2labpm2.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2013/05/bab-2-b... · web viewberdasarkan hasil eksplorasi...

2.3. KONDISI DAN ANALISA KONDISI EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM (SDA)

2.3.1. Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) 1. Kondisi Ekonomi

Kondisi sosial-ekonomi suatu wilayah (provinsi, kabupaten/kota kecamatan dan Kelurahan/Desa ) merupakan salah satu faktor penting dalam mencermati derajat kesejahteraan masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut.

Dalam teori statistik pendapatan regional, besaran angka PDRB akan menggambarkan kemampuan (potensi) suatu wilayah dalam mengakumulasi aktivitas perekonomian di wilayahnya, tanpa melihat siapa pemilik dari unit usaha ekonomi yang beroperasi apakah milik penduduk (residence) wilayah tersebut atau bukan milik penduduk wilayah tersebut. Di sisi lain, hasil kompilasi ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk melihat transformasi perekonomian regional.A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Krisis ekonomi yang melanda hampir sebagian Negara ASIA berdampak langsung terhadap Perekonomian Indonesia, bahkan Indonesia termasuk negara yang mengalami keterpurukan yang paling lama. Kondisi tersebut dirasakan pula di daerah termasuk Kabupaten Subang yang ditandai dengan menurunya LPE (ADHK 93) hingga mencapai poin terendah (-7.17%) pada tahun 1998. Namun keterpurukan tersebut tidaklah terlalu parah bila dibandingkan dengan Propinsi Jawa Barat yang mencapai –17.7%, hal ini dikarenakan Kabupaten Subang masih berorientasi kepada sektor primer yang mana sektor ini memiliki daya tahan yang cukup baik karena cukup mengakar di masyarakat, sehingga terbukti LPE (ADHK 93) pada tahun 1999 – 2007 berangsur-angsur naik berkisar antara sebesar 2.28 % - 5.67 %.

Grafik 13. Data LPE (ADHK 93) Tahun 1994-2007

5.466.84 7.39

3.85

-7.17

2.28

4.12 4.47 4.72 5.22 5.14 5.674.58 4.8

(8.00)

(6.00)

(4.00)

(2.00)

-

2.00

4.00

6.00

8.00

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

LPE

Sumber : BPS. Subang

B. Pendapatan Perkapita dan Daya Beli

Lampiran 1. Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009-2014

II-48

Pendapatan perkapita Kabupaten Subang yang digambarkan dari Nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk dapat disimpulkan bahwa dari Tahun 1993-2007 selalu mengalami peningkatan namun bila diperbandingkan dengan Nilai PDRB (ADHK) dengan PDRB (ADHB), terlihat bahwa PDRB (ADHB) kenaikannya sangat signifikan sejak tahun 2001 dan puncaknya di tahun 2005, 2006 dan 2007. Hal ini cukup menggembirakan apabila kenaikan pendapatan tersebut tidak diiringi oleh kenaikan harga, namun demikian bahwa kenyatannya pada periode tersebut terjadi kenaikan harga yang diakibatkan oleh kenaikan BBM, sehingga kenaikan pendapatan tersebut menjadi tidak signifikan.

Tabel 33. PDRB dan PDRB perkapita Tahun 1993-2005

Uraian 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)PDRB. Adh berlaku[milyar rupiah] 1.564,21 1.771,34 2.045,07 2.412,41 3.550,12 3.672,98 4.002,86

PDRB. Adh konstan ’93 [milyar rupiah] 1.453,59 1.553,00 1.667,73 1.722,42 1.610,92 1.645,96 1.713,12

PDRB. Per Kapita adh. Berlaku [ribu rupiah]

1.269,04 1.430,75 1.645,40 1.934,34 2.792,48 2.876,91 3.416,07

PDRB. Per Kapita adh.Konstan [ribu rupiah]

1.179,28 1.254,39 1.341,80 1.381,08 1.278,61 1.299,92 1.346,37

Tabel 33. L a n j u t a n

Uraian 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

(1) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)PDRB. adh berlaku[milyar rupiah] 3.968,25 4.525,59 6.198,54 6.742,01 8.010,87 9.664,79 11.029,79

PDRB. adh konstan [milyar rupiah] 1.704,10 1.780.31 4.723,89 4.966,82 5.248,66 5.488,92 5.752,29

PDRB. Per Kapita adh. Berlaku [ribu rupiah]

2.986,96 3.346,45 4.784,60 5.300,91 6.511,13 6.892,91 7.756,38

PDRB. Per Kapita adh.Konstan [ribu rupiah]

1.282,70 1.316,45 3.445,57 3.587,94 3.770,60 3.914,69 4.045,13

Daya Beli 545.32 549.23 553.64 558.49 564.42 570.36 573,98

Sumber : BPS. Subang (Subang alam Angka)Catatan : adh. = atas dasar harga Sejak tahun 2002, dilakukan perubahan tahun dasar menjadi tahun dasar 2000

C. Sumber ekonomi Unggulan 1). PertanianTelah disebutkan sebelumnya bahwa Sektor Pertanian merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian daerah dari tahun 1993-2007 berkisar 32 – 42 %. Hal ini tentu saja menjadi potensi yang menggembirakan, namun bila


II-49

dibandingkan dengan faktor input dalam hal ini tenaga kerja ada hal yang harus menjadi perhatian serius karena ada ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja Tahun 1994-2007 yang berkisar 49-58 % yang memiliki luas kepemilikan lahan sekitar 0,3 ha dengan hasil PDRB pertanian. Atau dengan kata lain bahwa sektor ini walaupun menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian Subang tetapi sesungguhnya tidak produktif. Bahkan apabila tidak mendapat perhatian serius akan berpengaruh terhadap permasalahan lainnya kemiskinan struktural, budaya yang kontradiktif terhadap pendidikan, dan maraknya pengangguran terselubung.

Grafik 14 a. Kontribusi 9 Sektor Riil terhadap LPE Tahun 1993-2007


Grafik 14.b Distribusi Tenaga Kerja 9 Sektor Riil Tahun 1994-2007

58.31

8.04

13.39

58.31

8.04

13.39

58.80

5.28

17.06

58.06

5.69

15.59

49.89

7.80

22.77

55.90

4.43

21.28

56.42

6.73

18.83

57.42

6.73

18.83

51.30

7.84

19.26

57.82

5.23

19.16

57.82

5.23

19.16

40.37

7.80

24.10

43.20

8.13

26.06

43.23

8.17

26.09

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1. Sektor Pertanian

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

3.Industri Pengolahan

4.Listrik, Gas dan air bersih

5. Bangunan dan Konstruksi

6. Perdagangan, Hotel dan Restauran

7. Pengangkutan dan Komunikasi

8. Keuangan, Persew aan dan Jasa

9. Jasa-jasa


Pertanian Tanaman Pangan Produk unggulan yang dihasilkan Pertanian Tanaman Pangan dapat dilihat

dari besarnya produktifitas dan produksi yang dihasilkan seperti Padi, Ubi Kayu, Nenas dan Rambutan. Untuk padi produktifitasnya berfluktuatif tetapi cenderung menaik seperti Grafik di bawah ini.

Grafik 15. Produktifitas Padi Tahun 1993-2007


II-50

41.19

8.01

27.52

41.46

7.94

27.66

41.19

7.82

27.83

40.59

7.67

27.94

39.46

7.24

28.28

39.41

7.34

28.28

41.88

5.63

28.97

42.04

5.30

29.30

41.47

5.24

29.55

40.02

5.12

29.70

39.13

4.97

30.75

38.01

4.82

31.31

34.01

13.67

19.96

32.48

14.05

21.44

31.95

13.89

22.09

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1. Sektor Pertanian

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

3.Industri Pengolahan

4.Listrik, Gas dan air bersih

5. Bangunan dan Konstruksi

6. Perdagangan, Hotel dan Restauran

7. Pengangkutan dan Komunikasi

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa

9. Jasa-jasa

60.58 60.27 60.32 60.42 60.48

53.74

58.07

50.8752.07

53.0353.95

57.8859.30

57.5359.05

46.00

48.00

50.00

52.00

54.00

56.00

58.00

60.00

62.00

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

produktifitas (Kwintal/Ha)

produktifitas (Kwintal/Ha)

Sumber : BPS. Subang dan Dinas Pertanian

Di Kabupaten Subang luas lahan yang digunakan seluruhnya mencapai 201.786 ha yang terdiri dari sawah seluas 84.167 ha (41,71%) dan lahan kering 121.009 ha (58.29%). Dari luas sawah tersebut sebagian besar merupakan sawah berpengairan teknis dan setengah teknis, adapun kecamatan terluas dengan kualitas sawah tersebut yakni Binong (8.466 ha) disusul kecamatan lainnya dengan luas lebih dari 5000 ha yakni : Pusakanagara, Ciasem, Patokbeusi, dan Blanakan. Sedangkan sawah tadah hujan terluas di Kecamatan Cipunagara yaitu 2.748 ha (31,78%) disusul kecamatan Pabuaran dan Cibogo masing –masing luasnya diatas 1000 ha.

Perkembangan produksi padi (padi sawah dan ladang) Tahun 2007 dibandingkan dengan periode sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 5,85 % dari 1.020.606 ton menjadi 1.080.288 ton, dengan produksi padi terbesar dihasilkan dari Kecamatan Binong sebesar 120.393 ton (11,14%) dari total produksi padi di Kabupaten Subang. Khusus padi ladang, produksi tertinggi pada tahun 2007 terdapat di Kecamatan Cijambe dengan angka produksi 4.640 ton atau 42,12 % dari total produksi padi ladang di Kabupaten Subang.

Tabel 34 Produksi Padi sawah tiap kecamatan Tahun 2007

NO KECAMATAN LUAS PANEN PRODUKSI HASIL

PER HA

1 2 3 4 5

1 Sagala herang 6,571 36,139 5.50

2 Jalan cagak 4,852 25,225 5.20

3 Cisalak 7,545 41,848 5.55

4 Tanjungsiang 3,359 17,241 5.13

5 Cijambe 5,491 30,065 5.48

6 Cibogo 3,686 18,792 5.10

7 Subang 5,65 31,846 5.63


II-51

2 8 Kalijati 5,50

9 31,945 5.80

9 Cipeundeuy 2,822 14,275 5.06

10 Pabuaran 9,428 60,194 6.38

11 Patokbesi 12,922 83,263 6.44

12 Purwadadi 3,352 17,696 5.28

13 Cikaum 7,342 40,539 5.52

14 Pagaden 11,230 65,661 5.85

15 Cipungara 9,803 51,945 5.30

16 Compreng 10,266 70,929 6.91

17 Binong 17,279 120,393 6.97

18 Ciasem 13,902 87,024 6.26

19 Pamanukan 10,938 63,054 5.76

20 Pusakanagara 11,423 73,091 6.40

21 Legonkulon 5,096 27,652 5.43

22 Blanakan 10,600 60,454 5.70

KAB SUBANG 179,068

1,069,271 5.97

Sumber BPS dan Dinas Pertanian

Produksi tanaman palawija dari 5 jenis komoditi yakni ubi kayu, jagung, kacang tanah, kacang kedelei, dan ubi jalar semuanya mengalami kenaikan. Produksi terbesar untuk ubi kayu terdapat di Kecamatan Tanjungsiang (4.211 ton), Kecamatan sagalaherang (3.199 Ton) dan Kecamatan Purwadadi (2612 Ton) Jalan cagak (1467 ton) dan Kecamatan Cijambe (1.394 Ton). Sedangkan untuk produk palawija lainnya merata di beberapa kecamatan. Sedangkan untuk buahan-buahan nenas dan rambutan masih menjadi primadona Kabupaten Subang dengan produksi terbesar untuk nenas di Kecamatan Jalan Cagak sebesar 80,2 % dari total produksi nenas sebanyak 247.268,5 Ton dan untuk rambutan di Kecamatan Purwadadi sebanyak 54,533.25 Ton (33,17%).

Grafik 16. Produksi Tanaman Palawija (dalam Ton) Tahun 2003-2008


II-52

4,795

30,468

1,697

6,250

25,479

4,4866,206

18,246

3,579 4,554

21,902

4,043 4,215

16,654

2,0494,694

25,599

2,075

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Jagung

Ubi Kayu

Kacang Tanah

Kacang Kedelai

Ubi Jalar


Grafik 17. Produksi Tanaman Buah-buahan (dalam Ton) Tahun 2003-2008

79,047.75

135,296.12

40,899.9523,862.13

117,538.60

28,379.40 24,456.00

117,560.00

28,700.00

116,113.00

238,098.00

122,681.00

83,404.00

254,013.00

55,812.00

138,418.00

227,739.00

53,805.00

-

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Rambutan

NenasDurian

ManggaPisang

Manggis

Sumber : BPS. Subang dan Dinas Pertanian

Pencapaian produksi tersebut di atas di dukung dengan adanya usaha untuk memulihkan kesuburan tanah dengan melakukan pelatihan pembuatan puuk organik dengan bahan baku pupuk kandang, limbah jamur merang, arang sekam sasarah dan lain-lain. Untuk fermentasi digunakan dekompesor MOL (Mikro Organisme Lokal) atau EM 4 dan ditambahkan Nuzeo yang bertujuan untuk memulihkan kondisi tanah yang telah jenuh oleh penggunaan pupuk anorganik.Namun demikian walaupun produksi cenderung meningkat akan tetapi petani masih belum dapat meningkatkan nilai tambahnya dari hasil pertanian tersebut terutama petani yang memiliki luas lahan yang sempit.

Peternakan

Potensi peternakan yang dianggap unggulan adalah ternak ayam dan sapi, hal ini berkaitan dengan ketersediaan rerumputan di setiap kecamatan sepanjang tahun, sedangkan untuk ternak unggas mengalami kenaikan secara


II-53

siginifikan. Hal ini tentunya cukup menggembirakan mengingat di beberapa wilayah peternakan ayam dikeluhkan oleh merebaknya penyakit flu burung.

Grafik 18. Produksi Peternakan (dalam kg) Tahun 1993-2006

-

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

16,000,000.00

18,000,000.00

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Sapi (Kg)

Kerbau (Kg)Kambing (Kg)

Domba (Kg)Ayam Buras (Kg)

Ayam Ras (Kg)Itik (Kg)


Selain itu Budidaya ternak menjadi pilihan alternatif usaha masyarakat Kabupaten Subang disamping usahatani lainnya disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

a.Tidak memerlukan lahan khusus (non land base agricultural) sehingga dapat berkembang bersama dengan usaha tani secara luas.

b.Sifat produk yang likuid (dapat dijual sewaktu-waktu)c.Potensi pasar masih terbuka bagi produk-produk hasil ternak khususnya di

kota-kota besar seperti Jabodetabek dan Bandung.d.Tingkat perputaran modal yang relatif cepat (khusus untuk budidaya sapi

potong dan ayam ras pedaging).e.Semakin berkembangnya sarana dan prasarana penunjang peternakan

seperti Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, Pos Keswan, Laboratorium Keswan, Pos Inseminasi Buatan dan lain sebagainya.

f.Kemitraan usahaternak dengan Pola PIR berkembang secara luas

1. Produksi TernakSecara umum perkembangan produksi ternak di Kabupaten Subang

selama 5 tahun terakhir menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang positif baik untuk produksi daging 12.02%, produksi telur 7.69% dan produksi susu sebesar 34.87%. Secara lebih jelas perkembangan produksi ternak di Kabupaten Subang selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 35. Perkembangan Produksi Ternak dan Unggas di Kabupaten Subang Tahun 2003-2008


II-54

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Subang (2009)

A. Produksi DagingSecara umum produksi daging di Kabupaten Subang terbagi atas 2 jenis

yaitu daging ternak dan unggas. Perkembangan selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran preferensi konsumen dari red meat (daging ternak) ke white meat (daging unggas). Rata-rata pertumbuhan produksi daging ternak mencapai 7.47% per tahun sedangkan produksi daging unggas meningkat secara progresif hingga mencapai 15.46% per tahun.

Hal tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu supply dan demand. Dari aspek supply (persediaan) peningkatan produksi daging unggas yang signifikan setiap tahunnya khususnya dari komoditi ternak ayam ras pedaging berpengaruh langsung kepada jumlah penyediaan yang tinggi di pasaran lokal. Sedangkan dari aspek demand, daging unggas mampu bersaing dengan daging sapi baik dari rasa (taste) maupun harga menyebabkan produksi daging unggas atau white meat secara perlahan tapi pasti mampu menggeser atau mendominasi permintaan daging konsumen khususnya di pasaran lokal. Tahun 2008 penyediaan daging unggas mampu mendominasi hingga 73.37% dari total produksi daging sedangkan sisanya 26.63% merupakan daging ternak.

B. Produksi TelurSecara umum produksi telur di Kabupaten Subang didominasi oleh telur

ayam buras dan telur itik. Dari dua komoditi tersebut perkembangan produksi telur itik memang relatif lebih stabil dengan rata-rata pertumbuhan sebesar


II-55

7.69% per tahun. Lain hal dengan produksi telur ayam buras yang mengalami fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan yang negatif sebesar -7.60% seiring dengan naik turunnya jumlah populasi ternak ayam buras di Kabupaten Subang. Produksi telur itik meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 11.28% per tahun, sedangkan produksi telur ayam ras di Kabupaten Subang belum dapat dikatakan stabil karena belum ada kontinuitas produksi yang dapat diandalkan. Diharapkan untuk kedepannya produksi dapat lebih dioptimalkan dengan pembinaan Pemerintah Daerah yang lebih intensif.

C. Produksi SusuSecara umum rata-rata pertumbuhan produksi susu di Kabupaten

Subang selama 5 tahun terakhir meningkat secara progresif hingga mencapai 34.87% (jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan di Jawa Barat yang hanya mencapai 1.75% per tahunnya). Hal ini tidak terlepas dari adanya peran PT. Danone dan KPSBU yang selama ini melakukan pembinaan serta peningkatan jumlah populasi kepada peternak sapi perah di Kabupaten Subang dalam upaya optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah Subang dalam perkembangan ternak sapi perah di Jawa Barat.

2. Konsumsi TernakSecara umum perkembangan konsumsi pangan asal ternak di

Kabupaten Subang selama 5 tahun terakhir menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang positif baik untuk konsumsi daging yaitu sebesar 13.60%, telur 10.13% dan susu 33.33%. Walaupun demikian peningkatan tersebut masih jauh dari standar gizi minimal yang ditetapkan sehingga masih sangat membutuhkan daya dan upaya yang keras untuk dapat meningkatkan konsumsi pangan asal ternak masyarakat hingga memenuhi standar tersebut. Secara lebih jelas perkembangan konsumsi pangan asal ternak di Kabupaten Subang selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 36. Perkembangan Konsumsi Pangan Asal Ternak Masyarakat Kabupaten Subang Tahun 2003 – 2008 (kg/kap/th)


II-56

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Subang (2009), diolah

Konsumsi pangan asal ternak terdiri atas 3 jenis yaitu telur, daging dan susu. Standar kebutuhan minimal protein hewani yang disarankan dalam Widya Karya Pangan dan Gizi tahun 1998 adalah 6 gram/kapita/hari atau setara dengan 10.10 kg/kap/th daging, 4.70 kg/kap/th telur dan 6.10 kg/kap/th susu. Selain memiliki peran dalam membangun kualitas sumberdaya manusia, konsumsi pangan asal ternak juga memberikan kontribusi yang sangat penting dalam membangun ketahanan pangan masyarakat.

