Tata cara Pendidiran Yayasan dan Perubahan Anggaran Dasar

Oleh

Dr. Ade Maman Suherman,S.H.,M.Sc

A. Tata cara Pendidiran YayasanYayasan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang mampu bertindak sebagai

subjek hukum. Persoalan yang berkaitan dengan yayasan, khususnya mengenai regulasi

tentang yayasan telah mengalami perubahan yang semula diatur dalam UU No 16 tahun 2001

dirubah oleh UU no 28 Tahun 2004.

A.Pendidiran Yayasan

Pendirian suatu Yayasan berdasarkan mengenai Yayasan, sebagaimana diatur dalam

pasal pasal 9 UU No. 16/2001, yaitu:

1. Minimal didirikan oleh satu orang atau lebih.

Yang dimaksud “Satu orang” di sini bisa berupa orang perorangan, bisa juga berupa badan

hukum. Pendiri yayasan dapat diajukan oleh WNI, tapi juga dapat diajukan oleh orang asing

(WNA atau Badan hukum asing). Namun demikian, untuk pendirian yayasan oleh orang

asing atau bersama-sama dengan orang asing akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan

Pemerintah (pasal 9 ayat 5).

2. Pendiri tersebut harus memisahkan kekayaan pribadinya dengan kekayaan Yayasan. Hal

ini sama seperti PT, dimana pendiri “menyetorkan” sejumlah uang kepada Yayasan, untuk

kemdian uang tersebut selanjutnya menjadi Modal awal/kekayaan Yayasan.

3. Dibuat dalam bentuk akta Notaris yang kemudian di ajukan pengesahannya pada Menteri

Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, serta diumumkan dalam berita negara Republik

Indonesia. Dalam prakteknya, jika seseorang ingin mendirikan suatu yayasan, maka pertama-

tama orang tersebut harus memiliki calon nama. Nama tersebut kemudian di cek melalui

Notaris ke Departemen Kehakiman. Karena proses pengecekan dan pengesahan yayasan

masih dalam bentuk manual (berbeda dengan PT yang sudah melalui sistem elektronik),

maka untuk pengecekan nama tersebut calon pendiri harus menunggu selama 1 bulan untuk

mendapatkan kepastian apakah nama tersebut dapat digunakan atau tidak. Karena proses

yang cukup lama tersebut, sebaiknya calon pendiri menyiapkan beberapa nama sebagai

cadangan.

Selama menunggu persetujuan penggunaan nama tersebut, calon pendiri dapat

menyiapkan beberapa hal yang akan dicantumkan dalam akta pendirian yayasan (lihat contoh

akta pendirian yayasan), yaitu:

1. Maksud dan tujuan yayasan, secara baku terdiri dari 3 unsur saja, yaitu: sosial-

kemanusiaan, dan keagamaan.

2. Jumlah kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya, yang nantinya akan

digunakan sebagai modal awal yayasan.

3. Membentuk Susunan Pengurus yang minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan

bendahara (pasal 32 ayat 2) untuk jangka waktu kepengurusan selama 5 tahun.

4. Membentuk Pengawas (minimal 1 orang), yang merupakan orang yang berbeda dengan

pendiri maupun pengurus (pasal 40 ayat 2 dan ayat 4).

5. Menyiapkan program kerja Yayasan, yang ditanda-tangani oleh Ketua, sekretaris dan

bendahara.

Setelah nama yang dipesan disetujui, maka pendiri harus segera menindak lanjuti

pendirian Yayasan tersebut dengan menanda-tangani akta notaris. Notaris akan segera

memproses pengesahan dari Yayasan tersebut dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan sejak

persetujuan penggunaan nama dari Departemen Kehakiman. Karena apabila proses

pengesahan tidak dilakukan dalam waktu 1 bulan sejak persetujuan penggunaan nama, maka

pemesanan nama tersebut menjadi gugur dan nama tersebut bisa digunakan oleh yayasan

lain.

Untuk melengkapi legalitas suatu yayasan, maka diperlukan ijin-ijin standard yang meliputi:

1. Surat keterangan domisili Perusahaan (SKDP) dari Kelurahan/kecamatan setempat

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Yayasan

3. Ijin dari Dinas sosial (merupakan pelengkap, jika diperlukan untuk melaksanakan

kegiatan-kegiatan sosial) atau

4. Ijin/terdaftar di Departemen Agama untuk Yayasan yang bersifat keagamaan (jika

diperlukan).

Perlu dicermati bahwa pendirian yayasan pada saat ini harus di ikuti tujuan yang

benar-benar bersifat sosial. Karena sejak berlakunya Undang-Undang No. 16/2001, maka

yayasan tidak bisa digunakan sebagai sarana kegiatan yang bersifat komersial dan harus

murni bersifat sosial

B.Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi Dalam Rangka Penyesuaian Tata Kelola Menurut UU Badan Hukum Pendidikan.

Pada tanggal 16 Januari 2009 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 10 dan Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965,

selanjutnya disebut UU BHP. UU BHP disusun untuk menjalankan amanat dari Pasal 53

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 78 yang Penjelasannya dimuat dalamTambahan Lembaran

Negara Nomor 4301, selanjutnya disebut UU Sisdiknas, Pada pasal 53 Ayat (1)

mengharuskan penyelenggaraan satuan pendidikan formal yang didirikan oleh

Pemerintah atau masyarakat berbentuk Badan Hukum Pendidikan, selanjutnya

disingkat BHP.

