2. tor rtbl 2013- kws. perkotaan toli-toli

OCR Document

PAGE

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)PENYUSUNAN

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGANKAWASAN PERKOTAAN KOTA TOLI-TOLI-LALOS, KECAMATAN BAOLANKABUPATEN TOLI-TOLIKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp/Faks. (021)72797233KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)KAWASAN PERKOTAAN KOTA TOLI-TOLI-LALOS, KECAMATAN BAOLANI. LATAR BELAKANGKegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan adalah kegiatan yang bertujuan mengendalikan pemanfaatan ruang dan menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas serta menambah vitalitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Oleh karenanya penyusunan dokumen RTBL, selain sebagai pemenuhan aspek legal-formal, yaitu sebagai produk pengaturan pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan terpilih, juga sebagai dokumen panduan/pengendali pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan kawasan terpilih supaya memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan meliputi: pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik, perwujudan pelindungan lingkungan, serta peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan.

Selain hal tersebut RTBL mempunyai manfaat untuk mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini, mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik setempat dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, melengkapi peraturan daerah tentang bangunan gedung, mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan/kawasan, mengendalikan pertumbuhan fisik suatu lingkungan/ kawasan, menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan/kawasan yang berkelanjutan, menjamin terpeliharanya hasil pembangunan pascapelaksanaan, karena adanya rasa memiliki dari masyarakat terhadap semua hasil pembangunan.

Konsep kota hijau (kota berkelanjutan) merupakan kota yang dibangun dengan tidak mengorbankan aset kota, melainkan terus menerus memupuk semua kelompok aset meliputi manusia, lingkungan terbangun, sumber daya alam, lingkungan dan kualitas prasarana perkotaan. Kota hijau juga dapat dipahami sebagai kota yang ramah lingkungan berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, antara lain dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, dan mensinergikan lingkungan alami dan buatan. RTBL adalah sebuah produk pengaturan yang disusun diharapkan dapat mensinergikan seluruh perencanaan yang ada di suatu kawasan sehingga dapat mendukung dan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kota hijau yang berkelanjutan.

RTBL adalah juga merupakan upaya konservasi kawasan berskala lingkungan dalam dokumen yang disusun sesuai Pedoman RTBL (Permen PU No. 06/PRT/M/2007). Upaya tersebut diharapkan tercapai dengan fokus pada penciptaan ide-ide kreatif sebagai target hijau kawasan yang:

1.Menciptakan suasana kondusif dalam rangka pembangunan bangunan gedung hijau;

2.Fokus pada desain lingkungan yang dapat menghemat penggunaan sumber daya tak terbarukan/fossil fuel; dan

3.Pendetilan tata cara pelaksanaan di tingkat basis masyarakat untuk mencapai target sasaran hijaudi wilayahnya.II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Kerangka Acuan Kerja ini merupakan acuan bagi para Pihak/Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan KAWASAN PERKOTAAN KOTA TOLI-TOLI - LALOS, KECAMATAN BAOLAN.2. Tujuan Kegiatan

Terarahnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di KAWASAN PERKOTAAN KOTA TOLI-TOLI-LALOS, KECAMATAN BAOLAN, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) guna mewujudkan tata bangunan dan dan lingkungan layak huni, berjati diri, produktif dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung.

III. SASARANSasaran dari kegiatan ini adalah:

1.Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) KAWASAN PERKOTAAN KOTA TOLI-TOLI-LALOS, KECAMATAN BAOLAN sesuai dengan Pedoman Penyusunan RTBL yang terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007, yang dapat digunakan sebagai panduan dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan di kawasan tersebut;

2.Tersusunnya Dokumen Detail Engineering Design (DED) pada spot terpilih KAWASAN PERKOTAAN KOTA TOLI-TOLI-LALOS, KECAMATAN BAOLAN untuk pelaksanaan kegiatan fisik sebagai stimulan sesuai dengan rencana investasi yang ditetapkan dalam dokumen RTBL; dan

3.Tersusunnya Naskah Peraturan Bupati/Walikota tentang penetapan Dokumen RTBL pada KAWASAN PERKOTAAN KOTA TOLI-TOLI-LALOS, KECAMATAN BAOLAN sebagai produk pengaturan yang legal di kawasan tersebut.IV. LOKASI KEGIATAN

Gambaran umum kawasan dan batas deliniasi kawasan perencanaan studi penyusunan RTBL pada KAWASAN PERKOTAAN KOTA TOLI-TOLI-LALOS, KECAMATAN BAOLAN disampaikan dalam Lampiran 1 Kerangka Acuan Kerja (terlampir).

