4.0. pedum sri 2012

KONSEP

PT.PSP.3-3.2012

PEDOMAN TEKNISPENGEMBANGAN SYSTEM OF RICE

INTENSIFICATION TA. 2012

DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHANDIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIANKEMENTERIAN PERTANIANJAKARTA, 2012

Pedoman Teknis Pengembangan SRI TA. 2011 i

KATA PENGANTAR

Pembuatan pedoman teknis ini dimaksudkan untuk memberikan acuan umum bagi para petugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi, Kabupaten/Kota dan petugas lapangan dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan SRI (System of Rice Intensification) yang dananya bersumber dari dana APBN TA 2012. Para petugas terkait diharapkan dapat mempelajari dan mencermati pedoman ini dengan saksama. Disamping itu dengan memahami Pedoman Teknis ini, diharapkan tidak akan terjadi keragu-raguan dalam implementasi kegiatan dilapangan dan kendala / hambatan yang ada akan dapat diatasi, sehingga kinerja yang diperoleh dapat tercapai secara optimal . Muatan pedoman teknis ini bersifat umum karena berlaku secara nasional, oleh karena itu diharapkan pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi dapat menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Petunjuk teknis yang menjabarkan secara lebih rinci Pedoman Teknis ini sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing-masing. Untuk meningkatkan pemahaman petugas terhadap pedoman teknis ini, sangat diharapkan dalam berbagai kesempatan yang ada (misalnya Acara Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Rapat Teknis, Supervisi dsbnya) Pedoman Teknis ini dapat didiskusikan bersama secara intensif. Dengan demikian diharapkan semua pihak terkait baik Pusat dan Daerah dapat memiliki kesamaan pandangan, gerak dan langkah dalam melaksanakan kegiatan ini. Akhirnya, sangat diharapkan komitmen berbagai pihak untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dalam bingkai waktu yang telah ditentukan, agar

Pedoman Teknis Pengembangan SRI TA. 2011 ii

hasil pembangunan melalui kegiatan ini benar-benar dapat dinikmati manfaatnya bagi sebesar-besarnya kesejahteraan petani di Indonesia.

Jakarta, Januari 2012

Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan,

Ir.Tunggul Iman Panudju,Msc NIP.195805261987031002

Pedoman Teknis Pengembangan SRI TA. 2011 iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ...................................................... i DAFTAR ISI ................................................................... iii DAFTAR LAMPIRAN ..................................................... v I. PENDAHULUAN ..................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................ 1 B. Tujuan ............................................................. 3 C. Sasaran .......................................................... 3 D. Pengertian ..................................................... 4

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN ................................ 5

A. Persiapan ........................................................ 5 B. Pelaksanaan ................................................... 5

III. SPESIFIKASI TEKNIS ............................................. 6

A. Norma ............................................................. 6 B. Standar Teknis ................................................ 6 C. Kriteria ............................................................ 7

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN .................................... 9

A. Cara Pelaksanaan ......................................... 9 B. Tahapan Pelaksanaan ................................... 9 C. Jadwal Kegiatan ............................................ 15 D. Pendanaan .................................................... 16

Pedoman Teknis Pengembangan SRI TA. 2011 iv

V. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ................................................. 18

A. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Propinsi ................................................ 18 B. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota .................................... 19 C. Format Laporan .............................................. 20 D. Alur Laporan ................................................... 20

VI. INDIKATOR KINERJA ............................................ 23

A. Indikator Keluaran (Outputs) ........................... 23 B. Indikator Hasil (Outcomes) ............................. 23 C. Indikator Manfaat (Benefits) ............................ 23 D. Indikator Dampak (Impacts) ............................ 23

VII. PENUTUP ............................................................... 25

Pedoman Teknis Pengembangan SRI TA. 2011 v

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Lokasi Pengembangan SRI Tahun 2012 26 Lampiran 2. Contoh Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) kegiatan Pengembangan SRI ............................ 29 Lampiran 2.a. Format Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Ditjen. PSP TA. 2012 (form PSP.01) ..................... 31 Lampiran 2.b Format Laporan Manfaat Kegiatan Ditjen. PSP TA. 2012 (form PSP.03)... .................................... 32 Lampiran 3.a. Format Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Ditjen. PSP TA. 2012 (form PSP.02) ............. 34 Lampiran 3.b Format Laporan Manfaat Kegiatan Ditjen. PSP TA. 2012 (form PSP.04) ....................................... 35 Lampiran 4. Outline Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan SRI TA. 2012 ....................................... 36

Pedoman Teknis Pengembangan SRI TA. 2012 1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan faktor produksi pertanian yang

penting. Keseimbangan tanah dengan kandungan

bahan organik, mikro organisme dan aktifitas biologi

serta keberadaan unsur-unsur hara dan nutrisi sangat

penting untuk keberlanjutan pertanian kedepan, begitu

juga dengan kesehatan manusia mempunyai hubungan

langsung dengan kesehatan tanah.