Berdasarkan Pasal 53 Ayat (4) UU Sisdiknas, pengaturan mengenai BHP harus diatur

dengan undang-undang tersendiri. UU BHP ini merupakan upaya mereformasi bidang

pendidikan, dimana undang-undang ini secara konseptual

bertujuan sebagai sarana untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam

bidang pendidikan, diharapkan disini masyarakat memiliki peran dan kontrol terhadap

pendidikan, dengan terlibat langsung secara aktif dalam sebuah proses kelangsungan

pendidikan. Berdasarkan Pasal 8 Ayat 3 menyatakan bahwa yayasan pendidikan tinggi

yang telah menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal sebelum berlakunya UU

BHP akan diakui sebagai BHP Penyelenggara dan harus melakukan penyesuaian

anggaran dasarnya sesuai dengan UU BHP. Bagaimana pelaksanaan penyesuaian

anggaran dasar yayasan pendidikan tinggi dalam rangka penyesuaian tata kelola menurut UU

BHP, serta akibat hukum dari penyesuaian tersebut terhadap yayasan pendidikan tinggi.

Implementasi kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan PP No 32 Tahun 2009 tentang perubahan anggaran dasar bagi yayasan dalam mengelola pendidikan. Adapun mekanismenya dapat dipahami melalui pasal 4 sebagai berikut:

(1) Mekanisme pendirian BHPM sebagai berikut:

a. orang atau masyarakat sebagai pendiri menyusun studi kelayakan pendirian BHPM dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM yang terlebih dahulu dikonsultasikan dengan notaris;

b. studi kelayakan dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM tersebut disampaikan oleh pendiri kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal untuk memperoleh persetujuan;

c. apabila studi kelayakan dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM disetujui, pendiri membuat akta pendirian BHPM di hadapan notaris dengan menyerahkan studi kelayakan yang telah disetujui Menteri;

d. akta notaris tersebut disampaikan oleh notaris kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal untuk memperoleh pengesahan. (Lihat Lampiran)

Eksistensi, implikasi dan solusi bagi Yayasan yang belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar

Beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan pemerintah adalah penerbitan peraturan pemerintah baru, perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan, atau penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Pemerintah mempertimbangkan beberapa opsi untuk mengatasi kevakuman payung hukum pengelolaan pendidikan. Langkah ini dilakukan terkait dengan pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Payung hukum baru sangat diperlukan untuk menjaga legalitas proses belajar-

mengajar yang sebelumnya diatur dengan UU BHP. Payung hukum baru sangat

diperlukan untuk menjaga legalitas proses belajar-mengajar yang sebelumnya diatur dengan

UU BHP," Mohammad Nuh " Beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan pemerintah

adalah penerbitan peraturan pemerintah baru, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan, penyusunan peraturan

pemerintah pengganti undang-undang (perppu). apakah persoalan-persoalan yang muncul

sebagai implikasi dibatalkannya UU BHP cukup diakomodasi dengan peraturan pemerintah

baru atau perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, atau membutuhkan

penyusunan perppu. Arahan lain yang juga ditekankan Presiden adalah tetap diakomodasinya

semangat otonomi dalam penyusunan payung hukum baru tersebut.penyusunan payung

hukum, harus memerhatikan betul pentingnya otonomi pengelolaan perguruan tinggi, baik

aspek otonomi di bidang akademik maupun otonomi dalam pengelolaan sumber daya

keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya aset-aset yang lain,"

Implikasi pembatalan

Keputusan MK tentang pembatalan UU BHP itu antara lain berimplikasi pada

sekolah dasar, menengah tingkat pertama dan atas, hingga perguruan tinggi yang dikelola

oleh yayasan.

"Dalam Undang-Undang Yayasan diamanatkan bahwa yayasan tidak boleh mengelola

pendidikan secara langsung. Yayasan diharuskan membentuk badan usaha, ini pasti

bukan nirlaba karena namanya badan usaha pasti cari untung. Padahal, kalau tidak

nirlaba atau badan usaha, berarti bertentangan dengan prinsip di UU Sistem Pendidikan

Nasional," Untuk mengharmonikan ketentuan dalam UU Yayasan dan UU Sisdiknas itu

sebelumnya digunakan UU BHP. Ketika UU itu dibatalkan maka terjadi kevakuman.

Sebagai contoh, Pendidikan kesehatan yang dikelola pemerintah daerah dan mendapat

perizinan dari Kementerian Kesehatan juga terkena implikasi pembatalan UU BHP. Terdapat

98 lembaga pendidikan kesehatan yang kini mengalami kevakuman landasan hukum

itu."Kalau pengelola pendidikan tidak sah atau tidak legal, proses belajar-mengajar dan ijazah

juga menjadi tidak sah.

Rektor Universitas Indonesia menegaskan, terkait dengan keputusan MK itu,

penyelenggara pendidikan saat ini membutuhkan payung hukum agar bisa tetap

menyelenggarakan kegiatan akademik. Ia juga menekankan pentingnya semangat otonomi

diakomodasi dalam aturan yang baru dengan disertai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan

kepekaan untuk membantu masyarakat dengan keterbatasan kemampuan ekonomi agar tetap

dapat memperoleh pendidikan. Pemerintah masih mencari terobosan agar legalitas perguruan

tinggi ikatan dinas terselamatkan pascapembatalan UU No 9/2009 tentang Badan Hukum

Pendidikan (BHP) oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan UU Sisdiknas (Sistem

Pendidikan Nasional), ujarnya, tidak diperbolehkan adanya kementerian yang

menyelenggarakan pendidikan kedinasan. Pada awalnya berharap bahwa UU BHP bisa

memayungi ini, tapi ternyata dihapus dan perlu dikaji. Legalitas PT kedinasan hilang lantaran

UU BHP telah dibatalkan dan di sisi lain,UU Sisdiknas melarang departemen/ kementerian

menyelenggarakan pendidikan kedinasan. Salah satu opsi solusi, antara lain perguruan tinggi

ikatan dinas dialihkan menjadi perguruan tinggi negeri (PTN).Dampak selanjutnya adalah

(perguruan tinggi swasta) dan PTN yang berada di bawah Kementerian Agama,” UU BHP

juga berdampak terhadap eksistensi PTS yang berada di bawah yayasan.

Menurutnya, ada yayasan-yayasan yang sudah seharusnya dilikuidasi karena

bertentangan dengan UU Yayasan. Alternatif untuk penyelamatan yayasan, menurutnya,

adalah merevisi UU Yayasan. Legalitas yayasan menjadi terancam jika mengikuti UU

Sisdiknas. “Pasalnya, di UU Sisdiknas, instansi pendidikan bersifat nirlaba, sementara untuk

perguruan tinggi harus berbadan usaha. Kita harus kembalikan ini ke Kemenkumham,

bagaimana caranya agar yayasan-yayasan ini menjadi legal

Pasal 53 ayat 1 dibatalkan oleh MK lalu dasar pelaksanaan BHMN di mana? Menurut

dia, dengan tidak ada lagi dasar pelaksanaannya, BHMN harus dibatalkan.Karena itu,

solusinya adalah harus ada UU baru. Menurut Akil Muchtar mengungkapkan, putusan

tentang UU BHP menegaskan bahwa UU itu telah meminggirkan peran lembaga

pendidikan yang telah ada sebelum Indonesia merdeka, yaitu yayasan. Dengan UU

BHP lembaga seperti yayasan tidak diakui karena itu dibatalkan. UU BHP telah

menyeragamkan lembaga pendidikan. Imbasnya,satu lembaga pendidikan dapat tersisih oleh

lembaga pendidikan lainnya. Untuk kepentingan hal tersebut, Menteri Pendidikan Nasional

(Mendiknas) merancang Peraturan Pemerintah (RPP) yang baru pasca-pembatalan UU BHP.

Sementara itu UU Sisdiknas Tahun 1998 telah melahirkan PP 60/1999 dan PP

61/1999. PP 60/1999 itulah yang menjadi “cantolan” (sumber hukum) PTN dalam mengatur

dirinya, sedangkan PP 61/1999 yang melahirkan PT BHMN. UU Sisdiknas akhirnya diubah

menjadi UU 20/2003, kemudian UU Sisdiknas 20/2003 itu melahirkan PP 17/2010 tentang

pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Menurut Prof. Dr. Mansyur Ramli Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendiknas menjelaskan, dua alternatif payung

hukum tersebut yakni peraturan pengganti undang-undang (perppu) dan revisi PP 17/2010

tentang penyelenggaraan pendidikan. “Naskah perpu sudah siap dan begitu pula revisi PP.

Pada rapat kerja dengan Komisi X DPR, Prof Dr Mansyur menjelaskan, yang akan

diatur dalam perpu adalah landasan hukum bagi ketujuh perguruan tinggi negeri berstatus

Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yakni UI, ITB, IPB, Unair, UGM, UPI, dan USU.

Perppu tersebut nantinya juga akan mengatur pengelolaan keuangan dan otonomi perguruan

tinggi. Akan tetapi masalah yayasan masih belum masuk di peraturan pengganti ini.

Sementara Johannes Gunawan Konsultan UU BHP Kemendiknas saat raker menjelaskan, dua

alternatif itu diajukan untuk mengantisipasi beberapa jenjang pendidikan yang selama ini

mengacu pada UU BHP. Diantaranya jenjang pendidikan menengah atau madrasah yang

berbentuk atau diselenggarakan yayasan dan pendidikan tinggi berbadan hukum milik negara

(BHMN).Selain itu, ada pendidikan tinggi yang berbentuk yayasan dan pendidikan tinggi

yang berbentuk badan hukum pendidikan (BHP) seperti universitas pertahanan.

Lebih jauh dia menambahkan, ketidakjelasan bentuk badan hukum bagi yayasan

disebabkan yayasan tidak boleh secara langsung menyelenggarakan pendidikan, melainkan

dilakukan dengan membentuk badan usaha. Berdasar pasal 7 ayat (1) UU No 16 Tahun

2001,yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud

yayasan. ”Hal tersebut bertentangan dengan prinsip nirlaba bagi badan hukum penyelenggara

pendidikan Pasal 53 ayat (3) UU Sisdiknas,” terangnya.

Persoalan yang mendasar adalah menurut Pasal 39 PP No 63 Tahun 2008 tentang

Yayasan, yayasan yang sampai tanggal 6 Oktober 2008 belum menyesuaikan dengan UU,

tidak diperbolehkan lagi menggunakan kata yayasan serta harus bubar dan melikuidasi

kekayaannya. Hingga saat ini masih terdapat ribuan yayasan yang belum sesuai dengan UU

tersebut sehingga nasib siswa dan mahasiswa pun tidak jelas. Begitu pula ijazah yang

diterbitkan sekolah atau perguruan tinggi yang tidak berbadan hukum menjadi ilegal.

