1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerangka dalam hubungan internasional di abad XXI kini semakin

menarik saja. Dimana aktor-aktor bukan lagi hanya menjadi penonton dalam

percaturan dunia internasional, bahkan mulai terjun dengan semakin

beraninya untuk mempertahankan power bahkan meningkatkan power-nya.

Aktor-aktor tersebut bukan saja dari kalangan negara yang memiliki power

besar saja, melainkan negara kecil yang ingin mempertahankan

eksistensinya.

Hal ini dapat dilihat dimana isu di suatu negara dapat menjadi isu

di negara lain bahkan merambah ke isu regional dan juga global.

Pengimplementasian tersebut dapat dilihat dimana kebijakan luar negeri

suatu negara, seperti isu keamanan dapat mengancam keamanan negara lain,

serta perdamaian dunia. Perjuangan suatu negara dalam menjaga

kedaulatannya serta melindungi kepentingannya akan menjadi isu yang

sensitif, tidak lain akan menyebabkan suatu persaingan karena setiap negara

sibuk untuk menjaga keamanan negaranya masing-masing.

Persaingan ini dapat dilihat dengan adanya rivalitas antara

Republik Rakyat China (RRC) dan Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia

Pasifik. Faktor keinginan mendominasi sebagai bagian dari kepentingan

2

politik dan ekonomi yang dimilikinya, membuat AS harus menjaga

kepentingan regionalnya di kawasan Asia Pasifik maupun kepentingan

globalnya. Membuat suatu strategi adalah salah satu cara AS untuk

membendung pengaruh RRC serta memarginalkannya di kawasan ini.

Persaingan antara RRC dan AS berpotensi meningkatkan ketegangan yang

ditakutkan akan berakhir menjadi konflik karena pertikaian di masa-masa

sebelumnya.

Secara geografis kawasan Asia Pasifik adalah kawasan yang

berdasarkan posisinya memilliki nilai penting dalam pusat-pusat kegiatan

dunia. Melihat lokasi geografisnya dapat mempengaruhi kebijakan strategi

dan power suatu negara yang ingin beradu dalam kawasan ini. Kawasan

Asia Pasifik dipandang sebagai mandala yang paling cocok untuk

memahami pentingnya peran regionalisme dalam membangun jaringan-

jaringan interaksi yang sifatnya multilateral. Di kawasan Asia Pasifik

ditemukan apa yang oleh George Shultz disebut sebagai “a web of

cooperative realities” dan ini merupakan perkembangan yang sangat

penting dalam hubungan internasional kontemporer. 1

Republik Rakyat China (RRC) adalah salah satu negara yang patut

di perhitungkan sekarang di kawasan Asia Pasifik. Kenyataan ini dapat

dilihat dimana hampir di semua negara di kawasan ini memiliki kerjasama

dengan RRC. Keterlibatan RRC di kawasan Asia Pasifik membuat AS

merasa terancam keberadaannya karena mulai tampak kekuatan baru.

1 Bantarto Bandoro. 1996. Agenda dan Penataan Keamanan di Asia Pasifik. Jakarta: CSIS. hal. 4

3

Kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan potensial bagi kedua kekuatan

baru abad ini. Ini disebabkan negara-negara di kawasan ini merupakan salah

satu jaminan kelangsungan hidup bagi kedua negara besar ini. .

Pasca penyerangan pada tanggal 7 Desember 1941 yang dilakukan

oleh Jepang di Pangkalan Angkatan Laut AS di Pearl Harbour, Hawaii,

membuat AS sadar betapa pentignya kawasan Asia Pasifik bagi keamanan

wilayahnya.2 Hal ini disebabkan karena Asia Pasifik berbatasan langsung

dengan kawasan AS di bagian pantai timur. Melihat ancaman ini AS perlu

membuat strategi guna menjaga pertahanan dan keamanannya sebab jika

tidak di disiati dengan baik akan mengancam kebijakan AS.

AS adalah satu-satunya negara yang dalam kurun waktu satu

dasawarsa ini menjadi hegemoni dunia. Negara yang menjadi pemenang

dalam perang dingin ini mampu menunjukkan kedigdayaannya di dunia

internasional. Tak dapat terelakkan lagi bahwa AS memiliki kemapanan

dalam berbagai sektor baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam,

industri, teknologi, militer, dan pemerintahan. National Power inilah yang

sekarang ini hampir dimiliki oleh RRC.

China dalam beberapa tahun terakhir telah banyak melakukan

investasi dalam memodernisasi militernya dimana diduga kuat oleh banyak

prediksi akan memicu perlombaan senjata, pengembangan senjata nuklir,

modernisasi kekuatan militer (termasuk dengan teknologi informasi). Belum

2 Amir F. Hidayat & H.G. Abdurrasyid. 2006. Ensiklopedi Negara-negara di Dunia. Bandung:

Pustaka Setia. h. 406.

4

lagi dimilikinya kekuatan nuklir membuat kekuatan militer China lebih

besar dari pada waktu-waktu sebelumnya. Kekuatan militer sebagai akibat

perlombaan senjata ini yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi China

yang dapat menyebabkan berbagai manuver geopolitik yang mengarah

kepada sistem keamanan Asia Pasifik yang rawan terhadap rivalitas.

Hal ini dapat dilihat pada kebijakan China yang semakin asertif,

khususnya dalam hal klaim-klaim teritorial dan sikapnya yang agresif

terhadap negara-negara yang memiliki sengketa wilayah dengannya. Sikap

keras China terhadap beberapa negara di ASEAN, seperti Vietnam, Filipina,

Malaysia dan Brunei Darussalam dalam sengketa di Laut Cina Selatan serta

terhadap Jepang dalam sengketa atas Kepulauan Senkaku membuat negara-

negara di kawasan ini melihatnya sebagai indikasi dari meningkatnya

ancaman China. Bahkan AS dan sekutunya mulai waspada terhadap indikasi

yang mengancam ini.

Ancaman lainnya adalah respon China pasca dua hari setelah AS

menandatangani perjanjian dengan Australia mengenai penempatan Darwin

sebagai pagkalan militer AS, dimana China mengumumkan segera

melakukan latihan militer di kawasan Pasifik Barat. Bahkan China akan

meluncurkan patroli bersama dengan tiga negara di Sungai Mekong, yaitu

Laos, Myanmar, dan Thailand untuk mengembalikan perlayaran dan

jaminan keamanan di sungai itu. Keempat negara ini akan mengeksplorasi

lebih banyak cara untuk meningkatkan keamanan di perairan itu, dan China

5

akan membantu melatih dan mempersenjatai polisi di Laos dan Myanmar

untuk melakukan patroli.3

Kebijakan pemerintah RRC untuk meningkatkan power nya di

sektor militer membuatnya harus meningkatkan anggaran belanja militernya

yang pada tahun 2010 adalah 7,5% dan kini di tahun 2011 menjadi 12,7%.4

Kebijakan ini pun membuat negara-negara tetangganya merasa terancam,

terlebih lagi AS yang selama ini merasa disaingi oleh RRC. Meningkatnya

Military Capability yang dimiliki oleh RRC, tidak lain karena anggarannya

dikeluarkan guna: research development, memodernisasi teknologi dan

industri militer, eksport-import senjata tiap tahun selalu dalam keadaan

surplus, kepemilikan senjata nuklir, serta kepemilikan pangkalan militer di

luar negeri.

Dalam politik luar negerinya, RRC untuk meningkatkan

pengaruhnya di wilayah Asia Pasifik bukan saja memberi bantuan-bantuan

ekonomi tetapi juga di segi militer dia melakukan kerjasama dengan negara-

negara di Asia Pasifik dalam bidang militer. Kerjasama itu dapat dilihat dari

latihan militer, serta kerjasama dalam pembelian senjata. Aktifitas

militernya pun dapat dilihat dimana RRC membangun pangkalan militer di

Asia Pasifik, yaitu di daerah Asia Tenggara khususnya di Myanmar.

3Desy Saputra. China Akan Luncurkan Patroli Sungai Mekong. on line.

http://www.antaranews.com/berita/286606/china-akan-luncurkan-patroli-sungai-mekong diakses

tanggal 29 Desember 2011. 4China Says it Will boost its defence budget in 2011. on line. http://www.bbc.co.uk/news/business-

12631357 diakses tanggal 29 Desember 2011.

6

Melihat kebijakan politik luar negeri yang dilakukan RRC,

direspon dengan cepat oleh AS dengan meningkatkan strategi militernya

sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya di Asia Pasifik. Berdasarkan

doktrin pertahanan AS adalah pertahanan global, mencegah dan

memusnahkan musuh sejak jauh sebelum menyentuh tanah airnya. Itulah

yang membuat AS menjalin aliansi dengan banyak negara dan membangun

pangkalan militer dimana-mana, termasuk di Australia Utara dimana AS

akan menaruh korps marinirnya di Fort Robertson, Darwin. AS akan mulai

menempatkan 250 orang marinirnya di Darwin dan jumlahnya akan terus

ditingkatkan hingga 2.500 orang.5 AS tidak akan membangun pangkalan-

pangkalan baru di benua itu, tetapi akan menggunakan fasilitas pasukan

Australia.

Perjanjian jangka panjang penempatan kekuatan militer AS di

Darwin dengan Australia ini merupakan gelar kekuatan di kawasan pasifik

yang pertama kalinya sejak berakhirnya perang Vietnam. Motif keberadaan

marinir AS di Fort Robertson, adalah untuk mewujudkan peningkatan

kerjasama militer di antara Australia dan AS. Marinir itu dimaksudkan

menjadi gugus tugas reaksi cepat operasi non militer jika terjadi bencana

alam di Australia dan kawasan sekitarnya.

5Dan Lothian & Lesa Jansen. U.S. Military Footprint to Grow in Australia. on line.

http://whitehouse.blogs.cnn.com/2011/11/16/u-s-military-footprint-to-grow-in-

australia/?iref=allsearch diakses pada tanggal 29 Desember 2011.

7

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Pengaruh Republik Rakyat China (RRC) dari segi militer di Asia

Pasifik jelas membuat Amerika Serikat (AS) memberikan respon, dimana

AS membuat strategi militer guna membendung pengaruh RRC di

kawasan strategis ini. Kawasan Asia Pasifik menjadi objek dalam

pertarungan kekuatan antara aktor lama, AS dengan aktor baru, RRC

dimana mereka saling beradu kekuatan. RRC sendiri disini ingin menjadi

penetral kekuatan dari AS yang telah lama berkepentingan di kawasan ini.

Dalam pembahasan ini penulis juga akan memfokuskan pada tahun

2008 dimana pada masa ini jelas sekali terjadi rivalitas antara AS dan

RRC. Hal ini tidak lain karena pada masa pemerintahan ini adalah moment

dimana Amerika Serikat dan RRC secara sadar maupun tidak sadar saling

memperlihatkan kemampuan serta kecanggihan militernya dan berani

terang-terangan menunjukkan rivalitas mereka di kawasan Asia Pasifik.

Rivalitas militer inilah yang nantinya akan menjadi pembahasan dari

penulis.

Penulis juga akan membatasi pembahasan ini pada pengaruh RRC

di Asia Pasifik dalam bidang militer. Hal ini disebabkan, pertumbuhan

ekonomi RRC yang semakin meningkat tiap tahunnya dimana secara

langsung maupun tidak langsung jelas akan berdampak pada kapabilitas

dan kemapanan militernya. Kemampuan militer RRC inilah yang nantinya

akan menjadi ancaman bagi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik.

8

Kemudian dari bahasan yang telah penulis uraikan dalam latar

belakang masalah, maka penulis merumuskan penelitian ini untuk

menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana bentuk pengaruh RRC di Asia Pasifik dalam bidang

militer?

2. Bagaimana bentuk strategi militer Amerika Serikat dalam

membendung pengaruh RRC di Asia Pasifik ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan batasan pada perumusan masalah, penelitian ini

bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisa bagaimana bentuk pengaruh RRC di

Asia Pasifik dalam bidang militer.

2. Mengetahui dan menganalisa bagaimana bentuk strategi militer

Amerika Serikat dalam membendung pengaruh RRC di Asia

Pasifik.

2. Kegunaan Penelitian

Apakah tujuan tersebut dapat dicapai, maka penelitian ini:

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan

studi Ilmu Hubungan Internasional di masa mendatang.

9

2. Diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan kajian

para peneliti Ilmu Hubungan Internasional serta pemerhati

masalah-masalah internasional.

3. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada akademisi dan

praktisi yang mengambil kebijakan.

D. Kerangka Konseptual

Perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam hubungan

internasional telah memunculkan berbagai isu-isu, baik dari politik,

ekonomi, sosial, budaya, hingga militer. Hal ini tidak lain untuk tetap

menjaga eksistensi dirinya dengan tangible maupun intangible powers

yang dimilikinya demi mencapai dan memperjuangkan tujuan dan

kepentingan nasional.6 David N. Farnsworth mendefinisikan perbedaan

antara tangible dan intangible powers, dimana dalam hal ini bagi

pandangan ini bahwa:

unsur-unsur yang bersifat tangible adalah unsur-unsur yang terdiri

atas, penduduk, geografis, sumber-sumber daya alam, kekuatan-

kekuatan ekonomi, kekuatan militer. Sedangkan untuk unsur-unsur

yang berkategorikan sebagai yang bersifat intangible terdiri dari

unsur-unsur seperti, national morale, nation leadership dan sistem

politik.7

Konsep kepentingan nasional merupakan dasar suatu negara

melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain. Hal ini

dikarenakan agar tujuan nasional suatu negara dapat tercapai dengan tetap

6 Anak Agung Banyu Perwita. 2006. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Jakarta: Remaja

Rosdakarya. h.41. 7 P. Anthonius Sitepu. 2011. Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu. h.186.

10

mempertahankan power bahkan lebih dari itu. Power adalah alat yang

digunakan suatu negara semata-mata untuk mengontrol negara lain dalam

menjalin hubungan internasional. Jadi dapat dikatakan bahwa kepentingan

nasional adalah:

tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan

para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan

kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara

khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara

yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan

kesejahteraan ekonomi.8

Adanya kepentingan nasional serta power yang dimiliki suatu

negara, maka negara akan merefleksikannya ke dalam kebijakan politik

luar negeri yang dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri suatu negara.

Politik luar negeri juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kebijaksanaan

atau tindakan yang diambil dalam hubungannya dengan situasi/aktor yang

ada di luar batas-batas wilayah negara.9 Politik luar negeri inilah yang

nantinya menjadi dasar suatu negara untuk melakukan aktifitasnya dengan

negara lain dalam hubungan internasional.

Terdapat dua unsur utama dalam politik luar negeri, yaitu: tujuan

nasional dan sarana nasional. Strategi militer merupakan salah satu sarana

dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri. Berdasarkan

pegertiannya Cathal J. Nolan dalam The Greenwood Encyclopedia of

International Relations , menjelaskan strategi adalah:

8 Anak Agung Banyu Perwita, op cit., hal 35.

9 P. Anthonius Sitepu, op cit. , hal. 178.

11

a grand plan designed to obtain an ultimate military or political

goal, by whatever means-political, economic, military, or

diplomatic; … Strategy in this, its fullest sense refers to the art

and science of using the policy goals, or win its wars, by the best

possible means (those least wasteful of lives, treasure, or other

national interests). Strategy thus involves a great deal of planning

over a long period and employs the full resources of the military,

intelligence, and diplomacy. A narrower sense of the terms is the

employment of armed force to reach specific military objectives in

a war…10

Strategi militer yang direncanakan merefleksikan bagaimana

kapabilitas pertahanan suatu negara. Kapabilitas pertahanan negara

dikaitkan dengan kemampuan negara. Alfin Toffler mengatakan bahwa

kekuatan dan kemampuan negara di era reformasi berasal dari tiga

hal,yaitu: kemampuan mempengaruhi serta menekan negara lain

(power/politics) yang antara lain melalui penggunaan kekuatan angkatan

bersenjata (militer); wealth (ekonomi); dan knowledge (ilmu pengetahuan

dan teknologi). 11

Elemen ekonomi inilah yang kemudian diperhitungkan sebagai

faktor penentu dari kekuatan elemen militer suatu negara. Berdasarkan

sejarah, selalu terdapat korelasi positif antara elemen ekonomi dengan

elemen militer suatu negara. Awalnya, kekuatan militer diperlukan sebagai

dasar stabilitas domestik dan luar negeri untuk terlaksananya

pembangunan ekonomi; sementara untuk jangka panjang elemen ekonomi

10

Cathal J. Nolan. 2002. The Greenwood Encyclopedia of International Relations. Vol. 4.

Westport: Greenwood Press. h. 1602. 11

Wibawanto Nugroho. “Pertahanan Negara Dikaitkan dengan Kemampuan Negara”. Verity.

Vol.1. no.1. hal.70.

