimana dimaksud diatas maka Direktur RS dapat menetapkan status miskin atau tidak miskin yang bersangkutan atas rekomendasi DinsosSELAMA MASA TENGGANG WAKTU MAKSIMAL 2 X 24 JAM HARI KERJA MASKIN YG BELUM MAMPU MENUNJUKKAN IDENTITAS MISKINNYA, MASKIN TERSEBUT TIDAK BOLEH DIBEBANI BIAYA DAN SELURUH PEMBIAYAANNYA MENJADI BEBAN RS DAN UNTUK SELANJUTNYA DIKLAIMKAN16

PROSEDUR


MANFAAT YG DIPEROLEH PESERTAMANFAAT YANG DIPEROLEH BERSIFAT KOMPREHENSIF SESUAI KEBUTUHAN MEDIS , KECUALI BBRP HAL YG DIBATASI DAN TIDAK DIJAMIN DENGAN STANDARISASI MELIPUTI :

STANDARISASI OBAT STANDARISASI BAHAN DAN ALAT (PEN, SCREW, IOL,DLL) STANDARISASI DAN PENYESUAIAN TARIF TARIF STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

17


PELAYANAN KESEHATAN YANG DIBATASIKACAMATA B. ALAT BANTU DENGAR C. ALAT BANTU GERAK D. PELAYANAN DIAGNOSTIK CANGGIHA.

PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMINA. PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI PROSEDURDAN KETENTUAN B. BAHAN, ALAT, DAN TINDAKAN YG BERTUJUAN UNTUK KOSMETIKA C. GENERAL CHECK UP D. PROSTESIS : GIGI PALSU E. RANGKAIAN PEMERIKSAAN, PENGOBATAN DALAM UPAYA MENDAPATKAN KETURUNAN, TERMASUK BAYI TABUNG DAN PENGOBATAN IMPOTENSI Schem berbeda F. Bakti sosial dan Bencana18

PENDANAAN PROGRAMMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

A.

SUMBER DANA APBN SEKTOR KESEHATAN TA 2008 4,6 T PEMERINTAH DAERAH DAPAT BERKONTRIBUSI DALAM MENUNJANG DAN MELENGKAPI PEMBIAYAAN YANKES BAGI MASKIN DIDAERAHNYA MELIPUTI ANTARA LAIN:

Penanggungan selisih tarif di Rumah sakit Transportasi pendamping pasien rujukan Dana pendamping pasien rawat Inap Penanggungan selisih harga obat/diluar ketentuan Maskin yg tdk masuk dalam pertanggungan 19 kesepesertaan askeskin

PENDANAAN PROGRAMMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

B. PENYALURAN DANA1. 2. PELAYANAN KESEHATAN DASAR DISALURKAN LANGSUNG KE PUKESMAS MELALUI PT POS. DANA PELAYANAN KESEHATAN DI RS/BKIM/BKMM/BP4 DIBAYARKAN LANGSUNG KE RS OLEH KAS NEGARA MELALUI BANK ATAS KENDALI DEPKES . TAHAP AWAL DILUNCURKAN DANA PELAYANAN SEBESAR 2 (DUA) BULAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DANA UNTUK YANKES DI PUSKESMAS DAN JAR MELIPUTI: a) RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA b) RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA c) PERSALINAN d) TRANSPORTASI RUJUKAN, EMEREGENCY e) OPERASIONAL DAN MANAJEMEN PUSKESMAS f) PELAYANAN SPESIALISTIK BAGI PUSKESMAS YG MEMILIKI PELAYANAN SP

3.

20

Lanjutan4. Dana yankes tersbt akan diluncurkan pada bulan Febr mll Bank BRI dng SK menkes ttg PPK penerima dana yenkes 5. Rumah sakit segera membuka rek. di bank 6. Dana yg diterima RS dipertanggungjawabkan, dimanfaatkan oleh RS dng mengacu manlak 2008 yang lampiran tarifnya sama seperti lampiran tarif pada Manlak th 2007 7. Setiap RS melakukan rekapitulasi Yankes harian meliputi RJTL, RITL,OBT maupun IGD berdasarkan no peserta, alamat peserta, 21 identitas miskin, diagnosa dan besar biaya

Lanjutan

8. Pemanfaatan dan pengelolaan dana pd RS daerah mengacu kepada Mekanisme Daerah 9. Dana dpt digunakan untuk mengganti biaya pelayanan meliputi belanja operasioanl, jasa medik, jasa lainnya.