Menurut Ferdiansyah Anggota Komisi X DPR menyetujui alternatif perpu dapat

mengatur tentang tata kelola dan status badan hukum. Karena itu, pihaknya menunggu

pengajuan dari Kemendiknas terkait alternatif tersebut. Sementara Abdul Wahid Hamid

anggota Komisi X DPR menjelaskan, perppu memang lebih baik karena kondisi darurat yang

dialami pengelola pendidikan usai UU BHP ditolak MK. Kemendiknas mesti mempersiapkan

PP sebagai substansi di bawah perppu. Sedangkan Dedi Suwandi Gumelar anggota Komisi X

DPR lebih memilih revisi PP 17 sebagai peraturan baru. Pasalnya, pasal-pasal dalam PP

tersebut sudah mengadopsi elemen-elemen, baik dalam UU BHP dan sudah merujuk ke

konstitusi yang telah ada. Yang paling cepat diimplementasikan adalah PP 17. Kalau ajukan

UU, butuh waktu yang sangat lama. Sebelumnya kalangan rektor juga masih berbeda

pendapat terkait payung hukum pengganti UU BHP. Prof. Dr.Akhmaloka Rektor ITB

berharap kalangan perguruan tinggi tetap diberikan otonomi untuk mengelola kampus.

Karena itu, apapun payung hukumnya harus bisa menjembatani aspirasi masyarakat kampus.

Mendiknas telah meminta kalangan kampus untuk tetap menjalankan aktivitas pendidikan.

Meski landasan hukum keberadaan PTN BHMN telah ditolak, status tersebut masih tetap

berlaku. Sebab, keberadaannya mengacu pada UU Sisdiknas.

Berbeda dengan regulasi pendidikan di malaysia, negara jiran telah melakukan pengaturan

secara khusus tentang BHPM melalui     The Private Higher Educational Institutions Act,

1996. Secara rinci regulasi di malaysia meliputi :

1.     The Education Act 1996 (Act 550)

2.     The Private Higher Educational Institutions Act, 1996

3.     The National Council of Higher Education Act, 1996

4.     The National Accreditation Board Act, 1996 (replaced with the Malaysian Qualifications Agency Act 2007)

5.     The Universities and University Colleges (Amendment) Act, 1996

6.     The National Higher Education Fund Corporation Act, 1997 (Amendment 2000)

 

YAYASAN

NOMOR ………….

Pada hari ini. hari……..tanggal (________). —————————-

Berhadapan dengan saya (____________), Sarjana Hukum. Notaris di (____________), dengan

hadirnya saksi-saksi yang saya…………………. Notaris kenal dan akan disebutkan dalam

akhir akta ini: ——————————————————-

Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, yang satu oleh para

penghadap lainnya. Para penghadap untuk diri sendiri dan/atau selaku kuasa seperti tersebut

menerangkan dengan ini, dengan mengumpulkan uang sebesar Rp ……… (…………………….)

yang telah dipisahkan dari kekayaan mereka telah mendirikan suatu Yayasan, dengan

memakai anggaran dasar sebagai berikut: ———

—————————— NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ——-

———————————————– Pasal 1 ———————-

Yayasan ini bernama : Yayasan………………….. disingkat “……..” dan bertempat kedudukan

di (______), dengan cabang-cabang di tempat-tempat lain menurut keputusan Badan Pengurus.

dengan persetujuan Badan Pendiri. —————–

———————————————– WAKTU ———————-

———————————————– Pasal 2 ———————–

Yayasan ini didirikan pada waktu akta ini ditandatangani dan didirikan untuk waktu yang

lamanya tidak ditentukan. ————————————————

———————————————— AZAS————————-

———————————————– Pasal 3 ———————–

Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang DASAR 1945 (seribu sembilan ratus

empat puluh lima). ———————————————————

————————————– MAKSUD DAN TUJUAN ————-

———————————————– Pasal 4 ———————–

Maksud dan tujuan Yayasan ini adalah: ———————————

- [___]

———————————————– USAHA ———————–

———————————————– Pasal 5 ———————–

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Yayasan ini menjalankan usaha-usahanya sebagai

berikut : ———————————————————–

a. [___];

b. [___];

c. [___];

d. [___];

e. [___];

——————————————– KEKAYAAN ———————

———————————————–Pasal 6————————

1. kekayaan Yayasan terdiri dari: —————————————

a. pangkal kekayaan pertama tersebut diatas: ——————-

b. uang sokongan/sumbangan dari masyarakat, pemerintah maupun swasta, baik dari

dalam maupun dari luar negeri yang tidak mengikat;———-

c. hibah-hibah wasiat dan hibah-hibah biasa; ——————–

d. penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha Yayasan; ———

e. bantuan dari orang-orang dan badan-badan yang menaruh minat pada Yayasan;

f. pendapatan-pendapatan lainnya yang sah. ——————–

2. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Yayasan disimpan atau dijalankan

menurut cara-cara yang akan ditentukan dalam anggaran rumah tangga.

—————————————– BADAN PENDIRI —————-

———————————————– Pasal 7 ———————–

1. Anggota Badan Pendiri terdiri dari: ———————————-

a. yang mendirikan Yayasan; —————————————-

b. mereka yang atas usul seorang atau lebih anggota Badan pendiri yang hendak

mengundurkan diri, telah ditunjuk oleh rapat anggota Badan pendiri, untuk menjadi

penggantinya; ——————————————-

c. mereka yang diangkat oleh rapat anggota Badan pendiri mengingat jasa-jasa mereka

terhadap Yayasan; —————————————

d. mereka yang menurut pendapat Badan pendiri selama berdirinya Yayasan ini telah

memberikan jasa-jasa yang berguna bagi Yayasan ini; ——

2. Badan pendiri merupakan badan tertinggi, yang mempunyai wewenang dan kekuasaan;

————————————————————–

a. menetapkan perubahan anggaran dasar; ———————–

b. mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota Badan pengurus;

c. menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan yang harus dijalankan oleh Badan

pengurus; ———————————————————–

d. membubarkan Yayasan ——————————————–

3. keanggotaan Badan Pendiri berakhir karena; ———————–

a. meninggal dunia atau dibubarkan; ——————————

b. atas permintaan sendiri; ——————————————

c. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan (curatele);

d. diberhentikan oleh rapat badan pendiri; ————————

4. Rapat badan pendiri dianggap sah jikalau sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah

anggota Badan Pendiri hadir. ——————————–

5. Keputusan-keputusan Badan Pendiri sedapat mungkin ditetapkan secara musyawarah

mufakat dengan ketentuan jika tidak tercapai kata mufakat dilakukan dengan

pemungutan suara. dengan ketentuan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga)

ditambah satu dari jumlah anggota Badan Pendiri yang hadir atau diwakili.

6. Rapat Badan Pendiri dapat diadakan setiap waktu dan setidak-tidaknya setahun sekali

manakala dianggap perlu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) dari jumlah Badan Pendiri.

7. Rapat Badan Pendiri untuk mempertimbangkan persetujuan dan pengesahan (______) bulan

terhitung dari penutupan Tahun Buku Yayasan. ————

8. tata cara rapat Badan Pendiri, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

—————————————– BADAN PENGURUS ————–

———————————————– Pasal 8 ———————–

1. Yayasan ini diurus oleh suatu Badan Pengurus, yang terdiri dari sedikit-dikitnya (_______)

orang, dengan susunan sebagai berikut: 1 (satu) orang ketua;

1 (satu) orang wakil ketua; ——————————————-

1 (satu) orang sekretaris;———————————————-

1 (satu) orang bendahara; ——————————————–

2 (dua) orang anggota atau lebih.————————————

2. Anggota Badan Pengurus diangkat untuk (_______) tahun lamanya dan ditetapkan tentang

kedudukan mereka masing-masing serta dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Rapat

badan Pendiri. ———————————————

3. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena; ——————–

a. meninggal dunia; ————————————————–

b. atas permintaan sendiri; ——————————————

c. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan (curatele);

d. diberhentikan oleh Rapat Badan Pendiri. ———————–

4. Jika terjadi lowongan. maka anggota-anggota Badan Pengurus lainnya dapat mengajukan

calon-calon untuk mengisi lowongan itu kepada Badan Pendiri yang dapat menguatkan

usul itu, akan tetapi Badan Pendiri dapat menunjuk orang lain, dengan tidak

mengindahkan calon-calon yang diusulkan oleh anggota-anggota Badan Pengurus.

—————————————————————

————————- HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PENGURUS –

———————————————– Pasal 9 ———————–

1. Badan Pengurus berkewajiban menjalankan peraturan-peraturan tersebut dalam anggaran

dasar ini. —————————————————-

2. Badan Pengurus membuat rencana anggaran rumah tangga mengenai semua hal yang tidak

atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini dan membuat peraturan-peraturan

yang dipandang perlu dan berguna untuk yayasan. termasuk rencana kerja Yayasan

untuk (________) tahun. ———————————–

3. Peraturan-peraturan tersebut dalam ayat diatas tidak boleh bertentangan dengan anggaran

dasar Yayasan dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Badan

pendiri. ———————————————————-

4. Selambat-lambatnya dalam waktu (______) bulan terhitung dari penutupan Tahun Buku

Yayasan. Badan Pengurus memberi laporan kepada rapat Badan Pendiri tentang jalannya

Yayasan mengenai tahun buku yang lampau. ———–

———————————————– Pasal 10 ———————

1. Ketua bersama-sama dengan sekretaris berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar

pengadilan dan karenanya berhak melakukan segala tindakan. baik yang inengenai

pengurusan niaupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi untuk:

a. membuat pinjaman guna atau atas tanggungan Yayasan atau meminjamkan uang

Yayasan kepada pihak lain; ————————————–

b. membeli. menjual atau dengan jalan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas atau

memberatkan barang-barang yang tidak bergerak: ——

c. mengikat Yayasan sebagai penanggung/peminjam: ———-

d. menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan Yayasan;

e. turut serta sebagai pesero diam dalam perseroan komanditer di bawah firma;

Haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari rapat Badan Pendiri.

2. Surat-surat keluar harus ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris dan dalam hal

pengeluaran dan/atau penerimaan uang turut ditanda tangani oleh Bendahara.

3. Wakil ketua membantu ketua, dalam hal ketua berhalangan atau tidak ada, kejadian mana

tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka dalam hal demikian Wakil Ketua.

mempunyai Wewenang yang sama dengan Ketua. —————-

4. Dengan tidak mengurangi wewenangnya, Ketua dan Sekretaris berhak memberi kuasa

kepada pihak lain dengan surat kuasa. —————————–

5. Badan Pengurus harus mengadakan pembagian kerja diantara para anggotanya secara

efektif dan efisien. —————————————————–

———————————- RAPAT BADAN PENGURUS ———–

———————————————– Pasal 11 ———————

1. Badan pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya (___) kali dalam

setahun dan setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh ketua atau sekurang-kurangnya

(_____) dari jumlah anggota Badan Pengurus yang memberitahukan kehendaknya itu

dengan tertulis kepada ketua. —————————————-

2. Di dalam semua rapat, Ketua memegang pimpinan. jikalau Ketua tidak hadir, rapat

dipimpin oleh Wakil ketua dan jikalau Wakil Ketua pun tidak hadir, maka rapat dipimpin

oleh salah seorang yang dipilih dari dan oleh mereka yang hadir.

3. Rapat Badan Pengurus dianggap sah, jikalau sekurang-kurangnya (________) ditambah 1

(satu) dari jumlah anggota Badan Pengurus hadir atau diwakili.

4. Jikalau yang hadir tidak cukup, Ketua rapat dapat memanggil rapat baru secepat-cepatnya

(____) hari dan selambat-lambatnya (______) hari terhitung dari hari rapat yang tidak

dapat diadakan tersebut; setelah itu dalam rapat mana dapat di ambil keputusan-

keputusan dari acara rapat yang tidak dapat diadakan tersebut, dengan tidak mengingat

jumlah anggota yang hadir. ———————–

5. keputusan rapat diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat; apabila dengan

cara tersebut tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara

yang harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) ditambah satu dari

jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir atau diwakili.

———————————- BADAN PENGAWAS ——————–

———————————————– Pasal 12 ———————

1. Bilamana perlu rapat Badan Pendiri dapat mengangkat Badan pengawas.

2. Badan Pengawas Yayasan diangkat untuk (______) tahun lamanya dan ditetapkan tentang

kedudukannya masing-masing serta dapat diberhen-tikan oleh rapat Badan Pendiri dan

dapat diangkat kembali. ——————————–

3. Badan Pengawas mempunyai kewajiban mengawasi pekerjaan Badan Pengurus.

4. Para anggota Badan Pengawas bersama-sama atau masing-masing setiap waktu jam kerja

berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman serta tempat-tempat lain

yang digunakan dan/atau dikuasai oleh Yayasan dan berhak memeriksa buku-buku. surat-

surat berharga, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta

mengetahui segala tindakan Badan Pengurus yang telah dijalankan.

————————————————————–

5. Tiap-tiap anggota badan pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang

ditanyakan oleh (para) anggota Badan Pengawas untuk kepentingan pemeriksaan.

———————————————————–

———————————- BADAN YAYASAN/PELINDUNG ——

———————————————– Pasal 13 ———————

1. Jikalau dianggap perlu, rapat Badan Pediri dapat mengangkat Badan Penasehat/Pelindung

yayasan. —————————————

2. Badan Penasehat/pelindung Yayasan diangkat untuk 5 (lima) tahun lamanya dan ditetapkan

tentang kedudukannya masing-masing serta dapat diberhentikan oleh Rapat badan

Pendiri dan dapat diangkat kembali. —————–

3. Badan penasehat/pelindung berhak memberikan nasehat kepada Badan pendiri dan/atau

Badan Pengawasan dan/atau Badan Pengurus baik diminta atau tidak.

4. Nasehat tersebut dapat disampaikan, baik tertulis ataupun lisan.

5. Nasehat-nasehat tersebut wajib diperhatikan dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh

oleh Badan Pendiri dan/atau Badan Pengawas dan/atau Badan Pengurus, akan tetapi tidak

bersifat mengikat. ——————————–

——————————————- TAHUN BUKU ——————-

———————————————– Pasal 14 ———————

1. Tahun Buku Yayasan ini dimulai dari awal bulan (_______) sampai dengan akhir bulan

(_______) tiap-tiap tahun. ——————————————-

2. Badan Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan yang disediakan bersama-sama

dengan perhitungan yang pertanggung-jawaban mengenai keuangan Yayasan.

3. Perhitungan dan pertanggungjawaban serta laporan tahunan tersebut harus disahkan oleh

Rapat badan Pendiri. ———————————————

—————————— Perubahan Tambahan atau Pembubaran

———————————————– Pasal 15 ———————

1. Keputusan untuk merubah atau inenambah anggaran dasar yayasan ini atau untuk

membubarkan yayasan hanya sah jikalau dalam rapat Badan Pendiri dihadiri atau

divvakili oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota Badan Pendiri

dan usul yang berkenaan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari

jumlah suara para anggota Badan Pendiri yang hadir atau diwakili.

2. Keputusan untuk membubarkan Yayasan dapat diambil apabila atas usul Badan Pengurus

ternyata, bahwa Yayasan tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau kekayaan Yayasan

telah habis atau sedemikian kurangnya sehingga menurut Badan Pengurus tidak cukup

lagi memenuhi ketentuan Yayasan. ——–

—————————— CARA MENGGUNAKAN SISA UANG ——

———————————————– Pasal 16 ———————

Jikalau yayasan ini dibubarkan. maka dengan mengindahkan bunyinya pasal 1665 dari Kitab

Undang-undang Hukum Perdata. Badan Pengurus berkewajiban untuk mengatur dan

membereskan semua hutang Yayasan. dibawah pengawasan Badan pengawas. kecuali jika

rapat badan pendiri menentukaan cara lain dan rapat badan pendiri menentukan cara

mempergunakan sisa uang kekayaan dengan memperhatikan dasar tujuan Yayasan.

———————————————– PENUTUP ——————-

———————————————– Pasal 17 ———————

semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini atau dalam anggaran

rumah tangga. akan diputuskan oleh Rapat Badan Pendni untuk pertama kali:

susunan Badan Pengurus terdiri dari: ————————————

Ketua : ………………………….

Wakil Ketua : …………………………

 

CONTOH AKTA PENDIRIAN YAYASAN (BHS INGGRIS)

Sample Deed of Establishment of Foundation

FOUNDATION

NUMBER ... ... ... ....