12

merupakan faktor yang paling signifikan dan menentukan bagi nasib

kekuatan militer suatu negara.12

Dalam perkembangannya pun, setiap negara-negara yang

bertetangga atau bahkan yang berada dalam satu kawasan atau regional,

menjalin hubungan yang lebih erat dalam berbagai bidang. Hubungan

multilateral yang terjalin dalam satu kawasan, kini pun lebih dikenal

dengan istilah regionalisme. Greenwood Encyclopedia of International

Relations , menjelaskan pengertian regionalisme, yaitu:

a policy favoring regional over universal associations as the

optimum path to international organizations. Some analysts view

regional integration as merely an interm step to construction of

global organizations. Other see it as a possible serious obstacle to

univeralism should regional trade and/or political blocs develop.13

Adanya regionalisme, membuat negara-negara dalam satu regional

perlu menciptakan suatu konsep yang bernama regional security. Regional

security sendiri berkaitan dengan keamanan bersama dalam satu regional

untuk menghindari konflik dan tetap menciptakan perdamaian. Keamanan

bersama sengaja dirancang untuk menghindarkan potensi suatu agresi yang

datang dari kekuatan-kekuatan luar. 14

12

Ibid, hal 71 13

Cathal J. Nolan. 2002. The Greenwood Encyclopedia of International Relations. Vol. 3.

Westport: Greenwood Press. h. 1385 14

P. Anthonius Sitepu, op cit. , hal. 159.

13

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang diambil oleh penulis, maka

penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Dalam

penelitian deskriptif ini, penulis mencoba memberikan gambaran

mengenai bentuk pengaruh RRC di Asia Pasifik dalam bidang militer,

serta bentuk strategi militer AS dalam membendung pengaruh RRC di

Asia Pasifik.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian

ini adalah telaah pustaka (library research), yaitu dengan cara

mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan

permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisanya.

Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah, surat

kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan

dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

Adapun, tempat-tempat yang akan dikunjungi selama pengumpulan

data, antara lain:

1. Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta

2. Perpusatakaan Ali Alatas Kementerian Luar Negeri Republik

Indonesia di Jakarta

3. Perpustakaan Pusdiklat Kementerian Luar Negeri Republik

Indonesia di Jakarta

14

4. Perpustakaan Centre For Strategic and International Studies

(CSIS) di Jakarta

5. Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di

Jakarta

6. Perpustakaan Freedom Institute di Jakarta

7. Perpustakaan Universitas Indonesia di Depok

3. Jenis Data

Dalam penulisan ini, jenis data yang penulis gunakan adalah data

sekunder dari berbagai literatur terkait dan data primer dari hasil

interview dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Adapun data

sekunder yang dibutuhkan adalah data mengenai bentuk pengaruh

RRC di Asia Pasifik dalam bidang militer, serta data mengenai bentuk

strategi Amerika Serikat dalam membendung pengaruh RRC di Asia

Pasifik.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam

menganalisis data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif.

Adapun dalam menganalisis permasalahan digambarkan berdasarkan

fakta-fakta yang ada, kemudian mengubungkan fakta tersebut dengan

fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat.

Sedangkan, data kuantitatif memperkuat ananlisis kualitatif.

15

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Konsep kebijakan luar negeri merupakan konsep yang selalu digunakan

untuk melakukan hubungan internasional antar negara dalam merefleksikan

kepentingan nasionalnya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk merumuskan

sikap apa yang sebaiknya diambil suatu negara untuk mencapai kepentingannya

dalam tataran bilateral, multilateral, regional, bahkan global. Keputusan politik

luar negeri yang dirumuskan dalam kebijakan ini pun terkadang menjadi ancaman

bagi negara lain karena merasa terancam.

Kepentingan nasional sendiri yang merupakan panduan untuk melaksanakan

kebijakan luar negeri, secara harfiah jika kita menggunakan pendekatan realis atau

neorealis maka kepentingan nasional diartikan sebagai kepentingan negara

sebagai unitary aktor yang penekanannya pada peningkatan national power

(kekuasaan nasional) untuk mempertahankan keamanan nasional dan survival dari

negara tersebut.

Untuk tetap berdiri sebagai negara berdaulat suatu negara harus

mempertahankan kedaulatan atau yurisdiksinya dari campur tangan asing. Selain

itu negara itu berkepentingan untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya

(territorial integrity) sebagai wadah bagi entitas politik tersebut. Dengan

16

demikian ada pembedaan antara kepentingan nasional yang bersifat vital atau

esensial dan ada juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder.

Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangungan

hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (core values) yang menjadi identitas

kebijakan luar negerinya. Kalau kepentingan vital atau strategis suatu negara

menjadi taruhan dalam interaksinya dengan aktor lain, maka negara tersebut akan

menggunakan segala instrumen yang dimilikinya termasuk kekuatan militer untuk

mempertahankannya. Kepentingan nasional non-vital atau sekunder tidak

berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu tetapi tetap

diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri. 15

Dari perspektif rentang waktu, Paul R.Viotti dan Mark V. Kauppi

membedakan tujuan kebijakan luar negeri jangka pendek, menengah dan panjang

menyangkut tiga isu penting dalam politik global yaitu keamanan, ekonomi dan

identitas. Dalam tabel berikut keduanya memberikan contoh kebijakan luar negeri

yang berkaitan dengan tiga isu tersebut berdasarkan rentang waktu yang

dicakupnya.

15

Aleksius Jemadu. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu. h. 67-

69.

17

Tabel 1: Konsep Kebijakan Luar Negeri

Contoh Isu-isu

Tujuan Kebijakan Luar Negeri

Jangka Pendek

(Tingkat

pentingnya

bervariasi, sering

urgensinya tinggi)

Jangka

Menengah

(Tidak mendesak

tapi tetap penting)

Jangka Panjang

(Tidak mendesak,

tetapi nilai

pentingnya lebih

tinggi)

Upaya Perang

(Keamanan)

Merundingkan

gencatan senjata;

memisahkan

pihak-pihak yang

bertikai.

Mempertahankan

fungsi penjagaan

perdamaian yang

efektif; mengelola

konflik yang tak

terselesaikan dan

mencegah eskalasi

kekerasan.

Mencapai

perdamaian yang

langgeng;

menyelesaikan

konflik dan

rekonsiliasi.

Perdagangan

(Ekonomi)

Mengajak pihak

yang lain untuk

memberikan

konsesi dalam

perdagangan

berupa penurunan

tarif atau

hambatan

perdagangan

lainnya.

Menciptakan

lingkungan yang

kondusif untuk

perluasan

hubungan

perdagangan.

Menjamin tatanan

perdagangan yang

bebas secara

global.

Sumber: Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi.16

Tidak semua negara selalu berhasil dalam mengatasi kendala-kendala yang

dihadapinya dalam lingkungan eksternal. Hal ini sangat ditentukan oleh konsep

lain yang terkait dengan kebijakan luar negeri yaitu kapabilitas nasional (national

capabilities). Di tengah arus globalisasi yang penuh dengan persaingan dan

meningkatnya ancaman keamanan non-tradisional suatu negara dituntut untuk

meningkatkan kapabilitas nasional dalam berbagai aspeknya. Dalam konteks ini

yang dimaksudkan kendala atau hambatan dalam pencapaian tujuan kebijakan luar

16

Aleksius Jemadu. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu. h.71

dalam buku Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi. 1990. International Relations Theory: Realism,

Pluralism, Globalism. New York: Macmillan Publishing Company. hal. 89.

18

negeri adalah situasi atau kondisi yang menciptakan kesulitan atau resiko dan

biaya tinggi bagi aktor untuk mencapai tujuannya. Kendala eksternal bisa muncul

dari negara-negara tetangga yang menunjukkan sikap permusuhan dan secara

sengaja menghambat pencapaian tujuan negara lawannya. Di samping kendala

eksternal tentu ada juga kendala internal yang berkaitan dengan situasi dan

kondisi domestik suatu negara serta kemampuan pemerintahnya untuk

memobilisasi sumberdaya yang tersedia untuk pencapaian tujuan kebijakan luar

negeri.

Dalam berbagai literatur kebijakan luar negeri penggunaan konsep

kekuasaan atau power sering dicampuradukkan dengan penggunaan konsep lain

seperti pengaruh (influence), otoritas (authority), kekuatan (force). Tetapi melalui

penjelasan dan contoh berikut ini kiranya kita dapat membedakan penggunaannya

dalam analisis kebijakan luar negeri. Konsep pengaruh berkaitan dengan

kemampuan untuk mengatur atau mengubah perilaku individu atau kelompok.

Negara X dikatakan memiliki pengaruh terhadap negara Y bila negara Y

mengharuskan dirinya melakukan suatu aktivitas sesuai dengan kehendak negara

X. Tanpa pengaruh itu negara Y tidak mungkin mau melakukan kegiatan

tersebut.17

Pelaksanaan pengaruh bisa dilakukan dengan cara yang memaksa

(coercive) dan tidak memaksa (non-coercive). Penggunaan paksaan termasuk

mengeluarkan ancaman atau penggunaan kekuatan (force) untuk mengubah

17

Aleksius Jemadu. Ibid. h. 70.

19

perilaku. Otoritas (authority) adalah kemampuan untuk menghasilkan atau

menjamin kepatuhan karena ada penerimaan secara sukarela hak dari pihak yang

diberi otoritas tersebut untuk membuat keputusan yang sifatnya mengikat. Karena

sifat politik global yang anarkhis, menurut pandangan kaum realis politik global

lebih banyak menggunakan konsep power (kekuasaan) daripada otoritas yang

lebih banyak digunakan untuk politik domestik. Konsep kekuasaan (power) itu

sendiri diartikan sebagai kemampuan untuk menentukan hasil akhir (outcome)

dari suatu proses interaksi. Karena itu kekuasaan merupakan bentuk penggunaan

pengaruh yang bersifat memaksa individu atau negara lain melakukan sesuatu

tindakan yang tidak dikehendainya atau tidak dikehendaki oleh anggota komunitas

yang lain. Force atau kekuatan mengacu pada penggunaan atau ancaman

penggunaan kekuatan fisik secara nyata untuk memberikan hukuman atau

memaksa aktor lain untuk mewujudkan tujuan dari aktor yang menggunakan

kekuatan tersebut. 18

Konsep kapabilitas nasional mengandung arti yang lebih konkrit dan dapat

diukur dibandingkan dengan konsep national power. Secara sederhana dapat

dikatakan bahwa national power suatu negara dibangun dari kapabilitas yang

multidimensional. Selain itu konsep kapabilitas nasional yang sangat penting

dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri mencakup aspek yang luas dan karena

itu dalam pemakaiannya selalu dalam bentuk jamak (national capabilities). Dalam

kondisi politik global yang semakin kompetitif dan masih penuh dengan konflik

kapabilitas nasional suatu negara menjadi elemen yang penting dalam pelaksanaan

18

Aleksius Jemadu. 2008. Ibid. h. 71.

20

kebijakan luar negerinya. Biasanya negara dengan tingkat pembangunan ekonomi

dan teknologi yang kuat juga pada saat yang sama memiliki kapabilitas militer

yang kuat. Hal ini disebabkan oleh keterkaitan antara peralatan militer yang

canggih dengan biaya yang mahal yang tidak bisa ditanggung oleh negara-negara

berkembang.

Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi menyusun suatu kerangka analisis

sederhana berdasarkan suatu hipotesis bahwa pencapaian tujuan kebijakan luar

negeri sangat ditentukan oleh keterkaitan antara konsep kepentingan nasional

yang menjadi acuan perumusan tujuan kebijakan luar negeri, peluang dan kendala

yang ada di lingkungan eksternal dan internal, serta kapabilitas nasional untuk

mewujudkan pencapaian tujuan tersebut.19

Para ahli Hubungan Internasional

menggunakan cara yang berbeda-beda dalam mengelaborasi konsep kapabilitas

nasional serta komponen-komponen utamanya. Realitas politik global yang sangat

kompleks dewasa ini menuntut agar kapabilitas nasional harus memperhitungkan

perkembangan teknologi komunikasi dan militer yang semakin canggih sehingga

faktor geografis dan kekayaan sumberdaya alam tidaklah lagi secara mutlak

menentukan superioritas suatu negara terhadap negara-negara lain. Dalam

masyarakat pasca-industri sekarang ini ada kebutuhan untuk meninjau kembali

cara kita mengukur national power suatu negara.

Biasanya para ahli Hubungan Internasional membaginya ke dalam dua

bagian yang besar yaitu kapabilitas nasional yang bersifat tangible (nyata, dapat

19

Aleksius Jemadu. 2008. Ibid. h. 71.

21

diamati secara empiris, dengan indikator pengukuran yang jelas) dan yang bersifat

intangible (abstrak dan pengukurannya bersifat kualitatif). Dalam perkembangan

terakhir beberapa penulis memperkenalkan pembedaan antara hard power

(kekuasaan mliter dan teknologi) dan soft power (nilai-nilai, kebudayaan dan pola

konsumsi) di mana kedua-duanya penting dalam pencapaian tujuan kebijakan luar

negeri dalam era globalisasi sekarang ini.

Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi menyebutkan ada sekurang-kurangnya

empat kategori kapabilitas nasional suatu negara yaitu kapabilitas politik,

kapabilitas sosial dan budaya, kapabilitas yang berkaitan dengan geografi,

ekonomi dan teknologi serta kapabilitas militer, yang termasuk ke dalam

kapabilitas politik adalah sumberdaya manusia, teknologi komunikasi, reputasi

atau citra suatu negara di mata internasional, dan hakekat budaya politik dan

sistem politiknya. Kapabilitas sosial dan budaya suatu masyarakat terdiri dari

tingkat kohesi sosialnya, tingkat pendidikan, sistem nilai yang dianut, etos kerja

dan sikap positifnya terhadap kemajuan, selanjutnya ada faktor geografi, ekonomi

yang biasanya diukur dengan GNP (Gross National Product), dan penguasaan

teknologi khususnya teknologi yang memberikan nilai tambah atau value added

yang tinggi kepada komoditi ekspornya. Akhirnya kapabilitas militer sebagai

unsur kapabilitas nasional terdiri dari kemampuan senjata konvensional dan

senjata nuklir. Pemilikan senjata nuklir meningkatkan political leverage suatu

negara dalam kebijakan luar negeri sehingga diperhitungkan oleh negara-negara

lain.

22

B. Konsep Strategi Militer

Terdapat dua unsur utama dalam politik luar negeri, yaitu: tujuan nasional

dan sarana nasional. Strategi militer merupakan salah satu sarana dalam

menjalankan kebijakan luar negeri. Berdasarkan pegertiannya Cathal J. Nolan

dalam The Greenwood Encyclopedia of International Relations , menjelaskan

strategi adalah:

a grand plan designed to obtain an ultimate military or political goal, by

whatever means-political, economic, military, or diplomatic; … Strategy in

this, its fullest sense refers to the art and science of using the policy goals,

or win its wars, by the best possible means (those least wasteful of lives,

treasure, or other national interests). Strategy thus involves a great deal of

planning over a long period and employs the full resources of the military,

intelligence, and diplomacy. A narrower sense of the terms is the

employment of armed force to reach specific military objectives in a war…20

Negara menggunakan strategi untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya.

Dimana strategi dilakukan untuk memperkirakan seberapa jauh hasil yang akan

dicapai nantinya. Selain itu negara sebagai aktor utama dalam percaturan

internasional harus memiliki nilai yang menjual dalam arti ada kemampuan yang

dimilikinya, sehingga ia disegani oleh lawannya. Seperti yang digambarkan oleh

Jon C. Pevehouse dalam bukunya yang berjudul International Relations:

Actors use strategy to pursue good outcomes in bargaining with one or more

other actors. States deploy power capabilities as leverage to influence each

other‟s actions. Bargaining is interactive, and requires an actor to take

account of other actor‟s interests even while pursuing its own. Sometimes

bargaining communication takes place through actions rather than words.21

20

Cathal J. Nolan. 2002. The Greenwood Encyclopedia of International Relations. Vol. 4.

Westport: Greenwood Press. h. 1602. 21

Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse. 2010. International Relations. Longman: New

York. h. 71.

23

Hal ini tidak terlepas dari paradigma realisme, yang mengatakan:

Classical realists emphasize statecraft-the art of managing state affairs and

effectively maneuvering in a world of power politics among sovereign states.

Power strategies are plans actors use to develop and deploy power

capabilities to achieve their goals.22

Strategi adalah seluruh keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-

tindakan yang akan dan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan

yang mungkin terjadi di masa depan. Merumuskan suatu strategi berarti

memperhitungkan semua situasi yang mungkin dihadapi pada setiap waktu di

masa depan dan kemudian dari semenjak sekarang sudah menetapkan atau

menyiapkan tindakan mana yang akan diambil atau dipilih kelak, guna

menghadapi realisasi dari setiap kemungkinan tersebut.

Pada akhir abad ke-20 dan abad ke-21 sekarang ini, nampak makin

pentingnya pendekatan strategi yang dikemukakan Sun Tzu23

. Sebagaimana sudah

diutarakan, di masa kini kekuatan saja, termasuk kekuatan senjata penghancul

massal, belum tentu dapat membawa keberhasilan. Sebaliknya, yang lebih penting

sekarang adalah melakukan pendekatan yang tepat, termasuk di luar kekuatan

militer untuk menetralisasi kekuatan lawan sehingga tercapai kemenangan damai.

Terbukti bahwa kemenangan perang dalam arti militer dan penggunaan kekerasan

22

Ibid, h. 71.