V. SUMBER PENDANAAN1.Biaya pelaksanaan pekerjaan dibebankan pada Biaya Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014, pada kegiatan Satuan Kerja Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan.2.Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan secara kontraktual sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan seleksi jasa konsultansi yang berlaku.3.Rincian Bill of Quantity pekerjaan Studi Penyusunan RTBL KAWASAN PERKOTAAN KOTA TOLI-TOLI-LALOS, KECAMATAN BAOLAN disampaikan dalam Lampiran 2 Kerangka Acuan Kerja (terlampir).VI. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMENNama Pengguna Barang dan Jasa kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen : Pejabat Pembuat komitmen Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Sulawesi Tengah.2. Satuan Kerja : Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Sulawesi TengahVII. BATASAN KEGIATAN

1. Jenis Kegiatan FisikJenis pekerjaan fisik yang dapat dibangun oleh Pemerintah Pusat melalui dana APBN sebagai dana stimulan yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RTBL yang disusun, adalah prasarana dan sarana lingkungan pada lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang dapat diakses secara luas oleh publik/masyarakat umum sehingga dapat mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyakarat pada kawasan tersebut, guna terwujudnya peningkatan dan pengembangan nilai kawasan, seperti:

a. pembangunan/peningkatan jalan lingkungan, dengan lebar jalan maksimal 3 meter;b. pembangunan/peningkatan saluran lingkungan, dengan dimensi penampang saluran drainase 40x60 cm disesuaikan dengan intensitas curah hujan;c. pembangunan/peningkatan ruang terbuka publik (plaza) beserta sarana/prasarana pendukungnya (gazebo, lampu taman/pedestrian, tugu/monumen, dll);d. pembangunan/peningkatan jalan pedestrian;e. pembangunan kios pedagang semi permanen;f. pembangunan/peningkatan gerbang kawasan;g. rehabilitasi (konservasi) bangunan adat/tradisional milik umum (Pemerintah Daerah) dan/atau masuk ke dalam Daftar Bangunan Cagar Budaya, sesuai dengan persyaratan pelestarian bangunan; danh. Taman Kota atau Taman Bermain beserta kelengkapan sarana dan prasarananya, seperti:

2. Batasan Nilai Kegiatan Fisik

Batasan nilai pembiayaan untuk pembangunan percontohan konstruksi fisik sebagai tindak lanjut dari penyusunan RTBL adalah sebesar 5 milyar rupiah (dengan rincian interpolasi mengacu pada dasar perhitungan pembangunan bangunan gedung Negara, Permen PU No. 45 Tahun 2007).VIII. REFERENSI HUKUM

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan didasarkan pada:a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

d. Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;

e. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung;

f. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;

g. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

k. Peraturan Menteri PU Nomor 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di KawasanPerkotaan;

m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;

n. Peraturan Menteri PU Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;

o. SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan;

p. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 01/SE/DC/2009 perihal Modul Sosialisasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;

q. Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada Kabupaten/Walikota tempat lokasi studi; dan

r. Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung pada Kabupaten/Walikota tempat lokasi studi.

IX. LINGKUP DAN TAHAPAN KEGIATAN1. Lingkup Kegiatan

Berikut ini adalah lingkup dan uraian kegiatan yang harus dilaksanakan:

a. Survey Lokasi dan PendataanData yang dikumpulkan adalah segala jenis informasi yang diperlukan untuk melakukan analisis kawasan dan wilayah sekitarnya. Dari hasil pendataan ini akan diperoleh identifikasi kawasan dari segi fisik, sosial, budaya, dan ekonomi, serta identifikasi atas kondisi di wilayah sekitarnya yang berpengaruh pada kawasan perencanaan. Data tersebut meliputi: peta (peta regional, peta kota, dan peta kawasan perencanaan dengan skala 1:1.000 serta memperlihatkan kondisi topografis/garis kontur), foto-foto (foto udara/citra satelit dan foto-foto kondisi kawasan perencanaan, peraturan dan rencana-rencana terkait, sejarah dan signifikansi historis kawasan, kondisi sosial-budaya, kependudukan, pertumbuhan ekonomi, kondisi fisik dan lingkungan, kepemilikan lahan, prasarana dan fasilitas, dan data lain yang relevan.b. Analisis Kawasan dan Wilayah PerencanaanAnalisis adalah penguraian atau pengkajian atas data yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan secara berjenjang dari tingkat kota, tingkat wilayah, sampai pada tingkat kawasan. Komponen analisis yang diperlukan antara lain analisis sosial kependudukan, prospek pertumbuhan ekonomi, daya dukung fisik dan lingkungan, aspek legal konsolidasi lahan, daya dukung prasarana dan fasilitas, kajian aspek historis. Dari hasil analisis ini akan diperoleh arahan solusi atau konsep perencanaan atas permasalahan yang telah diidentifikasikan pada tahap pendataan.c. Penyusunan Konsep Program Bangunan dan Lingkungan Hasil tahapan analisis program bangunan dan lingkungan akan memuat gambaran dasar penataan pada lahan perencanaan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan konsep dasar perancangan tata bangunan yang merupakan visi pengembangan kawasan. Penetapan konsep disesuaikan dengan karakter wilayah kajian dan hasil analisis.

Komponen dasar perancangan berisi: visi pembangunan, konsep perancangan struktur tata bangunan dan lingkungan, konsep komponen perancangan kawasan, blok-blok pengembangan kawasan dan program penanganannya.d. Penyusunan Rencana Umum dan Panduan RancanganRencana umum dan panduan rancangan merupakan ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu kawasan yang bersifat lebih detail dan bersifat sebagai panduan atau arahan pengembangan. Panduan rancangan bersifat melengkapi dan menjelaskan secara lebih rinci rencana umum yang telah ditetapkan sebelumnya, meliputi ketentuan dasar implementasi rancangan dan prinsip-prinsip pengembangan rancangan kawasan.

Adapun komponen rancangan meliputi: struktur peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan lahan, tata bangunan, sistem sirkulasi dan jalur penghubung, sistem ruang terbuka dan tata hijau, tata kualitas lingkungan, sistem prasarana dan utilitas lingkungan. Ketentuan dasar implementasi rancangan dapat diatur melalui aturan wajib, aturan anjuran utama, dan aturan anjuran pada kawasan perencanaan dimaksud.e. Penyusunan Rencana InvestasiRencana Investasi disusun berdasarkan dokumen RTBL yang memperhitungkan kebutuhan nyata para pemangku kepentingan dalam proses pengendalian investasi dan pembiayaan dalam penataan lingkungan/kawasan. Rencana ini menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan besaran biaya suatu program penataan, ataupun sekaligus menjadi tolak ukur keberhasilan investasi. Secara umum rencana investasi mengatur tentang besaran biaya yang dikeluarkan dalam suatu program penataan kawasan dalam suatu kurun waktu tertentu, tahapan pengembangan, serta peran dari masing-masing pemangku kepentingan.f. Penyusunan Ketentuan Pengendalian RencanaKetentuan Pengendalian Rencana bertujuan untuk mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan suatu kawasan, dan mengatur pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan RTBL pada tahap pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan. Ketentuan pengendalian rencana disusun sebagai bagian proses penyusunan RTBL yang melibatkan masyarakat, baik secara langsung (individu) maupun secara tidak langsung melalui pihak yang dianggap dapat mewakili (misalnya Dewan Kelurahan, Badan Keswadayaan Masyarakat/BKM dan Forum Rembug Desa). Ketentuan Pengendalian Rencana menjadi alat mobilisasi peran masing-masing pemangku kepentingan pada masa pelaksanaan atau masa pemberlakuan RTBL sesuai dengan kapasitasnya dalam suatu sistem yang disepakati bersama, dan berlaku sebagai rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur tingkat keberhasilan kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.

g. Penyusunan Pedoman Pengendalian PelaksanaanPedoman pengendalian pelaksanaan dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan/kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan. Pengendalian pelaksanaan dilakukan oleh dinas teknis setempat atau unit pengelola teknis/UPT/badan tertentu sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh kelembagaan pemrakarsa penyusunan RTBL atau dapat ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan. Pedoman pengendalian pelaksanaan dapat ditetapkan dan berupa dokumen terpisah tetapi merupakan satu kesatuan dengan dokumen RTBL, berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan, setelah mempertimbangkan kebutuhan tingkat kompleksitasnya2. Tahapan KegiatanDalam rangka memenuhi target sasaran sesuai dengan yang dipersyaratkan, berikut rincian tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan:a. Rapat Koordinasi Awal Kegiatan Penyusunan RTBL

Segera setelah proses kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan pihak penyedia jasa konsultan RTBL selesai, akan diadakan rapat awal untuk koordinasi sebelum memulai pekerjaan penyusunan RTBL di pusat. Rapat akan diselenggarakan oleh Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan di Jakarta. Pada rapat tersebut akan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Penjelasan lingkup tugas konsultan penyusunan RTBL;

Penjelasan tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan;

Penjelasan deliniasi kawasan studi;

Penyampaian surat usulan penyusunan RTBL dari Pemerintah Daerah;

Jadwal penyampaian dan pembahasan laporan;

Perkenalan tenaga ahli Tim Penyedia Jasa; dan

Penjelasan sistem koordinasi antara penyedia jasa dengan tim teknis yang terdiri dari unsur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

b. Pelaksanaan Penandatanganan MOU dan Perjanjian Kerjasama RTBL

Penandatanganan MoU merupakan Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Cipta Karya dengan Bupati/Walikota perihal penyusunan RTBL pada Kawasan yang bersangkutan. Tim tenaga ahli konsultan RTBL diwajibkan mengikuti serangkaian kegiatan penyelenggaraan MOU Perjanjian Kerjasama RTBL yang diadakan di Pusat. Dalam rangka pembahasan penandatanganan MOU, penyedia jasa konsultan RTBL membiayai transport, uang harian dan honor 3 (tiga) orang narasumber yang ditentukan oleh tim PPK.

c. Penyusunan Laporan Pendahuluan

Segera setelah rapat koordinasi awal, tim tenaga ahli konsultan RTBL segera menyusun Laporan Pendahuluan serta bahan tayangan yang akan disampaikan pada Rapat Laporan Pendahuluan yang setidaknya memuat substansi sesuai dengan ketentuan mengenai isi materi laporan yang tertera pada Bagian X tentang INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN.

d. Workshop Pembahasan Laporan Pendahuluan

Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tim tenaga ahli konsultan RTBL segera mengagendakan dan menyelenggarakan Rapat Pendahuluan dalam bentuk workshop dengan mengundang seluruh tim teknis. Workshop Laporan Pendahuluan diselenggarakan oleh konsultan RTBL di Pusat (Jakarta). Dalam Workshop Laporan Pendahuluan tersebut harus disusun Berita Acara Pembahasan Laporan Pendahuluan yang berisi kesepakatan terhadap substansi Laporan Pendahuluan sebagaimana tertera pada Bagian X tentang INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN, khususnya pada bagian Rencana Survey dan Rencana Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD).e. Pelaksanaan Survey oleh Tim Konsultan

Sesuai dengan jadwal dan agenda yang telah disepakati, tim tenaga ahli konsultan RTBL segera melaksanakan survey lokasi sesuai dengan rencana survey yang telah ditetapkan pada pembahasan Laporan Pendahuluan. Dalam pelaksanaan survey tim konsultan diharapkan dapat mengidentifikasi kemungkinan spot-spot prioritas yang berpotensi menjadi lokasi percontohan untuk pembangunan konstruksi di tahun anggaran 2014 sebagai tindak lanjut penyusunan dokumen RTBL.

f. Pelaksanaan Focus Group Discussion Pertama (FGD-I)Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tim tenaga ahli konsultan RTBL segera mengagendakan dan menyelenggarakan Focus Group Discussion Pertama (FGD-I) dengan mengundang tim teknis daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah. Focus Group Discussion Pertama (FGD-I) diadakan di tingkat Provinsi pada lokasi studi, dengan melibatkan unsur Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas terkait, unsur kecamatan dan kelurahan, unsur masyarakat umum serta komunitas masyarakat yang terkait dengan studi RTBL di tingkat lokal.

Dalam Focus Group Discussion Pertama (FGD-I) tersebut tim tenaga ahli konsultan RTBL menyampaikan hasil survey awal lokasi untuk dapat dikonfirmasi oleh pihak terkait serta mengidentifikasi sebanyak-banyaknya aspirasi daerah terkait keterpaduan pembangunan di lokasi studi dari masing-masing pihak pemangku kepentingan di daerah yang akan diselaraskan menggunakan perangkat berupa Dokumen RTBL.

Di akhir pelaksanaan Focus Group Discussion Pertama (FGD-I) wajib disusun Berita Acara FGD-I yang ditandatangani bersama oleh peserta yang memuat kesepakatan bersama sebagai berikut:

Pengesahan deliniasi kawasan studi oleh pihak berwenang Pemerintah Daerah;

Identifikasi potensi dan permasalahan lokal kawasan serta penetapan visi dan misi pada kawasan RTBL;

Draft Sistematika Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan RTBL pada Kawasan Studi; Draft Sistematika Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); Draft materi RTBL pada bab Program Bangunan dan Lingkungan dan bab Rencana Umum dan Panduan Rancangan; dan

Penetapan daftar kegiatan serta lokasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pada spot-spot kawasan yang prioritas.

g. Penyusunan Laporan Antara

Segera setelah dilaksanakannya survey lokasi dan Focus Group Discussion Pertama (FGD-I), tim tenaga ahli konsultan RTBL segera menyusun Laporan Antara serta bahan tayangan yang akan disampaikan pada Rapat Pembahasan Laporan Antara yang setidaknya memuat materi hasil pelaksanaan survey dan hasil pembahasan serta kesepakatan Focus Group Discussion Pertama (FGD-I).h. Rapat Pembahasan Laporan Antara

Sesuai dengan jadwal dan agenda yang telah disepakati, tim tenaga ahli konsultan RTBL segera mengagendakan dan menyelenggarakan Rapat Laporan Antara dengan mengundang tim teknis, serta unsur Pemerintah Daerah termasuk diantaranya Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas terkait lainnya, unsur kecamatan dan kelurahan, unsur masyarakat umum serta unsur asosiasi/komunitas masyarakat yang terkait dengan studi RTBL di tingkat lokal.

Pembahasan Laporan Antara diselenggarakan di tingkat Provinsi pada lokasi kawasan studi RTBL. Dalam rapat pembahasan Laporan Antara tersebut tim tenaga ahli konsultan RTBL menyampaikan hasil pelaksanaan survey dan hasil pembahasan serta kesepakatan Focus Group Discussion Pertama (FGD-I) dalam bentuk Laporan Antara.

Di akhir pelaksanaan Pembahasan Laporan Antara wajib disusun Berita Acara Pembahasan Laporan Antara yang ditandatangani bersama oleh peserta yang hadir. Notulensi tersebut pada intinya merupakan catatan, usulan, masukan dan kesepakatan bersama hasil pemaparan Laporan Antara yang perlu ditindaklanjuti oleh konsultan dalam rangka penyempurnaan Laporan Antara.

Segera setelah dilaksanakannya pembahasan Laporan Antara di daerah, tim tenaga ahli konsultan segera memperbaiki substansi materi sesuai dengan catatan, usulan, masukan dan kesepakatan bersama yang terjadi pada tahap pembahasan Laporan Antara di daerah. Setelah seluruh perbaikan selesai dilakukan, tim tenaga ahli konsultan segera menyampaikan produk Laporan Antara yang telah diperbaiki tersebut disertai dengan Berita Acara FGD-I dan Berita Acara Pembahasan Laporan Antara kepada tim teknis di tingkat pusat bersama dengan PPK kegiatan terkait di Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk mendapat persetujuan.

i. Kolokium RTBL

Tim tenaga ahli konsultan RTBL diwajibkan untuk hadir di acara kolokium RTBL yang diselenggarakan di Jakarta oleh Direktorat Penataan bangunan dan Lingkungan untuk mempresentasikan hasil sementara produk penyusunan dokumen RTBL sampai dengan tahap Laporan Antara. Penekanan yang diutamakan pada pembahasan bersama tim ahli (narasumber) dalam kolokium tersebut ialah terkait substansi materi RTBL pada Bab Program Bangunan dan Lingkungan serta Bab Rencana Umum dan Panduan Rancangan.

j. Pelaksanaan Focus Group Discussion Kedua (FGD-II)Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tim tenaga ahli konsultan RTBL segera mengagendakan dan menyelenggarakan Focus Group Discussion Kedua (FGD-II) dengan mengundang tim teknis daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah. Focus Group Discussion (FGD) kedua diadakan di tingkat Provinsi pada lokasi studi, dengan melibatkan unsur Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas terkait, unsur kecamatan dan kelurahan, unsur masyarakat umum serta komunitas masyarakat yang terkait dengan studi RTBL di tingkat lokal.

Dalam Focus Group Discussion Kedua (FGD-II) tersebut tim konsultan menyampaikan hasil pekerjaan sementara sebagai berikut:

a. Rancangan Laporan Draft Akhir mencakup materi dokumen RTBL sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri No. 6 tahun 2007 tentang Pedoman Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), yaitu:

Program Bangunan dan Lingkungan;

Rencana Umum dan Panduan Rancangan;

Rencana Investasi;

Ketentuan Pengendalian Rencana; dan

Pedoman Pengendalian Pelaksanaan.

b. Draft Dokumen Perencanaan/Pra-DED; dan

c. Draft Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan RTBL pada Kawasan Studi.

Di akhir pelaksanaan Focus Group Discussion Kedua (FGD-II) tim tenaga ahli konsultan RTBL wajib menyusun Berita Acara FGD-II yang ditandatangani bersama oleh peserta FGD-II yang memuat catatan dan masukan serta kesepakatan bersama terhadap dokumen-dokumen tersebut diatas.k. Penyusunan Laporan Draft AkhirSetelah pelaksanaan Focus Group Discussion Kedua (FGD-II), tim tenaga ahli konsultan segera menyusun Laporan Draft Akhir serta bahan tayangan yang akan disampaikan pada Rapat Pembahasan Laporan Draft Akhir yang memuat materi sebagai berikut:

a. Laporan Draft Akhir mencakup materi dokumen RTBL sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri No. 6 tahun 2007 tentang Pedoman Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), yaitu:



Rencana Investasi;



b. Dokumen Perencanaan/DED termasuk RKS, RAB dan simulasi 3 dimensional; dan

c. Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan RTBL pada Kawasan Studi.

l. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Laporan Draft Akhir

Pada tahap ini tim tenaga ahli konsultan didampingi dengan tim teknis yang terdiri dari unsur pusat dan daerah menyampaikan paparan yang lengkap dan utuh mencakup keseluruhan materi Dokumen RTBL, Dokumen Perencanaan/DED dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan RTBL pada Kawasan Studi di hadapan kepala daerah (Bupati/Walikota) beserta jajarannya. Adapun hasil dari paparan ini ialah pernyataan tertulis disetujui atau disetujui dengan catatan keseluruhan dokumen tersebut oleh kepala daerah (Bupati/Walikota) yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Laporan Draft Akhir dan ditandatangani bersama oleh kepala daerah (Bupati/Walikota), Tim Teknis Pusat dan Daerah serta Tim Tenaga Ahli Konsultan RTBL.

m. Penyempurnaan Laporan Draft Akhir

Segera setelah pelaksanaan Rapat Pembahasan Laporan Draft Akhir, tim tenaga ahli konsultan segera bekerja menyempurnakan seluruh dokumen penyusunan RTBL berdasarkan catatan, usulan, masukan dan kesepakatan bersama pada saat dilaksanakannya rapat pembahasan Laporan Draft Akhir.

n. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Laporan Akhir

Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tim Penyedia Jasa segera mengagendakan dan menyelenggarakan Rapat Pembahasan Laporan Akhir dengan mengundang seluruh tim teknis. Rapat Pembahasan Laporan Akhir diadakan di tingkat pusat dengan agenda finalisasi keseluruhan dokumen produk penyusunan RTBL sebagai berikut:

a. Laporan Akhir mencakup materi dokumen RTBL sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri No. 6 tahun 2007 tentang Pedoman Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), yaitu:



Rencana Investasi;



b. Dokumen Perencanaan/DED termasuk RKS, RAB dan simulasi 3 dimensional; dan

c. Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan RTBL pada Kawasan Studi.

Di akhir rapat pembahasan laporan akhir disusun Berita Acara Pembahasan Laporan Akhir yang memuat catatan, usulan, masukan dan kesepakatan bersama dengan tim teknis terkait penyempurnaan keseluruhan dokumen tersebut diatas.

o. Proses Legalisasi/Penandatanganan Produk Dokumen RTBL

Setelah seluruh catatan, usulan, masukan dan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Laporan Akhir ditindaklanjuti oleh tim tenaga ahli konsultan, seluruh dokumen produk penyusunan RTBL tersebut diatas segera disampaikan ke Pemerintah Daerah untuk mendapat legalisasi dalam bentuk penandatanganan oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Apabila proses penandatanganan membutuhkan waktu lebih dan diperkirakan akan selesai melebihi Tahun Anggaran 2014, maka tim tenaga ahli konsultan RTBL diminta untuk membuat Berita Acara Serah Terima Dokumen RTBL yang ditandatangani oleh unsur pihak Pemerintah Daerah yang berwenang. Berita Acara Serah Terima Dokumen ini digunakan sebagai bukti telah selesainya serangkaian proses penyusunan RTBL yang telah menghasilkan keseluruhan produk RTBL yang telah diterima oleh pihak Pemerintah Daerah.

X. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

1. Indikator Keluaran (Kualitatif)

Tersusunnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada KAWASAN PERKOTAAN KOTA TOLI-TOLI-LALOS, KECAMATAN BAOLAN sesuai dengan Pedoman Penyusunan RTBL yang terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007, yang dapat digunakan sebagai panduan dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan di kawasan tersebut.

2. Keluaran (Kuantitatif)

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah bahwa Konsultan memberikan Laporan Pendahuluan : 5 (lima) eksemplar dalam format A4,

Laporan Antara : 5 (lima) eksemplar dalam format A3,

Laporan Draft Akhir: 5 (lima) eksemplar dalam format A3, Laporan Akhir : 10 (sepuluh) eksemplar dalam format A3, DED dan dokumen RAB : 5 (lima) eksemplar, Gambar Perspektif/:10 (sepuluh) eksemplar,

Ilustrasi (3D)

Rancangan Peraturan: 1 (satu) set, dan

Bupati/Walikota CD Dokumentasi : 10 (Sepuluh ) kepingAdapun isi materi laporan tersebut diatas memuat hal-hal dibawah ini:

1) Laporan Pendahuluan, memuat :

a. Pemahaman dan tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja;

b. Rencana pencapaian sasaran, mencakup jadwal kerja, target/sasaran dan alokasi tenaga ahli;

c. Metodologi pekerjaan penyusunan RTBL termasuk kajian kepustakaan (studi literatur), kajian peraturan daerah setempat terkait dengan penyusunan RTBL dan kajian teoritis serta kajian terhadap studi kasus sejenis;d. Rencana survey, mencakup metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data, jadwal survey, identifikasi lokasi survey, target data, identifikasi instansi pemilik data dan pembuatan kuesioner

e. Rencana Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD), termasuk FGD-I dan FGD-II, mencakup metode pelaksanaan, materi, target, jadwal pelaksanaan, daftar undangan dan lokasi kegiatan; dan

f. Gambaran umum kawasan perencanaan, mencakup profil kawasan, studi area deliniasi studi, identifikasi potensi kawasan, identifikasi permasalahan kawasan, identifikasi instansi pemerintah daerah, keberadaan perusahaan swasta serta komunitas masyarakat lokal yang kemungkinan akan terlibat dalam proses penyusunan RTBL.

Diserahkan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender sejak SPMK dikeluarkan.2) Laporan Antara, memuat:

a. Gambaran umum kawasan perencanaan, berdasarkan data yang didapat dari hasil survey dan FGD;b. Tinjauan kebijakan program pembangunan yang terdapat pada kawasan perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Poldas, Renstrada, dsb.

c. Analisis terhadap seluruh potensi dan masalah terhadap elemen perancangan RTBL, meliputi: Analisis Daya Dukung Lahan;

Analisis Kesesuaian Lahan;

Analisis Intensitas Bangunan, dengan menggunakan kriteria terukur dan tdk terukur; dan

Analisis untuk menentukan prioritas program pembangunan dilakukan terhadap masing-masing elemen rancang RTBL dengan menggunakan metode SWOT.

d. Materi rancangan Bab I pada Sistematika Dokumen RTBL, yaitu: Program Bangunan dan Lingkungan;

e. Materi rancangan Bab II pada Sistematika Dokumen RTBL, yaitu: Rencana Umum dan Panduan Rancangan; f. Draft usulan lokasi dan kegiatan prioritas untuk pembuatan DED; dan

g. Draft Sistematika Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan RTBL pada Kawasan Studi.

Diserahkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh hari) kalender sejak Laporan Pendahuluan diserahterimakan dan disetujui oleh Tim Teknis/Penilai.3) Laporan Draft Akhir, memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Seluruh materi dalam sistematika dokumen RTBL sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri No. 6 tahun 2007 tentang Pedoman Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), yaitu: Program Bangunan dan Lingkungan;


Rencana Investasi;



b. Dokumen Perencanaan/Pra-DED; dan

c. Draft Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan RTBL pada Kawasan Studi.

Diserahkan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh hari) kalender sejak Laporan Antara diserahterimakan dan disetujui oleh Tim Teknis/Penilai.4) Laporan Akhir, mencakup :a. Seluruh materi dalam sistematika dokumen RTBL yang telah disempurnakan berdasarkan catatan, usulan, masukan dan kesepakatan bersama yang didapat pada pembahasan laporan draft akhir, yaitu:



Rencana Investasi;



Diserahkan selambat-lambatnya 60 (tiga puluh hari) kalender sejak Laporan Draft Akhir diserahterimakan dan disetujui oleh Tim Teknis/Penilai.5) Gambar Detil Perencanaan (DED), Rencana Kerja Syarat dan Spesifikasi Teknis (RKS) serta Dokumen RAB yang siap tender. Diserahkan bersamaan dengan laporan akhir.

6) Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Diserahkan bersamaan dengan laporan akhir.

7) CD yang berisi Laporan Akhir, DED, Gambar Perspektif/Ilustrasi (3D), Peraturan Bupati/Walikota dan Eksekutif Summary, diserahkan bersamaan dengan laporan akhir.

XI. PERSONILDalam rangka pelaksanaan kegiatan ini, Tenaga Ahli yang dibutuhkan antara lain:

1. Team Leader (Ahli Madya Arsitektur/Urban Design) : 1 orang

Master Arsitektur/Urban Design (S2) lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi. Memiliki sertifikasi keahlian SKA Arsitek Madya, dikeluarkan oleh Asosiasi yang telah disahkan oleh LPJK. Berpengalaman profesional minimal 8 (Delapan) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja.Memiliki KTP dan NPWP.Lingkup tugas Team Leader yaitu memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.2. Tenaga Ahli Arsitektur: 1 orang

Strata 1 (S1) Arsitektur lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.

Memiliki sertifikasi keahlian SKA Arsitek sesuai dengan bidang keahlian dikeluarkan oleh Asosiasi yang telah disahkan oleh LPJK.

Berpengalaman profesional minimal 5 (Lima) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja. Memiliki KTP dan NPWPLingkup tugas tenaga ahli ini yaitu melakukan melakukan kajian aspek arsitektur terhadap penyusunan dokumen RTBL.

3. Tenaga Ahli Sipil : 1 orang

Strata 1 (S1) Teknik Sipil lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi

Memiliki sertifikasi keahlian SKA Sipil sesuai dengan bidang keahlian dikeluarkan oleh Asosiasi yang telah disahkan oleh LPJK.

Berpengalaman profesional minimal 5 (Lima) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja. Memiliki KTP dan NPWP Mampu membuat dokumen DED, RAB dan RKS.Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu melakukan kajian aspek teknik sipil dan infrastruktur terhadap penyusunan dokumen RTBL serta menyusun dokumen DED dan RAB.4. Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan: 1 orang

Strata 1 (S1) Ekonomi lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi. Memiliki KTP dan NPWP Berpengalaman profesional minimal 5 (Lima) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja.

Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu melakukan melakukan kajian aspek ekonomi pembangunan terhadap penyusunan dokumen RTBL.5. Tenaga Ahli Lansekap: 1 orang

Strata 1 (S1) Arsitektur Lansekap lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi

Memiliki sertifikasi keahlian SKA Landsekap sesuai dengan bidang keahlian dikeluarkan oleh Asosiasi yang telah disahkan oleh LPJK.