Ketahanan pangan dibangun oleh 3 aspek yaitu ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) dan stabilitas pengadaan (stability). Hingga kini kebijakan pemerintah dalam upaya ketahanan pangan masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan makanan pokok yang berasal dari tanaman (baik berupa beras maupun tepung-tepungan). Masih rendahnya konsumsi protein hewani (asal ternak) nasional disebabkan karena kekurangpahaman masyarakat akan pentingnya peran gizi. Oleh karena itu pemahaman gizi harus ditekankan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pada lapisan masyarakat terendah kesadaran akan manfaat gizi (khususnya pangan asal ternak) dapat dilakukan melalui posyandu-posyandu. Melalui kerjasama yang sinergis dengan sektor kesehatan dan swasta, pemberian makanan tambahan (PMT) pada anak-anak di posyandu selain berupa bubur instant seperti PROMINA, NESTLE juga bisa dalam bentuk pangan asal ternak siap makan (ready to eat) seperti susu pasteurisasi ataupun telur rebus.

Upaya meningkatkan konsumsi pangan asal ternak juga harus dilakukan secara terintegrasi, komprehensif, terpadu, dan sinergis. Kebijakan dari top level harus mampu dijabarkan secara sinergis dalam bentuk yang terinci dan sistematis hingga bottom level. Terungkapnya kasus gizi buruk dan busung lapar semakin membuktikan betapa ancaman lost generation bukan sesuatu yang mustahil akan terjadi. Oleh sebab itu program ini juga harus dikembangkan bersama-sama dengan dinas lain yang terkait erat dengan perbaikan gizi masyarakat seperti Dinas Kesehatan dan Pendidikan.

Membangun masyarakat untuk mengkonsumsi pangan asal ternak yang bermanfaat bagi kesehatan tidak mungkin terjadi dalam waktu yang singkat. Membutuhkan beberapa tahapan proses khususnya bagi masyarakat dengan tingkat pemahaman dan daya beli yang rendah.


II-57

a. Merubah pola pikir masyarakat dari tahu (gizi) menjadi mau (gizi). Diperlukan dukungan yang maksimal dari Pemerintah dan swasta dalam upaya memperbaiki gizi masyarakat khususnya dalam pengadaan PMT bagi anak-anak di posyandu atau PMT bagi anak-anak sekolah.

b. Langkah selanjutnya adalah merubah pola pikir konsumsi pangan asal ternak dari mau (gizi) menjadi mampu (gizi). Dalam hal ini sektor yang akan sangat berperan adalah sektor-sektor yang memfasilitasi tumbuhnya perekonomian daerah dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat. Penciptaan lapangan kerja bagi sebagian masyarakat yang hidup di pedesaan merupakan hal penting khususnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar dapat membangun ketahanan pangan keluarganya.

c. Sadar (gizi) merupakan langkah akhir dari salah satu sisi upaya kemandirian pangan daerah. Fenomena sadar (gizi) saat ini baru terasa di wilayah perkotaan besar dimana tuntutan kualitas produk telah menjadi pertimbangan utama dalam mengkonsumsi atau tidaknya pangan asal ternak. Keragaman atribut yang dikehendaki dari produk pangan asal ternak menunjukkan telah adanya kesadaran akan peran gizi bagi tubuh pada kalangan masyarakat tertentu khususnya di perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari penyediaan daging ayam olahan yang tersedia di pasaran baik berupa fresh meat, frozen meat hingga daging dengan prime quality.

Dengan memahami adanya ketidakmerataan pengetahuan mengenai peran gizi bagi tubuh pada sebagian besar masyarakat kita, maka jalan yang paling efektif dijalankan saat ini adalah dengan menggunakan jalur posyandu dalam menjangkau wilayah-wilayah yang ada di pelosok agar juga dapat mengakses produk pangan asal ternak disamping akan bermanfaat bagi peningkatan kecerdasan anak Indonesia di masa depan. Melalui dukungan Pemerintah, swasta dan masyarakat secara sinergi nampaknya masalah ancaman lost generation akan dapat dihindari sepanjang peningkatan gizi masyarakat juga diperhatikan.A. Konsumsi Daging

Dewasa ini kecenderungan pemenuhan kebutuhan protein hewani melalui daging sangat tergantung kepada produk unggas. Hal ini dapat dipahami mengingat dari aspek ketersediaan, produk ini relatif tersedia secara berlebih di dalam negeri (swasembada). Dari aspek keterjangkauan produk inipun mampu bersaing dengan daging sapi khususnya bila dikaitkan dengan daya beli masyarakat yang beragam. Sedangkan dari aspek stabilitas pengadaan, dengan siklus hidup yang relatif pendek produk unggas mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging. Ditunjang dengan semakin berkembangnya agribisnis di sektor hilir, industri pengolahan ayam ras telah


II-58

mampu menyediakan kebutuhan daging nasional baik pada standar umum maupun prime quality.

Selama 5 tahun kebelakang konsumsi daging masyarakat Kabupaten Subang menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang meningkat sebesar 13.60% walaupun belum mencapai standar gizi nasional yang diharapkan. Pencapaian target standar gizi nasional hingga akhir tahun 2008 baru mencapai 61.39% sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat akan pentingnya protein hewani dalam membangun kualitas sumberdaya manusia.

Ditinjau dari aspek ketersediaan, produksi daging di Kabupaten Subang 65%nya disupply oleh daging unggas baik ayam buras, itik maupun ayam ras pedaging yang mana cakupan konsumsinya relatif luas tidak hanya di wilayah perkotaan tapi juga pedesaan. Dari aspek stabilitas pengadaan juga produk ini juga relatif tersedia sepanjang tahun karena siklus hidupnya yang pendek dengan jumlah yang relatif berlebih di Kabupaten Subang. Sedangkan dari aspek keterjangkauan atau aksesibilitas produk ini relatif memiliki harga yang bersaing dengan daging sapi maupun protein hewani asal ikan sehingga banyak masyarakat yang mampu mengakses pangan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa protein hewani yang dikandung oleh bahan pangan asal ternak merupakan asupan pangan yang berkualitas dimana untuk memperolehnya diperlukan kompensasi biaya yang relatif tidak murah. Oleh karena itu diperlukan upaya Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan daya beli masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja khususnya di pedesaan.

B. Konsumsi TelurPemenuhan kebutuhan protein hewani selain berasal dari daging juga

telur dan susu. Hingga saat ini ketersediaan telur di Kabupaten Subang khusus untuk telur itik dan ayam buras sepenuhnya merupakan produksi lokal, sedangkan untuk telur ayam ras 95% masih dipasok dari luar kabupaten seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Selama 5 tahun kebelakang konsumsi telur masyarakat Kab upaten Subang menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang meningkat sebesar 10.13% walaupun belum sampai mencapai standar gizi nasional yang diharapkan. Pencapaian target standar gizi nasional hingga akhir tahun 2008 baru mencapai 63.62% sehingga diperlukan langkah-langkah strategis dari Pemerintah Daerah untuk dapat memperluas jangkauan komoditi ini hingga ke pelosok melalui pengembangan usaha ternak ayam buras dan itik

C. Konsumsi SusuRata-rata pertumbuhan konsumsi susu masyarakat Kabupaten Subang

selama 5 tahun terakhir menunjukkan trend yang meningkat hingga 33.33%


II-59

walaupun belum sampai mencapai standar gizi nasional yang diharapkan. Dari angka yang terukur selama ini, pencapaian target standar gizi nasional untuk komoditi susu hingga akhir tahun 2008 baru mencapai 2.46%. Angka tersebut tidak menunjukkan angka yang sebenarnya karena perhitungan yang dilakukan masih pada komoditi susu segar saja sedangkan susu olahan belum. Padahal potensi perkembangan susu olahan baik susu tepung, susu pasteusisasi dan susu sterilisasi di Kabupaten Subang sangat baik dan relatif telah mampu menjangkau hampir seluruh pelosok wilayah. Diharapkan untuk kedepannya perhitungan untuk konsumsi susu dapat lebih dioptimalkan sehingga hasil pengukuran yang diperoleh dapat lebih akurat.

PerikananJumlah seluruh produksi perikanan mengalami penurunan dari kondisi sebelum krisis, penurunan tersebut diakibatkan oleh hasil budidaya yang turun sangat drastis. Hal ini disebabkan oleh permasalahan harga pakan ikan yang tinggi serta penyakit yang menyerang ikan.

Grafik 19. Produksi Perikanan (dalam Ton) Tahun 1993-2006

12,343.80

319.8

17,785.40

13,218.90

165

18,822.40

14,043.40

172.6

19,430.60

14,339.70

169.9

17,661.50

14,735.70

177.2

20,865.20

13,363.90

170.80

12,702.30

13,103.20

221.90

13,917.00

13,574.70

335.9

14,255.00

14,070.70

466.4

15,634.30

13,414.40

466.8

15,599.10

14,789.20

487.8

15,203.80

15,888.50

523.8

15,233.9017,552.00

580.5

17892

17,753.00

554.5

18,272.00

17,914.10

537.9

18,658.40

-

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Penangkapan Laut

Perairan Umum

Budidaya


Hal yang cukup menggembirakan adalah bahwa laut sebagai kekayaan terbesar sudah dapat dimanfaatkan sebagai usaha pertanian yang memiliki nilai jual tinggi, hanya saja bahwa usaha tersebut masih sebatas penangkapan, budidaya dan pengolahan ikan secara tradisional belum mengarah kepada pengolahan hasil secara modern.

Tabel 37. Jumlah Rumah Tangga / perikanan menurut kategori tempat usaha dan nilai produksi Tahun 2006 dan 2007

Tempat Usaha

Rumah Tangga Perikanan Produksi Nilai Produksi

(Milyar) 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Laut 671 673 17,753.6 17,914.1 155.5 156.9Tambak 2741 2965 9,940.7 9.937.6 155.0 145,3Running Water 255 830 519,1 998.1 5.8 10,3Kolam 8496 9260 4,406.3 4.827,5 37,4 44,1


II-60

Sawah 6676 5412 3,407.8 2.895,3 28,6 27,1Perairan Umum 825 828 554.5 537,9 3,9 3,2

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan

Perkembangan pembangunan perikanan dan kelautan pada gilirannya akan terlihat dari kontribusi bidang perikanan dan kelautan terhadap PDRB, konsumsi ikan perkapita di Kabupaten Subang sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 38Perkembangan PDRB, Konsumsi, / Capita, Income / Capita

di Kabupaten Subang

No Uraian Tahun 2006

Tahun 2007

1. PDRB (ADHK) 143 Trilliun 145 Trilliun2. Konsumsi Ikan/Capita (Kg) 19,5 19,83. Standar Konsumsi

Ikan/Capita Jawa Barat (Kg)

26 26 Sumber : BPS Tahun 2008

Perkebunan dan kehutanan Usaha kehutanan dan perkebunan memiliki peranan yang sangat penting di dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Subang, terutama dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan potensi pariwisata, pemenuhan bahan baku industri dan penghasil devisa bagi negara. Selain itu pengelolaan kehutanan dan perkebunan memiliki fungsi yang sangat strategis, dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, terutama menjaga keseimbangan ekosistem.

Berdasarkan letaknya hutan di Kabupaten Subang diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok yaitu hutan pantai (Mangrove), hutan dataran dan hutan pegunungan. Berdasarkan status kepemilikan lahan, hutan terdiri dari hutan dalam kawasan (hutan lindung, produksi) dikelola oleh Perum Perhutani, dan hutan diluar kawasan hutan (hutan rakyat) yang dikelola oleh petani/masyarakat.Dari luas keseluruhan Kabupaten Subang sebesar 205.176,95 Ha, areal kehutanan memiliki luas sebesar 40.547,13 Ha atau 19.76 % dari luas Kabupaten. Luas areal tersebut terdiri dari Kawasan Hutan Negara yang dikelola PT Perhutani Unit III Jawa Barat seluas 26.003,13 Ha dan Hutan Rakyat seluas 14.544 Ha. Dikaitkan dengan kebijakan propinsi Jawa Barat bahwa luasan kawasan lindung berupa hutan yang harus dicapai di setiap kabupaten


II-61

sebesar 27 %, maka Kabupaten Subang masih memerlukan kawasan hutan sebesar 7.24 % atau seluas 14.850,5 Ha.

Kondisi hutan saat ini mengalami degradasi, baik fungsi maupun luasnya, salah satu dampaknya adalah terjadinya lahan kritis. Luas lahan kritis di Kabupaten Subang pada tahun 2006 mencapai 9,702.3 Ha, Tahun 2007 berkurang menjadi 7.072.3 Ha dan tahun 2008 berkurang menjadi 5.972.3 Ha. Terjadinya lahan kritis tersebut pada umumnya disebabkan oleh pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air, sehingga akibat yang sering timbul adalah tanah longsor di daerah pengunungan dan banjir di daerah dataran atau hilir.

Salah satu bentuk penanganan lahan-lahan kritis adalah melalui pengembangan hutan rakyat, dimana sampai dengan tahun 2008, sudah mencapai luasan 14.544 Ha, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 39. Data Perkembangan Lahan Kritis dan Hutan Rakyat Di Kabupaten Subang

Tahun 2005 sampai dengan 2007NO KECAMATAN LUAS LAHAN KRITIS (HA) LUAS HUTAN RAKYAT (HA)

2006 2007 2008 2006 2007 20081 Tanjungsiang 674.00 97.00 22.00 1,027.00 1,602.00 1,677.00 2 Kalijati 180.50 196.50 146.50 787.50 912.50 962.50 3 Cipeundeuy 399.00 305.00 115.00 1,075.00 1,200.00 1,390.00 4 Cipunagara 211.00 211.00 211.00 270.00 270.00 270.00 5 Purwadadi 449.00 286.00 106.00 500.00 525.00 705.00 6 Pabuaran 256.00 118.00 93.00 175.00 175.00 200.00 7 Jalancagak 454.50 131.00 31.00 1,006.50 1,230.50 1,330.50 8 Cisalak 1,031.00 275.00 225.00 1,610.00 2,285.00 2,335.00 9 Cijambe 4,745.30 4,120.30 4,020.30 1,635.00 2,250.00 2,350.00 10 Sagalaherang 780.00 379.00 149.00 1,121.00 1,246.00 1,476.00 11 Subang 305.00 269.00 269.00 490.00 490.00 490.00 12 Cibogo 86.00 92.00 92.00 675.00 675.00 675.00 13 Cikaum 106.00 46.00 46.00 200.00 300.00 300.00 14 Blanakan 15 Binong 55.00 55.00 55.00 16 Compreng 53.00 53.00 53.00 17 Pagaden 25.00 55.00 55.00 175.00 175.00 175.00 18 Dawuan 39.00 14.00 25.00 19 Ksomalang 109.00 34.00 75.00 20 Ciater 67.50 67.50 21 Serang Panjang 276.00 276.00

JUMLAH9,702.3

0 7,072.3

0 5,972.3

0 10,855.0

0 13,444.0

0 14,544.0

0 Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan tahun 2009

Di bidang perkebunan, luas areal perkebunan di Kabupaten Subang mencapai 27.557,77 Ha atau 13.43 % terdiri dari 8.963,12 Ha areal perkebunan rakyat


II-62

dan 18.594,68 Ha yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara VIII meliputi kebun Ciater, Tambaksari, Wangunreja dan Jalupang, dengan tanaman pokok terdiri dari teh, karet, kina, dan kakao. Selain itu ada juga PG Rajawali II yang menangani pengelolaan pabrik gula dan perkebunan tebu.Usaha perkebunan rakyat, di Kabupaten Subang diprioritaskan pada pengembangan komoditas unggulan yang meliputi kopi, kelapa, cengkeh, dan teh serta tanaman obat seperti tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 40 Perkembangan luas areal perkebunan rakyat di Kabupaten Subang

No. KomoditiLuas Areal (Ha)Tahun2005

Tahun2006

Tahun2007

1.2.3.4.5.6.7.

CengkehKaretKopiKelapaLadaTehTebu

1.143,56,0

782,004.453,0

145,0523,0104,9

1.143,56,0

785,04.503,0

145,0518,5180,8

1.150,06,0

800,04.553,0

145,0528,5367,0

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2008

2). IndustriSuatu kriteria yang direkomendasikan UNIDO (suatu badan PBB untuk

pengembangan industri) memilah-milah daerah berdasarkan kontribusi sektor industri pada aktivitas perekonomian :1. Daerah yang masih tradisional (% kontribusi sektor industri terhadap

perekonomian di bawah 10 persen). 2. Daerah transisi (% kontribusi sektor industri terhadap perekonomian 10-20

persen). 3. Daerah semi industri (% kontribusi sektor industri terhadap perekonomian

20-30 persen)4. Daerah industri (% kontribusi sektor industri terhadap perekonomian 30

persen) (Thee Kian Wee, 1990; H. Suseno T.W., 1997).

Kriteria tersebut digunakan dalam kasus ini, sehingga dapat diperoleh informasi bagaimana kondisi perekonomian Kabupaten Subang apakah masih dianggap tradisional ataukah sudah memiliki kategori daerah lainnya. Berdasarkan kriteria tersebut dengan mengamati kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Kabupaten Subang, maka diinterpretasikan Kabupaten Subang masih diklasifikasikan sebagai daerah tradisional; dengan besaran


II-63

kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Kabupaten Subang di bawah 10 persen.

Dengan demikian kemajuan (progress) pembangunan sebetulnya dapat diamati secara statistik, dengan menggunakan suatu alat ukur (yardstick) yang dilansir oleh UNIDO (United Nation Industrial Development Organization).

Seperti diketahui, pada umumnya produk industri yang dihasilkan perusahaan industri yang berdomisili di wilayah Jawa Barat (termasuk Kabupaten Subang) merupakan produk komoditi yang dirancang untuk konsumsi ekspor, sehingga diperlukan bahan baku (input) yang berasal dari negara pemberi lisensi produk tersebut. Dengan demikian, nilai input dari bahan baku tersebut akan tergantung dari nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing.

Pengamatan atas data persentase kontribusi sektoral PDRB spatial Kecamatan pada tahun 2004, memperlihatkan adanya beberapa kecamatan yang sudah mengalami proses transformasi perekonomian, bila digunakan kriteria UNIDO, yaitu berpindah dari daerah perekonomian tradisional ke perekonomian transisi ataupun ke perekonomian semi-industri. Paparan data selengkapnya disajikan di bawah ini dan memperlihatkan pula secara simultan potret adanya ketimpangan antara wilayah kecamatan di Kabupaten Subang.

Persepsi adanya fenomena ketimpangan antar kecamatan tersebut mengemuka manakala dilakukan perbandingan tahapan perekonomian antar kecamatan dengan menggunakan kriteria UNIDO. Dan sebagai hasilnya, hanya dua kecamatan yang menapak pada proses transisi, Kecamatan Jalancagak dan Kalijati, dan dua kecamatan lainnya tergolong relatip maju karena memasuki tahapan perekonomoian semi industri, yaitu Kecamatan Cipeundeuy dan Purwadadi.

Dari fenomena yang ditampilkan, ditafsirkan relatip agak sukar untuk menata suatu program pemerataan dalam perolehan IPM. Hal ini disebabkan adanya disparitas perekonomian kecamatan akan memunculkan ketimpangan dari aspek multi dimensi, misalnya akan muncul ketimpangan kemampuan daya beli masyarakat (purchasing power parity), yang berlanjut dengan adanya ketimpangan harapan hidup serta ketimpangan perolehan derajat pendidikan.

Pengembangan Industri di Kabupaten Subang diarahkan dalam rangka keseimbangan struktur ekonomi yaitu pertanian dan industri, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara pertanian dan industri, dimana sektor industri itu sendiri lebih diprioritaskan kepada industri yang mengolah hasil-hasil pertanian, sehingga tumbuh dan berkembangnya industri di Kabupaten Subang sejalan dengan peningkatan nilai tambah sektor pertanian itu sendiri.


II-64

Pembangunan sektor industri diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan adanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta berpengaruh langsung terhadap peningkatan daya beli masyarakat karena adanya nilai tambah yang diperoleh dari tumbuh dan berkembangnya industri.