22

ALUR PENYALURAN DANAKPPN SPM TIM PENGELOLA JPKMM PUSAT PENGUJI SP2 D Bank KPPN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN PK (SPP)

REK. BANK RS * KAS DAERAH RS

* KHUSUS RSUD

23

ALUR PEMBAYARAN KLAIM BERDASARKAN KLAIM RS

SPM KPPN

TIM PENGELOLA JPKMM PUSAT

Bank KPPN

REK. BANK RS

* KAS DAERAH RS

Verifikasi Adm KLAIM Oleh Pelaks. Verifikasi * KHUSUS RSUD

24

Implementasi Pembayaran Paket Program Askeskin 2008 dan Masa TransisiTRANSFER 1/1/08 PEMBAYARAN UM/DANA AWAL / Luncuran II REKENING BANK KPPN REKENING BANK RS JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL KLAIM MINGGUAN

DST

PERTANGGUNG JAWABANRS POLA KLAIM PAKET ASKESKIN 2007 PENYERTAAN DIAGNOSA ICD X LAPORAN UTK PERTGJWBAN (REKAP) VERIFIKASI oleh IRJEN DAN BAWASDA

PERTANGGUNG JAWABANRS POLA KLAIM PAKET ASKESKIN 2007/ YANG DISEMPURNAKAN PENYERTAAN KODEFIKASI INA DRG LAPORAN UTK PERTGJWBAN (REKAP) VERIFIKASI OLEH VERIFIKATOR

PERTANGGUNG JAWABANRS POLA KLAIM TARIF PROGR ASKESKIN 2008 MENURUT INA-DRG VERIFIKASI OLEH VERIFIKATOR

25

PEMANFAATAN DANA DI PUSKESMASMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PENYAKURAN DAN PEMANFAATAN DANA DI PUSKESMAS

KANTOR POS

GIRO POS

DINKES KAB/KOTADOK HSL VERIFIKASI

PUSKESMAS MINILOK (POA) PELAKSANAA KEGIATANDOK/LAP. PELAKS KEGIATAN

VERIFIKASI26

Pengorganisasian1. Dibentuk Tim Pengelola Pusat, Propinsi dan Kab/kota yang terdiri Pengarah, Pelaksana dan Sekretariat di Pusat dibentuk SAMSAT 2. Dibentuk Tim Koordinasi Pusat, Propinsi dan kab/kota Terdiri dari K 3. Dibentuk Tim Verfikasi di setiap RS 4. Propinsi Diberikan Kewenangan untuk melakukan Rekruitmen Tim Verifikasi dengan standar 1 orang per/100 TT atas usulan kadinkes kab/kota 5. Kadinkes Kab/kota atas nama menkes melakukan PKS dng PPK setempat termasuk swasta27

ORGANISASIPT ASKESDEPKES : UNIT PENGELOLA : PENGARAH PELAKSANA TIM KOORD PUSAT

PT ASKES

DINKES PROP SEKRETARIAT PENGELOLA

TIM KOORD PROP

PT ASKES

DINKES KAB/KOTA SEKRETARIAT PENGELOLA

TIM KOORD KAB/KO

PUSKESMAS

VERIFIKATOR INDEPENDENT 28

RUMAH SAKIT PPATRS

DINKES PROPINSI Kepala Dinas Kesehatan Propinsi membentuk Tim Pengelola Jamkesmas Propinsi terdiri dari 1 (satu) orang Penanggung jawab yang dijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, 1 (satu) orang koordinator operasional dan 2 (dua) orang staf yang membidangi kepesertaan, pelayanan, keuangan dan administratif.29

PERAN/TUGAS DINKES PROP Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan program Jamkesma Melakukan verifikasi, pemantauan dan evaluasi Melakukan analisis aspek kendali biaya, dan kendali mutu Menyampaikan laporan pengelolaan Jamkesmas.