23 Sun Tzu adalah pakar militer China yang berpengaruh besar terhadap pemikiran militer pada

umumnya yang hidup pada tahun 500 SM yang melahirkan karya terkenal The Art of War yang

ditulis antara tahun 400 dan 320 SM. Sebanyak 13 esei kecilnya tetap yang terbaik sepanjang

masa. Termasuk jika dibandingkan dengan Clausewitz, yang mengulas topik strategi 22 abad

kemudian. Pemikiran Sun Tzu, kemudian banyak mempengaruhi pikiran militer Jepang di samping

pada bangsa China sendiri.

24

jauh dari mencukupi untuk mencapai tujuan politik padahal setiap perang dimulai

karena melakukan itu hendak mencapai tujuan politik tertentu.24

Strategi dirumuskan tidak hanya dalam “milieu” waktu, ia jatuga

memperhitungkan “milieu” ruang. Di dalam realitasnya yang menyangkut tentang

strategi keamanan dan pertahanan merupakan suatu keseluruhan yang dapat

dibedakan antara strategi pertahanan dan strategi keamanan. Perbedaan antara

strategi pertahanan dan strategi keamanan disebabkan oleh sebab inisial yang

harus diperhitungkan di dalam kedua jenis strategi tadi. Strategi pertahanan

dirumuskan untuk menghadapi gangguan-gangguan terhadap kemerdekaan

nasional yang sebab inisialnya datang dari wilayah nasional.25

Strategi militer yang direncanakan merefleksikan bagaimana kapabilitas

pertahanan suatu negara. Kapabilitas pertahanan negara dikaitkan dengan

kemampuan negara. Alfin Toffler mengatakan bahwa kekuatan dan kemampuan

negara di era reformasi berasal dari tiga hal,yaitu: kemampuan mempengaruhi

serta menekan negara lain (power/politics) yang antara lain melalui penggunaan

kekuatan angkatan bersenjata (militer); wealth (ekonomi); dan knowledge (ilmu

pengetahuan dan teknologi). 26

Elemen ekonomi inilah yang kemudian diperhitungkan sebagai faktor

penentu dari kekuatan elemen militer suatu negara. Berdasarkan sejarah, selalu

terdapat korelasi positif antara elemen ekonomi dengan elemen militer suatu

24

Sayidiman Suryohadiprojo. 2008. Pengantar Ilmu Perang. Jakarta: Pustaka Intermasa. h. 27-28. 25

T. May Rudy. 2002. Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang

Dingin. Bandung: Refika Aditama. h.1. 26

Wibawanto Nugroho. “Pertahanan Negara Dikaitkan dengan Kemampuan Negara”. Verity.

Vol.1. no.1. hal.70.

25

negara. Awalnya, kekuatan militer diperlukan sebagai dasar stabilitas domestik

dan luar negeri untuk terlaksananya pembangunan ekonomi; sementara untuk

jangka panjang elemen ekonomi merupakan faktor yang paling signifikan dan

menentukan bagi nasib kekuatan militer suatu negara.27

Adanya strategi militer pun tak terlepas dari kapabilitas militer yang

dimiliki. Seperti yang dijelakan oleh S. F. Tomajczyck dalam Dictionary of The

Modern United States Military :

The ability of a nationa to achieve a specific wartime objective , such as

destroying a target or winning a battle. When determining one‟s military

capability, four aspects must be considered: Force Structure: The number,

size and composition of the combat units (e.g., airwings, divisions, ships)

that make up the military force; Modernization: The technical sophistication

of the combat units and their weapons and equipment; Readiness: The

ability of combat units and weapons systems to deploy without without

unacceptable delay and perform at the level expected of them; Sustanibility:

The ability of combat units, weapon systems and equipment to maintain their

level of performance and duration of combat activity in order for certain

objectives to be achieved. This so-called “staying power” is typically

measured in numbers of days. For instance, a Marine Expeditionary Unit

(MEU) generally has a self-sustainment capability of 15 days; a Marine

Expeditionary Force (MEF), 60 days.28

C. Konsep Regional Security

Dewasa ini konsep keamanan tidak hanya diartikan penjagaan keselamatan

pada tataran nation states tapi telah menjangkau ke segala bidang kehidupan. Hal

27

Ibid, hal. 71. 28

S. F. Tomajczyk. 1996. Dictionary of The Modern United States Military. North Carolina: Mc

Farland & Company. h. 383.

26

ini diuraikan juga oleh Ikrar Nusa Bhakti. Menurutnya konsep keamanan29

meliputi:

1. Keamanan Militer

Upaya mempertahankan warga, wilayah, dan sumber daya suatu negara

terhadap unsur-unsur luar.

2. Keamanan Politik

Upaya melindungi stabilitas organisasi negara, sistem-sistem

pemerintahan dan ideologi yang melegitimasinya.

3. Keamanan Ekonomi

Upaya mempertahankan tingkat-tingkat kemakmuran tertentu dan

kekuatan negara melalui akses pada sumber daya alam, manusia,

keuangan, pasar.

4. Keamanan Masyarakat

Upaya mempertahankan pola-pola tradisional atas bahasa, budaya, agama,

tatanan sosial dan identitas komunal dalam konteks perubahan

evolusioner.

5. Keamanan Lingkungan

Upaya menjaga kelestarian ekosistem.

Sebuah keadaan yang dapat membahayakan keamanan nasional merupakan

perpaduan dari ancaman dan kerawanan. Keduanya berhubungan erat serta

29

Ikrar Nusa Bhakti, Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Ketahanan ASEAN Sebagai Lembaga

Kerjasama Regional, Analisis CSIS Tahun XXVII No. 4, Jakarta, 1998, hal. 338 dalam Johanis

Henga Malee. “Perlombaan Senjata di AsiaPasifik dan Implikasinya terhadap Keamanan

Regional”. Siklus. Vol. 1. No. 1. hal. 11.

27

berhubungan dengan keamanan baik nasional maupun internasional. Yang dapat

dilakukan oleh sebuah negara untuk menangkal hal ini adalah dengan membuat

sebuah kebijakan keamanan nasional yang difokuskan pada negara itu sendiri,

sebagai upaya untuk meredam keamanan nasional dalam negeri, sekaligus dengan

tidak melupakan kebijakan luar negeri untuk mengurangi ancaman dari luar.

Adapun ancaman-ancaman dari berbagai sektor 30

, yaitu:

1. Militer

Ancaman militer telah menjadi hantu yang paling menakutkan

dalam sejarah sebuah bangsa. Tak hanya unsur-unsur vital yang akan

hancur, namun pula unsur-unsur ekosistem serta unsur kehidupan sosial

politik akan mengalami akibat yang lebih fatal. Pencegahan ancaman

militer sampai saat ini masih merupakan prioritas setiap negara, mengingat

tentu saja mereka tidak ingin apa-apa yang telah di raih rakyatnya dalam

bidang seni budaya, industri, teknologi serta seluruh aktivitas yang telah

ditekuni, musnah karena peperangan.

Tingkat ancaman militer terhadap suatu negara bervariasi,

tergantung dari apa yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut. Mulai

dari pelanggaran batas territorial, hukuman, perebutan batas territorial

negara, invasi, sampai ancaman pembumi-hangusan sebuah negara dengan

adanya blockade pengeboman. Tujuannya juga beragam, mulai dari

30

T. May Rudy. Op cit, h. 33-35.

28

persoalan minor seperti pelanggaran batas laut teritorial, sampai perbedaan

paham yang dianut negara lain.

2. Politik

Ancaman politik lebih mengarah kepada stabilitas organisasi

pemerintah. Tujuannya bisa untuk menekan pemerintah yang berkuasa

dalam kebijakan yang diambil, menggulingkan pemerintah, atau

menciptakan intrik politik yang mampu mengganggu jalannya

pemerintahan sehingga pula melemahkan kekuatan militernya. Ancaman

politik boleh jadi merupakan ancaman umum yang terdapat di semua

bangsa-bangsa di dunia, tanpa melihat besar atau kecilnya baik negara

maupun kekuatan yang dimilikinya.

Biasanya ancaman politik dari luar berkaitan erat dengan ideologi.

Banyaknya paham ideologi yang masih dianut oleh rakyat sebuah negara,

tentunya menyimpan bom waktu yang siap meledak setiap saat dan

ancaman politik dari dalam negeri pun sama bahayanya dengan ancaman

politik yang datang dari luar.

3. Sosial

Perbedaan antara ancaman politik dan ancaman sosial yang dapat

terjadi di sebuah negara adalah sangat tipis. Ancaman sosial biasanya

terjadi sebagai imbas dari ancaman militer dan politik. Diskriminasi serta

perbedaan tingkat sosial kehidupan merupakan faktor penting dalam

terjadinya ancaman sosial dalam sebuah negara sebelum akhirnya menjadi

ancaman politik di jajaran elit pemerintahan.

29

4. Ekonomi

Ancaman ekonomi merupakan ancaman yang paling sulit diatasi

dalam kaitannya dengan keamanan nasional. Bukan saja hal ini dapat

berarti kokoh atau tidaknya sebuah bangsa, namun keberhasilannya pun

ditentukan oleh banyak faktor. Negara dalam hal ini hanyalah salah satu

aktor yang berperan dalam perekonomian dunia. Kelemahan dalam bidang

ekonomi, dapat menjadi jalan bagi bangsa asing untuk mengontrol

jalannya pemerintahan melalui bantuan ekonomi. Jika negara tersebut

tidak mampu segera bangkit dari aspek structural tersebut, maka

keruntuhan sebuah negara tinggal menunggu waktu.

Hubungan antara ekonomi dan kemampuan kemiliteran saling

berkaitan. Kemampuan kemiliteran suatu negara bukan hanya terletak

pada persediaan dari strategi peralatan tetapi juga pada barang yang di

hasilkan suatu industri yang mampu mendukung pasukan bersenjata.

Untuk kekuatan utama, artinya sebuah perusahaan industry mampu

menghasilkan beraneka macam senjata masa kini.

5. Ekologi

Ancaman ekologi bagi keamanan nasional ibarat ancaman militer

dan ekonomi yang dapat menghancurkan bentuk dasar suatu negara.

Secara tradisional, ancaman ekologi bisa dilihat sebagai ketidaksengajaan,

bagian dari kehidupan kondisi alam, dan suatu persoalan dari pokok

persoalan bagi agenda keamanan nasional.

30

Beberapa susunan-susunan ini mulai dari ancaman militer, politik, sosial,

ekonomi, dan ekologi tidak merupakan sebuah agenda statis bagi keamanan

nasional. Ancaman militer masih menguasai secara teoritis dan selama politik

internasional masih berbentuk anarki, ancaman militer masih tetap menjadi

perhatian utama. Melihat banyaknya ancaman dari negara-negara lain bahkan

ancaman dari dalam negeri sendiri membuat keresahan bagi negara-negara yang

merasa terancam keeksistensiannya.

Pecahnya suatu perang dapat diakibatkan oleh adanya perlombaan senjata

yang secara strategis tidak stabil dan secara politis tidak terkendali. Di sini,

negara-negara yang bermusuhan terkunci dalam sebuah siklus ketakutan bersama.

Dalam proses ini setiap pihak sama-sama merasa terancam, kesiagaan defensif

salah satu pihak dianggap bukti motif ofensif oleh pihak lain, yang selanjutnya

mempersenjatai diri sebagai tanggapannya. Hal inilah yang disebut dilemma

keamanan (security dilemma), yang akhirnya pihak yang satu dan atau pihak

lainnya akan terus mengawasi pihak lain dan menambah persenjataan untuk

kepentingan keamanan sendiri.

Alternatif lain, dalam upayanya untuk memelihara keamanannya sendiri

sebuah negara dapat mengambil langkah-langkah yang berdampak mengurangi

keamanan negara lainnya yang pada gilirannya negara-negara itu akan mengambil

langkah-langkah tertentu yang telah diambil oleh negara pertama. Negara pertama

kemudian akan merasa terancam dan terpaksa mengambil tindakan lanjut yang

dapat memprovokasi tindakan balasan negara lain dan seterusnya. Ini sumber

munculnya pertimbangan strategi First-Strike Attack dan Second-Strike Attack

31

(Retaliation Capability), Deterrence (Upaya Penggentar), Pencegatan (Intercept)

dan hal lain semacam itu.

Adanya konsep keamanan dan ancaman-ancaman, melahirkan konsep

perlombaan senjata (Arms Race) yang tidak lain untuk melindungi keamanan

nasional (National Security), serta konsep membangun rasa saling percaya

(Confidence Building Measures/CBMs).31

Ketiga konsep ini termasuk beberapa

konsep yang digunakan dalam menganalisa terjadinya perlombaan senjata di Asia

Pasifik pasca Perang Dingin. Adapun pengertian dari ketiga konsep tersebut,

yaitu:

1. Perlombaan Senjata (Arms Race)

Menurut Walter S. Jones perlombaan senjata adalah suatu keadaan

atau susasana negara-negara yang bermusuhan terkunci dalam sebuah

siklus ketakutan bersama, suatu proses yang disebut pembentukan reaksi

permusuhan. Dalam proses ini setiap pihak sama-sama merasa terancam.

Kesiagaan defensif salah satu pihak dianggap bukti motif ofensif oleh

pihak lain, yang selanjutnya mempersanjatai diri sebagai tanggapannya.

Semua pihak berusaha saling mengungguli sehingga menumbuhkan

perlombaan senjata dan pasukan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

2. Keamanan Nasional (National Security)

Keamanan Nasional adalah bagian dari kepentingan nasional yang

tidak dapat dipisahkan. Bahkan tujuan politik luar negeri untuk

31

Johanis Henga Malee. Op cit. hal. 10-12.

32

mempertahankan kepentingan nasional berkaitan dengan upaya

mempertahankan keamanan nasional. Makna keamanan (security) bukan

sekedar kondisi “aman tenteram” tetapi keselamatan atau kelangsungan

hidup bangsa dan negara.32

Jelasnya national security atau keamanan nasional menurut buku

International Relations: A Political Dictionary, bermakna: “The allocation

of resources for the production, deployment, and employment of what we

may call the coercive facilities which a nation uses in pursuing its interst”

dapat diterjamahkan sebagai “pengalokasian sumber-sumber untuk

produksi, implementasi, dan pelaksanaan atas apa yang disebut sebagai

fasilitas koersif yang digunakan suatu negara dalam mencapai

kepentingan-kepentingannya.”33

3. Membangun Rasa Saling Percaya (Confidence Building Measures/CBMs)

Salah satu definisi CBMs sebagaimana dirumuskan dalam

Konferensi Keamanan dan Kerjasama di Eropa yang bertempat di Helsinki

tahun 1975 adalah “the need to contribute to the reduction of the dangers

of armed conflict and of misunderstanding or miscalculation of military

activities which could give rise to apprehension , particularly in a

situation where the participating states lack clear and timely information

about the nature of such activities” bahwa CBMs harus menyumbangkan

32

T. May Rudy. 2002. Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang

Dingin. Bandung: Refika Aditama dalam Johanis Henga Malee. “Perlombaan Senjata di

AsiaPasifik dan Implikasinya terhadap Keamanan Regional”. Siklus. Vol. 1. No. 1. Hal. 10.

33 Ibid hal. 65 dalam Johanis Henga Malee. “Perlombaan Senjata di AsiaPasifik dan Implikasinya

terhadap Keamanan Regional”. Siklus. Vol. 1. No. 1. Hal. 10.

33

upaya mengurangi bahaya konflik bersenjata dan kesalahpahaman atau

salah perhitungan dari kegiatan militer yang dapat meningkatkan

kecemasan, terutama pada situasi di mana negara-negara yang terlibat

tidak memiliki informasi yang jelas dan cepat mengenai sifat dari kegiatan

tersebut. 34

Dengan demikian, salah satu fungsi dari CBMs adalah mengurangi

resiko peperangan dengan meningkatkan komunikasi dan predicitability

dalam suatu sistem internasional untuk mengurangi resiko tercetusnya

konflik akud akibat kesalahpahaman atau kesalahan interpretasi terhadap

perilaku militer dan politis negara-negara. Konsep CBMs juga dijelaskan

oleh Kusnanto Anggoro, menurutnya CBMs adalah salah satu usaha untuk

menciptakan saling pengertian antar negara sehingga langkah-langkah

untuk memperteguh keamanan melalui peningkatan kemampuan

pertahanan suatu negara tidak akan dianggap sebagai ancaman bagi negara

lain. Dalam menumbuhkan kepercayaan yang dimaksud, ada 3 bentuk

kebijakan:

a. Langkah-langkah Deklaratorik (Declaratory Measures) meliputi

pernyataan untuk tidak melakukan serangan pertama dalam bentuk

apapun, persetujuan untuk tidak menggunakan jenis persenjataan

tertentu kalau konflik bersenjata terpaksa tidak dapat dihindari.

34

David Capie dan Paul Evans. “Cinfidence-Building Measures” The Asia-Pasific Security

Lexicon ISEAS. Singapore. h. 84 dalam dalam Johanis Henga Malee. “Perlombaan Senjata di

AsiaPasifik dan Implikasinya terhadap Keamanan Regional”. Siklus. Vol. 1. No. 1. Hal. 12.

