13 isu strategis ruu revisi 32 thn 2004 (mei 2011)

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG

NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH:

1. RUU TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH

2. RUU TENTANG PILKADA

3. RUU TENTANG DESA

1

RUU TENTANG PEMERINTAHAN

DAERAH

(13 Isu Strategis )

2

1. PEMBENTUKAN DAERAH

OTONOM

2. PEMBAGIAN URUSAN PEM

3. DAERAH BERCIRI KEPULAUAN

4. PERAN GUBERNUR SEBAGAI

WAKIL PUSAT

5. SINERGI URUSAN PEM,

PERANGKAT DAN PEMBANGUNAN

PUSAT DAN DAERAH

6. KECAMATAN

7. APARATUR DAERAH

8. PERATURAN DAERAH

(PERDA)

9. KEUANGAN DAERAH

10. PELAYANAN PUBLIK

11. PARTISIPASI MASYARAKAT

12. KERJASAMA ANTAR

DAERAH

13. TINDAKAN HUKUM THD

APARATUR PEMDA

3

I SU - ISU STRATEGIS RUU PEMERINTAHAN DAERAH

RUU tentang Pemerintahan Daerah masih dalam proses akhir

harmonisasi dengan kementerian/LPNK oleh Kemendagri dan

difasilitasi oleh Kemenkumham.

4

I SU - ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004

ISU-ISU

STRATEGIS

RUU PEMDA UU 32/04

1. PEMBENTUKAN

DAERAH

OTONOM

Pembentukan DOB dilakukan melalui tahap persiapan

dan memenuhi persyaratan adm. & persyaratan teknis

(Pasal 7 ayat 3)

Daerah persiapan ditetapkan dgn PP

Masa daerah persiapan selama 3 thn & dilakukan

evaluasi utk ditetapkan sbg DOB / digabung kembali

ke daerah induk jika hasil evaluasi dinyatakan tdk

layak (Pasal 11)

Tidak melalui daerah persiapan

Persyaratan administrasi terdiri dari persetujuan

DPRD, kepala daerah secara berjenjang serta

rekomendasi menteri

Persyaratan administrasi terdiri dari

persetujuan DPRD, kepala daerah

serta rekomendasi menteri

Persyaratan teknis terdiri dari geografis, penduduk,

kesisteman, cakupan wilayah dan usia pemerintahan

Persyaratan teknis mencakup faktor

kemampuan ekonomi, potensi

daerah, sosbud, sospol,

kependudukan, hankam & faktor lain

Pembentukan DOB untuk kepentingan strategis

nasional tidak diperlukan persyaratan adm. &

persyaratan teknis dan tidak diperlukan masa

persiapan (Pasal 14)

Tidak diatur

5


ISU-ISU

STRATEGIS

RUU PEMERINTAHAN DAERAH UU 32/04

1. PEMBENTUKAN

DAERAH

OTONOM

(lanjutan)

Daerah dapat dihapus berdasarkan hasil

evaluasi dinyatakan tdk mampu

menyelenggarakan otonomi daerah (Pasal 15

ayat 1)

Daerah yang dihapus digabung dgn daerah

lain yang sama tingkatannya & berdampingan

(Pasal 15 ayat 2)

Daerah dapat dihapus dan

digabung berdasarkan hasil

evaluasi dinyatakan tidak

mampu menyelenggarakan

otonomi daerah

Penggabungan daerah otonom dilakukan

dengan menggabungkan dua daerah otonom

atau lebih menjadi satu daerah otonom baru.

Penggabungan daerah otonom dilakukan

secara sukarela dan daerah yang bergabung

diberikan insentif. (pasal 16)

Penggabungan daerah secara

sukarela belum diatur

6


ISU-ISU

STRATEGIS

RUU PEMERINTAHAN DAERAH UU 32/04

2. URUSAN

PEMERINTAHAN

Urusan pem diklasifikasikan menjadi 3, yaitu urusanabsolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahanumum. urusan konkuren dibagi antara pusat dandaerah (Pasal 20)

Urusan pemerintahan umum adalah urusan

memelihara empat pilar negara (pancasila, uud 45,

bhineka tunggal ika dan nkri).

Urusan pemerintahan konkuren yg diserahkan kpd

daerah & menimbulkan dampak ekologis yaitu

meliputi kehutanan, kelautan dan perikanan laut

menjadi kewenangan pemda provinsi. kab/kota

mendapatkan bagi hasil

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum,

kdh dibantu perangkat pusat (kesbangpol)

7


ISU-ISU STRATEGIS HASIL HARMONISASI

2.