30

DINKES KAB/KOTA Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membentuk Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) orang Penanggung jawab yang dijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan 1 (satu) orang koordinator operasional; 3 (tiga) orang staf yang membidangi kepesertaan, pelayanan, keuangan dan administratif dan satu diantaranya ditugaskan juga sebagai koordinator verifikator; serta pelaksana verifikasi sesuai kebutuhan.

31

TUGAS/PERAN DINKES KAB/KOTA Melakukan manajemen kepesertaan, manajemen pelayanan kesehatan, manajemen keuangan Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi di PPK Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Propinsi setempat.32

TIM KOORDINASI PROPINSI Gubernur membentuk Tim Koordinasi Program Jamkesmas di Propinsi Tugas : Menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin (JPKMM) Melakukan pembinaan dan pengendalian program

33

STRUKTUR Pelindung Ketua Anggota : Gubernur : Sekretaris Daerah : Kadinkes Propinsi : Asisten Kesra : Direktur Rumah Sakit : Ketua Komisi DPRD yang membidangi Kesehatan : Kasubdin yang bertanggung jawab program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan : 2 orang34

Sekretariat Ketua

Staf Sekretariat

TIM KOORDINASI KAB/KOTA Bupati/ Walikota membentuk Tim Koordinasi Program Jamkesmas Tingkat Kabupaten/Kota Tugas : Menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Program Jamkesmas Tingkat Kab/Kota Melakukan pembinaan dan pengendalian Program Jamkesmas di Kab/Kota.

35

VERIFIKATOR PROGRAM ASKESKINDIATUR DENGAN SK MENKES TENTANG: 1. TIM PENGELOLA PENYELENGGARAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2008 (SK MENKES NO../2008, BUTIR KE 2,8 DAN 9) PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN VERIFIKATOR (DRAFT): REKRUTMEN, TUGAS, HAK DAN TANGGUNG JAWAB PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI (DRAFT) TATA KERJA, STANDAR PENILAIAN, PELAPORAN

2.

3.

36

Pengertian VerifikatorAdalah petugas yang melaksanakan penilaian administrasi klaim yang diajukan PPK, dengan mengacu kepada standar penilaian klaim, dan memperoses klaim sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. jawabnya.

37

KOMPETENSI VERIFIKATORDENGAN KRITERIA VERIFIKATOR DI ATAS KOMPETENSI VERIFIKATOR ADALAH: MEMILIKI PENGETAHUAN DAN KEMAMPUAN MELAKUKAN PENILAIAN ADMINISTRASI KLAIM MELIPUTI ASPEK; KEPESERTAAN, PELAYANAN KESEHATAN, KEUANGAN, DAN MAMPU MEMPROSES KLAIM SESUAI HAK DAN TANGGUNG JAWABNYA38

Kriteria Rekrutmen VerifikatorMinimal berpendidikan D3 kesehatan dan non kesehatan, non PNS, mampu menggunakan komputer, bersedia mengikuti pelatihan verifikasi, bersedia menandatangani kontrak kerja bertahap (tiga bulanan) prioritas yang berpengalaman sebagai verifikator asuransi/jaminan kesehatan/enumerator 39 Riskesdas,

TUPOKSI VERIFIKATORTUGAS POKOK VERIFIKATOR 1. MELAKSANAKAN VERIFIKASI KEPESERTAAN 2. MELAKSANAKAN VERIFIKASI PELAYANAN 3. MELAKSANAKAN VERIFIKASI PEMBIAYAAN, TIM VERIFIKASI MELAKSANAKAN TUGASNYA DI PPK DENGAN KOORDINASI TIM PENGELOLA PROGRAM ASKESKIN KAB/KOTA

