audriagupitarini2015.blog.binusian.orgaudriagupitarini2015.blog.binusian.org/files/2014/04/... ·...

35
PENERAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA : KOMNAS HAM MAKALAH TOPIK-TOPIK LANJUTAN SISTEM INFORMASI Oleh Audria Gupitarini 1501203846 06 PKM Universitas Bina Nusantara Jakarta 2014/2015

Upload: lekien

Post on 17-Mar-2019

231 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

PENERAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA : KOMNAS HAM

MAKALAH TOPIK-TOPIK LANJUTAN SISTEM INFORMASI

Oleh

Audria Gupitarini 1501203846

06 PKM

Universitas Bina NusantaraJakarta

2014/2015

Universitas Bina Nusantara

Jurusan Sistem InformasiSchool of Information Systems

Makalah Topik-Topik Lanjutan Sistem InformasiSemester Genap 2014/2015

PENERAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA : KOMNAS HAM

Audria Gupitarini 1501203846

Kelas : 06 PKM

Abstrak

TUJUAN PENULISAN, ialah untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah Topik-Topik Lanjutan Sistem Informasi serta untuk mengetahui tujuan, pengertian, keuntungan dan kelebihan e-government yang diterapkan di Indonesia dan spesifiknya membahas tentang website KOMNAS HAM.

METODOLOGI PENELITIAN Metode tersebut menggunakan metode studi pustaka, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber yang autentik seperti membaca buku, serta literature dari internet yang berhubungan dengan permasalahan, sehingga diperoleh data-data yang dibutuhkan dalam pembuatan paper tentang “Penerapan E-Government di Indonesia : KOMNAS HAM” ini.

HASIL YANG DICAPAI adalah dapat mengetahui contoh penerapan dari E-Government di Indonesia, salah satunya adalah tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).

SIMPULAN dari pembuatan makalah tentang “Penerapan E-Government di Indonesia : KOMNAS HAM!” ini adalah dengan adanya website ini akan memudahkan masyarakat dalam penyampaian informasi terkait KOMNAS HAM, dan memudahkan masyarakat untuk pengaduan dan menerima respon kasus tentang HAM.

Kata Kunci

E-Government, Pemerintah, Penerapan, Website

i

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi yang pesat di Indonesia, serta potensi

pemanfaatannya yang makin luas, tentu saja membuka peluang bagi siapa saja

untuk mengakses, mengelola dan menggunakan informasi yang ada dengan

volume yang besar secara cepat dan akurat. Terlebih lagi jika membicarakan

tentang internet. Perkembangan internet sudah berkembang secara pesat. Hal

ini tidak dapat melepaskan kita dari tuntutan penerapan teknologi tersebut

dalam meningkatkan fungsi di berbagai sektor, salah satunya yaitu sektor

pemerintahan. Salah satu sarana peningkatan layanan tersebut adalah

electronic government (e-government). Perubahan-perubahan yang terjadi saat

ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu

menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut

pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh

wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau

secara interaktif. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu membentuk

dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja yang

lebih dinamis. Dengan demikian perlu dikembangkan sistem dan proses kerja

yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang

kompleks dengan lembaga-lembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha, dan

masyarakat internasional. Terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemerintahan (e-government)

akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas,

1

sehingga dengan teknologi informasi mampu dibangun penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dan meningkatkan layanan public yang efektif dan

efisien.

E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan

telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif,

serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada

masyarakat. Semua organisasi pemerintahan akan terpengaruh oleh

perkembangan e-government ini.

Keberadaan e-government dalam konteks Indonesia sangat diperlukan

karena sejumlah pertimbangan terkait adanya tuntutan akan terbentuknya

kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan

perubahan secara lebih efektif. Melalui e-government di harapkan akan

meningkatkan efisiensi, efektivitas dan percepatan pelayanan public selain

membuka kesempatan yang semakin luas kepada masyarakat untuk

berpartisipasi dalam mendiskusikan, mengkritisi, dan menganalisis keputusan

politik dan tindakan administrasi publik. Kemajuan teknologi informasi

melalui internet telah membuka kesempatan yang semakin luas hubungan

antara politik, birokrasi dan masyarakat.

E-government dapat digolongkan dalam empat tingkatan. Tingkat

pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website.

Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan

melaui e-mail. Tingkat ketigaadalah masyarakat pengguna dapat melakukan

transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. Level terakhir

adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat dapat

melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah

mempunyai pemakaian data base bersama.

2

Masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik. Seperti salah satu contohnya

website KOMNAS HAM yang berfungsi sebagai tempat mediasi Antara

pemerintah dan masyarakat, sebagai media untuk memonitor kasus – kasus

yang berhubungan dengan HAM, dan juga untuk pelaporan kasus yang

berhubungan dengan HAM dan feedback yang akan diterima oleh pelapor.

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penulisan makalah ini, maka akan dibahas mengenai

pengertian, manfaat, keuntungan dan kekurangan dan pemodelan dalam

implementasi e-government. Serta akan membahas salah satu contoh e-

government yang dipilih yaitu website KOMNAS HAM yang dimana akan

membahas tentang tampilan dan fungsi- fungsi yang terdapat dalam website

KOMNAS HAM

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini adalah :

a. Sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Topik-Topik

Lanjutan.

b. Untuk mengetahui tujuan, pengertian, keuntungan dan

kelebihan e-government yang diterapkan di Indonesia dan

khusunya website KOMNAS HAM

3

1.3.2 Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini adalah :

a. Dapat menambah pengetahuan mengenai contoh e-

government yang diterapkan dan digunakan di Indonesia

b. Topik yang diberikan dapat menjadi referensi dalam

penulisan skripsi kedepannya.

1.4 Metodologi Penelitian

Metode tersebut menggunakan metode studi pustaka, yaitu suatu

metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengkajian terhadap

sumber-sumber yang autentik seperti membaca buku, serta literature dari

internet yang berhubungan dengan permasalahan, sehingga diperoleh data-

data yang dibutuhkan dalam pembuatan paper tentang “Penerapan E-

Government di Indonesia : KOMNAS HAM” ini.

4

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian E-Government

E- government (berasal dari kata Bahasa Inggris electronics

government, juga disebut e-gov, digital government, online government atau

dalam konteks tertentu transformational government) adalah

penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan

informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang

berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan

pada legislatif, yudikatif, atauadministrasi publik, untuk meningkatkan

efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau

proses kepemerintahan yang demokratis.

Selain itu, terdapat banyak definisi dari E-Government yang dilakukan

oleh banyak penelitian dan jurnal, di antaranya sebagai berikut :

Menurut World Bank (2002), E-Government adalah

menggunakan ICT untuk mengubah dan meningkatkan

hubungan antara pemerintah, masyarakat bisnis, dan unit

kepemerintahan lainnya.

Menurut Deloitte Research (2000), E-Government adalah

menggunakan teknologi untuk pelayanan masyarakat, bisnis,

dan pegawai yang lebih baik.

Menurut West (2001, p.863), E-Government adalah

pengiriman informasi kepemerintahan dan layanan online

melalui internet atau perlengkapan digital lainnya.

5

2.2 Kategori E-Government

Menurut Al-Seibie dan Irani, Interaksi yang terhubung menggunakan

E-Government bisa dibagi menjadi 4 sebagai berikut :

G2C (Government to citizen)

Fokus utama dari kategori ini adalah hubungan antara

pemerintah dan masyarakat. Misi dari E-Government adalah

menyediakan dukungan untuk masyarakat di manapun dan

kapanpun dengan melakukan layanan online seperti melakukan

layanan pencari kerja secara online, mencari kontal detail dari

departemen atau memungkinkan masyarakat untuk

berpartisipasi dalam proses membuat keputusan seperti pemilu.

G2B (Government to business)

Fokus utamanya adalah seluruh transaksi elektronik antara

pemerintah dan bisnis organisasi. Bisnis sama seperti

masyarakat melakukan transaksi dengan pemerintah. Seperti

membayar pajak iklan, reklame, air, atau administrasi.

G2G (Government to Government)

Fokus utama dari kategori ini adalah hubungan antara

pemerintah itu sendiri (internal organisasi), atau antara

pemerintah, agensi pemerintah atau fasilitas komunikasi antara

kantor pemerintah yang berbeda lokasi.

G2E (Government to Employee)

Fokus utama dari kategori ini adalah produktivitas dari kedua

pemerintah dan pegawainya dengan mampu menyusun

interaksi yang lebih efektif ke depannya. Layanan G2E

termasuk informasi dalam aturan pemerintah, kebijakan, dan

hak sipil.

Dari berbagai macam kategori di atas, maka G2C dan G2E

mempresentasikan hubungan antara pemerintah dan individual

6

sedangkan yang lainnya mempresentasikan pemerintah dan

organisasi.

E-Government dapat digolongkan dalam empat tingkatan, yaitu :

1. Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan

informasi melalui website.

2. Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor

pemerintahan melalui e-mail.

3. Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan

transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbale balik.

4. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan,

di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh

kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian

database bersama.

2.3 Manfaat E-Government

Disamping prestasi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah

yang lebih baik sejak reformasi, tentunya penerapan e-government ini dapat

memberikan tambahan manfaat yang lebih kepada masyarakat [1]:

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-

nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal

kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan

bernegara;

2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good

Governance di pemerintahan (bebas KKN);

7

3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan

interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk

keperluan aktivitas sehari-hari;

4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-

sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak

yang berkepentingan;

5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara

cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi

sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; dan

6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra

pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik

secara merata dan demokratis.

2.4 Keuntungan E-Government

Beberapa di bawah ini merupakan beberapa keuntungan menggunakan

E-Government, yaitu :

a. Membuat lingkungan bisnis yang lebih baik

b. Menguatkan tata pemerintahan yang baik dan memperluas

jangkauan publik

Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi

dapat disediakan 24 jam sehari tanpa harus menunggu

dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah,

tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan,

peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan

masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka

diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik.

8

Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan

dari semua pihak.

c. Meningkatkan produktivitas dan pemerintahan yang efisien

- Meningkatkan produktivitas staff pemerintahan,

mengurangi penggunaan kertas, meningkatkan kapasitas

untuk perencanaan manajemen dengan pemerintah,

meningkatkan pendapatan, dan menemukan fakta bahwa

akan membuat proses menjadi lebih mudah dan tentu saja

mengurangi korupsi.

- Meningkatkan penyimpanan uang pada jangka panjang.

Pada jangka pendek, maka akan mengeluarkan biaya untuk

proses implementasinya termasuk di dalamnya SDM yang

berkualitas.

- Mengarahkan pengoperasian pemerintah. Banyak proses

kerja pemerintah yang bercampur aduk antara satu dengan

yang lainnya. Dengan adanya ICT di dalam pemerintahan

maka akan mengurangi prosedur yang tidak bermanfaat.

d. Meningkatkan kualitas kehidupan

ICT dalam pemerintahan akan membuat pemerintah bisa

memiliki daya jangkau masyarakat yang luas, misalnya dalam

partisipasi pada proses politik, melayani kebutuhan public.

Karena tujuan dari e-government adalah interaksi antara 3

aktor dalam masyarakat yaitu pemerintah, masyarakat, dan

bisnis.

2.5 Pemodelan dari Tahap Implementasi E-Government

2.5.1 Howard Model

9

Howard mendefinisikan langkah dalam penerapan E-

Government terdiri dari 3 bagian, yaitu publikasi, interaksi, dan

transaksi (Howard 2001).

1. Langkah publikasi : informasi tentang kegiatan pemerintahan

secara

Online

2. Langkah interaksi : masyarakat mampu memiliki interaksi

sederhana dengan

pemerintah seperti mengirim email atau “chat room”.

3. Langkah transaksi : menyediakan layanan masyarakat dengan

transaksi

menggunakan internet seperti pembayaran lisensi dan permit.