Salah satu permasalahan saat ini yang dihadapi banyak

petani adalah kesehatan dan kesuburan tanah yang

semakin menurun. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-

gejala sebagai berikut; tanah cepat kering, retak-retak

bila kurang air, lengket bila diolah, lapisan olah dangkal,

asam dan padat, produksi sulit meningkat bahkan

cenderung menurun. Kondisi ini semakin buruk karena

penggunaan pupuk an-organik terus meningkat dan

penggunaan pestisida untuk mengendalikan organisme

pengganggu tumbuhan juga meningkat.

Perilaku usahatani lebih tertuju pada cara memupuk

tanaman, bukan cara memupuk tanah agar tanah


menjadi subur, sehingga dapat menyediakan sekaligus

memberikan banyak nutrisi pada tanaman. Saat ini

usahatani secara umum belum melibatkan tanah

sebagai komponen yang mempengaruhi dan

menentukan keputusan pengendalian dalam

pengelolaan suatu agroekosistem.

Dibeberapa tempat masih terjadi pembakaran sisa

jerami sebelum pengolahan lahan, sehingga

mengakibatkan pencemaran udara dan rotasi unsur

hara tidak terjadi.

Oleh karena itu Direktorat Perluasan dan Pengelolaan

Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian pada tahun 2012 akan melaksanakan

kegiatan untuk meningkatkan kemampuan teknis

masyarakat tani melalui kegiatan Pelatihan dan

Sekolah Lapangan System Of Rice Intensification (SRI)

yaitu cara budidaya tanaman padi yang intensif dan

efisien dengan proses manajemen sistem perakaran

dengan berbasis pada pengelolaan tanah, tanaman

dan air.


B. Tujuan

Tujuan Pengembangan SRI ini adalah :

a. Meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan petani tentang usahatani padi

sawah organik metode SRI.

b. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi

usahatani.

c. Menghasilkan produksi yang berdaya saing

tinggi, sehat dan berkelanjutan.

d. Mengembangkan usahatani padi yang ramah

lingkungan.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan pengembangan SRI adalah petani

yang mempunyai lahan sawah beririgasi yang

ketersediaan airnya terjamin. Pada tahun 2012 kegiatan

pengembangan SRI seluas 60.300 Ha yang tersebar di

20 propinsi, 109 kabupaten/kota dengan rincian

sebagaimana terlampir pada Lampiran 1.


D. Pengertian

1. Usahatani padi sawah organik metode SRI adalah

usahatani padi sawah irigasi secara intensif dan

efisien dalam pengelolaan tanah, tanaman dan air

melalui pemberdayaan kelompok tani dan kearifan

lokal serta berbasis pada kaidah ramah

lingkungan.

2. Kelompok tani pelaksana SRI adalah kelompok

tani yang menggarap lahan dalam satu hamparan

dan bersedia menerapkan metode SRI pada

seluruh lahan garapan kelompok tani tersebut

secara utuh.


II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan pengembangan SRI terdiri dari :

A. Persiapan 1. Pembuatan Juklak oleh Propinsi

2. Pembuatan Juknis oleh Kab/Kota

3. Koordinasi dengan Instansi terkait

4. Sosialisasi

5. Penjaringan Calon Petani dan Calon Lokasi (PCPCL)

6. Penetapan hasil penjaringan CPCL

7. Pembuatan rekening kelompok

8. Musyawarah Kelompok Tani

9. Penyusunan RUKK

10. Transfer Dana

B. Pelaksanaan 1. Pengadaan alat dan saprodi (APPO, benih dan

bahan organik (BO)

2. Pengolahan Tanah

3. Pelatihan

4. Sekolah Lapangan (SL) dan pendampingan

5. Lokakarya

6. Monitoring dan Evaluasi

7. Pelaporan


III. SPESIFIKASI TEKNIS Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan SRI melalui

Pelatihan dan Sekolah Lapangan SRI (SL- SRI) mengacu

pada norma, standar teknis dan kriteria sebagai berikut :

A. Norma

Pengembangan SRI dilaksanakan bagi petani dalam

kelompok tani pada lokasi sasaran dan dilakukan oleh

petugas yang telah mengikuti pelatihan pemandu ( TOT )

atau petani maju yang telah mampu menerapkan metode

SRI.

B. Standar Teknis

Standar teknis Pengembangan SRI meliputi :

1. Pelaksanaan TOT bagi Instruktur/ Petugas di

daerah

2. Pelaksanaan Pelatihan Usahatani Padi Organik

Metode SRI.

3. Pelaksanaan Sekolah Lapang Pemandu SRI

selama 15 kali pertemuan


C. Kriteria Kriteria lokasi, petani, kelompok tani, pengajar,

pendamping dan pemandu pelaksana pengembangan

SRI yaitu :

1. Kriteria Lokasi

a. Hamparan sawah beririgasi yang ketersediaan

airnya terjamin yang dimiliki/dikelola oleh satu

kelompok secara utuh seluas lahan yang dimiliki

oleh anggota kelompok tersebut ( kurang lebih 20

ha).

b. Lokasi mudah dijangkau.

c. Bukan daerah rawan genangan / banjir dan

infrastruktur drainase cukup memadai.

d. Diutamakan yang di daerah sekitarnya tersedia

bahan organik (hijauan, kotoran hewan).

e. Luas lahan pemilik penggarap atau penggarap

maksimum 2 ha / KK.

2. Kriteria Calon Petani Pelaku SRI

a. Petani pemilik penggarap atau penggarap yang

mempunyai kemauan dan kemampuan dalam

mengembangkan SRI serta berada dalam satu

kelompok tani hamparan.


3. Kriteria Kelompok Tani

- Kriteria kelompok tani adalah kelompok tani

hamparan yang merupakan kelompok tani aktif dan

dinamis serta berorientasi ekologis dan agrobisnis.

- Kelompok tani yang belum pernah mendapatkan

alokasi kegiatan SRI.

4. Kriteria Instruktur/ Pelatih SRI

Instruktur/ Pelatih SRI adalah Petugas Dinas Daerah/

Penyuluh Lapangan / Anggota Kelompok tani yang

telah mengikuti TOT yang diselenggarakan oleh

Pusat.

5. Kriteria Pendamping dan Pemandu

Pendamping dan pemandu adalah tenaga profesional

di bidang SRI, Petugas Dinas Kabupaten / Kota dan

Petugas Lapangan atau petani yang telah mengikuti

pelatihan pemandu SRI dan berpengalaman

melaksanakan SRI, serta mempunyai kemampuan

untuk menumbuhkan minat petani dalam

menerapkan dan mengembangkan SRI.


IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Cara Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan pengembangan SRI melalui

Pelatihan dan Sekolah Lapangan SRI (SL- SRI)

dilakukan secara swakelola oleh Dinas Pertanian

Tanaman Pangan Kabupaten/Kota, sedangkan

pengadaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO), dan

benih dilakukan oleh kelompok tani.

B. Tahapan Pelaksanaan

1. Persiapan

a. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan petunjuk pelaksanaan dilakukan oleh

Dinas Propinsi sebagai penjabaran dari pedoman

teknis yang dibuat oleh pusat sesuai dengan

kondisi daerah.

b. Pembuatan Petunjuk Teknis

Pembuatan petunjuk teknis dilakukan oleh Dinas

Kab/Kota sebagai penjabaran dari petunjuk


pelaksanaan yang dibuat oleh propinsi sesuai

dengan kondisi riil di lapangan.

c. Koordinasi

Koordinasi dilakukan dengan instansi terkait di

kabupaten/kota termasuk dengan aparat desa

dan masyarakat luas, untuk memperoleh

dukungan dan kemudahan dalam pelaksanaan

kegiatan.

d. Sosialisasi

Sosialisasi bertujuan agar masyarakat

mengetahui dengan jelas tentang rencana

kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga

masyarakat bersedia berpartisipasi dalam

kegiatan tersebut.

e. Penjaringan Calon Lokasi dan Petani

Yang dimaksud penjaringan lokasi adalah

kegiatan untuk memperoleh lokasi (daerah irigasi

yang ketersediaan airnya terjamin), petani dan

kelompok tani sesuai dengan kriteria pada

spesifikasi teknis dalam Bab III. Satu kelompok

tani sasaran beranggotakan + 30 orang.


Penjaringan lokasi dan petani dilakukan oleh Tim

Teknis yang dibentuk oleh Dinas Pertanian

Tanaman Pangan Kabupaten / Kota. Diharapkan

pada tahun yang akan datang penjaringan calon

lokasi dan petani sudah dilakukan pada tahun

sebelumnya dan dimasukkan dalam proposal.

f. Penetapan Lokasi dan Petani Pelaksana

Hasil penjaringan CPCL yang memenuhi syarat

dan kriteria yang telah ditentukan oleh norma,

standar teknis dan kriteria, selanjutnya ditetapkan

dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas

Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota.

g. Pembuatan Rekening Kelompok

Rekening kelompok diperlukan untuk menerima

transfer dana dalam rangka bantuan sosial ini dari

dana Tugas Pembantuan. Rekening kelompok

yang dimaksud merupakan rekening bersama

Penjaringan calon petani pelaksana


antara ketua kelompok dengan Kepala Dinas

kabupaten/kota , dalam bentuk rekening

tabungan pada Bank Pemerintah terdekat.

h. Musyawarah Kelompok Tani atau Rembug Desa

Musyawarah kelompok tani (rembug desa)

dimaksudkan untuk menyusun perencanaan

secara partisipatif sesuai aspirasi masyarakat,

sehingga diharapkan mereka akan merasa

memiliki dan bersedia memelihara kelanjutannya.

Dalam musyawarah kelompok tani (rembug

desa), petugas dalam hal ini bertindak sebagai

fasilitator. Hasil dari musyawarah kelompok tani

menjadi bahan dalam penyusunan Rencana

Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).

i. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)

Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan

Kelompok (RUKK), berdasarkan hasil

musyawarah kelompok tani, dilaksanakan secara

bersama-sama antara petani dan petugas untuk

menentukan kegiatan definitif yang akan

dilaksanakan.