40

FUNGSI VERIFIKATOR1. MENGECEK KEBENARAN DOKUMEN IDENTITAS PESERTA ASKESKIN 2. MEMASTIKAN ADANYA SURAT RUJUKAN DARI PPK 3. MEMASTIKAN DIKELUARKANNYA SURAT JAMINAN PELAYANAN (SJP) OLEH PPK 4. MEMASTIKAN DILAKUKANNYA DATA ENTRY REKAP PENGAJUAN KLAIM OLEH PETUGAS RS SESUAI DENGAN FORMAT PENGAJUAN KLAIM41

FUNGSI VERIFIKATOR5. MENGECEK KEBENARAN PENULISAN PAKET/DIAGNOSE, PROSEDUR, NO. KODE 6. MENGECEK KEBENARAN BESAR TARIF SESUAI PAKET/DIAGNOSA, PROSEDUR, NO KODE 7. MEMASTIKAN FORMULIR PENGAJUAN KLAIM DI SETUJUI PENANGGUNG JAWAB PPK 8. MENGIRIM REKAP PENGAJUAN KLAIM YANG DITANDA TANGANI OLEH PIMPINAN RS/PPK KE DEPKES , TEMBUSAN TIM PENGELOLA KAB/KOTA 9. MEMBUAT LAPORAN REKAP KLAIM DAN REALISASI PEMBAYARAN KLAIM PPK KE TIM PENGELOLA PUSAT, PROPINSI, KAB/KOTA 42

HAK DAN KEWAJIBAN VERIFIKATORHAK VERIFIKATOR: 1. MENGKONSULTASIKAN PENILAIAN PELAYANAN KESEHATAN (LAIK MEDIK) KEPADA PENANGGUNG JAWAB YANG DITUNJUK : DOKTER KLINISI UNTUK KASUS SEDERHANA, DAN KOMITE MEDIK UNTUK KASUS , KOMPLIKASI , UNTUK SELANJUTNYA DI TANDA TANGANI OLEH PENANGGUNG JAWAB TERSEBUT 2. IKUT MEMASTIKAN FORMULIR PENGAJUAN KLAIM DI SETUJUI OLEH PIMPINAN PPK (VERIFIKATOR JUGA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN) 3. MENERIMA HONORARIUM BULANAN43

HAK DAN KEWAJIBAN VERIFIKATORKEWAJIBAN VERIFIKATOR: 1. IKUT PELATIHAN KOMPETENSI VERIFIKATOR YANG DIADAKAN DEPKES 2. DATANG SETIAP HARI KERJA 3. MELAPORKAN SETIAP MINGGU HASIL VERIFIKASI (FLB DAN SURAT TAGIHAN NORMAL) 4. MELAKUKAN PENETAPAN KEABSAHAN KARTU PESERTA ASKESKIN , DAN SJP 5. MEMBERI PENJELASAN KEPADA TIM PENGELOLA KAB/KOTA /MENJADI SAKSI UNTUK KASUS YANG TIDAK LAIK BAYAR44

PROSES REKRUTMEN VERIFIKATOR1. SURAT SEKJEN KE PROP. UNTUK SEGERA MEREKRUT VERIFIKATOR (DILAMPIRKAN SK PENGELOLA DAN JUKNIS PEMBENTUKAN TIM VER) 2. CALON VERIFIKATOR DIUSULKAN OLEH DINKES KAB/KOTA KEPADA DINKES PROP: JUMLAH VERIFIKATOR YANG DIUSULKAN BERDASARKAN PENGALAMAN BEBAN KERJA RS, YAITU DENGAN RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR RS TERHADAP JUMLAH VERIFIKATOR;RS S.D 100 TT : 1 VERIFIKATOR , DST.. KELIPATAN 100TT (LIHAT DAFTAR KEBUTUHAN VERIFIKATOR PER RS)45

PROSES REKRUTMEN VERIFIKATOR3. KADINKES KAB/KOTA MENGUSULKAN CALON VERIFIKATOR SESUAI DENGAN KRITERIA DI ATAS KEPADA KADINKES PROPINISI 4. KADINKES PROPINSI A.N. MENKES MENGELUARKAN SK PENETAPAN VERIFIKATOR ATAS USULAN DINKES KAB/KOTA (SESUAI SK MENKES NO../2008, BUTIR 8)46

