Upload File

 · pengelolaan keuangan daerah. bab ketentuan pasal pokok-pokok ... melaksanakan pencatatan dan...

  • Home
  • Documents
  •  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
79

Upload: trandieu

Post on 23-Mar-2019

225 views

Category:

Documents


0 download

Report

TRANSCRIPT

Page 1:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 2:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 3:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 4:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 5:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 6:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 7:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 8:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 9:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 10:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 11:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 12:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 13:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 14:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 15:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 16:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 17:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 18:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 19:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 20:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 21:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 22:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 23:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 24:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 25:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 26:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 27:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 28:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 29:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 30:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 31:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 32:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 33:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 34:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 35:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 36:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 37:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 38:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 39:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 40:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 41:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 42:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 43:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 44:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 45:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 46:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 47:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 48:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 49:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 50:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 51:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 52:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 53:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 54:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 55:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 56:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 57:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 58:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 59:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 60:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 61:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 62:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 63:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 64:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 65:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 66:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 67:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 68:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 69:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 70:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 71:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 72:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 73:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 74:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 75:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 76:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 77:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 78:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan
Page 79:  · PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan

Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri (Pendanaan Urusan Bersama)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI ......PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG POKOK- POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN …

Perda No. 10-Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerahjdih.pandeglangkab.go.id/asset/daerah/arsip_23.pdfTahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 329 Peraturan Menteri

Perda No. 10-Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah · Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 1. Undang-Undang

[PPT]Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang …akuntansidki.com/wp-content/uploads/2016/10/Final... · Web viewTitle Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dengan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL - jdih.bantulkab.go.id · 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul

Ld Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah -Perubahan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 01 TAHUN …€¦ · tentang pokok -pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

LEMBARAN DAERAH - jdih.sukabumikota.go.idjdih.sukabumikota.go.id/uploads/pdf/PERDA_No__10_Tahun_2017... · Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ... Dewan Perwakilan

Perda No 5 ttg POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN · 1 bupati bombana peraturan daerah kabupaten bombana nomor 5 tahun 2011 tentang pokok- pokok pengelolaan keuangan daerah dengan rahmat

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA · Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor

PERDA NO 8 TTG Tentang Pokok-Pokok …...tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; b. bahwa Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- 1 - PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH …...PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ... Peraturan Menteri

BERITA DAERAH KOTA BEKASI - jdih.bekasikota.go.id Wali Kota... · tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 ... Basis akuntansi

peraturan.bpk.go.id · tentang Pokok-Pokok Pengelolaan tahun 2008 Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 8); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung

TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2003/jayapura18-2003.pdfdan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok ... Anggaran

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMIjdih.sukabumikota.go.id/uploads/pdf/PERDA_No_9_Tahun...maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Peraturan ... · 2013. 8. 27. · PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG POKOK-POKOK

BUPATI BANTAENG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ......peraturan daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat: 1. Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA · 1 bupati bulukumba peraturan daerah kabupaten bulukumba nomor 8 tahun 2011 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dengan rahmat tuhan

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR : 2 ......Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pokok Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dipandang perlu

SK PPTK - Lumajangkab · 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007, tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 5 … LEBONG_5_2007.pdf · 1 peraturan daerah kabupaten rejang lebong nomor 5 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah

Perda No 5 ttg POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN · NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG POKOK- POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOMBANA, Menimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG POKOK-POKOK ...makassar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/10/PERDA-05-2009-PKK... · POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN

PROVINSI JAWA BARATjdih.sukabumikota.go.id/uploads/pdf/RAPERDA_PENGELOLAAN_BADAN... · tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ... Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA …samarinda.bpk.go.id/.../10/PERDA_NO_2_2005_Pokok2_Keuangan_Daerah.pdfpokok-pokok pengelolaan keuangan daerah kabupaten kutai kartanegara

Perda No. 4 Thn 2003 Pokok pengelolaan keuangan Daerah · Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 9 Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang

PERDA POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH · 2019. 10. 15. · 10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN ... · 2013. 4. 2. · pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD

download.bpadjakarta.iddownload.bpadjakarta.id/view.php?file=03_Bidang_P3A/05_SK+BPAD+No... · Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2003/lampungtengah5... · 2016-12-19 · POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ... BUPATI

PERDA NO 12 TH 2014 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ... - hukum.jogjakota.go.id No 1 Tahun 2017 … · 11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah