29. pelatihan membaca anggaran p3b fitra.pdf

Workplan Central Java point 3

1

Kurikulum Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Analisis Anggaran CSO Program Pro Poor Planning and Budgeting

Tujuan Umum Pelatihan Menyadarkan akan hak dan kewajiban CSO dalam proses penganggaran di daerah Meningkatkan Kapasitas CSO untuk menganalisis anggaran Mengidentifikasi strategi advokasi anggaran Lokasi: seluruh kabupaten / kota peserta P3B Jawa Tengah Peserta: 15 orang per kabupaten No Pokok

Bahasan Tujuan Sub Topik

Bahasan Waktu Langkah Kegiatan Metode Media

1 Perkenalan dan Kontrak Belajar

1. Peserta saling akrab

1. Perkenalan peserta, fasilitator , narasumber dan panitia

20 menit • Fasilitator meminta peserta untuk berdiri melingkar dan menjelaskan permainan Siapa Dia?

• Fasilitator meminta peserta untuk menyebut nama, alamat tempat tinggal dan lembaga asal

• Fasilitator meminta peserta sebelah kanann untuk menyebut namanya dan memperkenalkan kawan di sebelah kirinya, dst.

Permainan Siapa Dia

2. Peserta paham tujuan pelatihan

2. Penjelasan tentang tujuan dan keluaran pelatihan

10 menit • Fasilitator menjelaskan tujuan dan keluaran pelatihan

Ceramah


2

No Pokok Bahasan

Tujuan Sub Topik Bahasan

Waktu Metode Media Langkah Kegiatan

3. Peserta patuh terhadap aturan ayng disepakati

3 Harapan dan kekhawatiran peserta

10 menit • Faslitator memonta peserta untuk menuliskan pendapat dan pandangan peserta tentan harapan dan kekhawatiran mereka terhadap pelatihan ini pada kertas metaplan.

• Kumpulkan pandangan peserta ke dalam beberapa kelompok.

• Fasilitator menjelaskan harapan yang mungkin bisa dipenuhi oleh pelatihan ini atau hal yang tidak perlu dikhawatirkan

Metaplan Kertas metaplan

4 Kontrak belajar 10 nenit • Fasilitator mengajak peserta untuk menyepakati tata tertib selama pelatihan

Curah pendapat

5 Evaluasi diri 10 menit • Fasilitator mengajak peserta untuk bersama-sama menilai pemahaman dan ketrampilan peserta tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan APBD

Pre test Hand out 1 Pemahaman, ketrampilan saya tentang ...


3

No Pokok Bahasan



2 Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan APBD

1. Peserta meyakini hak-haknya untuk berpartisipasi dalam mengkritisi APBD

1. Peserta paham tentang good governance

60 menit • Fasilitator menanyakan unsur-unsur yang mesti ada untuk meciptakan Good Governance (GG) dan keterkaitkan antar unsur tersebut

• Dengan mengacu pada unsur-unsur tesebut, fasilitator menanyakan tentang prinsip-prinsip yang mesti dipegang untuk menciptakan good goverrnance. Bagikan Hand out 2 tentang unsur dan prinsip (GG).

• Fasilitator mengajak peserta untuk fokus pada prinsip partisipasi. Tanyakan apa hakikat dari partisipasi dan fungsinya dalam sistem demokrasi dan proses penganggaran.

• Bagikan Handout 3 tentang Hakikat partisipasi dan fungsi partisipasi dalam penyusunan anggaran.

Ceramah dan curah pendapat

Hand out 2: Skema keterkaitan antar unsur dan prinsi untuk menciptakan good governance Hand out 3 Hakikat partisipasi dan fungsi partisipasi dalam penyusunan anggaran.


4

No Pokok Bahasan



2. Peserta terdorong untuk menggunakan haknya untuk terlibat dalam pengkritisan, penyusunan dan pengawasan APBD

2. peserta paham arti penting tentang keterlibatan publik dalam penganggaran

60 menit • Bagi peserta dalam kelompok. Bagikan hand out 4: Studi kasus Batur. Minta peserta untuk mendiskusikan cara untuk menghidari penumpukan alokasi anggaran dan siapa yang mesti memastikan alokasi anggaran yang merata?

• Tanyakan bagaimana keterlibatan CSO dalam proses penganggaran selama ini? Apa kendalanya? Bagaimana mereka mengatasi kendala tersebut?

• Rangkum diskusi dan akhiri sesi

Diskusi kelompok dan presentasi hasil diskusi

Hand out 4: Studi kasus Batur


5

No Pokok Bahasan



3 Analisis Anggaran - Penerimaan

1. Peserta paham tentang siklus penganggaran

Siklus anggaran 60 menit • Fasilitator jelaskan tujuan sesi.

• Tanyakan apa yang peserta ketahui tentang proses penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, dan pengawasan anggaran

• Bagi peserta menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok mencermati aturan dalam PP 58 dan praktek tiap tahapan. Masukkan hasil diskusi ke dalam hand out 6.

• Presentasikan hasil diskusi kelompok.

• Rangkum hasil diskusi lalu lanjutkan proses pada langkah berikutnya.

Diskusi kelompok

Hand out 5 tentang Siklus Anggaran PP 58 2005 dan Permendagri 13 2006 Hand out 6 panduan diskusi siklus anggaran


6

No Pokok Bahasan



2. Peserta mampu menganalisis anggaran pendapatan APBD

Analisis pendapatan

60 menit • Bagikan hand out tentang penerimaan APBD. Kemudian bagi peserta dalam 3 kelompok, masing-masing dengan topik berbeda (hand out 8). Kelompok 1 membahas sumber-sumber penerimaan. Kelompok 2 membahas pendapatan asli daerah (PAD). Kelompok 3 membahas tentang pendapatan dari retribusi

• Setelah diskusi selesai minta kelompok untuk presentasi apa yang mereka pelajari. Fokuskan diskusi ini pada pertanyaan apa makna yang bisa dipetik dari tiap kelompok

• Rangkum dan simpulkan hasil diskusi.

Diskusi kelompok

Hand out 7 Penerimaan APBD Hand out 8 Panduan diskusi penerimaan APBD untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3


7

No Pokok Bahasan



4 Analisis Anggaran – Belanja

1. Peserta mampu menganalisis anggaran belanja APBD

Analisis Belanja 60 menit • Fasilitator jelaskan tujuan sesi.

• Minta peserta untuk menjelaskan apa yang mereka ketahui tentang belanja APBD

• Bagi handout 9 tentang belanja APBD. Lalu bagi peserta ke dalam 3 kelompok tiap kelompok membahas topik yang berbeda (hand out 10). Kelompok 1 membahas aspek kebijakan; kelompok 2 bahas aspek administratif; kelompok 3 bahas aspek keuangan.

• Minta wakil kelompok untuk presentasi. Undang kelompok lain untuk klarifikasi, komentar dll.

Diskusi kelompok

Hand out 9 Belanja APBD Hand out 10 panduan diskusi belanja APBD untuk kelompok 1, 2 dan 3


8

No Pokok Bahasan



2. Peserta meenemu-kenali best and bad practices dalam pengalokasian anggaran APBD

• Melihat pada hasil diskusi tersebut minta peserta untuk menuliskan pendapatnya tentang best practices yang ada dan bad practices dalam alokasi anggaran pada kertas metaplan.

• Kelompokkan pendapat peserta sesuai topik.

• Rangkum hasil diskusi dan akhiri sesi

Curah pendapat dengan metaplan

5 Analisis Penerima Manfaat

1.Peserta paham tentang konsep kemiskinan, siapa yang miskin 2. Peserta memahami target MDGs dan sebarannya di kabupaten

Capaian MDGs 45 menit • Fasilitator jelaskan tujuan sesi.

• Fasilitator menanyakan apakah peserta sepakat dengan kemiskinan multi dimensi, paham tentang 8 target MDGs. Tulis jawaban peserta dalam flipchart. Bagikan Hand out 9 tentang target MDGs

• Bagikan Hand out 10 tentang situasi MDGs di kabupaten kemudian lakukan diskusi kelas.

Curah pendapat Hand out 11 target MDGs Hando out 12 capaian MDGs kabupaten


9

No Pokok Bahasan



3. Peserta mampu mengidentifikasi penerima manfaat APBD

Analisis penerima manfaat dan analisis wilayah

75 menit • Fasilitator mengajak peserta untuk meninjau apakah anggaran daerah telah menjawab persoalan-persoalan kemiskinan di kabupaten. Bagi peserta ke dalam 4 kelompok. Kelompok 1dan 2 menganalisis siapa penerima manfaat APBD dan kelompok 3 dan 4 menganalisis proporsi alokasi APBD untuk setiap wilayah

• Setelah selesai minta kelompok untuk presentasi dengan fokus pada 3 hal: bunyi aturan, praktek pada saat ini, dan kenyataan yang ingin ”kita bentuk”


Diskusi kelompok dan diskusi pleno

Hand out 13 Panduan diskusi analisis penerima manfaat dan analisis wilayah

Workplan Central Java point 3 10

No Pokok Bahasan



6 Advokasi anggaran

1. Peserta paham bagaimana memanfaatkan hasil analisis anggaran untuk advokasi

Identifikasi pilihan strategi advokasi

30 menit • Fasilitator jelaskan tujuan sesi

• Tanyakan kepada peserta bagaimana cara memanfaatkan hasil analisis anggaran tersebut. Tulis jawaban peserta.

• Bagikan hand out 14 tentang pilihan strategi. Beri waktu peserta untu membaca dan kemudian diskusikan

• Rangkum strategi-strategi yang telah teridentifikasi.

Curah pendapat dan diskusi

Hand out 14 tentang pilihan strategi advokasi

Workplan Central Java point 3 11

No Pokok Bahasan



2. Peserta dapat membuatu rencana advokasi mereka

Menindak lanjuti hasil analisis berdasar pada hasil analisis SWOT

60 menit • Ajak peserta utuk melakukan analisis SWOT terhadap tiap-tiap pilihan strategi itu. Bagi peserta ke dalam kelompok berdasar organisasi.

• Undang wakil kelompok untuk mempresentasikan hasil analisis.

• Minta kelompok lain untuk memberi komentar.

• Setelah semua presentasi, rangkum hasil diskusi dan akhiri rangkaian pelatihan ini.

Diskusi kelompok dan diskusi pleno

Hand out 15 Blangko analisis SWOT

Nomor Kegiatan Workplan Central Java – point 3

Kegiatan Pelatihan peningkatan kapasitas CSO untuk menganilisis anggaran

Keluaran CSO memberi kontribusi yang bermanfaat untuk proses penganggaran

Kelompok Sasaran 15 CSO di tiap kabupaten / kota

Lokasi 4 kabupaten

Pokok Bahasan Perkenalan dan Kontrak Belajar

Tujuan Pembelajaran 1. Peserta saling akrab 2. Peserta paham tujuan pelatihan 3. Peserta patuh terhadap aturan ayng disepakati

Sub Pokok Bahasan 1. Perkenalan peserta, fasilitator , narasumber dan panitia 2. Penjelasan tentang tujuan dan keluaran pelatihan 3 Harapan dan kekhawatiran peserta 4 Kontrak belajar 5 Evaluasi diri

Waktu 60 menit

Metode 1. Permainan Siapa Dia

Media

Langkah Pembelajaran Permainan Siapa Dia • Fasilitator meminta peserta untuk berdiri melingkar dan menjelaskan

permainan Siapa Dia? • Fasilitator meminta peserta untuk menyebut nama, alamat tempat

tinggal dan lembaga asal. • Fasilitator meminta peserta sebelah kanann untuk menyebut namanya

dan memperkenalkan kawan di sebelah kirinya, dst. • Fasilitator menjelaskan tujuan dan keluaran pelatihan • Faslitator memonta peserta untuk menuliskan pendapat dan pandangan

peserta tentan harapan dan kekhawatiran mereka terhadap pelatihan ini pada kertas metaplan.

• Kumpulkan pandangan peserta ke dalam beberapa kelompok. • Fasilitator menjelaskan harapan yang mungkin bisa dipenuhi oleh

pelatihan ini atau hal yang tidak perlu dikhawatirkan • Fasilitator mengajak peserta untuk menyepakati tata tertib selama

pelatihan • Fasilitator mengajak peserta untuk bersama-sama menilai pemahaman

dan ketrampilan peserta tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan APBD

1





Lokasi 4 kabupaten

Pokok Bahasan Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan APBD

Tujuan Pembelajaran 1. Peserta meyakini hak-haknya untuk berpartisipasi dalam mengkritisi APBD

2. Peserta terdorong untuk menggunakan haknya untuk terlibat dalam pengkritisan, penyusunan dan pengawasan APBD

Sub Pokok Bahasan 1. Peserta paham tentang good governance 2. peserta paham arti penting tentang keterlibatan publik dalam

penganggaran Waktu 120 menit

Metode 1. Ceramah 2. Curah pendapat 3.

Media 1. Hand out 2: Skema keterkaitan antar unsur dan prinsi untuk menciptakan good governance

2. Hand out 3 Hakikat partisipasi dan fungsi partisipasi dalam penyusunan anggaran

3. Hand out 4: Studi kasus Batur Langkah Pembelajaran • Fasilitator menanyakan unsur-unsur yang mesti ada untuk meciptakan

Good Governance (GG) dan keterkaitkan antar unsur tersebut • Dengan mengacu pada unsur-unsur tesebut, fasilitator menanyakan

tentang prinsip-prinsip yang mesti dipegang untuk menciptakan good goverrnance. Bagikan Hand out 2 tentang unsur dan prinsip (GG).

• Fasilitator mengajak peserta untuk fokus pada prinsip partisipasi. Tanyakan apa hakikat dari partisipasi dan fungsinya dalam sistem demokrasi dan proses penganggaran.

• Bagikan Handout 3 tentang Hakikat partisipasi dan fungsi partisipasi dalam penyusunan anggaran.

• Bagi peserta dalam kelompok. Bagikan hand out 4: Studi kasus Batur. Minta peserta untuk mendiskusikan cara untuk menghidari penumpukan alokasi anggaran dan siapa yang mesti memastikan alokasi anggaran yang merata?

• Tanyakan bagaimana keterlibatan CSO dalam proses penganggaran selama ini? Apa kendalanya? Bagaimana mereka mengatasi kendala tersebut?

• Rangkum diskusi dan akhiri sesi

2





Lokasi 4 kabupaten

Pokok Bahasan Analisis Anggaran – Penerimaan

Tujuan Pembelajaran 1. Peserta paham tentang siklus penganggaran 2. Peserta mampu menganalisis anggaran pendapatan APBD

Sub Pokok Bahasan 1. Siklus anggaran 2. Analisis pendapatan

Waktu 120 menit

Metode Diskusi kelompok

Media 1. Hand out 5 tentang Siklus Anggaran PP 58 2005 dan Permendagri 13 2006

2. Hand out 6 panduan diskusi siklus anggaran 3. Hand out 7 Penerimaan APBD 4. Hand out 8 Panduan diskusi penerimaan APBD untuk kelompok 1,

kelompok 2, kelompok 3 Langkah Pembelajaran • Fasilitator jelaskan tujuan sesi.

• Tanyakan apa yang peserta ketahui tentang proses penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, dan pengawasan anggaran

• agi peserta menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok mencermati aturan dalam PP 58 dan praktek tiap tahapan. Masukkan hasil diskusi ke dalam hand out 6.

• Presentasikan hasil diskusi kelompok.

• Rangkum hasil diskusi lalu lanjutkan proses pada langkah berikutnya.

• Bagikan hand out tentang penerimaan APBD. Kemudian bagi peserta dalam 3 kelompok, masing-masing dengan topik berbeda (hand out 8). Kelompok 1 membahas sumber-sumber penerimaan. Kelompok 2 membahas pendapatan asli daerah (PAD). Kelompok 3 membahas tentang pendapatan dari retribusi

• Setelah diskusi selesai minta kelompok untuk presentasi apa yang mereka pelajari. Fokuskan diskusi ini pada pertanyaan apa makna yang bisa dipetik dari tiap kelompok


3





Lokasi 4 kabupaten

Pokok Bahasan Analisis Anggaran – Belanja

Tujuan Pembelajaran 1. Peserta mampu menganalisis anggaran belanja APBD 2. Peserta meenemu-kenali best and bad practices dalam pengalokasian

anggaran APBD Sub Pokok Bahasan Analisis Belanja

Waktu 90 menit

Metode Diskusi kelompok Curah pendapat dengan metaplan

Media 1. Hand out 9 Belanja APBD 2. Hand out 10 panduan diskusi belanja APBD untuk kelompok 1, 2 dan

3 Langkah Pembelajaran • Fasilitator jelaskan tujuan sesi.

• Minta peserta untuk menjelaskan apa yang mereka ketahui tentang belanja APBD

• Bagi handout 9 tentang belanja APBD. Lalu bagi peserta ke dalam 3 kelompok tiap kelompok membahas topik yang berbeda (hand out 10). Kelompok 1 membahas aspek kebijakan; kelompok 2 bahas aspek administratif; kelompok 3 bahas aspek keuangan.

• Minta wakil kelompok untuk presentasi. Undang kelompok lain untuk klarifikasi, komentar dll.

• Melihat pada hasil diskusi tersebut minta peserta untuk menuliskan pendapatnya tentang best practices yang ada dan bad practices dalam alokasi anggaran pada kertas metaplan.

• Kelompokkan pendapat peserta sesuai topik.

• Rangkum hasil diskusi dan akhiri sesi

4





Lokasi 4 kabupaten

Pokok Bahasan Analisis Penerima Manfaat

Tujuan Pembelajaran 1. Peserta memahami target MDGs 2. Peserta mampu mengidentifikasi penerima manfaat APBD

Sub Pokok Bahasan Capaian MDGs Analisis penerima manfaat dan analisis wilayah

Waktu 120 menit

Metode Curah pendapat Diskusi kelompok dan diskusi pleno

Media 1. Hand out 11 target MDGs nasional 2. Hand out 12 capaian MDGs kabupaten 3. Hand out 13 Panduan diskusi analisis penerima manfaat dan analisis

wilayah Langkah Pembelajaran • Fasilitator jelaskan tujuan sesi.

• Fasilitator menanyakan apakah peserta paham tentang 8 target MDGs. Tulis jawaban peserta dalam flipchart. Bagikan Hand out 9 tentang target MDGs nasional

• Bagikan Hand out 10 tentang situasi MDGs di kabupaten kemudian lakukan diskusi kelas.

• Fasilitator mengajak peserta untuk meninjau apakah anggaran daerah telah menjawab persoalan-persoalan kemiskinan di kabupaten. Bagi peserta ke dalam 4 kelompok. Kelompok 1dan 2 menganalisis siapa penerima manfaat APBD dan kelompok 3 dan 4 menganalisis proporsi alokasi APBD untuk setiap wilayah

• Setelah selesai minta kelompok untuk presentasi dengan fokus pada 3 hal: bunyi aturan, praktek pada saat ini, dan kenyataan yang ingin ”kita bentuk”


5

6





Lokasi 4 kabupaten

Pokok Bahasan Advokasi anggaran

Tujuan Pembelajaran 1. Peserta paham bagaimana memanfaatkan hasil analisis anggaran untuk advokasi

2. Peserta dapat membuatu rencana advokasi mereka Sub Pokok Bahasan 1. Identifikasi pilihan strategi advokasi

2. Menindak lanjuti hasil analisis berdasar pada hasil analisis SWOT Waktu 120 menit

Metode 1. Curah pendapat 2. Diskusi kelompok dan diskusi pleno

Media 1. Hand out 14 tentang pilihan strategi advokasi 2. Hand out 15 Blangko analisis SWOT

Langkah Pembelajaran • Fasilitator jelaskan tujuan sesi

• Tanyakan kepada peserta bagaimana cara memanfaatkan hasil analisis anggaran tersebut. Tulis jawaban peserta.

• Bagikan hand out 14 tentang pilihan strategi. Beri waktu peserta untu membaca dan kemudian diskusikan

• Rangkum strategi-strategi yang telah teridentifikasi.

• Ajak peserta utuk melakukan analisis SWOT (Hand out 15) terhadap tiap-tiap pilihan strategi itu. Bagi peserta ke dalam kelompok berdasar organisasi.

• Undang wakil kelompok untuk mempresentasikan hasil analisis.

• Minta kelompok lain untuk memberi komentar.

• Setelah semua presentasi, rangkum hasil diskusi dan akhiri rangkaian pelatihan ini.

Mengagas Perencanaan Penganggaran Partisisipatif

YUNA FARHANSEKNAS FITRA

Pro Poor Planning and Budgeting

MENGAPA TRANSPARANSI dan Partisipasi ANGGARAN?Hakekat anggaran : APBD bersumber dari rakyatAPBD ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyatRakyat yang paling tahu kebutuhannya (aspirasi)Mengeliminir kebocoran APBD/masalah

dalam proses penyusunan/potensial dikorup

PERMASALAHAN DALAM PROSES PERENCANAAN APBD

Keterlibatan masyarakat masih minim dalam tahap perencanaanInformasi forum-forum perencanaan belum terpublikasikan secara luasUsulan masyarakat di Kelurahan/Desa Sedikit yang diakomodasi APBD Tidak ada informasi plafon anggaran

Permasalahan……..

Mekanisme perencanaan APBD belum membuka ruang keterlibatan luas masyarakat.Belum ada Manajemen informasi dan dokumentasi usulan perencanaan Proses perencanaan dan penyusunan anggaran masih terpisahTidak sinkronnya antara pendekatan politik, teknokratis, bottom up, top down dan partisipatif

AKIBAT PERENCANAAN APBD YANG TIDAK TRANSPARAN DAN PARTISIPATIF

APBD/pembangunan tidak menyentuh kebutuhan masyarakatMasyarakat apatis terhadap proses dan hasil pembangunan Kebijakan Pemda mengalami resistensi pada implementasiPenyalahgunaan APBD

DASAR PERENCANAAN APBD YANG TRANSPARAN & PARTISIPATIF

Tinjauan FilosofisTinjauan EmpirisTinjauan Yuridis

Tinjauan Filosofis

Indonesia negara demokrasi, dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. APBD dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Tinjauan Empiris

Participatory Budgeting di Porto Alerge, Brazil pada tahun 1989 telah diterapkan di 70 kota di Brazil

PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN APBD

TransparansiPartisipasiAkuntabilitas

TRANSPARANSIMembuka akses publik seluas-luasnyaPublikasi jadwal Musrenbang Desa, kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten dan pembahasan anggaran (KUA, PPA, RAPBD)Publikasi dokumen-dokumen perencanaan anggaran; RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, evaluasi program tahun lalu, KUA,PPA, RKA SKPD, RAPBD, APBD,hasil setiap tahapan Murenbang, dan alasan usulan yang ditolak Informasi plafon anggaran untuk tiap sektor dan spasial kelurahan-kecamatan

Musenbang Desa melibatkan seluruh warga yang ingin terlibatForum SKPD melibatkan unsur-unsur sektor dan delegasi MursrenbangWarga memiliki hak kontrol dalam pembahasan anggaranPembahasan anggaran dibuka ke publik

PARTISIPASI

Akuntabitas APBD berdasarkan kinerja pelayanan pada masyarakatAkuntabilitas pada proses perencanaan; audit proses perencanaan atau kelayakan hasil perencanaanPublikasi indikator pencapaian tahunan yng dicapai Pemda untuk setiap unit kerja dan keseluruhan

AKUNTABILITAS

FUNGSI PERENCANAAN APBD PARTISIPATIF

Fungsi Kognitif: menghasilkan keputusan yang rasional mempertimbangkan kajian akademis, masukan, kritik kelompok terkait, alokasi sumber dayaFungsi Instrumental; Alat mempertemukan berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusanFungsi politik: mengurangi resistensi terhadap keputusan yang diambil karena diambil berdasarkan keputusan bersama, legetimasi publikFungsi sosial; mengidentifikasi kebutuhan riil di masyarakat dan menyelesaikan problem utama.

PRO

SES PENYU

SUN

AN

APB

DPR

OSES PEN

YUSU

NA

N A

PBD

MASYARAKATTokoh Masyarakat, LSM, Ormas, Asosiasi Profesi,

Perguruan Tinggi dan lain-lain

PEMDA DPRD

Renstrada

Arahan, mandat dan pembinaan dari Pemerintah Pusat

••

JuklakJuklak & & JuknisJuknis••

PlafonPlafon AnggaranAnggaran••

TolokTolok UkurUkur KinerjaKinerja Unit Unit KerjaKerja••

FormulirFormulir LPA Unit LPA Unit KerjaKerja••

SAB SAB MikroMikro

Pengajuan RAPBD

Klarifikasi & Ratifikasi RAPBD

TIM ANGGARAN EKSEKUTIF

Arah & Kebijakan Umum APBD

PenjaringanPenjaringan AspirasiAspirasi PenjaringanPenjaringan AspirasiAspirasi

Data Historis

PANITIA ANGGARAN LEGISLATIF

PANITIA AD HOC

Pokok-pokok Pikiran DPRD

Strategi & Prioritas APBD

Forum PropinsiForum KotaForum Kelurahan

Rencana Program /Kegiatan

Pra RAPBD

LPA Unit Kerja

Surat Edaran

Perda APBD

R A P B D

Renstra UK

UNIT KERJA

Sosialisasi Kpd Masyarakat

Prosedur Perencanaan Penganggaran Daerah

Yuna FarhanSeknas FITRA

Kerangka Regulasi

• UU No 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

• UU No. 17 tahun 2003 Keuangan Negara• UU 32 2004 Pemerintah Daerah• UU 33 2004 Perimbangan Keuangan Pusat

Daerah• PP 58 2005 Pedoman Keuangan Daerah• Permendagri 13/2006

Hubungan dan Pendekatan Perencanaan -Penganggaran

• Perencanaan Tanpa Penganggaran -->Mimpi

• Penganggaran Tanpa Perencanaan -->Pemborosan

• Pendekatan: Politik, Teknokratis, Top Down, Bottom-up, Partisipatif

Tahapan Perencanaan

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RKP Daerah

Renstra SKPD

Renja -SKPD

RAPBD

RKA - SKPD

APBD

Rincian APBD

Pedoman

Pedoman

Pedo man

Dijaba r-kan

Pedoman

Pedoman

Diacu

20 Tahun 5 Tahun 1 Tahun

Perencanaan Penganggaran

Kalender Perencanaan Penganggaran Tahunan

RPJMD

Rancangan Awal RKPD•Prioritas pemb,•Pagu indiakatifberdasar fungsi SKPD, sumber dana & Wilayah kerja

RancanganRKPD

RancanganAhir RKPD

RKA-SKPD

RAPBD

RenstraSKPD

RenjaSKPD

RancanganRenja SKPD

ForumSKPD

RancanganRKPD Prov

MUSRENBANGKecamatan

MUSRENBANGDesa/Kel.

Musrenbang RKPD/MUSRENBANGDA

PenetapanRKPD

KUA &PPAS

MUSRENBANGPROV

MUSRENBANGNAS

Jan

Feb.

Feb/Mar

Mar

Apr

Mei

AgtFeb.

Apr

Apr

RancanganRKP Mei

Mei

Jun

Okt

Pokok-pokokPikiranDPRD

Aktor-aktor Dalam Perencanaan Penganggaran

BAHAN DISKUSI

Susun tahapan perencanaan dan penganggaran

• Siapa saja pelaku yang terlibat dalam setiap tahapan• Apa keluaran dalam setiap tahapan• Bagaimana dengan partisipasi masyarakat miskin

dan perempuan pada setiap tahapan• Pada tahap mana masyarakat tidak terlibat?apa

implikasinya?• Pada tahap mana saja intervensi yang dapat

dilakukan dalam mendorong pro poor budget?bagaimana strateginya?

Tahapan Pelaku Dokumen /keluaran

Permasalahan Solusi

KEGAGALAN DALAM PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN

= MERENCANAKAN

KEGAGALAN & KEBOCOCORAN

ANGGARAN

Kalender Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah

KALENDER PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

No Kegiatan Penanggung Jawab

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des

A Penyusunan RKP Daerah1 Penyiapan Rancangan Awal

RKPD Bappedaa Membentuk Tim Penyusun RKPD,

termasuk tim penyiapan musrenbang tahunan dan forum SKPD

b Menyusun rencana kegiatan penyusunan RKPD, termasuk jadual musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD Kabupaten/Kota

c Menyiapkan Daftar Isi RKPDd Menyusun Rancangan Awal RKPD e Merumuskan prioritas pembangunan

daerah dan rencana kerja setiap prioritas

f Merumuskan indikasi kegiatan-kegiatan SKPD pada setiap rencana kerja

g Membahas rancangan awal RKPD yang berisi beberapa rencana kerja dengan para Kepala SKPD

h Rancangan Awal RKPD Final F2 Penyiapan Rancangan Renja

SKPD SKPDa Mempelajari program dan kegiatan SKPD

pada tahun rencana dari Renstra SKPD

b Mempelajari capaian kinerja program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan tahun berjalan

c Merumuskan Rancangan Renja SKPDd Memperhatikan hasil musrenbang

kecamatan dan mengadopsi kegiatan yang dibutuhkan masyarakat dan memasukkannya ke dalam rencana kerja RKPD yang terkait dengan SKPD ybs

e Menyiapkan forum SKPD untuk mendapatkan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD bagi setiap SKPD

f Penyampaian rancangan Renja-SKPD F3 MUSRENBANG Desa/Kelurahan

a Tahap Persiapan Kepala Desab Tahap Pelaksanaan Kepala Desac Pasca Pelaksanaan Kepala Desa


No Kegiatan Penanggung Jawab

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des

4 MUSRENBANG Kecamatana Tahap Persiapan Camatb Tahap Pelaksanaan Camatc Pasca Pelaksanaan Camat5 Forum SKPD Kabupaten/Kota

a Tahap Persiapan Bappeda Kab/Kotab Tahap Pelaksanaan Bappeda Kab/Kotac Pasca Pelaksanaan Bappeda Kab/Kota6 Penyusunan Renja SKPD

Kab/KotaSKPD

F6 MUSRENBANG Kab/Kotaa Tahap Persiapan Bappeda Kab/Kotab Tahap Pelaksanaan Bappeda Kab/Kotac Pasca Pelaksanaan Bappeda Kab/Kota7 Penyusunan Rancangan Akhir

RKPD Bappedaa Menyusun rancangan akhir RKPD dengan

memuat kesepakatan hasil Musrenbang Tahunan Daerah dibantu Tim Fasilitasi

b Memperhatikan naskah RKP dan atau RKPD provinsi khususnya tentang kegiatan dan program yang akan dilaksanakan di kab/kota

c Menyusun naskah rancangan peraturan kepala daerah tentang RKPD F

d Menyampaikan rancangan akhir RKPD, beserta naskah akademis dan naskah kesepakatan hasil Musrenbang Tahunan Daerah kepada Kepala Daerah F

8 Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD F

B Penyusunan APBD1 Rancangan KUA Kepala Daerah F2 Pembahasan KUA DPRD3 Rancangan PPAS Kepala Daerah4 Pembahasan PPAS DPRD5 Nota Kesepakatan KepDa - DPRD DPRD, KepDa6 Pedoman Penyusunan RKA - SKPD Kepala Daerah7 Penetapan RKA - SKPD SKPD8 Pembahasan RKA oleh Tim Anggaran

PemdaKepala Daerah

9 Raperda APBD Kepala Daerah F10 Pembahasan Raperda APBD DPRD F11 Persetujuan Bersama DPRD, KepDa F12 Rancangan PerKaDa tentang Penjabaran

APBDKepala Daerah F

13 Evaluasi Mendagri/Gubernur14 PerKaDa tentang Penjabaran APBD Kepala Daerah F15 Perda APBD DPRD F

MEMBACA DAN MENGANALIS MEMBACA DAN MENGANALIS ANGGARANANGGARAN

Yuna FarhanYuna Farhan

I. MEMBACA APBDI. MEMBACA APBD• Dokumen yang terkait dengan APBD,

RPJMD,Renstra SKPD RKPD, KUA, PPA, Renja SKPD, RKA-SKPD.

• Struktur APBD: Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

• Pendapatan >Belanja = Surplus• Pendapatan < Belanja = Defisit

PendapatanPendapatan• Semua penerimaan Kas Daerah

dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah

• Sumber:PADDANA PERIMBANGANLAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

PendapatanPendapatanNo. Urut Uraian Jumlah

1 2 3

1 PENDAPATAN DAERAH

1.1 Pendapatan Asli Daerah

1.1.1 Pajak daerah

1.1.2 Retribusi daerah

1.1.3 Hasil Kekayaan daerah yang dipisahkan

1.1.4 Lain-lain PAD yang sah

1.2 Dana Perimbangan

1.2.1 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1.2.2 Dana Alokasi Umum

1.2.3 Dana Alokasi Khusus

1.3 Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

1.3.1 Hibah

1.3.2. Dana Darurat

1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari prop dan Pemda lainya

1.3.4 Dana Penyesuaian otonomi khusus

1.3.5 Bantuan keuangan dari prop dan Pemda lainnya

Jumlah Pendapatan

PendapatanPendapatan AsliAsli DaerahDaerah (PAD)(PAD)

Pajak DaerahRetribusi Daerah

Hasil Usaha DaerahLain-Lain Pendapatan Asli DaerahYang Sah

Dana Dana PerimbanganPerimbanganDana Bagi Hasil (DBH Pajak & Non Pajak)-->berdasarkan %Dana Alokasi Umum (DAU) pemerataankemampuan keuangan daerahberdasarkan Celah Fiskal =KebutuhanFiskal-kapasitas FiskalDana AlokasiKhusus(DAK) pada daerah tertentu, kegiatankhusus prioritas nasional Danapendamping APBD 10%

PajakPajak DaerahDaerah

Kendaraan bermotorHotelRestoranHiburanParkir…………

1. Kesehatan2. Sampah3. KTP 4. Pemakaman5. Pemakaian

kekayaan daerah6. Pasar & pertokoan7. Usaha terminal8. villa /penginapan

9. Usaha penyedotan kakus

10. Rumah potong hewan11. pendaratan kapal12. tempat Rekreasi &

olahraga13. IMB14. Izin gangguan15. Izin trayek16. ……….

RETRIBUSI DAERAHRETRIBUSI DAERAH

HASIL USAHA DAERAHHASIL USAHA DAERAH

Bagian laba perusahaan milikdaerahPenyertaan modal daerahkepada pihak ketigaBadan PengelolaYayasanSewa Aset daerah

LainLain--Lain Lain PendapatanPendapatan AsliAsli DaerahDaerah Yang Yang SahSah

Hasil penjualan barang milik daerahPenerimaan jasa giroPendapatan bunga depositoPenerimaan Ganti Rugi Atas KekayaanDaerahAngsuran cicilanSewaRupa-rupa pendapatanDana penyesuaian

BagiBagi hasilhasil pajakpajaka. PBBb. BPHTBC. Penghasilan Perorangan

Bagi hasil bukan pajak/SDA• Iuran eksplorasi• Kehutanan• Perikanan• Penerimaan dari sector pertambangan gas

alam

Format Format BelanjaBelanjaNo Urut Uraian Jumlah

1 2 3

2 BELANJA DAERAH

2.1 Belanja Tidak Langsung

2.1.1 Belanja Pegawai

2.1.2 Belanja Bunga

2.1.3 Belanja Subsidi

2.1.4 Belanja Hibah

2.1.5 Belanja bantuan sosial

2.1.6 Belanja bagi hasil kpd propinsi/kab/kota dan pemdes

2.1.7 Belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kab/kota dan pemdes

2.1.8 Belanja tak terduga

2.2 Belanja Langsung

2.2.1 Belanja Pegawai

2.2.2 Belanja Barang dan jasa

2.2.3 Belanja modal

Jumlah Belanja

Surplus/(defisit)

BelanjaBelanja DaerahDaerah• Belanja Tidak Langsung belanja yang

dianggarkan tidak terkait secara langsungdengan pelaksanaan program dankegiatan

• Belanja Langsung belanja yang dianggarkan terkait secara langsungdengan pelaksanaan program dankegiatan

• Klasifikasi Belanja Organisasi, Fungsi, Program & Kegiatan, Jenis Belanja

BelanjaBelanja TidakTidak LangsungLangsung• Belanja Pegawai (Gaji pokok, tunjangan, askes, accres 2,5%, )• Belanja Bunga pembayaran bunga hutang• Belanja Subsidi diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu

agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau olehmasyarakat

• Belanja Hibah pemberian uang, barang dan/atau jasa kepadapemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifiktelah ditetapkan peruntukannya.

• Belanja Sosial Bantuan ormas, Parpol, tidak bersifat terusmenerus setiap tahun

• Belanja Bagi Hasil bagi hasil yang bersumber dari pendapatanprovinsi kepada kabupaten/kola atau pendapatan kabupaten /kotakepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerahtertentu kepada pemerintah daerah Iainnya

• Belanja bantuan keuangan ADD• Belanja tidak terduga kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap

darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadapstabilitas penyelenggaraan pemerintahan

BelanjaBelanja LangsungLangsung• Belanja pegawai Honorarium upah

pelaksanaan kegiatan• Belanja Barang Jasa barang yang

nilai manfaatnya kurang 1 tahun, jasa melaksanakan program

• Belanja Modal aset dengan nilaimanfaat lebih 1 tahun

KOMPONEN PEMBIAYAAN:KOMPONEN PEMBIAYAAN:No Urut Uraian Jumlah

1 2 3

3 PEMBIAYAAN

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Thn Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

3.1.2 Pencairan dana cadangan

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah

3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman

3.1.6 Penerimaan piutang daerah

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

3.2.1 Pembentukan dana cadangan

3.2.2 Penyertaan modal pemerintah daerah

3.2.3 Pembayaran pokok utang

3.2.4 Pemberian pinjaman daerah

Jumlah pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan neto

3.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA)

PembiayaanPembiayaan• Untuk menutup defisit atau

memanfaatkan surplus• Penerimaan Semua penerimaan

yang perlu dibayar kembali padatahun anggaran bersangkutan atauberikutnya

• Pengeluaran akan diterima kembalipada tahun anggaran bersangkutanatau berikutnya

PenerimaanPenerimaan• SILPA pelampuan target PAD, efisiensi

belanja, belanja tak terealisasi• Pencairan Dana Cadangan mendanai

kegiatan yang penyediaan dananya tidakdapat sekaligus

• Hasil penjualan kekayaan daerah BUMD, aset, divestasi modal

• Pinjaman penerimaan pinjaman, obligasi• Penerimaan kembali Pemberian pinjaman• Penerimaan Piutang Daerah pelunasan

hutang pihak ketiga

PengeluaranPengeluaran• Pembentukan dana cadangan• Penyertaan modal PemDa• Pembayaran Pokok Utang• Pemberian Pinjaman Daerah

I. ANALISIS APBDI. ANALISIS APBD• MENELAAH ARAH KEBIJAKAN

ANGGARAN• KONSISTENSI & SIGNIFIKANSI

HUBUNGAN ANTARA VISI PEMBANGUNAN DAEAH DENGAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAERAH

• HUBUNGAN ALOKASI PRIORITAS PEMBIAYAAN DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

• TREND KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAN HUBUNGAN DENGAN TINGKAT KEMAJUANNYA

DokumenDokumen Yang Yang DiperlukanDiperlukan

• Analisis untuk perubahan kebijakan; RAPBD, RKA-SKPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, SRPTK, Hasil-hasil Musrenbang RENJA SKPD, KUA, PPA, Aturan-aturan terkait yang melandasi penyusunan anggaran.

• Analisis untuk Pengawasan Implementasi Anggaran: APBD, DPA SKPD

• Analisis Penyimpangan anggaran; Laporan perhitungan APBD, Hasil Audit BPK.

PENDEKATAN ANALISISPENDEKATAN ANALISIS• ANALISIS KEPATUHAN• ANALISIS KONSISTENSI• Analisis RELEVANSI & Efektivitas• ANALISIS Efisiensi

ANALISIS KEPATUHANANALISIS KEPATUHAN• Apakah APBD taat pada Peraturan

perundang-undangan?• PP 108/2000, PP 58 2005, PP 109/2000,

PP 37/2005, PP 59/2000, Permendagri 13/2006, UU 17/2003, UU No. 1/2004, UU 34/2000, PP 65/2001, PP 66/2001, Keppres DAU, Keppres 80/2003, UU 34/2004 & UU 25/2004, UU 33/2004 PP 24/2004 dan Perda Terkait

ANALISIS RELEVANSIANALISIS RELEVANSI• Apakah APBD yang disusun sesuai dengan

arah kebijakan pembangunan kesesuaian dengan indikator kinerja?

• Apakah APBD problem solving?menyelesaikan masalah kemiskinan, mengurangi jender gap, berorinetasi pada pemenuhan Hak dasar?

• Indikator kinerja terukur, sesuai dengan program

ANALISIS KONSISTENSIANALISIS KONSISTENSI• Apakah hasil Musrenbang Aspirasi

warga tercermin dalam dokumen perencanaan penganggaran

• Konsistensi dokumen perencanaan penganggaran : Tracking RPKM Vs Renstra SKPD VsMusrenbang Vs RKPD Vs KUA & PPA VS APBD

ANALISIS COST ANALISIS COST EFFECTIVENESS EFFECTIVENESS

• Apakah alokasi belanja rasional (Efisiensi) Vs Harga Pasar

• Apakah analisis alokasi belanja tidak duplikasi?

• Apakah alokasi belanja memadai untuk mencapat target kinerja

TEKNIK ANALISISTEKNIK ANALISIS• ANALISIS LINIER; SIFAT LURUS SEBAB-

AKIBAT, INPUT-OUTPUT, (Rasionalitas, efisien dan efektivitas), TREND

• ANALISIS NON LINIER; BERSIFAT MEMBANDINGKAN TIAP ALOKASI ANGGARAN

• ANALISIS THEMATIC; BERDASARKAN TUJUAN ANALISIS, (Belanja DPRD, pendidikan, kesehatan, dll)

ANALISIS PERBANDINGAN ANALISIS PERBANDINGAN STRUKTUR DAN KOMPONENSTRUKTUR DAN KOMPONENPAD VS DANA PERIMBANGAN

PROPORSI BELANJA LANGSUNG VS BELANJA TIDAK LANGSUNGPROPORSI MASING-MASING KOMPONEN DG TOTAL BELANJA APBDPROPORSI MASING-MASING BELANJA KEGIATAN DG SUB TOTAL UNIT KERJAPROPORSI MASING-MASING UNIT KERJA

LANGKAH PRAKTIS MEMBACA DAN LANGKAH PRAKTIS MEMBACA DAN MENGANALISISMENGANALISIS

• Menyiapkan nota keuangan daerah (dokumen APBD, 3 tahun terakhir), RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, Renja SKPD, dan peraturan terkait ditingkat pusat (PP 58, 109, Permendagri 26/2006 dan Permendagri 13/2006, dll)

• Membuat prosentase distribusi alokasi penerimaan menurut sumber penerimaan dan pengeluaran

• Memetakan berdasarkan program, kegiatan dan mengklasifikasi berdasarkan pihak yang diuntungkan

• Mengelompokan instansi/dinas yang pengguna anggaran terbesar, menelaah obyek dan sasaran pembiayaannya, dan membandingkannya dengan pos anggaran terkecil atau pos anggaran yang menyentuh langsung ke masyarakat

• Melihat spesifikasi program tertentu, serta rasionalisasi item dalam program yang akan dianalisis dengan melihat apakah input atau alokasi anggaran rasional dengan output yang akan dicapai, termasuk indikator dari output, outcome, benefit dan impact (dalam RKA-SKPD)

• Membuat catatan kritis berdasarkan aspek efisiensi (rasional anggaran = input/output atau B/C ratio), aspek normativ (kepatutan dengan peraturan terkait), aspek efektifitas (input/outcome dan impact atau memenuhi ASB)

• Membuat rekomendasi dan masukan berdasarkan permasalahan yang ditemukan

PRAKTEK PRAKTEK ANALISIS ANGGARANANALISIS ANGGARAN

KelompokKelompok I I AnalisisAnalisis KepatuhanKepatuhan AnggaranAnggaran

DPRD (APBD 2004)DPRD (APBD 2004)• Dasar Perhitungan = Gaji Walikota

Rp. 2.100.000,- (PP 59/2000)• Apakah Pos-pos Belanja DPRD

sesuai dengan PP 24/2004 atau PP 37/2005, PP 37/2006? (Gunakan Parameter penghasilan DPRD

• Pos-pos belanja apa saja yang melanggar? Berapa besarnya penyimpangan?

KelompokKelompok IIII AnalisisAnalisis PendapatanPendapatan (APBD 2006)(APBD 2006)

• Gambarkan proporsi komponen PAD dari pajak dan restribusi

• Pos mana yang memberikan konstribusi terbesar pada pajak?Restirbusi?PAD?

• Berikan penjelasan dan keberpihakan APBD?

KelompokKelompok IIIIII AnalisisAnalisis BelanjaBelanja (APBD 2007)(APBD 2007)

• Proporsikan Belanja Langsung anggaran pendidikan, kesehatan dan pertanian, bandingkan dengan anggaran Sekda, Bupati, DPRD

• Cermati rasionalitas/efisiensi pos-pos belanja? Berikan catatan kritis.

KELOMPOK IVKELOMPOK IV• Gambarkan proporsi komponen

pendapatan PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang sah

• Komponen mana yang memberikan porsi terbesar pada pendapatan?berikan komentar anda


Hand out 1 Lembar Evaluasi Diri

N i l a i No Pengetahuan, Pemahaman dan Ketrampilan saya tentang ... -- - + ++

1 Pengertian tentang APBD

2 Struktur APBD

3 Cara menyusun APBD

4 Analisis anggaran pendapatan

5 Analisis belanja

6 Analisis penerima manfaat

7 Analisis lokasi penerima APBD

8 Strategi advokasi anggaran


Hand out 2

Skema keterkaitan antar unsur dan prinsip untuk menciptakan good governance

Masyarakat

Sipil

Private sector

Pemerintah

Prinsip Good Governance • Partisipasi warga • Supremasi hukum • Kesetaraan dan anti diskriminasi • Toleransi politik • Akuntabilitas • Transparansi • Pemilihan umum secara bebas, jujur dan adil • Kebebasan berusaha • Pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan • Responsif (disadur dari Kumpulan Modul APBDes Partisipatif – FPPM – FPPD 2005) Hand out 3


Hakikat dan Fungsi partisipasi dalam penyusunan anggaran (disadur dari Kumpulan Modul APBDes Partisipatif – FPPM – FPPD 2005) Hakikat Partispasi Partisipasi adalah HAK dan KEWAJIBAN warga untuk

menegakkan tata pemerintahan yang baik Fungsi Partisipasi dalam penyusunan anggaran Partisipasi dalam sistem demokrasi adalah sarana untuk :

Menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintah Menghindari penyalahgunaan kekuasaan Melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan publik Menegakkan kedaulatan rakyat


Hand out 4 Studi Kasus Batur Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara terletak di dataran tinggi Dieng. Kecamatan ini memiliki .... desa, antara lain Desa Pekasiran, Desa Batur, Desa Kasiran, .... Kecamatan Batur pada tahun anggaran 2007 mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.836.500.000. Rincian alokasi dari dana ini sebagai berikut: A. Pendidikan

1. B.A Aisyah 1 Batur Rp. 10.000.000 2. TK Aisyah Sumber Rejo Batur Rp. 15.000.000 3. M.D Batur 1 Rp. 10.000.000 4. B.A Aisyah 03 Kauman Rp. 10.000.000

I. Rehab Ringan 1. SDN 2 Batur Rp. 40.000.000 2. SDN 5 Batur Rp. 35.000.000 3. Rumah Dinas SDN 3 Batur Rp. 30.000.000 4. Rumah Dinas SDN 3 Kepakisan Rp. 30.000.000 5. SDN 1 Pekasiran Rp. 30.000.000 6. M.I Islamiyah Sido Mulya Kasiran Rp. 30.000.000 7. SMP Islam Al Mabrur Batur Rp. 30.000.000

II. Rehab Berat 1. SDN 2 Pesurenan Rp. 105.000.000 2. SDN 1 Batur Rp. 250.000.000 3. SDN 4 Batur Rp. 250.000.000 4. SDN 2 Pekasiran Rp. 250.000.000 5. SDN 7 Batur Rp. 250.000.000 6. SMA 1 Batur Rp. 110.000.000 7. Lab SMAN 1 Batur Rp. 70.000.000 8. SMPN 1 Batur Rp. 90.000.000

B. Kesehatan

1. Rumah Dinas Dokter Puskesmas Batur 2 Rp. 40.000.000 2. Rumah Dinas Puskesmas Pembantu Kasiran Rp. 45.000.000

C. Pekerjaan Umum

1. SAB Dukuh Sidareja Rp. 30.000.000 2. SAB Karanganyar Pasurenan Rp. 20.000.000 3. SAB Dukuh Jlegong Rp. 25.000.000 4. SAB Desa Sumber Rejo Rp. 25.000.000 5. Jalan Bujangsari – Pasar Batur Rp. 150.000.000 6. Drainase Dusun Kalianget Rp. 30.000.000 7. Peningkatan jalan Jlegong – Batur Rp. 100.000.000 8. Peningkatan Jalan Rt 02/02 Ds. Bakal Rp. 30.000.000 9. SAB Ds Bakal Rt 07/02 Rp. 20.000.000 10. SAB Mushola Al Hidayah Ds. Bakal Rt 05/01 Rp. 20.000.000


D. Bantuan Keuangan 1. PP An Nuroni Dukuh Buntu Desa Bakal Rp. 5.000.000 2. TPQ Ash Sobutaqwa Purwajiwa Rp. 2.500.000 3. Masjid Baiturohman Tieng Rt 01/05 Rp. 2.000.000 4. Masjid At Taqwa Batur Rp. 2.000.000 5. Masjid Jlegong Ds Batur Rp. 5.000.000 6. Masjid Al Amin Wiroyoso Rt 01/03 Ds Pasurenan Rp. 5.000.000 7. Masjid Tawakal Dsn Karanganyar Rt 02/04 Pasurenan Rp. 5.000.000

E. DAK 1. Peningkatan jalan Pasurenan Pekasiran Rp. 550.000.000 2. SAB Desa Batur Rp. 88.000.000

Sumber: Fraksi Partai Golkar DPRD Kab. Banjarnegara Dapil V. Dengan merujuk pada sebaran alokasi dana tersebut, diskusikan beberapa pertanyaan berikut:

1. Desa mana yang paling banyak mendapat alokasi dana APBD 2007? Berapa persentase dana yang diterima desa ini total alokasi dana APBD untuk kecamatan Batur?

2. Apa makna dari penghitungan ini?

3. Apa saran anda terhadap kondisi ini? Bagaimana cara agar saran itu bisa diterapkan? Siapa yang seharusnya melakukan saran itu?


Hand out 5 Siklus Anggaran PP 58 2005 dan Permendagri 13 2006 (akan diserahkan dalam bentuk hard copy)


Hand out 6 Panduan Diskusi Siklus Anggaran

Pernyataan dalam aturan legal Aspek yang ditinjau PP 58 / 2005 Permendagri 13

Kenyataan yang ada di masyarakat Rekomendasi

Kelompok I: Penyusunan APBD

Kelompok II: Penetapan APBD

Kelompok III: Pelaksanaan APBD

Kelompok IV Perubahan APBD

Kelompok V: Pengawasan dan Pemeriksaan APBD


Hand out 7 APBD penerimaan (akan diserahkan dalam bentuk hard copy)


Hand out 8 Panduan diksusi penerimaan APBD Kelompok 1: Cermati APBD Penerimaan. Kemudian jawab pertanyaan berikut: Berapa prosentase PAD dibandingkan dengan total penerimaan? Berapa prosentase DAU dibandingkan dengan total penerimaan? Apa makna dari masing-masing temuan itu? Kelompok 2 Cermati APBD Penerimaan. Kemudian jawab pertanyaan berikut: Identifikasi dari mana saja PAD diperoleh? Mana sumber pendapatan yang paling besar menyumbang pada PAD? Mana sumber pendapatan yang paling kecil menyumbang pada PAD? Apa makna dari masing-masing temuan itu? Kelompok 3 Cermati APBD Penerimaan. Kemudian jawab pertanyaan berikut: Apa saja jenis retribusi yang ada di daerah? Dinas mana saja yang mengelolanya? Sebutkan sektor yang menyumbang retribusi paling besar. Sebutkan sektor yang menyumbang retribusi paling kecil. Bagaimana cara pemerintah daerah menetapkan target pendapatannya? Adakah cara lain yang mesti ditempuh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatannya? Berapa target penerimaan dari retribusi? Apakah penerimaan itu lebih besar atau kurang dari target? Situasi apa yang menyebabkan kondisi tersebut di atas?


Hand out 9 APBD - Belanja (akan diserahkan dalam bentuk hard copy)


Hand out 10 Panduan diksusi belanja APBD Kelompok 1 Kelompok ini membahas masalah aspek kebijakan dengan pertanyaan kunci: Apakah anggaran yang dialokasikan sesuai denga kebijakan dan prioritas yang ditetapkan pemerintah daerah? Bahan pendukung: RPJP, RPJMD, RKPD, KUA, dan APBD, SK lain yang berkaitan dengan APBD misalnya SK tentang standarisasi indeks kegiatan / barang, SK tentang pengaturan honorarium, insentif, dan biaya umum, dan lain-lain. Kelompok 2 Kelompok ini membahas aspek administratif dengan pertanyaan kunci: Apakah anggaran untuk SKPD memenuhi panduan prosedur dan aturan-aturan yang berlaku? Apakah program yang direncanakan SKPD memiliki indikator yang jelas? Dan apakah indikator itu berkait dengan upaya memenuhi RPJMD? Bahan pendukung: APBD, Renja SKPD, hasil evaluasi, LKPJ Bupati, dan lain-lain Kelompok 3 Kelompok ini membahas aspek keuangan dengan pertanyaan kunci: Apakah anggaran dibelanjakan secara boros atau apakah ada ketidak-konsistenan dalam harga? Bahan pendukung: APBD, PPAS, SK tentang standarisasi indeks kegiatan / barang, SK tentang pengaturan honorarium, insentif, dan biaya umum, dan lain-lain


Hand out 11 Target MDGs

1. Menghapus kemiskinan dan kelaparan 2. Mencapai pendidikan dasar 3. Mendorong kesetaraan Gender dan memberdayakan perempuan 4. Mengurangi tingkat kematian anak 5. Meningkatkan kesehatan ibu 6. Memerangi HIV, malaria dan penyakit lainnya 7. Menjamin kelestarian lingkungan hidup 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan


Hand out 12 Capaian MDGs kabupaten (lihat power point)


Hand out 13 Panduan diskusi analisis penerima manfaat dan analisis wilayah Analisis Penerima manfaat Analisis penerima manfaat ini memiliki 3 tujuan:

1. Memastikan bahwa orang miskin adalah penerima manfaat dari suatu program / kegiatan yang dilakukan SKPD, khususnya bagi program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan.

2. Membandingkan proporsi anggaran (langsung dan tidak langsung) yang berpihak pada orang miskin dengan anggaran yang ditujukan bagi kepentingan pembangunan secara umum lainnya.

3. Merumuskan hal yang perlu dilakukan agar anggaran lebih berpihak pada orang miskin

Analisis wilayah Tujuan analisis wilayah ini ialah:

1. Mengkaji seberapa besar alokasi anggaran yang dialokasikan pada wilayah-wilayah miskin;

2. Menghitung seberapa besar proporsi APBD yang dialokasikan pada wilayah miskin (wilayah yang memiliki banyak orang miskin) dan wilayah non miskin.

3. Merumuskan hal yang perlu dilakukan agar anggaran lebih berpihak pada wilayah miskin

Langkah melakukan kedua analisis di atas:

1. Lihat dokumen PPAS dan daftar urutan kemiskinan berdasarkan kecamatan.

2. Sepakati kecamatan yang termasuk miskin

3. Pilih salah satu sektor (misalnya kesehatan, pendidikan, pertanian, pekerjaan umum) dan cermati alokasi anggaran SKPD tersebut.

4. Hitung ada berapa jumlah dan persentase:

i. Anggaran untuk kecamatan / desa miskin

ii. Anggaran untuk kecamatan / desa yang tidak miskin

iii. Anggaran yang tidak jelas dimana alokasinya (misal tersebar di 5 desa)

5. Tulis kesimpulan dari hasil kajian secara cepat itu.

6. Apa saran yang bisa dilakukan untuk membuat anggaran yang lebih pro poor.


Hand out 14 Pilihan strategi advokasi Beberapa contoh pilihan strategi advokasi hasil analisis anggaran (diambil dari Panduan Analisis dan Advokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia – TAF – ADB) 1. Membangun pusat data dan informasi anggaran menyelenggarakan

pengumpulan data anggaran yang akurat secara kontinyu dengan melibatkan berbagai pihak. Harapannya informasi mengenai proses penganggaran dan besaran alokasi dana untuk tiap pos anggaran, penerima manfaat dan wilayah penerima setiap tahun dapat terpantau secara terus menerus dan terinformasikan kepada publik.

2. Pendidikan untuk komunitas hasil analisis anggaran bisa digunakan oleh kelompok-kelompok warga untuk melihat seberapa jauh “perhatian” pemerintah daerah kepada kelompok mereka sehingga mendorong kelompok warga ini untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

3. Perubahan kebijakan dan hukum hasil analisis anggaran bisa juga digunakan untuk mendorong terjadinya perubahan kebijakan terutama kebijakan bagi kelompok-kelompok masyarakat miskin, perempuan ataupun masyarakat rentan lainnya.

4. Penguatan Legistlatif hasil analisis anggaran juga bisa disampaikan kepada partai politik beserta para anggota legislatif sehingga partai politik dapat lebih efektif dalam menjalankan peran mereka.

5. Litigasi hasil analisis anggaran juga bisa dijadikan bahan litigasi jika terdapat ketidak-sesuaian alokasi anggaran.

6. Menggalanag dukungan komunitas internasional jikalau data-data hasil analisis anggaran tidak segera mendapat perhatian dari publik, data-data ini bisa juga digunakan untuk mencari dukungan dari komunitas


Hand out 15 Analisis SWOT Pengantar: Setiap elemen masyarakat sipil tentu memiliki kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat) untuk melakukan pilihan-pilihan strategi advokasi hasil analisis. Oleh karena itu, setiap elemen organisasi masyarakat sipil perlu memetakan kemampuan organisasinya dalam melakukan suatu pilihan strategi sehingga advokasi bisa dilakukan secara terukur.

Analisis SWOT Nama organisasi: ...................

Pilihan strategi Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman

Membangun pusat data dan informasi anggaran

Pendidikan untuk komunitas

Perubahan kebijakan dan hukum

Penguatan Litigasi

Menggalanag dukungan komunitas internasional

Kesimpulan dari analisis SWOT: ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

29. pelatihan membaca anggaran p3b fitra.pdf

Documents