Tabel 41. Kontribusi Sektor Perekonomian, LPE (%) Dan Kriteria WilayahDi Kab. Subang Menurut Kecamatan, Tahun 2004

Nama KecamatanAktivitas Perekonomian

Total LPE KriteriaWilayahPerta-

nianIndus-

triPerda-gangan

Lain-nya

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]010. Sagalaherang 60,26 1,50 24,41 13,83 100,00 2,41 Tradisional020. Jalan Cagak 38,36 15,26 33,44 12,94 100.00 6,58 Transisi030. Cisalak 52,84 1,95 30,05 15,16 100.00 3,,87 Tradisional040. Tanjungsiang 46,00 0,66 31,38 21,96 100.00 3,71 Tradisional050. Cijambe 39,69 2,75 29,15 28,41 100.00 2,38 Tradisional060. Cibogo 49,26 0,94 30,07 19,73 100.00 1,89 Tradisional070. Subang 13,56 4,12 22,10 60,22 100.00 9,09 Tradisional080. Kalijati 28,28 12,59 30,06 29,07 100.00 6,52 Transisi090. Cipeundeuy 24,05 23,27 33,91 18,77 100.00 3,89 Semi-industri100. Pabuaran 38,65 4,77 30,50 26,08 100.00 3,65 Tradisional110. Patokbeusi 53,79 0,51 31,22 14,48 100.00 2,21 Tradisional120. Purwadadi 36,06 19,10 33,62 11,22 100.00 5,35 Transisi 130. Cikaum 51,25 1,25 17,43 30,07 100.00 1,63 Tradisional140. Pagaden 44,07 1,83 32,48 21,62 100.00 6,06 Tradisional150. Cipunagara 49,66 1,42 34,77 14,15 100.00 2,46 Tradisional160. Compreng 59,31 0,36 26,59 13,74 100.00 1,50 Tradisional170. Binong 55,41 0,74 30,75 13,10 100.00 6,79 Tradisional180. Ciasem 40,66 2,06 30,84 26,44 100.00 3,54 Tradisional190. Pamanukan 33,56 4,81 34,30 27,33 100.00 6,63 Tradisional200. Pusakanagara 52,22 0,27 32,17 15,34 100.00 2,88 Tradisional210. Legonkulon 49,70 0,45 30,40 19,45 100.00 2,35 Tradisional220. Blanakan 55,44 1,33 29,70 13,53 100.00 1,21 Tradisional

Total 38,01 4,82 31,31 25,86 100.00 5,14 TradisionalSumber : BPS. Kabupaten Subang 2005


II-65

Fokus pengembangan industri di Kabupaten Subang diantaranya pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM), bimbingan dan pengendalian mutu produksi, pengembangan diversifikasi produk, desain dan inovasi teknologi/mesin dan peralatan, peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengusaha industri.Peluang investasi industri juga terus dipromosikan sejalan dengan mulai tumbuhnya ekonomi secara makro yang menunjukan trend positif. Pemanfaatan sumber daya lokal dan masih terbukanya lahan zona industri seluas 80 % dari 11.250 ha yang ditetapkan menjadi faktor pendukung dalam promosi investasi industri di Kabupaten Subang.

Di Indonesia perusahaan industri di bedakan atas industri besar, sedang, kecil dan rumah tangga. Penggolongan perusahaan industri ini dilakukan melalui pendekatan jumlah tenaga kerja yaitu :

- Golongan industri besar : tenaga kerja di atas 100 orang- Golongan industri sedang : tenaga kerja 20 s/d 99 orang - Golongan industri kecil : tenaga kerja 5 s/d 19 orang - Golongan industri rumah tangga : tenaga kerja 1 s/d 4 orang

Grafik 20. Jumlah UKM dan Tenaga Kerja di UKM Tahun 1993-2006

7,534

22,925

4,303

10,755

4,000

10,004

4,000

10,014

3,745

9,346

3,584

9,690

6,425

13,642

6,463

13,824

6,463

13,824

6,463

13,824

6,795

15,993

6,788

16,447

6,500

16,093

6,437

16,104

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1. Unit Usaha

2. Jumlah Tenaga Kerja


Grafik 21. Nilai Produktifitas UKM (dalam Rp. 000)Tahun 1993-2006

60,735

15,924,26118,089,769 18,119,769 21,298,117

36,009,30639,850,40940,213,90940,213,90940,213,909

56,610,30262,765,92662,934,20663,792,971

-

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nilai Produksi (Rp.000)

Nilai Produksi (Rp.000)



II-66

Sampai dengan tahun 2006 jumlah perusahaan industri besar dan sedang yang sudah beroperasi secara komersil di Kabupaten Subang tercatat sebanyak 27 buah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 7.927 orang. Selanjutnya berdasarkan status penanaman modal yaitu :7 perusahaan PMA, 12 perusahaan PMDN, 16 perusahaan non fasilitas, 1.478 industri kecil formal dan lainnya 9.425 perusahaan non formal. Adapun perkembangan industri kecil dan kerajinan rumah tangga berjumlah sebesar 6437 unit usaha, jumlah tenaga kerja sebanyak 16,104 orang dan nilai produksi sebesar Rp. 63,79 Milyar.Perkembangan tersebut di atas diantaranya karena keberhasilan bidang investasi dimana hasil evaluasi BPPMD Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2008 Kabupaten Subang menempati urutan ke 10 dalam hal pertumbuhan investasi. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi perkembangan investasi di Kabupaten Subang dari tahun 2003 – 2008 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 42. Kondisi Pertumbuhan Investasi di Kabupaten Subang

Tahun 2003 Sd 2007

PENANAMAN MODAL ASING (PMA)NO KAB./KOTA TAHUN PROYEK INVESTASI

(Rp)TENAGA KERJA

1 2 3 4 5 61. Kabupaten Subang

2003 1 120,795,625,000.- 341

2004 1 151,356,933,000.- 471

2005 4 218,215,391,785.- 439

2006 2 38,402,000,000.- 30262007 6 124,783,444,000.

- 1882

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)NO KAB./KOTA TAHUN PROYEK INVESTASI

(Rp)TENAGA KERJA

1 2 3 4 5 61. Kabupaten Subang 2003 2 23,963,000,000.- 93

2004 - - -2005 1 15,230,387,000.- 4232006 - - -2007 1 13,614,200,000.- `110

Sumber : BPMP Kab. Subang

Sedangkan untuk ketersedian sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan investasi di Kabupaten Subang, memang belum menujukkan kondisi yang memuaskan. Sebagai gambaran sampai dengan tahun 2008


II-67

ketersediaannya baru mencapai sekitar 50% dari kondisi ideal yang diharapkan.

3). Koperasi dan UMKM1. Perkembangan Koperasi.

a. Keanggotaan KoperasiDari tabel tersebut di bawah ini beberapa jenis koperasi terdapat

peningkatan jumlah anggota seperti Koperasi Konsumsi, produksi, simpan pinjam dan serba usaha. Tetapi untuk Koperasi Jasa, Pemasaran, KUD, Koppontren dan BMT terlihat tidak terdapat perkembangan jumlah anggota. Akan tetapi secara substansial, keberadaan koperasi tidak dilihat dari jumlah masyarakat yang menjadi anggota tetapi keberadaan koperasi mampu memberikan pelayanan baik kepada anggota maupun masyarakat.

Diharapkan jumlah anggota akan memberikan kekuatan dan eksistensi keberadaan koperasi melalui pemberian kontribusi oleh anggota serta sebagai timbal balik koperasi kepada anggota adalah dengan memberikan pelayanan.

Tabel 43. Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2003 – 2008

No Jenis Koperasi Tahun

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

KonsumsiProduksi Simpan PinjamJasaPemasaranKUDSerba UsahaKoppontrenBMTSekunder

23.9871.0472.324269620

32.223722235

028

23.9871.0472.324269620

32.223722235

028

23.98151413588269620

32.223722235

028

28.1816.2157.444281711

35.5184.8183.52158828

29.2246.2357.464281711

35.5184.8553.52158832

29.5166.2557.484283718

35.5354.8663.52458836

Sumber Data : Dinas Koperasi dan UMKM (diolah)Keterangan :Satuan untuk Nomor Urut 1 – 9 (orang), Satuan untuk nomor urut 10 (Gerakan Koperasi)

b. Permodalan Memperhatikan tabel di bawah ini menunjukkan kecenderungan

kenaikan permodalan. Hal ini disebabkan diantaranya meningkatnya jumlah simpanan sebagai akibat penambahan jumlah anggota atau kenaikan jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan juga simpanan sukarela, Sedangkan untuk cadangan dan SHU yang belum dibagikan


II-68

dipengaruhi oleh besaran pendapatan dan terdapat efisiensi biaya operasional.

Tabel 44. Perkembangan Modal Sendiri Koperasi tahun 2003 – 2008 ( Rp .000 )

No Jenis Koperasi

Tahun

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

KonsumsiProduksi

Simp.PinjamJasa

PemasaranKUD

Serba UsahaKoppontren

BMTSekunder

65.183.287987.395

389.566188.632159.457

6.633.47884.455

111.680-

1.299.557

64.913.457987.397389.566188.632159.457

6.633.47884.455

111.680-

1.299.557

65.183.280987.397389.566188.632159.457

6.633.47884.455

111.680-

1.299.557

65.183.280987.397389.566188.832159.457

6.633.47684.455

111.680-

1.299.557

118.971.3001.826.5001.303.034573.000788.700

7.118.8001.973.955194.66731.095

1.642.571

121.945.581.872.1631.335.610587.325808.471

7.296.7702.023.304199.53431.873

1.683.636

Sumber Data : Dinas Koperasi dan UMKM (diolah)

c. Volume UsahaSalah satu indikator perkembangan koperasi dilihat dari besaran

volume usaha. Dari 10 (sepuluh) jumlah koperasi di Kabupaten Subang, perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 45. Perkembangan Volume Usaha Koperasi tahun 2003-2007 Tahun 2008

di Kabupaten Subang.(Rp .000 )

No Jenis Koperasi

Tahun

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Konsumsi

Produksi

Simp.Pinjam

Jasa

Pemasaran

KUD

Serba Usaha

Koppontren

BMT

Sekunder

39.210.402

7.603.572

441.614

159.658

100.121

39.827.285

505.267

718.716

-

1.346.858

40.073.982

7.603.572

441.618

159.658

174.957

22.051.931

107.455

695.208

-

1.579.573

39.210.402

7.603.572

441.618

159.658

100.121

39.827.285

505.267

718.716

-

1.346.858

39.210.392

7.603.572

441.618

159.658

100.121

39.827.285

505.267

718.716

-

1.346.858

283.569.902

5.118.500

11.267.766

185.000

403.078

27.815.000

2.576.119

1.378.868

231.105

5.814.629

290.659.150

5.246.463

11.549.461

189.625

413.155

28.510.375

2.640.522

1.413.340

236.883

5.959.995


Memperhatikan tabel di atas, perkembangan volume usaha koperasi dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Hanya khusus untuk Koperasi Unit Desa pada tahun 2007 terjadi penurunan volume usaha sebesar 30%, hal ini disebabkan menurunnya kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh KUD. Selama ini KUD mendapat prioritas dan


II-69

fasilitas dari program pemerintah seperti penyaluran Kredit Usaha Tani, Kredit Pangan, Pupuk dan kegiatan lainnya.

d. AssetsPerkembangan Assets yang dimiliki oleh Koperasi dari tahun

2003– 2008 adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 46. Perkembangan Assets Koperasi Tahun 2003 – 2008(Rp 000,00)

No Jenis Koperasi Tahun

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Konsumsi

Produksi

Simp.Pinjam

Jasa

Pemasaran

KUD

Serba Usaha

Koppontren

BMT

Sekunder

51.477.161

2.517.033

96.060

221.479

100.121

3.166.484

185.561

764.084

-

1.634.410

50.266.456

2.517.033

96.060

221.479

100.121

3.166.484

185.561

764.084

-

1.634.410

51.477.150

2.517.033

98.060

221.479

100.121

3.166.484

14..967

23.554

-

1.634.410

69.118.260

2.587.554

4.631.332

381.000

512.898

8.815.000

2.910.520

1.073.914

227.849

2.686.176

69.218.258

2.587.554

6.331.614

381.000

512.898

2.910.520

1.073.914

227.849

231.105

4.256.106

70.948.715

2.652.243

6.489.905

390.525

525.721

9.035.375

2.983.283

1.100.762

233.546

4.362.509

Sumber data : Dinas Koperasi dan UMKM (diolah)

e. Peningkatan Sumber Daya ManusiaSalah satu faKtor yang mendukung keberhasilan koperasi adalah

kemampuan sumber daya manusia pengelolanya. Pengurus, Manajer dan Pengawas merupakan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan koperasi. Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan koperasi adalah dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola Koperasi. Perkembangan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi di Kabupaten Subang adalah sebagai berikut :

Tabel 47. Perkembangan Koperasi yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Subang Tahun 2003 – 2008

( Orang )

No Jenis KoperasiTahun

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Konsumsi

Produksi

Simpan Pinjam

KUD

Serba Usaha

Koppontren

Pemasaran

273

286

6

51

31

24

4

96

-

-

-

-

-

2

358

142

36

39

86

79

17

431

461

4

34

91

107

-

147

154

18

46

-

38

-

157

109

28

31

5

43

-


II-70

Sumber data :Dinas Koperasi dan UMKM (diolah)

f. Perkembangan Dana-dana PemerintahUpaya untuk mendorong pengembangan usaha koperasi, Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Subang memfasilitasi gerakan koperasi untuk mendapatkan modal melalui Pemerintah Daerah ataupun Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Alokasi anggaran untuk permodalan koperasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan sejak tahun 2002 kepada KUD Mina Tambak, KUD Mina Laut dengan sasaran adalah bakul ikan.

Maksud dan tujuan pemberian modal ini kepada bakul adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bakul ikan, mengurangi tunggakan bakul ikan ke Koperasi (pengelola Tempat Pelelangan Ikan) serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pelaksanaan pelelangan ikan. Pola pemberian modal kepada bakul bekerjasama dengan PD BPR milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Selanjutnya untuk peningkatan permodalan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2006 melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dialokasikan pinjaman modal sebagai stimulasi usaha sebesar Rp 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) untuk 66 Usaha Kecil Menengah (UKM).

Sedangkan permodalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2006 dan 2007 dialokasikan melalui Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) dengan pola syariah dan konvensional.

Tujuan program ini (P3KUM) adalah memberdayakan usaha mikro melalui perkuatan permodalan serta memperkuat peran dan posisi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP) termasuk koperasi yang dikelola oleh wanita dan melayani para wanita pengusaha sebagai instrument pemberdayaan usaha mikro sehingga diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

Sasaran program ini (P3KUM) diantaranya adalah pengusaha mikro yang menjadi anggota koperasi atau yang dilayani oleh USP Koperasi yang mempunyai usaha produktif.

Perkembangan Dana bergulir P3KUM ini adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 48. Perkembangan P3KUM Tahun 2006 – 2007

No UraianTahun

2006 2007


II-71

1. Pola SyariahJumlah Penerima (KUD/ Koperasi)

Nilai Perguliran (Rp)

Anggota Penerima (Org)

Nilai Pinjaman (Rp)

Nilai Angsuran (Rp)

Sisa Pinjaman (Rp)

9

800.000.000

828

800.000.000

157.471.999

642.528.001

3

300.000.000

127

300.000.000

0

300.000.000

2. Pola KonvensionalJumlah Penerima(KUD/ Koperasi)

Nilai Perguliran (Rp)

Anggota Penerima (Org)

Nilai Pinjaman (Rp)

Nilai Angsuran (Rp)

Sisa Pinjaman (Rp)

5

500.000.000

311

500.000.000

10.620.000

489.380.000

4

400.000.000

242

400.000.000

0

400.000.000

Sumber Data : Dinas Koperasi dan UMKM (Diolah)

2. Perkembangan Usaha Kecil Menengah.Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Subang dapat dikelompokan dalam perdagangan, industri pertanian, industri non pertanian dan aneka usaha. Perkembangan Usaha Kecil Menengah yang telah di bina oleh Dinas Koperasi dan UMKM pada keempat sektor tersebut :

Tabel 49. Perkembangan UKM Tahun 2003 – 2008.No Sektor Tahun

2003 2004 2005 2006 2007 2008


II-72

1.

2.

3.

4.

Perdagangan

Jumlah (unit)

Assets (Rp 000)

Omzet (Rp 000)

Jml Naker (org)

Industri Pertanian

Jumlah (unit)

Assets (Rp 000)

Omzet (Rp 000)

Jml Naker (org)

Industri Non Pert

Jumlah (unit)

Asstes (Rp 000)

Omzet (Rp 000)

Jml Naker (org)

Aneka usaha

Jumlah (unit)

Assets (Rp 000)

Omzet (Rp 000)

Jml Naker (org)

179

6.877.396

2.842.951

258

163

1.802.420

10.614.585

614

103

2.048.198

8.877.897

468

94

853.579

7.161.443

106

281

13.731.231

47.770.732

438

185

6.110.398

19.547.285

980

110

2.342.958

9.600.766

490

200

7.081.669

20.907.227

281

427

14.747.481

52.686.552

659

245

6.795.103

24.740.875

1.058

133

2.830.378

10.314.866

526

265

8.350.999

21.638.727

368

427

14.747.481

52.686.552

659

497

19.070.353

40.848.135

1.834

184

4.632.378

13.873.866

817

265

8.350.999

21.638.727

368

440

15.474.457

62.115.685

712

525

20.364.345

49.895.524

2.286

192

5.820.602

23.256.600

1.051

280

11.308.733

48.057.168

597

2.156

22.739.457

71.534.625

903

1.004

24.392.945

55.951.324

2.974

335

8.477.102

28.274.000

1.469

787

21.828.873

65.264.994

1.164


3. Perkembangan Lumbung Ekonomi DesaSejak tahun 2006 yang lalu, pendirian Lumbung Ekonomi Desa

(LED) di Kabupaten Subang telah menunjukkan keberhasilan yang amat berarti. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah LED, jumlah anggota LED, jumlah simpanan/tabungan anggota dan jumlah modal usahanya. Sejalan dengan perkembangan secara kuantitas dari LED tersebut, citra LED serta partisipasi anggota dan masyarakat pun tumbuh semakin baik.

Perkembangan Lumbung Ekonomi Desa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 di Kabupaten Subang sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 50. Perkembangan LED Tahun 2006 - 2008

Uraian Satuan 2006 2007 2008 *)

1. Jumlah LED Unit 207 255 255

2. Jumlah Anggota LED Orang 15.805 74.246 89.248

3. Jumlah Tabungan Rp. 574.447.200 3.572.515.307 7.042.999.033

4. Dana Hibah Bersyarat- Jumlah Dana- Jumlah LED penerima

dana

Rp.

Unit

515.000.000

12

1.520.000.000

165

3.485.000.000

211

*) Data Tahun 2008 merupakan kumulatif dari tahun 2007


II-73

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa sampai dengan akhir tahun 2008 telah tumbuh sebanyak 255 LED. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 23,19% dari jumlah LED sebanyak 207 unit pada tahun 2006. Jumlah LED sebanyak 255 unit terdiri dari 253 unit LED di Desa/Kelurahan dan 2 unit LED di pasar.

Sejalan dengan pertumbuhan jumlah LED, jumlah anggota LED pun telah tumbuh dengan pesat. Pada akhir tahun 2008 telah tercatat sebanyak 89.248 orang anggota LED, sehingga jika dibandingkan dengan jumlah anggota LED pada tahun 2006 yang hanya sekitar 15.805 orang maka telah terjadi peningkatan sebesar lebih dari 5 kali lipat.

Perkembangan jumlah tabungan LED sampai tahun 2008 juga cukup menggembirakan. Apabila akhir tahun 2006 jumlah tabungan LED hanya sebesar Rp. 574.447.200 maka pada akhir tahun 2008 jumlah tabungan telah mencapai Rp. 7.042.999.033, atau terjadi peningkatan sebesar lebih dari 12 kali.

Dalam hal pemberian bantuan dana hibah bersyarat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dilaksanakan sejak tahun 2006. Kegiatan pemberian Stimulan Modal Lumbung Ekonomi Desa (LED) semula dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Subang dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000. Dari jumlah dana stimulan sebesar Rp. 3.000.000.000 telah disalurkan kepada masyarakat anggota LED sebesar Rp. 515.000.000.

Selanjutnya Tahun 2007, jumlah dana hibah bersyarat yang telah disalurkan sebesar Rp. 1.520.000.000 kepada 165 LED dan subsidi bunga sebesar Rp. 24.000.000 kepada LED Sayang Ibu, Desa Gunungsari Kecamatan Pagaden dan dalam tahun 2008, dana hibah bersyarat yang telah disalurkan secara kumulatif dari tahun 2007 sebesar Rp. 3.485.000.000 dan subsidi bunga sebesar Rp. 39.600.000. Dengan demikian sejak tahun 2006 bantuan dana hibah bersyarat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang telah disalurkan kepada LED sebesar Rp. 4.000.000.000. Dari seluruh LED yang ada di Kabupaten Subang, masih terdapat 45 LED (17,65%) yang belum mendapatkan bantuan dana hibah bersyarat, hal ini antara lain disebabkan LED yang bersangkutan belum aktif kegiatannya.

Kalau kita analisis ada nilai yang sangat potensial dalam upaya pengumpulan modal untuk biaya/usaha mikro, yang mana Pemda dengan mengeluarkan dana stimulan sebesar Rp. 4 Milyar maka LED dapat menarik tabungan dari masyarakat sebesar Rp. 7.042.999.033. Angka tersebut sangat produktif untuk selanjutnya digulirkan sebagai modal usaha kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat.


II-74

Perkembangan LED di Kabupaten Subang jika dilihat per Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 51. Perkembangan LED di Kabupaten Subang Per 31 Desember 2008

No Kecamatan JmlLED

Anggota (Org) Tabungan (Rp.000) JumlahDana Hibah

(Rp. 000)

Keadaan Kredit Rata-rata (%)

2007 2008 2007 2008 Lancar KurangLancar

Macet

1 Sagalaherang 7 2.473 3.068 98.066 221.857 100.000 87,8 7,6 4,6

2 Serangpanjang 6 1.362 1.451 56.328 139.386 61.000 79,6 18,0 2,4

3 Ciater 7 2.180 2.426 101.864 250.882 121.000 82,9 16,3 0,8

4 Jalancagak 7 1.165 1.569 49.210 114.354 59.000 69,5 23,8 6,7

5 Kasomalang 8 3.328 3.701 181.832 313.380 168.000 90,7 8,4 0,9

6 Cisalak 9 3.925 4.289 178.909 293.373 166.000 86,8 11,6 1,6

7 Tanjungsiang 10 2.230 3.425 91.427 205.890 144.000 92,6 6,3 1,1

8 Cijambe 8 1.012 1.393 29.768 86.940 50.000 82,7 17,3 -

9 Cibogo 9 2.895 3.298 167.488 294.244 179.000 63,7 30,7 5,6

10 Subang 9 3.223 3.341 257.250 418.081 187.000 78,2 13,7 8,1

11 Kalijati 10 3.929 4.263 94.036 178.693 111.000 88,1 10,6 1,3

12 Dawuan 11 3.517 3.947 640.783 937.767 96.000 72,8 26,2 1,0

13 Cipeundeuy 7 2.005 2.037 65.846 190.151 104.000 90,4 6,9 2,7

14 Pabuaran 8 1.544 2.266 65.777 184.485 103.000 74,1 25,9 -

15 Patokbeusi 10 2.255 2.454 125.495 262.975 163.000 72,6 23,3 4,1

16 Purwadadi 10 2.242 2.363 96.605 150.482 97.000 68,7 20,3 11,0

17 Cikaum 9 1.306 1.939 42.830 96.490 54.000 87,2 10,3 2,5

18 Pagaden 10 2.938 3.995 154.758 281.136 146.000 77,3 12,4 10,3

19 Pagaden Barat 9 1.195 2.408 57.969 133.028 108.000 73,3 17,0 9,7

20 Cipunagara 10 5.280 5.928 200.605 377.410 225.000 100,0 - -

21 Compreng 8 4.041 4.664 100.671 377.438 143.000 74,6 14,3 11,1

22 Binong 9 2.062 2.661 67.895 152.065 89.000 92,5 7,5 -

23 Tambakdahan 9 1.170 2.230 53.750 145.870 57.000 90,5 9,5 -

24 Ciasem 9 1.470 1.981 76.863 151.795 85.000 84,4 15,6 -

25 Pamanukan 8 1.909 1.959 68.418 155.998 94.000 69,1 26,9 4,0

26 Sukasari 7 2.137 2.547 73.030 142.905 90.000 84,7 13,3 2,0

27 Pusakanagara 7 3.717 4.101 83.092 165.741 102.000 67,8 23,0 9,2

28 Pusakajaya 8 1.443 2.035 83.828 150.901 96.000 71,4 15,8 12,8

29 Legonkulon 7 3.103 3.680 94.779 223.323 142.000 82,8 8,6 8,6

30 Blanakan 9 3.190 3.829 113.343 245.960 145.000 98,6 0,9 0,5

Jumlah 255 74.246 89.862 3.572.515 7.042.999 3.485.000 81,2 14,7 4,1


Dari Tabel 51 dapat dilihat bahwa di satu Kecamatan rata-rata berdiri 8 sampai dengan 9 LED dengan rata-rata jumlah anggota sebanyak 2.995 orang. Kecamatan yang memiliki anggota LED terbanyak terdapat di Kecamatan Cipunagara sebanyak 5.928 orang. LED yang memliki jumlah anggota di atas rata-rata terdapat di 14 Kecamatan, dan 16 Kecamatan lainnya jumlah anggota LED-nya di bawah rata-rata.

Dilihat dari jumlah tabungan, LED yang memiliki jumlah tabungan terbanyak terdapat di Kecamatan Dawuan sebesar Rp. 937.767.000. Jumlah tabungan LED rata-rata se-Kabupaten Subang sebesar Rp. 234.766.634.


II-75

Jumlah tabungan di atas rata-rata terdapat di 11 Kecamatan dan 19 Kecamatan lainnya memiliki jumlah tabungan di bawah rata-rata.

Dari jumlah dana hibah bersyarat sebesar Rp. 3,485 milyar, LED yang mendapat dana hibah bersyarat terbesar adalah Kecamatan Cipunagara sebesar Rp. 225 juta, dan yang paling sedikit mendapat dana hibah bersyarat adalah Kecamatan Cijambe sebesar Rp. 50 juta. Selanjutnya terdapat 2 (dua) LED yang mendapat subsidi bunga, yaitu LED Sayang Ibu di Desa Gunungsari Kecamatan Pagaden sebesar Rp. 36 juta dan LED Amanah di Desa Cupunagara Kecamatan Cisalak sebesar Rp. 3,6 juta. Sehingga jumlah subsidi bunga yang diberikan sebesar Rp. 39,6 juta.

Jika dilihat dari pengembalian kredit dana hibah bersyarat dari anggota kepada LED di tiap Kecamatan, terlihat bahwa rata-rata 81,2% pengembalian kreditnya lancar, 14,7% kurang lancar dan hanya 4,1% yang pengembalian kreditnya macet. Pengembalian kredit yang paling baik terdapat di Kecamatan Cipunagara (100% lancar), dan yang paling buruk di Kecamatan Cibogo dimana 63% pengembalian kredit lancar, 30,7% kurang lancar dan 5,6% macet.

Untuk mengatasi pengembalian kredit yang kurang lancar atau macet di setiap LED serta untuk mengembangkan usahanya, diperlukan kerjasama yang baik antara pengurus LED dengan pihak Desa dan Kecamatan maupun Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Subang sehingga setiap permasalahan dapat segera teratasi

Untuk memantau perkembangan LED di Kabupaten Subang, kegiatan monitoring dan evaluasi perlu terus dilaksanakan. Melalui kegiatan ini dapat diperoleh informasi bagi pimpinan sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan lebih lanjut, mengantisipasi keadaan perekonomian di masa mendatang, penyempurnaan perencanaan LED (replanning) dan untuk kelancaran pelaksanaan rencana dan program Lumbung Ekonomi Desa di Kabupaten Subang.

4). Pariwisata Kabupaten Subang merupakan daerah potensi wisata alam, seni dan budaya, Berdasarkan grafik di bawah ini, diketahui bahwa kegiatan kepariwisataan menunjukan peningkatan yang cukup baik dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang cenderung menaik. Peningkatan kegiatan kepariwisataan tersebut, berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, terutama dalam menciptakan lapangan usaha bagi penduduk di sekitar obyek wisata.

Grafik 22. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun 1993-2007


II-76

804,0251,206,184

1,737,987 1,806,738 1,893,235

1,298,6971,652,626

1,888,388

2,808,2483,171,040

3,704,5213,622,299 3,795,579

4,661,1935,119,741

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

WISNUS

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Subang

Grafik 23. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 1993-2007

85,851 85,85692,759

102,373

72,480

34,399

68,748 67,331

36,529 37,374 37,07042,946

48,45357,839 58,406

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

WISMAN

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Subang

Obyek wisata yang sudah dikenal dan memberikan kontribusi terhadap PAD terbesar adalah Pemandian Air Panas Ciater, sedangkan obyek wisata lainnya yang potensial untuk dikembangkan adalah :

1) Curug Cijalu2) Pantai Pondok Bali3) Wisata alam Wangun harja4) Penangkaran Buaya5) dan potensi wisata lainnyaSementara itu potensi seni dan budaya Kabupaten Subang

adalah :1). Sisingaan 2). Jaipongan 3). Calung4). Wayang golek5). dan kesenian tradisional lainnya

2.3.2. Kondisi Sumber Daya Alam Sumber Daya Alam merupakan potensi pembangunan yang perlu didayagunakan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat terlebih SDA Kabupaten Subang relatif lengkap, mulai dari lahan yang terdiri dari pegunungan, hutan, pantai, sumber pertambangan, energi dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam pembahasan Sumber Daya Alam lebih


II-77

ditekankan pada faktor-faktor yang menjadi potensi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. 1. Sumber Daya lahan

Secara umum Kabupaten Subang beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata pertahun 2.352 mm dengan jumlah hari hujan 100 hari. Iklim yang demikian ditunjang oleh adanya lahan yang subur dan banyaknya aliran sungai menjadikan sebagian besar luas tanah Kabupaten Subang dipergunakan untuk pertanian. Hal ini ditunjukan dengan Luas Wilayah Kabupaten Subang yang mencapai 201.786 ha terdiri dari sawah seluas 84.167 ha (41,71 %) dan lahan kering seluas 121.009 ha (58,29%). Memperhatikan data luas lahan lebih jauh ternyata kualitas sawah di kabupaten Subang sebagian besar (67,76.%) sudah merupakan sawah berpengairan irigasi teknis.

2. Sumber Daya MineralKabupaten Subang memilik berbagai jenis sumber daya mineral

dan yang paling besar adalah Bahan Galian C. Dari jenis bahan mineral tersebut yang paling banyak ditambang dan dimanfaatkan adalah jenis bahan galian untuk bahan bangunan seperti batu belah, pasir dan sirtu. Sedangkan jenis bahan galian untuk industri manufaktur dan pertanian belum dimanfaatkan secara maksimal. Secara alami di Kabupaten Subang terdapat beberapa jenis bahan galian yang potensial untuk ditambang yang tersebar di beberapa kecamatan seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 52. Wilayah Potensi Sumber Daya MineralNo Jenis Kecamatan Potensi1 Pasir Pantai / Sungai

(Endapan Kuarter)1. Legon kulon2. Blanakan

210 juta M3

2 Lempung 1. Blanakan2. Patokbeusi3. Ciasem4. Pamanukan5. Compreng6. Pusakanagara

± 5 juta M3

3 Lempung dan Trass 1. Pabuaran2. Cikaum3. Kalijati4. Pagaden

± 150 Juta m2

4 Sirtu(Endapan Alluvial Kuarter)

1. Cipeundeuy2. Blanakan3. Ciasem4. Compreng5. Cipunagara6. Cibogo7. Subang

Tersebar di Daerah Aliran Sungai (DAS)

5 Gypsum Subang ± 5 Juta M3

6 Batu Andesitik 1. Cijambe2. Cisalak3. Tanjungsiang4. Jalancagak5. Sagalaherang6. Serang Panjang7. Ciater

± 2 Juta M3

7 Pasir Gunung Jalancagak Belum dievaluasi8 Pasir

(Endapan Sungai Purba)1. Cipeundeuy2. Kalijati3. Subang4. Cijambe5. Cibogo

± 1,2 Milyar M3

9 Puzolan 1. Cijambe2. Sagalaherang

± 200 Juta M3

10 Belerang Ciater ± 20 Juta M3

11 Yarosite Ciater ± 50 Juta M3


II-78

12 Batu Gamping 1. Kalijati2. Cijambe

Belum dievaluasi

13 Batu Bara Cijambe Belum di evaluasiSumber : Dinas Pertambangan dan Eneregi

Sedangkan untuk bahan galian logam, ditemukan indikasi bahan galian emas di Desa Cupunagara Kecamatan Cisalak dan sekitarnya.Di lapangan keberadaan endapan emas ini diindikasikan dengan ditemukannya zona ubahan seperti piritisasi, kaolinitisasi, serisitisasi dan urat-urat mineralisasi dengan kandungan emas dan mineral penyertanya seperti galena, zeng, perak dan lain-lain.Berdasarkan hasil eksplorasi pendahuluan yang dilakukan PT Aneka Tambang Tbk, pada tahun 2004, kandungan emas di Desa Cupunagara, Kecamatan Cisalak adalah berkisar antara 0.06 – 0.07 ppm.

3. Sumber Daya HutanBerdasarkan fungsinya hutan memiliki fungsi ekologi dan fungsi

ekonomi. Sebagai fungsi ekologi hutan menghisap udara karbon (CO2) dari udara dan mengembalikan oksigen (O2) bersih pada manusia disamping berfungsi sebagai pengatur tata air. Sedangkan sebagai fungsi ekonomi, hutan memiliki nilai manfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu berupa hasil hutan baik kayu maupun non kayu.

Keberadaan hutan di Kabupaten Subang telah mengalami degradasi baik fungsi maupun luasannya, salah satu dampaknya adalah terjadinya lahan kritis. Luas lahan kritis di Kabupaten Subang berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 2006 mencapai 9,702.3 Ha, Tahun 2007 berkurang menjadi 7.072.3 Ha dan tahun 2008 berkurang menjadi 5.972.3 Ha.

Terjadinya lahan kritis tersebut pada umumnya disebabkan oleh pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air dan akibat yang sering timbul adanya tanah longsor di daerah pegunungan dan banjir di daerah dataran atau hilir.

Upaya Pemerintah Daerah dalam penanganan lahan kritis dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan, salah satunya adalah pengembangan hutan rakyat, dimana sampai dengan tahun 2008, sudah mencapai luasan 14.544 Ha, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 53. Perkembangan Lahan Kritis dan Hutan Rakyat di Kabupaten Subang

NO KECAMATAN LUAS LAHAN KRITIS (HA) LUAS HUTAN RAKYAT (HA)

2006 2007 2008 2006 2007 20081 Tanjungsiang 674.00 97.00 22.00 1,027.00 1,602.00 1,677.00


II-79

2 Kalijati 180.50 196.50 146.50 787.50 912.50 962.50 3 Cipeundeuy 399.00 305.00 115.00 1,075.00 1,200.00 1,390.00 4 Cipunagara 211.00 211.00 211.00 270.00 270.00 270.00 5 Purwadadi 449.00 286.00 106.00 500.00 525.00 705.00 6 Pabuaran 256.00 118.00 93.00 175.00 175.00 200.00 NO KECAMATAN LUAS LAHAN KRITIS (HA) LUAS HUTAN RAKYAT (HA)

2006 2007 2008 2006 2007 20087 Jalancagak 454.50 131.00 31.00 1,006.50 1,230.50 1,330.50 8 Cisalak 1,031.00 275.00 225.00 1,610.00 2,285.00 2,335.00 9 Cijambe 4,745.30 4,120.30 4,020.30 1,635.00 2,250.00 2,350.00 10 Sagalaherang 780.00 379.00 149.00 1,121.00 1,246.00 1,476.00 11 Subang 305.00 269.00 269.00 490.00 490.00 490.00 12 Cibogo 86.00 92.00 92.00 675.00 675.00 675.00 13 Cikaum 106.00 46.00 46.00 200.00 300.00 300.00 14 Blanakan 15 Binong 55.00 55.00 55.00 16 Compreng 53.00 53.00 53.00 17 Pagaden 25.00 55.00 55.00 175.00 175.00 175.00 18 Dawuan 39.00 39.00 25.00 19 Ksomalang 109.00 109.00 75.00 20 Ciater 67.50 67.50 21 Serang Panjang 276.00 276.00

JUMLAH9,702.3

0 7,072.3

0 6,072.3

0 10,855.0

0 13,444.0

0 14,544.0

0 Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan tahun 2008

Selain hutan rakyat sebagaimana tabel di atas, Kabupaten Subang juga memiliki hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani melalui KPH Bandung Utara (KBKPH Cisalak) dan KPH Purwakarta (KBKPH Tambakan, KBKPH Subang, KBKPH Kalijati, dan KBKPH Pamanukan) yaitu seluas 26.003,13 ha yang terdiri dari hutan produksi seluas 14.276,71 ha dan hutan lindung seluas 11.726,42 ha.

Dengan demikian luas total hutan di Kabuaten Subang mencapai 40.409,13 Ha atau 20,03 % dari seluruh wilayah Kabupaten Subang. Dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat bahwa luas kawasan lindung yang merupakan kawasan hutan harus dicapai pada setiap kabupaten adalah 27%, oleh karena itu Kabupaten Subang masih memerlukan kawasan lindung sebesar 6,97 % atau seluas 14.064,48 Ha.

Luas Hutan, fungsinya dan pengelolaannya di Kabupaten Subang akan terus diupayakan meningkat, dan berperan sebagai sumber daya yang memiliki kontribusi terhadap aspek perekonomian Kabupaten Subang, walaupun saat ini belum berarti untuk PDRB Kabupaten Subang. Namun ada nilai manfaat hutan yang sangat penting dan tak ternilai


II-80

yaitu berperan pada bidang jasa non ekonomi, seperti untuk mengatur tata air, perlindungan hutan, pencegah erosi dan banjir, pemelihara kesuburan tanah, sumber plasma nutfah, pengatur iklim mikro, pariwisata alam dan produsen oksigen.

4. Sumber Daya EnergiEnergi merupakan salah satu sumber daya yang dibutuhkan manusia

untuk menopang berbagai kegiatan atau aktivitasnya. Meningkatnya konsumsi energi akan meningkatkan beban pencemaran lingkungan, terutama yang dilepaskan ke udara sehingga memberikan kontribusi terhadap efek rumah kaca dan perubahan iklim.

Pola konsumsi energi primer yang lebih terpusat pada sumber sumber energi tak terbaharui menumbuhkan kekhawatiran terhadap munculnya kelangkaan bila pemanfaatannya tidak terkendali. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah guna mengatasi ancaman kelangkaan sumber-sumber energi dimasa depan. Energi yang perlu mendapat perhatian adalah energi listrik, minyak bumi, gas dan panas bumi.

a). Energi ListrikTekad pemerintah untuk meningkatkan produktivitas sekaligus

kesejahteraan rakyat hingga menyentuh masyarakat di pelosok pedesaan dilakukan melalui program listrik masuk desa.

Pada tahun 2005 jumlah konsumen listrik sudah mencapai 240.509 pelanggan. Angka ini bila dibandingkan dengan keadaan 1999 yang baru mencapai 203.426 pelanggan, jadi telah meningkat rata-rata sebesar 7,38% pertahun. Dan berdasarkan data Distamben, bahwa sampai saat ini masih ada masyarakat yang belum menikmati sambungan listrik sebanyak 13.500 KK atau sekitar 3.11 % dari seluruh rumah tangga yang ada. .

b). Minyak bumi, gas dan panas bumi 1). Minyak bumi dan gas

Kabupaten Subang merupakan salah satu daerah di Indoensia yang merupakan penghasil minyak bumi dan gas alam, bahkan potensi migasnya terbilang cukup besar. Berdasarkan hasil inventarisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Subang yang dikompilasikan dengan data dari pertamina, Kabupaten Subang memiliki potensi minyak bmi (crude oil) gas bumi, dan gas asosiasi yang cukup besar . Secara detil dapat dilihat pada table di bawah ini :


II-81

Tabel 54. Wilayah Potensi minyak Bumi dan Gas Alam

No Jenis Lokasi Potensi1234

Minyak MentahGas AsosiasiGas Non AsosiasiGas CO2

Pedataran SubangPedataran SubangPedataran Subang

Cikaret

169,5 Juta Barel718.7 MMSCF

3.218,1 MMSCF497 BCF

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2009

Berdasarkan hasil kajian interpretasi survey seismic dan analisa cekungan pembawa migas yang dilakukan pertamina (dengan catatan apabila tidak ditemukan sumur-sumur baru), potensi minyak bumi di wilayah Kaupaten Subang akan habis setelah produksi selama 30 tahun dan gas bumi akan habis setelah masa produksi 60 tahun.

Di Kabupaten Subang, pelaksanaan pengelolaan WKP Migas dikelola oleh Pertamina Region Jawa, selaku operator pemegang kontrak yang beroperasi di seluruh wilayah Kabupaten Subang. Berikut status kondisi sumur migas di Kabupaten Subang dalam tabel di bawah ini :

TABEL 55. PERKEMBANGAN STATUS SUMUR PRODUKSI MIGAS DI WILAYAH KABUPATEN SUBANG

Bulan : April 2009

Field Code

Sumur

Dibor

Sumur Penghasil Sumur Tidak Produksi

Gas

Minyak

Total

Lain2

Kering

Total

Pagaden PGD 11 2 2 8 1 9Pasirjadi PSJ 14 7 7 6 1 7Bojongraong

BJR 4 2 2 2 2

Tanjungsari TJS 4 4 4 0 0Sindangsari SDS 3 1 1 2 2Pamanukan PMK 2 1 1 1 1Pamanukan Selatan

PMS 2 1 1 1 1

Subang SBG 18 16 16 2 2Tunggul Maung

TMG 2 0 2 2

Sukamandi SKD 2 1 1 1 1Jumlah 67 34 1 37 25 2 27

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Tahun dan Pertamina

2). Panas bumi Berdasarkan informasi terakhir dari Geo Soft Asia, wilayah

Kabupaten Subang memiliki kandungan panas bumi (geothermal) yang sangat potensial. Pemboran geothermal pada kedalaman 400 m dapat menghasilkan sumber panas yang cukup untuk kebutuhan


II-82

energi listrik. Potensi geothermal di Kabupaten Subang dapat dikembangkan sampai 85 Mega Watt. Potensi panas bumi ini hingga sekarang belum di kembangkan secara optimal sebagai sumber energi.

3). Sumber Energi Lainnya - Sumber Daya Biomassa

Biomassa adalah sumber energi yang berasal dari bahan-bahan nabati, termasuk limbah yang berasal dari manusia dan hewan. Biomasa ini dapat berbentuk padat, cair dan gas. Biomasa masih banyak dipakai terutama daerah pedesaan, diperkirakan sebesar 40 % dari total pemakai nasional. Di Kabupaten Subang hingga sekarang belum ada data pasti tentang penggunaan biomasa sebagai sumber energi.

- Sumber Daya Tenaga SuryaEnergi surya mulai dikembangkan sejak tahun 1960-an, yaitu

untuk pemanasan. Indonesia memiliki potensi energi surya yang cukup tinggi, yaitu 4.825 Kwh/m2/hari. Secara akumulatif, bila seluruh potensi dimanfaatkan, akan mencapai 9,63 x 106 MW jika diperhitungkan luas daratan Indonesia 2 juta kilometer persegi atau 0,1 % dari luas Indonesia, maka Kabupaten Subang secara potensial memiliki potensi energi surya sebesar 9,63 x 103 MW.- Sumber Daya Tenaga Angin

Energi Angin mulai dikembangkan di Indonesia sejak awal tahun 1970-an oleh LAPAN. Pengembangan tenaga angin sampai sekarang ini terutama adalah untuk pembangkit tenaga listrik skala kecil untuk memompa air laut ke tambak garam, dan untuk aerasi tambak udang. Kecepatan angin di wilayah Pantai Laut Jawa termasuk wilayah Kabupaten Subang diperkirakan sekitar 4 m/d – 5 m/d, kecepatan ini diperkirakan mampu untuk memutar turbin angin skala kecil. - Sumber Mikro Hidro

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) potensinya cukup besar untuk dikembangkan di kabupaten subang sesuai data potensi pengembangan PLTMH (terlampir) dan menjadi salah satu alternatif energi baru dan terbarukan , terutama didaerah pedesaan yang belum terjangkau oleh Jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Apabila dibandingkan dengan sumber energi baru dan terbarukan lainnya seperti angin dan matahari.Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) memiliki keunggulan yaitu : Menggunakan teknologi yang relatif sederhana sehingga

mudah dioperasikan dan dirawat dengan dengan biaya rendah.


II-83

Merupakan energi yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi udara atau limbah lainnya, dan tidak merusak ekosistem sungai

Memacu pengembangan kapasitas masyarakat melalui lembaga pengelola yang harus dibentuk.

Dapat menghasilkan jumlah energi yang relatif besar dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produksi terutama disiang hari.

Dilihat dari sisi ekonomi PLTMH pada dasarnya dapat memberikan manfaat dengan dua cara yaitu penghematan pengeluaran untuk energi dibandingkan penggunaan sumber energi lainnya, dan pendorong munculnya usaha-usaha produktif dengan memanfaatkan energi yang dihasilkan sehingga menumbuhkan keswadayaan masyarakat dalam mengelola PLTMH secara berkelanjutan dan akhirnya dapat memutar roda ekonomi pedesaan.

TABEL 56. LOKASI POTENSI MIKROHIDRO DI KABUPATEN SUBANG

NO DESA/KECAMATAN NAMAAIR TERJUN

KECEPATAN

ALIRAN AIR

SUNGAI RATA RATA

(M/DET)

LUASPENAMPA

NGALIRANSUNGAI

(M²)

DEBIT AIR

(L/DET)HEAD(M)

POTENSI

LISTRIK(KW)

JARAK DATAR DAN

LURUS DARI

TIANG LISTRIK

PLN TERDEKA

T

SEKOR

POTENSI AIR

1. Cikadu/Cijambe Ciawitali 0,75 0,3800 218,500 46 59,1 2000 92. Curug

Agung/SagalaherangCingcelegeng 0,967359 0,33375 99,0356

335 21,1 800 20

3. Cipancar/Sagalaherang

Cijalu (asli) 0,849558 0,36 318,5841

40 77,5 2500 6


Putri 0,7692308

0,1866667

143,5898

28 24,5 4500 18


Cilempar (Cijalu pop)

0,8333333

0,1733333

114,444 110 96,6 4750 3


Cilamaya 0,8571428

0,24 205,7143

45 56,3 7000 10

7. Ponggang/Sagalaherang

Ponggang 4,26666 2,25 9599,99 40 2260,224

500 1

8. Ponggang/Sagalaherang

Leuwi Purut 1,66667 0,2 333,3 45 88,5599 450 5

9. Ciater/Jalancagak Tawin/Calengkok

1,666667 0,0833363

138,8938

25 21,1 200 19

10.

Cibeusi/Jalancagak Cibaregbeg 1,7142857

0,2133363

365,7194

40 88,9 4800 4

11.

Cibeusi/Jalancagak Wayang 1,5384613

0,2566727

394,8811

15 36,0 4500 13

12.

Cibeusi/Jalancagak Ciangin 0,7317071

0,1866727

136,5898

30 24,9 4200 17

13.

Mayang/Cisalak Cibago 0,83333 0,4 333,333 35 70,9 250 8

14.

Mayang/Cisalak Citorok 0,7692308

0,075 57,6923 40 14,0 1500 21

15.

Mayang/Cisalak Cimuncang 0,6382979

0,08 51,0638 90 27,9 1700 15

16.

Mayang/Cisalak Mardi 0,4545455

0,1166727

53,033 80 25,8 2100 16

17 Mayang/Cisalak Mardi Kecil 0,769230 0,066666 51,2821 25 7,8 2300 22


II-84

. 8 718.

Mayang/Cisalak Cileat 0,9375 0,6666667

625 130 494,1 3600 2

19.

Mayang/Cisalak Cibedug 0,7317073

0,1 73,1773 90 40,1 4500 12

20.

Mayang/Cisalak Cicangah 0,8108108

0,14 113,5135

80 55,2 4600 11

21.

Mayang/Cisalak Ciciung 0,7317073

0,11 80,4951 70 34,3 4700 14

22.

Buniara/Tanjungsiang Sawer 0,5882353

0,0825 48,5294 250 71,4 2000 7

5. Sumber Daya Keanekaragaman Hayati.Keanekaragaman hayati (biodiversitas) diartikan sebagai berbagai

ekosistem dan bentangan jenis serta variasi semua hewan, tumbuhan dan mikroorganisme yang hidup. Setiap individu organisme terdiri atas ribuan gen dalam kombinasi yang unik, spesies terdiri atas banyak individu, dan ekosistem tersusun oleh banyak spesies yang berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan lingkungan fisik. Istilah ini dapat diajukan, baik pada tingkat genetik, spesies maupun ekosistem atau habitat.

Berdasarkan pada batasan tersebut, maka keanekaragaman hayati (biodiversity) merupakan sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu pemberi kontribusi terhadap pembangunan, namun disisi lain untuk beberapa jenis keanekaragaman hayati juga perlu dilestarikan, dengan pertimbangan kelangsungan suatu ekosistem.

Tidak mudah menjelaskan tentang peranan dan pentingnya sumberdaya hayati bagi kelangsungan hidup manusia, lebih khusus lagi sumberdaya genetika. Namun hal ini sangat penting dalam suatu ekosistem, terutama bagi penunjang kehidupan manusia.

Potensi keanekaragaman hayati di Kabupaten Subang umumnya berlokasi di kawasan yang berfungsi sebagai konservasi. Letak kawasan konservasi tersebar menurut ketinggian tempatnya, yakni pada dataran rendah dan dataran tinggi. Seperti tipe ekosistem laut, pantai payau, rawa, rawa pegunungan, hutan tropis dataran rendah/tinggi.

Untuk mencegah kepunahan dari spesies-spesies yang telah dijaga kelestarian dan penurunan potensi sumber daya hutan sudah berlangsung cukup lama, dimulai sejak Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang pokok kehutanan (UUPK), Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan ekosistemnya dan peraturan pelaksanaanya. Dengan demikian, secara yuridis kelestarian sumberdaya hutan makin kokoh. Namun kondisi saat ini sangat sulit untuk dipertahankan, karena terjadinya konflik antara kepentingan ekologis dan kepentingan ekonomi.


II-85

Suatu pemikiran yang perlu diingat adalah bahwa hilangnya suatu habitat dapat menyebabkan turunnya populasi Flora dan Fauna. Turunnya populasi flora dan fauna akan menggangu tatanan lingkungan hidup, yang akhirnya akan menimbulkan ketidakstabilan lingkungan hidup. Keadaan sebaliknya adalah makin beranekaragam sumberdaya alam hayati, makin stabil tatanan lingkungan.

2.3.3. Analisa Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Dari kondisi di atas, maka analisa yang dapat disajikan adalah sebagai berikut :

Analisa Kekuatan

1) Tersedianya Sumber Daya Alam dan Mineral yang potensial2) Pembangunan ekonomi di Kabupaten Subang sesungguhnya berada

pada jalur yang diharapkan (On The Track) terbukti bahwa pada puncak Krisis ekonomi di tahun 1997 dan 1998 LPE Kabupaten Subang (-7.7%) jauh di atas LPE Propinsi yang terpuruk hingga -17.7 %. Dimana dari 9 sektor yang ada, sektor Pertanian, Industri pengolahan serta hotel dan restauran cukup stabil dalam memberikan kontribusi terhadap LPE

3) Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Hotel dan Restauran serta Perdagangan berada pada posisi kuadran I dan kuadran II (Lihat Analisa Growth dan Share)

4) Nilai produktifitas UKM (Rp. 63.79 Milyar), Wisatawan Nusantara sebanyak 5.1 juta dan wisatawan mancanegara sebanyak 58,4 ribu orang yang cenderung meningkat terutama pasca krisis ekonomi

5) Ditetapkannya Zona Industri seluas 11.250 ha.

Analisa Kelemahan1) Produktifitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta

Industri Kecil Menengah (IKM) masih rendah, dilihat dari : Tidak seimbangnya Kontribusi PDRB pertanian (sebelum dan pasca

krisis ekonomi) yang berkisar antara 32-42% dengan tenaga kerja yang digunakan berkisar antara 49%-58%.

Kepemilikan lahan petani sangat rendah hanya sekitar rata-rata 0,3 ha

Tingkat konversi lahan pertanian yang cenderung meningkat Jiwa Bisnis Petani masih rendah Penerapan Teknologi dan kemitraan dengan Lembaga Penelitian

masih rendah.


II-86

Belum optimalnya lembaga pemasaran dan lembaga ekonomi lainnya dalam membantu usaha agribisnis dan IKM

2) Jumlah Keluarga Miskin yang masih tinggi (31.62%)3) Jumlah Pengangguran yang masih tinggi (7.51%).4) Belum optimalnya sarana pendukung kepariwisataan 5) Belum berkembangnya usaha pertambangan lainnya

Analisa Peluang1) Terbukanya peluang investasi yang bergerak di bidang Agribisnis,

Pariwisata dan Industri.2) Rencana Pembangunan Jalan Tol Sadang–Subang–Cirebon3) Adanya Lembaga – lembaga pertanian dan Badan Pengkajian &

Penerapan Teknologi Tepat Guna yang bertaraf nasional.

Analisa Ancaman

1) Standarisasi produk yang harus dipenuhi untuk menjangkau pasar yang lebih luas

2) Era persaingan pasar bebas.

Analisa Growth dan Share

Analisa ini bersifat melengkapi analisa SWOT di atas, dengan maksud untuk lebih memperjelas gambaran kekuatan dan potensi pada sektor-sektor ekonomi secara makro di Kabupaten Subang. Adapun analisanya sebagai berikut :


II-87

ANALISIS GROWTH AND SHARE

BANGUNAN DAN KONSTRUKSI

KONDISI RENDAH

PERDAGANGANINDUSTRI PENGOLAHANHOTEL DAN RESTAURAN

KONDISI STABIL

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIHPENGANGKUTAN DAN

KOMUNIKASIKEUANGAN DAN JASA

PERUSAHAAN

KONDISI POTENSIAL

PERTANIAN

KONDISI MENURUN

SHARE

GROWTH

Gambar 3. Hasil Analisis Growth dan Share

KEGIATAN UTAMA (CORE BUSINES) YANG TERPILIH :

1) PERDAGANGAN STABIL

Sektor ini memiliki pertumbuhan di atas rata-rata dan memiliki kontribusi di atas rata-rata tetapi di bawah sektor pertanian, hal ini disebabkan dalam kondisi krisis moneter ternyata usaha yang paling mudah dan menguntungkan adalah perdagangan baik pedagang besar maupun eceran. Hal ini tercermin dari makin banyaknya toko modern, toko, kios, warung. Hal ini tentu saja menjadi peluang manakala sektor pertanian dapat memanfatkannya secara optimal. Misalnya bahwa hasil pertanian Subang dapat tersaji bukan hanya di pasar tradisional tetapi ditoko-toko modern sehingga meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk itu sendiri. Dengan demikian perdagangan dan sektor pertanian menjadi kekuatan yang tidak dapat terpisahkan dan saling menunjang.

2) HOTEL DAN RESTAURAN STABIL

Peningkatan Sektor ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat walaupun sempat menurun pada saat krisis tetapi meningkat kembali secara signifikan setelah krisis terjadi. Selain itu sektor ini sangat ditunjang oleh potensi alam dan budaya di Kabupaten Subang yang cukup potensial untuk dikembangkan

3) INDUSTRI PENGOLAHAN STABIL

Hal yang menyebabkan industri pengolahan berada pada kwadran stabil adalah karena IKM memiliki kontribusi yang selalu meningkat

4) PERTANIAN DALAM ARTI LUAS MENURUN

Hal Ini disebabkan sektor ini mengalami kejenuhan akibat nilai tambah dan daya saing yang kurang tetapi memiliki kontribusi terbesar dalam


II-88

pertumbuhan perekonomian daerah, sehingga tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan

2.4. KONDISI DAN ANALISA KONDISI SARANA DAN PRASARANA UMUM

2.4.1. Kondisi Sarana dan Prasarana Umum

Penyediaan sarana dan prasarana umum merupakan garapan utama bidang pekerjaan umum, bidang perumahan dan permukiman dalam rangka pembangunan infrastruktur di Kabupaten Subang, dan selalu menjadi prioritas utama pembangunan di Kabupaten Subang terutama pembangunan dan pemeliharaan jalan, baik dari besaran anggaran maupun jumlah kegiatan, hal


II-89

ini disebabkan Jalan dirasakan sangat mendukung terhadap perkonomian masyarakat dan hal itu pun dilansir oleh Penelitian Bapenas bahwa peningkatan infrastruktur wilayah mendukung pertumbuhan ekonomi sekitar 30 %.

Upaya penyediaan sarana dan prasarana umum tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran - sasaran sebagai berikut:- Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan terutama dalam

mendukung sektor pertanian, perdagangan, pariwisata dan industri- Meningkatnya kualitas jalan lingkungan, drainase dan lain-lain.- Tersedianya sarana pelayanan umum yang memadai berupa gedung-gedung

kantor pemerintah, sarana olah raga dan lain-lain.- Terpenuhinya kebutuhan air irigasi untuk kegiatan pertanian dan perikanan.- Tersedianya sarana angkutan dan tempat pembuangan sampah.- Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran.- Tersedianya penerangan rumah dan jalan umum.1. Jalan dan Jembatan

Seperti telah disebutkan di atas bahwa Kebijakan peningkatan dan pembangunan jalan diarahkan pada upaya mendukung tumbuhnya dan berkembang perekonomian masyarakat Subang serta menunjang pelayanan lainnya.Dari data di bawah ini nampak bahwa kondisi jalan rusak berkorelasi positif dengan perkembangan ekonomi dimana terpuruknya perekonomian nasional yang juga dirasakan di daerah pada tahun 1998 menimbulkan kecenderungan naiknya kerusakan jalan, setelah sebelumnya trendnya di Tahun 1993-1997 menurun, dan pada tahun 2001-2007 trend kerusakan menurun kembali, namun masih berada dikisaran kurang lebih 50 %.

Grafik 24. Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 1993 – 2007

24.42%

75.58%

34.62%

65.38%

36.22%

63.78%

45.85%

54.15%

48.31%51.69%

40.18%

59.82%

29.86%

70.14%

48.01%

51.99%

31.25%

68.75%

39.68%

60.32%

48.64%

51.36%50.57%

49.43%

51.04%

48.96%

51.42%

48.58%

52.00%

48.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Baik dan Sedang Rusak

Sumber : Dinas Bina Marga dan PengairanHal ini tentu saja menjadi permasalahan besar bagi Pemerintah

Kabupaten Subang mengingat dana yang dibutuhkan untuk penanganannya relatf besar.

Dari tabel tersebut di bawah ini, terlihat bahwa jumlah dan mutu kondisi prasarana umum di Kabupaten Subang belum menampakan perkembangan


II-90

yang optimal, seperti jumlah jalan hotmix tahun 2008 masih sama dengan tahun 2006 sebesar 20,18% dari seluruh panjang kabupaten.

Kemudian pada tahun 2008 ini panjang jalan kabupaten yang rusak walaupun terjadi kenaikan dibanding tahun lalu sebagai akibat perbahan status dari sedang menjadi rusak, namun kondisi jalan baik meningkat apabila dibandingkan dengan tahun lalu menjadi 248.07 km dari seluruh panjang jalan kabupaten.

Tabel 57Perkembangan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Umum

Di Kabupaten SubangN0 Uraian Keadaan

Tahun 2004Keadaan

Tahun 2005Keadaan

Tahun 2006Keadaan

Tahun 2007Keadaan

Tahun 20081 2 3 4 5

1. Jalan a. Panjang Jalan - Negara- Provinsi- Kabupaten- Jalan Desab. Keadaan Permukaan Jalan:- Beton- Beraspal Hotmix- Beraspal Biasa- Kerikil- Berbatu- Tanahc. Keadaan jalan- Baik- Sedang- Rusak

d.Panjang Trotoar Jalan

57.42 Km134.123 Km1.054.5 Km

-124.22799.72100.35

33,10 Km

215.00 km318.25 km521.25 km

15.175 km

57,42 km134,123 km1.054,5 km

-188,33 km735,72 km100,35 km

30,1 km

226,25 km312,00 km516,25 km

15.175 km

57,42 km146,97 km

1.054,50 km

3.028 km212,76 km

709,562 km99,05 km

30,10 km

226,25 km31600 km512,25 km

15,175 km

57,42 km146,97 km

1.054,50 km

7.33 km214.3 km700.72 km99.05 km

33,10 km

226,25 km322,09 km506,16 km

15,175 km

57,42 km146,97 km

1.054,50 km

11.040 km255.80 km686.46 km68.10 km

33,10 km

248.07 km320.00 km486.43 km

15,175 km

2 Jembatan : a. Jumlah jembatan Kabupaten : b. Kondisi Jembatan : - Baik : - Sedang : - Rusak : - Rusak Berat :

288 Buah

288 buah

288 buah

288 buah

292 buah

292 buah

292 buah

292 buah

293 buah

293 buah

3 PJU- Jml Titik PJU- Rata2 Kapasitas terpasang (W)- Jml Desa yg mendapat PJU

1.859284140

2.066250200

2.330250251

2.420250251

2.670250253

4 Pengairana. Jml Sungaib. Jml Situ : Kondisi Situ : - Baik : - Sedang : - Rusak : - Rusak Beratd. Jml Bendung :e. Panjang Saluran Indukf. Panjang Saluran Sekunderg. Panjang Saluran Tertierh Jml kebutuhan air irigasi/tahuni.Jml ketersediaan air irigas/tahun

5 Buah34 Buah

58 Buah67 km

466,01 km6.480,12 km2.388 juta m3

± 6.000 juta m3

5 buah34 buah

-9 buah12 buah13 buah 58 buah67 km

466,01 km6.480,12 km2.388 juta m3

± 6.000 juta m3

5 buah34 buah

-9 buah10 buah15 buah60 buah68 km

466,50 km6.500 km

2.388 juta m3

± 5.900 juta m3

5 buah34 buah

-8 buah9 buah16 buah60 buah68 km

466,50 km6.500 km

2.388 juta m3

± 5.900 juta m

5 buah34 buah

-9buah

10 buah13 buah64 buah72 km

468,50 km10.500 km

2.452juta m3

± 6.120 juta m


II-91

1 2 3 4 5 65 Persampahan

Volume sampah/hari:Kapasitas angkut /hariJml TPAKapasitas tampung TPAJml TPSKapasitas Tampung /TPSJml Truk angkutan SampahJml Grobak sampahJml BuldozerInstalasi Pengolah Limbah

± 165 M³2 rit2

350 M ³/H17

12 M³/H20

10021

± 165 M³2 rit2

350 M ³/H15

12 M³/H20

16021

240 M³/h2 rit2

500 M³/h19

12 M³/h20

21011

6. Taman Kota 36 buah 36 buah 36 buahSumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan serta Distarkimsih Kab.Subang

2007

2. PengairanPembangunan sub bidang pengairan pada bidang pekerjaan umum,

diarahkan kepada upaya peningkatan pelayanan akan kebutuhan pengairan irigasi untuk kepentingan pertanian

Manajemen sistim jaringan irigasi di Kabupaten Subang pada saat ini belum terlaksana secara sistematik, diindikasikan oleh sering terjadinya fluktuasi debit air yang terjadi antara musim kering (kemarau) dan musim basah (hujan) yang berimplikasi terhadap area luasan sawah padi. Di sisi lain jaringan irigasi teknis tidak dapat terairi secara terukur dan teratur. Sementara Kabupaten Subang memiliki luasan sawah 84.167Ha yang memerlukan suplai air secara teknis, hal ini memerlukan jaringan irigasi yang memadai.

Apabila memperhatikan jumlah kegiatan sub bidang pengairan nampak jumlahnya cukup banyak dan besaran dananya pun cukup besar, namun kegiatan yang dilakukan belum dapat menyentuh seluruh kompleksitas permasalahan yang dihadapi pada sistem pembangunan pengairan di Kabupaten Subang.

Hal ini selain berkaitan dengan berbagai masalah yang berhubungan dengan irigasi pedesaan, hal-hal lainnya yang harus mendapat perhatian adalah normalisasi beberapa situ penampungan air yang kini tengah mengalami disfungsi sehingga penyedian air irigasi pedesaan sering terjadi kekurangan.

Demikian pula dengan normalisasi saluran induk Tarum Timur yang dari tahun ketahun telah menampakan pendangkalan sehingga debit air yang ditampungnya untuk mengairi sawah di wilayah pantura tidak optimal dan selain itu normalisasi kali pembuang perlu pula mendapat perhatian utama, yang di bagian utara wilayah Kabupaten Subang senantiasa menjadi penyebab kekurangan air dan bencana banjir.

Selanjutnya pada pelayanan pengairan khususnya situ tempat penampungan air irigasi tergambarkan dari 34 buah situ sebagian besar yakni 73,53% mengalami kerusakan dan atau tidak berfungsi optimal sebagai


II-92

sumber air setempat dengan tingkat cakupan layanan irigasi Dengan demikian pada musim hujan situ tersebut tidak dapat berfungsi optimal untuk mengendalikan banjir dan pada musim kemarau tidak dapat berfungsi sebagai pemasok untuk air irigasi pedesaan yang mana cakupan layanan irigasi dari tahun 2002 – 2007 masing – masing masih mencapai 50,25 %, 51,82%, 53,84%, 55,35%, 57,15% dan 58,87%.

3. Ciptakarya

Tujuan pembangunan keciptakaryaan adalah menyediakan sarana pelayanan umum yang memadai, baik berupa gedung-gedung kantor pemerintah, sarana olah raga Kabupaten, maupun sarana dan prasarana lingkungan pemukiman seperti jalan lingkungan, drainase, air bersih, penerangan jalan umum dan lain-lain.

Pada tahun 2000-2007 cakupan jaringan pelayanan air bersih di Kabupaten Subang mengalami trend naik dari 35,6 % di tahun 2000 menjadi 53,8 % di tahun 2007. dengan tingkat pelayanan air minum PDAM sampai tahun 2007 baru mencapai 24.443 rumah tangga dimana dari 22 kecamatan baru 15 yang terlayani dan sisanya belum terlayani yakni kecamatan : Tanjungsiang, Cijambe, Cibogo, Cipeundeuy, Patokbeusi, Cikaum dan Legonkulon. Selanjutnya untuk capaian keciptakaryaan lainnya sebagai berikut :1) Kondisi dan cakupan drainase sampai dengan tahun 2007 baru mencapai

18 % dari kondisi ideal.2) Kondisi dan cakupan penerangan jalan umum sampai dengan tahun 2007

baru mencapai 30 % dari titik yang direncanakan 3) Kondisi bangunan umum dan pemerintahan (termasuk sarana olah raga

Kabupaten) sampai dengan tahun 2007 baru mencapai 47,76 % dari kondisi ideal.

4) Cakupan layanan sampah perkotaan baru mencapai 45 % dari permasalahan yang harus di tangani.

5) Sedangkan untuk sambungan listrik rumah tangga sampai dengan tahun 2007 masih terdapat 13.500 KK (3.11%) yang belum menikmati sambungan tersebut.

2.4.2. Analisa Kondisi Sarana dan Prasarana Umum Dari kondisi di atas, maka analisa yang dapat disajikan adalah sebagai berikut :Analisa Kekuatan:1) Komitemen yang tinggi stakeholder di Kabupaten Subang terhadap


II-93

penanganan Infrastruktur wilayah2) Dukungan anggaran yang selalu meningkat dan menjadi prioritas utama

dalam pembangunan

Analisa kelemahan :1). Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sarana prasarana

insfrastruktur yang ada sebagai contoh para pengguna jalan yang tidak mengindahkan batasan maksimum beban jalan, demikian juga terhadap sarana irigasi yang kurang terpelihara.

2). Kondisi tanah yang labil terutama di daerah pantura menyebabkan jalan yang ada mudah mengalami kerusakan

3). Pengelolaan Infrastruktur sebagian besar dilakukan oleh Pemerintah yang kemampuan pendanaannya masih terbatas. Dana Pemerintah untuk pengelolaan infrastruktur masih jauh lebih rendah dari yang dibutuhkan. Dengan dana yang sangat terbatas tersebut, secara umum pemerintah hanya dapat melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap infrastruktur yang ada. Sedangkan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur yang membutuhkan dana relatif besar seringkali tertunda bahkan tidak dapat terlaksana.

4). Belum optimalnya strategi penanganan permasalahan infrastruktur dikaitkan dengan sumber dana yang terbatas.

5). Tingginya endapan Lumpur di saluran irigasi, kali pembuang dan di muara.

6). Cakupan jaringan pelayanan air bersih di Kabupaten Subang baru mencapai 53,8 %.

7). Masih banyaknya lingkungan yang belum menikmati penerangan jalan umum serta masih adanya masyarakat yang belum menikmati sambungan listrik sebanyak 3.11%

8). Sarana penampungan sampah yang tersedia, kurang memadai dan tidak seimbang dengan luas wilayah pelayanan dan volume sampah yang harus ditampung.

9). Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memelihara kebersihan dan keindahan Kota.

10). Ketersediaan infrastruktur pada zona industri dan pariwisata sangat kurang

Analisa Peluang:1) Adanya alternatif berbagai macam teknologi dalam penanganan jalan 2) Adanya rencana pembangunan infrastruktur Jalan tol3) Adanya Kebijakan baru dalan penanganan irigasi melalui PKPI


II-94

Analisa Ancaman:1. Semakin tingginya mobilitas angkutan berat (terutama usaha industri,

pertambangan dan lain-lain) yang melalui Jalan Kabupaten 2. Masih adanya daerah yang potensial rawan bencana

2.5. KONDISI DAN ANALISA KONDISI PEMERINTAHAN

2.5.1. Kondisi Pemerintahan 1. Pelayanan Hukum

Pembangunan sektor hukum merupakan salah satu pilar pembangunan, sebagai wahana pembentukan insan sadar hukum di Kabupaten Subang. Pembangunan sektor hukum dilakukan melalui strategi penegakan supremasi hukum demi terjaminnya kepastian hukum bagi seluruh pelaku pembangunan. Pencapaian tujuan dan sasaran pada sektor hukum sering kali dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang antara lain adalah sebagai berikut: 1) Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap

berbagai produk hukum baik yang diterbitkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten Subang;

2) Karena menyangkut perilaku budaya, maka penegakan supremasi hukum memerlukan terobosan yang efektif dalam pencapaiannya.

2. Penyelenggaraan Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan, Pemerintah Kabupaten Subang sering kali dihadapkan pada bebagai permasalahan yang mengakibatkan tidak / kurang berfungsinya peran pengawasan dalam pelaksanaannya. Adapun permasalahan-permasalahan di maksud antara lain tidak seimbangnya antara obyek pemeriksaan dengan Jumlah Auditor. Untuk itu pemerintah daerah mengajak peran serta DPRD, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat


II-95

serta organisasi terkait dalam berperan mengawasi pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Subang.

3. Pemerintahan Desa.Upaya pemerintah daerah dalam memotivasi penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai ujung tombak pemerintah di desa masih dirasakan belum optimal, hal tersebut diantaranya adalah :1.) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa belum

optimal, dalam arti belum tertib dan teratur.2.) Penggantian aparat desa sering menimbulkan kurang

sinambungnya kegiatan Pemerintahan Desa

4. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Berbagai arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang dilaksanakan selama ini secara umum telah mencapai sasaran yang diinginkan, namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai permasalahan, antara lain :

1.) Dalam kaitannya dengan pemungutan PBB, Wajib Pajak yang ketetapan pajaknya besar masih kurang sadar dalam pembayaran, sehingga terjadi penunggakan. Kemudian sampai saat ini masih terjadi adanya permasalahan yang bersifat administratif antara lain kepemilikan ganda, salah nama, salah luas, nama tidak dikenal, tidak ada obyeknya dan lain-lain.

2.) Terjadinya prediksi perhitungan awal, kebangkrutan pengusaha, dan masih adanya wajib pajak yang kurang sadar dalam kewajibannya,

3.) Setiap tahun selalu terdapat perubahan data objek dan subjek pajak daerah dan terdapat objek dan subjek pajak daerah baru yang perlu didata dan didaftarkan.

4.) Masih kurangnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun propinsi berkaitan dengan penerimaan perimbangan maupun bagi hasil dari Pemerintah yang lebih tinggi, sehingga sulit dalam merencanakan pendapatan

5. Kepegawaian


II-96

Pelaksanaan Pembangunan bidang Aparatur selama ini terus di tingkatkan hal ini tidak lain guna menciptakan aparatur yang responsif, bersih dan berwibawa dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur.

Dalam upaya menghadapi tantangan dan dinamisasi permasalahan yang berkembang, Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk memiliki kemampuan dan profesionalisme yang tinggi serta memiliki daya kreatifitas dan inovasi, dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme tersebut ada beberapa jalur yang dapat ditempuh diantaranya melalui pendidikan formal (ijin belajar atau tugas belajar) dan pendidikan non formal (diklat teknis atau fungsional).

Menyikapi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 beberapa kalangan mengkritisi bahwa efektifitas pemberlakuan peraturan di atas masih rendah, hal ini terlihat pada survey yang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) bahwa kualitas birokrasi Indonesia terburuk di Asia dengan skor rata-rata 8,0 dari kisaran 1 terbaik dan 10 terburuk (Awang Anwarudin : 2006).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutyastie Remi (dalam Sutyastie Remi : 2003) menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan kelemahan yang mendasar bagi negara-negara yang berkembang termasuk indonesia, pengalaman selama krisis ekonomi menunjukan bahwa negara-negara yang mempunyai kwalitas SDM yang lebih baik akan cepat bangkit dari krisis yang melandanya.Berikut ini kami sampaikan komposisi PNS berdasarkan golongan dan

berdasarkan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Grafik 25. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan (Desember 2008)

92 1 67 31

2299

556814

317

13271096

939

2683

3705

123 160

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1A 1B 1C 1D IIA IIB IIC IID IIIA IIIB IIIC IIID IVA IVB IVC IVD

Sumber Data : BKD Subang

Grafik 26. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan (Desember 2008)


II-97

523 412

3917

365

4170

1156

40

3292

1901

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

SD SLTP SLTA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3

Sumber Data : BKD Subang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang aparatur sampai saat ini masih sering kali dihadapkan dengan beberapa permasalahan yang antara lain : 1). Budaya dan etos kerja pegawai yang belum mendukung

profesionalisme kerja2). Pegawai masih berorientasi pada status, bukan prestasi3). Kualitas pegawai masih kurang optimal, tidak berbanding lurus dengan

tingginya kuantitas4). Pelaksanaan desentralisasi manajemen kepegawaian masih terus

berubah – ubah5). Perubahan paradigma / orientasi jabatan dari orientasi jabatan

struktural kepada orientasi jabatan fungsional belum dapat dilaksanakan sepenuhnya

6. Statistik

Permasalahan penyajian data yang masih harus di perbaiki adalah ketersediaan data terkini sedangkan sementara ini data yang tersaji bukan data tahun berjalan.

7. Perencanaan Pembangunan

Ketidak seimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan sumber daya daerah mengharuskan Perencanaan menjadi fiter yang efektif dalam pengalokasian prioritas pembangunan, serta mampu menjawab tantangan dan hambatan yang sangat kompleks. Untuk itu aspek akuntabilitas, tranparansi, wawasan ke depan, profesionalisme dan tanggap terhadap perkembangan zaman menjadi hal yang tidak bisa di hindari


II-98

sebagai jawaban atas tuntutan tersebut demi percepatan kesejahteraan masyarakat.

8. Perhubungan

Dengan semakin berkembangnya kehidupan perekonomian, maka permasalahan pelayanan perhubungan yang harus diantisipasi adalah penyerobotan / alih fungsi jalan untuk kepentingan lain, kemacetan dan sistem pelayanan transportasi yang tidak optimal termasuk didalamnya kawasan terminal, trayek angkutan, rambu-rambu, marka jalan, aturan yang tidak jelas dan permasalahan lainnya.

9. Kependudukan dan Casip

Permasalahan utama bidang kependudukan dan Casip adalah masih belum optimalnya tingkat kepemilikan akta-akta catatan sipil terutama akta kelahiran. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman akan pentingnya akta tersebut.

Selain itu permasalahan utama lainnya adalah belum optimalnya sistem pendataan kependudukan yang integral dan komprehensif, sehingga identitas penduduk belum bersifat tunggal dipergunakan untuk berbagai kepentingan.

10. Sosial

Berbagai program dan kegiatan dalam rangka pembangunan dibidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Subang telah menunjukan perkembangan yang cukup mengembirakan hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya baik frekwensi maupun penyebaran kegiatan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

Namun demikian pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang patut segera diselesaikan antara lain :a. Makin meningkatnya kualitas dan kuantitas permasalahan Kesejahteraan

Sosial yang ada di masyarakatb. Partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial

khususnya di pilar-pilar kesejahteraan sosial belum memadai c. Koordinasi lintas sektoral pelaksanaan kegiatan pembangunan

kesejahteraan sosial cenderung masih lemah menyebabkan kegiatan yang dilaksanakan kurang terpadu, sehingga keberhasilan jangka panjang sulit tercapai


II-99

11. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeriPembangunan demokrasi menjadi tuntuan yang perlu disikapi Pemerintah secara serius dengan tetap menjaga kestabilan keamanan dan ketentraman daerah. Namun demikian hal yang masih menjadi permasalahan diantaranya: a. Belum optimalnya pembangunan demokrasi dan

pendidikan politik di masyarakat.b. Belum optimalnya pembangunan wawasan

kebangsaan di masyarakat

12. Pemberdayaan Masyarakat DesaUpaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat desa sangat intensif dilakukan, mengingat bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus dapat dirasakan masyarakat secara luas dengan mendorong dan memotivasi masyarakat untuk andil dalam pembangunan. Namun demikian permasalahan yang masih dirasakan adalah :- Belum optimal dan belum proposionalnya peran lembaga-lembaga desa

sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya- Belum optimalnya kemandirian masyarakat dalam melakukan

pembangunan desa/kelurahan

13. KearsipanPeran arsip dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sangatlah penting, karena arsip berfungsi sebagai sumber informasi yang dipergunakan baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penelitian, evaluasi dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan serta pertanggungjawaban penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya. Namun yang masih menjadi kendala terhadap pelayanan tersebut adalah :- Kurangnya pemahaman aparatur yang menyebabkan rendahnya

kesadaran akan pentingnya arsip- Kualitas dan Kuantitas SDM kearsipan di setiap SKPD masih rendah- Belum optimalnya pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi

kearsipan- Sarana Prasarana kearsipan belum memadai

14. Komunikasi dan InformatikaPada era globalisasi dan era reformasi sekarang ini, informasi dan komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka


II-100

mensosialisikan bebagai perkembangan hasil pembangun yang telah dilaksanakan. Namun demikian didalam melaksanakan fungsi dibidang informasi dan komunikasi, sering kali mengalami berbagai permasalahan, yang mengakibatkan kurang optimalnya fungsi informasi dan komunikasi itu sendiri. A. Diseminasi (penyebaran) informasi

Salah satu permasalahan dalam bidang komunikasi dan informatika yaitu masih adanya masyarakat yang kesulitan dalam mengakses informasi, khususnya masyarakat perdesaan. Hal ini mengakibat terjadinya kesenjangan infomasi antara masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan.

Sehubungan hal di atas, potensi pelayanan yang menjadi sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyebaran informasi secara spesifik dititikbertakan pada masyarakat perdesaan.

Penyampaian dan penyebaran informasi kepada masyarakat oleh Dinas komunikasi dan Informatika dilakukan melalui berbagai media yaitu :

1). Media cetak, dalam hal ini Tabloid ” Info realitas”2). Media elektronik, yaitu Studio Radio Siaran Benpas atau

bermitra dengan Studio Radio Swasta yang ada di Kabupaten Subang.

3). Media tatap muka4). Media ”wawar keliling” atau informasi mobile5). Media Kesenian tradisinal yang komunikatif6). Media web. (http//www.go.subang.id)7). Media pameran

Tabel 58 . Kinerja Pelayanan 2006-2008

No. Jenis Pelayanan 2006 2007 2008 Sasaran

1 2 3 4 5 61. Majalah info Subang

Tabloid Info Realitas6.600 eks4.500 eks

-36.000 eks

-26.000 eks 253 Desa

2. Produksi Siaran Radio (Kantor Inkom) 9 produk - 40 produk Masyarakat

Subang3. Tatap muka &

Pegelaran Seni 11 kali 22 kali 6 kali 253 Desa

4. Wawar Keliling - - 144 kali Masyarakat Subang

5.Media web. (http//www. subang.go.id)

Setiap hari Setiap hari Setiap hari Masyarakat Subang

6. Pameran 10 hari, 49 stand - - Masyarakat

Subang7. Radio Benpas Setiap hari Setiap hari Setiap hari Masyarakat

SubangSumber Data : Diskominfo


II-101

B. Pemberdayaan masyarakat dan KemitraanSelain penyebaran informasi, pelayanan bidang komunikasi dan

informatika juga dilakukan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tersebut didasarkan pada kesejajaran peran sehingga pemberdayaan yang dilakukan bersifat kemitraan

Adapun yang menjadi potensi sasaran dalam pelayanan pemberdayaan yang didasarkan pada kemitraan yaitu kelompok masyarakat atau lembaga media komunikasi dan informatika yang pengelolaan dilakukan oleh masyarakat diantaranya lembaga penyiaran dan kelompok kesenian yang komunikatif.

Data mengenai lembaga penyiaran di Kabupaten Subang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 59. Lembaga Penyiaran Swasta danKomunitas Tahun 2008

No. KECAMATAN Lembaga PenyiaranSwasta

Lembaga PenyiaranKomunitas

1 2 3 41. Subang 8 42. Sukamandi 1 -3. Pamanukan 2 -4. Jalancagak 3 25. Pagaden Baru 1 -6. Blanakan 1 -7. Pusakanagara 1 -8. Cipeundeuy - 19. Pabuaran - 110. Cisalak - 1

Sumber Data : Diskominfo

C. Jaringan Teknologi Komunikasi dan InformasiBentuk pelayanan lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas

Komunikasi dan Informatika adalah diorientasikan kepada ketersediaan jaringan teknologi komunikasi dan informasi (TI). Hal ini terkait dengan semakin meningkatnya pemakaian internet oleh masyarakat subang dan dinas/instansi baik vertikal maupun otonom di Kabupaten Subang serta keberadaan warnet dan wartel. Selain hal di atas, ketersediaan jaringan diperuntukan pula untuk

interkoneksitas antar SKPD di Kabupaten Subang, sehingga terwujudnya pelayanan publik dan e-government

D. Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Komunikasi dan Informatika.


II-102

Ketersedaan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika baik kualitas maupun kuantitas merupakan salah satu hal yang mendapatkan perhatian dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

Sasaran pelayanan SDM ini secara internal ditujukan untuk meningkatkan kualitas PNS sebagai pengelola komunikasi dan informatika, baik untuk lingkungan Dinas Kominfo maupun dinas instansi lainnya, serta pelayanan untuk menjadi penjabat fungsional Pranata Kehumasan. Sedangkan secara eksternal diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola informasi, khususnya informasi yang diterima. Hal ini berkaitan dengan derasnya informasi sebagai dampak dari globalisasi informasi, sehingga diharapkan masyarakat mempunyai kemampuan untuk menyeleksi informasi yang positip dan negatip.

Peningkatan kualitas masyarakat sebagaimana di atas, diarahkan pula untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya manfaat penerapan teknologi informatika.

Adapun permasalahan - permasalahan yang dimaksud antara lain : 1) Kondisi SDM dan kultur teknologi Komunikasi dan Informatika (ICT)

masih sangat terbatas, baik kualitas maupun kuantitas, serta masih banyaknya masyarakat yang buta teknologi Komunikasi dan Informatika (ICT)

2) Adanya perbedaan cara pandang/ persepsi terhadap nilai dan manfaat suatu informasi

3) Belum sinerginya antara lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam bidang layanan informasi, termasuk standar layanan informasinya.

4) Belum optimalnya upaya mengatasi kesenjangan kemampuan akses masyarakat terhadap informasi, sehingga menimbulkan permasalahan dalam hal keadilan dan kesempatan untuk mengembangkan potensi warga masyarakat secara individual.

5) Pemanfaatan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi belum optimal

15. Perpusatakaan DaerahMinat dan budaya baca di Kabupaten Subang hingga saat ini belum ada

data yang akurat. Namun, secara umum terdapat kecenderungan warga yang masih rendah dalam memanfaatkan media cetak dalam mentransformasikan pengetahuan dan keterampilan. Fenomena yang muncul, budaya tutur


II-103

masyarakat masih dominan dilakukan masyarakat. Sementara untuk pencarian informasi maupun hiburan, media televisi tampaknya masih dominan dimanfaatkan.

Hingga awal tahun 2009, data pengguna jasa pelayanan perpustakaan terbagi dua klasifikasi dengan komposisi sebagaimana pada kurva berikut:

Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah

Anggota aktif yang komposisinya dominan adalah anggota yang secara rutin dalam jangka waktu tertentu meminjam buku dengan frekuensi tinggi. Sementara anggota tidak aktif adalah warga yang terdaftar dan memiliki kartu anggota, tapi frekuensi peminjamannya relatif rendah.

Selain peminjam, pengguna jasa pelayanan perpustakaan adalah pengunjung yang memanfaatkan bahan bacaan di ruang baca perpustakaan. Perkembangan data jumlah pengunjung dan peminjam berdasarkan status adalah sebagai berikut:

Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah


II-104

2.5.2 Analisa Kondisi Pemerintahan Dari kondisi di atas, maka analisa yang dapat disajikan adalah sebagai berikut :Analisa Kekuatan :1. Komitmen Pemerintah daerah dan DPRD untuk menuju Good

Governance dan Clean Government 2. Adanya kontrol sosial dari semua stakeholder terhadap pelaksanan

pemerintahan3. Penguatan regulasi yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat

Analisa kelemahan :1. Masih sulitnya mengimplementasikan peraturan perundang-undangan

yang sering mengalami perubahan 2. Belum seimbangnya jumlah PNS berpendidikan S1 ke atas dengan PNS

di bawah S1 yakni 1 : 3 3. Masih terbatasnya sarana pendukung pelayanan pemerintahan4. Masih terbatasnya sumber pendapatan daerah terutama dari Pos pajak

daerah selama 2003 -2008 yang baru mencapai 7.22% dari total pendapatan daerah.

5. Sistem reward and Punishment yang belum optimal dalam meningkatkan motivasi kerja

Analisa Peluang:1. Pembenahan berbagai regulasi terhadap sistem pelaksanaan pelayanan

pemerintahan di daerah 2. Komitmen Pemerintah Pusat dan Propinsi agar Pemerintah Kabupaten

dan DPRD menuju Good Governance dan Clean Government

Analisa Ancaman:Kebebasan demokrasi yang kurang proporsional

2.6. KONDISI DAN ANALISA KONDISI LINGKUNGAN HIDUP


II-105

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Subang masih mengandalkan sektor primer, hal ini ditandai dengan kontribusi terbesar terletak pada sektor pertanian, industri dan perdagangan, hotel dan restauran. Untuk itu pemanfaatan Sumber Daya Alam(SDA) tersebut hendaknya disesuaikan dengan daya dukung lingkungan mengingat SDA sifatnya terbatas, sehingga rasionalisasi pemanfaatan SDA akan menjamin kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan.

2.6.1 Kondisi Lingkungan Hidup

1. Kondisi Air

A. Sumber Daya Air Permukaan

Sumber daya air ini dapat diambil dari 4 Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Cipunagara, DAS Cilamaya, DAS Ciasem dan DAS Cigadung yang beranak sungai sebanyak 158 buah dengan jumlah panjang 847,88 km. Air sungai yang berfungsi sebanyak 25 buah dengan Saluran Induk Tarum Timur yang disuplai dari Bendung Pompa Curug sampai dengan bendung Salam Darma sepanjang 67,829 km .

Adapun debit rata-rata 102,02 m3/dt terdiri dari debit sungai 47,50 m3/dt dan dari Saluran Tarum Timur 54,52 m3/dt.

Sistem Irigasi di Kabupaten Subang merupakan bagian Sistem Irigasi Jatiluhur, secara garis besar mempunyai 2 (dua) Sumber air yaitu : bersumber air dari waduk Jatiluhur atau Ir. H. Juanda dan bersumber air setempat.

Beberapa fasilitas Jaringan Irigasi di Kabupaten Subang diantaranya adalah:

1. Bangunan Utama sebanyak 30 buah2. Bangunan pada Saluran Pembawa sebanyak 1076 buah3. Bangunan pada Saluran Pembuang sebanyak 238 buah4. Bangunan pada Saluran Suplesi sebanyak 6 buah5. Jumlah Saluran

a. Pembawa : 507,32 Kmb. Primer : 40,41 Kmc. Sekunder : 466,91 Kmd. Pembuang : 290,89 Kme. Suplesi : 7,660 Kmf. Gendong : 8,29 Km

6. Jalan Inspeksi sepanjang 42,24 Km7. Tanggul Penutup sepanjang 78,70 Km8. Bangunan Pengukur Debit sebanyak 773 buah9. Tersier belum dikembangkan


II-106

a. Jumlah bangunan : 45 Buahb. Saluran : 692,050 Km

10.Tersier sudah dikembangkan sebanyak 28.230 buah sepanjang 6.480,12 Km

B. Sumber Daya Air Bawah Tanah

Potensi sumber air juga dapat menunjang keberhasilan pembangunan, meskipun keadaanya sangat tergantung kepada faktor iklim, geologi, morfologi, vegetasi dan tata guna lahan.

Pemanfaatan sumber air tanah ini pada umumnya banyak dimanfaatkan pada daerah tertentu yaitu daerah yang ada industri dengan mengandalkan sumber air tanah sebagai satu-satunya sumber air alternatif, adapun daerah tersebut antara lain wilayah Pabuaran Cipeundeuy dan Patokbeusi.Adapun Potensi air bawah tanah di kabupaten subang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 60. Lokasi Potensi Air Bawah Tanah

No Lokasi Jenis Potensi M31

2

Cekungan Ciater

Cekungan Ranggawulung

Air Tanah dangkalAir Tanah DalamAir Permukaan

Air Tanah dangkalAir Tanah dalam

+ 1,7 Milyar+ 4 Milyar

+ 1,5 Milyar+ 1,5 Milyar+ 3 Milyar

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi 2007

C. Kondisi Udara

Udara merupakan sumber alam yang memiliki peran vital didalam kelangsungan kehidupan termasuk jalannya proses pembangunan di segala bidang, mengingat komponen yang terkandung didalam udara seperti oksigen dan karbondioksida secara alamiah berperan dalam proses metabolisme dan sintesa energi. Maka dengan peran yang mendasar itulah dimana kualitas udara perlu dijaga kelangsungan ketersediaannya, karena sumber daya udara mempunyai fungsi ekologi dan sosial.

Kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan banyak berdampak terhadap kualitas udara, terutama dari aktivitas industri dan transportasi yang memproduksi emisi berupa senyawa gas oksida dari karbon, nitrogen dan sulfur.

Hal lain yang dapat menyebabkan terjadinya polusi terhadap kualitas yaitu penggunaan timbal untuk menaikan bilangan senyawa oktan pada


II-107

BBM telah memberikan kontribusi polutan udara berupa timbal oksida yang berbentuk dari hasil proses pembakaran pada ruang bakar kendaraan bermotor. Untuk Kabupaten Subang pencemaran udara disebabkan oleh :

1. Beban pencemaran udara dari sumber transportasi2. Beban pencemaran udara dari sawah3. Pengemisian gas CH4 dan gas NH3 dari peternakan4. Beban pencemaran udara dari sumber domestik.

Kondisi pencemaran tersebut harus menjadi perhatian agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan mahluk hidup. Pengukuran kualitas udara di Kabupaten Subang dilakukan secara sampel di tempat-tempat yang mengandung resiko pencemaran seperti Pasar Inpres Pamanukan, Pasar Inpres Subang, Ciater, Terminal Jalancagak, Pasar Kalijati, Pasar Cipeundeuy, PAM Sukarahayu, Pabrik Gula Rajawali. Dari hasil pengujian tersebut menunjukan bahwa kondisi tempat-tempat tersebut masih berada di bawah baku mutu yang telah ditetapkan dimana ambang batasnya untuk kandungan Sulfur Oksida (SO2) sebesar 260 g/m3, kandungan Karbon Monoksida (CO) sebesar 2260 g/m3 dan kandungan Oksida Nitrogen (NOx) sebesar 92,5 g/m3.

D. Kondisi HutanBerdasarkan fungsinya hutan memiliki fungsi ekologi dan fungsi

ekonomi. Sebagai fungsi ekologi hutan menghisap udara karbon (CO2) dari udara dan mengembalikan oksigen (O2) bersih pada manusia disamping berfungsi sebagai pengatur tata air. Sedangkan sebagai fungsi ekonomi, huta memiliki nilai manfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu berupa hasil hutan baik kayu maupun non kayu.

Keberadaan hutan di Kabupaten Subang telah mengalami degradasi baik fungsi maupun luasannya, salah satu dampaknya adalah terjadinya lahan kritis. Luas lahan kritis di Kabupaten Subang berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 2005 seluas 10.697,3 Ha, tahun 2006 seluas 9.702.3 Ha dan pada tahun 2007 menjadi 7.072,3 ha.

Terjadinya lahan kritis tersebut pada umumnya disebabkan oleh pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air dan akibat yang sering timbul adanya tanah longsor di daerah pegunungan dan banjir di daerah dataran atau hilir.

Upaya Pemerintah Daerah dalam penanganan lahan kritis dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan, salah satunya adalah pengembangan hutan rakyat, dimana sampai dengan tahun 2007, sudah


II-108

mencapai luasan 13.505 Ha atau meningkat sebesar 24.41 % dibanding tahun 2006.

Selain hutan rakyat, Kabupaten Subang juga memiliki hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani melalui KPH Bandung Utara (KBKPH Cisalak) dan KPH Purwakarta (KBKPH Tambakan, KBKPH Subang, KBKPH Kalijati, dan KBKPH Pamanukan) yaitu seluas 29.549,85 ha yang terdiri dari hutan produksi seluas 21.858,15 ha dan hutan lindung seluas 7.691,7 ha.

Dari luas keseluruhan Kabupaten Subang sebesar 205.176,95 Ha, areal kehutanan memiliki luas sebesar 40.547,13 Ha atau 19.76 % dari luas Kabupaten. Luas areal tersebut terdiri dari Kawasan Hutan Negara yang dikelola PT Perhutani Unit III Jawa Barat seluas 26.003,13 Ha dan Hutan Rakyat seluas 14.544 Ha. Dikaitkan dengan kebijakan propinsi Jawa Barat bahwa luasan kawasan lindung berupa hutan yang harus dicapai di setiap kabupaten sebesar 27 %, maka Kabupaten Subang masih memerlukan kawasan hutan sebesar 7.24 % atau seluas 14.850,5 Ha.

Luas Hutan, fungsinya dan pengelolaannya di Kabupaten Subang akan terus diupayakan meningkat, dan berperan sebagai sumber daya yang memiliki kontribusi terhadap aspek perekonomian Kabupaten Subang, walaupun saat ini belum berarti untuk PDRB Kabupaten Subang. Namun ada nilai manfaat hutan yang sangat penting dan tak ternilai yaitu berperan pada bidang jasa non ekonomi, seperti untuk mengatur tata air, perlindungan hutan, pencegah erosi dan banjir, pemelihara kesuburan tanah, sumber plasma nutfah, pengatur iklim mikro, pariwisata alam dan produsen oksigen.

E. Daerah Rawan Bencana Sumber bencana alam bisa terjadi karena banjir, pergerakan tanah (longsor) dan lain – lain . Berikut ini disajikan kejadian pergerakan tanah yang menyebabkan kerusakan berbagai fasiltas seperti, rumah, jalan, lahan pertanian, sarana irigasi dan lain-lain .