-On this day, Tuesday March Thirteen year two --------

thousands one (13-3-2001) Appear before me, ----------

SL, Sarjana Hukum, Notary in Bekasi, in the presence of witnesses, known to me, Notary Public of whom the names will be mentioned at the end of this deed :----------------

The respective The appearers introduced to me, Notary, that one by the other The appearers. The appearers for yourself and / or as powerful as it was explained, by collecting money of USD ... ... ... (... ... ... ... ... ... ... ....) Which has been separated from their wealth has established a foundation, using the basic budget as follows: ---

---------- NAME AND PLACE OF POSITION ---

Article 1 -------- ----------------

The foundation called: Foundation ... ... ... ... ... ... ... .. abbreviated "... ... .." and domiciled in (______), with branches in other places according to the decision of the Governing Body. Founder Board approval. ------

TIME ---------------- --------

Article 2 -------- ----------------

This foundation was established at the time this deed was signed and established for a long time is not specified. ----------------

Principle ---------------- ---------

Article 3 -------- ----------------

The foundation principle Pancasila and the Constitution of 1945 (one thousand nine hundred and forty-five). -------------------

PURPOSE AND OBJECTIVES ------------- -----

Article 4 -------- ----------------

The purpose of this foundation is: -----------

- [___]

BUSINESS ---------------- --------

Article 5 -------- ----------------

To achieve the aims and objectives, the Foundation is running its efforts as follows: --------------------

a. [___];

b. [___];

c. [___];

d. [___];

e. [___];

WEALTH --------------- -------

Article 6 -------- ----------------

1. Foundation property consists of: -------------

a. base of the first property mentioned above: -------

b. dole / donations from the community, government and private sector, both from within and from abroad are not binding ;----

c. testament grants and regular grants; -------

d. income-income from the efforts of the Foundation; ---

e. assistance from the people and agencies who are interested in the Foundation;

f. other revenues are valid. -------

2. Money that is not immediately required for purposes of the Foundation are saved or executed in ways that will be determined in the household budget.

AGENCY FOUNDER -------------- ------

Article 7 -------- ----------------

1. Founder Board Members consist of: ------------

a. who founded the Foundation; --------------

b. they are at the proposal of one or more members of the founder who want to resign, has been appointed by the meeting of founding Board member, to become his successor; ---------------

c. They are appointed by the founding Board member meeting considering their services to the Foundation; -------------

d. their agency's opinion for the establishment of the Foundation founder has been providing services that are useful for this Foundation; --

2. Agency founder is the highest body, which has the authority and power; ---------------------

a. set a basic budget changes; --------

b. appoint and dismiss members of the Agency Board;

c. establish lines of policy which must be implemented by the board; --------------------

d. Foundation dissolve ---------------

3. Founder Board membership ended because; --------

a. death or dissolution; ----------

b. at his own request; --------------

c. declared bankrupt or placed under incompetent (curatele);

d. dismissed by the founder of the agency meetings; --------

4. Meeting body is considered valid if the founders of at least 2 / 3 (two thirds) of the number of Board members present Founder. -----------

5. Board decisions as possible founders set in consultation with the provisions if the agreement is not reached consensus says done with voting. with the provisions approved by at least 2 / 3 (two thirds) plus one of the founder members of the Board who are present or represented.

6. Founder Board meeting can be held any time and at least once a year when deemed necessary by at least 2 (two) of the Board of Founders.

7. Founder Board meeting to consider the approval and ratification (______) months, starting from the year closing Foundation. ----

8. Board meetings procedures Founder, shall be further regulated in the Bylaws.

AGENCY BOARD -------------- -----

Article 8 -------- ----------------

1. The Foundation is managed by a Governing Body, which consists of at least (_______) people, organized as follows: 1 (a) the chairman;

1 (a) the vice-chairman; ---------------

1 (one) person secretary ;----------------

1 (a) the treasurer; ---------------

2 (two) members or more .------------

2. Members appointed to the Governing Body (_______) years and is set on the position of each of them and can be dismissed at any time by the Meeting of Founders body. ---------------

3. Membership Governing Body of the end because; -------

a. death; -----------------

b. at his own request; --------------

c. declared bankrupt or placed under incompetent (curatele);

d. Board Meeting was dismissed by the Founder. --------

4. If the vacancy occurs. then the members of the Governing Body can propose other candidates to fill vacancies that the agency that will strengthen the Founder's proposal, but the Board may appoint a founder of another person, with no attention to the candidates proposed by members of the Governing Body. ---------------------

--------- RIGHTS AND OBLIGATIONS OF AGENCY EXECUTIVES --

Article 9 -------- ----------------

1. Governing Body is obliged to run the rules in these statutes. ------------------

2. Governing Body to plan household budgets of all the things that are not or are not sufficiently regulated in this charter and make regulations deemed necessary and useful to the Foundation. including the work plan for the Foundation (________) years. ------------

3. These rules in the above paragraph should not be contrary to the basic budget and the Foundation must receive prior approval of the Board Meeting of the founder. --------------------

4. No later than within (______) months from the year closing Foundation. Governing Body meetings to give reports to the Board Founder of the Foundation course of the past fiscal year. ----

Article 10 ------- ----------------

1. Chairman together with the secretary the right to represent the Foundation within and outside the court and therefore entitled to all the action. inengenai good management is about niaupun ownership, but to:

a. make loans to, or shall be borne by the Foundation or the Foundation lends money to another party; -------------

b. purchase. sell or the other way obtain or release rights or against the goods do not move: --

c. bind Foundation as the agency / borrower: ----

d. pawned goods move belongs to the Foundation;

e. participate as a silent in pesero limited partnership under the firm;

Must get prior written approval of the Founders Board meeting.