34

b. Tindakan-tindakan Transparansi (Tranparency Measures) yang

terdiri dari tukar menukar informasi, menjalin komunikasi,

pemberitahuan mengenai aktivitas militer dan pemberian ijin untuk

saling melakukan observasi dan inspeksi dalam kegiatan yang

berkaitan dengan keamanan bersama.

c. Tindakan-tindakan Pembatasan (Constraint Measures) seperti

usaha untuk membatasi resiko (risk reduction regime) melarang

keberadaan sistem persenjataan tertentu di suatu kawasan.

Dalam perkembangannya pun, setiap negara-negara yang bertetangga atau

bahkan yang berada dalam satu kawasan atau regional, menjalin hubungan yang

lebih erat dalam berbagai bidang. Hubungan multilateral yang terjalin dalam satu

kawasan, kini pun lebih dikenal dengan istilah regionalisme. Greenwood

Encyclopedia of International Relations , menjelaskan pengertian regionalisme,

yaitu:

a policy favoring regional over universal associations as the optimum path

to international organizations. Some analysts view regional integration as

merely an interm step to construction of global organizations. Other see it

as a possible serious obstacle to univeralism should regional trade and/or

political blocs develop.35

Adanya regionalisme, membuat negara-negara dalam satu regional perlu

menciptakan suatu konsep yang bernama regional security. Regional security

sendiri berkaitan dengan keamanan bersama dalam satu regional untuk

menghindari konflik dan tetap menciptakan perdamaian. Keamanan bersama

35

Cathal J. Nolan. 2002. The Greenwood Encyclopedia of International Relations. Vol. 3.

Westport: Greenwood Press. h. 1385.

35

sengaja dirancang untuk menghindarkan potensi suatu agresi yang datang dari

kekuatan-kekuatan luar. 36

36

P. Anthonius Sitepu, op cit. , hal. 159.

36

BAB III

PERBANDINGAN KEKUATAN AMERIKA SERIKAT DENGAN

REPUBLIK RAKYAT CHINA DI ASIA PASIFIK

A. Kekuatan Militer Amerika Serikat di Asia Pasifik

Pasca penyerangan yang dilakukan oleh Jepang pada tanggal 7 Desember

1941 di Pangkalan Angkatan Laut AS di Pearl Harbour, Hawaii 37

, membuat AS

sadar betapa pentingnya kawasan Asia Pasifik bagi keamanan wilayahnya.

Kawasan Asia Pasifik adalah kawasan yang berbatasan langsung dengan wilayah

Amerika Serikat di bagian pantai timur. Agar tidak mengancam kebijakan

Amerika Serikat, AS perlu membuat strategi untuk menjaga pertahanan dan

keamanannya.

Bagi Amerika Serikat, kawasan Asia Timur merupakan fokus dari

kepentingannya di Asia Pasifik. Fokus kebijakan AS di Asia Timur disini

mengandung pengertian kawasan Asia Timur sebagai bagian dari Asia-Pasifik

sebab dinamika Asia-Pasifik sendiri berpusat di Asia Timur. Dengan demikian,

analisis mengenai Asia Timur disini tidak dipisahkan dari konteks kajian

hubungan internasional di Asia-Pasifik. Namun dalam perkembangan terakhir

realitas hubungan internasional di Asia Pasifik, istilah Asia Timur sering

dimaksudkan untuk menunjukkan suatu kawasan yang terdiri dari tiga sub-

wilayah, yaitu Northeast Asia, Indochina dan Asia Tenggara, sehingga deskripsi

Asia Timur dimulai dari Russia bagian timur sampai bagian paling selatan dari

37

Amir F. Hidayat & H.G. Abdurrasyid. 2006. Ensiklopedi Negara-negara di Dunia. Bandung:

Pustaka Setia. h. 406.

37

Asia Tenggara. Kawasan ini merupakan pusat kegiatan ekonomi yang paling

dinamis sehingga pernah dijuluki sebagai “keajaiban ekonomi asia timur”.

Doktrin pertahanan Amerika Serikat adalah pertahanan global, mencegat

dan memusnahkan musuh sejak jauh sebelum menyentuh tanah airnya. Itulah

yang membuat AS menjalin aliansi pertahanadengan banyak negara dan

membangun pangkalan militer di beberapa negara, serta melakukan aktivitas-

aktivitas militer. Ini disadari AS guna menjaga kedaulatan serta kepentingan

nasionalnya.

AS pun mempelajari banyak hal pasca penyerangan Pearl Harbour, serta

berakhirnya Perang Dingin. Isu keamanan selalu menjadi prioritas dalam

kebijakan AS. Mempertahankan power serta menyebarkan pengaruhnya

merupakan beberapa yang dilakukan AS. Bahkan tak tanggung-tanggung, AS

mengatakan dalam situs resminya : Refocused American foreign policy on the

Asia Pacific, the world‟s fastest-growing region.38

Dalam kurun waktu beberapa tahun ini, AS semakin gencar melakukan

perubahan militer, serta pembaharuan dalam teknologi militernya. Ini disadari AS

karena ancaman-ancaman dari negara-negara di dunia, khususnya negara-negara

di Asia Pasifik jelas memberikan ancaman secara langsung maupun tidak

langsung kepada AS. Hingga kini pun AS masih memimpin sebagai negara

terkuat dalam urusan pertahanan dan keamanan. Kekuatan militernya pun hingga

38

http://www.whitehouse.gov/issues/foreign-policy , on line. diakses tanggal 2 Februari 2012.

38

kini belum tertandingi. Berikut bagaimana kekuatan militer AS dibandingkan

dengan kekuatan dunia lainnya:

Tabel 2: The Military Balance

Country Military Budget Active Personnel Key Equipment

US $739.3bn 1.569.000 6.302 battle tanks

3.252 fighter/ground attack

aircraft

71 submarines

450 land-based

intercontinental ballistic

missile launchers

China $89.8bn* 2.285.000 7.400 battle tanks

1.669 fighter/ground attack

aircraft

62 submarines

66 land-based

intercontinental ballistic

missile launchers

UK $62.7bn 174.000 227 battle tanks

220 fighter/ground attack

aircraft

11 submarines

0 land-based intercontinental

ballistic missile launchers

Russia $52.7bn* 956.000 3.310 battle tanks

1.439 fighter/ground attack

aircraft

65 submarines

292 land-based

intercontinental ballistic

missile launchers

India $31.9bn 1.325.000 3.233 battle tanks

784 fighter/ground attack

aircraft

15 submarines

0 land-based intercontinental

ballistic missile launchers

*Anggaran resmi pada nilai tukar pasar. Banyak analis mengatakan pengeluaran

aktual China pada pertahanan jauh lebih tinggu dari laporan pemerintah.

Sumber: IISS, 201139

39

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-16428133

39

Strategi AS menurut Menteri Pertahanannya, Leon Panetta dimana

menekankan, militer akan mempertahankan kemampuannya untuk menghadapi

lebih dari satu ancaman pada satu waktu, dan akan lebih fleksibel dan mudah

beradaptasi daripada di masa lalu. Walaupun terjadi pengurangan 10-15% untuk

anggaran pertahanannya, namun Presiden Barack Obama mengatakan bahwa

dunia harus tahu, Amerika Serikat akan mempertahankan keunggulan militernya

dengan angkatan bersenjata yang gesit, fleksibel, dan siap untuk berbagi

kontinjensi dan ancaman.40

Berikut merupakan gambaran kekuatan militer AS

dari segi personil di seluruh dunia dan terbagi-bagi dalam beberapa kawasan:

Peta 1: Personil Militer AS di Seluruh Dunia

Sumber: US Defense Manpower Data Center, 201141

Doktrin pertahanan AS adalah pertahanan global, mencegat dan

memusnahkan musuh sejak jauh sebelum menyentuh tanah airnya. Itulah yang

membuat AS menjalin aliansi dengan banyak negara dan membangun pangkalan

40

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-16430405 41

Ibid.

40

militer di beberapa negara di dunia, khususnya di Asia Pasifik, seperti Jepang,

Korea Selatan, Thailand, Filiphina, Singapura, dan juga Australia. Berikut peta

pangkalan militer AS di Asia Pasifik:

Peta 2: Pangkalan Militer AS di Asia Pasifik

Sumber: US Defense Dept; militarybases.com42

Salah satu strategi yang dilakukan AS di kawasan Asia Pasifik adalah

dengan yang baru-baru ini dilakukannya adalah melakukan penandatangan MoU

42

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-15715446

41

dengan pemerintah Australia mengenai rencana penempatan 2.500 pasukan

marinir AS di Darwin, Australia.. AS akan mulai menempatkan 250 orang

marinirnya di Darwin dan jumlahnya akan terus ditingkatkan hingga 2.500 orang.

AS tidak akan membangun pangkalan-pangkalan baru di benua itu, tetapi akan

menggunakan fasilitas pasukan Australia.43

Selain mengeluarkan kebijakan pertahanan dengan aliansi dimana rencana

penempatan 2.500 pasukan marinir AS di Darwin, Australia, sudah muncul kabar

terbaru bahwa Angkatan Laut AS akan menempatkan beberapa kapal perang

tercepatnya di Singapura, dan di masa depan kemungkinan juga di Filiphina.

Rencana itu merupakan bagian dari pemfokusan strategi militer AS di kawasan

persimpangan jalur maritim, Asia Pasifik. Bahkan, AS berencana menempatkan

beberapa kapal tempur pantai (littoral combat ships/LCS) kami di fasilitasi AL

Singapura. Ini akan membuat AL (AS) mempertahankan postur kekuatan garis

depan global AS dengan jumlah kapal dan pesawat yang lebih kecil daripada saat

ini.44

Kapal-kapal yang akan ditempatkan di Singapura akan menjalankan

operasi militer bersama untuk menghadapi bajak laut dan perdagangan illegal di

kawasan Laut China Selatan. Selain menempatkan kapal-kapal LCS di Singapura,

AS juga akan menempatkan pesawat patroli P-8A Poseidon atau peswat pengintai

43

Prayitno Ramelan. Perseteruan AS dan China di Laut China Selatan. on line

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/445558/ diakses tanggal 4 Februari

2012.

44 Dahono Fitrianto. AS Akan Tempatkan Kapal Perang di Singapura. on line.

http://internasional.kompas.com/read/2011/12/16/13322567/AS.Akan.Tempatkan.Kapal.Perang.di.

Singapura diakses tanggal 29 Desember 2011.

42

tak berawak pada 2025. Pesawat-pesawat itu secara rutin akan diterbangkan di

atas wilayah Filiphina dan Thailand untuk membantu negara-negara itu

meningkatkan kewaspadaan wilayah maritim. Langkah penempatan perlengkapan

militer di negara-negara sekutu itu karena untuk sementara AS kemungkinan tidak

akan sanggup menanggung ongkos finansial dan diplomatik untuk membuka

pangkalan utama baru di negara lain, seperti yang ada di Jepang atau Korea

Selatan. 45

B. Kebijakan Politik Luar Negeri RRC

Sebagai sebuah negara yang telah memiliki sejarah sepanjang 5000 tahun

sebelum berdirinya China pada 1949, konsep keamanan yang diyakini China saat

itu masih sangat tradisional. Keamanan hanya bercerita tentang kedaulatan

nasional dan integritas wilayah. Sehingga strategi keamanan yang diterapkan

adalah dengan upaya penggunaan militer dan diplomasi untuk mempertahankan

kedaulatan dan kepentingan integritas wilayah.46

Mulai tahun 1949 hingga 1991, konsep keamanan China mengalami empat

periode evolusi, secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut:47

1. Masa Pro-Soviet (1949-1957)

Agenda keamanan China ditekankan pada keselamatan wilayahnya,

konsolidasi rejim baru dan penyatuan ideologi negara. Aliansi militer

45

Ibid. 46

Athiqah Nur Ilmi, Ibid. h. 141-142. 47 Athiqah Nur Ilmi, Ibid. h. 142-143 yang dikutip dari Wu Baiyi. The Chinese Security Concept

ant Its Historical Evolution dalam www.stanley foundation.org/papers/wub.pdf .

43

dengan Moscow dan bersatu dengan blok Komunis dianggap sebagai

penjamin keamanan utama bagi rakyat China.

2. Masa menjadi Oposisi Superpower (1958-1970)

Konsep keamanan China didominasi oleh persaingan ideologi dan

ancaman perang. Setelah berpisah dengan Moscow pada akhir 1950-

an, Beijing secara terbuka bersikap antagonis dengan kedua

superpower yaitu AS dan Uni Soviet (US). Untuk mengatasi tekanan

keamanan, China mencari kedekatan moral dengan negara-negara

Asia, Eropa, dan Afrika. Prioritas utama keamanan bagi China saat itu

yaitu bertahan dibawah agresi tiba-tiba dan mengejutkan.

3. Masa Bersatu untuk Melawan Hegemoni (1971-1981)

Terdapat dua peristiwa yang diyakini oleh para pemimpin China,

ancaman keamanan utama dating dari ekspansi US. Pertama, strategi

AS setelah gagal dalam intervensi militer di Indochina. Kedua,

kemunculan Doktrin Breznev yang berlanjut pada lanjut konflik

perbatasan China-Soviet. Konsekuensinya, Beijing kembali melakukan

pendekatan dengan Washington dan sekutu-sekutunya.

4. Masa Sikap Keamanan Non Blok (1982-1991)

Dekade ini merupakan pengecualian di mana tidak ada ancaman serius

dari luar dan yang menentang China. Selama tahun 1980-an, ketika ada

kesepakatan antara dua superpower, Moscow mulai mendekati Beijing

untuk rekonsiliasi. Hubungan segitiga strategis ini ditolak pada 1989.

44

Pada periode ini, China memberikan signal adanya transformasi atas

warisan konsep keamanannya. Pertama, Beijing mulai menekankan

pentingnya keuntungan ekonomi dan teknologi di era keterbukaan,

maka China membuka diri memperluas perdagangan luar negeri dan

menarik investasi seluas-luasnya. Di samping itu, pada pertengahan

1980-an, China berpartisipasi dalam negosiasi tentang rejim keamanan

multipartai di bawah PBB, termasuk kesepakatan tentang senjata

pemusnah, pelucutan senjata komprehensif dan ruang angkasa. Kedua,

multilateralisme menempatkan China mulai melakukan kerjasama

dengan negara tetangga atau beberapa masalah keamanan transnasional

(missal polusi lingkungan, imigran illegal, penyelundupan obat-obatan,

kejahatan lintas batas yang diorganisir, dan lain-lain). Ketiga, insiden

Tiananmen dan sanksi lanjutan dari Barat membatasi interaksi Beijing

dengan tantangan dometik dan eksternal.

Poin utama dari “konsep keamanan baru”, sebagaimana disampaikan

Presiden Jiang Zemin dalam pidatonya di UN Summit, bahwa keamanan tidak

tergantung pada meningkatnya persenjataan militer dan tidak juga pada blok-blok

militer keamanan. Akan tetapi keamanan seharusnya tergantung pada kepercayaan

dan ikatan kepentingan bersama. Kesetaraan, persaudaraan dan hubungan yang

stabil antar negara seharusnya menjadi pondasi politik bagi stabilitas dan

perdamaian regional. Dialog dan kerjasama seharusnya menjadi kerangka utama

45

untuk mendukung pembangunan dan perdamaian regional.48

Adapun prinsip

konsep keamanan baru yang ditekankan oleh pemerintah China, yaitu:49

1. Membangun kepercayaan bersama bermakna bahwa setiap negara

harus memahami perbedaan dalam ideologi dan sistem sosial,

mengurangi mentalitas perang dingin dan kekuatan politik. Mereka

harus menggalang intensitas dialog dan briefing bersama tentang

keamanan satu sama lain dan kebijakan politik serta operasi penting.

2. Keuntungan bersama berarti semua negara harus memenuhi kebutuhan

objektif dari perkembangan sosial di era globalisasi, menghormati

kepentingan keamanan satu sama lain dan menciptakan kondisi

keamanan bagi yang lain disamping memastikan bahwa kepentingan

keamanan bertujuan untuk mencapai keamanan bersama.

3. Kesetaraan bermakna semua negara, kecil atau besar adalah anggota

yang sejajar di komunitas internasional dan harus saling menghormati

satu sama lain, memperlakukan satu sama lain sejajar dan mencegah

untuk mencampuri urusan internal negara lain dan mendorong

demokratisasi dalam hubungan internasional.

4. Koordinasi berarti semua negara harus mencari upaya damai dari

perselisihan mereka melalui negosiasi dan membawa kerjasama yang

48

Athiqah Nur Ilmi, Ibid. h. 145-146 dalam Remin Ribao (People’s Daily) tanggal 8 September

2000, yang dikutip oleh Chon Shulong. 49

Athiqah Nur Ilmi, Ibid. h. 146 dalam Pan Zhenqiang, China‟s Security Agenda in 2004. on line

info Dienst Ausgabe 2, 2004 dalam www.kas.de/proj/home/pub/37/I/year-2000/dokument_id-

4160/ .

46

berskala luas dan mendalam terhadap isu keamanan yang menjadi

perhatian bersama juga untuk membasmi segala bahaya potensial dan

mencegah pecahnya perang dan konflik.

Saat ini, isu keamanan telah menjadi urusan multilateral semua negara,

tidak hanya bilateral. China termasuk salah satu negara yang menekankan

perlunya bilateral dan multilateral untuk mengatasi isu keamanan. Untuk

mendukung upaya tersebut, China memutuskan untuk melibatkan diri di berbagai

forum atau organisasi, antara lain:50

1. Pembangunan Kepercayaan Bersama (Confidence Building Measures-

CBMs)

China mulai menerima dan mengadopsi model peningkatan keamanan

negara sejak awal 1990-an melalui pembangunan kepercayaan bersama

(CBMs) dengan berbagai negara di Asia dan lainnya. China

menandatangani sejumlah persetujuan dalam rangka CBMs,

diantaranya untuk mengatasi isu perbatasan wilayah dan urusan

militer. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan banyak

negara, China telah menandatangani sejumlah persetujuan perbatasan

diantaranya dengan Rusia dan negara-negara Asia Tengah, India,

Vietnam dan AS untuk keamanan maritim. Selain itu China juga

menandatangani persetujuan Code of Conduct di Laut Cina Selatan

dengan negara-negara ASEAN. Upaya lain yaitu pada 1996

50

Athiqah Nur Ilmi, Ibid. h. 164-167.

47

persetujuan CBMs di bidang militer khususnya wilayah perbatasan

(Persetujuan Shanghai) dan pada April 1997 persetujuan pengurangan

senjata di wilayah perbatasan (persetujuan Moskow). Pihak-pihak yang

terlibat adalah China, Rusia, Kyrgystan, Kazakhstan dan Tajikistan.

2. Kerjasama keamanan regional

Selain kerjasama bilateral CBMs, China juga lebih aktif dalam dialog

keamanan multilateral dan proses kerjasama di Asia. Diantaranya,

China telah menggunakan pertemuan APEC (Asia Pasific Economic

Cooperation) untuk mengadakan diskusi bilateral dan multilateral

dalam berbagai isu termasuk isu politik dan keamanan, khususnya

diantara China, AS, Rusia, dan Jepang, termasuk dengan negara-

negara ASEAN.

Kemudian di dalam ARF sebagai forum keamanan resmi di Asia,

dimungkinkan untuk menjadi institusi multilateral untuk kerjasama

keamanan regional ini Asia Timur dan seluruh Asia. China menjadi

lebih aktif di forum tersebut dengan menghimbau forum tersebut dapat

meningkatkan kerjasama nasional di wilayah keamanan non-

tradisional seperti obat-obatan ilegal, kejahatan transnasional dan

counter-terrorism.

Sebagai forum yang diusulkan oleh pemerintah Thailand pada tahun

2001, ACD (Asia Cooperation Dialogue) merupakan proses resmi dari

kerjasama regional Asia. Pertemuan pertama menteri luar negeri

48

dilaksanakan pada Juni 2002 di Thailand. 17 negara Asia juga ASEAN

(kecuali Myanmar), China, Jepang, Korea Selatan, India, Pakistan,

Bangladesh, Bahrain, Qatar berpartisipasi dalam pertemuan itu.

Organisasi keamanan paling “nyata” yang China bangun bersama

negara-negara tetangganya yaitu Shanghai Cooperation Organization

(SCO). Dari forum “Shanghai Five” menuju SCO, China dan

pemerintah negara lainnya dalam organisasi ini menemukan

kepentingan dan posisi bersama dalam mengatasi tiga hal yaitu

separatisme, terorisme dan ekstrimis keagamana. SCO telah

menyelenggarakan beberapa latihan bersama antar negara anggotanya,

termasuk “Peace Mission 2005” antara China-Russia juga

diselenggarakan di dalam kerangka ini. Namun yang lebih penting,

kerjasama ini sesungguhnya bernuansa keamanan ekonomi, kaitannya

dengan pengamanan jalur pipa minyak yang menghubungkan negara-

negara tersebut.

3. Kerjasama Multilateral Internasional

Dalam beberapa tahun belakangan ini, China sebagai salah satu negara

tetap DK PBB menjadi lebih aktif dalam intervensi internasional atas

isu keamanan di dunia. China bersikeras bahwa segala aksi

internasional harus mendapatkan persetujuan PBB dan bahkan

dipimpin oleh PBB. Dalam hal ini, China mendukung perang Teluk II

karena invasi Irak atas Kuwait, operasi PBB di Kamboja pada awal

49

1990-an dan operasi PBB di Timor Timur beberapa waktu lalu. Dan

China menentang aksi NATO di Kosovo pada 1999 serta tidak

mendukung aksi militer Amerika dan Inggris di Irak karena mereka

tidak mendapatkan persetujuan PBB. China juga mendukung dan

berpartisipasi dalam berbagai operasi perdamaian PBB.

4. Kemitraan dan Multilateralisme Ad Hoc

China juga mendukung dan berpartisipasi di beberapa aktivitas

multilateral untuk mendorong perdamaian dan stabilitas di Asia dan

dunia. Contohnya di Semenanjung Korea. China mendukung dan

berpartisipasi dalam “Four-Party Talk” atas isu Korea pada

pertengahan dan akhir 1990-an dan telah berupaya mendorong “Three-

Party Talk” dan “Six-Party Talk” atas isu nuklir Korea sejak 2002.

50

Peta 3: Seven Military Commands (Regions)

Tabel 3: Seven Military Commands (Regions)

Basis Military

Command

Commander Political Commissar

Beijing

(Hebei, Shanxi, Inner

Mongolia)

General FANG Fenghui General FU Tinggui

Chengdu

(Sichuan, Yunnan,

Guizhou, Tibet and

Chongqing)

General LI Shiming General ZHANG

Haiyang

Guangzhou

(Hubei, Hunan,

Guangdong, Guangxi,

Hainan)

General ZHANG

Qinsheng

General ZHANG Yang

Jinan

(Shandong, Henan)

General FAN Changlong General LIU

Dongdong

Lanzhou

(Shaanxi, Gansu,

Ningxia, Qinghai, and

Xinjiang)

General WANG

Guosheng

General LI Changcai

Nanjing

(Jiangsu, Zhejiang,

Anhui, Fujian and

Jiangxi

General ZHU Wenquan General CHEN

Guoling

Shenyang

(Liaoning, Jilin and

Heilongjiang)

General CHANG

Wanquan

General HUANG

Xianzhong

Sumber: China Today51 dan berbagai sumber 51

http://www.chinatoday.com/arm/index.htm#pla.army.rank diakses pada 2 Mei 2012.

51

C. Peningkatan Kekuatan Militer RRC

Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di fora internasional

serta konstelasi politik dan keamanan antar negara-negara di dunia, China dengan

kebijakan pertahanannya berupaya beradaptasi dengan fenomena yang terjadi.

Mengemukanya isu-isu keamanan non-tradisional, menuntut China untuk

mengeluarkan konsep keamanan komprehensif.

Seiring dengan meningkatnya perekonomian China yang semakin hari

semakin menunjukkan perkembangan positif bahkan melaju dengan pesatnya

membuat negara ini pun harus berbenah diri dalam militernya. Anggaran militer

pun ditingkatkan guna menjaga pertahanan dan keamanan negaranya, semata-

mata demi menjaga kedaulatan. Tiap tahunnya pun anggran militer ditingkatkan

sehubung diperlukannya alutsista pertahanan negara, mulai dari modernisasi

persenjataan, angkatan perang, serta membuat kapal induk.

52

Tabel 4: China Military Budget

Budget Year RMB Yuan

(billion)

=$USD

(billion)

% of total

national budget

% increase

over last year

2012 670.27 1064 11.22

2011 601 91.5 6 12.7

2010 532.1 77.90 7.5

2009 480.69 70.70 6.3 14.9

2008 418.20

2007 350.92 7.5 17.8

2006 297.93 7.4

2005 7.3

2004 200.00 24.00 7.7

2003

2002 166.00 20.00 17.6

2001 141.04 17.00 8.30

2000 121.29 14.61 8.29

1999 107.67 12.97 8.20

1998 93.47 11.26 8.66

1997

1996

1995 63.00 7.59 14.5

1994 55.00 6.63 28.8

1993 42.70 5.14 15.4

1992 37.00 4.46 13.8

1991 32.50 3.92

Sumber: China Today52 dan berbagai sumber

Bukan hanya mempunyai kapal induk baru, China juga memiliki Chendu

J-20, pesawat siluman pertamanya yang terbang perdana pada 11 Januari 2011.

China juga punya peluru kendali balistik antikapal induk, Dong Feng DF-21D.

Jangkauan tembak rudal ini hingga 4.000 kilometer, yang artinya dengan mudah

menjangkau musuh-musuh bebuyutan, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan,

yang semuanya sekutu Amerika Serikat.

Hanya butuh dua dekade, China berhasil membangun kekuatan kapal-

kapal selam dan kapal amfibi terbesar di Asia serta tambahan ratusan pesawat

52

http://www.chinatoday.com/arm/index.htm#pla.army.rank diakses pada 2 Mei 2012.

53

tempur yang kekuatannya sepadan dengan F-15 dan F-16 milik Amerika. Menurut

laporan Pentagon, China sedang mengembangkan misil antikapal yang mampu

menyerang dari jarak 900 mil atau hampir 1.500 kilometer. Bahkan akan

dibuatkan lagi kapal induk seperti Shi Lang yang dikabarkan sedang dibangun.

Tabel 5: Anatomi Militer China

Angkatan Darat

(PLA Ground Force)

Personil: 1.900.000

Tank: 14.000

Artileri: 14.500 satuan

Helikopter: 453 unit

Meriam: 14.000

Peluncur roket: 2.400

Senjata anti pesawat: 7.700

Senjata anti tank: 6.500 unit

Angkatan Udara

(PLA Air Force)

Personil: 470.000

Pesawat tempur: 2.566 unit

Jet: 400 unit

Lapangan Udara: 67 unit

Angkatan Laut

(PLA Navy)

Personil: 250.000

Kapal perang: 760 unit

Kapal pengangkut: 1.822 unit

Kapal selam: 66 unit

Kapal perusak: 27 unit

Fregat: 52

Amfibi: 121 unit

Kapal patroli pantai: 368 unit

Cadangan

(Second Artilery Force)

Personil: 100.000

Rudal Nuklir: 140

Antirudal: 1.000

Sumber: China Today53 dan berbagai sumber

Selain pengembangan militer, China juga lebih agresif, yang mana

perilaku militernya memberikan ancaman. Pemerintah China mendeklarasikan

perluasan batas wilayah lautnya hingga ratusan mil dari pantai, yang menurut

hukum internasional, sudah masuk kawasan internasional. Hal ini dikarenakan

53

http://www.chinatoday.com/arm/index.htm#pla.army.rank diakses pada 2 Mei 2012.

54

China merasa wilayah itu sebagai bagian dari wilayahnya, mereka merasa berhak

melakukan pengamanan di Laut China Selatan, serta di Kepulauan Spartly yang

menjadi sengketa teritori beberapa negara, seperti China, Taiwan, Vietnam,

Filiphina, dan Brunei, selain itu beberapa kali militer China mengancam kapal

milik Vietnam dan Filiphina ketika sedang melakukan eksplorasi gas.

Perilaku militer China yang lainnya, dapat terlihat pada pertengan tahun

kemarin, dimana kapal China memotong kabel yang digunakan kapal Vietnam

melakukan tes seismik di dasar laut. Selain itu, kapal perang China sudah berani

mengganggu kapal Amerika di Laut Kuning. Bahkan diprediksikan oleh Roger

Cliff yang merupakan periset independen pertahanan spesialis China yang juga

pernah menjadi pejabat di Pentagon, di tahun 2020, kemampuan serang dan

bertahan militer China sudah matang, bahkan untuk menghadapi Amerika

sekalipun.

Sebelum adanya misil balistik antar benua (Intercontinental Ballistic

Missiles atau ICBMs), AS memiliki keunggulan strategis dalam hal dimana

wilayahnya secara geografis jauh dari musuh-musuh potensialnya. Tidaklah

mengherankan kalau selama perang dunia pertama dan kedua (kecuali serangan ke

Pearl harbour) wilayah AS relatif aman dari kehancuran seperti yang yang dialami

oleh Eropa Barat dan Jepang. Keuntungan strategis geopolitik seperti itu saat ini

menjadi tak bermakna karena jangkauan senjata nuklir China dan Korea Utara

yang dapat menghancurkan kota-kota di AS.

55

China sebagai negara besar dengan wilayah yang luas dan garis pantai

yang panjang, harus memiliki kekuatan militer untuk mempertahankan dirinya.

China menganut strategi defensif dalam membangun angkatan bersenjatanya.

Sehingga membangun angkatan bersenjata yang hebat merupakan suatu yang

wajar.

Pendapat bahwa China merupakan ancaman bukanlah disebabkan oleh

modernisasi kekuatan militernya tapi karena ideologi yang dianut oleh China.

Inilah yang menyebabkan persepsi tentang China menjadi subjektif. China yang

dikendalikan oleh Partai Komunis dengan sistem sosialisnya dianggap sebagai

ancaman bagi negara-negara Barat. Selain itu China sebagai kekuatan ekonomi

yang luar biasa juga menjadi perhatian negara-negara Barat.

D. Kondisi di Asia Pasifik

Asia Pasifik kini merupakan kawasan yang tumbuh dan dinamis, dimana

ekonomi dunia saat ini berpusat di kawasan Asia Pasifik dari eropa ke arah Asia

Timur. Kawasan Asia Pasifik, merupakan kawasan yang memiliki penduduk

terbanyak, GDP (Gross National Product) terbesar ada di Asia Pasifik, kawasan

ini pun merupakan pangsa pasar dunia, kerjasama Asia Pasifik lebih dominan

daripada kawasan lain, selain itu, kawasan ini merupakan kawasan penyumbang

polutan, apabila berhasil untuk menurunkan emisinya, maka akan berpengaruh

pada lingkungan dunia, kawasan ini juga merupakan jalur pelayaran laut.54

Hal

54

Wawancara dengan Kepala Kawasan Amerika, BPPK Kementerian Luar Negeri RI. O’Conroy

Doloksaribu. Jakarta 26 Maret 2012.

56

inilah yang membuat kawasan ini memiliki nilai lebih yang membuat negara-

negara berlomba-lomba menancapkan power serta pengaruhnya.

Peta 4: Asia Pasifik

Sumber: USPACOM (United States Pacific Command)

55

Kawasan Asia Pasifik memiliki sejarah yang panjang dalam

perkembangannya, jika dilihat dari sejarah dulu kawasan ini juga merupakan salah

satu tempat yang berpengaruh antar dua kekuatan yaitu Uni Soviet dan Amerika

Serikat (AS). Keruntuhan Uni Soviet sekaligus menghapus polarisasi dua blok

kawasan Asia Pasifik. Bahaya konfrontasi militer antara dua negara adidaya juga

telah hilang seiring dengan berkurangnya kehadiran militer Amerika Serikat dan

ditarik mundurnya kekuatan militer bekas Uni Soviet dari kawasan ini. Akan

tetapi ironisnya, tidak seperti di Eropa dan Amerika dimana berakhirnya

persaingan Timur-Barat diikuti dengan munculnya tekanan-tekanan tentang

perlunya pengurangan anggaran militer dan tuntutan akan keuntungan dari suatu

55

http://www.pacom.mil/web/site_pages/uspacom/regional%20map.shtml

57

perdamaian (peace dividend), di Asia Pasifik terjadi perkembangan yang

sebaliknya.

Beberapa tahun terakhir, terutama sejak akhir tahun 1980-an, anggaran

militer Asia Pasifik meningkat tajam. Dalam edisi 20 Februari 1993, The

Economist mencatat bahwa negara-negara Asia kini sedang terlibat dalam proses

pembangunan kekuatan militer. Pengamatan serupa juga dinyatakan oleh seorang

analis dalam tulisannya di Foreign Affairs, edisi Summer 1993, bahwa

perlombaan senjata akan berlangsung secara intensif di Asia Pasifik.56

Kontradiktif dengan kawasan lain yang menunjukkan penurunan persaingan

militer khususnya dengan pengurangan anggaran pertahanan.

Berkurangnya pengaruh kekuatan militer Amerika Serikat dan Rusia di

kawasan ini, menandai era multipolarisasi hubungan kekuatan regional. Hal ini

jelas bahwa dengan ditarik mundurnya kekuatan militer oleh kedua negara besar

tersebut justru mendesentralisasikan sekaligus memunculkan kekuatan-kekuatan

militer regional baru. Era multipolarisasi dan desentralisasi semakin jelas dengan

munculnya kekuatan-kekuatan militer regional seperti China, India, dan Jepang.

Proses multipolarisasi dan desentralisasi telah mendorong hampir semua negara di

kawasan ini untuk memperkuat diri, karena mereka sadar sudah tidak ada lagi

jaminan keamanan seperti yang dirasakan pada era perang dingin berlangsung.

Berakhirnya perang dingin langsung mengubah pola interaksi dan peta

kekuatan di kawasan Asia Pasifik, pada era Perang Dingin berlangsung ada dua

56

Johanis Henga Malee. Op cit. h. 9.

58

kekuatan yang slaing bersaing, dengan runtuhnya Uni Soviet tidak hanya karena

hebatnya strategi politik pembendungan (containment policy), namun keadaan ini

sekaligus memunculkan kekuatan tunggal di kawasan ini yaitu Amerika Serikat.

Predikat yang baru disandang sebagai penguasa dan kekuatan tunggal di dunia

disatu sisi sangat membanggakan, tapi pada sisi yang lain telah menghadirkan

ancaman bagi stabilitas keamanan, oleh karena keseimbangan kekuasaan (balance

of power) yang berjalan pada era perang dingin, kini telah berakhir. Menyadari

berat dan mahalnya sebuah persaingan serta pada sisi yang lain terjadi penurunan

tingkat eskalasi ancaman, membuat Amerika Serikat secara berangsur-angsur

menurunkan cengkraman dan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik dengan secara

berturut-turut melakukan penarikan pasukan di Subic Naval Base dan Clark Air

Force Base, Filiphina pada tahun 1992.

Penarikan pengaruh inilah memulai dan mendorong terjadinya gejolak

instabilitas (ketidakstabilan atau terganggunya) kawasan akibat kekosongan

kekuasaan (vacuum power) yang ditinggilkan Amerika Serikat. Kawasan yang

sudah lepas dari control ketat Amerika Serikat ternyata telah berada dalam situasi

dan kondisi yang tidak menentu. Semua negara berada dalam suasana saling

curiga satu sama lain. Kecurigaan tersebut terlihat secara jelas dengan munculnya

berbagai persepsi terancam diantara mereka.

Menjabarkan teori yang dikemukakan oleh Walter S. Jones jelas bahwa

suasana permusuhan dan proses pembentukannya, sedang terjadi di kawasan Asia

Pasifik. Masing-masing negara terkunci dalam siklus ketakutan yang disebabkan

oleh adanya kekosongan kekuasaan atau hilangnya jaminan keamanan yang

59

selama ini dipegang oleh AS. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan,

Australia, Filiphina, Taiwan, Singapura, Thailand, dan Indonesia yang

mengandalkan jaminan keamanan dari AS merasa terancam oleh kekuatan-

kekuatan regional seperti China, India, Korea Utara dan Rusia. Persepsi ancaman

tersebut semakin nyata bila melihat agresifnya China dan India dalam

memodernisasi armada militernya, bila keadaan sudah seperti ini, tidak lain

banyak pilihan yang tersedia selain memperkuat diri dengan menambah kekuatan

militer juga.

Di lain pihak situasi dan kondisi kawasan yang tidak menentu tersebut

telah mendorong munculnya konflik-konflik teritorial yang selama perang dingin

berlangsung tidak terlalu mencuat. Munculnya konflik-konflik teritorial adalah

konsekuensi dari pengurangan pengaruh Amerika Serikat di kawasan yang

membuat semua negara, terutama kekuatan-kekuatan regional bergerak lebih

bebas tanpa ada perasaan takut dan diawasi, termasuk dalam masalah klaim

mengklaim sebuah wilayah. Akibat dari klaim yang saling tumpang tindih

tersebut persepsi terancam semakin meningkat. Peningkatan persepsi terancam ini

sangat beralasan mengingat wilayah kedaulatan seperti yang diklaim oleh masing-

masing negara, mulai disusik, di intervensi bahkan dianeksasi, yang merupakan

situasi darurat dimana telah menyentuh hal yang paling mendasar keamanan

nasional dan kelangsungan hidup negara dan bangsa sudah dalam ancaman, dan

tidak ada kompromi untuk masalah ini, penambahan armada militer adalah solusi

permasalahan yang tepat.

60

Pengaruh-pengaruh inilah yang perlu diwaspadai oleh Amerika Serikat

karena merupakan indikasi ancaman dari China. Salah satu cara yang dilakukan

Amerika Serikat dalam membendung pengaruh China, yaitu membuat strategi

militer. Walaupun hingga kini pembendungan-pembendungan serta pengaruh-

pengaruh China di Asia Pasifik belum menunjukkan tingkat keseriusan.

61

BAB IV

STRATEGI MILITER AMERIKA SERIKAT DALAM MEMBENDUNG

PENGARUH REPUBLIK RAKYAT CHINA DI ASIA PASIFIK

A. Bentuk Pengaruh RRC dalam Bidang Militer di Asia Pasifik

Konsep keamanan seiring dengan waktu telah meluas pada dimensi baru

non-tradisional. Namun realita ini tidak kemudian mengeliminasi ancaman militer

seutuhnya. Konsep keamanan tradisional masih relevan untuk diamati. Hal ini

tidak terlepas dari kenyataan bahwa negara-negara di dunia tetap mengeluarkan

anggarannya untuk belanja militer, dan juga meningkatkan kekuatan militer dan

pertahanannya, tidak terkecuali dengan China.

Sebuah kekuatan militer akan disebut berkembang apabila terdapat

peningkatan anggaran militer, peningkatan dan juga modernisasi peralatan militer

untuk mendukung pengembangan kapabilitas militernya. Hal inilah yang

kemudian menunjukkan pengembagan kekuatan militer China di segala aspek

pertahanan baik darat, udara, dan laut. Satu-satunya kekuatan militer paling

penting yang muncul di Asia dan dunia adalah China.57

Pengembangan kekuatan

militer China di dalam aspek pertahanan merupakan kepentingan strategis dan

kebijakan keamanan China.

57

Kishore Mahbubani. 2011. Asia Hemisfer Baru Dunia: Pergeseran Kekuatan Global ke Timur

yang Tak Terelakkan. Jakarta: Kompas Media Nusantara. h. 96.

62

Kepentingan strategis merupakan dasar dari suatu negara untuk

mengaplikasikan kebijakan pertahanannya. Dalam hal ini kebijakan pertahanan

China, yang juga merupakan kepentingan strategis China dalam bidang keamanan

terfleksi dalam buku putih pertahanannya. Menurut China‟s Defense White Paper

201058

dalam mengaplikasikan kebijakan nasionalnya di bidang pertahanan China

adalah defensive in nature. China kemudian menempatkan perlindungan terhadap

kedaulatan nasional, keamanan, integritas teritorial dan pengamanan terhadap

kepentingan pembangunan nasional dan kepentingan rakyatnya diatas segala hal.

Hal ini menunjukkan prioritas kebijakan kemanan China yang mencakup hal-hal

vital tersebut.

Kepentingan strategis ini terefleksi dari tujuan dasar pasukan bersenjata

China, yaitu mengkonsolidasikan pertahanan nasional, melawan agresi,

mempertahankan kedaulatan bangsa atas tanah teritorial, laut, udara, serta

kepentingan maritim, dan menjaga persatuan nasional, dan keamanan. Hal ini

sekaligus mengindikasikan bahwa dasar kebijakan pertahanan China adalah active

defensive.

Dalam perkembangannya, kebijakan untuk tahap baru dalam abad baru ini

pada dasarnya sejalan dengan kepentingan strategis China terdahulu yang meliputi

keamanan nasional untuk menegakkan persatuan dan menjamin kepentingan

pembangunan nasional, terkoordinasinya pembangunan berkelanjutan pertahanan

nasional China dan angkatan bersenjata, meningkatkan kinerja angkatan

bersenjata, menerapkan strategi militer pertahanan aktif, mengejar strategi nuklir

58

http://english.gov.cn/official/2011-03/31/content_1835499_4.htm

63

self-defense, dan mendorong lingkungan kemanan yang kondusif bagi

pembangunan damai China.

Menurut persyaratan keamanan nasional dan tingkat pembangunan

ekonomi dan sosial, China mengejar strategi pengembangan tiga langkah untuk

memodernisasi pertahanan nasional dan angkatan bersenjata dengan langkah yang

terencana. Kerangka kerja strategis ini didefinisikan sebagai berikut: langkah

pertama adalah meletakkan dasar yang kuat pada tahun 2010, kedua adalah untuk

membuat kemajuan besar di sekitar tahun 2020, dan ketiga adalah pada dasarnya

mencapai tujuan strategis membangun angkatan bersenjata yang mampu

memenangkan perang di pertengahan abad ke-21.

Seperti pernyataan Presiden Hu Jintao dalam pidatonya pada kongres ke-

17 Partai Komunis China, bahwa China harus segera mengembangkan

kemampuan militer yang berteknologi tinggi. Secara eksplisit, pemimpin China

tersebut juga mengonfirmasikan bahwa lima tahun ke depan sasaran strategis

pengembangan kekuatan militer China yakni membangun angkatan bersenjata

yang terkomputerisasi, unggul dalam kemampuan tempur berbasis teknologi

informasi, serta didukung oleh prajurit bermutu tinggi dalam jumlah besar. Hal ini

menunjukkan adanya upaya China untuk memodernisasi dan melakukan

transformasi pertahanannya di berbagai sektor baik di darat, laut, dan udara.

Angkatan bersenjata China atau yang dikenal dengan People‟s Liberation

Army (PLA), terdiri dari tiga elemen, yaitu angkatan darat (PLA Ground Force),

angkatan laut (PLA Navy), dan angkatan udara (PLA Air Force) serta Second

64

Artilery Force. Pemerintah China kemudian membagi kekuatan PLA menjadi

tujuh area komando militer, yaitu Shenyang, Beijing, Lanzhou, Jinan, Nanjing,

Guangzhou, dan Chengdu. 59

Angkatan darat China (PLA Ground Force) mempunyai 7.500 tank tempur

utama, 5.500 pengangkut personel lapis baja dan 25.000 vehiclesand pertempuran

infantri artileri, sedangkan pasukan regular terdiri 1,7 juta personil, dengan

800.000 personil tambahan dan cadangan. Hal ini menunjukkan bahwa China

memiliki tentara aktif terbesar di dunia, dan kedua terbesar dari segi personil

tentara. Angkatan darat China ini telah dan terus mengalami pembaharuan besar

yang cepat untuk menghadapi perang. Dalam hal ini pasukan garis depan, pasukan

khusus diberikan prioritas dalam pengalokasian senjata modern yang lebih baru.

PLA juga telah meningkatkan kemampuan medan pertempuran melalui C4ISR,

dengan pengenalan komunikasi satelit, jaringan wireless, dan radio digital. Selama

dekade terakhir ini, angkatan darat berubah dari kekuatan infantri yang didominasi

dengan daya terbatas proyeksi kemampuan menjadi sebuah kekuatan yang lebih

modern dengan aset jangka panjang, selain itu China membeli senjata sistem dan

mengadopsi konsep operasional yang memungkinkan preemption strike.

Angkatan udara China (PLA Air Force) memiliki 330.000 personil disertai

2.500 pesawat udara dimana 1.617 pesawat adalah pesawat udara untuk

menyerang dimana 400 diantaranya adalah pesawat terbaru). Hal ini membuat

angkatan udara China terbesar ketiga setelah AS dan Rusia sekaligus

mengindikasikan angkatan udara terbesar di Asia. Bahkan, angkatan udara China

59

Ibid.

65

juga dilengkapi dengan akuisisi pesawat Su-30 dan F-10 yang dilengkapi amunisi

tempur seperti satelit dan rudal jelajah untuk melakukan serangan dari udara ke

udara.60

Pernyataan yang pernah dipaparkan oleh Hu Jintao “The navy should be

strengthened and modernized. The navy should be prepared at any time to

military struggle” yang mana pernyataan ini merefleksikan keinginan China untuk

memodernisasi angkatan pertahanannya, khususnya angkatan laut yang

dipersiapkan untuk pertarungan militer. Hal ini kemudian berdampak kepada

peningkatan kapabilitas militer China yang signifikan.

Angkatan laut China bertujuan utama untuk operasi maritim. Angkatan

laut ini akan bertanggungjawab untuk tugas-tugas seperti menjaga keamanan

maritim China dan mempertahankan kedaulatan perairan teritorial bersama

dengan hak dan kepentingan maritim. Angkatan laut terutama terdiri dari kapal

selam, kapal permukaan, penerbangan, mariner dan pertahanan pesisir.

Perkembangan China untuk menguasai laut terjadi akibat dari modernisasi

yang menjadi wacana Deng Xiaoping selepas tahun 1978. Tiga fokus modernisasi

China adalah pertanian, industri, dan pertahanan. Kebijakan China untuk

menguasai laut terlihat dari beberapa rencananya yang terorganisir, dimana pada

tahun 2000, China direncanakan untuk menguasai gugus pulau pertama,

sedangkan pada 2015 China direncanakan untuk mempunyai peran utama di laut

60

Poltak Hotradero. “Penguasa Baru Samudra Biru”. Tempo. 23-29 Januari 2012.h. 80-81.

66

dalam konteks gugus pulau kedua, sedangkan pada 2020 mengarah kepada

pembentukan Blue Water Navy.61

Rencana yang telah diprogramkan terefleksi dari anggaran belanja

angkatan laut China yang mencapai sepertiga dari total anggaran pertahanan

keseluruhan. Angkatan laut mendapatkan lebih dari sepertiga dari keseluruhan

anggaran militer China. Hal ini mencerminkan yang menjadi prioritas Beijing saat

ini adalah angkatan laut sebagai alat keamanan nasional. Anggaran resmi militer

China untuk tahun 2010 adalah $ 78.000.000.000, namun Pentagon mengatakan

China menghabiskan lebih dari jumlah tersebut.

Seiring dengan upaya modernisasi angkatan laut China, terdapat

perubahan strategi dari kebijakan China di dalam pertahanan lautnya. Menurut

Laksamana Zhang Huachen, wakil Komandan Angkatan Laut Timur menyatakan

bahwa strategi pertahanan China berubah dari pertahanan pantai menjadi

pertahanan laut. Hal ini sejalan dengan perluasan kepentingan ekonomi negara

tersebut sehingga angkatan laut diorientasikan untuk melindungi jalur transportasi

negara dan keamanan laut jalur utama. Untuk mencapai hal ini, Angkatan Laut

China perlu mengembangkan sistem pertahanan yang lebih besar dan dengan

kemampuan yang lebih komprehensif.

Armada laut China memiliki tiga armada, yaitu Armada Beihai, Nanhai,

dan Donghai. Armada ini masing-masing bermarkas di kota Provinsi Shandong

61

Kuliah umum sekdilu XXXV oleh Hasyim Djalal mengenai Laut China Selatan, Juni 2010

dalam Kertas Kerja Perorangan (TASKAP) Perkembangan Militer Cina dan Kemungkinan

Dampaknya di Laut Cina Selatan. Meirisa Hilda Sukasa. 2010. Sekolah Dinas Luar Negeri

Angkatan XXXV. Kementerian Luar Negeri RI. Jakarta.

67

Qingdao, Ningbo di Provinsi Zhejiang, dan Zhanjiang di Provinsi Guangdong.

Setiap armada memiliki armada penerbangan di bawah komando, basis dukungan,

flotillas, perintah pasukan maritim, penerbangan dan brigade divisi laut.

Menurut China‟s Defense White Paper 2010, Angkatan laut China telah

meningkatkan dan mengoptimalkan persenjataan dan peralatan angkatan lautnya.

Upaya yang dilakukan adalah dengan membangun tipe baru kapal selam, kapal

perusak, frigat dan pesawat. Kapabilitas persenjataan dibentuk dengan sistem

peralatan generasi kedua sebagai inti dan generasi ketiga sebagai tulang

punggung.

Kekuatan kapal selam memiliki anti kapal di bawah air, anti kapal selam,

serta memiliki kemampuan serangan balik nuklir. Kapal permukaan telah

mengembangkan kekuatan mencolok diwakili oleh tipe baru rudal kapal perusak

dan frigat, dan memiliki pengintai maritim, anti kapal, anti kapal selam,

pertahanan udara, dan kemampuan operasional lainnya. Sayap penerbangan telah

mengembangkan kekuatan udara yang mencolok diwakili oleh pesawat laut

serangan , dan memiliki pengintai, anti kapal, anti kapal selam dan pertahanan

udara kemampuan operasional.

Angkatan laut China memiliki 72 kapal untuk menyerang. Diantaranya

adalah 58 kapal selam yang ditujukan untuk menyerang, 50 kapal selam

menengah, dan 41 rudal untuk patrol pantai. Selain itu China membangun dan

menguji generasi kedua kapal selam nuklir dengan kelas JIN (Type 094)

bertenaga nuklir dan kapal selam rudal balistik dengan kelas Shang (Type 093)

68

kapal selam berkemampuan serangan nuklir yang dimula pada tahun 2005. Pada

tahun 2006, China memperoleh peluru kendali buatan Rusia, Sovremennyy II

dengan kemampuan kapal perusak.

Dalam pengembangannya, terdapat dua strategi pertahanan perairan China,

yaitu green water navy dan blue water navy. Green water navy adalah strategi

pertahanan China untuk mempertahankan laut teritorialnya, sedangkan blue water

navy adalah kekuatan angkatan laut yang dapat beroperasi di lautan mencapai

wilayah ZEE dan menjadi strategi untuk memproyeksikan kekuatannya hingga

wilayah Pasifik Barat. Strategi yang dijalankan oleh China adalah blue water

capability yang diwijudkan dalam tiga tahap yaitu crawl, walk, run. Tahap

pertama adalah dengan memperlihatkan keberadaan secara singkat kekuatan laut

di Pasifik Barat dan Samudera Hindia, tahap kedua adalah menempatkan kekuatan

laut dalam jangka waktu yang lama, dan tahap ketiga adalah penguasaan seluruh

wilayah Asia.

Pada saat ini tahapan penguasaan Laut Cina dengan blue water navy

capability telah menunjukkan kea rah tahap kedua, dimana China telah

menunjukkan penempatan kekuatan laut dalam jangka yang lama. Di satu sisi hal

ini diperlihatkan dengan pengembangan kekuatan laut China yang semakin

modern adalah ditujukan untuk menempatkan kekuatan lautnya dalam jangka

waktu yang lama sebelum mengarah ke penguasaan seluruh wilayah Asia.

China merupakan kekuatan yang baru berkembang, yang disertai dengan

pertumbuhan ekonomi dan militer secara linier. Dalam hal ini, pertumbuhan

69

ekonomi China yang tinggi disertai pula dengan peningkatan kapabilitas

militernya hingga mencapai dua digit dalam dua dekade terakhir. Peningkatan

kapabilitas militer China ini merupakan sebuah bentuk modernisasi yang

dilakukan China dalam kebijakan pertahanannya. Modernisasi ini kemudian

memberi dampak signifikan khususnya di dalam sektor pertahanan yang

diindikasikan dengan adanya transformasi kebijakan pertahanan China secara

gradual, baik dari sektor anggaran belanja militer, pembaharuan alat-alat

pertahanan, maupun peningkatan kualitas tentara pertahanannya.

Kebijakan Pertahanan China ini secara tidak langsung menimbulkan

kekhawatiran diantara negara-negara di kawasan Asia Pasifik karena memiliki

kedekatan geografis. Hal ini sejalan dengan teori ilmu hubungan internasional

yang menyatakan bahwa peningkatan kekuatan militer suatu negara akan

menimbulkan security dilemma. Hal ini tentunya akan menjadi efek domino

ketika negara-negara di kawasan mempersepsikan peningkatan kekuatan militer

China sebagai ancaman. Secara tidak langsung security dilemma ini akan

mengarah kepada arms race sebagai bentuk preventif demi menjaga kestabilan

keamanan.

Sikap China pun semakin asertif, dimana China pada maret 2010 telah

mengklasifikasi Laut Cina Selatan sebagai core interest. Pemformulasian

kepentingan nasional China ini kemudian akan berdampak kepada kebijakan

politik yang akan diambil China berkenanan Laut Cina Selatan. Hal ini kemudian

dipersepsikan oleh negara-negara yang berkonflik dan juga AS sebagai keinginan

China untuk menguasai secara penuh Laut Cina Selatan, khususnya di dalam

70

freedom of navigation. Di sisi lain kemudian pernyataan China ini menimbulkan

persepsi negara-negara yang memiliki konflik wilayah di Laut Cina Selatan

sebagai sebuah potensi baru klaim atas wilayah yang mana sudah pernah diredam

pada tahun 2002 lalu.

Negara-negara yang sedang berkonflik dengan China dalam sengketa Laut

China Selatan, seperti Taiwan, Filiphina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei

Darussalam merespon peningkatan militer China sebagai bentuk pengaruh militer

China yang sangat nyata dan direspon sebagai ancaman. Beberapa negara di Asia

Tenggara ini mengklaim atas bagian-bagian Laut China Selatan, satu jalur

pelayaran penting dan strategis yang diperkirakan memiliki cadangan besar

minyak dan gas. Sementara di satu sisi China melakukan pengklaiman seluruh

wilayah Laut China Selatan

Selain melakukan pengklaiman terhadap Laut China Selatan, China kini

semakin asertif dan sering melakukan agresi di wilayah persengketaan ini. China

mengirimkan salah satu kapal patrolinya yang tersebar ke laut China Selatan

ditengah meningkatnya ketegangan di perairan yang diperebutkan . Kapal patroli,

Haixun-31 melakukan perjalanan rutin dalam patrolinya untuk mengawasi lalu

lintas kapal barang dan melindungi keamanan laut dalam perjalanan ke Singapura.

China juga melakukan patroli bersama dengan tiga negara di Sungai

Mekong. Polisi China akan bergabung dengan patroli polisi dari Laos, Myanmar,

dan Thailand untuk mengembalikan perlayaran dan jaminan keamanan di sungai

itu. China telah memimpin dan inisiatif untuk memulai patroli, bahkan akan

71

mendirikan satu markas untuk keamanan yang mampu berkomunikasi dengan

kantor di tiga negara, yaitu Laos, Myanmar, dan Thailand selama 24 jam karena

Sungai Mekong merupakan daerah segitiga emas yang dikenal sebagai tempat

penyelundupan narkoba. Polisi di empat negara akan mengeksplorasi lebih banyak

cara untuk meningkatkan keamanan di perairan itu, dan China akan membantu

melatih dan mempersenjatai polisi di Laos dan Myanmar untuk melakukan patroli.

Perilaku militer China kini semakin meningkat pula, dimana beberapa kali

kapal militer China mengancam kapal milik Vietnam dan Filiphina ketika sedang

melakukan eksplorasi gas. Bahkan, kapal China memotong kabel yang digunakan

kapal Vietnam melakukan tes seismik di dasar laut.62

Hal ini dilakukan oleh China

karena merasa Laut China Selatan merupakan daerah teritorialnya, sementara

perairan ini masih dalam persengketaan yang tak kunjung usai.

Adanya bentuk pengaruh militer China yang semakin meningkat,

menimbulkan kekhawatiran negara di Asia Pasifik, khususnya negara-negara

tetangga. Ini dapat dilihat pernyataan oleh Sekretaris Kabinet Jepang, modernisasi

militer China, meningkatnya kegiatan militer China ditambah dengan

ketidaktransparanan, merupakan kekhawatiran bagi Jepang.63

Hubungan China

dan Jepang sering diwarnai ketegangan apalagi kedua negara bersengketa atas

62

Vietnam latihan militer di Laut China Selatan.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/06/110613_vietnamnavaldrill.shtml . diakses pada

tanggal 29 Desember 2011. 63

China akan tingkatkan anggaran militer.

http://www.bbc.uk/indonesia/dunia/2011/03/110304_chinadefense.shtml . diakses pada tanggal 29

Desember 2011.

72

kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu di Laut China Timur.64

Peningkatan

militer China, direspon Jepang sebagai ancaman dimana dalam Buku Putih

Pertahanan Jepang menyatakan bahwa China adalah kekuatan yang perlu

diwaspadai.65

China juga semakin mendominasi wilayah Taiwan karena menganggap

Taiwan masih wilayah kedaulatannya. Sehingga jika suatu negara ingin

bekerjasama dengan China, negara tersebut harus mengakui Taiwan sebagai

wilayah China, mengingat tuntutan kemerdekaan Taiwan yang terus digulirkan

karena belum terselesaikan masalahnya, setelah Hongkong yang telah kembali ke

China pada 1997 dan Macao pada 1999. China bersikeras bahwa isu Taiwan

merupakan masalah internal China dan menentang segala aksi atas dua China atau

satu China, satu Taiwan atau segala bentuk pembicaraan atas kemerdekaan

Taiwan.

Mengingat Taiwan merupakan wilayah dari China, membuat China dan

AS sering bersitegang perihal tindakan AS yang turut membantu memodernisasi

perangkat tempur Angkatan Udara Taiwan. AS menyepakati paket modernisasi

skuadron jet tempur F-16 milik Taiwan dengan nilai kontrak mencapai 5,85 miliar

dolar AS.66

Akibat kebijakan luar negeri AS ini membuat China marah karena

bagi Beijing, Taiwan bukanlah negara merdeka, melainkan sekedar salah satu

kepulauan miliknya.

64

China and Japan discuss disputed island chain. on line. http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-

china-18082168 . diakses pada tanggal 16 April 2012. 65

Japan defence review warns of China‟s military might. on line.

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12015362 diakses pada 29 Desember 2011. 66

AS-China gelar perundingan militer. http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/77925

diakses pada 29 Desember 2011

73

Pemerintah China juga turut membantu negara tetangganya yang memiliki

ideologi sama dengannyaa, yaitu Korea Utara. Di tengah kecaman dunia

internasional atas Korea Utara terkait percobaan roket dan uji coba senjata nuklir,

China malah mendukung penuh aktifitas militer Korea Utara tersebut.67

Bahkan

China juga selalu melakukan veto untuk setiap resolusi yang dikeluarkan oleh

PBB yang tertuju pada Korea Utara.

Dalam aktifitas militernya pun, China kini mampu menjadi negara

pemasok peralatan perang. Hal ini dapat dilihat dimana pemerintah China dan

Indonesia lebih meningkatkan hubungan dan kerjasama di bidang militer,

khususnya di bidang industri dan pertahanan. Selama ini kerjasama yang sudah

dilaksanakan Indonesia adalah membeli beberapa peralatan perang dari China,

sedangkan ke depannya hubungan akan lebih erat dimana tidak hanya membeli

dan menjual saja, tetapi lebih ditingkatkan pada kerjasama di bidang produksi,

riset, dan lain-lain yang saling menguntungkan.68

Ini disadari karena lebih

murahnya harga peralatan perang serta lebih lama pembayaran yang bisa

dilakukan oleh Indonesia ke China ketimbang melakukan pembelian dengan

negara lain.

Pada tahun 2010, China mengadakan pelatihan kelautan bersama dengan

Thailand, Singapura serta beberapa negara tetangga. Fokus pelatihan militer

tersebut pada tugas-tugas seperti kejahatan-kejahatan transnasional, seperti

67

Diplomat China dukung Korea Utara. http://www.indochinatown.com/?link=news&value=1002

diakses pada 26 April 2012. 68

Biro Humas Setjen Dephan RI. RRC dan RI Sepakat Tingkatkan Kerjasama di Bidang Industri.

http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=4788 . diakses pada tanggal

29 Desember 2011.

74

terorisme, menghadapi bajak laut, penyelundupan narkoba, perdagangan illegal,

dan lain-lain.69

Disini dapat kita lihat, kemapanan dalam segi militer mampu

membuat China mengajak negara-negara sekitarnya untuk bersama-sama menjaga

keamanan di sekitar kawasan dengan power yang dimilikinya.

Analisa kebijakan luar negeri China bahwa China menganut Maxi/Mini

real politik dalam merespon berbagai isu global dan isu regional, politik luar

negeri China juga memperlihatkan konsistensi dalam tujuan umumnya. Tujuan

utama yang digariskan sebagai panduan dari kebijakan luar negeri China dan tetap

tidak berubah adalah perlindungan bagi kedaulatan China, keamanan China,

integritas teritorial, pembangunan ekonomi dan image internasional.70

Melihat hal

ini jelas membuat bentuk pengaruh militer China di kawasan Asia Pasifik

meningkat mengingat munculnya China sebagai kekuatan baru global.

B. Bentuk Strategi Militer Amerika Serikat dalam Membendung

Pengaruh RRC di Asia Pasifik

Fenomena hubungan internasional dewasa ini tidak bisa terlepas begitu

saja dari fenomena tentang negara dan kepentingannya, dimana mengejar

kepentingan-kepentingan kekuasaan. Kepentingan keamanan merupakan salah

satu kepentingan utama suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya

yang nantinya dijabarkan dalam kebijakan luar negeri yang didefinisikan secara

sepihak oleh negara. Ini disadari karena negara tidak bisa menggantungkan

69

http://english.gov.cn/official/2011-03/31/content_1835499_6.htm 70

Ani Soetjipto. “Kebijakan Luar Negeri China: Respon China terhadap Berbagai Tantangan

Global”. Jurnal Politika. Vol. 2. No. 1. h. 100.

75

kepentingan keamanannya pada negara lain, dan atas dasar inilah Amerika Serikat

(AS) membentengi dirinya dari ancaman pihak-pihak luar.

Struktur sistem internasional yang bersifat anarki melahirkan dilemma

keamanan dimana memaksa negara untuk melakukan dua pilihan kebijakan, entah

itu meningkatkan kekuatan militernya, baik dari segi modernisasi atau dalam

bentuk aliansi pertahanan dengan negara lain. Inilah yang dilakukan AS untuk

memarjinalkan atau membendung pengaruh China di kawasan Asia Pasifik.

Adapun pendekatan tradisional dengan fokus pada aspek-aspek geopolitik, seperti

strategi pembendungan atau penangkalan, keseimbangan kekuatan, dan juga

strategi militer.

AS dalam pertahanannya pun melakukan pembaharuan-pembaharuan

dalam strategi militernya. Untuk menghadapi Korea Selatan, AS menggunakan

hedging strategy71

dan menghadapi Jepang, AS menggunakan bandwagoning

strategy.72

Akan tetapi ketika AS harus berhadapan dengan China, AS

71

Hedging strategy mulanya merupakan istila yang dipakai dalam ekonomi, yang berkaitan

dengan perlindungan dari resiko mata uang, yang mana pertahanan dana dari perubahan nilai mata

uang, berupa penetapan nilai mata uang aktual dengan maksud untuk menutup transaksi. Akan

tetapi, seiring perkembangannya, kini Hedging dapat digunakan dalam bidang militer. Amerika

Serikat menggunakan istila “pivot but hedge” ini ke Korea Selatan guna melindungi nilai mata

uangnya walaupun terjadi pemotongan terhadap anggaran militernya, akan tetapi untuk tetap

mempertahankan posisinya, Korea Selatan yang notabennya negara sekutu AS tetap menginginkan

AS untuk tetap berada di kawasan Asia Pasifik dengan membuka pangkalan militer di Korea

Selatan dengan catatan, anggaran militer tersebut ditanggung oleh Korea Selatan.

72 Bandwagoning strategy merupakan istilah yang pertama kali dikemukakan oleh Quincy Wright

dalam bukunya yang berjudul A Study of War (1942) dan dipopulerkan oleh Kenneth Waltz dalam

bukunya yang berjudul Theory of International Politics (1979). Dalam salah satu teori hubungan

internasional, yaitu realis, bandwagoning mengacu pada tindakan negara lebih lemah bergabung

dengan kekuatan kuat atau koalisi dalam keseimbangan politik kekuasaan. Bandwagoning terjadi

ketika negara lemah memutuskan bahwa biaya menentang kekuatan kuat melebihi manfaat.

Kekuatan yang lebih kuat mungkin menawarkan insentif, seperti kemungkinan keuntungan

teritorial, perjanjian perdagangan, atau perlindungan untuk mendorong negara-negara lemah untuk

76

menggunakan kedua strategi ini, bandwagoning strategy mengikuti hedging

strategy. 73

Penguatan kemampuan militer China tentu membuat khawatir dan menjadi

ancaman bagi negara-negara yang notabennya pernah memiliki sejarah atau

potensi konflik dengan China. Peningkatan kekuatan militer China inilah yang

selalu mendapatkan sorotan dari AS karena AS menyadari kebangkitan China

merupakan ancaman bagi keberadaan AS di Asia Pasifik. Peningkatan kekuatan

militer China yang disertai dengan pertumbuhan ekonominya yang mencapai dua

digit selama kurun waktu dua dekade, dianggap AS akan menimbulkan

ketidakstabilan di kawasan, khususnya Asia pasifik. Hal ini dikarenakan AS

memiliki kepentingan di kawasan ini.

AS kini mulai memfokuskan kembali kebijakan luar negerinya di Asia

Pasifik karena tidak ingin lagi mengambil kebijakan-kebijakan reaktif saja kepada

China, tidak ada yang jelas, dan bukan kebijakan jangka panjang karena saat itu

konsentrasinya AS terletak pada timur tengah, eropa (perluasan NATO), dan tidak

siap dengan strategi di Asia Pasifik.74

AS tidak ingin pengaruhnya di Asia Pasifik

ini berkurang, itu sebabnya ia harus tetap mempertahankan kepentingan

nasionalnya di kawasan strategis ini. Hal ini membuat AS harus membuat bergabung dengannya. Inilah yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap Jepang, dimana

AS membangun pangkalan militer di Jepang dengan menggunakan anggaran dari Jepang guna

melindungi Jepang dari serangan negara-negara tetangganya dan yang tak terduga-duga. Hal ini

dilakukan oleh Jepang karena disadari Jepang lemah dalam bidang militer itu sebabnya dibutuhkan

kehadiran AS guna melindungi Jepang, sehingga Jepang dapat fokus dalam mengurusi

ekonominya.

73 Wawancara dengan Pakar Militer LIPI. Muh. Riefqi Muna, PhD., M. DefStud. Jakarta. 21 Maret

2012. 74

Wawancara dengan Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia

Pasifik dan Afrika, BPPK Kementerian Luar Negeri RI. Dr. Siswo Pramono, SH, LLM. Jakarta. 27

Maret 2012.

77

kebijakan luar negeri yang lebih fokus ke Asia Pasifik. Salah satunya adalah

membuat strategi militer guna membendung pengaruh RRC yang semakin

meningkat di kawasan ini.

Dalam pertahanannya, AS membentuk suatu badan untuk setiap kawasan

di dunia yang juga masih dalam naungan departemen pertahanan AS. Salah

satunya adalah U.S. Pacific Command (USPACOM) yang merupakan badan yang

bersama-sama dengan badan-badan pemerintah AS lainnya untuk melindungi dan

membela AS. Selain itu badan ini bertujuan untuk memajukan keamanan regional,

khususnya Asia Pasifik dan mencegah agresi serta siap menanggapi spektrum

penuh kontinjensi militer.(lihat pada lampiran hal.89)

AS juga mendukung terhadap perkembangan berbagai hubungan

multilateralisme untuk dialog keamanan. Hal ini merupakan langkah baru bagi AS

sebab pada awal 1990 AS masih menolak multilateralisme terutama untuk

kawasan Asia Pasifik. Bagi AS, yang lebih menggunakan pendekatan realis dalam

kebijakan luar negerinya, penggunaan forum multilateral dapat dijadikan tempat

untuk melakukan bargaining power yang menguntungkan. Selain itu, melalui

pendekatan ini AS dapat mengembangkan konsep pax-Consortium di dalam

kebijakan keamanannya.