TABEL 61 KEJADIAN GERAKAN TANAH DAN JUMLAH KORBANNYA DI KABUPATEN SUBANG

NO KAMPUNG DESA/KEL. KECAMATAN TANGGALKEJADIAN

KORBANMMD

MLL

RR RH RT BLR

BLH LPR(ha)

JLN(M)

SIP(M)

1 Cikarehol Cikadu Cijambe 25/01/1993 - - - 1 - - - - - - 2 Cikole Cijambe 01/10/1998 - - - - - - - 1 - -3 Cileuleuy Gunungtua Cijambe 27/11/2000 - - - - - - - - - - 4 Cihaur Kulon

& Cihaur Wetan

Cipunegara Cisalak 14/01/1992 - - 3 - - - - - - -

5 Jopo Sukamelang Cisalak 25/01/1993 - - 8 - - - - - - - 6 Panembong Sagalaherang Cisalak 25/01/1993 - - 6 - - - - - - -7 Cijere Hilir Tenjolaya Cisalak 25/01/1993 - - - - - - - - - - 8 Cijere (Blok

Cilimus)Tenjolaya Cisalak 25/01/1993 - - 10 - - - - - - -

9 Cisalak Cisalak 18/01/1998 - - - - - - - - - - 10 Pasanggrahan Cisalak 13/07/1999 - - - 1 - - - - - -


II-109

11 Mayong Mayang Cisalak 05/11/2000 - - 20 - - - - 3 - - 12 Kasomalang Kasomalang Cisalak 15/11/2000 - - - 20 - - - - - -13 Sukamelang Sukamelang Cisalak 22/11/2000 - - 20 20 - - - - - - 14 Cisaat Jalan Cagak 07/12/1998 - - - - - - - - - -15 Sukamandi Sagalaherang 12/04/1998 - - - 1 50 - - 4 - - 16 Margaluyu Dayeuhkolot Sagalaherang 10/10/1998 - - - - - - - - - -17 Sagalaherang Sagalaherang 02/04/1999 - - - - 11 - - 5 - - 18 Telagasari Telagasari Sagalaherang 2004 - - - - - - - - 25 -19 Batujiwa Buniara Tanjung Siang 25/01/1993 - - - - - 19 - - - - 20 Buniara Tanjung Siang 16/05/1997 - - 4 2 - - - - - -21 Cimuhmul Tanjung Siang 18/01/1998 2 - - - - 5 - - - -22 Tanjung Siang Tanjung Siang 04/10/1998 - - - - - - - 1 - -23 Jambelaer Jambelaer Kalijati 2003 - - - - 6 - - 1 - - 24 Cibanceuy Sanca Jalan Cagak Januari 2007 - - - - - - - - - 15025 Tengger

AgungSagalaherang Sagalaherang April 2007 1 - - - - - - - - -

26 Ciwangun & Cisegel

Cupunagara Cisalak April 2007 - - 5 2 10 2 - 1 - -

27 Panembong Parung Subang April 2007 - - 1 - - 1 - 1 - - 28 Cirangkong Cirangkong Cijambe 10/03/2008 - - - - - - - - 8 -29 Cibalandong

jayaCibalandongjaya

Cijambe 12/03/2008 - - - - - - - 20 - -

30 Cilalay Cupunagara Cisalak 15/11/2008 - - - - - - - 3 - -Jumlah 3 - 57 47 77 27 - 40 25 150

Sumber : Dinas Pertambangan dan EnergiKeterangan :MMD ; Manusia Meninggal Dunia; MML : Manusia Luka-luka; RR : Rumah Rusak; RH : Rumah Hancur; RT : Rumah Terancam; BLR : Bangunan Lain Rusak; BLH : Bangunan Lain Hancur; LPR : Lahan Pertanian Rusak; JLN : Jalan; SIP : Saluran Irigasi Putus

2.6.2 Analisa Kondisi Lingkungan Hidup Dari kondisi di atas, maka analisa yang dapat disajikan adalah sebagai berikut :Analisa Kekuatan :1. Komitmen yang tinggi semua stakehoder untuk menjaga kelestarian

lingkungan demi keberlanjutan tujuan pembangunan yang diharapkan 2. Kondisi lingkungan di Kabupaten Subang secara umum relatif baik dilihat

dari kondisi udara, ketersediaan air dan kondisi hutan

Analisa kelemahan :1 Masih terjadinya pencemaran perairan, abrasi pantai dan sedimentasi

muara sungai2 Masih terjadinya penurunan kualitas hutan mangrove;

Analisa Peluang:1. Merupakan isu global bahwa kualitas lingkungan harus dipelihara dan

ditingkatkan 2. Adanya teknologi alternatif yang ramah lingkungan

Analisa Ancaman:1. Pertambahan penduduk yang cenderung menggeser pola penggunaan

lahan. Pola penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah penataan ruang dapat menimbulkan masalah seperti terbentuknya lahan kritis, hilangnya lahan pertanian yang subur dan terjadinya pencemaran tanah


II-110

2. Demikian pula pesatnya pertumbuhan industri dan peningkatan jumlah penduduk berakibat pada meningkatnya penggunaan air, baik air tanah maupun air permukaan. Kebutuhan air irigasi untuk budi daya pertanian, keperluan rumah tangga dan industri setiap tahun terus meningkat. Hal ini merupakan ancaman bagi ketersediaan debit maupun kualitas air. Kekritisan Sumber Daya Air sudah dirasakan beberapa tahun belakangan ini, apalagi pada musim kemarau yang cukup panjang.

3. Masih terjadinya banjir / erosi pada setiap tahunnya

2.7. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Subang secara umum yaitu :

1. Belum optimalnya aksesibilitas dan pelayanan pendidikan.

2. Belum optimalnya aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.

3. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

4. Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah.

5. Masih adanya daerah rawan bencana serta potensi kerusakan lingkungan.

6. Belum optimalnya tata kelola kepemerintahan yang baik


II-111

2.8. Isu Strategis Kewilayahan

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan dikategorikan sebagai isu kewilayahan berdasarkan wilayah kerja koordinasi pembangunan di Kabupaten Subang, sebagai berikut :

1. Kecamatan Subang ...

2. Kecamatan Cijambe

30. Kecamatan Ciater


II-112

DATA /INFORMASI akan diperoleh dari Hasil Dialog dengan SKPD dan Kecamatan serta data-data yang tersedia


II-113

1. Wilayah Priangan Timur, dengan lingkup kerja Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya.

a. Penataan daerah otonom sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan;

b. Belum fokusnya kebijakan pengembangan kawasan andalan Priangan Timur berdasarkan keunggulan kawasan andalan tersebut;

c. Penetapan kawasan lindung belum diikuti oleh kebijakan yang bersifat khusus bagi kabupaten yang bersangkutan;

d. Belum optimalnya implementasi penanganan daerah perbatasan, misalnya untuk aspek infrastruktur, pendanaan, pelayanan kesehatan, pendidikan;

e. Belum adanya kebijakan yang jelas tentang mitigasi dan penanggulangan bencana;

f. Pemerataan pembangunan, pengembangan desa tertinggal, pengembangan wilayah perbatasan, keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan, penanganan masalah perkotaan dan kerjasama antar daerah belum terwujud;

g. Belum optimalnya pelayanan pemerintah terhadap wilayah bagian selatan;

h. Perlunya peningkatan penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular.

i. Kerusakan dan pencemaran kawasan pesisir dan laut

j. Penetapan kawasan lindung belum diikuti oleh kebijakan yang bersifat khusus bagi kabupaten yang bersangkutan;

k. Belum optimalnya implementasi penanganan daerah perbatasan, misalnya untuk aspek infrastruktur, pendanaan, pelayanan kesehatan, pendidikan;


II-114

l. Belum adanya kebijakan yang jelas tentang mitigasi dan penanggulangan bencana;

m. Pemerataan pembangunan, pengembangan desa tertinggal, pengembangan wilayah perbatasan, keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan, penanganan masalah perkotaan dan kerjasama antar daerah belum terwujud;

n. Perlu peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

o. Penataan daerah otonom sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan;

2. Wilayah Cekungan Bandung, dengan lingkup kerja Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.

a. Belum fokusnya kebijakan pengembangan kawasan andalan Cekungan Bandung berdasarkan keunggulan kawasan andalan tersebut;

b. Penetapan kawasan lindung belum diikuti oleh kebijakan yang bersifat khusus bagi kabupaten yang bersangkutan;

c. Belum adanya kebijakan yang jelas tentang mitigasi dan penanggulangan bencana;

d. Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tinggi baik udara dengan semakin tingginya polusi udara di daerah perkotaan, pencemaran lingkungan akibat industri dan domestik serta pemanfaatan air bawah tanah yang sudah melebihi kemampuan alam;

e. Pemerataan pembangunan, pengembangan desa tertinggal, pengembangan wilayah perbatasan, keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan, penanganan masalah perkotaan dan kerjasama antar daerah belum terwujud;

f. Sektor modern (industrialisasi) berkembang pesat, menjadi magnet tingginya arus migrasi;

g. Perlunya peningkatan penanggulangan penyakit berbasis lingkungan.


II-115

3. Wilayah Purwakarta, dengan lingkup kerja Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi.

a. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, persampahan serta air bersih;

b. Rendahnya kondisi infrastruktur yang menghubungkan antar kabupaten/kota dan provinsi;

c. Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tinggi baik udara dengan semakin tingginya polusi udara di daerah perkotaan, pencemaran lingkungan akibat industri dan domestik serta pemanfaatan air bawah tanah yang sudah melebihi kemampuan alam

d. Pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;

e. Pengelolaan sumber daya air yang belum terpadu dan berkelanjutan;

f. Belum optimalnya pemanfaatan dana-dana yang bersumber dari swasta (masyarakat) seperti program CSR (Corporate Social Responsibilty);

g. Rendahnya kondisi infrastruktur yang menghubungkan antar kabupaten/ kota dan provinsi;

h. Belum tersedianya sarana rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

i. Rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, yang disebabkan oleh rendahnya keterampilan dan keahlian, serta tingginya migrasi masuk dari luar Jawa Barat;

j. Perlunya peningkatan sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan;

k. Perlunya pemekaran pemerintahan daerah yang sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan;

l. Sektor modern (industrialisasi) berkembang pesat, menjadi magnet tingginya arus migrasi;

m. Perlu peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan.


II-116

4. Wilayah Bogor, dengan lingkup kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota Depok.

a. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, persampahan serta air bersih;

b. Kawasan lindung;

c. Penataan daerah otonom sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan;

d. Belum optimalnya pelayanan pemerintah terhadap wilayah bagian selatan;

e. Belum dimilikinya kelembagaan ekspor produk perikanan Jawa Barat;

f. Perlunya peningkatan penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular;

g. Belum adanya kebijakan yang jelas tentang mitigasi dan penanggulangan bencana;

h. Perlunya pemekaran pemerintahan daerah yang sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan;

i. Belum optimalnya pengembangan agribisnis;

j. Perlunya peningkatan sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan.

5. Wilayah Cirebon dengan lingkup kerja, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan.

a. Penataan daerah otonom sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan;

b. Kemiskinan penduduk pada dearah pertanian dan pesisir serta transformasi struktural dari perdesaan ke perkotaan, trasional ke modern;

c. Keterbatasan lapangan kerja;

d. Ketimpangan sosial (RLS, AHH, Trafficking) dan ekonomi (daya beli);


II-117

e. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk;

f. Keterbatasan infrastruktur;

g. Penetapan kawasan lindung;

h. Pencemaran dan kerusakan kawasan pesisir dan laut;

i. Perlunya peningkatan sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan;

j. Perlu peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

2.9. Skenario dan Asumsi Pembangunan Daerah Tahun 2008 - 2013

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintahan daerah diperlukan usaha yang lebih keras dan sistematis guna mengakselerasi pembangunan pada berbagai bidang secara terintegrasi. Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2008 - 2013 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2013.

Fokus pembangunan masyarakat berkualitas, produktif dan berdaya saing dalam kurun waktu 2008 - 2013, pada aspek kesehatan melalui strategi meliputi pengembangan fasilitas dan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan kesehatan, perluasan jangkauan puskesmas melalui puskesmas keliling, puskesmas pembantu, jaringan puskesmas dan pos pengobatan pada daerah tertinggal dan daerah terpencil.

Untuk kewaspadaan dini terhadap munculnya berbagai penyakit, maka strateginya diarahkan pada peningkatan upaya pencegahan pemberantasan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, sedangkan strategi peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh


II-118

kesehatan diarahkan bagi masyarakat agar sadar dalam hidup sehat dan bersih.

Adapun prioritas pembangunan pendidikan setelah tuntasnya penanganan Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Tahun 2008 dan dimulainya Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun di kota–kota terpilih, maka pada tahun 2008 sampai dengan 2013 ini dicanangkan Wajib Belajar Dua Belas Tahun bagi kabupaten/kota se-Jawa Barat. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukungnya yaitu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan sasaran utama lainnya pada periode ini, dengan upaya peningkatan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik PAUD terutama di daerah perdesaan dan daerah terpencil. Selain itu pengembangan PKBM masih tetap diprioritaskan, dengan target dapat menampung seluruh masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal.

Untuk pengembangan pendidikan menengah dan tinggi diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis agroindustri, kelautan dan pariwisata serta pengembangan lembaga pendidikan tinggi berbasis penelitian dan IPTEK. Upaya-upaya tersebut didukung dengan perangkat kurikulum yang tetap berbasis kompetensi dengan memprioritaskan nilai-nilai kearifan lokal. Dalam Pembangunan bidang kebudayaan diprioritaskan pada pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan melestarikan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat guna mengantisipasi perkembangan globalisasi.

Sedangkan fokus pembangunan keagamaan diprioritaskan pada pengembangan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat.


II-119

Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, antara lain dengan membentuk dan merevitalisasi FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasahan dalam kerukunan hidup umat beragama. Selain itu, untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dilakukan langkah dan upaya yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Pembangunan aspek ketenagakerjaan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewiraushaan. Dalam upaya peningkatan produktivitas, kualitas, kesejahteraan pekerja, diimplementasikannya pelaksanaan hubungan industrial melalui pemantapan unsur tripartit.

Pengembangan agribisnis di Provinsi Jawa Barat dimulai dengan penataan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi di setiap subsistem agribisnis. Dari segi sistem agribisnis yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah: (1) penataan agribisnis yang ada, (2) perbaikan subsistem agribisbnis yang bermasalah, (3) revitalisasi agribisnis untuk pembangunan ekonomi, (4) mengubah proporsi peran agribisnis dalam struktur PDRB Provinsi Jawa Barat, dan (5) realokasi sumber daya, pendanaan, dan wilayah pertumbuhan agribisnis. Revitalisasi agribisnis dalam kerangka pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat terkait dengan koreksi, pemantapan, dan pengembangan, kebijakan yang telah dibuat. Koreksi dilakukan untuk menempatkan agribisnis sebagai suatu sistem yang lebih luas, bukan hanya identik dengan sektor pertanian primer. Dengan menempatkan agribisnis sebagai suatu sistem, konsekuensinya akan mengubah proporsi peran agribisnis dalam perekonomian Provinsi Jawa Barat. Implikasi lebih lanjut dari reposisi ini adalah realokasi sumber daya ekonomi yang lebih berat ke pengembangan agribisnis.

Strategi pengembangan bisnis kelautan Jawa Barat diarahkan pada penumbuhan dan pengawasan perikanan komersial di Pansela dan Pantura; penumbuhan dan pengembangan bisnis input, teknologi komunikasi kelautan, jaringan usaha; pertumbuhan dan pengembangan bisnis pasca panen, penguatan captive demand; serta melakukan


II-120

penumbuhan, pencegahan dan pengawasan pada bisnis laboratorium penunjang.

Aspek industri dan perdagangan, diarahkan untuk meningkatkan konsolidasi dan jejaring (networking), melalui peningkatan peran sektor industri kecil dan menegah dalam struktur industri, peningkatan kemitraaan antarindustri, dan peningkatan tumbuhnya industri-industri andalan masa depan Jawa Barat sebagai kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. Pada sektor perdagangan diarahkan untuk mengoptimalkan pasar dalam negeri, menata distribusi barang yang efektif dan efisien serta meningkatkan ekspor produk Jawa Barat.

Pengembangan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Jawa Barat yang berakar pada alam dan budaya, peningkatan kinerja objek dan daya tarik wisata yang berdaya saing serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pada tahap ini dilakukan juga peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata dengan standard internasional.

Pengembangan KUMKM diarahkan pada upaya penciptaan mekanisme pasar yang berkeadilan dan pengurangan distorsi pasar, penciptaan lapangan usaha dan penumbuhan wirausaha baru, fasilitasi sistem pembiayaan bagi KUMKM melalui optimalisasi peran lembaga keuangan Bank/non Bank, optimalisasi peran dan fungsi lembaga penjaminan kredit bagi KUMKM, penyederhanaan perijinan dan fasilitasi aspek legal produk KUMKM, advokasi kelembagaan dan usaha KUMKM, peningkatan penguasaan teknologi bagi KUMKM pengembangan sentra bisnis kawasan ekonomi KUMKM melalui optimalisasi peran Klinik Konsultasi Bisnis (KKB), pengembangan jaringan KUMKM baik di tingkat regional, nasional maupun internasional, pengembangan KUMKM di perdesaan melalui program pertumbuhan desa dengan pendekatan kooperatif, peningkatan kapasitas SDM KUMKM, pendampingan KUMKM melalui peran sarjana pendamping, pengembangan kemitraan bagi KUMKM dengan badan usaha lainnya, peningkatan kualitas koperasi melalui pemeringkatan, penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi dan akreditasi koperasi, fasilitasi sarana prasarana bagi KUMKM,


II-121

pengarusutamaan gender KUMKM dan pengembangan KUMKM pada kelompok-kelompok strategis. Pada tahap ini, KUMKM diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam struktur perekonomian baik regional maupun nasional serta dapat menciptakan lapangan usaha dan penerapan tenaga kerja.

Pada aspek infrastruktur wilayah, diarahkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah strategis yang telah direncanankan pada tahap sebelumnya, memantapkan revitalisasi infrastruktur yang telah ada serta meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur. Pada tahap ini akan ditandai dengan meningkatnya aksesibilitas untuk pergerakan orang, barang, dan jasa, meningkatnya ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan, berkurangnya bencana banjir dan kekeringan, meningkatnya layanan jaringan irigasi, meningkatnya ketersediaan energi terbarukan, meningkatnya cakupan pelayanan telekomunikasi, meningkatnya ketersediaan air bersih dan kualitas sanitasi lingkungan serta meningkatnya ketersediaan rumah susun di perkotaan.

Semakin membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dicerminkan oleh mantapnya pranata pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta laju pendayagunaan sumber daya alam dapat pulih sebanding dengan pembuangan limbah ke lingkungan. Terciptanya keseimbangan antara ketersediaan sumber daya alam dan pemanfaatannya dan terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten. Indikasinya adalah semakin meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan mengembangkan kearifan lokal, semakin membaiknya sistem informasi sumber daya alam lingkungan hidup, tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang mampu berfungsi sebagai media pendidikan lingkungan, penataan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Membaiknya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan penerapan pola 3R (Reuse, Recycle, Reduce), meningkatnya upaya pemulihan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi dan konservasi


II-122

sumber daya alam dan lingkungan hidup serta meningkatkan penegakan hukum lingkungan. Melakukan penataan lingkungan kawasan pesisir dan laut yang terintegrasi dengan kawasan daratan. Dalam penyediaan kebutuhan energi maka potensi energi alternatif akan terus dikembangkan. Semakin meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana alam yang pada akhirnya akan terbangunnya pola pendayagunaan sumber alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan kuantitas akseptor dan kualitasnya, penataan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan dan mengarahkan persebaran penduduk baik di dalam maupun ke luar wilayah provinsi.

Pembangunan aspek politik diarahkan pada upaya membangun konsensus antar stakeholders untuk mewujudkan demokrasi sebagai satu-satunya aturan main dalam berpemerintahan. Upaya yang dilakukan melalui peningkatan pemahaman demokrasi, penyelenggaraan pemilu yang adil, penguatan fungsi partai politik, dan peningkatan pendidikan politik masyarakat.

Pembangunan aspek hukum diarahkan pada penataan hukum daerah untuk memperkuat otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan melalui penataan dan pembentukan hukum daerah baik berupa peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya.

Pembangunan aspek ketentraman dan ketertiban masyarakat diarahkan pada konsolidasi personil, aturan, dan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan kemampuan satuan polisi pamong praja, satuan perlindungan masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman di lingkungannya.

Pembangunan aspek aparatur diarahkan pada penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi, peningkatan kesejahteraan pegawai, peningkatan kinerja aparatur dan penerapan insentif berbasis kinerja untuk peningkatan profesionalitas aparatur termasuk di dalamnya pengembangan jabatan fungsional. Untuk meningkatkan pelayanan publik akan diterapkan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar prosedur operasional.


II-123

Pembangunan aspek keuangan daerah diarahkan pada efektivitas dan peningkatan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi peraturan daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi, dan optimalisasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah penghasil.

Kesenjangan antardaerah di Jawa Barat semakin berkurang yang ditunjukkan dengan meratanya pelayanan aktivitas perekonomian di seluruh wilayah Jawa Barat. Kondisi ini ditandai dengan tersedianya sarana dan prasarana permukiman di Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah sesuai dengan skala pelayanannya serta tidak ada lagi desa tertinggal. Selain itu pembangunan di kawasan perkotaan menjadi lebih teratur dengan dukungan perangkat manajemen perkotaan yang dapat mengakomodasi perkembangan perkotaan yang ada.

Penyelenggaraan penataan ruang semakin baik yang ditandai dengan dilaksanakannya RTRWP Jawa Barat dan ditindaklanjutinya RTRWP ke dalam rencana tata ruang yang lebih rinci serta terjalinnya koordinasi dalam konteks pembinaan dan pengawasan tata ruang antara provinsi dengan dengan kabupaten/kota.


II-124


II-125


II-126

2labpm2.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2013/05/bab-2-b... · web viewberdasarkan hasil eksplorasi...

Documents