Berpengalaman profesional minimal 5 (Lima) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja. Memiliki KTP dan NPWPLingkup tugas tenaga ahli ini yaitu melakukan melakukan kajian aspek arsitektur lansekap terhadap penyusunan dokumen RTBL.

6. Ahli Teknik Lingkungan: 1 orang

Strata 1 (S1) Teknik Lingkungan lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi. Memiliki sertifikasi keahlian SKA Lingkungan sesuai dengan bidang keahlian dikeluarkan oleh Asosiasi yang telah disahkan oleh LPJK.

Berpengalaman profesional minimal 5 (Lima) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja. Memiliki KTP dan NPWPLingkup tugas tenaga ahli ini yaitu melakukan melakukan kajian aspek lingkungan terhadap penyusunan dokumen RTBL.7. Tenaga Ahli Sosiologi : 1 orang

Strata 1 (S1) Sosiologi lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi. Memiliki KTP dan NPWP Berpengalaman profesional minimal 5 (Lima) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja.

Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu melakukan melakukan kajian aspek Sosiologi terhadap penyusunan dokumen RTBL.8. Asisten Bidang Hukum dan Peraturan : 1 orang

Strata 1 (S1) Sarjana Hukum lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.

Berpengalaman profesional minimal 1 (satu) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja.

Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu melakukan pengarahan, pengawasan terhadap proses surat menyurat, administrasi kontrak dan pelaporan selama pelaksanaan penyusunan dokumen RTBL serta melakukan review naskah perundang-undangan pada rancangan peraturan Bupati/Walikota terkait penetapan lokasi RTBL pada kawasan bersangkutan.9. Asisten Bidang Surveyor : 2 orang

Strata 1 (S1) Sarjana Teknik Arsitektur/Teknik Sipil/Urban Desain lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.


Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu membantu tenaga ahli dalam rangka melaksanakan, mencari serta menyusun data-data survey baik itu data primer maupun sekunder terkait penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).10. Asisten Bidang Estimator : 1 orang

Strata 1 (S1) Sarjana Teknik Arsitektur/Teknik Sipil/Urban Desain lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.


Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu membantu tenaga ahli melakukan kajian terhadap penghitungan rencana anggaran biaya terkait implementasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) berdasarkan harga satuan setempat dan harga pasar yang berlaku.11. Tenaga PenunjangTenaga ahli dan asisten tenaga ahli tersebut diatas dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh tenaga penunjang yang dibutuhkan, diantaranya sebagai berikut:

CAD / Cam Operator (DIII)

Administrasi/Keuangan (SMA/SMK)

Operator Komputer (SMA/SMK/DIII)

Detil komposisi jumlah tenaga penunjang yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan pada Bill of Quantity (BOQ). Penyedia jasa diharapkan melengkapi proposal usulan teknis dengan melampirkan waktu penugasan, rincian tugas serta mekanisme pelaksanaan pekerjaan team leader dan tenaga ahli lainnya dalam bentuk Bar Chart Schedule. XII. JADWAL KEGIATAN1. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Waktu Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan kalender.

2. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Matriks jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan ialah sebagai berikut:NOKEGIATANBULAN

12345678

1.Koordinasi Awal di Pusat

2.MOU PKS RTBL di Pusat

3.Pembahasan Laporan Pendahuluan di Pusat

4.Pelaksanaan Survey Lokasi di Lokasi Studi

5.Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Pertama di Daerah

5.Pembahasan Lap. Antara di Daerah

6.Kolokium RTBL di Pusat

7.Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Kedua di Daerah

8.Pembahasan Laporan Draft Akhir di Daerah

9.Pembahasan Laporan Akhir di Pusat

Sesuai dengan waktu pelaksanaan dan rencana kerja, tim penyedia jasa diwajibkan untuk menyusun matrik pelaksanaan kegiatan secara rinci dengan mencantumkan seluruh item pekerjaan, keterlibatan para tenaga ahli dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing items pekerjaan, serta keluaran dari masing-masing kegiatan.XIII. PENUTUP1. Kerangka Acuan Kerja ini merupakan pedoman dasar yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Konsultan Perencana sepanjang keluaran akhir dapat dihasilkan secara optimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Format laporan diupayakan mengikuti standar pelaporan yang representatif, baik jenis kertas, tulisan, maupun sampul minimal mengikuti standar pelaporan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Kementerian Pekerjaan Umum yang berlaku.

3. Gambaran Umum dan Batas Deliniasi Kawasan Studi Penyusunan RTBL sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Bagian IV tentang Lokasi Kegiatan diatas serta rincian Bill of Quantity pekerjaan Studi Penyusunan RTBL sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Bagian V tentang Sumber Pendanaan tercantum pada lampiran Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang merupakan satu kesatuan pengaturan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.

EMBED PBrush

PAGE 4

2. tor rtbl 2013- kws. perkotaan toli-toli

Documents