Strategi militer merupakan cara AS untuk membendung pengaruh China

yang semakin meluas. AS menggunakan aliansi-aliansi militernya di kawasan

Asia Pasifik untuk bersama-sama meng-counter kebangkitan China untuk

menjaga kestabilan kawasan Asia Pasifik. Ini dilakukan AS guna melindungi

78

kepentingan-kepentingan ekonomi AS. Seperti adagium dalam percaturan politik

dunia, dimana ada kepentingan ekonomi, maka disana akan ada kehadiran militer.

Kepentingan AS di kawasan Asia Pasifik dapat dilihat dari tiga sub-

wilayah, yaitu Asia Timur, Asia Tenggara dan Australia bersama Pasifik Selatan.

Kepentingan-kepentingan AS ini membuat berbagai konflik dengan China dimana

AS turut campur dalam masalah keamanan di Semenanjung Korea, komitmen AS

dengan Taiwan dalam Taiwan Relations Act (TRA)75

, dan sengketa wilayah di

Laut China Selatan. Bahkan penempatan pasukan marinir AS di Australia

membuat hubungan AS-China semakin merenggang.

Kebijakan luar negeri China, dimana kepentingan strategisnya sebagai

core interest di Laut China Selatan, China melalui Luo Yoan, Sekretaris Jenderal

Deputi Hubungan Luar Negeri menyatakan bahwa hal ini harus dipersepsikan

oleh pengguna jalur laut China Selatan sebagai hak China untuk declare its

sovereignity. Dalam memformulasikan kepentingan nasionalnya ini, China harus

mengeluarkan kebijakan terkait dengan Laut China Selatan, diantaranya adalah

75

Dalam TRA memuat ketentuan sebagai berikut: 1). AS akan membantu memelihara keamanan,

perdamaian, dan stabilitas di wilayah Pasifik Barat, 2). Menggalakkan kebijaksanaan luar negeri

AS untuk meneruskan hubungan perdagangan, kebudayaan, dan hubungan lainnya yang lebih

bersahabat antara rakyat AS dan rakyat Taiwan, demikian pula dengan daratan China dan seluruh

rakyat di wilayah Pasifik Barat, 3). Keamanan dan stabilitas baik politik maupun ekonomi di

wilayah itu menjadi kepentingan AS dan merupakan masalah yang menjadi perhatian

internasional, 4). Dimantpkannya hubungan diplomatik AS-RRC, dengan suatu harapan agar

penentuan masa depan Taiwan diselesaikan secaradamai, 5). Mempertimbangkan bahwa usaha

menentukan masa depan Taiwan tidak secara damai (embargo dan boikot) akan mengancam

perdamaian dan keamanan Pasifik Barat dan menjadi perhatian bagi kepentingan AS, 6).

Melengkapi Taiwan dengan senjata-senjata defensif. Dikutip dari R. Siti Zuhro, Politik Reunifikasi

Beijing Terhadap Taipei”, Jurnal Ilmu Politik IV, Jakarta: PT. Gramedia, 1989, h. 82 dalam buku

Ikrar Nusa Bhakti & Awani Irewati. 1998. Kebijakan Keamanan AS Tahun 1990-an: Implikasinya

Terhadap Politik Keamanan di Asia Pasifik. Jakarta: LIPI. h. 51.

79

kebijakan administratif sebagai regulasi yang mengatur kedaulatan di Laut China

Selatan, kebijakan hukum dimana China beranggapan harus ada definisi hukum

mengenai batas teritorial kedaulatannya. Dengan menambahkan Laut China

Selatan sebagai core interest, China telah menunjukkan keinginannya untuk

mengamankan kepentingan maritimnya di perairan strategis yang menghubungkan

Asia Timur Laut dan Samudera India sekaligus sebagai sumber pertentangan

antara China dengan negara lain kawasan.

Menanggapi hal tersebut, AS melalui Clinton menyatakan bahwa Laut

Cina Selatan merupakan national interest AS dalam konteks bahwa AS tidak

mentolerir bentuk monopoli yang mungkin dilakukan China dan mendukung

adanya Freedom of Passage in High Seas maupun Freedom of Navigation. Hal ini

tentunya terkait dengan kepentingan AS di Laut Cina Selatan, oleh karena itu AS

merasa keamanan di Laut Cina Selatan harus tetap dijaga kestabilannya untuk

tetap menjaga kesinambungan kepentingan AS di Laut Cina Selatan.

Dilihat dari keterlibatannya, AS memiliki dua kepentingan di Laut China

Selatan, yang pertama adalah kepentingan strategis dan yang kedua adalah

kepentingan ekonomi. Kepentingan strategis dipersepsikan sebagai kepentingan

AS untuk memposisikan diri menghadapi ancaman di Asia Pasifik. Jalur ini

merupakan rute terpendek yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera

Pasifik yang akan memudahkan transportasi kapal-kapal AS. Kepentingan

ekonomi dipersepsikan kepada posisi geografis Laut China Selatan yang

menghubungkan Samudera Hindia yang dinilai memiliki nilai ekonomis yang

tinggi.

80

Adanya dominasi China di Laut China Selatan membuat AS menjadi

khawatir karena tidak adanya kebebasan navigasi yang tentunya akan

melumpuhkan sektor transportasi kelautan di Asia Tenggara. Selain itu yang

menjadi kekhawatiran, kapal-kapal yang melewati Laut China Selatan harus

meminta izin dari China terlebih dahulu, yang mana akan membatasi jalur laut

internasional yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kepentingan AS di

Laut China Selatan. Keprihatinan atas kebebasan navigasi dan keamananan serta

keselamatan SLOCs (Sea Lines of Communication) berkembang karena hubungan

jangka panjang strategis AS dengan negara-negara Asia Tenggara dan

meningkatnya volume perdagangan maritimnya melalui daerah ini. Laksamana

Robert F. Willard, Komandan USPACOM, menjelaskann bahwa nilai jalur

kawasan Laut China Selatan untuk perdagangan bilateral tahunan bernilau USD

5,3 triliun, dimana USD 1,2 triliun terkait dengan AS. 76

Mengingat Laut Cina Selatan rentan akan potensi konflik atas klaim

wilayah antara China dengan negara-negara di gugus Laut Cina Selatan yang

notabennya adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan melihat

peningkatan kapabilitas militer China yang signifikan terutama angkatan lautnya,

juga mengamati hadirnya AS dan aliansi militernya di Asia Pasifik. Doktrin

pertahanan AS adalah pertahanan global, mencegat dan memusnahkan musuh

sejak jauh sebelum menyentuh tanah airnya. Itulah yang membuat AS menjalin

aliansi dengan banyak negara dan membangun pangkalan militer di beberapa

76

Prayitno Ramelan. Perseteruan AS dan China di Laut China Selatan.

http://ramalanintelijen.net/?p=4336 diakses pada 29 Desember 2011.

81

negara di dunia, khususnya di Asia Pasifik, seperti Jepang, Korea Selatan,

Thailand, Filiphina, Singapura, dan juga Australia.

AS juga rutin melakukan latihan militer bersama dengan negara-negara di

Asia Pasifik, salah satunya adlaah Vietnam. Angkatan Laut AS dan Vietnam

melakukan latihan bersama di Laut China Selatan. Latihan ini digelar beberapa

pekan setelah Vietnam dan China terlibat sengketa wilayah di perairan tersebut.

Ini merupakan kerjasama dalam perbaikan hubungan diplomatik antara AS dan

Vietnam yang sebelumnya pernah terlibat perang dan baru memulihkan hubungan

diplomatik pada tahun 1995. 77

Latihan militer juga dilakukan AS dengan Filiphina. AS mengerahkan

kapal canggih dalam latihan militer di Laut China Selatan. Filiphina dan AS

memulai latihan angkatan laut bersama di tengah ketegangan dengan China

mengenai sengketa wilayah di Laut China Selatan. Beberapa kapal perusak

bersenjata rudal milik AS dikerahkan dalam latihan selama 11 hari di perairan

barat daya Filiphina.78

Selain itu AS dan Filiphina melakukan perjanjian

pertahanan dimana ini merupakan jaminan tambahan bagi Filiphina mengenai

dukungan yang diberikan AS jika China tetap menekankan klaim kepemilikannya

atas wilayah yang dipersengketakan.

77

AS dan Vietnam gelar latihan militer.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/07/110715_usvietnam.shtml diakses pada 29

Desember 2011. 78

AS-Filiphina gelar latihan militer.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/06/110628_usfilipinas.shtml diakses pada 29

Desember 2011.

82

Dalam kunjungan ke Asia Pasifik tahun lalu tepatnya November 2011,

Presiden Barack Obama menekankan bahwa kekuatan AS akan terus berada di

kawasan tersebut, serta mengumumkan kesepakatan penempatan pasukan marinir,

kapal perang, dan pesawat tempur AS di pangkalan militer Australia di Darwin.

Perjanjian jangka panjang penempatan kekuatan militer di Darwin dengan

Australia ini merupakan gelar kekuatan di kawasan Asia Pasifik yang pertama

kalinya sejak berakhirnya perang Vietnam. Keputusan AS ini berkaitan dengan

pertumbuhan kekuatan militer China yang makin besar beberapa tahun

belakangan. Pertumbuhan militer dan sikap China yang makin agresif dalam

beberapa perselisihan teritorial dengan tetangga-tetangganya membuat negara-

negara, seperti Jepang dan Korea Selatan meminta jaminan AS untuk tetap

menjadi penyeimbang kekuatan di kawasan ini.

AS akan mulai menempatkan 250 orang marinirnya di Darwin dan

jumlahnya akan terus ditingkatkan hingga 2.500 orang. AS tidak akan

membangun pangkalan-pangkalan baru di benua itu, tetapi akan menggunakan

fasilitas pasukan Australia. Kebijakan ini pun akhirnya tereralisasi dimana pada

bulan April 2012 sekitar 200 marinir AS telah tiba di Darwin, Australia.79

Pemotongan anggaran pertahanannya sebesar USD 400 miliar dalam

sepuluh tahun terakhir, tidak akan membuat AS mengorbankan kawasan Asia

Pasifik. Akan tetapi ini tidak mengurangi keinginan AS untuk tetap memfokuskan

dirinya di Asia Pasifik. Seperti pernyataan Presiden Barack Obama saat

79

First Marines in Australia as US ramps up Asia Pacific focus. Jakarta Post. April 5, 2012. h. 11.

83

kunjungannya ke Australia, “The United States is a Pacific power, and we are

here to stay”.80

Dalam United States Pacific Command Strategic Guidance, salah satu

fokus area AS di kawasan Asia Pasifik adalah China, dimana AS akan memantau

program modernisasi militer China dan karena itu mempersiapkannya, serta

secara khusus akan berkonsentrasi pada fokus AS tersebut, yaitu China.

Tujuannya adalah untuk melindungi dan membela wilayah dan kepentingan AS

dan mengembangkan keamanan regional, mencegah agresi serta siap untuk

menanggapi spektrum penuh dari militer yang tak terduga-duga. (lampiran h.94)

AS juga memperkuat dan meningkatkan aliansi dan kemitraan.

Memperkuat dan meningkatkan aliansi yang ada dan memanfaatkan mereka untuk

membentuk hubungan multilateral dan kehadiran yang lebih efektif.

Meningkatkan aliansi dan kemitraan untuk membangun kapasitas selama

spektrum penuh kegiatan militer. Bahkan meningkatkan profesionalisme militer

dan meningkatkan interoperabilitas antara sekutu dan mitra untuk membangun

kepercayaan dan meningkatkan efektivitas multilateral.

80

Barack Obama says Asia-Pacific is „top US priority‟ . http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-

15715446 diakses pada 29 Desember 2011.

84

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan China‟s National Defense yang dikeluarkan oleh pemerintah

Republik Rakyat China (RRC) pada tahun 2010 yang merupakan Buku

Putih pertahanannya, memaparkan bahwa kebijakan nasional China di

bidang pertahanan adalah defensive in nature. China kemudian

menempatkan perlindungan terhadap kedaulatan nasional, keamanan,

integritas teritorial, dan pengamanan terhadap kepentingan pembangunan

nasional dan kepentingan rakyatnya diatas segala hal. Hal ini membuat

China semakin meningkatkan pertahanannya di bidang militer, dimana

dapat dilihat semakin bertambahnya anggaran militer China tiap tahunnya

karena disadari untuk melindungi keamanan dan pertahanan negaranya

dibutuhkan anggaran yang besar, sehingga China pun memodernisasi

persenjataan dan angkatan militernya, dimana kebijakan ini meningkatkan

power China di tingkat global, khususnya kawasan regional, yaitu Asia

Pasifik. Meningkatnya power China di Asia Pasifik membuat China

menjadi salah satu negara yang berpengaruh di kawasan ini, dapat dilihat

China melakukan aktifitas-aktifitas militer, seperti membangun hubungan

kerjasama pertahanan dengan negara-negara di Asia Pasifik, baik itu

berupa patroli dan latihan militer bersama, penjualan persenjataan, serta

85

memperbaharui strategi-strategi militer tiap tahunnya yang mana dari

green water navy menjadi blue water navy.

2. Kemajuan RRC yang pesat, khususnya di bidang militer menjadikan China

tampil sebagai kekuatan regional yang mana menimbulkan kekhawatiran

diantara negara-negara di kawasan Asia Pasifik karena memiliki kedekatan

geografis yang mana peningkatan kekuatan militer suatu negara akan

berdampak terhadap negara lain dan menyebabkan security dilemma.

Secara tidak langsung kebangkitan China ini pun menjadikan China

sebagai ancaman yang mana ditakuti akan mengarah pada arms race

sebagai bentuk preventif demi menjaga kestabilan keamanan. Hal ini

membuat Amerika Serikat (AS) yang merupakan aktor lama di kawasan

ini kembali memfokuskan kebijakan luar negerinya demi menjaga power

serta kestabilan kawasan mengingat AS memiliki aliansi pertahanan yang

merupakan sekutunya, seperti: Jepang, Korea Selatan, Thailand,

Singapura, Filiphina, dan Australia. Di dalam Buku Putihnya yang

merupakan dasar pertahanannya, dijelaskan bahwa AS akan terus

memantau program modernisasi militer China bahkan mempersiapkan

kemungkinan terburuk untuk memastikan bahwa kepentingan AS dan

sekutunya tidak terkena dampak negatif atas kebangkitan China. Inilah

yang membuat AS melakukan pembaharuan terhadap kebijakan luar

negerinya khususnya di bidang militer guna membendung pengaruh China

bahkan memarginalkan China di kawasan Asia Pasifik, dimana AS baru-

baru ini membuka pangkalan militer di Fort Roberson, Darwin, Australia,

86

serta menjalin kerjasama pertahanan keamanan yang lebih intensif dengan

Singapura dan Filiphina setelah sebelumnya memiliki pangkalan militer di

Jepang dan Korea Selatan.

B. Saran

1. Sebaiknya, AS dan China yang notabennya merupakan negara besar dan

sama-sama memiliki hak veto serta adanya kepemilikan nuklir

membuatnya harus lebih intensif melakukan hubungan baik dari segi

politik, ekonomi, bahkan pertahanan dan keamanan. Ini tidak lain

dilakukan untuk mengurangi konflik yang ada diantara kedua negara ini

mengingat sejarahnya selalu mengalami konflik-konflik, seperti konflik

Taiwan, Korean peninsula, Laut Cina Selatan, bahkan kebijakan yang

baru-baru saja dilakukan oleh AS dengan menempatkan pasukan

marinirnya di Australia yang jelas membuat China geram.

2. Perlombaan kekuataan militer antara China dan AS, jelas membuat

ancaman terhadap negara-negara yang berada di Asia Pasifik. Di satu sisi

kebangkitan China akan menguntungkan bagi negara-negara yang berada

di kawasan Asia Pasifik karena sebagai penetralisir kekuatan AS di

kawasan ini, tetapi di satu sisi kebangkitan ini juga berdampak negatif

karena semakin asertifnya China yang ditakuti manakala mengambil

kebijakan tiba-tiba, seperti pencaplokkan wilayah. Itu sebabnya, sebaiknya

negara-negara yang berada di kawasan ini tidak menggantungkan

keamanannya kepada kedua negara ini.

87

3. Apabila Amerika Serikat dapat mengakomodasi kebangkitan China dan

juga aktif menjalin kerjasama dengan China, maka diharapkan China akan

tampil sebagai kekuatan regional dan global yang bertanggungjawab. Hal

ini akan mendorong terwujudnya tatanan ekonomi, politik, dan keamanan

regional yang benar-benar multipolar yang mana diharapkan dapat

mencegah dominsai satu atau dua kekuatan besar atas kawasan Asia

Pasifik.