2.5.2 Chandler and Emanuel Model

Chandler dan Emanuel model membagi implementasi E-

Government di dalam 4 langkah, yaitu :

1. Langkah informasi : melayani layanan servis online komunikasi 1

arah antara pemerintah dan masyarakat

2. Langkah interaksi : interaksi sederhana antara masyarakat dan

pemerintah

3. Langkah transaksi : layanan yang memiliki kegunaan transaksi

antara masyarakat dan pemerintah

4. Langkah integrasi : layanan integrasi yang menghubungkan agensi

dan departemen pemerintah

2.4.3 Deloitte Model

10

Penelitian yang dilakukan oleh Deloitte membagi E-

Government menjadi 6 langkah, yaitu :

1. Informasi publishing stage : membuat website oleh departemen

dan agen dalam 1 arah

2. Official two way transaction stage : kemampuan masyarakat untuk

memiliki interaksi elektronik dengan layanan pemerintah seperti

membayar tiket parkir

3. Multip purpose portals stage : kemampuan pelanggan untuk

memperoleh layanan pemerintahan dan informasi dari single point

4. Portal personalization stage : menyediakan layanan pelanggan

dengan kesempatan untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan

5. Clustering of common service

6. Full integration and enterprise transformation stage

2.5 Konsep E-Government Indonesia

Pengembangan e-government merupakan upaya untuk

mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis

(menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan

public secara efektif dan efisien.

Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem

manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan

mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup dua aktivitas

yang berkaitan, yaitu :

a. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses

kerja secara elektronis

11

b. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat

diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah

Negara.

12

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Tentang KOMNAS HAM

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan

lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian,

penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Komnas HAM bertujuan :

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia

sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal

Hak Asasi Manusia.

2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna

berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan

berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

 

Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan

Subkomisi. Disamping itu, Komnas Ham mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai

unsur pelayanan.

Sidang Paripurna :

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia

sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal

Hak Asasi Manusia.

13

2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna

berkembengnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan

berpartisipasi dalam berbagai kehidupan.

SUBKOMISI

Pada periode keanggotaan 2007-2012 Subkomisi Komnas HAM dibagi

berdasarkan fungsi Komnas HAM sesuai dengan Undang-undang yakni : Subkomisi

Pengkajian dan Penelitian, Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan, Subkomisi

Pemantauan, dan Subkomisi Mediasi.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM

14

3.2 Pembahasan website KOMNAS HAM

Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja- kinerja dan apa yang dikerjakan Komnas HAM sebagai lembaga yang memfokuskan diri dalam upaya penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia menuntut adanya keterbukaan informasi publik yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance seperti  transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan Pasal 14 Ayat 1 UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan jaminan kepada setiap orang untuk memperoleh hak atas informasi yang merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk tujuan pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Disamping itu, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya yang berakibat langsung ataupun tidak langsung pada kepentingan publik. 

Komnas HAM dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi kepada masyarakat secara cepat dan luas harus menggunakan pemanfaatan media teknologi informasi yang ada saat ini berupa Website komnasham.go.id, terlebih lagi di era globalisasi ini dimana penggunaan internet sangat tinggi, website merupakan media baru yang bisa digunakan untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat, dalam website tersebut akan memuat semua informasi mengenai kegiatan, pengumunan maupun penyuluhan HAM sehingga informasi mengenai Komnas HAM dapat diakses oleh publik kapan saja dan dari mana saja. 

Website komnasham.go.id juga menjadi portal terhadap kegiatan perkantoran Komnas HAM seperti pelayanan pengaduan, perpustakaan online, email internal Komnas HAM dan aplikasi perkantoran yang akan dibangun sesuai dengan kebutuhan Komnas HAM.  Agar website komnasham.go.id tersebut dapat terpelihara dari segi sistem dan konten perlu dilakukan pengelolaan secara rutin.

15

Berikut adalah tampilan dan fungsi yang terdapat pada website komnasham.go.id

Gambar 3.2 Tampilan Home website KOMNAS HAM

Tampilan Home pada website ini menampilkan timeline tentang update berita

tentang KOMNAS HAM yang terbaru, selain itu terdapat menu bar seperti Profile,

Kasus, Sub Komisi, Sekretariat Jenderal Informasi dan Aplikasi. Pada laman Home

ini terdapat juga pilihan search untuk mencari informasi yang spesifik pada website

KOMNAS HAM ini, Twitter, Facebook untuk akun sosial media KOMNAS HAM,

dan hubungi kami untuk mengirimkan pengaduan.

16

Gambar 3.3 Tampilan menu informasi pada website KOMNAS HAM

Pada menu bar Informasi terdapat pilihan sub menu yang dibagi menjadi 3 yaitu

structural, substansi dan sidang paripurna. User yang mengakses website ini dapat

memilih kategori informasi yang diinginkan.