3. DAERAH BERCIRI

KEPULAUAN

PROVINSI KEPULAUAN TDK DIATUR SCR KHUSUS KRN DIDLM HKINTERNASIONAL YG DIKNL HANYA NEGARA KEPULAUAN SHG ISTILAHPROVINSI KEPULAUAN DPT BERKONOTASI NEGARA DLM NEGARA

UTK MENGAKOMODIR KEBUTUHAN DAERAH BERCIRI KEPULAUAN,FORMULA DAN PENGHITUNGAN DAU MEMPERTIMBANGKAN DAERAHYG BERCIRI KEPULAUAN, YAITU BOBOT ASPEK GEOGRAFI WILAYAHKEPULAUAN DIPERBESAR

8


ISU-ISU

STRATEGIS

RUU PEMDA UU 32/04

1. PEMBENTUKAN

DAERAH

OTONOM

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT

DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK

KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM

UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)

PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM

UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN

DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN

TEKNIS DAN ADMINISTRASI:

o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,

KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA

PEMERINTAHAN;

o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD,

KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA

REKOMENDASI MENTERI.

9


ISU-ISU

STRATEGIS

RUU PEMDA UU 32/04

1. PEMBENTUKAN

DAERAH

OTONOM











PEMERINTAHAN;




10


ISU-ISU

STRATEGIS

RUU PEMDA UU 32/04

1. PEMBENTUKAN

DAERAH

OTONOM











PEMERINTAHAN;




11


ISU-ISU

STRATEGIS

RUU PEMDA UU 32/04

1. PEMBENTUKAN

DAERAH

OTONOM











PEMERINTAHAN;




12


ISU-ISU

STRATEGIS

RUU PEMDA UU 32/04

1. PEMBENTUKAN

DAERAH

OTONOM











PEMERINTAHAN;




13


ISU-ISU

STRATEGIS

RUU PEMDA UU 32/04

1. PEMBENTUKAN

DAERAH

OTONOM











PEMERINTAHAN;




14


ISU-ISU

STRATEGIS

RUU PEMDA UU 32/04

1. PEMBENTUKAN

DAERAH

OTONOM











PEMERINTAHAN;




15


ISU-ISU

STRATEGIS

RUU PEMDA UU 32/04

1. PEMBENTUKAN

DAERAH

OTONOM











PEMERINTAHAN;




16


ISU-ISU

STRATEGIS

RUU PEMDA UU 32/04

1. PEMBENTUKAN

DAERAH

OTONOM











PEMERINTAHAN;




17


ISU-ISU

STRATEGIS

RUU PEMDA UU 32/04

1. PEMBENTUKAN

DAERAH

OTONOM











PEMERINTAHAN;




18



4. PERAN GUB SBG

WKL PUSAT

GUBERNUR SBG WKL PEMERINTAH PUSAT MELAKSANAKAN BINWAS UMUM DAN TEKNIS THD KAB/KOTA

KEMENTERIAN/LPNK MELIMPAHKAN KEWENANGAN BINWAS THD KAB/KOTA KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PUSAT

GUBERNUR DALAM MELAKUKAN BINWAS DIBANTU OLEH PERANGKAT GUBERNUR YANG DIBIAYAI APBN

SEKRETARIS DAERAH PROV. MERANGKAP SEBAGAI SEKRETARIS GUB SBG WAKIL PUSAT

5. SINERGI URUSAN

PEM, PERANGKAT

DAN

PEMBANGUNAN

PUSAT DAN

DAERAH

PEMDA MENENTUKAN PRIORITAS URUSAN PEMERINTAHAN YG BERSIFAT WJB & PILIHAN YG MENJADI KEWENANGANNYA

KEMENTERIAN/LPNK MELAKUKAN PEMETAAN URUSAN PEM WAJIB DAN PILIHAN PROV. DAN KAB/KOTA (SECARA NASIONAL)

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS PEMDA DAN PUSAT

PUSAT DAN DAERAH MELAKUKAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCAPAI TARGET-TARGET NASIONAL DAN DAERAH

19


ISU-ISU

STRATEGIS

HASIL HARMONISASI

6. KECAMATAN KECAMATAN ADALAH WIL. KERJA CAMAT SBG PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DIBENTUK DGN PERDA KAB/KOTA ATAS PERSETUJUAN

GUBERNUR CAMAT DIANGKAT OLEH BUPATI/WALIKOTA ATAS PERSETUJUAN

GUBERNUR CAMAT MEMPUNYAI TUGAS MEMBANTU BUPATI/WALIKOTA DALAM

MENYELENGGARAKAN TUGAS-TUGAS YANG BERSIFAT ATRIBUTIF DANPELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DARI BUPATI/WALIKOTASERTA PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

7. APARATUR

DAERAH

PENGATURAN PNS SCR UMUM DIATUR DI RUU KEPEGAWAIAN NEGARA RUU INI MENGATUR SUBSTANSI YG SPESIFIK BERKAITAN DGN MANAJEMEN

PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN KINERJA DAERAHMELIPUTI TUNJANGAN KINERJA, SEKDA SEBAGAI PEJABAT PEMBINAKARIER PNS TERTINGGI DIDAERAH, TATA CARA PENGANGKATAN,PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN STRUKTURAL ES. II,KOMPETENSI PNS DLM PENY. PEMDA DAN FORMASI PNS DI DAERAH

URUSAN APARATUR DAERAH YANG DIKELOLA SECARA NASIONAL ADALAHPNS GOL IV/C KEATAS dan JABATAN STRATEGIS LAINNYA

20


ISU-ISUSTRATEGIS HASIL HARMONISASI

8. PERATURAN DAERAH RANC. PERDA KAB/KOTA YG MENGATUR TTG RPJPD, RPJMD,APBD, PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, PEMBENTUKANKECAMATAN & TATA RUANG HRS MENDAPAT PERSETUJUANGUBERNUR SBLM DITETAPKAN

RANC. PERDA PROV YG MENGATUR TTG RPJPD, RPJMD, APBD,PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH & TATA RUANG HRSMENDAPAT PERSETUJUAN MENDAGRI SBLM DITETAPKAN

PEMBATALAN PERDA KAB/KOTA OLEH GUB DAN PERDA PROVOLEH MENDAGRI

9. KEUANGAN DAERAH BELANJA DAERAH DIUTAMAKAN UNTUK MENDANAI URUSANWAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR MENGACU PADA STANDARPELAYANAN MINIMUM

BAGI HASIL KELAUTAN DAN KEHUTANAN DARI PROV. KEPADAKAB/KOTA

MEMPERTIMBANGKAN DAERAH BERCIRI KEPULAUAN DALAMFORMULA PENGHITUNGAN DAU

UNTUK MENUNJANG PERPINDAHAN PEGAWAI SECARANASIONAL DIBIAYAI OLEH APBN

21



10. PELAYANAN PUBLIK ADANYA KONTRAK PELAYANAN PUBLIK ANTARA PEMDA DGNWARGA

PEMERINTAH MEMBUAT NSPK TTG PELAYANAN PUBLIK WAJIB DITETAPKAN STANDAR PELAYANAN (PROSEDUR, BIAYA,

SYARAT DAN WAKTU) PEMDA WJB MENJAMIN TERSELENGGARANYA PELAYANAN

PUBLIK & MEMBUAT MEKANISME PENYAMPAIAN KELUHAN RAKYAT DAPAT MENGADUKAN KELUHAN PELAYANAN PUBLIK

KEPADA OMBUDSMAN ATAU KOMISI PELAYANAN PUBLIK JIKAOMBUDSMAN BELUM TERBENTUK DI DAERAH

11. PARTISIPASI

MASYARAKAT

DLM PENY. PEMDA YG MENYANGKUT KEPENTINGAN MASY,PEMDA WJB MENGAKOMODASIKAN PARTISIPASI MASY

DLM PENYUSUNAN PERDA PEMDA WJB MELAKUKANKONSULTASI PUBLIK

22



12. KERJASAMA ANTAR DAERAH KERJASAMA DAERAH DPT DILAKUKAN ANTARDAERAH, PIHAK KETIGA & LEMBAGA/DAERAH DILUARNEGERI

KERJASAMA ANTAR DAERAH TERDIRI DARIKERJASAMA WAJIB & KERJASAMA SUKARELA

JIKA KERJASAMA WAJIB TIDAK DILAKSANAKAN,MAKA DIAMBIL ALIH OLEH PEMERINTAH PUSAT DANBIAYANYA DIPOTONG DARI DAU

KERJASAMA SUKARELA DILAKSANAKAN ATASPERTIMBANGAN EFISIENSI, EFEKTIVITAS DANPENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA DILAKUKANUNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGASPEMERINTAHAN DAN UNTUK MENINGKATKAN PAD

13. TINDAKAN HUKUM THD

APARATUR PEMDA

TINDAKAN PENYIDIKAN THD APARATUR PEMDA DLM PELAKSANAAN TUGAS, DILAKUKAN DENGAN MEMBERITAHUKAN KPD KEPALA DAERAH

APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM BERKOORDINASI DENGAN APIP

TERIMA KASIH

23

13 isu strategis ruu revisi 32 thn 2004 (mei 2011)

Education