Dalam penyusunan RUKK apabila terdapat

penggunaan dana dari APBD atau swadaya

petani, supaya dicantumkan. Contoh RUKK

seperti pada Lampiran 2.

j. Transfer Dana

Mekanisme transfer dana mengacu pada

pedoman pengelolaan dana bantuan sosial yang

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana

dan Sarana Pertanian.

2. Pelaksanaan

a. Pengembangan Usahatani Padi Organik

Metode SRI 1) Persiapan di Lapang

- Pengadaan APPO per kelompok tani

sebanyak 2 unit oleh kelompok tani yang

dibiayai dana Tugas Pembantuan

sedangkan untuk saung APPO nya dibuat

secara swadaya petani.

- Pengadaan benih untuk kelompok tani

sebanyak 50 kg (untuk 10 ha) yang

dibiayai dana Tugas Pembantuan

sedangkan 10 ha lainnya swadaya petani.


- Pertemuan penyusunan rencana

pelaksanaan kegiatan sekolah lapangan,

pendampingan dan penentuan lokasi

untuk pengolahan tanah siap tanam

seluas 20 ha dibiayai dana Tugas

Pembantuan dan sisanya dibuat secara

swadaya oleh petani, selanjutnya

melakukan penanaman, usahatani padi

sawah metode SRI seluas 20 ha dalam

satu hamparan kelompok tani.

2) Pelaksanaan di lapangan

Pengelolaan lahan dan pendampingan selama

1 Musim Tanam diselenggarakan oleh Dinas

Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten / Kota

dengan ketentuan/arahan sebagai berikut :

a) Peserta sekolah lapangan adalah petani

yang telah mengikuti pelatihan SRI.

b) Petugas / pendamping SRI adalah tenaga

ahli di bidang SRI, Petugas Dinas Pertanian

Tanaman Pangan Kabupaten / Kota dan

Petugas Lapangan atau petani yang telah

mengikuti pelatihan pemandu SRI dan telah

berpengalaman melaksanakan SRI.


c) Waktu pelaksanaan 1 (satu) musim tanam.

d)Sesuai jadual kegiatan maka SRI

dilaksanakan mulai MT April – September

2012.

C. Jadwal Kegiatan

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota supaya mengikuti

jadual pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan kegiatan

Kegiatan pengembangan usahatani padi sawah organik metode SRI

Panen Padi SRI


Pengembangan SRI, yang dituangkan dalam ”Jadual Palang” pada Lampiran 5.

D. Pendanaan

Untuk melakukan kegiatan pengembangan SRI

disediakan dana Tugas Pembantuan di Dinas Pertanian

Tanaman Pangan Kabupaten / Kota sebesar Rp.

2.250.000,-/ Ha. Transfer dana dilakukan untuk

perkelipatan 20 Ha, dengan perincian sebagai berikut :

Belanja Bahan, Rp. 200.000,-.

Belanja Perjalanan Lain meliputi Perjalanan

Pendampingan Rp. 1.500.000,- dan Monitoring Rp.

300.000,-

Bansos Pembelanjaan dalam bentuk uang, Rp.

43.000.000,-

Khusus penggunaan dana dari AKUN Belanja Lembaga

Sosial Lainnya mengacu pada Pedoman Pengelolaan

Dana Bantuan Sosial Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Untuk kegiatan yang bersifat non fisik antara lain

Sosialisasi, Koordinasi, Penjaringan Lokasi dan Petani,

musyawarah kelompok tani, pembinaan, monitoring dan

evaluasi serta pelaporan menggunakan dana

Administrasi Kegiatan, bila tidak mencukupi diharapkan

dapat disediakan dari dana APBD.


Untuk pemeliharaan dan keberlanjutan hasil kegiatan

sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat petani

secara swadaya.


V. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam pelaksanaan pengembangan SRI dilakukan kegiatan

pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan oleh Tingkat

Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai tugas dan tanggung

jawabnya.

A. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Propinsi

Kegiatan ditingkat Propinsi dilaksanakan oleh Dinas

Pertanian Tanaman Pangan meliputi :

1. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai

penjabaran dari pedoman teknis pusat yang

disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat

2. Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan

evaluasi.

3. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan

pelaksanaan kegiatan pelatihan dan Sekolah

Lapangan SRI dan disampaikan ke Direktorat

Perluasan dan Pengelolaan Lahan.


B. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/ Kota

Kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh

Dinas Pertanian Tanaman Pangan meliputi :

1. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.

2. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari

petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Propinsi

yang disesuaikan dengan kondisi lokalita

setempat.

3. Melaksanakan persiapan ( koordinasi,

penjaringan, alat peraga dan ATK/ perlengkapan

lapangan), pelatihan, Sekolah Lapangan,

pendampingan dan penanaman, workshop/ field

day.

4. Melaksanakan bimbingan teknis kepada para

petugas lapangan dan petani peserta pelaksana

kegiatan.

5. Menyusun laporan dan dokumentasi (sebelum,

sedang dan sesudah) pelaksanaan kegiatan,

kemudian disampaikan ke Propinsi dan Pusat

secara berkala.


C. Format Laporan 1. Laporan Bulanan

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten /

Kota wajib membuat laporan bulanan. Dinas

Pertanian Tanaman Pangan Propinsi

merakapitulasi laporan dari Dinas Pertanian

Kabupaten / Kota.

Format laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas

Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/ Kota

sesuai format Laporan PSP 01 dan PSP 03

sebagaimana terlampir pada Lampiran 6.a dan 6.b,

sedangkan format laporan yang dibuat oleh Dinas

Pertanian Tanaman Pangan Propinsi sesuai

format Laporan PSP 02 dan PSP 04 sebagaimana

pada Lampiran 7.a dan 7.b.

2. Laporan Akhir

Laporan akhir agar lebih informatif dan komunikatif

dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi (sebelum,

sedang dan selesai pelaksanaan kegiatan). Outline

laporan akhir sebagaimana pada lampiran 8.

D. Alur Laporan

Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan

pelaksanaan kegiatan dan permasalahan serta upaya

pemecahan dalam mencapai sasaran. Laporan ini berisi


antara lain data dan informasi tentang perkembangan

pelaksanaan fisik dan keuangan, pendayagunaan

tenaga kerja, hasil kerja fisik dan lain-lain.

Alur laporan adalah sebagai berikut :

1. Laporan bulanan dibuat oleh Dinas Pertanian

Tanaman Pangan Kabupaten / Kota dan dikirim ke

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi untuk

diolah lebih lanjut dengan tembusan ke pusat.

2. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Pertanian

Tanaman Pangan Kabupaten / Kota selanjutnya

direkapitulasi oleh Dinas Pertanian Tanaman

Pangan Propinsi dan dikirim ke Pusat dengan

alamat :

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550. Telp. : 021-7805552 Fax. : 021-7805552

3. Laporan akhir dibuat oleh Dinas Pertanian Tanaman

Pangan Kabupaten / Kota dan dikirim ke Dinas

Pertanian Tanaman Pangan Propinsi untuk diolah

lebih lanjut, dengan tembusan ke pusat.


4. Laporan akhir dibuat oleh Dinas Pertanian Tanaman

Pangan Propinsi berdasarkan hasil laporan dari

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten / Kota

kemudian dikirim ke pusat.

5. Waktu pengiriman

a. Laporan bulanan kabupaten dikirim paling lambat

tanggal 5 bulan berikutnya.

b. Laporan bulanan propinsi dikirim paling lambat

tanggal 10 bulan berikutnya.


VI. INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan pengembangan

SRI maka diperlukan indikator kinerja sebagai berikut :

A. Indikator Keluaran (Outputs) Terlatihnya kelompok tani hamparan di bidang

Usahatani Padi Sawah Organik Metode SRI seluas

60.300 Ha di 109 Kabupaten di 20 Propinsi.

B. Indikator Hasil (Outcomes)

1. Terwujudnya usahatani padi sawah organik metode

SRI minimal seluas 60.300 Ha.

2. Terwujudnya peningkatan produksi padi sawah

organik metode SRI sebanyak 2 ton/ha

C. Indikator Manfaat (Benefits) 1. Terwujudnya peningkatan nilai tambah produk

sebanyak 120.000 ton

2. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat

sebanyak Rp 6 juta/ha

D. Indikator Dampak (Impacts)


1. Terwujudnya penataan lingkungan usaha tani yang

lebih baik di 3000 kelompok tani

2. Terciptanya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi

3. Terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih baik


VII. PENUTUP

Pengembangan SRI melalui pelatihan dan Sekolah Lapangan

SRI dilakukan dengan merubah perilaku petani dalam

berusahatani yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Perubahan perilaku petani tersebut memerlukan waktu untuk

berproses, sehingga upaya bimbingan dan pembinaan perlu

dilakukan secara terus menerus oleh petugas lapangan.

Implementasi usahatani padi sawah organik metode SRI pada

saat pelatihan dan Sekolah Lapang SRI diharapkan pada

tahun 2011 dapat diterapkan pada seluruh areal sawah yang

dikelola oleh kelompok tani pelaksana metode SRI.


Lampiran 1 LOKASI KEGIATAN PENGEMBANGAN SYSTEM OF RICE

INTENSIFICATION (SRI) TA. 2012

1 Jawa Barat1 Bogor 500 2.250.000 1,125,000

2 Sukabumi 1,500 2.250.000 3,375,000

3 Bandung 1,000 2.250.000 2,250,000

4 Karawang 9,000 2.250.000 20,250,000

5 Garut 1,000 2.250.000 2,250,000

6 Bekasi 300 2.250.000 675,000

7 Ciamis 1,000 2.250.000 2,250,000

8 Subang 5,000 2.250.000 11,250,000

9 Bandung Barat 500 2.250.000 1,125,000

10 Tasikmalaya 1,000 2.250.000 2,250,000

11 Purwakarta 300 2.250.000 675,000

12 Cianjur 500 2.250.000 1,125,000

13 Sumedang 300 2.250.000 675,000

14 Kota Tasikmalaya 200 2.250.000 450,000

2 JAWA TENGAH

15 cilacap 500 2.250.000 1,125,000

16 purbalingga 1,000 2.250.000 2,250,000

17 purworejo 500 2.250.000 1,125,000

18 sragen 500 2.250.000 1,125,000

19 pati 300 2.250.000 675,000

20 jepara 500 2.250.000 1,125,000

21 pekalongan 500 2.250.000 1,125,000

22 pemalang 2,000 2.250.000 4,500,000

23 tegal 1,000 2.250.000 2,250,000

24 karang anyar 500 2.250.000 1,125,000

25 sukoharjo 500 2.250.000 1,125,000

26 banjarnegara 300 2.250.000 675,000

27 wonosobo 300 2.250.000 675,000

3 DI YOGYAKARTA28 bantul 200 2.250.000 450,000

29 gunung kidul 200 2.250.000 450,000

30 sleman 200 2.250.000 450,000

4 JAWA TIMUR

31 Pacitan 500 2.250.000 1,125,000

32 Ponorogo 500 2.250.000 1,125,000

33 Malang 500 2.250.000 1,125,000

34 Banyuwangi 500 2.250.000 1,125,000

35 Jombang 500 2.250.000 1,125,000

36 Madiun 500 2.250.000 1,125,000

37 Ngawi 500 2.250.000 1,125,000

38 Sampang 500 2.250.000 1,125,000

39 Tulungagung 500 2.250.000 1,125,000

40 Blitar 500 2.250.000 1,125,000

41 Kediri 500 2.250.000 1,125,000

NO. PROPINSI / KABUPATEN VOL BIAYASATUAN


5 ACEH

42 Aceh Besar 300 2.250.000 675,000

43 Pidie 300 2.250.000 675,000

44 Aceh Tengah 300 2.250.000 675,000

45 Aceh Tamiang 300 2.250.000 675,000

46 Nagan Raya 300 2.250.000 675,000

47 Kota Lhokseumawe 300 2.250.000 675,000

6 SUMATERA UTARA

48 Deli Serdang 300 2.250.000 675,000

49 Langkat 300 2.250.000 675,000

50 Serdang Bedagai 300 2.250.000 675,000

51 Batu bara 300 2.250.000 675,000

52 Asahan 300 2.250.000 675,000

53 Simalungun 300 2.250.000 675,000

7 SUMATERA BARAT

54 tanah datar 300 2.250.000 675,000

55 pesisir selatan 300 2.250.000 675,000

56 solok 300 2.250.000 675,000

57 sijunjung 300 2.250.000 675,000

58 tanah datar 1,000 2.250.000 2,250,000

59 padang pariaman 300 2.250.000 675,000

60 agam 300 2.250.000 675,000

61 lima puluh kota 300 2.250.000 675,000

62 dharmasraya 300 2.250.000 675,000

8 JAMBI

63 Batanghari 300 2.250.000 675,000

64 Bungo 400 2.250.000 900,000

9 SUMATERA SELATAN

65 Ogan Komering Ulu 400 2.250.000 900,000

66 Muara Enim 400 2.250.000 900,000

67 Musi Rawas 400 2.250.000 900,000

68 Kota Palembang 100 2.250.000 225,000

69 Kota Lubuk Linggau 400 2.250.000 900,000

70 Ogan Komering Ilir 100 2.250.000 225,000

71 OKU Timur 1,000 2.250.000 2,250,000

10 LAMPUNG

72 lampung timur 400 2.250.000 900,000

73 lampung tengah 400 2.250.000 900,000

74 pesawaran 400 2.250.000 900,000

75 lampung selatan 400 2.250.000 900,000

11 KALIMANTAN BARAT

76 Sintang 400 2.250.000 900,000

12 KALIMANTAN SELATAN

77 Banjar 200 2.250.000 450,000

78 Hulu Sungai Selatan 200 2.250.000 450,000

79 Tapin 200 2.250.000 450,000

13 SULAWESI TENGAH

80 Banggai 300 2.250.000 675,000

81 Donggala 500 2.250.000 1,125,000



14 SULAWESI SELATAN

82 Maros 400 2.250.000 900,000

83 Barru 1,000 2.250.000 2,250,000

84 Soppeng 400 2.250.000 900,000

85 Sidenreng Rappang 400 2.250.000 900,000

86 Pinrang 400 2.250.000 900,000

87 Takalar 400 2.250.000 900,000

88 Tana Toraja 500 2.250.000 1,125,000

89 Luwu Utara 300 2.250.000 675,000

90 Pangkep 400 2.250.000 900,000

15 SULAWESI TENGGARA

91 kota kendari 300 2.250.000 675,000

16 BALI

92 Tabanan 300 2.250.000 675,000

93 Badung 300 2.250.000 675,000

94 Gianyar 300 2.250.000 675,000

95 Klungkung 300 2.250.000 675,000

17 NUSA TENGGARA BARAT

96 Lombok Barat 300 2.250.000 675,000

97 Lombok Timur 200 2.250.000 450,000

98 Lombok Tengah 300 2.250.000 675,000

18 BENGKULU

99 Bengkulu Selatan 300 2.250.000 675,000

100 Rejang Lebong 300 2.250.000 675,000

101 Kaur 300 2.250.000 675,000

102 Seluma 300 2.250.000 675,000

103 Lebong 300 2.250.000 675,000

104 Kepahiang 300 2.250.000 675,000

19 MALUKU UTARA

105 halmahera timur 300 2.250.000 675,000

20 BANTEN

106 Pandeglang 300 2.250.000 675,000

107 Lebak 300 2.250.000 675,000

108 Tangerang 300 2.250.000 675,000

109 Serang 300 2.250.000 675,000

60,300 135,675,000TOTAL



Lampiran 2

Kab/ Kota :Kecamatan :Desa :Nama Kelompok Tani :

Tugas Pembantuan

APBD Swadaya Petani

a Pelaksanaan Fisik- Pengolahan lahan sampai siap tanam HOK- Perbaikan kesuburan (aplikasi bahan organik/pupuk dll) HOK- Perbaikan galengan HOK- Perbaikan sarana dan prasarana (JUT, bangunan, konservasi, HOK saluran irigasi, dll)- Lain-lain ………………….(sebutkan)

b Penyediaan Sarana Produksi Pertanian - Benih Kg Bansos- Pestisida nabati Ltr- Bahan organik Kg- Mikro Organisme Lokal (MOL) Ltr- APPO Unit Bansos- Sabit Buah- Cangkul Buah- Lain-lain ………………….(sebutkan)

c Penanaman HOK

d Pemeliharaan - Penyiangan HOK- Aplikasi bahan organik HOK- Aplikasi MOL HOK- Lain-lain ………………….(sebutkan)

TOTAL DANA

Mengetahui,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TimTeknis/ Korlap Ketua Kelompok Tani

( ) ( ) ( )

Contoh

Jumlah Biaya & Sumber Dana (Rp)

…….…….,………………. 2010

Volume/ SatuanJenis Pekerjaan Harga Per Satuan Metode Pelaksanaan

RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK)KEGIATAN PENGEMBANGAN SRI


No. Nama Kegiatan

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IVA. Persiapan

1 Pembuatan Juklak oleh Propinsi2 Pembuatan Juknis oleh Kab/Kota3 Koordinasi dengan Instansi terkait4 Sosialisasi5 Penjaringan6 Penetapan Lokasi 7 Pembuatan rekening kelompok8 Musyawarah Kelompok Tani9 Penyusunan RUKK10 Transfer dana

B. Pelaksanaan1 Pengadaan alat dan saprodi2 Pelatihan3 Sekolah Lapangan (SL) dan

pendampingan4 Workshop/ Field day5 Monitoring6 Evaluasi

- Kabupaten/Kota- Propinsi- Pusat

7 Pelaporan

Keterangan : Secara swadaya

BulanJanuari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke


Lampiran 2.a Form PSP. 01

Dinas : ……………………………..Kabupaten : ……………………………..Provinsi : ……………………………..Subsektor : ……………………………..Program : ……………………………..Bulan : ……………………………..No. SP DIPA : ……………………………..

Anggaran Fisik Nama Desa/(Rp) (Ha/Km/Unit) (Rp) (%) (Ha/Km/Unit) (%) Kelompok Kecamatan

1 Perluasan dan Pengelolaan Lahan1. Cetak Sawah2. JUT3. Japrod4. Optimasi Lahan5. dst …..

2 Pengelolaan Air Irigasi1. JITUT2. JIDES3. Tata Air Mikro (TAM)4. dst ……..

3 Alat dan Mesin Pertanian1. Tractor Roda 22. Tractor Roda 43. dst ……….

4 Pupuk dan Pestisida1. Penguatan KP32. Skrening Pestisida3. dst ……….

5 Pembiayaan1. PUAP2. dst …..

Catatan :1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected]

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGANKEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

T.A. 2011

Pagu DIPA Realisasi Terhadap Pagu DIPANo. Aspek/Kegiatan

Lokasi Kegiatan

JUMLAH

Koordinat Keterangan

Penanggung jawab kegiatan Kabupaten

Anggaran Fisik

………………………., …………………………...…… 2011


Lampiran 2.b (lanjutan) Form PSP.03

Dinas : ………………………………Kabupaten : ………………………………Provinsi : ………………………………Subsektor : ………………………………NO SP DIPA : ………………………………

1 Perluasan dan Pengelolaan Lahan1. Cetak Sawah2. JUT3. Japrod4. Optimasi Lahan5. dst …..

2 Pengelolaan Air Irigasi1. JITUT2. JIDES3. Tata Air Mikro (TAM)4. dst ……..

3 Alat dan Mesin Pertanian1. Tractor Roda 22. Tractor Roda 43. dst ……….

4 Pupuk dan Pestisida1. Penguatan KP32. Skrening Pestisida3. dst ……….

5 Pembiayaan1. PUAP2. dst …..

Catatan :

1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP pada akhir Tahun Anggaran

2. Laporan ke Ditjen PSP cq. ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8.

Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan. Jaksel via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected]

3. Manfaat harus terukur, contoh :

a. Kegiatan JITUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha,

sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton

b. Rehab JUT/JAPROD

Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25; / Kg atau Rp. 25.000; / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton

sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000;

c. Cetak Sawah Seluas 200 Ha

Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat

kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton4. *) Coret yang tidak perlu

………...………………. ………………….…. 2011 Penanggungjawab Kegiatan Kabupaten

LAPORAN MANFAAT KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NO KEGIATAN Target Fisik DIPA Realisasi Fisik MANFAAT

TA. 2006/2007/2008/2009/2010*)


SKOR PEMBOBOTAN FISIK

KEGIATAN PENGEMBANGAN SRI TA. 2012

KEGIATAN BOBOT

(%) A. PERSIAPAN 20

1. SK Tim Teknis 2 2. Penjaringan Lokasi & Petani 3 3. RUKK 5 4. Perjanjian Kerjasama dan

Pembukaan Rekening 5

5. Transfer Dana 5

B. KONSTRUKSI 80 1. Pengadaan APPO 15 2. Pelatihan 20 3. SL-SRI 45 *)

Keterangan : *) Untuk Sekolah Lapangan SRI 1 kali pertemuan bobotnya

3


Lampiran 3a Form PSP.02

Dinas : ……………………………..Propinsi : ……………………………..Subsektor : ……………………………..Program : ……………………………..Bulan : ……………………………..

Anggaran Fisik(Rp) (Ha/Km/Unit) (Rp) (%) (Ha/Km/Unit) (%)

1 Dinas…………………………....*) A. Perluasan dan Pengelolaan LahanKab/Kota ………………………… 1. Cetak SawahNo. SP DIPA : ………..………… 2. JUT

3. Japrod4. Optimasi Lahan5. dst …..

B. Pengelolaan Air Irigasi1. JITUT2. JIDES3. Tata Air Mikro (TAM)4. dst ……..

C. Alat dan Mesin Pertanian1. Tractor Roda 22. Tractor Roda 43. dst ……….

D. Pupuk dan Pestisida1. Penguatan KP32. Skrening Pestisida3. dst ……….

E. Pembiayaan1. PUAP2. dst …..

2 Dinas…………………………..*)Kab/Kota ……………………….No. SP DIPA : ……...…………

1. Cetak Sawah2. JUT3. Optimasi Lahan4. JITUT5. Tractor Roda 26. dst ……..

1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan2. Laporan ke Pusat ke Bag Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jaksel. Fax : 021 7816086 atau E-mail : [email protected]*) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP. ………………………., ……………………...………………. 2011

Penanggung jawab kegiatan Propinsi

JUMLAH

Anggaran KeteranganFisikAspek/Kegiatan

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGANKEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2011

No. Dinas Kabupaten/Kota*)Pagu DIPA Realisasi Terhadap Pagu DIPA


Lampiran 3b Form PSP.04

Dinas : …………………………………….Provinsi : …………………………………….Subsektor : …………………………………….

DINAS KAB/KOTA ASPEK/KEGIATAN

1 Dinas………….**) A. Perluasan dan Pengelolaan LahanKab/Kota ……. 1. Cetak SawahNo SP DIPA : ……. 2. JUT

3. Japrod4. Optimasi Lahan5. dst …..

B. Pengelolaan Air Irigasi1. JITUT2. JIDES3. Tata Air Mikro (TAM)4. dst ……..

C. Alat dan Mesin Pertanian1. Tractor Roda 22. Tractor Roda 43. dst ……….

D. Pupuk dan Pestisida1. Penguatan KP32. Skrening Pestisida3. dst ……….

E. Pembiayaan1. PUAP2. dst …..

2 Dinas………….**)Kab/Kota …….No SP DIPA : …..

Catatan :1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP pada akhir Tahun Anggaran2. Laporan ke Ditjen PSP cq. Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jaksel via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected]. Manfaat harus terukur, contoh :

a. Kegiatan JITUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton b. Rehab JUT/JAPROD Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25; / Kg atau Rp. 25.000; / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000;c. Cetak Sawah Seluas 200 Ha Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton

4. *) Coret yang tidak perlu **) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP.

………………. ………………….…………. 2011 Penanggungjawab Kegiatan Propinsi

REKAPITULASI LAPORAN MANFAAT KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NO Target Fisik DIPA Realisasi Fisik MANFAAT

TA. 2006/2007/2008/2009/2010*)


Lampiran 4

OUTLINE

LAPORAN AKHIR PENGEMBANGAN SRI TA. 2011

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan 1.3. Sasaran Lokasi

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

2.1 Komponen Kegiatan

III. LOKASI KEGIATAN

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN 4.1 Tahapan Kegiatan 4.2 Realisasi Fisik dan Keuangan

V. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN

MASALAH 5.1 Permasalah Yang Dihadapi 5.2 Pemecahan Masalah

VI. ANALISIS KINERJA Input, Output, Outcome, Benefit, Impact

VII. MANFAAT KEGIATAN

VIII.PENUTUP

4.0. pedum sri 2012

Documents