2. Out letters must be signed by the Chairman and Secretary and in terms of expenditure and / or receiving the money part is signed by Treasurer.

3. Vice-chairman to help the head, in the case of head absent or does not exist, where events do not need to prove to others, then the case may be Vice Chairman. have the same authority with the Chairman. ------

4. Without prejudice to its authority, the Chairman and the Secretary has the right to give power to the other party with written authorization. ----------

5. Governing Body should conduct the division of labor among its members effectively and efficiently. ------------------

AGENCY BOARD MEETING ------------ ----

Article 11 ------- ----------------

1. Agency board meetings are required at least (___) times a year and at any time if deemed necessary by the chairman or at least from the number (_____) Governing Body members who will tell it by writing to the chairman. --------------

2. In all meetings, the Chairman of the bosses. if the Chairman is not present, the meeting led by Vice-Chairman and Vice Chairman if not present, the meeting chaired by one selected from and by those who attend.

3. Meeting of the Governing Body considered valid, if at least (________) plus 1 (one) of the number of members of the Governing Body present or represented.

4. If the present is not sufficient, the Chairman may call a meeting of a new meeting as quickly as possible (____) days and no later than (______) days from the day of the meeting was not held, after which the meeting may be taken where the decisions of the event meetings that can not be held that, by not considering the number of members present. --------

5. meeting a decision was taken by way of deliberation to reach consensus; if a way is not reached, the decision was taken in a way that the vote must be approved by at least 2 / 3 (two thirds) plus one of the members of the Governing Body present or represented.

AGENCY ------------ -------

Article 12 ------- ----------------

1. Board meetings when necessary to lift Founder watchdog.

2. Foundation Board of Trustees appointed to (______) years and set about each position and can be laid off by the Founder and Board meetings can be reappointed. -----------

3. Board of Supervisors has an obligation supervise the work of the Governing Body.

4. The members of the Supervisory Board together or each one every time the right to enter the hours the buildings and the pages and other places that are used and / or controlled by the Foundation and the right to examine the books. bonds, checking and matching state money and other cash and know all the actions that the Governing Body has been executed. ---------------------

5. Each member agency board shall provide an explanation of everything that is asked by (the) members of the Supervisory Board for examination purposes. --------------------

------------ AGENCY FOUNDATION / CAT --

Article 13 ------- ----------------

1. If deemed necessary, the meeting may appoint founder Agency Advisory Board / Guardian foundation. -------------

2. Advisory Board / Foundation appointed guardian to 5 (five) years and set about each position and may be terminated by the Meeting of Founders body and can be reappointed. ------

3. Advisory body / guardian has the right to give advice to the Agency founder and / or National Agency and / or the Governing Body either requested or not.

4. That advice can be delivered, whether written or oral.

5. Such advice must be respected and considered seriously by the Founder and / or Board of Supervisors and / or the Governing Body, but not exhaustive. -----------

--------------- ------- YEAR BOOK

Article 14 ------- ----------------

1. Year Book Foundation was started from the beginning of the month (_______) up to the end of the month (_______) each year. ---------------

2. Governing Body is required to make annual reports provided with the calculation of the liability of financial foundation.

3. Calculation and accountability and annual reports must be approved by the Meeting of Founders body. ---------------

---------- Additional Changes or Dissolution

Article 15 ------- ----------------

1. The decision to alter or statute increase this foundation or to dissolve the foundation is only valid if the meeting or the Board of Founders represented attended by at least 3 / 4 (three quarters) of the number of members of the Board Founder and related proposals approved by at least 3 / 4 (three quarters) of the total votes of the members of the Founders who were present or represented.

2. The decision to dissolve the Foundation can be taken if the proposal of the Governing Body found, that the Foundation does not have the strength to live longer or property or the Foundation has been such a lack of that according to the Governing Body no longer enough to meet the provisions of the Foundation. ---

---------- HOW TO USE THE REST OF MONEY --

Article 16 ------- ----------------

If the foundation is dissolved. then to ignore the sound of article 1665 of the Book of Law Civil Law. Governing Body is obliged to arrange and settle all debts Foundation. under the supervision watchdog. Meeting body unless otherwise determine founder and founder of the agency meetings to determine how to use the remaining money wealth by taking into account the basic purpose of the Foundation.

CLOSING ------- ----------------

Article 17 ------- ----------------

all the things that are not or are not sufficiently regulated in these statutes or in the household budget. Meetings will be decided by the Board for the first time Founder:

composition of the Governing Body consists of: ------------

Chairman: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

Vice Chairman: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Bahwa pendirian yayasan oleh orang asing ini dapat dilakukan, syaratnya adalah:1. Orang asing tersebut hanya bertindak sebagai pendiri, artinya tidak melakukan tindakan pengurusan. Jadi jika orang asing tersebut bertindak selaku pendiri, maka orang tersebut dapat memilih akan bertindak sebagai Pembina Yayasan, ataukah setelah mendirikan yayasan, orang tersebut langsung keluar dari yayasan yang didirikannya tersebut.2. Orang asing tersebut harus memiliki Kartu Ijin tingal terbatas (KITAS) atau Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) di Indonesia. Yang artinya orang asing tersebut telah tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama di Indonesia.3. Organ pengurus dari yayasan yang didirikan oleh orang asing tersebut harus semuanya berstatus WNI.