Gambar 3.4 Tampilan Search pada website KOMNAS HAM

17

Pada tampilan search, user dapat mencari informasi tertentu dengan meng-input kata

kunci atau search keyword. User juga dapat menspesifikasikan pencarian dengan

memilih pilihan untuk mencari dengan semua kata kunci, dengan pengurutan kata

seperti apa dan apa yang ingin dicari, apakah artikel atau kategori tertentu.

Gambar 3.5 Tampilan Twitter KOMNAS HAM

Pada tampilan Home terdapat link menuju akun sosial media yang KOMNAS HAM

punya. User dapat mengetahui berita atau informasi yang diberikan oleh KOMNAS

HAM, tidak hanya dari website langsung saja. Bagi para user yang mempunyai sosial

media seperti facebook atau twitter, user dapat menambah atau me-follow akun –

akun tersebut. Sehingga user dapat mengetahui berita terbaru tentang KOMNAS

HAM melalui sosial media favorit para user.

18

Gambar 3.6 Tampilan “Hubungi Kami” pada website KOMNAS HAM

Pada tampilan”Hubungi Kami”, user dapat menghubungi KOMNAS HAM melalui

email dan pengaduan yang ingin dilaporkan. Pada tampilan ini ditunjukkan lokasi

KOMNAS HAM, nomor telepon, faks dan informasi lainnya sebagai tambahan. User

dapat meng-input username user tersebut, email dan apa subjek yang ingin dilaporkan

kepada KOMNAS HAM.

19

Gambar 3.7 Tampilan Web-mail pada website KOMNAS HAM

Pada tampilan web-mail pada website KOMNAS HAM ini, user dapat menggunakan

halaman web sebagai media untuk mengelola email di sisi klien dengan mudah.

Sehingga user yang mengakses website ini dapat login dengan mudah.

20

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Teknologi dan sistem informasi yang semakin berkembang di zaman

ini membuat masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah, terlebih

lagi dengan adanya internet yang semakin luas cakupannya. Kemajuan

teknologi ini tentu akan membuat kemajuan di berbagai sektor di Indonesia,

termasuk di sektor pemerintahan. Kehadiran e- government sangat membantu

mediasi dan penyebaran informasi oleh pemerintah kepada masyarakat. Serta

komunikasi langsung atau dua arah antara pemerintah dan masyarakat. E-

governent juga mewujudkan transparansi tentang hal- hal yang dikerjakan

pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Serta mempermudah interaksi

secara berkala.

4.2 Saran

Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi bukanlah hal yang asing

lagi bagi masyarakat. Penggunaan teknologi dan hal serba otomatis akan

meningkat seiring semakin canggihnya teknologi saat ini. Website

pemerintahan seperti komnasham.go.id ini akan sering diakses oleh

masyarakat, sehingga pihak pemerintah sebaiknya meningkatkan kualitas

website tersebut, seperti konten- konten yang ada, informasi – informasi yang

selalu di update secara berkala, pemeliharaan website yang dilakukan secara

berkala juga sangat penting agar masyarakat yang mengakses website ini

mendapatkan kepuasan dan mendapatkan informasi yang diinginkan.

21

DAFTAR PUSTAKA

E-Government. Diperoleh 12 Maret 2014, dari

http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/TSA-2012-0022%202.pdf

E-Government. Diperoleh 12 Maret 2014, dari https://www.wikipedia.org/

KOMNAS HAM. Diperoleh 12 Maret 2014, dari http://komnasham.go.id/

22

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Audria Gupitarini

Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 26 Desember 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Komp. BBD Blok B IV No.159, Mekarsari,

Cimanggis, Depok

Nomor Telepon : 087880149553

Riwayat Pendidikan dan kursus :

Tahun 1999- 2005 : SDI PB Sudirman - Jakarta

Tahun 2005- 2008 : SMPN 103 - Jakarta

Tahun 2008- 2011 : SMAN 39 - Jakarta

Tahun 2011- sekarang : Universitas Bina Nusantara - Jakarta

Tahun 2006-2009 : Kursus Bahasa Inggris, International Language

Program

Tahun 2012-2013 : Kursus dasar Bahasa Mandarin, Binus Square

Language Class

23