PROSES REKRUTMEN VERIFIKATOR5. VERIFIKATOR YG TELAH DITETAPKAN OLEH KADINKES PROP MENGIKUTI PELATIHAN DI TINGKAT PROPINSI MASINGMASING-MASING 6. PENDANAAN VERIFIKATOR SELESAI DIPROSES 7. VERIFIKATOR MELAKSANAKAN TUGAS47


PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM1. TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI MENDAPATKAN GAMBARAN TENTANG KESESUAIAN ANTARA RENCANA DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM SEDANGKAN EVALUASI UNTUK MELIHAT PENCAPAIAN INDIKATOR KEBERHASILAN 2. SASARAN PEMANTAUAN & EVALUASI, MELIPUTI : A. B. C. KEPESERTAAN PELAYANAN KEUANGAN

KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

48


PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM

3.

MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI : DIARAHKAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN SESUAI PRINSIP-PRINSIP KENDALI MUTU. DILAKUKAN SECARA BERKALA BAIK BULANAN, TRIWULAN, SEMESTER MAUPUN TAHUNAN YANG ANTARA LAIN MELALUI : A. PERTEMUAN ATAU FORUM KOMUNIKASI B. ANALISIS LAPORAN C. KUNJUNGAN LAPANGAN DAN SUPERVISI D. PENELITIAN LANGSUNG ( SURVEI KEPUASAN )

49

INDIKATOR KEBERHASILANMASUKAN: Ada Tim Koordinasi di tk Pst/Prov/Kab/Kota Adanya sekretariat Pengelola di tk Pst/Prov/Kab/Kota Ada Tim Verifikasi di semua RS Ada Anggaran utk manajemen Operasional Adanya APBD utk maskin diluar yg ditetapkan Bupati/Walikota

50

PROSES: Adanya Database Kepesertaan 100% di Kab/Kota Tercapainya Distribusi Kartu Peserta JAMKESMAS 100% Tarif Paket Pelayanan JAMKESMAS Klaim tepat waktu Laporan tepat waktu

51

LUARAN: Peningkatan Cakupan Kepesertaan: 100% Kab/Kota memiliki database peserta Distribusi Kartu 100%

Peningkatan cakupan & mutu pelayanan: Kewajaran Tingkat Kunj RJTP & RITP Kewajaran Tingkat Rujukan dr PPK I ke PPK II/III Kewajaran Kunj RJTL Kewajaran Kunj RITL Ketepatan Mekanisme Pembayaran dg Penggunaan Tarif Paket JAMKESMAS di RS

52

LUARAN: Kecepatan Pembayaran Klaim & Limitasi: Klaim diajukan setiap hari Jumat Pembayarn Klaim selambat-lambatnya 7 hari setelah Tgl Berita Acara Verifikasi di Depkes Peningkatan Transparansi & Akuntabilitas

53

Penutup Penyelenggaraan JPKMM thn 2008 pada prinsipnya sama dengan sebelumnnya, hanya pengelolaan langsung dilakukan departemen kesehatan dengan pihak-pihak lain seperti Bank, PT Pos Pembayaran langsung dari kas negara ke PPK melalui Bank BRI untuk RS dan PT Pos untuk Puskesmas Sambil menunggu kesiapan tenaga Verifikator yang akan dibentuk dan tarif yang mengacu pada paket pelayanan kesehatan (INADRG), diluncurkan dana awal dengan pertanggungan dan pemanfaatannya mengacu Tarif pada pedoman pelaksanaan 2007 Perlu peran serta aktif seluruh stakeholder terkait sesuai fungsinya masing-masing dalam penyelenggaraannya terutama dinas kesehatan dan Rumah Sakit untuk melakukan perbaikan medical record dan pembenahan lainnya54

TERIMA KASIH

55

6) penyajian kapus p2jk

Documents